PENATAAN KAWASAN PULAU WISATA TERPADUDefinisi dan istilah :
Ruang :wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya
Tata ruang :wujud struktur ruang dan pola ruang
Perencanaan tata ruang :suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) :hasil perencanaan tata ruang
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang
telah ditetapkan
Kawasan lindung :wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan
Kawasan budi daya :wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
Kawasan peruntukan pariwisata :kawasan yang diperuntukan bagi
kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan
wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta
usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa :kawasan yang
diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk
pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi
pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan
perkotaan
Kawasan siap bangun (KASIBA) :sebidang tanah yang fisiknya telah
disiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar
yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu
dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan
sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan
Lingkungan siap bangun (LISIBA) :sebidang tanah yang merupakan
bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan
dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan sesuai dengan
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau hunian
dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang
Lingkungan/kawasan perumahan :kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan
Lingkungan/konservasi bangunan/gedung bersejarah :kesatuan ruang
dengan bangunan yang berdasarkan kriteria tertentu oleh pemerintah
daerah dinilai dan dinyatakan sebagai lingkungan dan bangunan yang
dilindungi. Perlindungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk
memperpanjang usia lingkungan dan bangunan bersejarah melalui
kegiatan restorasi, pemintakatan, revitalisasi, dan pemugaran
Fasilitas fisik atau utilitas umum :sarana penunjang untuk
pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan
pembangun swasta pada lingkungan permukiman meliputi penyediaan
jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah,
telepon, saluran pembuangan air kotor dan drainase, serta gas
Fasilitas sosial :fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam
lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan
dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi
dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta fasilitas
penunjang kegiatan sosial lainnya di kawasan perkotaan
KAWASAN WISATA PULAU :Perencanaan merupakan sebuah proses
pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang
sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai
suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal perencanaan
pembangunan kawawasan pariwisata, proses pengembangan dan
pengkoordinasian tersebut menyangkut masa depan dari suatu
destinasi pariwisata. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan
yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan
ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan
saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi,
2001) dalam
http://freebahankulaih.blogspot.com/2010_08_01_archive.html.Dalam
proses sebuah perencanaan kawasan pariwisata, elemen-elemen yang
disebut diatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan
agar mewujudkan pembangunan kawasan pariwisata yang berkelanjutan
dan mencapai sasaran kesejahtraan masyarakat sebagai tujuan dari
sebuah pembangunan. Pada proses awal perencanaan sebuah kawasan
pariwisata baru pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti
infrastruktur dan amenity core merupakan sebuah hal yang mutlak
untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang
menjadi daya tarik kawasan pariwisata Negeri khayal yang secara
signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung. Namun
disisi lain, elemen lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah
keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari stakeholder dan
juga sebagi pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan
kawasan tersebut baik dampak postitf maupun negative yang akan
ditimbulkan.KAWASAN PULAU :
Kegiatan wisata tak dapat dipungkiri akan selalu menjadi
kebutuhan dasar setiap manusia untuk menghilangkan kejenuhan yang
dilakukan setiap hari. Haryono dalam Agustina menyebutkan
pariwisata adalah aktivitas dimana seseorang mencari kesenangan
dengan menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah [1].
