Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan€¦ · · 2014-06-10Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan ... Pengangguran · Tunjangan Sakit · Tunjangan

1

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada KomitePenanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparanteknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusununtuk memenuhi dua kegunaan. Pertama, sebagai dokumenlatar belakang yang mencakup kebijakan-kebijakan kuncirekomendasi kebijakan berbagai hal terkait denganpengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai rancang bangundalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dariKemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia".

Paparan teknis ini membahas: Perlidungan Sosial untukSemua. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkatmeliputi:

1. Dimensi Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Makro DanSektoral;

2. Desentralisasi Dan Pekerjaan Yang Layak: MenjalinHubungan Dengan MDGs;

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Usaha(Pengembangan UKM dan Ekonomi Lokal dan LapanganKerja);

4. Pengurangan kemiskinan kaum muda melalui perbaikanjalur dari sekolah menuju bekerja;

5. Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja danPeluang Memperoleh Penghasilan;

6. Pengenbangan Keterampilan untuk PertumbuhanEkonomi dan Kelangsungan Hidup;

7. Pengembangan Kemampuan untuk PemenuhanDeklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-hak di tempat Kerja;

8. Buruh Anak di Indonesia;

9. Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam PasarTenaga Kerja melalui Penguatan Dialog Sosial danTripartisme;

10. Migrasi: Peluang dan Tantangan Program StrategiPengentasan Kemiskinan (PRSP) di Indonesia

11. Jender dan Kemiskinan

2

Perlindungan Sosial untuk Semua Orang

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi HakCipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yangdiambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agarmenyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, suratlamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions),International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor PerburuhanInternasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

_______________________________________________________________________________

ILO

Seri Rekomendasi Kebijakan:Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2003

ISBN 92 2 015540 0

_______________________________________________________________________________

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalampublikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya samasekal i t idak mencerminkan opini apapun dar i Kantor Perburuhan Internasional(International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukumsuatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukumpihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuanbatas batas negara tersebut.

Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentukkontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masingpenulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut.Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa KantorPerburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidakberart i bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukungperusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan,produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagaitanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama ataumelalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui KantorPusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5,Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat dimintasecara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:[email protected] ;[email protected].

Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia

3

Introduction

PERLINDUNGAN SOSIAL untukSEMUA ORANG

Program perlindungan sosial yang efektifmerupakan elemen penting dalam strategipengentasan kemiskinan. Tujuan utama darisebagian besar skim jaminan sosial adalahmenyediakan akses ke pelayanan kesehatan danjaminan pendapatan, yaitu pendapatan minimumbagi mereka yang membutuhkan dan pendapatanpengganti yang wajar bagi mereka yang telahmemberikan kontribusi sesuai tingkat pendapatanmereka. Jaminan sosial juga merupakan faktorpenting dalam rangka memelihara dan menjagapermintaan dan kepercayaan dunia usaha.

Berikut ini definisi berbagai istilah yangdigunakan dalam tulisan ini.

Jaminan Sosial menggambarkan semua programsosial untuk pengentasan kemiskinan. JaminanSosial dikenal sejak Konferensi ILO tahun 1952ketika standar-standar Jaminan Sosial mulaiditerapkan. Jaminan tersebut mencakupAsuransi Sosial (di mana pekerja dan pengusahamembentuk asuransi untuk kejadian-kejadiantertentu), dan Bantuan Sosial (biasanyadisponsori oleh pemerintah, bukan berupa iuran,dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasarbukan kebutuhan/keperluan darurat).

Jaring Pengaman Sosial berkaitan dengankebijakan-kebijakan jangka pendek untukmengantis ipasi perubahan-perubahanstruktural dan ekonomi seperti transisi dari

Istilah-istilahPerlindunganS o s i a l

4


ekonomi komando ke ekonomi pasar atau ketikaterjadi krisis ekonomi seperti yang melanda Asiapada tahun 1997.

Perlindungan Sosial adalah istilah yang lebih luasyang mencakup Jaminan Sosial; yang sangat eratkaitannya dengan pengentasan kemiskinan(berbeda dengan Asuransi Sosial tetapi samadengan Bantuan Sosial) dan menjamin akses kepelayanan kesehatan melalui inisiatif yangberbasis publik, perorangan, atau masyarakat.Bagan 1 merupakan rangkuman dari peristilahandimaksud.

