PENANGANAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL Studi Kasus Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT DUTA JAYA Lampung SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) Oleh: MUHAMAD NASRULLOH NIM: 11150490000026 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H/2019 M
123
Embed
PENANGANAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung kepada masyarakat dengan taraf ekonomi menengah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENANGANAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
Studi Kasus Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSP-PS) BMT DUTA JAYA Lampung
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.)
Oleh:
MUHAMAD NASRULLOH
NIM: 11150490000026
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1440 H/2019 M
ii
iii
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar strata satu (S1) di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 10 April 2019
Muhamad Nasrulloh
11150490000026
v
ABSTRAK
Muhamad Nasrulloh. NIM 11150490000026. PENANGANAN
SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA IMPLENTASI AKAD
MUDHARABAH DI BAITUL MAL WAL-TAMWIL ( Studi Kasus Kantor Pusat
KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung ). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Inslam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 1440 H/2019 M.
Akad Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad dengan potensi
profit yang cukup menguntungkan kedua belah pihak. Akad ini diberikan oleh
KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung kepada masyarakat dengan taraf ekonomi
menengah kebawah yang mayoritas berprofesi sebagai pedang dan petani maupun
pengusaha jasa yang berdomisili di daerah desa. Tetapi dalam praktiknya, sering
kali terjadi permasalahan dan sengketa dalam pembiayaan tersebut.
Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian
sengketa pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah yang dilakukan KSP-
PS BMT Duta Jaya Lampung dan kesesuaian implementasi akad tersebut dengan
Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif yang
menggambarkan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak dan
pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji dengan kaidah-kaidah hukum
dari data yang telah didapatkan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa
pembiayaan bermasalah dalam KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung menggunakan
metode non-litigasi yaitu mediasi atau musyawarah dengan mengikuti prosedur
hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI. Dalam implementasi akad
tersebut seluruh operasional pembiayaan akad mudarabah sudah sesuai dengan
fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, hanya saja ketentuan denda atau ganti
rugi yang mambebankan anggota untuk menanggungnya tanpa alasan apapun.
Kata kunci : Sengketa, Pembiayaan Mudharabah, BMT
Pembimbing : Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, M.S., M.Sc., Ph.D.
Daftar Pustaka : 2001 s.d. 2019
vi
ABSTRACT
Muhamad Nasrulloh. NIM 11150490000026. PENANGANAN
SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA IMPLENTASI AKAD
MUDHARABAH DI BAITUL MAL WAL-TAMWIL ( Studi Kasus Kantor Pusat
KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung ). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 1440 H/2019 M.
Mudharabah Financing Agreement is one of the contracts with potential
profit that is quite beneficial to both parties. This contract was given by the KSP-
PS BMT Duta Jaya Lampung to the people with middle to lower economic levels,
the majority of whom work as swords and farmers as well as service
entrepreneurs who live in rural areas. But in practice, there are often problems and
disputes in the financing.
This study aims to analyze how the procedure for resolving disputed
financing disputes at the mudharabah contract conducted by the KSP-PS BMT
Duta Jaya Lampung and the suitability of the implementation of the contract with
DSN Fatwa number 07/DSN-MUI/IV/2000 regarding mudharabah agreements.
This study uses a descriptive-normative method that describes the
subject / object of research based on visible facts and the legal approach used to
examine the legal rules of the data obtained.
The results of this study indicate that the procedure for resolving
disputed financing disputes in the KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung uses a non-
litigation method namely mediation or deliberation by following positive legal
procedures as well as the MUI DSN Fatwa provisions. In the implementation of
the contract, all operational financing of the mudarabah contract is in accordance
with DSN fatwa number 07 / DSN-MUI / IV / 2000, except that the provisions of
fines or compensation are imposed by members to bear it without any reason.
Keywords : Disputes, Mudharabah Financing, BMT
Advisor : Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, M.Sc., M.Sc., Ph.D.
Bibliography : 2001.d. 2019
vii
KATA PENGANTAR
Innal hamda lillah, rasa syukur dan puji selalu terpanjatkan kepada Allah
SWT Tuhan semesta Alam dengan segala rahmat dan nikmat yang senantiasa
tercurahkan kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat nya
kepada umatnya di yaumul hisab kelak, amiin.
Skripsi yang berjudul “PENANGANAN SENGKETA PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAL WAL-
TAMWIL (Studi Kasus Kantor Pusat KSPPS BMT DUTA JAYA Lampung)”
merupakan hasil coretan karya penulis yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendapatkan
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).
Tak lepas dari proses penulisan skripsi ini, banyak peran dari berbagai
macam pihak yang turut serta membantu meringankan beban penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :
1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A, selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. A. M. Hasan Ali, M.A, selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah
dan Dr. Abdurrauf, M.A selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi
Cet.ke-13, h. 42 8Sugiyono, Memahami Penelitian KualitatifI, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet.ke-5, h. 62
10
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan
tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak secara
langsung, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
tanggapan atas pertanyaan tersebut.9
Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara
semi structured, yaitu mula-mula interviewer menanyakan beberapa
pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur sebelumnya,
kemudian satu persatu diperdalam dengan meminta keterangan lebih
lanjut.10
Dengan demikian, maka akan didapatkan keterangan yang
lengkap dan mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan pihak KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung yang mengetahui
secara jelas mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah
di BMT tersebut.
b) Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk
mendapatkan data berupa dokumen-dokumen atau barang tertulis
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat,
agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data
mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi
untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis, baik data primer
maupun sekunder.
4. Metode Analisis Data
Penulis menggunkaan metode deskriptif dalam analisis data, yaitu
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain
9Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2005), h. 186 10Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2005), h. 202
11
sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya.11
Kemudian data di analisa dengan menggunakan metode analisis
normatif, yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data
dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum islam yang sesuai dengan al-
Qur’an, al-Hadits, Fikih dan pendapat para ahli hukum Islam (Ulama’).
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta
memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika
penulisan penelitian dibagi menjadi :
BAB I : Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan
masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II : Memaparkan literatur rivew berupa studi masalah terdahulu dan
Kajian Pustaka.
BAB III : Menguraikan metode penelitian masalah.
BAB IV : Pembahasan Masalah tentang analisis dan interpretasi temuan.
BAB V : Kesimpulan, saran dan Penutup
11Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2001), h. 63
12
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Tinjauan Baitul Mal wa-Tamwil (BMT).
a. Pengertian Baitul Mal wa-Tamwil (BMT)
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau pengetian lain adalah Balai
Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis
usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat
serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu Bait al-Maal
yang merupakan lembaga sosial (ta’awun); dan Bait at-Tamwil yang
merupakan lembaga bisnis (tijary) dan/atau pengelolaan keuangan
produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara otomatis juga
berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pemetik manfaatnya.
Dengan demikian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin
mengusung dua aktivitas secara sinergis dalam satu kesatuan gerak
kelembagaan, dimana satu saling melengkapi dan menguatkan bagi
yang lain yaitu aspek sosial dan profit.1
Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu :
1) Bait al-Maal
Bait al-Maal mempunyai pengertian bahwa lembaga ini
menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan
amanahnya.2
Abdul Qodim Zallum dalam kitabnya al-Amwaal Fi
Daulah al-Khilafah, mendefinisikan Bait al-Maal sebagai suatu
lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani
1Euis Amalia, Keuangan Mikro Syariah, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 21 2Sugeng Winardi, Penggunaan Kerangka Kerja Cobit Untuk Menilai Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Tingkat Pelayanan. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. VII. 201, h. 56
13
segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran
negara. Setiap harta berupa tanah, bangunan, uang, barang
tambang, komuditas perdagangan dan lain sebagainya dimana
kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara’
dan tidak ditentukan individu pemiliknya.
Jadi spirit Bait al-Maal merupakan lembaga sosial dalam
islam yang mengelola zakat, infaq dan sedekah serta wakaf. Dalam
operasionalnya Bait al-Maal tidak memiliki orientasi kepada profit
melainkan Bait al-Maal memaksimalkan manfaat atas dana zakat,
infaq, sedekah dan wakaf bagi masyarakat yang berhak
menerimanya.3
2) Bait al-Tamwil
Bait al-Tamwil mempunyai pengertian bahwa lembaga ini
mempunyai kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro
dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
Dengan fungsi tersebut, maka sumber dana yang masuk
dalam Bait al-Tamwil adalah dana yang harus dikelolan secara
produktif sebagai modal usaha atau kerja maupun investasi.
b. Operasional Baitul Mal wa-Tamwil (BMT)
Secara umum operasional BMT merupakan kegiatan
pengumpulan dana dari masyarakat (anggota) dan menyelurkan dana
kepada pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan. Sistem bagi hasil
adalah pola utama yang dilakukan dalam sistem operasionalnya. Bagi
hasil merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama yang membagi
Walisongo, Semarang, h. 30 15Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177
24
adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya syarat-syarat
seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad
mudharabah.
2) Terkait dengan modal, disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas
jumlahnya, c) tunai dan e) diserahkan sepenuhnya kepada
pengelola modal. oleh sebab itu jika modal berbentuk barang,
menurut pada ulama fikih tidak diperbolehkan karena sulit untuk
menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang,
tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Akan tetapi jika modal
tersebut berbentuk wadi’ah (titipan) pemilik modal kepada
pengelola modal, boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila
modal tersebut tetap dipegang sebagaiannya oleh pemilik modal
dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menuru ulama
Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah akad mudharabah tidak sah.
Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian
modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu
kelancaran usaha.
3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian
keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari
keuntungan usaha itu. Pembagian keuntungan di anjurkan
enggunakan prosentase, seperti 60% : 40%, 50% : 50% atau
setengah, sepertiga atau seperempatnya. Apabila pembagian
keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu fasid
(rusak). Demikian juga halnya apabila pemilik modal
mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut
ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal dan kerugian tetap
ditanggung sendiri oleh pemilik modal.16
16Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177-178
25
Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan Akad Mudharabah
Mudharabah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana
dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, Mudharabah diterapkan
pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan
khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan
modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi.17
Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi
syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan
masyarakat melalui sistem bagi hasil. Prinsip utama yang harus
dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam kaitannya dengan
manajemen dana adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus mampu
memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau
lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan
mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang
diberlakukan di bank konvensional.
17Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 468
26
3. Tinjauan Penyelesaian Sengketa.
a. Pengertian Sengketa
Sengketa terjadi apabila terjadi permasalahan yang tidak
ditemukannya titik temu antara kedua belah pihak atau lebih yang
bersengketa. Terjadinya sengketa di awali karena adanya salah satu
pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan kemudian perasaan tidak
puas ini menjadi conflict of interest yang tidak terselesaikan sehingga
menimbulkan suatu konflik.
Istlah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu
dispute. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah
geeding atau proces. Sementara itu penggunaan istilah snegketa itu
sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang
menggunakan istilah sengketa, ada pula yang menggunakan istilah
konflik. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan
Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd
menggunakan istilah konflik.18
Dean G. Pruit dan Jeffey Z. Rubin mengemukakan pengertian
sengketa berarti :
“Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (preceiced divergence
of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak
yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)”.
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. Mengartika sengketa sebagai :
“Keadaan bahwa sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau dengan
melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra
sengketa dan sengketa. Pra sengketa adalah keadaan yang
mendasari rasa tidak puas seseorang. Sengketa itu sendiri adalah
keadaan ketika para pihak menyadari atau mengetahui tentang
adanya perasaan tidak puas tersebut”.19
18Anita D.A. Kopalaking, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak
Melalui Arbitrase, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), H. 8 19Anita D.A. Kopalaking, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak
Melalui Arbitrase, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 8-9
27
Apapun yang menjadi pengertian sengketa itu, jika kita kembali
kepada dasar hati nurani manusia sebagai manusia sebagai makhluk
yang sempurna dicipkatak oleh sang Maha Khalik selalu
menginginkan perdamaian, tetapi kenyataan dala kehidupan sengketa
kian terus terjadi. Hal ini karena adanya keinginan dan hal-hal yang
menggangu kenyamanan seseorang, sehingga tanpa disadar keinginan
ataupun terganggunya kenyamanan seseorang itulah yang memicu
terjadinya sengketa. Karena itu sengketa dapat dikatakan sebagai
suatu yang membuat timbulnya ketidaknyamanan dan tidak
tercapainya keinginan yang diharapkan oleh seseorang tersebut.
b. Jenis Sengketa
Jenis sengketa dilihat dari subjek hukum (pihak yang bersengketa)
dan objek hukumnya (objek perkara). Jenis sengketa ini akan
mempengaruhi aturan hukum yang mengatur sengketa tersebut. karena
itu perlunya memperhatikan jesin sengketa berikut20 :
1) Subjek Hukum (Pihak Yang Bersengketa)
Ketika akan menyelesaikan pihak yang mempunyai
kewarganegaraan berbeda, sistem hukum yang mengatur warga
negaranya akan mengacu pada sistem hukum negara tersebut.
demikian juga ketika menyangkut subjek hukum yang beragama
Islam, sistem hukumnya pun akan berbeda yaitu mengikuti aturan
dengan agama Islam. juga terhadap usia subjek hukumnya, jika
digolongkan berusia anak-anak maka peraturan itu tergolong
mengacu pada Perlindungan Anak. jadi pihak yang bersengketa
dilihat dari asal kewarganegaraan, agama dan usianya.
2) Objek Hukum (Objek Perkara)
Setiap objek sengketa mempunyai jenis sengketa yang
bermacam-macam. Misalnya objek tersebut menyangkut sengketa
tanah, maka hal ini akan sangat luas untuk mencari hukum
20Anita D.A. Kopalaking, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak
Melalui Arbitrase, (Bandung: P.T. Alumni, , 2013), h. 22-23
28
penyelesaiannya. Karena melihat tanah akan menyangkut
peruntukan tanah yang menjadi objek sengketa.
Demikian juga objek sengketa yang menyangut dengan
saham, bahwa ada saham yang menyatakan tanda penyertaan
modal pada suatu perseroan terbatas (PT) dan ada saham yang
menyatakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau
penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan, dan
sebagainya. Sehingga jika objek sengketa mengenai hal-hal yang
berbeda, acuan sistem hukumnya akan merujuk kepada Undang-
undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-undang Pasar Modal.
3) Tempat Terjadinya Sengketa
Tempat terjadinya sengketa tersebut juga menjadi bagian
terpenting, mengingat setiap wilayah mempunyai aturan sistem
hukum yang mengaturnya. Misalnya saja objek sengketa yang
terjadi di wilayah hukum suatu daerah yang menyangkut
pemerintahan daerah tempat objek sengketa terjadi.
c. Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Alternative dispute resolution (ADR) merupakan istilah dalam
bahasa Inggris yang merupakan padanan dalam bahasa Indonesia yaitu
alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ada yang menyatakan
pengertian tersebut sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan
manajemen koorporatif (cooperation conflict management), namun
apapun bahasa yang digunakan dalam hal ini mempunyai maksud
sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai.
Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute
resolutio (ADR) yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pemdapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli. Penggunaan pranata
29
penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan suatu yang harus
dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu.21
Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative dispute resolution) di
Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1
angka 10 yang menyebutkan bahwa: “alternatif penyelesaian sengketa
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi
atau penilaian ahli.”22 Maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa
dengan menggunakan alternatif selain lembaga pengadilan (non
litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (Sulh).
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh
(perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) akan diselesaikan
melalui lembaga Pengadilan (litigasi). Pemilihan lembaga Peradilan
Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syari’ah
merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Dalam hal ini akan
dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-
prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan
representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para
aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum
Islam.
d. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam berbagai literatur menyebutkan ada dua pola atau bentuk
dari alternatif penyelesaian sebuah sengketa, yaitu :
1) The binding adjudicative procedures (Penyelesaian dengan cara
mengikat dan terstruktur), yaitu putusan yang dihasilkan oleh
institusi yang memutuskan perkara mengikat para pihaknya.
21Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya,
(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 1 22Pasal 1 undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
penyelesaian sengketa
30
Biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat dari para pihak
yang diputuskan oleh pihak ketiga yang netral.23
2) Non-binding adjudicative procedurres (pola penyelesaian yang
tidak mengikat), yaitu putusan yang dihasilkan tidak mengikat para
pihaknya. Artinya dengan putusan itu para pihak dapat menyetujui
atau menolak isi putusan tersebut. Bentuk alternatif penyelesaian
sengketa ini tidak mengikat dan murni berupa pemberian nasihat
dan tergantung sepenuhnya kepada kerelaan dari para pihak dan
sering sekali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang tidak
memihak.24
B. Review Hasil Studi Terdahulu
Penilitian yang dilakukan Dirwansyaah Minin menggunakan metode
penelitian pada konten analisis dari sumber dan konten yang relevan dengan
kajian beberapa sumber hukum berupa yuridis normatif dan spesifikasi
penelitian yaitu deskriptif analisis.25
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud afiliasi dan
upaya negara dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi
perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula
dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan dan wewenang kepada
masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar
Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau
penilaian para ahli.
Jumhur Ulama’ sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan
hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa,
tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga
23Ningrum Natasirait, Bentuk ADR Dan Prinsip-Prinsip Mediasi, 2002, h. 10. 24Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya,
(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 16-17 25Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar
Pengadilan Menurut Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 53, April, 2011, h. 1
31
didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi’i. Alasan
mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan
bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk
menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, keputusan hakam itu
tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan
mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang
diperbolehkan oleh syari’at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya
adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim
di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili
suatu perkara.26
Persamaan jurnal Dirwansyah Minin dengan skripsi peneliti adalah
kedua penelitian sama-sama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar
pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal Dirwansyah Minin tidak
ada studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan skripsi
peneliti telah menetapkan studi kasus penyelesaian snegketa pada BMT.
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mustaming lebih spesifik
kepada Lembaga Keuangan Mikro yang mana penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empirik yang mengkaji
hukum yang terjadi di indonesia, terlebih kepada sektor mikro.
Bentuk penyelesaian sengketa terhadap Lembaga Keuangan Mikro
sesuai dengan tradisi klasik yaitu, al-Sulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase),
Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman). Adapun penyelesaian sengketa
menurut hukum positif antara lain : Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (ADR) yaitu, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat atau
penilaian ahli. Ada juga lembaga arbitrase di indonesia yaitu, Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) dan yang terakhir yaitu proses litigasi peradilan.
Dari hasil tinjauan penelitian tersebut menunjukkan bahwa
penyelesaian sengketa akad pada Lembaga keuangan Mikro pada umumnya
26Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, Ma La Yasa’ut Tajiru Jahluhu, terjemahan
Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq, Jakarta, 2004, hal, 58. Darwinsyah Minin, h.
7
32
sama dengan Lembaga keuangan lainnya seperti lembaga perbankan, asuransi
dan sebagainya. Hanya saja dalam Lembaga keuangan Mikro para pihak yang
bersengketa lebih memilih alternatif penyelesaian non litigasi seperti arbitrase
atau perdamaian, karena cakupannya pun hanya besifat mikro. Alasan para
pihak lebih memilih jalur non litigasi pada sengketa mikro yaitu agar lebih
mudah dalam menyelesaikan perkara dan kerahasiaan para pihak dapat
terjaga dengan baik.
Persamaan jurnal Mustaming dengan skripsi peneliti yaitu keduanya
menggunakan jalur penyelesaian non-litigasi. Sedangkan perbedaannya hanya
terdapat pada studi kasusnya saja, yang mana penelitian mustaming lebih
membahas tentang Lembaga Mikro secara menyeluruh dan tidak terdapat
studi kasus di dalamnya.
Penelitian selanjutnya oleh Fatkhul Jannah masih dalam sektor
Keuangan Mikro Syariah. Di ambilnya penelitian pada BMT Barokah desa
Cepogo oleh Fatkhul Jannah karena BMT tersebut telah berdiri cukup lama
dan nasabah setiap tahunnya selalu bertambah dan cukup membantu
masyarakat berekonomi menengah kebawah. Metode penelitian dan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.27
Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Barokah, pihak
BMT terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT merasa
yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar
tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Penilaian pembiayaan
bertujuan untuk menilai kemampuan anggota dalam pengembalian
pembiayaan. Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan
menghadapi risiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah/wanprestasi.
