Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017 BABII-1 Pokja Sanitasi Kab. Kediri Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah, rahmad serta karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, sehingga dapat terseleseikannya dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri 2016 Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lama yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kediri dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang tersusun tahun 2012-2013, merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi Nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target Universal Access 2019. Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berkomitmen memiliki rencana yang matang yang tertuang dalam perencanaan implementasi dari pedoman pelaksanaan tugas negara dalam hal pengurusan keuangan. Dokumen ini diantaranya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Kediri dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan tersusunnya Program, Kegiatan dan Penganggaran pembangunan sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan. Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai. Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kabupaten Kediri dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program pengembangan sanitasi Jangka Menengah ini, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Dengan adanya dokumen Pemutakhiran SSK ini, disamping akan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun program investasi bidang sanitasi juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari
223
Embed
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017 Kata Pengantar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-1 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah, rahmad serta
karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, sehingga dapat terseleseikannya dokumen
Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri 2016
Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri ini merupakan satu rangkaian yang tidak
terpisahkan dengan dokumen lama yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sanitasi
yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kediri dan Memorandum
Program Sanitasi (MPS) yang tersusun tahun 2012-2013, merupakan bagian dari Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat
dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi Nasional dan pemenuhan partisipasi
internasional untuk pencapaian target Universal Access 2019.
Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya berkomitmen memiliki rencana yang matang yang tertuang
dalam perencanaan implementasi dari pedoman pelaksanaan tugas negara dalam hal pengurusan
keuangan.
Dokumen ini diantaranya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen
bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Kediri dalam menyusun rencana
program investasi pembangunan sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP), secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan
semua dokumen perencanaan lain yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan
daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan
tersusunnya Program, Kegiatan dan Penganggaran pembangunan sanitasi untuk Jangka Menengah
diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian
kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kabupaten Kediri dengan ini menyatakan
komitmen penuh dalam mendukung program pengembangan sanitasi Jangka Menengah ini, serta
berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif
dan berkelanjutan.
Dengan adanya dokumen Pemutakhiran SSK ini, disamping akan makin mendorong
komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun program investasi bidang sanitasi juga
diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-2 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Kediri, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta (CSR) serta
semua pihak yang peduli terhadap pengembangan pembangunan sanitasi.
Semoga dokumen Pemutakhiran SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi ini dapat
dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.
Kediri, November 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
………………….
NIP ………………….
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-3 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Daftar Isi
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………............……... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….........…….... iii
GLOSSARY DAN DAFTAR ISTILAH ……………………………......…………………………............... iii
Bab 1. Pendahuluan ………………………………………………………………………….............….... I-1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………......……...... I-1
Bab 6. Progr, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi ....……….................……………..... V-5
Bab 7 . Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK ....……….................…………….....
a. Air Limbah Domestik ………………………………………………………………….. VI-1
b. Persampahan VI-4
c. Drainase VI-5
Daftar Lampiran
Lampiran - Lampiran
Lampiran 1 Hasil Kajian Aspek Non Teknis Dan Lembar Kerja Area Berisiko Sanitasi
Lampiran 1.1 Keuangan Daerah dan Struktur Organisasi Daerah
Lampiran 1.2 Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian EHRA dan Kajian Lainnya
Lampiran 1.3 Peta Rencana Pengembangan Berdasarkan Rencana Induk (Apabila ada)
Lampiran 1.4 Lembar Kerja Analisis Area Berisiko Menggunakan Instrumen SSK
Lampiran 2 Hasil Analisa SWOT
Lampiran 3 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Lampiran 4 Deskripsi Program/ Kegiatan
Lampiran 5 Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang Potensial
Lampiran 6 Kesiapan Implementasi
Lampiran 7 Rencana Kerja Tahunan
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-5 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Glossary dan Daftar Istilah
I. Umum
1.1. Sanitasi
Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi„ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. (WHO, http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 30 November 2011).
1.2. Masterplan (Rencana Induk) adalah Perencanaan dasar yang menyeluruh Kabupaten/Kota untuk jangka panjang.
1.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
1.4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
1.5. Feasibility Study (Studi Kelayakan) adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan suatu proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.
1.6. SIDLACOM singkatan Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance.
1.7. Tahun (n) adalah tahun Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Tahun Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
1.8. Tahun (n+1) adalah tahun Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1.9. Review adalah Penelahaan kembali, melengkapi dan melakukan revisi seperlunya terhadap dokumen-dokumen sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen.
1.10. PPAS singkatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
1.11. RKA singkatan Rencana Kerja dan Anggaran.
1.12. DPA singkatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1.13. DIPA singkatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
1.14. RPJMD singkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
1.15. RPIJMD singkatan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah.
1.16. Renja SKPD singkatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1.17. Funding Gap adalah Selisih antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan.
1.18. Updating MPS-Tahunan adalah Pemutahiran Memorandum Program Sanitasi yang dilakukan setiap tahun yang berfokus kepada hasil monev implementasi, program kegaiatan dan penyiapan readiness criteria untuk implementasi satu dan dua tahun kedepan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-6 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
II. Air Limbah
2.1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
2.2. Badan air penerima adalah sungai, kali, danau, saluran, kolam, dan lain-lain yang menerima pembuangan limbah.
2.3. Black water adalah Air limbah yang berasal dari jamban atau WC saja.
2.4. Cubluk adalah sistem pembuangan tinja sederhana, terdiri atas lubang yang digali secara manual dilengkapi dengan dinding rembes air.
2.5. Grey water adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci, dan dapur.
2.6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang didisain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaa). (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
2.7. Jamban adalah Fasilitas pembuangan tinja.
2.8. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
2.9. Pengolahan air limbah adalah perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang ke badan air sesuai baku mutu yang disyaratkan
2.10. SBABS singkatan Stop Buang Air Besar Sembarangan
2.11. Sewer adalah pipa atau pembawa lainnya yang mengalirkan air limbah dari beberapa atau banyak properti (Sanitation and Hygiene Promotion).
2.12. Sewerage adalah sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir air limbah (Water Environment Federation).
2.13. Sistem sanitasi off site adalah sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi Pengolahan Limbah Kota. Sebelumnya lebih dulu melalui penyaluran perpipaan air limbah kota (sewer pipe).
2.14. Sistem sanitasi onsite adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tangki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja. (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
2.15. Tangki septik (septic tank) adalah ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga.
2.16. Wastewater adalah zat cair atau air buangan tercemar dari kegiatan operasi rumah tangga atau komersial atau industri, yang tercampur dengan air hujan atau air tanah akibat infiltrasi (Water Environment Federation).
III. Persampahan
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-7 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
3.1. 3R adalah Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui: mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah.
3.2. Bangunan sarana pembuatan kompos adalah prasarana pembuatan kompos yang terdiri dari kantor, gudang, pemilihan pengomposan (berfungsi sebagai tempat kegiatan pengomposan yang terlindung dari gangguan cuaca).
3.3. Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali) adalah metode pembuangan akhir sampah dengan cara penyebaran sampah secara terkendali dan dilakukan penimbunan dengan tanah secara berkala.
3.4. Kompos adalah produk lumpur atau material lain yang teroksidasi secara thermophilic dan biologis.
3.5. Landfill adalah lahan pembuangan sampah yang menggunakan teknologi pembuangan sampah. Gunanya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan melindungi kualitas air (baik air permukaan maupun bawah permukaan).
3.6. Leachate (Lindi) adalah bagian cairan yang terpisahkan dari zat padat dari campuran sampah yang mengalir secara gravitasi atau filtrasi.
3.7. Open dumping adalah sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup.
3.8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3.9. Pipa gas adalah sarana untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik.
3.10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (UU No. 18 tahun 2008).
3.11. Sanitary Landfill adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, kemudian ditutup dengan tanah penutup dan dipadatkan diakukan setiap hari.
3.12. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. (UU No. 18 tahun 2008).
3.13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. (UU No. 18 tahun 2008).
3.14. Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.
3.15. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. (UU No. 18 tahun 2008).
3.16. TPA Regional adalah TPA yang digunakan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota. TPA regional menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang dihadapi Kabupaten/Kota.
3.17. Transfer Depo adalah tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat pengangkut.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-8 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
IV. Drainase
4.1. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke bandan air penerima.
4.2. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan/atau dan tidak merugikan masyarakat.
4.3. Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase diwilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/menegndalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
4.4. Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya.
4.5. Badan penerima air adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi, kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan lainnya yang ramah lingkungan.
4.6. Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktifitas masyarakat.
4.7. Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan disuatu wilayah.
4.8. Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan disuatu wilayah.
4.9. Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagi air baku.
4.10. Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan kedalam tanah melalui lubang resapan.
4.11. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrolis terpisah dari sekelilngnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk serta pintu air.
4.12. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan penerima air.
4.13. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
4.14. Saluran tersier adalah saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder.
V. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi
5.1. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. (Pedoman STBM, 2008).
5.2. PHBS singkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
5.3. Sanitasi total.
Kondisi ketika suatu komunitas. (Pedoman STBM, 2008):
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-9 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
- Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS).
- Mencuci tangan pakai sabun.
- Mengelola air minum dan makanan yang aman.
- Mengelola sampah dengan benar.
- Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-10 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
BAB 1
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Sebagaimana negara negara berkembang lainnya, Indonesia pada saat ini juga
menghadapi masalah di bidang sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sejak
ditetapkannya otonomi daerah pada Januari 2001, masalah sanitasi bukan lagi menjadi
urusan pemerintah pusat, tetapi menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Akan tetapi dalam kenyataan
masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum atau kurang mampu
mengurus dan memecahkan masalah di bidang sanitasi dan higiene. Seringkali bidang
sanitasi dan higiene lebih merupakan isu pinggiran (marginal) yang tidak memperoleh prioritas
dalam pembangunan. Pembangunan sanitasi kemudian menjelma menjadi masalah relatif
komplek. Kompleksitas masalah yang dihadapi bukan hanya menyangkut banyaknya variabel
yang berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan pembangunan sanitasi dan higiene
tetapi juga adanya perbedaan masalah bobot serta cara penanganan antara satu daerah
dengan lainnya, sehingga sangat sulit dan tidak relevan untuk membuat sebuah model yang
sama untuk diterapkan di semua Kabupaten/ Kota.
Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, urusan sanitasi
merupakan urusan bersama yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sinergitas
kebijakan dan program dalam pembangunan sanitasi pada skala nasional dan skala daerah
merupakan keharusan yang diharapkan dapat mempercepat perbaikan pelayanan sanitasi.
Salah satu upaya yang telah digagas oleh pemerintah adalah melalui Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Selain itu pertambahan penduduk yang pesat membutuhkan dukungan pertumbuhan
pelayanan sanitasi yang signifikan. Saat ini diinformasikan bahwa Indonesia menempati
peringkat ketiga dalam urutan negara dengan layanan sanitasi terburuk di Asia Tenggara. Hal
ini merupakan suatu permasalahan sekaligus tantangan bagi pengelola sektor sanitasi untuk
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-11 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
terus berinovasi dalam mengakselerasi pembangunan sanitasi, baik pada tingkat nasional
maupun daerah.
Terkait dengan PPSP, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ikut berkomitmen dan
mewujudkan dukungannya dengan keikutsertaan dalam PPSP tahun 2017. Keikutsertaan
Kabupaten Kediri tidak terlepas dari spirit dan design pembangunan Kabupaten Kediri dalam
RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Misi tersebut dapat
direalisasikan salah satunya melalui PPSP.
Tahapan dalam roadmap PPSP yang secara dinamika menyesuaikan kondisi dan
realita lapangan telah diusahakan untuk disesuaikan oleh Kabupaten Kediri. Tahun 2013
mulai dibentuk kelembagaan PPSP dalam suatu Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten
Kediri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kediri. Selanjutnya disusun dokumen
kelengkapan yang menjadi instrumen perencanaan PPSP, yaitu Buku Putih Sanitasi dan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2013-2017. Tahapan lanjutan dari penyusunan
Buku Putih dan SSK adalah penyiapan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi
(MPSS) Kabupaten, sebagaimana ditegaskan dalam Buku Pedoman Penyiapan
Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan Program PPSP. Penyusunan MPSS Kabupaten
dimaksudkan untuk mempertegas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
periode PPSP, baik tentang lokasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya yang
dibutuhkan dan tentunya kepastian sumber dananya.
Memasuki tahun 2016, Pemerintah Indonesia akan memasuki periode RPJMN baru
2015-2019 yang menetapkan target baru yaitu 100% (universal access) akses sanitasi layak
di akhir tahun 2019. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut dirasakan pentingnya
Kabupaten Kediri memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu Pokja
Sanitasi Kabupaten Kediri melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) tahap
kedua melakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2017 ini.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program
untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang
dilaksanakan selama periode tahap pertama 2010 – 2014 dan periode tahap kedua 2015-
2019. Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengikuti program PPSP pada periode pertama
yang telah menghasilkan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada
tahun 2013, kemudian Memorandum Program Sanitasi (MPS) pada tahun 2014. Memasuki
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-12 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
periode kedua program PPSP, pemerintah Kabupaten Kediri turut serta dalam penyusunan
pemutakhiran SSK pada tahun ini. Dokumen Pemutakhiran SSK merupakan gabungan dari
dokumen BPS, SSK dan MPS yang disusun pada periode pertama yang dimutakhirkan.
Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri tahun 2017-2022 disusun dengan
merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk
mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai
universal access. Target akses sanitasi layak Propinsi Jawa Timur dari base line tahun 2014
untuk akses layak sebesar 62,9 %, akses dasar sebesar 13,8, tidak ada akses sebesar
23,4%. Target di tahun 2019 Propinsi Jawa Timur untuk akses layak 91%, akses dasar 9%,
tren akses layak per tahun sebesar 5,6% (tahun 2015 – 2019).
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) memiliki peran yang sangat penting dalam
pembangunan Sanitasi di Kabupaten Kediri. Pelaksanaan program PPSP tahap pertama
(2010-2014), sudah bisa dirasakan adanya percepatan pembangunan sanitasi hal ini bisa
dilihat dari capaian akses sanitasi layak sampai saat ini (tahun 2016) sub sektor air limbah di
tingkat nasional sebesar 67,20%, di Provinsi Jawa Timur sebesar 71,14% dan di Kabupaten
Kediri sebesar 75,3%. Capaian persampahan di tingkat nasional sebesar 86,73%, di Provinsi
Jawa Timur sebesar 85,19% dan di Kabupaten Kediri sebesar 75,3%. Capaian drainase di
tingkat nasional sebesar 57,9%, di Provinsi Jawa Timur sebesar 61% dan di Kabupaten Kediri
sebesar 75,3%.
Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten, SSK
ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih
dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk
berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi. Pemutakhiran ini perlu dilakukan
mengingat beberapa kondisi di bawah ini, yaitu :
- Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa
berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
- Peningkatan kualitas dokumen SSK sebelumnya yang disebabkan oleh
ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang
digunakan.
- Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan
pencapaian target Universal Acces di tahun 2019.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-13 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
- Penyesuaian atau perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK , perubahan
RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah.
Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK.
Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah. Untuk memastikan
dokumen Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan maka dalam proses
penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di
kabupaten seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang digambarkan pada
bagan berikut ini.
Sumber Data : Hasil Olahan dan Kesepakatan Pokja Kab. Kediri Tahun 2017
Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Keterkaitan dokumen SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK
mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan
RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. SSK pemutakhiran menjadi dokumen yang
mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW, RPJMD
khusus sektor sanitasi serta bisa memberi masukan umpan balik (feed-back) dan melengkapi
penyusunan RPJMD pada periode berikutnya. Dokumen SSK pemutakhiran bisa menjadi
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-14 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra SKPD,
Renja SKPD dan RPI2JM untuk sektor sanitasi.
Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kediri tahun 2017 periode implementasi 2018-
2022 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan
pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam
upaya mencapai universal access. Untuk memastikan dokumen Pemutakhiran SSK dapat
diimplementasikan maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-
dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten seperti RTRW (2010-2030), RPJMD (2016-
2021), Renstra SKPD (2016-2021) dan Renja SKPD.
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota diharapkan mempunyai peranan penting
dalam perencanaan urusan sanitasi, dalam hal ini posisi dokumen SSK diantaranya :
1. SSK sebagai input untuk dokumen RPJMD, RTRW, Perda BG, RPI2-JM (jika SSK sudah
2. Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33%, merupakan jenis tanah yang
dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar,
Tarokan dan Kandangan
3. Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18%,
dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol,
Semen dan Mojo.
4. Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78%, terdapat di
Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, banyakan, tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
5. Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10.87%, terdapat di kecamatan
Semen, Mojo, Grogol, banyakan, tarokan dan kandangan.
Wilayah Kabupaten kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung
Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat
non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilyah Kabupaten Kediri melintas sungai
Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat
sungai Brantas merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok dan bagian
timur Sungai Brantas.
Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung
Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai
Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;
Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang
dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-37 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2017
No. Nama DAS Panjang (Km) Debit Air (m3/detik)
1. Bakung 11,80 0,06-75,29
2. Kolokoso 15,76 0,03-32,88
3. Hardisingat 19,50 0,13-46,37
4. Bendomongal 19,00 0,18-23,57
5. Bendokrosok 14,78 0,05-24,64
6. Kedak 22,40 0,18-46,63
7. Bruno 30,32 0,10-40,30
8. Surat 10,32 0,01-20,59
9. Bruni 5,85 0,01-42,79
10. Pandansari 18,30 0,03-20,62
11. Catut 5,08 0,00-1,09
12. Toyoaning 38,00 0,20-0,47
13. Dermo 36,00 0,36-0,86
14. Mantren 9,00 0,07-2,99
15. Sumber Wates 10,69 0,03-1,66
16. Sukorejo 30,00 0,01-3,54
17. Kalasan 32,95 0,95-8,18
18. Kresek 22,46 0,22-16,27
19. Tawang 21,25 0,10-0,57
20. Segaran 35,83 0,21-3,37
21. Sempu 20,93, 0,09-5,66
22. Lanang 13,40 0,09-4,78
23. Selodono 8,57 0,08-2,85
24. Petung 19,06 0,02-2,58
25. Temas 6,25 0,00-8,44
26. Gedog 3,87 0,00-0,08
27. Kajar 7,50 0,00-0,19
28. Srinjing 29,25 2,91-6,51
29. Keling 11,00 0,33-3,56
30. Konto II 6,84 0,17-2,75
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-38 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No. Nama DAS Panjang (Km) Debit Air (m3/detik)
31. Batan 20,96 0,00-29,15
32. Pulosari 6,05 0,21-0,95
33. Ngino 5,17 0,04-1,03
34. Ampomangiran 12,82 0,28-4,61
35. Bringin 8,09 0,11-0,82
36. Ketangi 9,22 0,03-0,40
37. Kunden 3,87 0,02-0,32
38. Centong 6,70 0,03-0,35
39. Bangi 8,00 0,01-0,05
40. Nepen 3,50 0,07-1,66
41. Konto Pait 1,63 0,19-2,90
42. Sembung 1,20 0,07-0,65
43. Mejonobangi 4,00 0,01-0,17
44. Sedayu 11,69 0,17-4,33
45. Bening 13,70 0,00-2,15
46. Kuwang 5,00 0,02-2,02
47. Konto Surabaya 11,85 0,04-0,30
48. Sumurup 9,93 0,10-1,69
49. Konto Kediri 25,00 -
50. Affoer Besuk 11,86 -
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2016
Di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, dimana
sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali
Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Kulo Turitunggorono, Kali Bangi dan Kali
Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya
mengalir pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau sungai tersebut kering
atau tidak berair.
Air tanah banyak dipergunakan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari penduduk Kabupaten Kediri. Air tanah banyak dipergunakan pada
wilayah dataran bagian tengah dari utara sampai dengan selatan dengan ketersediaan air
tanahnya cukup tinggi.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-39 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Hidrologi dan pengairan wilayah merupakan gambaran fisik tanah yang berhubungan
dengan adanya genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Untuk lebih jelasnya daerah
aliran sungai di wilayah Kabupaten Kediri dapat dilihat pada Peta 2.1.
Dengan mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan tanah dan
bagaimana cara pengembangannya yaitu : Daerah yang banyak terdapat saluran irigasi
berarti daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budi daya pertanian lahan basah.
Kabupaten kediri terdapat setidaknya 95 buah sumber mata air yang tersebar di tiap-
tiap kecamatan. Diantara sumber air tersebut terdapat beberapa sumber air yang mempunyai
debit air cukup besar yakni :
• Sumber Dlopo di Desa Karangrejo Kecamatan Gampengrejo dengan debit max 274-90,
rata-rata 182 ltr/det.
• Sumber Branggahan di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih dengan debit max
156-106, Rata-rata 131 ltr/det.
• Sumber Krenceng di Desa Krenceng Kecamatan Kepung dengan debit max 245-50, rata-
rata 147,5 ltr/det.
• Sumber Bening di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare dengan debit max 295-60, rata-
rata 177 ltr/det. Sumber Corah di Desa Pare, Sumber Nepen di Desa Krecek dan
Sumber Jombangan 2 di Desa Tertek.
• Sumber Supiturang, Ungkal, Solo, Pakel 1-3 dan Sumber Jarak di Desa Brumbung
Kecamatan Kepung.
• Sumber Lamong, Suko, Sumurup, Prayang, di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan.
• Sumber Maten di Desa Mejono Kecamatan Pagu.
Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km2 atau 138.605 Ha yang
terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 344 kelurahan/desa. Sebelum tahun 2004 Kabupaten
Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2004 dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu:
Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu;
Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare; dan
Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-40 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2011, secara administratif terbagi menjadi 26
Kecamatan, 343 Desa dan 1 Kelurahan.
Untuk lebih jelasnya peta administrasi dan cakupan wilayah Kabupaten Kediri pada
peta 2.2.
Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
seluas 46.981 Ha atau 34,19% dari total luas wilayah. Berikutnya, penggunaan untuk lahan
pekarangan dan bangunan seluas 30.221 Ha (21,99%), Tegal dan kebun seluas 28.343 Ha
(20,62%), Hutan negara seluas 16.401 Ha (11,93%), Perkebunan Rakyat seluas 8.934 Ha
(6,50%), Tambak seluas 24 Ha (0,02%), dan lain-lain seluas 6.323 Ha (4,60%).
Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pada Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2030, kebijakan pembagian wilayah
pembangunan di Jawa Timur menempatkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Pusat
Satuan Wilayah Pembangunan di Jawa Timur, yaitu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)
Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri dengan pusat pengembangannya di Kota
Kediri.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-8 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta 2.1. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2013
ahu Sumber : RPIJM Kabupaten Kediri tahun 2013
Kabupaten Kediri mempunyai banyak sungai baik sungai besar maupun yang kecil seperti di jelaskan di atas nama-nama sungai yang di Kabupaten Kediri dan jika sungai berfungsi normal akan membawa dampak pengurangan genangan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-9 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta 2.2. Peta Administrasi dan Cakupan Wilayah Kabupaten KediriTahun 2017
Sumber :RTRW Kabupaten Kediri Tahunn 2010-2030
Kabupaten Kediri mempunyai 26 kecamatan termasuk kecamatan yang sudah pemekaran seperti Kecamatan Kayen Kidul, Kecamatan Ngasem, Banyakan, mempunyai 343 desa 1 kelurahan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-10 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Timur no. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi
Jawa Timur Tahun 2011 2031, kebijakan pemmbagian wilayah pembangunan, menempatkan
Kabupaten Kediri sebagai salah satu Wilayah Pembangunan (WP) di Jawa Timur, yaitu Wilayah
Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupate Kediri, Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngannjuk dan Kota Kediri sebagai pusat
pelayanan.
Dalam perencanaan pengembanngan wilayah, Kabupaten Kediri memperhatikan
Peraturan Daerah Kab. Kediri no. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.
Kediri tahun 2010 – 2030 untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung
pariwisata, perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembagian
pusat kegiatan di Kab. Kediri secara hirarki meliputi :
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasann perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di perkotaan Ngasem dan
Pare.
2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berorientasi pada
bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta
berperan sebagai peyeimbang dalam wilayah kabupaten, terletak di perkotaan Papar,
Wates, Ngadiluwih, Semen dan Grogol.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat
pelayanan social ekonomi skala kawasan yang meliputi Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras,
Dalam tabel ini memberi informasi kependudukan mulai tahun penyusunan dokumen (tahun 2017) sampai 5 tahun kedepan (tahun 2022) yang diperoleh dari olahan Instrumen SSK dengan pangkal sumber dari Kabupaten Dalam Angka berbagai tahun lalu diperoleh prosentase pertumbuhan penduduk tiap tahun yang digunakan menghitung pertumbuhan penduduk sampai tahun 2022 di Kabupaten Kediri.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-14 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya sampai
Peta 2.3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kedir i Tahun 2010 - 2030
Sumber Data : RTRW Kab. Kediri tahun 2010 - 2030
R e n ca n a s t ru k tu r r u a ng K a b u pa te n K e d i r i d i sa j i ka n se pe r t i d i a ta s ya g a d a p e re n ca n a an te rm in a l s t a s i u n ke re ta a p i , te rm in a l b a ra n g , j e mb a ta n , t e rmmia l t i pe C , p e re n ca n a an
sy s te m p e rko ta a n d a n l a i n se b a g a ny
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-17 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Hasil peta di atas dapat dijjelaskan sebagai berikut :
Potensi fisik yang ada dan struktur perwilayahan Kabupaten Kediri yang dibagi menjadi tujuh
SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan), yaitu:
1. SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di perkotaan Grogol
sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi : pertanian, pendidikan,
industri kecil/menengah, dan perdagangan.
2. SSWP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo, berpusat di
perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi :
pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan,dan industri kecil/menengah.
3. SSWP C terdiri dari Kecamatan Ngancar dan Wates, berpusat di perkotaan Wates sebagai PKLp,
dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi : pertanian, perhubungan, perdagangan,
industri kecil, dan pariwisata.
4. SSWP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul, dan
Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang
dikembangkan meliputi : perdagangan, industri, pusat pemerintahan, pemasaran/jasa, pertanian,
pendidikan, dan pariwisata.
5. SSWP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan, berpusat di
perkotaan Pare sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi : pertanian,
agro industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan.
6. SSWP F terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri, berpusat di perkotaan
Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi : pertanian, perdagangan,
transportasi, dan industri.