Bagan 1. Ikhtisar Perlindungan Sosial

Jaminan Sosial

Asuransi Sosial

Dukungan Sosial

Tunjangan Keluarga

Dana Masa Depan

Kompensasi Masa Depan

Program Dasar Tenaga Kerja

Skema Swasta dan yang tidak diatur olehUU/peraturan

Skema berbasis pekerjaan/profesi danpengusaha

Dukungan berbasis masyarakat

Skema Asuransi Mikro

Layanan Sosial seperti tempat penitipananak dan bantuan ke rumah-rumah

PerlindunganSosial

Untuk menghindarideprivasi (meningkatkanstandar hidup) dankerawanan terhadapdeprivasi (melin-dungi dariturunnya standar hidup). Contoh Tunjangan

· Dana Pensiun· Invaliditas Pensiun· Tunjangan

Pengangguran· Tunjangan Sakit· Tunjangan

Kehamilan/Melahirkan

· Tunjangan Keluarga· Perawatan

Kesehatan· Pembayaran Penuh· Subsidi Perumahan· Tunjangan

Pendidikan

Perlindungan yang disediakan oleh masyarakat kepadawarganya melalui serangkaian langkah-langkah sosialterhadap hambatan-hambatan yang mungkin disebabkanoleh terhentinya atau berkurangnya pendapatan secarasubstansial. Perlindungan ini juga memberikan sejumlahmanfaat, perawatan kesehatan dan subsidi rumah tangga.

Ketika orang berbicara tentang pendanaanjaminan sosial, mereka mungkin berbicara tentangsalah satu dari topik-topik berikut ini:

· Iuran - apakah pekerja dan pengusahamembayar iuran agar mereka berhak mendapattunjangan (asuransi sosia l) atau apakahpemerintah mendanai skim-skim tersebut daripendapatan pajak (skim umum). Dana asuransisosial bisa semi independen dari pemerintah dandigunakan hanya untuk pembayaran tunjangan

K o n s e p - k o n s e ppendanaan

5

dan tidak terpengaruh oleh perubahan situasiekonomi. Skim universal biasanya menyediakansantunan tetap kepada semua warga negarayang jumlahnya dihitung berdasarkan pengujianstatistik.

· Swastanisasi: apakah uang pensiun seseorangharus dikelola oleh pemerintah, oleh perusahaanswasta atau dana perwalian (Trust Funds) yangdikelola oleh badan tripartit yang terpisah daripemerintah.

· Pendanaan di Muka: apakah uang pensiunseseorang harus didasarkan atas iuran yangdibayarkan oleh atau untuknya di muka, sebelumia pensiun? Atau dibayarkan dari iuran parapekerja pada saat sekarang (dibayar selagi Andabekerja)

· Diversifikasi: apakah dana-dana tersebut harusdibatasi dalam bentuk obligasi pemerintah atauapakah, dan sejauh mana dana-dana tersebutharus diinvestasikan dalam bentuk saham.Investasi di pasar modal memberikan lebihbanyak keuntungan dibandingkan denganobligasi pemerintah, tapi investasi di psara modalterlalu berisiko dan sering naik turun.

· Konribusi atau tunjangan yang telah ditetapkan:masih ada perdebatan berkaitan dengan caradana pensiun dihitung —apakah uang pensiunseseorang harus dibatasi sampai pada apa yangtelah mereka bayarkan (ditambah bunga dariuang tersebut), ini disebut sebagai iuran tetap.Atau apakah uang pensiun tersebut harusmerupakan jumlah yang terkait dengan variabellain (misalnya besarnya gaji terakhir atau gajirata-rata), ini disebut sebagai tunjangan tetap.

Pada prakteknya, sistem-sistem jaminan sosialdi banyak negara merupakan gabungan dariberbagai komponen di atas.

Perkembangan kebijakan perlindungan sosialterus meningkat dengan tanggung jawab yangtersebar pada berbagai elemen yang ada, sepertibeberapa departemen, dan organisas ikemasyarakan, dan tanpa strategi dan mekanismekoordinasi yang jelas. Karakteristik sistem tersebutadalah:

PerlindunganSosial diIndonesia

6


· Ketergantungan yang kuat terhadap keluargaluas (extended family) dan komunitas sebagaijaring pengaman sosial jika terjadi kehilanganpendapatan, sakit, dan musibah lain.