Menurut hasil penelitian, upaya penyelesaian mudharib wanprestasi di
BMT Barokah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. karena upaya yang
di tempuh lebih mengedepankan kekeluargaan seperti musyawarah dan
27Fatkhul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi
Di BMT Barokah Desa Cepogo, Uin Walisongo Semarang, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016, h.
8
33
perdamaian (Shulhu/Ishlah), seperti melakukan penagihan rutin atau
melakukan penyelamatan pembiayaan dengan 3R (Rescheduling,
Reconditioning, Restucturing).
Persamaan penelitian Fathul Jannah dengan skripsi peneliti adalah
kedua penelitian menganalisis akad yang sama yaitu akad Mudharabah
dengan studi kasus di BMT. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek
wanprestasi, yang mana penelitian Fathul Jannah hanya dari sisi Mudharib
saja yang melakukan wanprestasi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan
tipe Sociological Jurisprudence atau penelitian bekerjanya hukum (Law in
Action) yang bertujuan mengamati reaksi dan interaksimanusia ketika sistem
norma bekerja dalam masyarakat.28 Di lakukan oleh nurul Hidayah dan Ariy
Khaeruddin yang sama dengan penelitian sebelumnya, yakni BMT. Dalam
penelitan ini tidak ditemukan perbedaan penyelesaian sengketa pada
umumnya, dimana masih menggunakan jalur non-litigasi.
Kemudian kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu akad
murabbahah yang berlaku di BMT BUS belum secara sempurna mengikuti
prinsip-prinsip akad dan akad murabbahah dalam syari‟at Islam. Namun
dalam beberapa hal berdasar fakta-fakta tersebut diatas, perlu kajian ulang
untuk lebih menyempurnakan keseuaiannya menurut syara. Dan aturan yang
menjadi acuan sistem murobbahah yang berlaku di KSPS masih rancu
(confuse).
Dapat dilihat perbedaan antara skripsi peneliti dengan jurnal Nurul
Hidayah dan Ariy Khaeruddin terletak pada akad yang di teliti yaitu akad
Murabbahah dan akad Mudharabah. Dan persamaan yang ditemukan antara
kedua penelitian ini adalah analisis penanganan sengketa di Lembaga
Keuangan Mikro Syariah.
Dalam tulisan Ahmad Nur Qodin membahas tentang faktor penyebab
pembiayaan macet pada KJKS BMT Fastabid Pati. Tulisan ini menggunakan
28Nurul Hidayah & Airy Khaeruddin, Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS
(Studi Pada Lembaga KSP-PS BMT Bina Ummat Sejahtera), Jurnal Serambi Hukum Vol. 8 No. 2,
2014-2015, h. 298
34
metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field
reseacrh dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan
wawancara pihak terkait.29
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan
macetnya pembiayaan antara lain merupakan karakter anggota BMT sendiri
yang memang dengan sengaja membuat pembiayaan menjadi macet, usaha
anggota yang bangkrut dan musibah yang diluar kemampuan anggota
(overmach) . Adapun beberapa strategi penyelesaian sengketa pembiayaan
macet yang ditemukan peneliti pada BMT tersebut yaitu dengan cara tindakan
preventif atau tindakan pencegahan secara kekeluargaan, represif atau surat
peringatan yang terdiri dari somasi dan perekrutan marketing remedial.
Persamaan tulisan Ahmad Nur Qodin dengan skripsi peneliti adalah
keduanya menggunakan objek yang sama yaitu BMT dengan sengketa
pembiayaan macet. Tetapi sedikit perbedaan di sini yaitu penelitian Ahmad
Nur Qodin tidak spesifik kepada satu jenis pembiayaan, melainkan
penelitiannya kepada pembiayaan BMT secara keseluruhan.
Dari penelitian Kiswati dan Anita Rahmawaty bertujuan untuk
menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian
angsuran pembiayaan mudharabah. Penelitian menggunakan jenis survey
dengan pendekatan kuantitatif dan teknik random sempling yaitu teknik
pengujian model menggunakan teknik regeresi logistik.30
Dari penelitian ini di temukan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat pengembalian angsuran miudharabah, 1) tingkat
pendidikan, 2) jumlah tanggungan keluarga, 3) omzet usaha dan 4) lama
jangka waktu usaha.
penelitian ini hanya membahas faktor pembiayaan bermasalah saja
tanpa membahas solusi atau penyelesaian dari faktor permasalahan tersebut.
sedangkan penelitian penulis membahas secara keseluruhan.
29Ahmad Nur Qodin, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Di KJKS BMT Fastabiq Pati,
Iqtishaduna, Vol. 8, No. 2, September 2015, h. 305 30Kiswati & Anita Rahmawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Pengembalian Pembiayaan Mudharabah, Equilibrium, Vil. 3, No.1, Juni 2015, h. 1
35
BAB III
GAMBARAN UMUM KSP-PS BMT DUTA JAYA LAMPUNG
A. Sejarah dan Perkembangan KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT
Duta Jaya Lampung adalah lembaga keuangan mikro syariah yang
berkedudukan di Jln. Lintas Timur Desa Karyatani Kecamatan Labuhan
Maringai Lampung Timur Provinsi Lampung dengan wilayah kerja 4
(empat) kabupaten/kota yaitu Lampung Timur, Lampung Selatan,
Lampung Tengah dan Tulang Bawang.
Letak desa karyatani memang jauh dari jangkauan bank dan
lembaga keuangan lainnya sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk
mendapatkan modal pembiayaan usaha. Adapun modal yang dapat mereka
peroleh waktu itu hanyalah hasil kerjasama dengan renternir dan pengijon
sehingga kebijakan-kebijakan nya pun menyulitkan masyarakat.
Keadaan masyarakat desa Karyatani pada sekitar tahun 2001 yang
masih sangat sederhana dengan usaha dominan yang mereka kerjakan
pada sektor perdagangan, perikanan dan pertanian. Karena memang saat
itu mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan pencari ikan,
pedagang kecil di pasar tradisional dan petani di sawah.
Awal pendirian KSP-PS BMT Duta Jaya sempat dihantui oleh rasa
khawatir yang dirasakan anggotanya. Karena pada masa itu persaingan
Lembaga Keuangan terutama Lembaga Keuangan Mikro sangat ketat.
Banyak Lembaga Keuangan baru bermunculan dan akhirnya anggota
BMT Duta Jaya pun mengambil sebauh keputusan dengan berani
mendirikan lembaga ini dan beri’tikad baik untuk membantu masyarakat
meningkatkan taraf perekeonomian desa melalui sistem keuangan mikro
syariah.
Pada tanggal 24 Desember 2001, beberapa calon anggota
mengadakan rapat pendirian Lembaga Keuangan Syariah yang pada
akhirnya lembaga tersebut diberi nama BMT Duta Jaya dengan anggota
36
awal berjumlah 14 orang. Setelah itu baru mengajukan izin pendirian
lembaga ke Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan
tepat pada tanggal 02 Mei 2003 mendapatkan izin pendirian dengan Badan
Hukum Nomor 021/BH/503/V/SK/2003.1
Profil Kantor Pusat BMT Duta Jaya Lampung :
Kelembagaan Kantor Pusat
1. Badan Hukum : 021/BH/503/V/2003
2. Akta Perubahan : 03/PAD/X.7/IV/2012, Tanggal 16 April
2012
3. Tahun Berdiri : 02 Mei 2003
4. Kepengurusan :
a. Ketua : Pujo Siswoyo, S.E., MM.
b. Sekretaris : Khoiruddin Thohir, M.Pd.I
c. Bendahara : Bahruddin, M.Pd.I
Identitas Kantor
1. Nama Koperasi : KSP-PS BMT DUTA JAYA
2. Alamat :
a. Propinsi : Lampung
b. Kabupaten : Lampung Timur
c. Alamat : Jl. Lintas Timur Karyatani, Kec. Lab
Maringai
Kab. Lampung Timur
d. Kode Pos : 34198
Setelah kantor pusat KSP-PS BMT Duta Jaya berdiri, setelah itu
berdirilah beberapa kantor cabang di sebagian wilayah Lampung Timur,
Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sampai saat ini
kantor cabang KSP-PS BMT Duta Jaya berjumlah 15 Kantor Cabang.
Pertumbuhan anggota tiga tahun terakhir sejak tahun 2016 berjumlah
1 Wawancara Eksklusif dengan Pujo Siswoyo, Direktur BMT Duta Jaya di Kediaman
Beliau pada tanggal 24 Januari 2019
37
39.486, tahun 2017 berjumlah 39.126 dan jumlah anggota hingga akhir
tahun 2018 sebanyak 40.536.2
Berikut nama kantor cabang KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung :
Tabel 3.1 : Kantor Pusat dan Cabang KSP-PS BMT Duta Jaya
Lampung
No Nama Cabang Alamat
1. KSP-PS BMT Duta Jaya
Karyatani
Jl. Lintas Timur Karyatani Kec. Lab
Maringgai Lampung Timur
2. KSP-PS BMT Duta Jaya
Adirejo Jl. Raya Adirejo Kec. Jabung
Lampung Timur
3. KSP-PS BMT Duta Jaya
Sribawono Jl. Simpang Sribawono – Panjang
Bandar Sribawono
4. KSP-PS BMT Duta Jaya
Pematang Pasir
Jl. Lintas Timur Pematang Pasir
Kec. Ketapang Lampung Selatan
5. KSP-PS BMT Duta Jaya Way
Bungur Jl. Lintas Timur Way Bungur
Lampung Timur
6. KSP-PS BMT Duta Jaya
Palas Jl. Raya Palas Bangunan Lampung
Selatan
7. KSP-PS BMT Duta Jaya
Semarang Baru
Jl. Luntas Timur Semarang Baru
Kec. Pasir Sakti Lampung Timur
8. KSP-PS BMT Duta Jaya
Candipuro
Jl. Raya Candi Puro Lampung
Selatan
9. KSP-PS BMT Duta Jaya
Simp. Randu Jl. Lintas Timur Simpang Randu
Lamoung Selatan
10. KSP-PS BMT Duta Jaya Pal
Putih
Jl. Ir. Sutami Km 20 Kec. Tanjung
Bintang Lampung Selatan
11. KSP-PS BMT Duta Jaya
Pasuruan Jl. Lintas Sumatera Pasuruan Kec.
