Oct 13, 2015
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA
PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTADAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANoleh : Iman Soedradjat Disampaikan pada:Acara Peningkatan Kapasitas Aparatur , Tata Laksana dan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Angkatan II TA 2014Bandung 10- 13 Juni 2014.
PENDAHULUAN
a. JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bab III. Pasal 7, UU no. 12 th 2009 tentang Peraturan Perundangan
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 8
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
b. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG45Hirarki RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan Nasional
RTRWProvinsi
Arahan RencanaRTRW Kabupaten/Kota
RENCANARTRWN
Arahan RencanaRTR KSPRDTR KOTARTR Pulau dan KSNRDTR KSKabSistem Perencanaan Tata Ruang di Indonesia 6II. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang7a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dang. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
Muatan RTRWN (PP No 26/2008)
Tujuan RTRWN Kebijakan & Strategi RTRWNKebijakan Pengembangan STRUKTUR RUANGKebijakan Pengembangan POLA RUANGKebijakan Pengembangan KAWASAN STRATEGIS
Rencana STRUKTUR RUANG Sistem PERKOTAANSistem Jaringan TRANSPORTASISistem Jaringan ENERGI
Sistem Jaringan TelekomunikasiSistem Jaringan Sumber Daya Air
Rencana POLA RUANG Kawasan LINDUNGKawasan BUDI DAYA
Penetapan KAWASAN STRATEGIS NASIONALArah PEMANFAATAN RUANG NASIONALArahan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG NASIONAL12345679A. Keterpaduan Pembangunan Sektoral dan WilayahB. Kerentanan Wilayah NKRIISSUE STRATEGIS PENYUSUNAN RTRWNPP NO. 26 TAHUN 2008C. Kesenjangan Antar WilayahD. Kawasan PerbatasanE. Kawasan PerkotaanF. Pembangunan dan Otonomi DaerahG. Implikasi Globalisasi10!Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi: Sistem Perkotaan Nasional Sistem Jaringan Transportasi Nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional1111
PKNPKWPKSN/KOTA PERBATASANKeterangan :(Catatan: PKL ditetapkan dalam RTRWP)PulauPKNPKWPKSN Sumatera 9564 Jawa-Bali11380 Nusa Tenggara2103 Kalimantan52810 Sulawesi5242 Maluku2114 Papua3113 Total3717826RENCANA SISTEM PERKOTAAN NASIONAL Strategi pemerataan pengembangan kawasan P.Sumatera-Jawa-Bali dan Kalimantan-Sulawesi-Nusa Tenggara-Maluku-Papua melalui penyebaran pusat-pusat kegiatan nasional (20:17) dan wilayah (94:84) serta pengembangan kawasan perbatasan (4:22)12
Jaringan Jalan Arteri PrimerJaringan Jalan Kolektor PrimerRencana Sistem Jaringan Jalan Pengembangan jaringan jalan nasional diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI 131313
Rencana Jaringan Bebas HambatanPKNPulauProvinsiSumateraSumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan ,LampungJawa-BaliSeluruh provinsiKalimantanKalimantan Timur dan Kalimantan SelatanSulawesiSulawesi Utara dan Sulawesi Selatan Sesuai kerangka kebijakan pembangunan nasional, untuk mengantisipasi kebutuhan aktifitas transportasi jalan bebas hambatan, khususnya di sebagian Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa141414Rencana Jaringan Lintas Penyeberangan
Jaringan lintas penyebrangan laut diarahkan untuk menghubungkan antar pulau-pulau besar serta membentuk gugus pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI151515
PKNRencana Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Pengembangan jaringan jalur kereta api dilakukan pada pulau besar untuk memfasilitasi kebutuhan angkutan orang dan barang secara massal dan jarak jauh yang menghubungkan kota-kota PKN 161616
Keterangan :Pel. InternasionalPel. NasionalALKI IALKI IIALKI IIIPKNPULAUPELABUHAN INTERNASIONALPELABUHAN NASIONALSumatera819Jawa-Bali62Kep Nusa Tenggara15Kalimantan410Sulawesi35Maluku14Papua25Total2550Rencana Pengembangan Pelabuhan LautSebaran pengembangan pelabuhan laut nasional/internasional diarahkan untuk mendukung aktifitas ekonomi (ekspor-impor) pada kota-kota PKN dan PKW171717
Keterangan :Pusat Penyebaran Skala Pelayanan PrimerPusat Penyebaran Skala Pelayanan SekunderPusat Penyebaran Skala Pelayanan TersierPULAUPRIMERSEKUNDERTERSIERSumatera239Jawa-Bali333Kep Nusa Tenggara-25Kalimantan1311Sulawesi233Maluku--3Papua-27Total (65)81641Rencana Pengembangan Bandar UdaraSebaran pengembangan bandara untuk skala pelayanan primer, sekunder dan tersier diarahkan dalam rangka melayani aktifitas ekonomi pada kota-kota PKN dan PKW181818Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya AirPengembangan jaringan sumber daya air diarahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memenuhi kebutuhan air baku dan bersih pada kawasan perkotaan (PKN dan PKW)19
Rencana Sistem Jaringan Transmisi Tenaga ListrikSistem Jaringan Tenaga Listrik melayani seluruh Kw.Andalan, PKN dan PKW 20
20Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional21
2122Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
22