Melihat fakta bahwa manusia akan selalu membutuhkan wisata, maka
industri pariwisata akan selalu menjadi hal yang tidak akan pernah
mati. Kepulauan merupakan salah satu potensi tujuan wisata yang
memberikan bentuk wisata yang berbeda dengan wisata pada daratan
pada umumnya, hal ini disebabkan kondisi geogrfis kepulauan
memiliki ciri yang khas.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANGPULAU-PULAU KECIL PADA
KAWASAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
A.DASAR PERTIMBANGAN1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.500
pulau yang tersebar di lautan dengan luas 75% dari luas teritorial
RI.2. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia
memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang
terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut
teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia juga mempunyai
hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai
kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan
200 mil dari garis pangkal).3. Menurut Pasal 47 Ayat 1 Konvensi
Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan berhak
menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline), sebagai
dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari
pulau-pulau terluarnya. Hal ini menunjukkan nilai strategis
pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagai gatekeeper
wilayah kedaulatan RI. 4. Kawasan perbatasan sebagai beranda negara
perlu mendapatkan prioritas penanganan seiring dengan berkembangnya
berbagai issues dan permasalahan yang dihadapi. 5. Pulau-pulau
kecil pada kawasan perbatasan laut yang tersebar pada wilayah NKRI
seperti diperlihatkan pada Tabel 1 di halaman berikutTabel 1Sebaran
Pulau-Pulau Kecil pada Kawasan Perbatasan LautNoPropinsiKawasan
Perbatasan LautPulau-Pulau KecilKota-Kota Orientasi
1RiauKws. Kepulauan Riau (dengan Singapura dan Malaysia)P.
Nipah, P. Karimun, P. Nongsa, P. Sentut, P. PelampongBatam, Tg.
Balai Karimun, Kuala Enok
2Riau Kws. Kep. Natuna (dengan Malaysia dan China)P. Tongkong
Malang Biru, P. Tongkong Berlayar, P. Damar, P. Mangklai, P.
Sekatung dan P. Subiu Kecil Natuna, Singkawang
3KaltimKws. Kep. Nunukan (dengan Malaysia)P. Sebatik dan P.
NunukanNunukan, Tarakan
4SulutKws. Kep. Sangihe Talaud (dengan Philipina)P. Miangas, P.
Kawio, P. Batubawaikang, P. Kakarutan, P. Intata, P. Marote dan P.
MarampitTahuna, Manado, Bitung, Beo
5PapuaKws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan negara Palau)P.
Brass, P. Liki, P. Bepondi, P. Fanildo, P. Fani, P. Jiew, P. Budd
dan P. MioussuSorong, Manokwari, Biak
6MalukuKws. Gugus Kep. Leti dan Babar (dengan Timor Leste)P.
Meatimiarang, P. Masela, P. Batarkusu, P. Selaru Barat dan P.
AsutubunAtambua, Kupang
7NTTKws. Kep. Alor dengan Timor Leste dan AustraliaP. Dana dan
P. Mangudu Kupang
Sumber : Diolah dari Dept. Kelautan dan Perikanan (2002)
B.ISSUES DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN1. Kesenjangan
ekonomi dengan negara tetangga yang semakin tajam dari waktu ke
waktu.2. Pergeseran batas wilayah negara (termasuk patok-patok)
yang cenderung merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan
kedaulatan RI (misal kasus Sipadan Ligitan yang telah lepas atau
kasus P. Miangas di Kep. Satal Sulut yang rawan sengketa).3.
Semakin maraknya illegal fishing, illegal logging, illegal labour
dan berbagai penyelundupan lainnya dari kota-kota perbatasan (misal
Nunukan Malaysia, Tahuna Davao, Batam Singapura, Dumai Malaysia,
dsb), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup
besar. 4. Pelayanan prasarana dan sarana wilayah pada pulau-pulau
kecil pada kawasan perbatasan laut masih sangat terbatas sehingga
kawasan tersebut menjadi relatif terisolir.5. Potensi ekonomi
pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan belum dikembangkan secara
optimal, misalnya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan,
pusat-pusat pertumbuhan, berikut outlet-outletnya. Pada saat ini,
sebagian besar kawasan perbatasan laut dapat dikelompokkan status
perkembangannya ke dalam kawasan tertinggal.
C.VISI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN Visi Pengembangan Kawasan
Perbatasan RI pada dasarnya adalah : Menjadikan kawasan perbatasan
sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan
pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan
mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional yang dilakukan secara
sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan
menganut keserasian antara pendekatan keamanan (security) dan
pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity) berbasis
karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah
daerah. D.KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN
Dengan mempertimbangkan issues, permasalahan dan visi pengembangan
kawasan, maka kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan
adalah : 1. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda negara
termasuk sebagai pintu gerbang menuju dunia internasional
(khususnya Asia Tenggara, Pasifik dan Australia)2. Pengembangan
kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip
keamanan (security) dan prinsip kesejahteraan masyarakat
(prosperity). 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan
perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang
memadai (prasarana dan sarana)4. Peningkatan kerjasama ekonomi
sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun
AIDA
Untuk masing-masing kebijakan, secara ringkas dikembangkan
strategi operasionalisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 2 di
halaman berikut.