Penengahan Lampung Selatan
12. KSP-PS BMT Duta Jaya Way
Jepara Jl. Lintas Timur Way Jepara
Lampung Timur
13. KSP-PS BMT Duta Jaya Sido
Mulyo Jl. Selamet Riyadi Sido Rejo Kec.
Sido Mulyo Lampung Selatan
14. KSP-PS BMT Duta Jaya Unit
II Jl. Ethanol Unit II Tulang Bawang
15. KSP-PS BMT Duta Jaya Sido
Rejo Jl. Ir. Sutami Km 42 Sidorejo Kec.
Sekampung Udik Lampung Timur Sumber : Profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
2RAT BMT Duta Jaya Lampung 2018
38
Tabel 3.2 : Total Aktiva-Pasiva KSP-PS BMT Duta Jaya 3 tahun
terakhir
No Tahun Total Aktiva Total Pasiva
1. 2016 73.823.503.314,94 73.823.503.314,94
2. 2017 68.951.749.307,63 68.951.749.307,63
3. 2018 43.318.445.929,68 43.318.445.929,68 Sumber : RAT Tahunan KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Seiring dengan berkembangnya pelayanan keuangan syariah di
Indonesia, KSP-PS BMT Duta Jaya juga bekerja sama dalam
meningkatkan pelayanan anggota dengan beberapa Lembaga Keuangan
Sariah antara lain Permata Bank, Bank Muamalat, Panin Bank Syariah,
Bank Mandir Syariah, LPDB-KUMKM dan Bank Mega syariah. Selain itu
KSP-PS BMT Duta Jaya juga terhimpun dalam himpunan BMT skala
Nasional, yaitu INKOPSYAH BMT dan Perhimpunan BMT Indonesia.
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KSP-PS BMT DUTA JAYA Lampung
1. Visi
Menjadikan Lembaga keuangan syariah BMT Duta Jaya unggul dalam
pelayanan dan terpercaya dalam mensejahterakan anggota masyarakat
ekonomi syariah.
2. Misi
a) Meningkatkan kualitas sumber daya insani untuk memberikan
pelayanan yang prima kepada pelanggan Anggota
b) Membentuk pribadi yang jujur, berkahlak mulia, mempunyai iman
yang kokh, bertaqwa kepada Allah SWT dan menerapkan prinsip-
prinsip syariah.
3. Tujuan
a) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja dengan
memberikan pelayanan Jasa Keuangan Syariah
39
b) Menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kehidupan
Ekonomi Syariah dalam kegiatan Mikro, Kecil dan Menengah
untuk turut serta membangun tatanan Perekonomian Nasional.
4. Sasaran
a) Menjadi KSP-PS yang sehat, kuat dan memiliki daya saing
i. Memiliki SDI berkualitas dengan kompetensi tinggi
ii. Memiliki struktur yang lengkap dan efisien
iii. Mengembangkan jaringan kantor, antar BMT dan Bank
Syariah.
b) Menjadi KSP-PS yang mampu memberi manfaat optimal bagi
angotanya
i. Menyajikan produk sesuai dengan kebutuhan anggota
ii. Mendekatkan jangkauan pelayanan kepada anggota
iii. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sector riil UMKM
iv. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk
penguatan modal
c) Menjadi KSP-PS yang mandiri
i. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan menejemen risiko
ii. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
iii. Melaksanakan sistem pemeriksaan dan pengawasan yang
efektif dan efisien
d) Menjadi KSP-PS yang berkomitmen dan istiqomah dengan
prinsip syariah
i. Meningkatkan kinerja, peran dan fungsi pengawasan
syariah
ii. Memantapkan operasional Baitul Maal dalam Pelayanan
Sosial dan Pemberdayaan Umat
iii. Meningkatkan pemahaman SDI dalam penerapan Ekonomi
Syariah
40
iv. Memperbanyak vareasi produk layanan yang sesuai prinsip
syariah.3
C. Struktur Organisasi KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Dalam menjalanan suatu perusahaan maupun organisasi perlu
diadakannya sebuah stuktur kepengurusan. Hal ini bertujuan agar
perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik dan jelas arah tujuannya
juga agar setiap anggota mengetahui tugas masing-masing di setiap
tanggungjawabnya.
Di KSP-PS BMT Duta jaya Lampung terdapat organisasi yang
diawasi oleh Pengawas Lembaga dan Pengawas Syariah, kemudian di ikuti
oleh pengurus harian, direktur, staff hingga manager. Di setiap kantor
cabang juga terdapat organisasi yang serupa dengan kantor pusat agar
setiap kantor berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan serta regulasi yang
ada.
3Dokumentasi KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung.
41
Gambar 3.1 : Stuktur Kepengurusan Organisasi KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Keterangan :1. : Garis Instruksi dan Pertanggungjawaban
2. : Garis Koordinasi dan Konsultasi
3. : Garis Pengawasan
4. : Lembaga Struktural
5. : Lembaga Fungsional
Berikut adalah tugas dan wewenang dari masing-masing bagian di
Kantor Pusat KPS-PS BMT Duta Jaya Lampung.
1. Rapat Anggota Tahunan
a. RAT dilakukan satu kali dalam setahun yang merupakan tanggung
jawab pengurus kepada pemegang saham
b. Lima tahun sekali re-organisasi
42
2. Pengurus
a. Menyelenggarakan dan mengendalikan tugas BMT
b. Melakukan seluruh pembuatan dan kebijakan hukum atas nama
Koperasi
c. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan anggatan
BMT.
3. Ketua
a. Menyelenggarakan dan mengendalikan tugas BMT
b. Mewakili di dalam dan di luar pengadilan
c. Menyelenggarakan rapat anggota dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepengurusan.
4. Manager
a. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada pengurus dan
pengawas
b. Menjalin kerjasama dengan badan usaha mitra yang
menguntungkan dan tidak mengikat
c. Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dikelola.
5. Accounting
a. Mengelola keuangan usaha yang ada, menyimpan dan
merealisasikan keuangan sesuai dengan prosedur pencairan atau
Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPMU)
b. Bertanggungjawab kepada Menejer.
6. Marketing
a. Menerima dan mendata pengajuan pinjaman calon anggota
b. Menganalisa penagihan kepada anggota peminjam tidak tepat
waktu
c. Mendata secara terperinci jumlah anggota peminjam, jumlah saldo
pinjaman dan jumlah angsuran
d. Bertanggungjawab kepada Manejer.
43
7. Operasional
a. Memberikan pelayanan kepada anggota yang membutuhkan
informasi tentang keberadaan KSP-PS BMT Dut Jaya
b. Memberikan keterangan yang akurat dan jelas
c. Bertanggungjawab atas semua kegiatan kepada Manejer.4
Berikut adalah perangkat Organisasi Pengurus dan Pengawas yang
telah didaftarkan dan disetujui oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 168/BH/PAD/X/III.11/III/2016
yang telah disetujui dan tertuang dalam Akta dengan susunan sebagai
berikut :
Tabel 3.3 : Pengurus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Jabatan Pengurus Nama Lengkap
Ketua H. Pujo Siswoyo, S.E., M.M
Sekretaris H. Khoiruddin Thohir, M.Pd.I
Bendahara H. Bahruddin, M.Pd.I
Sumber : Profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam
lingkup Kementrian Koperasi mengharuskan setiap Koperasi Syariah
mengangkat Pengawas Syariah di samping pengawas kelembagaan. Maka
berdasarkan PAD Nomor 168/BH/PAD/X/III.11/III/2016 pengawas yang
mengawasi KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung secara Syariah dan
Kelembagaan adalah sebagai berikut :
4Dokumentasi KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
44
Tabel 3.4 : Sturktur Pengawas Syariah dan Kelembagaan KSP-PS
BMT Duta Jaya Lampung
Jabatan Pengawas Syariah Nama Lengkap
Ketua Drs. H. Muhamad Yamin
Anggota H. Mukandar
Anggota Lukmanto, S.Pd
Jabatan Pengawas Lembaga Nama Lengkap
Ketua H. Nurkholis
Anggota Hj. Sukinah
Anggota Komariah
Sumber : Profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari KSP-PS BMT Duta
Jaya pengawas dan pengurus mempercayakan kepada Direktur dan dibantu
oleh beberapa Manager dan kepala cabang serta kepala bagian dan
karyawan. Tercatat ada 93 (Sembilan puluh tiga) karyawan yang tersebar
di 15 (lima belas) kantor cabang dan 4 (empat) kabupaten Kota di Propinsi
Lampung.
Tabel 3.5 : Sturktur Pengelola KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Jabatan Pengelola Kantor Pusat Nama Lengkap
Direktur H. Pujo Siswoyo, S.E., M.M.
Manager Supervisor H. Khoiruddin Thohir, M.Pd.I
Manager Keuangan H. Bahruddin, M.Pd.I
Manager Bisnis H. Tumirin, S.E.
Manager SDI H. Muhamad Rajuddin, S.Pd.I
Manager Baitul Maal H. Nasruddin, S.Pd.I
Manager Operasional Sri Utami, S.E.
Kepala Bidang Akunting Sulis Handayani, S.E., Akt
Staff Bagian LT Fathur Rizki
Sumber : Profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
45
Tabel 3.6 : Kantor Cabang dan Kepala Cabang KSP-PS BMT Duta
Jaya Lampung
Jabatan Pengelola Kantor
Cabang
Nama Lengkap
Karyatani Lampung Timur Umi Hasalah, S.E.
Adirejo Lampung Timur Siti Aminah, S.E.I.
Bandar Sribawono Lampung Timur Ahmad Makruf, S.E.
Pematang Pasir Lampung Selatan Winarsih, S.E.
Way Bungur Lampung Timur Muhammad Ridwan, S.Sos.
Palas Lampung Selatan Saiful Anwar, S.E.I.
Semarang Baru Lampung Timur Sahril, S.E.
Candipuro Lampung Selatan Landriono, S.Pd.I.
Simpang Randu Lampung Tengah Asni Lukito, S.E.