· Ketergantungan yang terbatas pada pengusahamelalui organisasi perburuhan yang diperkuatoleh kesepakatan bersama, yang secaralangsung menyediakan sejumlah keuntungan,seperti upah selama sakit dan persalinan/melahirkan atau ketika terjadi pemutusanhubungan kerja (PHK).

· Untuk sektor swasta ada asuransi yangmenyediakan jasa pengelolaan tunjangan hari tuayang memberikan pembayaran uang pensiunsecara sekaligus; hal ini diperburuk oleh opsipenarikan dana pada saat tidak lagi bekerja.

· Paket layanan dan tunjangan terpadu untukpegawai negeri dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian.

· Layanan yang tidak memadai untuk kaum miskinberdasarkan subsidi tapi distribusinya sering tidakmerata tergantung pada kemampuanpendanaan pemerintah daerah; dan

· Pelayanan kesehatan yang memadai dandukungan melalui asuransi hanya diberikan untukpekerja sektor formal dan bantuan pemerintahhanya untuk kaum miskin. Tidak ada bantuanuntuk sektor informal.

Jaminan sosial yang disediakan Taspen, Asabri,dan jamsostek hanya mencakup 13,5 juta pekerjadari total tenaga kerja sebanyak 100 juta orang.Artinya, hanya sekitar 14% pekerja yang saat inimemperoleh skim jaminan sosial kelembagaan. Inidi luar asuransi kesehatan yang memiliki cakupanyang lebih luas melalui skim pemerintah, swasta danmikro.

Sektor tenaga kerja formal yang dicakup olehJamsostek adalah sekitar 30% dari seluruh tenagakerja. Jamsostek tidak menjangkah perusahaandengan jumlah tenaga kerja di bawah 10 orang ataupekerjanya hanya mendapatkan upah di bawah Rp1 juta per bulan (Pada kenyataannya, banyak sekaliperusahaan yang hanya memiliki dua atau lebihpekerja). Penafsiran yang lebih tegas atas undang-undang yangmengatur soal ini dapat menaikkan

T e n a g a K e r j adan

Keanggotaandalam Jaminan

S o s i a l

7

cakupan Jamsostek sampai 70%. Bagan 2memperlihatkan kondisi tenaga kerja.

Bagan 2. Statistik tenaga kerja dan Jaminan Sosial

No. Uraian 2002(juta)

1 Populasi berusia 15 tahun atau lebih 148.729

2 Tenaga kerja (aktif secara ekonomi) 100.7793 Tingkat partisipasi tenaga kerja 67,76%

4 Tenaga kerja yang dipekerjakan 91.647

5 · Pengusaha 2.7866 · Sektor Formal (pengusaha berbadan hukum) 33.123

7 o Pekerja formal perkotaan 22.0228 · Pekerja lepas perkotaan 3.559

9 o Pekerja formal pedesaan 13.101

10 · Pekerja biasa di bidang agrikultur 2.23811 · Pekerja lepas di bidang agrikultur 4.513

12 · Pekerja di pedesaan yang tidak dalam bidang agrikultur6.25813 · Sektor Informal (pengusaha bukan badan hukum) 58.524

14 o Pekerja informal perkotaan 17.069

o Pekerja informal pedesaan 41.45415 Pencari kerja 9.132

16 Populasi di bawah garis kemiskinan usia 15 tahun atau lebih 38.00017 Anggota Jamsostek (dari data yang tersimpan) 18.6

18 Perkiraan jumlah Kontributor individu Jamsostek 9.3

19 Pelayanan pegawai negeri (Taspen, Asabri dan skema 6.3kontributor polisi)

20 Pensiunan Taspen 1.7821 Pelayanan kesehatan (termasuk Jamsostek, Askes 14.0

dan skema swasta)

22 Pembayar pajak (pemegang nomer pajak –mencakup 600,000 perusahaan) 2.2

Jadi, tingkat kepatuhan pada udang-undangjaminan sosial terbukti masih sangat rendah. Tingkatperolehan pendapatan pajak juga masih rendahdengan hanya ada 2,2 juta nomor pokok wajib pajak(NPWP). Itu sudah termasuk badan usaha. Danbanyak sumber-sumber pendapatan yang penting(seperti dari investasi) yang tidak dikenakan pajak.Kenaikan pajak dapat berdampak buruk padaperekonomian, namun demikian hal itu dikompensasidengan adanya per l indungan sosia l yangberkelanjutan.