7. SSWP G terdiri dari Kecamatan Semen, berpusat di perkotaan Semen sebagai PKLp, dengan
kegiatan yang dikembangkan meliputi : perdagangan, industri kecil, pariwisata, dan pertanian.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-18 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Secara tabel sepeerti disampaikan di bawah ini :
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
1 SSWP A Grogol (PKLp)
Grogol (PKLp) Pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan, Pasar agro.
Perbankan, penginapan (motel, hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.
SMU, SMK, Diploma
Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit C.
Pusat peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.
Perkantoran pemerintah skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)
Stadion dan fasilitas olahraga lainnya
• Pusat indusri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
• Sub terminal agribisnis.
• Pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.
Tarokan (PPK) Pasar, toko, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Wisata Sejarah Pesangrahan Jendral Sudirman, Air terjun Ngleyangan
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
Banyakan (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa sosial, ekonomi skala kecamatan
SMU, SMK Puskesmas rawat inap
Pusat peribadatan skala kecamatan / lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.
Perkantoran skala kecamatan
Stadion, Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
2 SSWP B Ngadiluwih (PKLp)
Ngadiluwih (PKLp) Pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi Pasar, Pertokoan, Ruko
Perbankan, penginapan (motel, hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.
SMU, SMK, Diploma
Puskesmas Rawat Inap Rumah Sakit tipe C, RS Bersalin
Pusat peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.
Perkantoran pemerintah skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)
Stadion dan fasilitas olahraga lainnya,.
Indusri Gula dan Pertanian (Industri Hasil Pertanian,
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-19 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
Mojo (PPK) Pasar, toko, Pasar agro.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Villa, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Wisata Alam Besuki, Air terjun Ironggolo
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian
Kras ((PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian)
Kandat (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Industri pengolahan)
Ringinrejo (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel,
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian), Industri kecil-menengah
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-20 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
Losmen).
3 SSWP C Wates (PKLp)
Wates (PKLp) Pusat perdagangan skala kecamatan/lokal, seperti Pasar, Pertokoan, Ruko, dan lain-lain.
Penginapan (motel, hotel), jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.
SMU, SMK, Diploma
Puskesmas Rawat Inap,
Pusat peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.
Perkantoran Pemerintah dan swasta skala Kecamatan (kantor pos dan giro)
Pusat hiburan dan rekreasi skala kecamatan - lokal
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian), Industri kecil
• Pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.
Ngancar (PPk)) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, wisata alam Gunung Kelud
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
4 SSWP D Ngasem (PKWp)
Ngasem (sebagai Pusat Pelayanan Kabupaten/PKWp)
Pusat Perdagangan Skala Kabupaten, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus, Mall/Departmen Strore, Pusat Perbelanjaan, Ruko.
Pusat Jasa Skala Kabupaten, meliputi Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money Changer.
Akademi (Sekolah Kejuruan) dan Pendidikan Tinggi.
Pusat Kesehatan Skala Kabupaten, meliputi Rumah Sakit Umum kelas B, Rumah Sakit Swasta dengan Kemampuan Perawatan Khusus.
Pusat Peribadatan Kabupaten, meliputi Masjid, Islamic Centre, Gereja. Pure
Pusat Perkantoran Kabupaten, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.
Pusat Olahraga dan Kesenian Regional, meliputi Sport Centre, Gedung Pertunjukan - Convention Centre. Rekreasi Gumul
• Indusri Gudang Garam
• Industri Kecil dan Menengah
• Pergudangan Bulog
Gampengrejo (PPK)
Pasar, Pertokoan, Ruko,.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Wisata Air Bendung Gerak
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian,
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-21 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
(Motel, Losmen).
Gurah (PPL) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Obyek Wisata sejarah arca
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian
• Industri kecil dan menengah.
Pagu (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Obyek Wisata Sejarah Petilasan Sri aji Joyoboyo
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian
Plosoklaten (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK, Pen-didikan Tinggi
Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pure.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Obyek Wisata Sumber Ubalan,
• Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian
• Industri Pengolahan Hasil Pertanian (BISI)
5
SSWP E Pare (PKL)
Pare (sebagai Pusat Pengembangan Kabupaten/PKL)
Pusat Perdagangan Skala Kabupaten, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus, Mall/Departmen Strore, Pusat Perbelanjaan, Ruko.
Pusat Jasa Skala Kabupaten, meliputi Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, Jasa Notariat, Money
Akademi (Sekolah Kejuruan) dan Pendidikan Tinggi.
Pusat Kesehatan Skala Kabupaten, meliputi Rumah Sakit Umum kelas B, Rumah Sakit Swasta dengan Kemampuan Perawatan
Pusat Peribadatan Kabupaten, meliputi Masjid, Islamic Centre, Gereja, Pure.
Pusat Perkantoran Kabupaten, meliputi Perkantoran Pemerintah dan Swasta.
Pusat Olahraga dan Kesenian Regional, meliputi Sport Centre, Gedung Pertunjukan - Convention Centre. Wisata
• Industri Kecil dan Menengah
• Pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-22 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
Changer. Khusus. sejarah Candi
Puncu (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko,.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian, Industri Industri Kertas, Kapur.
Kepung (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian,
Kandangan (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian,
Badas (PPK) Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel,
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion,
Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Kerajinan Mebel, Krupuk, Genteng, Batumerah
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-23 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
Losmen).
6 SSWP F Papar (PKLp)
Papar ((PKLp) Pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi Pasar, Pertokoan, Ruko, Pasar Hewan
Perbankan, penginapan (motel, hotel), money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.
SMU, SMK, Diploma
Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit C.
Pusat peribadatan skala kecamatan, seperti Masjid, Gereja, Pure.
Perkantoran pemerintah skala kecamatan dan swasta (kantor pos dan giro)
Stadion dan fasilitas olahraga lainnya
• Pusat pariwisata Malang bagian Barat;
• Pusat indusri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
•
Kunjang (PPK) Pasar, toko, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian di Kunjang, Pasar agro.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, • Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
Purwoasri (PPK) Pasar, toko, sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian di Purwoasri, Pasar agro.
Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, • Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
Plemahan (PPK) Pasar, toko, sentra produksi dan
Jasa Sosial - Ekonomi Skala
SMU, SMK Puskesmas Rawat Inap
Pusat Peribadatan
Perkantoran Skala Kecamatan
Stadion, • Pusat Indusri/Pemasaran
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-24 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No SSWP Kecamatan Pendukung
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Rekreasi - Olahraga &
Wisata
Industri dan Potensi Lain
pemasaran hasil pertanian di Plemehan, Pasar agro.
Kecamatan, seperti Jasa Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Penginapan (Motel, Losmen).
Skala Kecamatan / Lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja
Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
Pusat peribadatan skala kecamatan / lokal, seperti Masjid, Musholla, Gereja.
Perkantoran skala kecamatan
Stadion, Gereja Puh Sarang, Air Terjun Podang dan wisata buatan
Pusat Indusri/Pemasaran Hasil Pertanian (Industri Hasil Pertanian, Pusat Pemasaran Pertanian
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-25 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta2.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Kedir i tahun 2010 - 2030
Sumber Data : RTRW Kab. Kediri tahun 2010 - 2030
P e ta re n ca n a p o la ru a ng K a b u p a ten K e d i r i t e r te ra d i R e n ca n a T a ta R u an g W i l a ya h (R T R W) d e n g a n p e r i od e t a h u n 2 01 0 sa mp a i 2 0 3 0
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-26 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta rencana pola ruang dapat dijlaskan sebagai berikut,
Kawasan Permukiman
Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perdesaan dan perkotaan sebagai kawasan
budidaya adalah sebagai berikut:
• Permukiman perkotaan meliputi PKL dan PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.
• Permukiman perdesaan meliputi pusat PPL dan permukiman desa, seluas kurang lebih 14.899
Ha.
Bentuk pengelolaan kawasan permukiman antara lain dengan melengkapi sarana dan
prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, membentuk kluster untuk
menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, pengembangan permukiman
perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan.
Permukiman Perdesaan
Kawasan pemukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk pemukiman yang pada lokasi
sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfatan lainya.
Dimana untuk kawasan permukiman pedesaaan di Kabupaten Kediri prosentasenya lebih tinggi
dibanding dengan permukiman pada kawasan perkotaan hal ini disebabkan mayoritas wilayah
Kabupaten Kediri termasuk dalam kawasan pedesaan.
Pada kawasan ini peningkatan kegiatan yang lainya diarahkan untuk pemukiman dengan
fasilitas penunjang, dan terdapat kawasan pertanian unuk kegiatan usaha. Untuk sistem penggelolaan
akan perkembangan kawasan permukiman di wilayah perdesaan meliputi :
1. Perlu adanya pengaturan terhadap luas tanah terbangun dengan tidak terbangun pada kawasan
pengembangan permukiman.
2. Perlu adanya pengaturan terhadap tinggi bangunan pada kawasan pengembangan pemukiman.
3. Perlu adanya percadangan tanah kosong atau perkarangan di masing-maing unit rumah, yang
dapat digunakan untuk kegiatan seperti bercocok tanam dan sebagainya di mana hal tersebut
mampu menambah penghasilan.
4. Pemisahan antara perumahan dan tempat hunian ternak untuk menjamin tingkat kesehatan
penghuni rumah
5. Perluasan areal yang digunakan untuk permukiman sedapat mungkin menggunakan tanah yang
tidak termasuk tanah subur atau beririgasi teknis ½ teknis.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-27 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Permukiman Perkotaan
Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan uatama non
pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasana transportasi yang memadai serta
fasilitas peribadatan, pendidikan perdagan dan jasa perkantoran dan pemerintah.
Di Kabupaten Kediri wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah
Kawasan Pare, Gampengrejo, serta kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1999
Tentang penetapan batas wilayah di Kabupaten Kediri pada wilayah ini didominasi kegiatanya untuk
kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada
wilayah sekitarnya.
Kawasan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata terbagi atas kawasan wisata alam pegunungan dan kawasan
wisata alam pantai, kawasan budaya dan kawasan wisata minat khusus. Kawasan wisata didefinisikan
sebagai keberkaitan beberapa obyek atau potensi wisata dalam satu keberkaitan yang umumnya
jaraknya berdekatan. Kawasan wisata tidak didefinisikan sebagai obyek wisata, tetapi lebih pada
adanya obyek dan potensi wisata disertai infrastruktur, pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata
sebagai satu kesatuan sistem. Pengkajian ini didasarkan pada potensi yang ada, potensi yang akan
datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan
serta keberkaitan dengan wisata provinsi dan nasional.
Potensi wisata di Kabupaten Kediri antara lain:
1. Wisata alam:
• Wisata alam Gunung Kelud
• Wisata Alam Besuki (Gunung Wilis), hawa sejuk dan pemandangan masih alami (hutan).
• Wisata alam Air Terjun Ironggolo, Air Terjun Dolo, Air Terjun Podang dan Air Terjun
Wilayah Perkotaan Tidakterhitungsebagaiakses(BABS)
C:SPALDSetempat
D:SPALDTerpusat
Berdasarkan gambar Diagram 2.1 Sistem Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik pada
gambar diatas untuk kabupaten Kediri terdapat beberapa sistem pengelolaan air limbah
diantaranya:
C
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-41 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
sistem A : yaitu perilaku pembuangan tinja oleh masyarakat yang belum punya sistem
pengolahan tinja dimana sudah ada sarana untuk BAB namun masih dibuang
langsung ke saluran maupun di sungai (BABS) dan ini masih terjadi terutama di
beberapa wilayah DAS di kabupatenn Kediri
Sistem B : yaitu pembuangan tinja oleh masyarakat yang sudah menggunakan akses namun
belum ada sistem pengolahan tinja (akses cubluk) dan ini terjadi hampir di semua
wilayah perdesaan dan beberapa wilayah di perkotaan
Sistem C : yaitu pembuangan tinja oleh masyarakat yang sudah menggunakan akses dan
sudah ada sistem pengolahan setempat berupa;
• MCK/MCK++ yang dibangun oleh dana APBN dari Program Sannimas
diantaranya di Kec. Pare
• Tanki septik individual, namun buangan dari tanki septik masih dibuang ke
saluran air, dari tanki septik sudah ada yang melakukan sedot tinja namun
dari hasil sedot tinja masih belum dibuang di sungai, karena IPLT tidak
berungsi
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-42 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta 2.5CakupanAksesdanSistemLayananAirLimbahDomestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : Instrumen SSK dan Hasil Olahan Pokja Kab. Kediri 2017
Peta sistem cakupan air limbah Kabupaten Kediri seperti terpetakan seperti di atas dengan penggambarann tiap kecamatan system yang digunakan, persistem akan dijelaskan di table di bawah.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-43 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik Kabupaten Kediri di tiap kecamatan
dengan sistem lebih dari satu sistem maka digambarkan secara peta di atas dengan
keterangan cakupan akses dan sistem air limbah domestik yaitu :
➢ A : Praktek BABS
➢ B : Akss dasar/tidak layak
➢ C : SPALD Setempat
➢ D : SPALD Terpusat
Dari peta 2.5CakupanAksesdanSistemLayananAirLimbahDomestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
secara tabel disampaikan seperti di bawah ini.