Kawasan LindungKawasan Suaka Alam & Pelestarian Alam Keterangan:PULAUKaw. LindungSumatera88Jawa-Bali43Kep. Nusa Tenggara49Kalimantan40Sulawesi60Maluku28Papua43Total351Rencana Kawasan Lindung NasionalSebaran penetapan kawasan lindung nasional diarahkan secara merata di seluruh wilayah dalam rangka menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan232323
PULAUKws. Andalan DaratSumatera31Jawa-Bali26Kep. Nusa Tenggara8Kalimantan16Sulawesi16Maluku6Papua9Total112Rencana Pengembangan Kawasan Andalan DaratKebijakan pengembangan kawasan andalan darat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.2424
Rencana Pengembangan Kawasan Andalan LautPULAUKws. Andalan LautSumatera12Jawa-Bali6Kep. Nusa Tenggara4Kalimantan5Sulawesi11Maluku3Papua3Total44Kebijakan pengembangan kawasan andalan laut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pemanfaatan potensi laut Indonesia secara optimal2525INDIKASI PROGRAM UTAMA, sebagai:PETUNJUK yang memuat usulan program utama, perkiraan sumber, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;ACUAN UTAMA dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan KUNCI dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta ACUAN SEKTOR dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi; danPROGRAM LIMA TAHUNAN disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.A. PERWUJUDKAN FUNGSI STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL:1. Sistem Perkotaan Nasional2. Sistem Jaringan Transportasi Nasional3. Sistem Jaringan Energi Nasional 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nas.5. Sistem Jaringan Sumber Daya AirPERWUJUDKAN POLA RUANG WILAYAH NASIONAL:1. Kawasan Lindung Nasional2. Kawasan Andalan3. Kawasan Strategis Nasional
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah NasionalMeliputi:2626III. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang27 acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi; acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi;4. acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;5. pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;7. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan 8. acuan dalam administrasi pertanahanFUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
IV. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang34acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;acuan lokasi investasi dalam wilayah kab yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kab yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; danacuan dalam administrasi pertanahan. FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATENTujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupatenRencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;Penetapan kawasan strategis kabupaten;Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.Muatan RTRW KabupatenProses & Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kabupaten
PETA STRUKTUR RUANG
Kawasan Perkotaandengan fungsi pendorongproduksi wilayah hinterlanddan pusat pelayananjasadan pusat pemerintahan
Bendung Kapasitas:l/detPenggunaan untukPembangkit TL,Irigasi, SupplyAir baku,pariwisatadan perikanan.Perlu KonservasiBENTUK PENYEDERHANAANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATENKawasan IndustriTerbatas, tidakuntuk IndustriBeratKawasan Pengelolaan Laut1/3 dari Batas wilayah Propinsi= 4 MilKawasan Wisata BahariKawasan PerdesaanPertanian Tanaman PanganPerkebunanBendungnKawasan IndustriJalan PropinsiKawasan PerkotaanKawasan LindungBatas KabupatenJalan Ateri/NasionalKawasan PariwisataJalan KabupatenKSKKSKKSKPETA POLA RUANG
V. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DAN PERKOTAAN
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang41acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; danacuan dalam administrasi pertanahan. FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAILUSTRASI RENC PENGEMB KEG KOTA (BAGIAN DARI METROPOLITAN)
Kota Inti MetroIlustrasi Peta Rencana Pola Ruang Kaw. Budidaya kota
ILUSTRASI POLA RUANG KOTA (2)46VI. RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONALPERBATASAN
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang47Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi:a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikankeanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budayanasional;b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional.d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggie. Pelestarian nilai sosial dan budaya bangsa;f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dang. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarkawasan.RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN Pasal 9
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana. Pasal 10
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama; dan
b. pusat pelayanan penyangga.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW dan PKL. RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASANPasal 52
(1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
(2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana kawasan lindung; dan
b. rencana kawasan budi daya.