Pal Putih Lampung Selatan Minan Nurrohman, S.E.
Pasuruan Lampung Selatan Doni Kurniawan, S.Pd.I
Way Jepara Lampung Timur Lina Wati, S.H.I.
Sido Mulyo Lampung Selatan Imam Supangat, S.Kom.
Unit Dua Tulang Bawang Thohairun Alka, S.E.
Sidorejo Lampung Timur Romadhon Apriyanto, S.E.
Sumber : Profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
D. Landasan Hukum KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah non-Bank memiliki
karakteristik khusus yang membedakan dengan Lembaga Keuangan
Syariah, yaitu berorientasi bisnis, dapat di manfaatkan untuk mengaktifkan
penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak dan
tumbuh dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya, BMT
memiliki beberapa landasan hukum antara lain :
46
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
BMT memiliki karakteristik khusus yaitu mengelola dana
dengan nilai sosial/non-profit. Kegiatan tersebut berupa pengelolaan
dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.
Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011,
yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk
UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik begara, badan usaha
milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,
kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”.
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT dapat
mengambil peran dan langkah sebagai UPZ yang melaksanakan
pengelolaan zakat dalam rangka membantu peran dan fungsi
BAZNAS.5
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Dalam konteks ini, KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung memilih
dasar hukum Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian karena dasar hukum tersebut di nilai lebih fleksibel
dengan asas kekeluargaan. Karena dilihat keseharian masyarakat
sekitar juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, jadi dalam
operasionalnya, BMT Duta Jaya Lampung memperlakukan anggota
dengan cara kekeluargaan dengan menerapkan Undang-undang
Perkoperasian.6
Sesuai dengan informasi yanUg didapatkan dari sekretaris
umum KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung, manajemen KSP-PS BMT
Duta Jaya merekomendasikan bahwa BMT Duta Jaya berlandaskan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) yang
5Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem
Perekonomian Indonesia, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017, h. 102 6Wawancara Eksklusif dengan Khoiruddin Tohir, General Secretary BMT Duta Jaya di
Kediaman Beliau pada tanggal 21 Januari 2019
47
sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian dalam ketentuan BAB II bagian pertama pasal 2
dinyatakan bahwa : “Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan,
azas kekeluargaan inilah yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian
bangsa Indonesia telah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia”.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)
Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro, status badan hukum BMT hanya
dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Tetapi di sini KSP-
PS BMT Duta Jaya lebih tunduk kepada badan hukum koperasi karena
menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar dan di bawah
pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM.7
4. Permen No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
5. Permen No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi diubah/disempurnakan melalui Permenkop No. 2 Tahun
2017.
6. Permen No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembaiayaan Syariah oleh Koperasi, di cabut
diganti dengan Permenkop No. 11 Tahun 2017
7. Permen No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.
8. Fatwa nomor 07/DSN-MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)
7Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem
Perekonomian Indonesia, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017, h. 106
48
E. Produk KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Sebagaimana lembaga yang mematuhi peraturan Undang-undang
nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang nomor 1
tahun 2013 tengan Lembaga Keuangan Mikro, KSP-PS BMT Duta Jaya
memiliki 2 (dua) fungsi. Yaitu sebagai baitul mal yang berfungsi untuk
kepentingan social dan baitul Tamwil yang berfungsi menghimpun dan
menyalurkan dana untuk tujuan mendapatkan profit.
Dalam hal ini KSP-PS BMT Duta Jaya memiliki beberapa produk
untuk kepentingan 2 (dua) fungsi kelembagaan tersebut.
1. Produk Simpanan
a) Simpanan Mudharabah
b) Simpanan Berjangka Mudharabah
c) Simpanan Qurban
d) Simpanan Wadi’ah
e) Simpanan Walimah
f) Simpanan Pendidikan
g) Simpanan Ied
h) Simpanan Haji
2. Produk Pembiayaan
a) Piutang Murabbahah
BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian
menjualnya kepada anggota yang membutuhkan barang tersebut
dengan harga pokok di tambah margin keuntungan yang disepakati
bersama antara BMT dan anggota.
Biasanya produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan
usaha anggota berupa modal kerja dan investasi pengadaan barang
seperti pembelian mesin, peralatan pertanian dan lain-lain. Adapun
pembelian untuk kebutuhan individu seperti pembelian rumah,
kendaraan bermotor, barang elektronik dan lain sebagainya.
49
b) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama
antara BMT sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan anggota
sebagai pengelola modal (mudharib) untuk usaha yang telah
disepakati.
Nisbah bagi hasil di tentukan sesuai kepesakatan dan
dibayarkan setiap sebulan sesuai keuntungan bulanan yang di dapat
oleh anggota (mudharib).
c) Pembiayaan Musyarakah / Joint Financing
Pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama yang
dilakuakan antara BMT dan anggota dengan penyatuan modal
dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berkonstribusi
dengan memerikan modal dengan porsi masing-masing sesuai
dengan kesepakatan.
d) Pinjaman Qardhul Hasan
Pinjaman dana untuk keperluan konsumtif amggota tanpa
adanya imbalan/ujroh bagi BMT berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak salam jangka waktu tertentu.
e) Pembiayaan Qardhul Hasan
Dana untuk pembiayaan qordhul hasan bersumber dari
pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Pembiayaan ini
di khususkan untuk kaum dhuafa yang berpotensi untuk di
kembangkan dan di bimbing menjadi usahawan yang akan berdiri
sendiri secara mandiri nantinya, pembiayaan inipun bersifat sosial.
F. Prosedur Pengajuan, Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah di
KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
Dalam pelaksanaan pengauan pembiayaan mudharabah oleh
anggota kepada KSP-PS BMT Duta Jaya, ada beberapa prosedur dan
tahapan yang harus dilalui anggota untuk mendapatkan pembiayaan. Hal
tersebut dilakukan dengan dasar kebijakan KSP-PS BMT Duta Jaya untuk
50
mengurangi risiko pembiayaan. Karena tidak semua anggota KSP-PS
BMT Duta jaya berhak mendapatkan pembiayaan.
Adapun beberapa prosedur pembiayaan mudharabah adalah
sebagai berikut :
1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar
3. Menyerahkan foto copy kartu keluarga (KK) sebanyak 1 lembar
4. Menyerahkan foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
sebanyak 1 lembar
5. Menyerahkan foto copy surat atas jaminan sebanyak 1 lembar
6. Membuat surat perjanjian
7. Membuat surat kuasa
8. Membuat surat keterangan usaha
9. Bersedia di kunjungi rumah atau tempat usahanya
10. Bersedia memberikan keterangan dengan benar mengenai sega
asesuatu yang berkaitan dengan materi kunjungan atau wawancara
11. Menjalankan usaha yang halal dan tidak melanggar hokum
12. Bersedia mentaati dan menerima segala aturan dan keputusan dari
BMT Duta Jaya
13. Bersedia bersungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan prinsip
ukhwah Islamiyah dan slaing menguntungkan demi pemberdayaan
ekonomi umat.8
Adapun rukun Pembiayaan Akad mudharabah yang ada di KSP-PS
BMT Duta Jaya adalah sebagai berikut :
1. Pemilik modal (shahibul maal)
2. Pengelola modal (mudharib)
3. Proyek/usaha
4. Modal (ra’sul maal)
5. Ijab qabul (sighat)
6. Nisbah bagi hasil
8Persyaratan Pembiayaan BMT Duta jaya
51
Kemudian prosedur dan rukun di atas harus dilengkapi dengan
syarat-syarat akad mudharabah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut9 :
1. Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mampunyai kemampuan
dan kemampuan untuk melakukan kerjasama akad mudharabah.
2. Objek yang diakadkan :
a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas.
b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama
pengelolaan dananya.
c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama
dan ditentukan tata cara pembayarannya.
3. Sighat
a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja
dan nisbah telah disepakati bersama saat akad perjanjian (akad).
c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas
pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan
ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan
keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.
d) Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik
modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam
menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.
9Buku Petunjuk Pelaksanaa Kegiatan Usaha Pembiayaan Pola Syariah Bagi KSP-PS, h.
24
52
G. Skema Pembiayaan Mudharabah pada KSP-PS BMT Duta Jaya
Lampung
Skema pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada KSP-PS
BMT Duta Jaya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah
lainnya dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabahnya.
Skema pembiayaan berikut pengacu pada ketentuan pedoman akad syariah
yang di sesuaikan dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan
mudharabah.
Gambar 3.2 : Skema Pembiayaan Akad Mudharabah di KSP-PS BMT Duta Jaya
Lampung
Keterangan skema :
1. Anggota KSP-PS BMT Duta Jaya mengajukan permohonan
pembiayaan dengan akad mudharabah dengan syarat-syarat yang
sudah di tentukan
2. KSP-PS BMT Duta Jaya melakukan survey untuk menilai kelayakan
penyaluran pembiayaan
3. Anggota dan BMT Duta Jaya menyepakati perjanjian kerja sama
dengan akad mudharabah
4. Anggota menyerahkan asset sebagai agunan/jaminan kelancaran
pembayaran
5. Modal usaha dari KSP-PS BMT Duta Jaya dikembalikan oleh anggota
pada waktu yang telah disepakati
53
6. A. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka dibagi sesuai
dengan nisbah yang disepakati.
B. Apabila usaha mengalami kerugian, anggota membuktikan bahwa
kerugian terjadi bukan karena kelalaian, kecurangan atau pelanggaran
atas kesepakatan, maka kerugian tersebut ditanggung oleh KSP-PS
BMT Duta Jaya apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian,
kecurangan atau pelanggaran atas kesepakatan oleh
anggota/mudharib.10
H. Metode Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Mudharabah Di KSP-PS
BMT Duta Jaya Lampung
Permasalah yang dialami Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT
tidak berbeda dengan Lembaga Keuangan pada umumnya. dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva
Produktif Bagi Bank Syariah, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Penanaman
dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan
prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasannya, analisis kelayakan usaha
berdasarkan prinsip kehati-hatian sekurang-kurangnya menggunakan
prinsip 5 C.11
Dalam meminimalisir risiko pembiayaan mudharabah di KSP-PS
BMT Duta Jaya, bagian pemasaran/marketing dan manajer BMT Duta
Jaya melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon anggota
dengan menggunakan prinsip 5 C. Hal tersebut seperti kebanyakan hal
yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro maupun makro. Prinsip 5 C
tersebut yaitu :
1. Character (karakter)
Dalam prinsip ini, pihak KSP-PS BMT Duta Jaya melihat dari
sisi kepribadian calon anggota. Biasanya jenis kepribadian calon
10Pedoman Akad Syariah (PAS), Perhimpunan BMT Indoneisa, PT. Permodalan BMT
Ventura, Maret 2014, h. 42-43 11file:///C:/Users/hp/Downloads/penjelasan-pbi%205-7-kap.pdf. Di akses hari Minggu
tanggal 3 February 2019, pukul 01.01 WIB.