Tabel 2.9. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten KediriTahun 2017
N
o
KECAMATA
N
Cakupan Aksess dan Sistem Air Limbah
Domestik
Kode A B C D
Praktek BABS
Akses Dasar/ Tidak Layak
SPALD Setempat
SPALD Terpusat
1 Mojo 6,174 4,200
9,114 -
A, B, C
2 Semen
1,828 3,659
8,639 -
A, B, C
3 Ngadiluwih
4,108 5,606
14,341 -
A, B, C
4 Kras
1,881 5,157
1,366 -
A, B, C
5 Ringinrejo
5,038 2,223
8,414 -
A, B, C
6 Kandat
7,425 3,314
7,014 -
A, B, C
7 Wates
1,172 12,580
10,978 -
A, B, C
8 Ngancar - 6,406
4,514 -
B, C
9 Plosoklaten
5,066 2,654
12,775 -
A, B, C
10 Gurah 2,647 - A, B, C
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-44 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
N
o
KECAMATA
N
Cakupan Aksess dan Sistem Air Limbah
Domestik
Kode A B C D
Praktek BABS
Akses Dasar/ Tidak Layak
SPALD Setempat
SPALD Terpusat
2,466 18,289
11 Puncu
2,994 3,023
9,101 -
A, B, C
12 Kepung
3,731 6,827
10,843 -
A, B, C
13 Kandangan
3,740 5,086
5,812 -
A, B, C
14 Pare
2,533 5,275
18,634 -
A, B, C
15 Badas
5,779 2,077
9,972 -
A, B, C
16 Kunjang
199 5,103
5,332 -
A, B, C
17 Plemahan
4,662 5,637
7,733 -
A, B, C
18 Purwoasri
3,950 1,885
13,345 -
A, B, C
19 Papar
3,075 3,045
,243 -
A, B, C
20 Pagu
1,255 1,341
8,578 -
A, B, C
21 Kayenkidul
2,743 3,301
6,737 -
A, B, C
22 Gampengrejo
466 472
10,246 -
A, B, C
23 Ngasem
1,301 3,292
13,675 -
A, B, C
24 Banyakan
4,415 1,951
11,288 -
A, B, C
25 Grogol
1,245 3,906
8,359 -
A, B, C
26 Tarokan
3,688 7,832
5,710 -
A, B, C
Jumlah
80,934 108,499
259,052 -
Sumber Data : Instrumen SSK dan Hasil Olahan Pokja Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-45 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Cakupan akses ini menjelaskan sistem yang ada di tiap kecamatan di Kabupaten Kediri. Hampir
semua kecamatan ada system A,B, dan C kecuali Kecamatan Ngancar dengan sistem B, C Karena
sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), beberapa wilayah masih tingkat desa yang
Sumber Data : Hasil Olahan Instrumen SSK Kab. Kediri 2017
Tabel di atas menjelaskan cakupan air limbah domestic yang didapat dari hasil entri di instrument SSK dengan angka BABS sebesar 31.794 KK, kondisi cubluk/
tangka septik individu tidak layak sebesar 43.794, yang menggunakan SPALD Seetempat sebesar 120.512 KK. Kondisi yang BABS yang menjadi prioritas
penyeleseian kabupaten Kediri harus tidak ada lagi BABS minimal akses dasar yaitu Cubluk/ tangka septik individu tidak layak.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-49 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.11. CakupanLayananAirLimbahDomestikSaatIni untukKlasifikasiWilayahPerdesaandiKabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : Hasil Olahan Instrumen SSK Kab. Kediri 2017
Tabel di atas menjelaskan cakupan air limbah domestic yang didapat dari hasil entri di instrument SSK dengan angka BABS sebesar 49.140 KK, kondisi cubluk/
tangka septik individu tidak layak sebesar 64.890, yang menggunakan SPALD Seetempat sebesar 138.540 KK. Kondisi yang BABS dan yang masih cubluk/
tangka septik individu tidak layak yang menjadi prioritas penyeleseian kabupaten Kediri terutama yang wilayah perkotaan harus tidak ada lagi BABS maupun
Cubluk/ tangka septik individu tidak layak.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-51 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.12. KondisiPrasaranadanSaranaPengelolaanAirLimbahDomestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
No
Jenis
Satuan
Jumlah/
Kapasita
s
Kondisi
Keterangan Berfungsi
Tdk
berfungsi
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)
SPALDTerpusat(SistemOff-site)
1 SPALD-T
Permukiman
Berbasis
Masyarakat
unit
1
Berfungsi
0
Dari Program Sanimas berlokasi di Kec. Pare
2 Berbasis
Institusi
unit
0
0
0
Belum ada SPALD T
3 SPALD-TPerkotaan unit 0 0 0 Belum ada SPALD T 4 SPALD-TKawasanTertentu unit 0 0 0 Belum ada SPALD T
PengelolaanLumpur Tinja
1
TrukTinja
unit
1
0
Tidak Berfungsi
Penyedotan tinja
dilakukan oleh
swasta
2
IPLTSekoto
m3/hari
25
0
Tidak
beerfungsi
IPLT dibangun tahun
2000 dan belum
pernah digunakan
Sumber: Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Keterangan :
IPLT:InstalasiPengolahan LumpurTinja
Seperti dijelaskan di tabel bahwa Kabupaten Kediri mengenai IPLT belum pernah
digunakan dengan kondisi sampai saat ini sudah rusak sehingga pengolahan lumpur tinja
yang dilakukan oleh pihak swasta tidak terolah secara benar dan ini juga menjadi harapan
untuk segera mempunyai IPLT yang baru.
2) Kelembagaan dan Peraturan
Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh
kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Kediri merupakan
tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang dikelola oleh Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, namun kerjasama
tetap diperlukan dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), dibawah pengawasan dari Badan Pengawas Dampak Lingkungan Hidup
Daerah (Bapedalda) Propinsi Jawa Timur.
Mekanisme kerja dalam penanganan Limbah Cair mencakup kegiatan Pengawasan,
Bimbingan Teknis dan Penegakan Hukum, sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
Guna mendukung target pencapaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kediri
untuk kewenangan dalam pengelolaan air limbah domestik melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-52 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memfasilitasi
mulai perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pembinaan dan monitoring. Selain hal tersebut diatas,
peran swasta dalam pengadaan sarana dan pengelolaannya. Selengkapnya secara berurutan dapat dilihat
pada tabel di bawah. sebagai berikut :
Tabel 2.13 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan
PengelolaanAir Limbah Domestik.
FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Swasta Masyarakat
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Kediri
√
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target
√
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target
√
PENGADAAN SARANA
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik √ √ √
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) √ √ √
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) √ √
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)
√
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL √
PENGELOLAAN
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja √
Mengelola IPLT dan atau IPAL √
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja √
Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik
√
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB
√
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)
√ √
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic
√
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik
√
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Kediri
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik
√
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-53 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Swasta Masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
√
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Tabel 2.14. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Kediri.
Peraturan
Ketersediaan Pelaksanaan
Ket Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksana
kan
Belum Efektif
Dilaksanakan
Tidak Efektif
Dilaksanakan
AIR LIMBAH DOMESTIK
Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kediri
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik
√
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah
√
Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha
√
Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha
√
Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic
√
Retribusi penyedotan air limbah domestik √
Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran
√
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-54 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
3) Peran serta Swasta dan Masyarakat
Secara umum penanganan limbah cair di Kabupaten Kediri relatif baik. Masyarakat tidak
mempermasalahkan mengenai perbedaan gender, hanya saja untuk laki-laki dan perempuan menempati
porsi masing-masing yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penilaian kegiatan untuk
pemberdayaan masyarakat, pelibatan jender, dan pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR)/kemiskinan. Di bawah ini adalah kriteria yang umum digunakan:
a. Pemberdayaan masyarakat: (i) Pengaruh proyek terhadap pemberdayaan, (ii) Subjek dan
tujuan pemberdayaan, (iii) Tahapan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan atau
O&P, (iv) Kemauan/kemampuan kontribusi dari masyarakat, dan (v) Keberlanjutan
program/layanan.
b. Pelibatan jender: (i) Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan (termasuk dari golongan
miskin) dalam pemberdayaan, (ii) Keseimbangan memberikan atau menyampaikan pendapat..
c. Pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/kemiskinan: (i) Akses, pengaruh, manfaat
yang diperoleh rumah tangga miskin, (ii) Perbandingan kemampuan membayar dan
pendapatan, (iii) Keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pekerjaan, (iv)
Kontrol/pengawasan, pembagian tugas/pekerjaan dan pembayaran upah kerja bagi MBR.
Prosentase berdasarkan data PNPM Penanganan limbah cair di masing-masing rumah
melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki lebih banyak pada penangan saluran air di
luar rumah dan septic tank sedangkan perempuan lebih banyak pada sumber dari limbah cair
(grey water) terutama untuk air limbah yang berasal dari cucian, mandi dan memasak.Peran yang
tidak kalah pentingnya bagi kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan adalah kedua-
duanyaharus dilibatkan dalam penentuan beberapa hal yang terkait dalam pengolahan limbah cair
baik itu black water maupun grey water utamanya untuk urusan pendanaan, penentuan teknologi,
lokasi dan lain-lain.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-55 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel2.15..DaftarProgram/KegiatanAirLimbahDomestikBerbasisMasyarakat Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang ikut
memperberat masalah persampahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di
wilayah perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah
merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran limbah sampah di
samping keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, sehingga seringkali
masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.
Menyadari bahwa masalah sampah rumah tangga tidak bisa diselesaikan
hanya oleh Pemerintah maka saatnya masyarakat berperan aktif untuk
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-63 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
menanganinya melalui pemilahan sampah dan komposting. Masyarakat diharapkan
dapat membiasakan diri untuk mengikuti program 3R (Reduce-Reuse-Recycle).
Limbah domestik atau sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis
sampah yang ikut memperberat masalah persampahan yang dihadapi oleh
pemerintah, khususnya di wilayah perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat
untuk pengelolaan sampah merupakan salah satu kendala dalam pengendalian
pencemaran limbah sampah di samping keterbatasan sarana dan prasarana
persampahan, sehingga seringkali masyarakat membuang sampah sembarangan
dan membakar sampah.
Menyadari bahwa masalah sampah rumah tangga tidak bisa diselesaikan hanya oleh
Pemerintah maka saatnya masyarakat berperan aktif untuk menanganinya melalui
pemilahan sampah dan komposting. Masyarakat diharapkan dapat membiasakan diri
untuk mengikuti program 3R (Reduce-Reuse-Recycle).
Hasil survei EHRA mengenai pengelolaan sampah rumah tangga pada aspek cara
pengelolaan sampah rumah tangga pada skala kabupaten dapat dilihat pada diagram pie di
bawah ini :
Grafik 2.5.Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Skala Kabupaten Kediri
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-64 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Dari grafik 2.5. diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang
dilakukan oleh masyarakat sebagian besar adalah dibakar (72,9%), dibuang kedalam lubang
tetapi tidak ditutup dengan tanah (8,4%) dan dibuang di lahan kosong/ kebun/ hutan dan
dibiarkan membusuk (6,3%). Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa sebagian masyarakat
belum menjadi penerima layanan sampah dan belum melakukan pemanfaatan sampah (3R)
sehingga sampah dapat mencemari tanah, air dan udara (gas hasil pembakaran sampah).
Praktik Pemilahan sampah oleh Rumah Tangga pada skala kabupaten dapat dilihat pada
diagram batang di bawah ini :
Grafik 2.6. Praktek pemilahan sampah oleh Rumah Tangga di Kabupaten Kediri.
Dari grafik 2.6. di atas terlihat bahwa mayoritas responden memilah sampah (60,9%)
tidak memilah sampah (39,1%) . Pada kluster 0 yang memilah sampah (86,4%), pada
kluster 1 yang memlah sampah (34,8%), pada kluster 2 yang memilah sampah (63,7
%), kluster 3 yang memilah sampah (51,6%) dan Kluster 4 yang memilah sampah
(100%).
1) Siistem dan Infrastruktur
Secara umum, pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Kediri yang
dilakukan meliputi pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA, dan pemrosesan akhir sampah di TPA.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-65 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Pengumpulan Sampah
Kegiatan pengumpulan sampah yang ada di Kabupaten Kediri dilakukan oleh
kebersihan dengan menggunakan gerobak sampah dengan kapasitas 1 m4.
Pengumpulan sampah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara langsung dan
tidak langsung.
Pengumpulan secara langsung dilakukan dengan memindahkan sampah dari
tong-tong sampah langsung ke atas truk pengangkut yang akan mengangkutnya
ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto. Sedangkan pengumpulan secara
tidak langsung dilakukan dengan mengumpulkan sampah terlebih dahulu ke
TPS.
Untuk daerah pertokoan dan permukiman formal yang mendapatkan pelayanan
persampahan biasanya dilaksanakan dengan sistem pengumpulan
langsung,yaitu truk sampah bersama petugas kebersihan mendatangi lokasi
(sumber sampah) dan langsung memindahkan sampah yang ada ke atas truk
pengangkut yang langsung membawanya ke tempat pembuangan akhir. Hal ini
dikarenakan belum tersedianya lokasi untuk penempatan kontainer selain itu
sistem seperti ini dirasa lebih baik Karena jumlah rumah yang ada dalam
perumahan formal biasanya relatif kecil.
Kegiatan pengumpulan sampah ke TPS ini pengelolaannya tidak sepenuhnya
dikerjakan oleh tenaga dari Dinas Lingkuga Hidup (DLH)) karena terbatasnya
jumlah tenaga kebersihan yang ada.