8


Otonomi daerah telah menyebabkan terjadinyapendelegasian wewenang dari kementerian dandepartemen kepada pemerintah propinsi dan jugameningkatkan jumlah propinsi menjadi 33.Pemerintah daerah bertanggung jawab ataskegiatan sektor publik dalam bidang kesehatan,pendidikan, prasarana desa dan kota, sertaberwenang atas lebih dari 2,3 juta mantan pegawaipemerintah pusat. Hal ini diterapkan untukmendorong partisipasi dan keterkaitan daerahdengan layanan serta inisiatif sektor publik.Pemerintahan yang lebih baik dan dukunganterhadap program-program daerah untuk kaummiskin tampaknya cenderung lebih berkelanjutanketimbang kebijakan pusat-daerah (top down) yangterbukti telah gagal di masa lalu karena penetapansasaran yang salah dan kebijakan yang tidak sesuaidengan daerah sasaran.

Dampak serius dari otonomi daerah terhadaplayanan untuk kaum miskin belum begitu dirasakan,tapi kesenjangan tampaknya terus melebar lebihkarena bervariasinya kemampuan, pemerintahpropinsi, pendapatan, distribusi kaum miskin,pendanaan lokal, dan keberhasilan programpengentasan kemiskinan. Kesenjangan hanya akanhilang jika ada standar minimum nasional berkaitandengan program pengentasan kemiskinan.

Ekonomi Formal-Kelemahan dalam soal kepatuhandi sektor formal telah meningkatkan kerentananterhadap kemiskinan jika terjadi kecelakaan,kematian, atau penggangguran. Jika kelompokpekerja sendiri yang jumlahnya besar dan pekerjamigran juga dimasukkan maka banyak pekerja disektor formal tidak tercakup oleh skim jaminansosial yang wajib sekalipun. Kemungkinanmeningkatnya kemiskinan jika terjadi krisisekonomi seperti yang terjadi pada 1997 jugamasih tinggi.

Wanita- Pertimbangan khusus harus diberikan padamasalah jender. Wanita memperoleh bantuan dankesempatan lebih sedikit dibanding pria, danmereka tidak terwakilkan secara seimbang dalamsektor ekonomi formal, pada pekerjaan yangtidak digaji, di kalangan pekerja migran, dan rata-rata menerima pendapatan yang lebih rendahdibandingkan pria. Banyak program pengentasan

Otonomi Daerah

KelompokRentan dalam

Masyarakat

9

kemiskinan dan program pembangunan sosialyang terfokus pada rumah tangga dan tidakmempertimbangkan perbedaaan-perbedaanantar rumah tangga. Kalaupun perhatian khususdiberikan kepada masalah dan pola-pola hidupwanita ketika mengembangkan program dankebijakan perlindungan soal, pendekatan yangkelihatannya netral pada kenyataannya justruakan merugikan wanita.

Pekerja di sektor informal- Jaminan sosial belumdiberikan untuk kelompok pekerja ini, walaupunjumlah mereka hampir 65 juta pekerja atau 65,7%dari total angkatan kerja. Keluarga merekasangat rentan terkena dampak buruk akibathilangnya pendapatan untuk sementara waktuatau bahkan untuk selamanya. Pada gilirannya,hal itu akan menyebabkan mereka dengan cepatjatuh ke jurang kemiskinan. Meskipun kapasitaspekerja sektor informal di pedesaan sangatterbatas untuk mempraktekkan pertaniansubsisten (memenuhi kebutuhan sendiri) untukmengkompensasi hilangnya pendapatan, halyang sama tidak dimiliki pekerja informal diperkotaan.