54
anggota dapat dilihat ketika wawancara antara customer service
kepada calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan. Hal
tersebut dapat dilihat dari prilaku, latar belakang, pola hidup dan yang
terkait dengan kepribadian calon anggota tersebut. Tujuan dari prinsip
ini adalah penilaian terhadap calon anggota apakah dapat dipercaya
dalam melakukan kerjasama dengan KSP-PS BMT Duta Jaya.
2. Capacity (Kemampuan)
Dalam hal ini, marketing harus mengetahui sejauh mana
kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan. Prinsip ini
menilai anggota dari segi kemampuan nya dalam mengelola keuangan
yang ada pada usaha yang sedang dijalankannya. Dalam analisisnya
akan diketahui apakah anggota tersebut pernah mengalami sebuah
permasalahan keuangan amupun pembiayaan sebelumnya atau tidak.
3. Capital (Modal)
Prinsip ini terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang di
miliki anggota. Capital dinilai dari laporan tahunan pada usaha yang
dikelola anggota, dari penilaian tersebut KSP-PS BMT Duta Jaya
dapat melihat dan menentukan kelayakan calon anggota tersebut untuk
mendapatkan pembiayaan dan dari analisis ini juga dapat menjadi
pertimbangan untuk jangka waktu yang akan diambil calon anggota
tersebut dalam permohonan pembiayaan.
4. Collateral (Agunan)
Dalam prinsip ini penilaian meliputi jaminan atau agunan calon
anggota yang dibebankan kepada anggota untuk jaminan pembiayaan
kepada KSP-PS BMT Duta Jaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari
risiko wanprestasi atau pembiayaan bermasalah dan kerugian yang
akan di alami oleh KSP-PS BMT Duta Jaya apabila calon anggota
tidak dapat membayar angsuran pembiayaan. Jaminan dapat berupa
surat-surat kendaraan bermotor dan sertifikat rumah atau serta banguna
yang dimiliki calon anggota.
55
Jaminan yang diberikan calon anggota merupakan jaminan
yang sah di miliki anggota dan memiliki nilai dari segi ekonomis
maupun yuridis. Hal ini merupakan tugas marketing untuk
menganalisa jaminan dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan
keasliannya dari sisi yuridis. Adapun dari sisi ekonomis di
perhitungkan jenis jaminan serta harga jual sesuai pasarnya.
5. Condition (Kondisi)
Prinsip ini berpengaruh pada kondisi ekonomi anggota. Di
mana bagian marketing KSP-PS BMT Duta Jaya menilai dari prospek
usaha Cyang di jalankan calon anggota, apakah usahanya akan berjalan
sukses ke depannya atau justru sebaliknya. Usaha anggota pun sangat
berpengaruh dengan kebijakan ekonomi baik dari pemerintah daerah
maupun pusat, karena memang ada korelasi yang sangat kuat antara
fluktuasi usaha masyarakat dengan kondisi ekonomi mikro maupun
makro.
Dengan mendasari Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,
upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSP-PS
BMT Duta Jaya adalah sebagai berikut12 :
1. Rescheduling
Yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan
ulang waktu jatuh tempo angsuran dan merubah jumlah besaran
angsuran.
2. Reconditionig
Proses pengaturan ulang terhadap perjanjian atau akad awal yang telah
disepakati sebelumnya di tambah dengan penurunan suku bunga atau
marjin, kemudian marjin menjadi hutang pokok, penundaan
pembayaran marjin hingga pembebasan bunga.
12Wawancara Eksklusif dengan Pujo Siswoyo, Direktur BMT Duta Jaya di Kediaman
Beliau pada tanggal 24 Januari 2019
56
3. Restructuring
Yaitu penambahan modal pembiayaan jika anggota memang di nilai
mempunyai prospek yang baik kedepannya.
4. Kombinasi
BMT dapat menyelesaikan bahkan menyelamatkan pembiayaan
dengan mengkombinasikan tiga langkah di atas, yaitu rescheduling,
reconditioning dan restructuring.
5. Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian
pembiayaan bermasalah apabila didapati anggota sudah benar-benar
tidak mempuyai niat baik dan tidak ada usaha untuk melunasi
angsuran pembiayaan
57
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Kesesuaian Implementasi Penerapan Akad Mudharabah di KSP-PS
BMT Duta Jaya Lampung dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000
1. Impelmentasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSP-PS BMT Duta
Jaya Lampung
Sebagaimana sudah diketahui bahwa akad mudharabah merupakan
perjanjian kerjasama usaha. Yang mana terdapat dua macam pembiayaan
mudharabah, yakni mudharabah muqayyadah dan mudharabah
muthlaqah. Dalam konteks ini, pembiayaan mudharabah dilakukan antara
KSP-PS BMT Duta Jaya dengan anggota.
Dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah di KSP-PS BMT
Duta Jaya, BMT Duta Jaya hanya memberikan pembiayaan dengan akad
mudharabah muthlaqah kepada calon anggota yang mengajukan
pembiayaan. Hal tersebut dilakukan KSP-PS BMT Duta Jaya karena
mayoritas dari anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah sudah
memiliki usaha yang berjalan cukup lama. Adapun anggota yang belum
memiliki usaha, mereka mengajukan pembiayaan untuk membangun
usahanya. Ruang lingkup usaha anggota pun tidak dibatasi oleh BMT Duta
Jaya selama tidak bertentangan dengan syariah dan dapat di monitoring
oleh KSP-PS BMT Duta Jaya.
Modal pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota
sebanyak 100% dan ketika modal tersebut telah di berikan oleh KSP-PS
BMT Duta Jaya kepada anggota, maka secara penuh tanggung jawab
modal usaha sebanyak 100% tersebut menjadi milik anggota dan harus
digunakan untuk permodalan usaha yang sudah mereka janjikan kepada
KSP-PS BMT Duta Jaya tanpa menggunakannya untuk keperluan
konsumtif.
58
Dalam implementasi perjanjian pembiayaan akad mudharabah di
KSP-PS BMT Duta Jaya setelah calon anggota pembiayaan sudah
memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan KSP-PS BMT Duta Jaya
untuk pembiayaan mudharabah terpenuhi, dilakukan penandatanganan
tanda persetujuan kedua belah pihak. Itu berarti apabila terjadi wanprestasi
atau cidera janji, anggota harus menerima semua ketentuan yang ada
sesuai dengan isi perjanjian.
Jumlah nisbah bagi hasil di tentukan di awal perjanjian dengan
prosentase sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Begitupun jumlah
nominal yang diajukan oleh calon anggota diberikan secara tunai setelah
calon anggota memiliki rekening tabungan atas akad pembiayaan
mudharabah.
Berikut adalah contoh pembagian nisbah bagi hasil di KSP-PS BMT Duta
Jaya dari pengajuan pembiayaan akad mudharabah oleh Bapak Sutimanto.
Beliau mengajukan pembiayaan pada tanggal 15 Januari 2019 untuk
pembiayaan pemeliharaan budidaya ikan Gurameh. Jumlah pembiayaan
yang Bapak Sutimanto lakukan sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka
waktu pengembalian 4 bulan.1
Jenis Pembiayaan : Pembiayaan mudharabah
Plafon Pembiayaan : Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Nisbah Bagi Hasil BMT:Anggota : 60:40
Jangka Waktu : 4 (enam) bulan musiman
Waktu Pembayaran : tanggal 15 setiap bulannya
Jatuh Tempo : 15 Mei 2019
Cara Pembayaran : Angsuran tiap bulan, pokok
ditambah dengan bagi hasil
Denda keterlambatana : 0,05% perhari dikali pokok
tertunggak
1Dokumen dari Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya
59
Asumsi perhitungan nisbah bagi hasil,
Plafon Pembiayaan : Rp.10.000.000
Nisbah Bagi Hasil : 60:40
Pendapatan anggota perbulan : Rp.625.000
Perhitungan nisbah bagi hasil,
BMT : 60% X 625.000 = 375.000
Anggota : 40% X 625.000 = 250.000
Apabila terjadi keterlambatan pembyaran angsuran, maka anggota
dikenakan denda sebesar 0,05% /hari dikalikan dari pokok tertunggak
yaitu Rp.125. Adapun biaya materai dan biaya administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan.2
Demikianlah salah satu contoh dari implementasi pembiayaan akad
mudharabah yang dilakukan di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung.
Dimana angsuran biaya pokok ditentukan dari hasil pendapatan dari usaha
anggota dan disesuaikan dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan
di awal perjanjian. Adapun denda keterlambatan pembayaran angsuran di
tentukan pula di awal perjanjian dengan prosentase yang sudah
ditententukan di awal perjanjian pula, tanpa mengetahui sebab
keterlambatan tersebut.
Dalam hal jaminan yang harus diberikan oleh anggota ketika dalam
perjanjian awal akad mudharabah berupa surat atas hak kepemilikan tanah
atau kepemilikan kendaraan bermotor. Jaminan tersebut berupa agunan
atas barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kemampuan
anggota dalam pemberian agunan kepada KSP-PS BMT Duta Jaya dan
disesuaikan dengan plafon pembiayaan.