Rencana Kawasan Lindung Pasal 53 Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Zona lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Zona lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
c. Zona lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
d. Zona lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam. Rencana Kawasan Budi Daya Pasal 71 Rencana Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Zona budidaya 1 (Zona B1);
b. Zona budidaya 2 (Zona B2);
c. Zona budidaya 3 (Zona B3);
d. Zona budidaya 4 (Zona B4); dan
e. Zona budidaya 5 (Zona B5). VII. PENUTUP
BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN
Latar Belakang55Terdapat berbagai jenjang Rencana Tata Ruang yang dapat diacu dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau, RTR KSN Perbatasan, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang/Peraturan Zonasi. (RTRWN dan RTR Pulau sudah ditetapkan)
Kawasan Perbatasan merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) maka sarat dengan upaya upaya afirmatif Nasional baik dalam penyelenggaran Penataan Ruang dan Pelaksanaan Pembangunannya.
Upaya Upaya Keterpaduan dan Koordinasi perlu dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah, terutama dalam mendorong penyelesaian Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang/ Peraturan Zonasi menjadi Peraturan Daerah............PENUTUP
Latar Belakang564. Penyelenggaran Penataan Ruang di KSN Perbatasan tetap memperhatikan kewenangan kewenangan di tingkat pemerintah Kaupaten, sebagai institusi pelaksana di daerah.
Rencana Tata Ruang Kawasan strategis nasional Perbatasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan perlu dijabarkan kedalam rencana yang lebih operasional antara dalam mengisi RTRW Kabupaten, RDTR/PZ, penentuan lokasi lokasi prioritas maupun tahapan pelaksanaanya.Latar Belakang57
TERIMA KASIH5858RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTR Pulau
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTRW Kota
RTRW Kabupaten
RDTR Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan Strategis Kabupaten
Rencana Umum
Rencana Rinci
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Propinsi
RPJM Propinsi
RPJP Kabupaten/Kota
RPJM Kabupaten/Kota
Skala / Jangka Waktu Pemberlakuan
RTRW NasionalSkala 1 : 1.000.000Jangka Waktu 20 tahun
RTRW ProvinsiSkala 1 : 250.000Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Kabupaten Skala 1 : 50.000Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Kota Skala 1 : 25.000Jangka Waktu 20 tahun
RDTRSkala 1 : 5.000Jangka Waktu 20 tahun
Tahap Persiapan
PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PENETAPAN
a. Persiapan awal: - Pemahaman KAK - Penyiapan RAB
Data & informasi yang dibutuhkan: a. Peta dasar (RBI dan citra satelit); b. Kebijakan penatan ruang dan kebijakan sektoral terkait; c. Kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; d. Sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; d. Kependudukan dan sumber daya manusia; e. Perekonomian, sosial dan budaya; g. Kelembagaan; dan j. Data lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten.
Pengumpulan Data dan Informasi (Primer & Sekunder)
Analisis
Analisis terhadap data & informasi: a. Identifikasi daerah fungsional perkotaan (Functional Urban Area) yang ada di wilayah kabupaten; b. Analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah kabupaten; c. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang.
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;2. Rencana Struktur Ruang;3. Rencana Pola Ruang;4. Penetapan Kawasan Strategi kabupaten;5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten; dan6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten (Peraturan Zonasi, Insentif Disinsentif, Perizinan, dan Sanksi)
1. Persetujuan Substansi
2. Evaluasi
3. Proses Pengesahan RTRW kabupaten (yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya)
Wawancara
Observasi
Pengumpulan Data Sekunder
Kompilasi Data
Konsep Terpilih
Beberapa Alternatif Konsep
Peluang
Potensi
Tantangan
Hambatan
Masalah
Analisis Holistik (keseluruhan)
Penilaian Terhadap Alternatif Konsep
* Pemberian data & informasi* Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor* Identifikasi potensi masalah penataan ruang
Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait:* kebijakan & strategi penataan ruang* rumusan RTRW kabupaten
Pemberitaan Penyusunan RTRW kabupaten
Rencana
Kuesioner
Perumusan Konsep RTRW Kabupaten
Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang
Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kabupaten dan Raperda RTRW kabupaten
Peran Masyarakat
c. Persiapan Teknis: - Penyimpulan data awal - Perumusan metodologi - Penyusunan rencana kerja rinci - Penyiapan perangkat survai
Kecenderungan
Analisis Aspek di atas
a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; danb. Konsep pengembangan wilayah kabupaten
Konsep Pengembangan
Penyusunan Raperda
Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang RTRW Kabupaten
Proses Penetapan
b. Kajian awal data sekunder: - Review RTRW kabupaten yang ada - Kajian kebijakan terkait lainnya