Penduduk tanpa pendapatan tetap dan kaummiskin- Berusia lanjut, cacat, janda,pengangguran, dan wanita merupakan bagianterbesar dari kaum miskin. Program jaringpengaman sosial untuk kaum miskin dan programpengentasan kemiskinan yangberkesinambungan telah berhasil memperbaikikondisi mereka. Keberhasilan itu antara laindalam soal pemberian subsidi beras, subsidipendidikan, dan layanan kesehatan di daerahterpencil setelah krisis ekonomi tahun 1997.Namun, problem pengidentif ikasian danpenggolongan kaum paling miskin di antara kaummiskin belum bisa dipecahkan baik karenaberagamnya wilayah maupun karena kegagalanmendefinisikan level kemiskinan untukmenentukan perbedaan-perbedaannya.Langkah-langkah untuk mengatasiketidakmampuan dan kerentanan ini perludiperbaiki jika ingin program bantuan sosial untukkaum miskin lebih akurat dan tingkatkebocorannya minimal.

10


Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat bertanggung jawab atas segala upayamemberdayakan kaum miskin melalui kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dan telahmembentuk Satuan Tugas untuk Reformasi JaminanSosial dan Pengentasan Kemiskinan untukmengkoordinir proses reformasi. Satuan tugas danmenteri koordinator bertanggung jawab kepadaPresiden Republ ik Indonesia. Satuan TugasReformasi Jaminan Sosial telah menyelesaikanrancangan undang-undang dan makalah yang berisikonsep syarat-syarat sistem jaminan sosial di masadepan di Indonesia. Rekomendasi penting dalamdraf tersebut diyakini bisa memberikan perlindungansosial untuk seluruh warga pada akhir masa transisiantara 10-15 tahun. Juga dipahami perlunyamenyediakan jaminan sosial wajib yang iurannyadari seluruh pekerja termasuk mereka yang beradadi sektor-sektor formal, sektor informal perkotaandan pedesaan. Badan pengawas akan diberi namaJamsosnas (Jaminan Sosial Nasional) dan nantinyabadan-bandan jaminan sosial yang ada sekarangini akan diintegrasikan. Perbaikan pelayanankesehatan telah ditetapkan sebagai prioritas utama.

Pada tahun 2002, ILO merampungkan proyekRestructuring of social Security in Indonesia yangmerekomendasikan perbaikan kelembagaan,terutama Jamsostek dan mengkaji opsi-opsimenyangkut program tunjangan termasuk:

· Kelayakan untuk menggantikan skim jaminan haritua yang ada sekarang dengan skim PensiunAsuransi Sosial yang akan membayar uangpensiun secara bulanan kepada para pensiunan.Ini akan membantu mengentaskan kemiskinan dikalangan penduduk berumur karena mereka akanmenerima pendapatan rutin dan bukannyapembayaran sekaligus;

· Perbaikan dalam skim Kecelakaan Kerja –memperkenalkan pensiun untuk keadaan daruratjangka panjang untuk mereka yang cacatpermanen dan kematian akibat kecelakaan kerja;

· Kelayakan untuk mengubah kewajibanpengusaha membayar Tunjangan Melahirkanmenjadi tunjangan asuransi sosial denganmenggunakan sumber dana yang sama denganyang dikeluarkan pengusaha selama ini –sebagaiupaya mengelak dari dan menghindari diskriminasiterhadap pekerja wanita;

Rekomendasimenyangkut

PerbaikanPerlindungan

S o s i a l

11

· Kelayakan untuk menerapkan skim AsuransiTunjangan Pengangguran yang berpotensimengurangi krisis ekonomi masa depan dengancara mempertahankan tingkat pendapatan dimasyarakat dan mengurangi t ingkatpengangguran. Perhitungan yang dilakukanaktuaris menunjukkan bahwa dengan membayarempat persen dari gaji akan menghasilkantunjangan pengangguran sebesar 70 persen darigai untuk jangka waktu 25 minggu setiaptahunnya. Efek skim ini untuk pengusaha bisadikurangi dengan membagi pembayaran iurannyabersama pekerja. Lebih penting lagi, pembayaranuang pesangon akan berkurang secara signifikankarena diganti dengan Tunjangan Pengangguranini;