Berikut contoh jaminan yang diberikan Bapak Sutimanto dalam perjanjian
pembiayaan akad mudharabah,3
2Akad Perjanjian Mudharabah KSP-PS BMT Duta Jaya 3Akad Perjanjian Mudharabah KSP-PS BMT Duta Jaya
60
Jaminan : Buku Tanah
No. Buku Tanah : 591/45/02.2006/2011
Luas Tanah : 855 M2
Desa : Karyatani
Dusun : III
RT/RW : 11/03
Kecamatan : Labuhan Maringgai
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Atas Nama : SUYITNO
Jaminan tersebut diberikan oleh anggota kepada KSP-PS BMT Duta Jaya
untuk menjamin kelancaran pembiayaan angsuran pembiayaan akad
mudharabah hingga masa pelunasan.
2. Kesesuaisan Akad Mudharabah di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung
dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Fatwa merupakan sebuah solusi dari salah satu institusi hukum
Islam yang memberikan jawaban dari suatu probelamatika hukum atau
suatu kegiatan tertentu melalui prespektif ajaran agama islam. kehadiran
fatwa juga menjadi sebuah aspek organik yang memprakarsai sistem
bangun ekonomi Islam yang saat itu tengah dikembangkan di kalangan
masyarakat umum. Secara umum fatwa tentang ekonomi syariah atau
muamalah secara teknis memberikan model pengembangan maupun
pembaharuan dalam sistem fikih muamalah maliah/fikih ekonomi islam.
Dalam hukum islam, kegiatan bermualamah (hubungan antara
manusia dengan manusia lainnya) pada dasarnya diperbolehkan. Kaidah
fikih yang menyinggung hal tersebut adalah :
باحة إال أن تدل دليل عل ى تحريمهااألصل في المعاملة ال
Artinya : Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah diperbolehkan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
61
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara manusia
dengan manusia lainnya dalam konteks bertransaksi dalam suatu usaha
atau bisnis diperbolehkan. Seperti halnya kegiatan jual beli, melakukan
sewa-menyewa, atau melakukan kerjasama dalam usaha (musyarakah atau
mudharabah) dan lain sebagainya keculai hal tersebut dilarang apabila
terdapat dalil-dalil yang dengan tegas melarang kegiatan tersebut karena
suatu hal yang bersifat mudharat atau merugikan orang lain dan terdapat
unsur riba didalamnya.
Dalam hal kerja sama usaha yang dilakukan KSP-PS BMT Duta
Jaya Lampung, penulis membahas prihal perjanjian pembiayaan akad
mudharabah yang mana dalam implementasinya disesuaikan dengan fatwa
DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh).
Kegiatan pembiayaan mudharabah yang dilakuakan KSP-PS BMT
Duta Jaya memang dijalankan sesuai dengan sistem KSP-PS BMT Duta
Jaya sebagai pemilik modal secara penuh (shahibul maal) dan anggota
bertindak sebagai pengelola modal tersebut (mudharib) dengan perjanjian
diawal bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah bagi
hasil. Pada bagian a dalam fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
dijelaskan bahwa “bahwa dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu
akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak
kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan
keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak.”
62
Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 :
... فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أماتنه ، وليتق الله ربه ...
"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya …"4
Dalam Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Thabrani :
كان سي دنا العباس بن عبد المطال ب إذا دفع المال مضاربة إشترى على
صاحبه أن ال يسلك به بحرا ، وال ينزل به واديا ، وال يشتري به دابة ذات
ن ، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه كبد رطبة ، فإن فعل ذالك ضم
وآله و سلم فأجازه )رواه الطبراني في األوسط عن ابن عباس(
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,
ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan
tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika
persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.
Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya."5
Dalam penjelasan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian
pertama nomor 1 “Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”,
nomor 2 “Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”
dan nomor 3 “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha)” sudah sesuai dengan implementasinya di
KSP-PS BMT Duta jaya. Karena hal tersebut sudah di paparkan langsung
pada lembaran kontrak awal perjanjian yang menjelaskan bahwa akad
4Q.S. al-Baqarah : 283 5Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Anas
63
mudharabah merupakan akad pembiayaan untuk kepentingan produktif
dan modal secara 100% di fasilitasi oleh BMT kepada anggota untuk
kepentingan usaha anggota. Kemudian BMT memberikan nisbah bagi
hasil dan jangka waktu pembayaran serta tata cara angsuran dan kemudian
kedua belah pihak melakukan kesepakatan atas perjanjian tersebut dengan
menandatangani kontrak perjanjian.
KSP-PS BMT Duta Jaya menerapkan jenis mudharabah
muthlaqah untuk usaha anggota, sebagaimana yang tercantum pada Fatwa
DSN nomor 07/IV/DSN-MUI/2000 bagian pertama nomor 4 “Mudharib
boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama
dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen
perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan” yang mana BMT tidak berhak mengikut
sertakan diri dalam usaha anggota tetapi mamiliki kewenangan untuk
melakukan monitoring secara rutin untuk melakukan pengawasan terhadap
usaha anggota dalam rangka meminimalisir rikiso yang akan terjadi. Hal
tersebut di paparkan juga dalam bagian kedua nomor 5 huruf a “Kegiatan
usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia
dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan”
Jumlah dana pembiayaan diberikan secara langsung dan tunai oleh
KSP-PS BMT Duta Jaya kepada anggota sesuai dengan yang tertulis pada
kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah KSP-PS BMT Duta Jaya.
Pencairan dana pembiayaan dapat diperoleh anggota apabila telah
memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, terutama pembiatan
rekening pencairan dana pembiayaan mudharabah. Hal tersebut sudah
sesuai dengan Fatwa DSN nomor 07/IV/DSN-MUI/2000 bagian pertama
nomor 5 “Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang”, yang mana dana pembiayaan harus
berbentuk tunai tanpa piutang. Karena apabila pembiayaan dilakukan
denagn cara piutang, maka hal tersebut akan mempuersulit anggota dalam
pengelolaan dananya.
64
Dalam hal jaminan, dijelaskan dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 7 “Pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad”, sebenarnya perjanjian pembiayaan akad
mudharabah ini merupakan perjanjian yadh amanah dan merupakan dasar
atas trust (saling percaya). Maka apabila mendasari norma tersebut, dalam
perjanjian pembiayaan mudharabah tidak di perlukan sebuah jaminan.
Akan tetapi dalam prakteknya KSP-PS BMT Duta Jaya menganjurkan
anggota pembiayaan memberikan jaminan dengan alasan agar anggota
tersebut tidak lalai dalam usahanya dan meremehkan dana yang diberikan.
Pada fatwa ini, adanya jaminan bukan merupakan hal yang wajib
dipersyaratkan dalam pembiayaan akad mudharabah. Menimbang BMT
boleh menetapkan jaminan kepada anggota pembiayaan agar menghindari
moral hazard 6 dari anggota/mudharib yang lalai atau menyalahi
perjanjian awal.7 Menurut Chapra untuk mengurangi risiko moral hazard
pada pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah maupun
LKMS diperlukan adanya penjamin simpanan. A loan guarantee scheme
underwritten partly by the ghoverment and partly by the commercial
banks. Sama dengan pendapat Chudhory bahwa diperlukan adanya
lembaga penjamin simpanan untuk menghubungkan antara sektor rill
dengan lembaga keuangan.8
6Moral Hazard atau risiko moral terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka
terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih
banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko tersebut. Moral Hazard dapat terjadi
dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah kerugian pada pihak yang lain setelah transaksi
keuangan terjadi. 7Panji Adam, M. Yunus, Popon Srisusilawati, Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad
Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Prosiding
Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosian, Ekonomi dan Humaniora, Fakultas Syariah,
Universitas Bandung, h. 395 8Rafidah, Alternatif Solusi Atas Promematika Pembiayaan Mudharabah, Juirnal Syirkah
P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 3 Nomor 1, Juni 2017, h. 399
65
Jaminan juga di adakan oleh KSP-PS BMT Duta Jaya karena
menimbang istinbath hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI yang
merupakan mashlahah al-mursalah9 dengan pertimbangan agar tidak
terjadi permasalahan atau penyimpangan oleh anggota selama perjanjian
pembiayaanakad mudharabah berlangsung. Hal ini dilakukan karena
adanya kemaslahatan atau sesuatu yang di anggap bermanfaat dalam
meminimalisir risiko pembiayaan antara kedua belah pihak.
Dalam hal operasional pembiayaan, KSP-PS BMT Duta Jaya
membebankan semua biaya operasional baik dalam bentuk materil mapun
inmateril kepada anggota. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan
anggota yang mana pihak BMT tidak mengikut sertakan diri dalam
pembiayaan operasionalnya. Hal ini selaras dengan fatwa DSN nomor
07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 9 yang menyebutkan bahwa
“Biaya operasional dibebankan kepada mudharib”.
Adapun rukun, syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan
mudharabah oleh BMT Duta Jaya kepada anggota pembiayaan telah di
atur dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian kedua
yang secara umum implementasi pembiayaan mudharabah di KSP-PS
BMT Duta Jaya sudah sesuai dengan fatwa tersebut. syarat-syarat dan
rukun yang harus di lakukan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak pun
sudah sesuai dengan fatwa tersebut
Dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua
poin nomor 3 huruf di jesalkan bahwa “Modal dapat berbentuk uang atau
barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset
tersebut harus dinilai pada waktu akad”. Di KSP-PS BMT Duta Jaya
bentuk modal yang diberikan kepada anggota hanya berbentuk uang tunai,
tanpa pernah memberikan modal berbentuk barang kepada anggota. Hal
ini terjadi karena modal yang dibutuhkan anggota untuk usaha mereka
ع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها9 Maslahah"المصلحة المرسلة ال تي يشر
Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau
menolaknya". Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang
membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.
66
selama ini hanya berupa uang tunai. Adapun jika mereka membutuhkan
modal berupa barang, maka kedua belah pihak akan melakukan perjanjian
akad murabbahah yang mana barang langsung dapat mereka miliki tanpa
harus mengembalikan barang tersebut ke KSP-PS BMT Duta Jaya
kembali.