Pengumpulan sampah dari pemukiman formal, daerah pertokoan, penyapuan
jalan, hotel, perkantoran dan pasar dilaksanakan oleh petugas kebersihan dari
Dinas Lingkungan Hidup(DLH). Sementara itu kawasan permukiman non formal
biasanya memiliki tenaga sendiri yang bertugas mengumpulkan sampah dan
membuangnya ke TPS terdekat yang dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi
dengan Dinas Ligkuga Hidup.
Untuk timbunan sampah yang ada di tepi jalan-jalan protokol dan jalan kolektor
pengumpulannya dilakukan oleh petugas yang mengumpulkan sampah dari
sumbernya (perumahan penduduk, pertokoan, dll) dan melakukan penyapuan
jalan protokol dan jalan. Saat ini mulai diterapkan pemilahan pada sampah hasil
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-66 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
penyapuan jalan, dengan cara memisahkan sampah organik ke dalam karung-
karung yang telah disediakan pada tiap gerobak sampah dan selanjutnya
dititipkan kepadan truk sampah untuk dibawa ke unit pengomposan di TPA
Sekoto.
Sejumlah 130 tenaga kebersihan yang ada di seksi Pelayanan Kebersihan
bekerja secara rutin setiap hari dengan jam kerja mulai jam 05.30 hingga jam
10.00. Khusus untuk kegiatan penyapuan jalan ada penambahan shift sore yaitu
dari jam 15.00 – 20.00 WIB.
Pengangkutan Sampah
Untuk memindahkan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis kendaraan pengangkut yaitu Dump Truck
dan Arm Roll Truck. Dalam rangka pengangkutan sampah ini Dinas
LigkunganHidup (DLH) menyediakan kendaraan pengagkut sapah ke TPA
sejumlah 16 unit yang terdiri dari 11 unit arm roll truck dan 5dump truck. Dari 11
unit truk ar roll yang ada, hanya 5 unit yang dioperasikan, 6 unit arm roll truck
dalam kondisi rusak dan 5 unit dump truk yang dioperasionalkan.
Sistem pengangkutan sampah yang diterapkan untuk kendaraan Dump Truk
adalah sistem container tetap (Stationary Container System). Truk sampah
mengawali kegiatannya dari pool langsung menuju ke lokasi ke TPS / Transfer
Depo, setelah sampah dipindahkan (ke dalam bak truk) kemudian truk tersebut
membawanya ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dari TPA Dump
Truck kembali lagi ke TPS / Transfer Depo untuk ritasi berikutnya atau kembali
ke pool di TPAS Sekoto. Kendaraan dump tuck yang beroperasi di Kabupaten
Kediri masing-masing bertanggung jawab mengangkut timbulan sampah pada
satu lokasi TPS / transfer depo atau mengambil langsung dari sumbernya
pertokoan/permukiman.
Sistem pengangkutan yang diterapkan untuk kendaraan jenis Arm roll yaitu
Sistem Kontainer Angkat (Haul Container System).
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-67 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Pada sistem ini kendaraan tanpa kontainer keluar dari pool menuju lokasi
kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA. Kontainer yang kosong
kemudian dikembalikan ke lokasi semula dan kemudian kendaraan menuju
kontainer isi berikutnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Setelah ritasi
terakhir, kendaraan kembali menuju poll (TPA).
Diagram sistem sanitasi memberikan visualisasi mengenai sistem
persampahan di Kabupaten Kediri, yang memuat informasi infrastruktur
pengelolaan persampahan, seperti disammpaikan di bawah ini.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-68 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Diagram 2.3.SistemSanitasiPengelolaanPersampahan Kab. Kediri Tahun 2017
Sumber
Timbulan
Pegumpulan Pewadahan/
Pegolahan
Komunal
Pengangkutan Pengolaha
Antara
Pemrosesan
Akhir/
Lingkungan
Sampah
dibiarkan
Sungai
Ditimbun
tanpa di
tutup
Ditimbun
dan ditutup
Sampah di
bakar
A
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-69 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sumber
Timbulan
Pegumpulan Pewadahan/
Pegolahan
Komunal
Pengangkutan Pengolaha
Antara
Pemrosesan
Akhir/
Lingkungan
Rumah
Pengomposan
Ditimbun
dan ditutup
Rumah
Rumah
Rumah
Rumah
Rumah
TPS
Gerobak
Sepeda
Motor
Pick up
sampah
Kontainer
Arm Roll
Truck
Arm Roll
Truck
Dump Truck
Dump Truck
Dump Truck
TPA Sekoto
TPA Sekoto
TPA Sekoto
TPA Sekoto
TPA Sekoto
B
CB
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-70 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sumber
Timbulan
Pegumpulan Pewadahan/
Pegolahan
Komunal
Pengangkutan Pengolaha
Antara
Pemrosesan
Akhir/
Lingkungan
Fasum
Fasum
Fasum
Fasum
Fasum
Fasum
Fasum
Rumah
TPS
TPS
Gerobak
Sepeda
Motor
TPS 3R
TPA Sekoto
C
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-71 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sumber Data:: Instrumen SSK, EHRA dan Hasil Olahan Pokja Kab. Kediri 2017
Keterangan:
A:SampahTidakTerproses
B:SampahDikelolaMandiriolehMasyarakat
C:SampahTerangkutkeTPA
Sarana kebersihan yang digunakan oleh Dinas Ligkugan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri
dalam operasionalnya terdiri atas sarana pengumpulan, pengangkutan dan pemindahan
sampah yang terdiri atas kendaraan operasional kebersihan dan alat berat , antara lain:
Dump Truck merupakan kendaraan pengangkut sampah dengan bak terbuka yang memiliki
lengan hidrolis yang tersambung dengan bak truk. Kendaraaan ini memiliki kapasitas 6m4.
Bidang Kebersihan Kabupaten Kediri hingga saat ini memiliki 5 unit kendaraan .
Armroll Truck, kendaraan ini berfungsi untuk memindahkan dan mengosongkan kontainer
sampah. Dalam rutinitas pengelolaan kebersihan Kabupaten Kediri, 11 unit, 6 uit dalam kodisi
rusak, kendaraan ini digunakan untuk mengangkut 25 unit kontainer dengan ritasi bervariasi
antara 1 hingga 3 rit per hari dan 1 unit sebagai armada cadangan.
Kendaraan Roda Tiga
Bidang Kebersihan Dinas Ligkungan Hidup (DLH) hingga saat ini baru memiliki 4 unit
kendaraan roda yang berupa 2 unit hand tractor dan 2 unit sepeda motor gerobak yang rata-
rata berkapasitas 1.5 m3 . Fungsi utama dari kendaraan jenis ini adalah untuk melakukan
operasional pengumpulan sampah dari hasil penyapuan jalan-jalan protokol, pertokoan dan
fasilitas umum lainnya.
Kontainer
Merupakan sarana pengumpulan sementara yang mudah ditempatkan pada tempat-tempat di
mana tingkat produksi sampahnya tergolong tinggi seperti pasar dan permukiman padat
penduduk. Proses pemindahan dan pengosongan kontainer yang berkapasitas 6 m3 ini
menggunakan kendaraan jenis Armroll Truck. Hingga saat ini, DLH memiliki 31 unit kontainer
dimana 6 unit diantaranya dalam keadaan rusak.
Gerobak
Digunakan untuk mengumpulkan sampah dari bak-bak sampah yang terdapat di rumah-
rumah penduduk dari TPS terdekat pada kawasan tersebut dan juga untuk mengumpulkan
sampah dari hasil penyapuan jalan yang terkumpul di pinggir-pinggir jalan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-72 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Alat Berat
Sebagai pendukung operasional pemrosesan akhir sampah, terdapat 2 ( dua ) unit alat berat
yang stand by di TPA yaitu Wheel Loader dan Excavator. Alat berat yang beroperasi di TPA
bekerja setiap hari untuk menumpuk dan meratakan sampah dari pembuangan yang
dilakukan truk pengangkut sampah di TPA. Selain itu alat berat ini juga bertugas menimbun
sampah yang ada di TPA dengan tanah urug. Saat ini kondisi kedua alat berat ini sudah
sering rusak mengingat umur pakainya sudah melampaui umur operasionalnya
TPS yang dimiliki Dinas Ligkugan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri sebagian besar
berupa kontainer sampah. Pada tahun 2017 terdapat 41 buah kontainer sedang yang berada
di lapangan sebanyak 25 unit yang ditempatkan di lokasi tersebut dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.17. Lokasi Penempatan TPS di Kabupaten Kediri Tahun 2017
No Nama TPS / Kecamatan Lokasi / Desa Keterangan
1. Kantor Pemda Jl. Sukarno Hatta Kontainer + Landasan
2. Kantor Pendopo Kabupaten Kediri
Jl. PB. Sudirman Kediri Kontainer + Landasan
3. Kecamatan Wates Desa Tawang Kontainer + Landasan
4. Kecamatan Ngadiluwih Desa Purwokerto Kontainer + Landasan
5. Kecamatan Kras Desa Banjaranyar Kontainer + Landasan
6. Kecamatan Plemahan Desa Bogo Kontainer + Landasan
7. Kecamatan Plemahan Desa Mojoayu (PT KNA) Kontainer + Landasan
8. Kecamatan Papar Desa Papar Kontainer + Landasan
9. Perum Putih Permai Desa Jongbiru Kontainer + Landasan
10. Pasar Gudang Garam Desa Karangrejo Kontainer + Landasan
11. Kecamatan Ngasem Desa Doko Kontainer + Landasan
12. Simpang Lima Gumul (SLG)
Desa Tugurejo Kontainer + Landasan
13. Kompleks Bhagawanta Bhari
Jl. Pamenang Kontainer + Landasan
14. Kecamatan Gurah Desa Wonosari Kontainer + Landasan
15. Kecamatan Pare Kantor DPU PR Pare Kontainer + Landasan
16. Kecamatan Pare RSUD Kontainer + Landasan
17. Kecamatan Pare RS. HVA Kontainer + Landasan
18. Kecamatan Pare Desa Gedangsewu Kontainer + Landasan
19. Kecamatan Pare Jl. Letjen Sutoyo Kontainer + Landasan
20. Kecamatan Pare Plongko Kontainer + Landasan
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-73 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
21. Kecamatan Pare Kantor Polres Pare Kontainer + Landasan
22. Kecamatan Pare AKPER Pare Kontainer + Landasan
23. Kecamatan Pare Desa Pulosari Kontainer + Landasan
24. Kecamatan Pare Jl. Puncakjaya Bak Sampah
25. Kecamatan Pare Desa Bendo Kontainer + Landasan
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-74 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peta 2.6.CakupanAkses DanSistemLayananPersampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : RTRW dan Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
CakupanAkses DanSistemLayananPersampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017 di tiap kecamatan ditampilkan kedalam peta seperti di atas, yang akan dijelaskan di dalam table di bawah ini.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-75 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Dari peta 2.6.CakupanAkses DanSistemLayananPersampahan Kabupaten Kediri tiap
kecamatan mempunyai sistem lebih dari satu, maka dapat kode A, B, C dijelaskan
seperti di bawah ini,
➢ A : Sampah Tidak Terproses
➢ B : Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat
➢ C : Sampah Teranngkut ke TPA
Cakupan akses dann sistem layananan persampahan disampaikan dengan tabe seperti di bawah
ini.