· Kelayakan untuk menerapkan skim BantuanSosial —membentuk jaring pengaman sosialdasar bagi kelompok miskin yang paling rentan,suatu program yang didanai oleh pemerintah disemua level. Dari studi yang dilakukan diketahuibahwa subsidi yang ada bisa diarahkan secaralebih baik lagi dengan mengurangi kebocoran –biasanya karena salah sasaran untuk orang ynagtidak miskin—, dan lebih baik dukungan diberikankepada orang miskin. Pendanaan lain yangmerupakan diversifikasi dari subsidi yang sudahada (seperti subsidi bahan bakar) dan pajak-pajak baru lainnya seperti pajak tembakau danpajak hiburan bisa digunakan untuk pelayananbagi kaum miskin. Hal ini juga perlu diikuti fokusdaerah, meningkatnya indeks tingkat kemiskinandan mekanisme pengawasan baru;

· Studi khusus untuk merumuskan opsi-opsikebijakan perluasan jangkauan untuk merekayang selama ini belum tercakup seperti merekayang bekerja di perusahaan-perusahaan kecil,sektor informal, dan mereka yang membukausaha sendiri atau bekerja sendiri. Dari studi yangdilakukan diketahui bahwa cukup layak untukmemperluas cakupan di sektor formal dengan caramenghapus opsi pengecualian untuk pengusahaseperti yang selama ini dilakukan. Sementara itu,dari survei kecil yang dilakukan menunjukkanbahwa lebih dari separuh pekerja di sektorekonomi informal perkotaan bersedia mengikutiasuransi ini. Namun demikian, keanggotaansukarela ini hanya dapat dilihat sebagai sebuahstrategi antara dan dalam jangka panjang

12


pemerintah harus bertanggung jawabmenyediakan sistem jaminan sosial minimumuntuk seluruh warganya. Keanggotaan sukarelajuga disertai oleh beberapa risiko tinggi akibatseleksi yang salah sasaran, keterbatasan dalamsoal-soal prinsip pengumpulan iuran, beralihnyapekerja sektor formal dari skim yang ada ke skiminformal yang lebih murah dan kemudahanmenarik dana dari skim sukarela.

· Penilaian aktuaris atas program Jamsostek; danAnggaran Sosial yang menganal is is danmemproyeksikan biaya sosial secara keseluruhanterhadap pendapatan yang bisa diperkirakan.

Rekomendasi Kebijakan Kunci akan berdampakbesar terhadap upaya pengentasan danpencegahan kemiskinan dalam jangka pendek danmenengah seperti didiskusikan di bawah ini.

1. Secara bertahap program-program jaminan sosialdiperluas sampai ke seluruh pekerja di sektorformal, pekerja migran dan pekerja mandiri1 —iniakan melindungi lebih dari sepertiga pekerja darikemungkinan kehi langan pendapatan dansekaligus memberikan pendapatan rutin secaraterus menerus pada masa pensiun mereka.Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiriini akan mengurangi tekanan terhadap sektorinformal dengan cara mengurangi perpindahanmereka ke sektor informal pada saat paceklik.Stabilitas pendapatan rumah tangga juga akanmengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinandi kalangan wanita. Perluasan jangkauan kepadapekerja mandiri tergantung pada identifikasi danpendaftaran wajib yang merupakan prasyaratmasuk skim jaminan sosial.

2. Menyediakan program jaminan sosial bagipekerja di sektor informal —pengalaman ditingkat lokal maupun internasional membuktikanpentingnya sektor informal, kerentanan pekerjadan keluarganya, dan sulitnya membentuk skimjaminan sosial yang berkelanjutan. Namundemikian, strategi pengentasan kemiskinan

RekomendasiKebijakan

Kunci

1 Pekerja mandiri dengan pendapatan tetap dalam pekerjaan-pekerjaanyang bisa diidentifikasi dengan lokasi usaha yang mapan termasukprofesional dan jenis-jenis pekerjaan yang di-cover oleh undang-undang.

13

apapun bentuknya harus mencakup sektor infor-mal di mana sebagian besar kaum miskinterkonsentrasi. Pengalaman mengajarkan bahwarancangan asuransi sosial sukarela harus bersifatfleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhanperorangan dan kelompok, serta berdasarkanpada insentif.