Adapun penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan KSP-PS
BMT Duta Jaya dengan anggota pembiayaan ditentukan di awal kontrak
dalam bentuk prosentase dan bukan nominal langsung. Nisbah bagi hasil
diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Hal ini
telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian
kedua poin nomor 4 huruf b “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap
pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai
kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Apabila
nisbah bagi hasil dan margin ditentukan melalui prosentase, maka dalam
angsuran pembiayaan mudharabah tersebut nominal yang di setorkan dari
anggota kepada KSP-PS BMT Duta jaya disesuaikan dengan penghasilan
anggota perbulan di tambah dengan angsuran pokok.10
Dalam hal pembayaran denda keterlambatan angsuran, KSP-PS
BMT Duta Jaya menentukan prosentase sebanyak 0,05% perhari dikali
pokok tertunggak.11 Penentuan prosentase tersebut di tentukan di awal
perjanjian pembiayaan akad mudharabah. Apabila mengacu pada fatwa
DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua nomor 4 huruf c
“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan”, dan bagian ketiga nomor 3 “Pada dasarnya, dalam
mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat
amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,
baik dan berlaku amanah agar perjanjian berjalan sesuai dengan
kesepakatan di awal kontrak. Karena perjanjian bersifat mengikat dan
meiliki kekuatan hukum, jika salah satu pihak melanggar maka akan
melrugikan pihak lain.
Dalam praktek lapangan penyelesaian pembiayaan
mudharabah bermasalah oleh KSP-PS BMT Duta jaya, penulis
menemukan ada beberapa metode penyelesaian pembiayaan
bermasalah yang dilakukan KSP-PS BMT Duta Jaya dengan
menyesuaikan kemampuan anggota yang bermasalah. Ketika anggota
bermasalah benar-benar tidak dapat mengembalikan angsuran
pembiayaan, maka ada beberapa cara yang dilakukan pihak KSP-PS
BMT Duta jaya untuk meminimalisir kerugian akibat ketidak
kemampuan anggota.
Ada beberapa sistematika praktik penyelesaian sengketa untuk
meminimalisir kerugian lembaga26, yaitu :
1. Penghapusan nisbah bagi hasil.
Salah satu cara penyelesaian pembiayaan mudharabah
bermasalah oleh KSP-PS BMT Duta Jaya yaitu menghapus nisbah
bagi hasil yang harus di angsur oleh anggota dengan
mengembalikan jumlah pokok pembiayaan. Hal tersebut dinilai
dapat meminimalisir risiko kerugian BMT.
Hal ini sesuai dengan fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
tentang Al-Qardh bagain pertama nomor 2 “Nasabah al-Qordh
wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu
yang telah disepakati”. Dimana anggota diharuskan membayar
pokok pinjamannya saja setelah dilakukan musyawarah antara
kedua belah pihak dan mengganti akad mudharabah menjadi qordh
al-hasan dengan menyesuaikan fatwa nomor 49/DSN-MUI/II/2005
26Wawancara Eksklusif dengan Pujo Siswoyo, Direktur BMT Duta Jaya di Kediaman
Beliau pada tanggal 24 Januari 2019
79
tentang Konversi Akad Murabbahah dan dapat digunakan juga
dalam akad mudharabah.
Contoh kasus : Pak Wanto mengajukan pembiayaan mudharabah
sebesar Rp.10.000.000 untuk budidaya ikan Gurame. Setelah
terjadi musibah diluar kemampuan Pak Wanto, beliau pun tidak
mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
Kemudian pihak BMT Duta Jaya melakukan analisis kemapuan
Bapak Wanto dalam pengembalian pembiayaan dan dinilai masih
sanggup untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. akan tetapi
setelah dilakukan perundingan atau musyawarah antara BMT dan
Bapak Wanto, Bapak Wanto ternyata masih memiliki I’tikad baik
untuk mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu untuk
memberikan bagi hasil kepada BMT. Akhirnya pihak BMT pun
memberikan keringanan berupa penghapusan nisbah bagi hasil dan
menetapkan nilai pengembalian sejumlah dengan pembiayaan awal
yaitu Rp.10.000.000.27
2. Mengurangi nominal modal awal.
Apabila anggota masih sukar untuk menyelesaikan dengan
metode tersebut dan setelah di analisis oleh pihak KSP-PS BMT
Duta Jaya benar-benar tidak mampu untuk melakukan nya, maka
total jumlah pembiayaan pada perjanjian awal yang sudah di hapus
nisbah bagi hasilnya dikurangi sesuai dengan kemampuan anggota.
Pada fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
bagian pertama nomor 6 “Jika nasabah tidak dapat mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah sepakati
dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat : a)
memperpanjang jangka waktu pengembalian ; b) menghapus (write
off) sebagian atau seluruh kewajibannya”. Dalam ketentuan write
off juga pengembalian modal awal dapat di kurangi sebagian sesuai
dengan kapabilitas anggota.
27Survey Penelitian di kediaman pak Wanto, Sri Gading, 23 Januari 2019
80
Contoh kasus : Ibu Rosawati mengajukan pembiayaan mudharabah
sebesar Rp.20.000.000 untuk pengadaan mesin pencari udang bagi
nelayan di laut. Tetapi setelah terjadi hal yang tidak di inginkan,
Ibu Rosawati mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan
pembiayaan secara utuh. Pihak BMT Duta Jaya melakukan analisis
kemampuan finansial Ibu Rosawati dan ternyata kondisi nya
memang benar-benar tidak memungkinkan untuk mengembalikan
pembiayaan secara utuh. Setelah itu BMT melakukan musyawarah
dengan Ibu Rosawati untuk mencari solusi terbaik. Dan akhirnya
kedua belah pihak setuju dengan Ibu Rosawati hanya
mengembalikan pembiayaan sebanyak Rp.16.500.000 dari
pembiayaan awal sejumlah Rp.20.000.000 dalam jangka waktu
yang telah di setujui dan hal tersebut tidak memberatkan Ibu
Rosawati.28
Dalam penyelesaian sengketa dengan motede di atas, di
temukan semua pembiayaan bermasalah di KSP-PS BMT Duta Jaya
dapat terselesaikan walaupun membutuhkan jangka waktu
penyelesaian yang cukup lama tanpa dilakukannya penyitaan maupun
eksekusi jaminan. Bahkan ada pembiayaan yang diajukan tahun 2008
dan baru selesai pada bulan desember tahun 2018.29
Terlampir dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Mudharabah
KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung Pasal 2 ayat (5) menyatakan “Bila
terjadi wanprestasi maka akan di selesaikan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, bila tidak dapat kemufakatan maka
kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.”30
Dalam Fatwan DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), pada bagian ke-empat nomor 4
disebutkan “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
28Survey penelitian di kediaman ibu Rosawati, Labuhan Maringgai, 23 Januari 2019 29Wawancara Eksklusif dengan Khoiruddin, General Secretary BMT Duta Jaya di
Kediaman Beliau pada tanggal 21 Januari 2019 30 Akad Perjanjian Mudharabah BMT Duta Jaya
81
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”
Langkah yang diambil BMT Duta Jaya sudah tepat menurut
Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan
bahwa memang penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah
diselesaikan memalui Badan Arbitrase Syariah, tetapi sebelum
permasalahan di bawa ke ranah Badan Arbitrase Syariah harus dilalui
dengan langkah musyawarah terlebih dahulu. Melalui musyawarah
inilah pihak BMT dan anggota pembiayaan bermasalah dapat
menentukan mufakat dan mengetahui permasalahan sebenarnya yang
dialami anggota kemudian antara kedua belah pihak dapat saling
memberi solusi satu sama lain.
Dalam al-Qu’ran Allah SWT pun memerintahkan manusia
untuk melakukan musyawarah atas urusan yang dilakukan manusia.
ا لة وأمرهم شورى بينهم ومم والذين أستجابوا لرب هم و أقاموا الص
رزقناهم ينفقون
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya
dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezeki yang kami berikan kepada mereka.31
Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh
Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf tentang sebuah perdamai,
م حلال أو أحل حراما و لح جائز بين المسلمين إال صلحا حر الص
م حلال أو أحل حراما المسلمون على شروطهم إال شرطا حر
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
31Q.S. Asy-Syuro : 38
82
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”32
Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) b Undang-undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “pengelolaan
dilakukan secara demokratis.” Selain solusi yang di tawarkan pihak
KSP-PS BMT Duta Jaya kepada anggota bermasalah, pihak anggota
pun diperbolehkan memberikan saran untuk penyelesaian tersebut.
Karena di lihat dari negara ini juga merupakan negara dekokrasi
yang mana semua pihak dapat memberikan suara dan saran untuk
menyelesaikan suatu permasalahan.
Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Salah satu
bentuk Arbitrase yaitu Negosiasi yang dilakukan KSP-PS BMT Duta
Jaya untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan di luar pengadilan
atau non-litigasi atau tidak sampai pada penyelesaian secara hukum.
Dalam hal musyawarah untuk menyelesiakan pembiayaan
bermasalah ini juga merupakan jalur non-litigasi yang di tempuh
pihak KSP-PS BMT Duta Jaya. Alasan jalur ini di pilih oleh para
pihak karena apabila permasalahn pembiayaan di KSP-PS BMT
Duta Jaya sudah memasuki ranah hukum, maka akan banyak biaya
yang akan dikeluarkan. Menimbang pembiayaan yang diajukan
anggota bermasalah tidak terlalu besar karena hanya mencakup
sektor mikro. Dan hal tersebut juga akan menambah beban anggota
dan menyita waktu KSP-PS BMT Duta Jaya apabila penyelesaian
melalui jalur litigasi.
Sistem penyelesaian sengketa pembiayaan berupa metode
musyawarah juga serupa dengan salah satu Alternatif Penyelesaian
32Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf
83
Sengketa yaitu Negosiasi. Yang mana negosiasi sebagai sarana bagi
para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya
tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada
prosedur baku. Akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan
kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.33
Dalam praktiknya oleh KSP-PS BMT Duta Jaya, sistem
negosiasi sama seperti musyawarah yang mempertemukan kedua
belah pihak antara KSP-PS BMT Duta Jaya dan anggota bermasalah
untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan yang di alami
anggota tersebut tanpa melibatkan pihka ketiga.
Ketentuan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 menetapkan sebagai berikut :
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang :
1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shadaqah
9) Ekonomi Syariah
Di tinjau dari aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi
syariah, pembiayaan bermasalah yang ada di KSP-PS BMT Duta
Jaya merupakan salah satu dari sengketa ekonomi syariah yang
terjadi di Lembaga keuangan Mikro. Secara regulasi memang