Tabel 2.18. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan
Kabupaten Kediri Tahun 2017
No Kecamatan
Cakupan AKses dan Sitem Layanan
Perssampahan
Kode
A B C
Sampah Tidak
Terproses
Sammpah di
Kelola Mandiri
Oleh
Masyarakat
Sampah
Terangkut ke
TPA
1 Mojo 340.99 0 2.00 A,C
2 Semen 242.62 0 6.00 A,C
3 Ngadiluwih 382.45 21 20.00 A,B,C
4 Kras 285.23 9 12.04 A,B,C
5 Ringinrejo 275.88 0 0.00 A
6 Kandat 312.45 0 0.00 A
7 Wates 399.25 18 18.00 A,B,C
8 Ngancar 192.19 0 0.00 A
9 Plosoklaten 360.71 0 0.00 A
10 Gurah 375.88 18 18.00 A
11 Puncu 266.00 0 0.04 A,C
12 Kepung 376.66 0 0.00 A
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-76 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No Kecamatan
Cakupan AKses dan Sitem Layanan
Perssampahan
Kode
A B C
Sampah Tidak
Terproses
Sammpah di
Kelola Mandiri
Oleh
Masyarakat
Sampah
Terangkut ke
TPA
13 Kandangan 257.63 0 0.00 A
14 Pare 254.45 63 148.00 A,
15 Badas 313.21 1 0.00 A,B
16 Kunjang 178.16 0 9.00 A,C
17 Plemahan 306.11 2 9.00 A,B,C
18 Purwoasri 337.57 0 0.00 A
19 Papar 236.14 2 32.00 A,B,C
20 Pagu 187.66 0 9.00 A,C
21 Kayenkidul 224.95 0 0.00 A
22 Gampengrejo
185.59 2 9.00 A,B,C
23 Ngasem 229.27 20 72.00 A,B,C
24 Banyakan 310.71 0 0.00 A
25 Grogol 235.53 2 0.00 A,B
26 Tarokan 303.25 0 0.00 A
Jumlah 7370.5 159 364.1 Sumber Data : Instrumen SSK dan Hasil Olahan Pokja Kab. Kediri 2017
Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan menggambarkan kondisi
Penanganan sampah pedesaan di Kabupaten Kediri sampai saat ini masih ditangani oleh Bank
Sampah di 2 lokasi yaitu di Kecamatan Puncu, Kecamatan Kras dengan total penanganan sebesar
0,08 m3/hari. Harapannya juga ada pengelolaan dengan system TPS 3R
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-79 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.21. KondisiPrasaranadanSaranaPersampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
No
JenisPrasarana/
Sarana
Satuan
Jumlah
Kapasitas/ unit
Ritasi
/hari
Kondisi
Keterangan*
Baik Rusak
ringan
Rusak
Berat
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)
1 Pewadahan
A. Individual
- Bakbiasa unit 109.033 - B. Komunal
- Kontainer unit 41 6 -- 33 - 8
- TransferDepo unit
2 Pengumpulan
- Gerobaksampah unit
- Motorsampah unit
- Pickupsampah unit
3. Pengangkutan
- DumpTruck unit 7 6 6 - 1
- ArmRollTruck unit 11 6 30 6 - 5 - CompactorTruck unit - - - - - -
4 PengolahanSampah
- TPS3R unit 2 -
- SPA unit - - - - - -
- ITF unit - - - - - -
- TPST unit 1 10 - √ - -
- BankSampah unit
- Incinerator unit - - - - - -
5 TPA/TPARegional Lahanurug
saniter
Lahanurug
terkendali
Penimbunan
terbuka
- Luastotallahan
TPA
Ha 3,5 - - - - -
- LuasselLandfill Ha -
- DayatampungTPA (m3/hari) 342 -
6 AlatBerat
- Bulldozer unit 2 - - 1 - 1
- Excavator/
backhoe
unit 2 - - 1 - 1
- Truktanah unit 1 - - -- 1 -
7 IPL - Hasilpemeriksaanlab
(BODdanCOD):
- EfluendiInlet
- EfluendiOutlet
mg/l
- Hasilpemeriksaan
Labtulisdibawah ini
:
……………………………
…..
……………………………
….. Sumber Data : Dina Ligkungan Hidup Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-80 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Kondisi sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Kediri sampai saat ini masih perlu
perbanyakan sarana dan prasarana karena dengan luas wilayah juga masih minimnya sarana
prasarana. Hasil perhitungan timbulan, sampah yang belum tertangani masih cukup besar yang harus
segera ada penanganan.
2) Kelembagaan dan Peraturan
Guna mendukung target pencapaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kediri,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memfasilitasi mulai perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan,
pembinaan dan monitoring untuk kewenangan dalam pengelolaan persampahan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sedangkan swasta berperan
dalam pengadaan sarana dan pengelolaannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.19. dan tabel
3.20. sebagai berikut :
Tabel 2.22. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan
Pengelolaan PersampahanKabupaten Kediri Tahun 2017
FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Swasta Masyarakat
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan sampah skala Kabupaten Kediri √
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target √
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target
√
PENGADAAN SARANA
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah √ √ √
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) √ √ √
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) √
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
√
Membangun sarana TPA √
Menyediakan sarana composting √ √
PENGELOLAAN
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS √ √
Mengelola sampah di TPS √ √
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA √ √
Mengelola TPA √
Melakukan pemilahan sampah* √ √ √
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-81 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Swasta Masyarakat
Melakukan penarikan retribusi sampah √
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah √
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)
√
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah
√
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah √
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten Kediri
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
√
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Tabel 2.23. Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
Peraturan
Ketersediaan Pelaksanaan
Ket Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksana
kan
Belum Efektif
Dilaksanakan
Tidak Efektif
Dilaksanakan
PERSAMPAHAN
Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di KabupatenKediri
Ada, sesuai dengan kesepakatan dalam MDG’s, target pengelolaan sampah di wilayah perkotaan mencapai 50% pada 2015
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah
Belum ada
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah
Belum ada
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS
Belum ada
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-82 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Peraturan
Ketersediaan Pelaksanaan
Ket Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksana
kan
Belum Efektif
Dilaksanakan
Tidak Efektif
Dilaksanakan
Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas social/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS
Belum ada
Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
Ada,
di dalam SOP Pegelolaan Kebersihan /Persampahan
√
Kerjasama pemerintah Kabupaten Kediri dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah
Belum ada
Retribusi sampah atau kebersihan
Ada,
diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan
√
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat
Sampah merupakan masalah universal sehingga dalam pengelolaannya akan
menyentuh semua pihak tanpa memandang status gender. Dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Kediri, baik pria maupun wanita terlibat dalam hampir semua proses
pengelolaan sampah, baik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Kediri maupun dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat maupun swasta.
Pada kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA umumnya hanya
dilakukan oleh kaum pria dengan pertimbangan resiko dan efektivitas. Akan tetapi pada
proses pemilahan sampah keterlibatan kaum perempuan ternyata memegang peranan
yang penting, terutama pada aspek pengumpulan sampah dari rumah. Hal ini berkaitan
kegiatan domestik yang menghasilkan sebagian besar timbulan sampah merupakan
domain kaum wanita.
Pengelolaan persampahan di tingkat Kelurahan/Kecamatan dan tingkat
Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-83 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.24. Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan
Kabupaten Kediri Tahun 2017
Jenis Kegiatan
Dikelola oleh Masyarakat Dikelola oleh Sektor Formal
di Kelurahan/Ke
camatan
Dikelola Pihak Swasta
Ket RT RW
L P L P L P L P
Pengumpulan sampah dari rumah
Pemilahan sampah di TPS √ √ - - - - √ √
Pengangkutan Sampah ke TPS √ √ - - - - - -
Pengangkutan sampah ke TPA - - - - - - - -
Pemilahan sampah di TPA √ √ - - - - √ √
Para Penyapu Jalan - - - - - - - -
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan Kabupaten Kediri Tahun
2017 ditampilkan kedaam tabel yang menggambarkan pengelolaan peersampahan mulai
dari rumah warga.
Tabel 2.25. Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kabupaten Kediri Tahun 2017
Jenis Kegiatan
Dikelola oleh Kabupaten Kediri
Dikelola oleh Masyarakat
Dikelola oleh Sektor Formal
di Kelurahan/Keca
matan
Dikelola Pihak Swasta
L P L P L P L P
Pengumpulan sampah dari rumah
√ √ √ √ - - √ √
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-84 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Pemilahan sampah di TPS √ √ √ √ - - √ √
Pengangkutan Sampah ke TPS √ √ √ √ - - √ √
Pengangkutan sampah ke TPA √ - - - - - - -
Pemilahan sampah di TPA √ √ √ √ - - √ √
Para Penyapu Jalan √ √ - - - - - -
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Dalam rangka menggali peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah,
maka Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Kecamatan
Pare membentuk Kelompok Kerja Masyarakat Pengelola sampah yang beranggotakan
berbagai unsur dalam masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini program layanan berbasis
masyarakat ini masih belum optimal.
Tabel 2.26. Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat
Kabupaten Kediri Tahun 2017
No. Komponen Nama Program
/ Proyek / Layanan
Pelaksana/PJ
Tahun Mulai
Kondisi Sarana Saat ini Aspek PMJK
Fungsi Tidak
Fungsi Rusak PM JDR MBR
Persampahan
1. Pengomposan skala masyarakat
Kelompok Kerja Masyarakat Pengelola Sampah (Pokjamas Persampahan)
Kecamatan Pare
2016 √ √ √
2.
Edukasi pengelolaan sampah oleh masyarakat
Bimbingan teknis pengelolaan sampah oleh masyarakat Desa Tulungrejo Kecamatan Pare
DLH
Kab. Kediri
2016 Belum berfun
gsi √ √
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Mengenai pengelolaan persampahan di Kabupaten Kediri tidak hanya membahas fisik tetapi juga ada
kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan sampah oleh masyarakat, peengomposan di tingkat
masyarakat.
2.3.3 Drainase Perkotaan
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-85 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Pengelolaan sistem saluran drainase yang kurang memenuhi syarat merupakan salah
satu penyebab utama terjadinya banjir, selain karena faktor manusia dan alam. Banyak sistem
desain drainase permukaan yang dibangun tersebut tidak terawat dengan baik, tidak dirawat
secara berkala yang membuat saluran drainase tersebut tidak berfungsi secara optimal.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana pembangunan Kabupaten
Kediri, kondisi sistem drainase yang belum optimal, terjadinya perubahan land use (dari
kawasan pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman), serta kondisi
topografi yang relative rendah dan datar.
Masalah banjir timbul ketika lahan dataran banjir telah berkembang menjadi kawasan
budidaya seperti untuk pemukiman, perkotaan, perdagangan, industri, pertanian dan
sebagainya.Banjir bisa terjadi kapan saja dengan kuantitas yang merupakan fungsi dari
intensitas hujan dan karakteristik Daerah Pengaliran Sungai.
Mengatasi masalah banjir, tidak cukup hanya dengan upaya yang bersifat struktur tapi juga
perlu ditunjang dengan upaya yang bersifat non-struktur, sehingga membentuk upaya terpadu dan
menyeluruh.
Pekerjaan struktur adalah usaha pencegahan banjir dengan suatu sistem pengaman banjir yang terdiri
dari tanggul, normalisasi alur sungai termasuk saluran banjir (floodway) dan dengan suatu sistem pengendalian
banjir yang terdiri dari retarding basin, waduk pengendalian banjir dan lain-lain. Sebaliknya pekerjaan Non-
Struktur adalah usaha pencegahan banjir dengan pengaturan-pengaturan tata ruang kota, tata ruang wilayah.
Pekerjaan non-struktur diharapkan dapat mengurangi kerusakan pada tingkat yang
paling minimum dengan mengarahkan genangan-genangan pada daerah-daerah yang tidak
penting, dengan usaha pemberitahuan dini dan mencegah terjadinya tanah longsor.
Grafik 2.7. Kejadian Banjir/ Genangan Skala Kabupaten Kediri.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-86 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sedangkan untuk kejadian banjir/genangan pada masing – masing kluster dapat dilihat pada
diagram batang di bawah ini :
Grafik 2.8. Kejadian Banjir/ Genangan Per Kluster.
Dari grafik 2.8. diatas terlihat bahwa kejadian banjir/genangan di rumah atau lingkungan pada kluster 0
yang terbanyak adalah tidak pernah banjir (98,3%). Pada kluster 1 yang terbanyak adalah tidak pernah banjir
(96,2%) dan beberapa kali dalam setahun (2,8%). Pada kluster 2 yang terbanyak adalah tidak pernah banjir
(95,6%) dan beberapa kali dalam setahun (2,1%). Sedangkan pada kluster 3 yang tebanyak adalah tidak pernah
banjir (96,3%) dan beberapa kali dalam setahun (2%). Untuk klaster 4 yang terbanyak tidak pernah banjir
(95,7%) dan sekali dalam setahun (2,1%)
Presentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin di Kabupaten Kediri dapat dilihat pada
diagram batang di bawah ini :
Grafik 2.9.Presentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin di Kabupaten Kediri.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-87 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Dari grafik 2.9. di atas terlihat bahwa presentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin di
Kabupaten Kediri pada klaster 0 yang tidak mengalami banjir rutin (100%). Pada klaster 1 yang tidak
mengalami banjir rutin (53,7%). Pada klaster 2 yang tidak mengalami banjir rutin (51,9%). Pada klaster
3 yang tidak mengalami banjir rutin (42,9%). Pada klaster 4 yang tidak mengalami banjir rutin (58,3%) .
Untuk total wilayah Kabupaten Kediri yang tidak mengalami banjir rutin sebesar (51,3%).
Sedangkan lama genangan air jika terjadi banjir di wilayah kabupaten dapat dilihat pada diagram
batang di bawah ini :
Grafik 2.10 Lama air menggenang jika terjadi banjir di Kabuapten Kediri.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-88 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Dari grafik 2.10. di atas dapat dilihat bahwa pada kluster 0 lama air menggenang jika terjadi banjir lebih
dari 1 hari (0%). Pada kluster 1 lama air menggenang jika terjadi banjir lebih dari 1 hari (0%). Pada Kluster 2
lama air menggenang jika terjadi banjir lebih dari 1 hari (26,9%). Pada kluster 3 lama air menggenang jika terjadi
banjir lebih dari 1 hari (30%). Pada kluster 4 lama air menggenang jika terjadi banjir lebih dari 1 hari (0%). Untuk
total Kabupaten Kediri lama air menggenang lebih dari 1 hari (25%).
Dari hasil survei EHRA didapatkan data tentang Lokasi genangan di sekitar rumah dapat dilihat pada
diagram batang di bawah ini :
Grafik 2.11.Lokasi Genangan di sekitar Rumah di Kabuapten Kediri.
Dari grafik 2.11. di atas dapat dilihat bahwa lokasi genangan air terbesar pada halaman rumah (65%),
di dekat kamar mandi (26%) dan di dekat dapur (21%).