Tabel 2 :Arahan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pulau-Pulau Kecildi Kawasan Perbatasan
NoKebijakanStrategi
1Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan sekaligus
pintu gerbang menuju dunia internasional Peningkatan akses menuju
kota-kota pesisir yang menjadi orientasi utama pada wilayah NKRI
Pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan
internasional, baik berskala kecil hingga besar
2Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian
antara prinsip keamanan (security) dan prinsip kesejahteraan
masyarakat (prosperity) Pemanfaatan ALKI untuk kepentingan
pertahanan dan perdagangan internasional Penegasan garis batas laut
(rambu-rambu) untuk menjamin kepastian hukum laut
3Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan
secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai
(prasarana dan sarana) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan sosial ekonomi masyarakat (misal untuk permukiman nelayan)
Penerapan insentif disinsentif untuk pengembangan kawasan
perbatasan (pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan,
dsb)
4Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema
BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun AIDA Mengembangkan kota-kota
perbatasan sebagai pintu- gerbang negara berdasarkan kesepakatan
dengan negara tetangga Pengembangan kegiatan ekonomi dengan
sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya lokal (SDM, SDA, dan
SDB)
E.INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN
PERBATASAN RTRWN : 1. Pada saat ini PP No.47/1997 tentang RTRWN
tengah direview dengan memperhatikan aspek-aspek : Penanganan
kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dengan memadukan
antara pendekatan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan masyarakat
Sinergitas pengembangan wilayah kelautan dengan daratan secara
saling menguntungkan melalui pengembangan kawasan andalan laut dan
kota-kota pantai Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penanganan kawasan tertinggal (termasuk pulau-pulau kecil yang
terpencil/terisolir) yang terintegrasi dalam kesatuan pengembangan
kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan 2. Muatan Review RTRWN
: (a) struktur ruang wilayah nasional yang merupakan sistem
nasional, (b) pola pemanfaatan ruang wilayah nasional (diantaranya
kawasan perbatasan dan kawasan andalan laut) dan (c) kriteria dan
pola pengelolaan.3. RTRWN hasil review menetapkan kawasan
perbatasan negara yang memenuhi kriteria penetapan (yaitu :
berbatasan langsung dengan negara tetangga, jauh dari pusat
pertumbuhan, mempunyai akses yang lebih tinggi kepada negara
tetangga serta mempunyai aksesibilitas dan hubungan kerjasama
dengan negara tetangga) sebagai kawasan tertentu dengan prinsip
pengelolaan sebagai berikut : Mendorong perkembangan kawasan agar
dapat mengikuti perkembangan kawasan lainnya di wilayah nasional
untuk menghindari disparitas perkembangan Kerjasama dengan negara
tetangga untuk memanfaatkan potensi sosial-ekonomi dan sumber daya
lainnya Memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara pada
kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis pertahanan dan
keamanan negara 4. Kawasan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi
sebagai Kawasan Tertentu Perbatasan Negara dalam RTRWN hasil review
adalah : Kaltim Sabah/Sarawak (Kws. Nunukan dsk) Sangihe-Talaud
Philipina Maluku Timor Leste (Kep. Leti-Babar) Maluku Utara Palau
NTT dengan Timor Leste/Australia (Kep. Alor NTT) Riau
Malaysia/Vietnam/Singapura (Kep. Natuna dan Kep. Barelang) NAD
India/Thailand
5. Selain itu, diidentifikasi pula 37 Kawasan Andalan Laut dalam
RTRWN hasil review yang berimpit dengan kawasan perbatasan seperti
Batam dsk, Kep. Natuna dsk, Cendrawasih dsk, Sorong dsk dan Sawu
dsk.