3. Mengembangkan program bantuan sosial untukorang miskin —hal ini bisa dilaksanakan denganmengaitkannya dengan bursa tenaga kerja,pembangunan pedesaan, pendidikan dan pro-gram-program berbasis masyarakat. Program-program yang ditujukan pada masyarakat yangtidak mampu ini harus disokong oleh sumber dayapemerintah dan didasarkan pada peningkatanpraktek pemerintahan yang baik dan pendidikandi tingkat daerah untuk menghindari terjadinyakebocoran. Untuk memberikan bantuan diperlulanupaya pengidentif ikasian kaum miskin,mengetahui kebutuhan mereka dan menemukanmekanisme yang tepat di tingkat lokal.

4. Asuransi Kesehatan Sosial —Akses keperawatan kesehatan menjadi prioritas utamabagi pemerintah dan penyelenggaraannyadiusulkan untuk pekerja formal dan kaum miskin.Skim alternatif harus dikembangkan sehinggamencakup ekonomi ektor informal. Skim-skim inimencakup asuransi mikro berbasis masyarakat,ketentuan khusus untuk kepesertaan sukareladalam skim formal, paket skim khusus untukmenyesuaikan dengan kebutuhan yang beranekaragam di sektor informal.

Ada beberapa proyek penting yang perludiselesaikan sebagai landasan untuk perluasancakupan, yaitu:

· Pembentukan Jamsosnas, penunjukkan badanpengawas, sekretariat dan badan pelaksana

· Peraturan khusus yang memungkinkanpengembangan tunjangan dan program-programbaru dan untuk mengkoordinasikan badan-badandi bawahnya, pemerintah daerah, LSM danlembaga donor

· Memperkuat badan dan lembaga, Jamsostek danAskes harus meningkatkan teklnologi informasi,

Proyek transisi

14


layanan, program-program baru, pelatihan staf,dan mengurangi gerai-gerai dalam jaringanpelayanan.

· Mengembangkan strategi jaring pengaman yangkomprehensif bagi kaum miskin yang mencakupprogram daerah, pendanaan, akses, danlembaga yang akan melaksanakan programtersebut.

· Meningkatkan kepatuhan untuk memperluascakupan jaminan sosial ke ekonomi formal danpekerja mandiri.

· Mengembangkan dan menguji program-programserta metodologi untuk memperluas layanan keekonomi informal dan pedesaan.

Dari studi-studi yang dilakukan ILO dapat dilihatbahwa untuk mencapai suatu program perlindungansosial yang komprehensif di Indonesia dalam jangkapanjang, kita perlu memperluas penyediaan asuransisosial yang lebih baik ke semua sektor formal danmenyediakan tunjangan jaminan sosial yang lebihberart i yang akan menyediakan dukunganpembiayaan yang wajar untuk seluruh pekerja bilaterjadi gangguan kerja (yaitu, sakit, cedera, cacat,persalinan, melemahnya daya tahan, pensiun, dsb.)Idealnya, program-program semacam ini harusdidasarkan pada kepedul ian sosia l untukmeminimalisasi dampak kesenjangan yang terjadidi masyarakat Indonesia. Penyediaan asuransisosial ini juga perlu diperluas dengan cepat ke sektorinformal dan disokong mekanisme dukungan yangluas bagi mereka yang miskin dan rentan.

Prioritas harus diberikan pada skim-skim wajib(sektor formal, wiraswastawan, dan sebagainya),pengembangan kemampuan lembaga-lembaga danmendorong skim sektor informal melalui swadayadan skim sukarela yang didukung pemerintah.

Pengalaman di berbagai belahan duniamenunjukkan bahwa pendafataran pekerja informalpada skim pembiayaan jaminan sosial wajibbukanlah pekerjaan mudah. Pengalaman diIndonesia sejauh ini memperkuat anggapan ini.Organisasi ekonomi informal melalui pembentukankoperasi atau organisasi terdesentral isas iperlindungan sosial lain memungkinkan tercapainya

Kesimpulan

15

skala ekonomis (economies of scale) sehinggacakupannya bisa diperluas.

Namun demikian, penerapan yang tidakkonsisten dan setengah hati merupakan masalahsistemik yang terjadi di Indonesia dan tidak terbataspada sektor perlindungan sosial saja. Studi lanjutanperlu dilakukan untuk menemukan cara-cara untukmemperluas cakupan yang berkesinambungandengan tujuan membuat basis bagi sistem jaminansosial nasional.

Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan€¦ · · 2014-06-10Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan ... Pengangguran · Tunjangan Sakit · Tunjangan

Documents