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-89 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
1) Lokasigenangan
Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (sesuai definisi SPM) pada area
terbangun seperti tabel dibawah ini:
Tabel 2.27. Lokasi Genangan Kabupaten Kediri Tahun 2017
No
Lokasi
Genangan
WilayahGenangan Infrastruktur* Luas Ketinggian Lama Frekuensi
Penyebab*** Jenis Ket.**
(Ha)
(m) (jam/
hari) (kali/tahu
n)
1 Desa Jantok Kec.
Purwoasri 30 0,75 24 4 Curah hujan
tinggi
2 Desa Jantok Kec.
Purwoasri 25 0,60 24 4 Curah hujan
tinggi
3 Desa Jantok Kec.
Purwoasri 25 0,55 24 4 Curah hujan
tinggi
4 Desa Bulurejo
Kec. Papar 5 0,40 8 3 Curah hujan
tinggi
5 Desa Pohjajar
Kec. Papar
5 0,50 3 2 Curah hujan
tinggi
6 Desa Mojokerep
Kec. Plemahan
5 0,45 4 2 Curah hujan
tinggi
7 Desa Mojoayu
Kec. Plemahan
5 0,50 4 3 Curah hujan
tinggi
8 Desa Tarokan
Kec. Tarokan
3 0,40 5 3 Curah hujan
tinggi
9 Desa Bleber Kec.
Kras
1 0,40 5 2 Curah hujan
tinggi
10 Desa Rejomulyo
Kec. Kras
1 0,40 5 2 Curah hujan
tinggi
11 Desa Karangtalun
Kec. Kras
1 0,40 5 3 Curah hujan
tinggi
12 Desa Mojosari
Kec. Kras
1 0,40 4 3 Curah hujan
tinggi
13 Desa Tales Kec.
Kras
1 0,40 7 3 Curah hujan
tinggi
14 Desa Krecek Kec.
Badas
2 0,40 7 2 Curah hujan
tinggi
15 Desa Canggu Kec.
Badas
2 0,40 5 3 Curah hujan
tinggi
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Lokasi genangan di Kabupaten Kediri dari hasil informasi yang didapat ada 15 lokasi di
berbagai wilayah desa dan keecamatan, yang terlluas di Desa Jantok Kecamatan
Purwoasri yag menjadi genangan rutinn tahuann jika musim penghujan.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BABII-90 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
2) Petalokasigenangan
Peta2 .7 . L okasiGenangandi WilayahKabupaten Kediri Tahu 2017
Sumber Data : RTRW Kab. Kediri tahun 2010 – 2030 dan hasill olahan Pokja Kab. Kediri
Peta lokasi genangan di wilayah Kabupaten Kediri disampaikann secara visual yang juga tertera di Rencana Wilayah Tata Ruang (RTRW) periode tahu 2010 sampai 2030
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Keterangan: *)
Bentukpenampangsaluran:segiempat atautrapesium
**)
B:lebardasarsaluran
***)
H:tinggisaluran
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 94 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Gambar Diagram Sistem Kab. Kediri
Gambar skema diagram saluran drainase Kabupaten Kediri seperti ditampilkan di
atas. Sungai Brantas merupakan sungai primer yag mengalir mulai dari Kabupaten
Malang sampai dengan melewati beberapa kota kabupaten seperti Malang, Blitar,
Tulungagung, Kediri sampai ke Kota Surabaya yang berakhir ke laut pantura
Surabaya.Di Kabupaten Kediri sungai Pandansari, sungai Bruni, sungai tunggorono,
sungai Turitunggorono, sungai Korokoso, sungai Konto, sungai Bangi, sungai Baduk
merupakan sungai sekunder.
4) Kelembagaan dan Peraturan
Guna mendukung target pencapaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di
Kabupaten Kediri untuk kewenangan dalam pengelolaan drainase lingkungan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dimana Pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri memfasilitasi mulai perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pembinaan dan
monitoring. Selain hal tersebut diatas, peran swasta dalam pengadaan sarana dan pengelolaannya.
Selengkapnya secara berurutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 95 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Tabel 2.29. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan
PengelolaanDrainase Lingkungan Kabupaten Kediri Tahun 2017
S
u
m
b
e
r
D
a
t
a
:
D
i
n
a
s
P
e
r
k
i
m
K
a
b
.
K
e
d
i
r
i
2
017
Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan PengelolaanDrainase lingkungan Kabupaten
Kediri Tahun 2017 seperti tabel di atas yang mejelaskan kewenagan dilakuka oleh pihak pemeritah,
FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Swasta Masyarakat
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala Kabupaten Kediri
√
Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target
√
Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target
√
PENGADAAN SARANA
Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan √ √ √
PENGELOLAAN
Membersihkan saluran drainase lingkungan √ √
Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak √ √
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB
√
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun
√
Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer
√
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan
√
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan
√
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala Kabupaten Kediri
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan
√
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 96 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
swasta dan masyarakat.
Tabel 2.30. Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Kediri Tahun 2017
Peraturan
Ketersediaan Pelaksanaan
Ket Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
Efektif
Dilaksanakan
Belum Efektif
Dilaksanakan
Tidak Efektif
Dilaksanakan
DRAINASE LINGKUNGAN
Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kediri
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyediakan drainase lingkungan
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan
√
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder
√
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan
√
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Daftar peraturan draiase lingkungan Kabupaten Kediri seperti tabel di atas yang artinya
masih belum adanya berbagai peraturan drainase yang harus menjadi perhatian
pemeritah Kabupaten Kediri untuk segera menindaklanjuti.
5) Peran Serta Swasta dan Masyarakat
Secara umum penanganan drainase diKabupaten Kediri belum optimal.
Untuk keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembersihan saluran drainase
lingkungan Kabupaten Kediri dikelola oleh masyarakat (RT & RW) melalui media
kegiatan kerja bakti lingkungan. Namun peran serta masyarakat dalam
pengelolaan/menjaga drainase lingkungan di Kabupaten Kediri masih perlu
ditingkatkan. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan
sarana drainase lingkungan, khususnya terkait kebiasaan dari masyarakat
membuang sampah pada saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 97 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
dan berdampak pada pengurangan kapasitas saluran. Selain itu, juga masih
banyaknya saluran drainase yang digunakan sebagai sarana jamban untuk
BAB, khususnya oleh kawasan aliran sungai.
Tabel 3.31. Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan/Kelurahan
Kabupaten Kediri Tahun 2017
No Desa
Jumlah Kondisi Drainase Saat Ini
Pembersihan Drainase
Pengelola oleh Bangunan Di Atas Saluran
RT RW Lanc
ar Mampet
Rutin Tidak Rutin Pemeri
ntah Kel.
Masyarakat (RT /RW) Swa
sta Ada
Tidak Ada
L P L P L P
Kec. Mojo
1. Maesan - - √ √ √ √
2. Mojo - - √ √ √ √
3. Keniten - - √ √ √ √
4. Mondo - - √ √ √ √
Kec. Kras
5. Rejomulyo - - √ √ √ √
Kec. Wates
6. Duwet - - √ √ √ √
7. Karanganyar - - √ √ √ √
8. Sumberagung - - √ √ √ √
Kec. Ngancar
9. Jagul - - √ √ √ √
Kec. Gurah
10. Ngasem - - √ √ √ √
Kec. Kandangan
11. Bukur - - √ √ √ √
Kec. Papar
12. Pehkulon - - √ √ √ √
13. Dawuhankidul - - √ √ √ √
14. Kepuh - - √ √ √ √
15. Jambangan - - √ √ √ √
Kec. Pagu
16. Tenggerkidul - - √ √ √ √
Kec. Tarokan
17. Bulusari - - √ √ √ √
18. Kaliboto - - √ √ √ √
19. Jati - - √ √ √ √
Kec Semen
20. Puhrubuh - - √ √ √ √
Kec. Kras
21. Nyawangan - - √ √ √ √
Kec. Wates
22. Plaosan - - √ √ √ √
23. Karanganyar - - √ √ √ √
Kec. Plosoklaten
24. Trisulo - - √ √ √ √
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 98 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
No Desa
Jumlah Kondisi Drainase Saat Ini
Pembersihan Drainase
Pengelola oleh Bangunan Di Atas Saluran
RT RW Lanc
ar Mampet
Rutin Tidak Rutin Pemeri
ntah Kel.
Masyarakat (RT /RW) Swa
sta Ada
Tidak Ada
L P L P L P
Kec. Gurah
25. Ngasem - - √ √ √ √
26. gabru - - √ √ √ √
27. Kerkep - - √ √ √ √
Kec. Kandangan
28. Jlumbang - - √ √ √ √
Kec. Plemahan
29. Sukoharjo - - √ √ √ √
Kec. Banyakan
30. Ngablak - - √ √ √ √
Kec. Tarokan
31. Sumberduren - - √ √ √ √
Kec. Ngasem
32. Doko - - √ √ √ √
33. Paron - - √ √ √ √
34. Sumberejo - - √ √ √ √
Kec. Badas
35. Krecek - - √ √ √ √
36. Lamong - - √ √ √ √
Sumber :PNPM-Mandiri Pedesaan Kabupaten Kediri Tahun 2016
Tabel di atas menjelaskan kondisi saluran drainase lingkungan Kabupaten
Kediri hasil dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Tabel 3.32. Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat
Kabupaten Kediri Tahun 2017
No. Komponen
Nama Program / Proyek / Layanan
Pelaksana/PJ
Tahun Mulai
Kondisi Sarana Saat ini Aspek PMJK
Fungsi Tidak
Fungsi Rusak PM JDR MBR
Drainase Lingkungan
Kec. Mojo
1. Maesan PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
2. Mojo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
3. Keniten PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
4. Mondo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Kras
5. Rejomulyo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Wates
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 99 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
6. Duwet PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
7. Karanganyar PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
8. Sumberagung PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Ngancar
9. Jagul PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Gurah
10. Ngasem PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Kandangan
11. Bukur PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Papar
12. Pehkulon PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
13. Dawuhankidul PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
14. Kepuh PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
15. Jambangan PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Pagu
16. Tenggerkidul PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Tarokan PNPM-MP Masyarakat
17. Bulusari PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
18. Kaliboto PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
19. Jati PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Semen
20. Puhrubuh PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
21. Kecamatan Kras
PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
22. Nyawangan PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Wates
23. Plaosan PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
24. Karanganyar PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Plosoklaten
25. Trisulo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Gurah
26. Ngasem PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
27. Gabru PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
28. Kerkep PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Kandangan
29. Jlumbang PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Plemahan
30. Sukoharjo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Banyakan
31. Ngablak PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Tarokan
32. Sumberduren PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Ngasem
33. Doko PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
34. Paron PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
35. Sumberejo PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Kec. Badas
36. Krecek PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
37. Lamong PNPM-MP Masyarakat 2012-2016 √ √ √ √
Sumbe Datar :Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 100 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Keterangan: PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR= Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tabel di atas menjelaskan Program/ Proyek Layanan Masyarakat mengenai
saluran drainase lingkungan Kabupaten Kediri hasil dari kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 101 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
2.4 Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi
A. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik
Peta 2.8. Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 102 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Peta area berisiko air limbah domestik tergambarkan seperti di atas, mengenai desadesa berisiko dijelaskan di tabel di bawah ini dengan tabel rekapitulasi desa berisiko air limbah domestik
Kabupaten Kediri. Desa-desa yang berwarna merah (desa sangat berisiko air limbah domestik) dan kuning (tingkat resiko tinggi) harus menjadi prioritas penanganan daripada desa yang berwarna
hijau dan biru.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 103 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Tabel2.33. Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
4 Adanya fasiitas MCK Umum, Program Sanimas, Program Kotaku 5 Terdapat Pengolahan air limbah ternak sistem biogas dari DAK. 6 Lumpur tinja tidak ditampung (SPALD-S Individu Tidak Layak) sebesar 48,37
% Belum terpisahnya saluran drainase dan saluran air limbah
7 Belum terpisahnya saluran drainase dan saluran air limbah 8 Belum terpisahnya antara operator dan regulator dalam pengelolaan air limbah
9 Belum terpenuhi kebutuhan IPAL berserta prasarananya
PeransertaMasyarakat danDuniaUsaha/Swasta, Komunikasi
1 Adanya dukungan dari dinas terkait
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 106 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
2 Adanya kelembagaan melalui SOTK 3 Terbentuknya pokja sanitasi selaku lembaga koordinasi 4 Tren belanja sanitasi sektor air limbah meningkat 5
Adanya fasiitas MCK Umum, Program Sanimas, Program Kotaku
6 Adanya kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah domestik
7 Perlunya regulasi (UU, perda, perbub, dll) air limbah domestik
8 Pencemaran ke Lingkungan akibat limbah rumah tangga masih cukup tinggi 9 Perluya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi 10 Pendanaan sektor air limbah belum menjadi prioritas dalam pembangunan
daerah 11 Perluya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 107 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
B. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan
Peta 2.9. Area Berisiko Persampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Peta area berisiko persampahan tergambarkan seperti di atas, mengenai desa desa berisiko dijelaskan di tabel di bawah ini dengan tabel rekapitulasi desa berisiko persampahan Kabupaten Kediri.