RTRW Pulau :1. RTRW Pulau merupakan operasionalisasi RTRWN yang
digunakan sebagai : Landasan perwujudan pola dan struktur
pemanfaatan ruang nasional pada wilayah pulau Landasan sinkronisasi
dan koordinasi program pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor
Landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara
kolektif lintas wilayah untuk menjamin pemanfaatan yang seimbang
antara prinsip-prinsip ekonomi dan lingkungan
CONTOH KAWASAN PENATAAN PULAU WISATASentosa Island
SingaporeSentosa (dahulu Pulau Belakang Mati) adalah nama sebuah
pulau di Singapura yang terkenal sebagai tempat berlibur.Pulau ini
merupakan salah satu lokasi terletaknya simbol negara Singapura,
Merlion. Luas wilayah Sentosa makin hari makin bertambah karena
Singapura mereklamasikan wilayahnya dengan mengimpor pasir dari
teritorial Kepulauan Riau, Indonesia.Pulau ini dulunya merupakan
pertahanan Inggris (Ford Siloso) ketika menghadapi Jepang di Perang
Dunia ke II dan saat ini dikembangkan oleh Singapore menjadi salah
satu icon wisata yang dapat menjadi mesin uang. Seperti diketahui
Singapore merupakan Negara pulau dan kota yang tidak banyak
memiliki sumber daya alam, budaya dan keindahan alam seperti
Indonesia, tetapi mereka membangun sarana, bangunan-bangunan yang
menjadi icon daya tarik wisata. Singapore mempromosikan dan melihat
statistic sebagai feetback, setiap kali mereka launch site / icon
baru seperti Marina Bay Sand maka akan terjadi lonjakan arus
wisatawan ke Singapore, maka tidak heran mereka selalu membangun
sehingga perekonomiannya / uangnya selalu diinvestasikan dan selalu
berputar kembali menghasikan.
Kembali ke Sentosa, bagaimana kita kita ke sana? Fasilitas
transportasi yang paling murah dan cepat tentunya MRT dengan tujuan
stasiun Harbor Front. Biaya tiket MRT ke Harbor Front sekitar 3.5
SGD jika kita beli tiket sekali jalan di mesin tiket dan bila
sampai tujuan kartu MRT warna hijau dapat kita kembalikan / refund
di mesin tersebut dan mendapat 1 SGD, jadi biayanya hanya 2.5 SGD
(=17500 Rp).Sampai di station Harbor Front kita masuk ke Mall
VivoCity langsung menuju lantai atas (Lt.4 kalo ga salah) di situ
terdapat loket masuk yang menjual berbagai paket wisata di Sentosa.
Tetapi bila kita hanya ingin masuk ke Pulau Sentosa kita bisa
membeli tiket untuk naik Kereta Monorail seharga 3 SGD di mesin
tiket.Terdapat 2 stasiun di pulau sentosa yang pertama adalah
stasiun Imbiah dan yang paling ujung dekat dengan pantai tempat
pertunjukan Song of The Sea. Bila kita turun di stasiun imbiah kita
bisa foto2 di dekat patung Merlion yang besar dan dilanjutkan
berkunjung ke Image of Singapore.Beberapa permainan dan pertunjukan
tersedia di sini seperti Luge & Skyride, SEGWay Ride, Tiger
Tower, Butterfly Park, Image of Singapore, Ford Siloso, dan
berenang di Pantai Siloso (Siloso Beach). Sebenarnya pantai di
Singapore tidak bagus lebih bagus Kuta Bali apalagi Dream Land
Pecatu Bali, tetapi setiap tempat ada keunggulannya yang bisa kita
nikmati.
DAFTAR PUSTAKA
:http://sukmawinarya.wordpress.com/2012/05/17/perencanaan-dan-pengembangan-kawasan-pariwisata-negeri-khayal-2/http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/PulauKecil.dochttp://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/2461/782http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sentosahttp://discovery-indonesia.blogspot.com/2012/06/wisata-ke-pulau-sentosa-singapore.html