Desa-desa yang berwarna merah (desa sangat berisiko persampahan) dan kuning (tingkat resiko tinggi) harus menjadi prioritas penanganan daripada desa yang berwarna hijau dan biru.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 108 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
Tabel 2.35. Area Berisiko Persampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
1 Adanya rencana penambahan pembangunan pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST 2 Sudah adanya prasarana untuk pengelolaan sampah
3 Lebih dari 34,5 % tidak ada akses pelayanan sampah di wilayah perkotaan 4 Retribusi persampahan masih kecil
5 Lebih dari 89% belum ada pelayanan sampah sampah 6 Akses layak pelayanan sampah masih rendah yaitu 9,59 % 7 Adanya upaya oleh masyarakat untuk mereduksi sampah skala rumah tangga
dengan cara komposting di tingkat Kelurahan
8 Berkembangnya metode pengolahan sampah yang memungkinkan pengurangan sampah dengan dilaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
9 Masih sedikitnya pemilahan sampah ditingkat rumah tangga 10 Masih banyaknya pembakaran sampah ditingkat perumahan
PeransertaMasyarakat danDuniaUsaha/Swasta, Komunikasi
1 Sudah adanya regulasi persampahan (perda) Adanya dokumen RPIJM Keciptakaryaan, RPJP, RPJMD
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 112 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
2 Adanya dokumen RPIJM Keciptakaryaan, RPJP, RPJMD
3 Sudah adanya kelembagaan pengelolaan persampahan 4 Perluya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi
5 Masih membutuhkan tambahan anggaran untuk sektor persampahan 6 Adanya kelompok swadaya masyarakat yang peduli pengelolaan sampah
7 Peluang mendapatkan sumber keuangan/pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi
8 Belum adanya keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah 9 Semakin padat penduduk timbulan sampah semakin besar 10 Kesadaran masyarakat masih rendah dalam membuang sampah
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB II- 113 Pokja Sanitasi Kab. Kediri -
C. Area Berisiko dan Permmasalahan Drainase
Peta 2.10. Area Berisiko Drainase Kabupaten Kediri Tahun 2017
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Peta area berisiko drainase lingkungan tergambarkan seperti di atas, mengenai desa desa berisiko dijelaskan di tabel di bawah ini dengan tabel rekapitulasi desa berisiko drainase lingkungan
Kabupaten Kediri. Desa-desa yang berwarna merah (desa sangat berisiko drainase lingkungan) dan kuning (tingkat resiko tinggi) harus menjadi prioritas penanganan daripada desa yang berwarna
hijau dan biru.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-114 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 2.33. Area Berisiko Drainase Perkotaan Kabupaten Kediri Tahun 2017
1.AspekTeknis:Permasalahanterkait ketersediaandan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana
pengguna, pengangkutan/pengumpulan, serta ketersediaanDokumen PerencanaanTeknis
1 Belum terpisahnya saluran drainase dan saluran air limbah 2 Belum adanya database drainase lingkungan 3 Pengembangan teknologi alternatif untuk drainase lingkungan
PeransertaMasyarakat danDuniaUsaha/Swasta, Komunikasi
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-115 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
1 Adanya lembaga yang menangani sektor drainase lingkungan
2 Adanya alokasi APBD Kab. Kediri untuk sektor drainase
3 Sudah adanya koordinasi antar SKPD tentang penanganan drainase
4 Adanya dokumen RPIJM Keciptakaryaan, RPJP, RPJMD
5 Adanya Perda RTRW sebagai acuan penanganan drainase secara makro 6 Lebih dari 6% masih terjadi genangan air
7 Alokasi dana untuk sektor drainase masih kecil 8 Perluya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi 9 Peluang mendapatkan sumber keuangan/pendanaan dari masyarakat dan atau masyarakat 10 Total kepadatan bangunan masih rendah
11 Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan 12 Rawan banjir ketika musim hujan, khususnya di daerah DAS 13 Degradasi lingkungan yang menyebabkan terganggung fungsi drainase lingkungan
14 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan 15 Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan drainase
lingkungan Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-116 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
BAB 3
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 3.1 Visi dan Misi Sanitasi
Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah
organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir
periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah
program/proyek dan kegiatan. Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor sanitasi,
Kabupaten Kediri telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari
kolaborasi pemikiran dari SKPD dan berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi
Kabupaten Kediri sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kediri sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Pada kesempatan yang sama, Pokja Sanitasi
Kabupaten Kediri telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan sub sektor
sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi
misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Kediri telah memperhatikan isu-isu
strategis yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS).
Sandingan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri dengan visi
sanitasi dan misi per sub sektor sanitasi Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel 2.1.
sebagai berikut :
Tabel 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kediri Tahun 2017
Visi Kab. Misi Kabupaten Kediri Visi Sanitasi Kab. Misi Sanitasi Kab.
Terwujudya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yag Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtra, Kreatif dan Berkeadilan, yag didukug oleh Aparatur Pemeritah yang Profesional
1. Meningkatkan
kesjahteraan masyarakat
yang ditandai dengan
terpenuhinya kebutuhan
pangan, sandang dan
papan dalam lingkungan
masyarakat yang tertib
dana aman
2. Menumbuhkembangkan
layanan Pendidikan
murah (terjangkau) dan
Terwujudnya Kabupaten Kediri yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi pada tahun 2022
1. Air Limbah Domestik :
▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
▪ Meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat dengan adanya sarana prasarana air limbah domestik yang
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-117 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
berkualitas pada semua
jenis jejang dan jalur
Pendidikan
3. Mewujudkan masyarakat
yang mandiri dan
berkeadillan di bidang
keshatan
4. Membangun dan
mengembangkan jaringan
memiliki nilai strategis
dalam pembagunan
informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan
pembangunan lingkungan
hidup yang sehat, serasi
dan seimbang
aman.
▪ Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sampai pada tingkat aman.
2. Persampahan :
▪ Melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbulan, mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat serta nilai ekonomi sampah.
▪ Meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat dengan adanya sarana prasarana persampahan.
▪ Meningkatkan luas daerah pelayanan sistem pengelolaan persampahan.
▪ Meningkatkan luas lahan TPAS Sekoto maupun sistem pengelolaan persampahan TPAS Sekoto.
3. Drainase :
▪ Meningkatkan Fungsi, Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi daerah genangan air secara optimal dan berkelanjutan.
▪ Meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat dengan adanya sarana prasarana drainase lingkungan.
▪ Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan yang telah terbangun.
Sumber Data : RPJMD, RENSTRA SKPD dan Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-118 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Visi pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selaras dengan
semangat Nawa Cita yang dicanangkan pemerintah pusat yang focus pada semangat “Ayo
Kerja” dan revolusi mental. “Ayo Kerja” memiliki makna masyarakat harus bisa mandiri dengan
memanfaatkan ketrampilan dan kreeatiitas dalam bekerja, sedangkan revolusi mental adalah
proses menjadikan warga Kediri berintegritas, mau kerja keras, punya semangat gotong royong
serta didukung oleh jiwa spiritualitas dan social yang tinggi.
Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 memiliki nilai strategis dalam
pembagunan daerah, sebagai dokumen perecanaan daerah yang mmuat visi dan misi serta
program pembangunan selama 5 tahun, perncanaan harus berpedoman RPJPD Kabupaten
Kediri tahu 2005 – 2025 dan memiliki keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan baik
tingkat pusat, tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten. RPJMD sekaligus menjadi pedoman
bagi perencanaan pembangunnan tahunan dalam RKPD, dalam mengoperasionalkan pecapaia
visi, misi, tuua da sasaran dalam RPJMD maka seluruh peragkat daerah mennyusunn Renstra
berdurasi 5 tahun dengan keberhasilan pelaksanaann ditentukan oleh Rencana Kera Pemerintah
Daerah
3.2 Pentahapan Pengemmbangan Sanitasi 3.2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana
pengelolaan air limbah domestik/persampahan/drainase hingga 10 tahun
mendatang beserta pentahapannya. Pentahapan pengembangan sanitasi
Kabupaten Kediri digambarkan dalam bentuk persentase target per tahapan
jangka waktu pengembangan. Dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kab.
Kediri tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan jangka pendek
Tahapan jangka pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (tahun 2019).
2. Tahapan jangka menengah
Tahapan jangka menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan
dokumen (tahun 2022). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan
kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
Kediri dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.
3. Tahapan jangka panjang
Tahapan jangka panjang dihitung 10 tahun dari tahun penyusunan dan
mengacu pada kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten Kediri dan visi misi sanitasi Kabupaten Kediri Hasil analisa tahapan pengembangan sanitasi kemudian dimasukkan kedalam
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-119 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
tabel tahapan pengembangan untuk tiap sektor sanitasi. Dalam penentuan
target tahapan pengembangan sanitasi tersebut dapat mengacu pada RPJMN
2015-2019. Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan
peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik,
persampahan, dan drainase perkotaan) menjadi 100% pada tingkat
kebutuhan dasar pada tahun 2019. Target 100% akses sanitasi dijabarkan
menjadi 85% akses layak dan 15% akses dasar.
Pada sektor air limbah, target 85% akses layak terbagi menjadi 85% target
pengelolaan air limbah domestik sistem setempatdengan sasaranadalah
penduduk di kawasan perkotaan serta perdesaan; dan target 15% lainnya
merupakan target pengelolaan air limbah domestik sistem terpusatdengan
sasaran adalah penduduk di kawasan perkotaan. Sedangkan target 15%
akses dasar hanya diperuntukkan bagi penduduk yang berada di kawasan
perdesaan.
Gambar. Skema Persentase Target Akses Universal Air Limbah Domestik
Target ini selanjutnya diturunkan ke tingkat Provinsi berdasarkan kondisi
eksisting dan kapasitas Provinsi. Target tingkat akses universal dijabarkan
kembali menjadi target Provinsi seperti yang dijabarkanpada Tabel Pembagian
Target Akses Universal Air Limbah di bawah. Target akses air limbah tingkat
Provinsi selanjutnya dijabarkan ke tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
Tabel 3.2 Pembagian Target Akses Universal Air Limbah
No
Provinsi
Baseline 2014
(Proyeksi dari 2010-2013)
Target 2019 (adjusted final)
Akses
Layak Akses
Dasar Tidak Ada
Akses Akses
Layak Akses
Dasar
TOTAL
1 Aceh 56.2% 8.8% 35.0%
83% 17% 100%
2 Sumatera Utara 63.5% 13.0% 23.4%
81% 19% 100%
3 Sumatera Barat 46.8% 2.5% 50.8%
57% 43% 100%
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-120 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No
Provinsi
Baseline 2014
(Proyeksi dari 2010-2013)
Target 2019 (adjusted final)
Akses
Layak Akses
Dasar Tidak Ada
Akses Akses
Layak Akses
Dasar
TOTAL
4 Riau 66.5% 13.4% 20.1% 95% 5% 100%
5 Jambi 60.7% 7.6% 31.7%
84% 16% 100%
6 Sumatera Selatan 54.1% 13.5% 32.4%
81% 19% 100%
7 Bengkulu 29.3% 7.8% 62.9% 56% 44% 100%
8 Lampung 46.5% 20.5% 32.9% 67% 33% 100%
9 Kep. Bangka Belitung 82.2% 1.0% 16.7%
93% 7% 100%
10 Kep. Riau 71.0% 4.7% 24.3%
81% 19% 100%
11 DKI Jakarta 87.2% 4.1% 8.7%
100% 0% 100%
12 Jawa Barat 61.7% 3.9% 34.4%
90% 10% 100%
13 Jawa Tengah 65.1% 7.6% 27.2%
91% 9% 100%
14 DIY 85.0% 6.9% 8.1%
92% 8% 100%
15 Jawa Timur 62.9% 13.8% 23.4% 91% 9% 100%
16 Banten 68.4% 2.4% 29.2%
89% 11% 100%
17 Bali 85.1% 0.0% 14.9%
95% 5% 100%
18 Nusa Tenggara Barat 54.7% 4.5% 40.8%
75% 25% 100%
19 Nusa Tenggara Timur 29.7% 33.0% 37.3%
40% 60% 100%
20 Kalimantan Barat 54.4% 6.2% 39.5%
76% 24% 100%
21 Kalimantan Tengah 47.0% 5.5% 47.5%
76% 24% 100%
22 Kalimantan Selatan 60.4% 3.0% 36.6%
87% 13% 100%
23 Kalimantan Timur 78.5% 6.0% 15.6% 93% 7% 100%
24 Kalimantan Utara
87% 13% 100%
25 Sulawesi Utara 74.7% 2.7% 22.5%
95% 5% 100%
26 Sulawesi Tengah 56.2% 4.2% 39.6% 77% 23% 100%
27 Sulawesi Selatan 72.2% 7.4% 20.4%
93% 7% 100%
28
Sulawesi Tenggara
62.0%
9.6%
28.4%
86%
14%
100%
29 Gorontalo 55.0% 1.1% 43.8%
75% 25% 100%
30 Sulawesi Barat 48.1% 5.5% 46.4%
64% 36% 100%
31 Maluku 67.1% 2.1% 30.8%
91% 9% 100%
32 Maluku Utara 59.2% 0.4% 40.4%
75% 25% 100%
33 Papua Barat 49.4% 11.1% 39.5%
76% 24% 100%
34 Papua 29.2% 25.1% 45.7%
43% 57% 100%
Di sektor persampahan,target 85% akses layak terbagi menjadi 80%
penanganan persampahan yang berbasis TPA dengan sasaran adalah
penduduk yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan 20%
penanganan persampahan melalui pengurangan sebelum diangkut ke TPA
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-121 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
dengan sasaran adalah penduduk yang berada di kawasan perkotaan.
Sedangkan target 15% akses dasar berupa penanganan sampah mandiri
hanya diperuntukkan bagi penduduk yang berada di kawasan perdesaan.
belum aman 9.72% 0.00% 0.00% 0.00% B Akses Layak B.I SPALD Setempat Skala Individual 24.54% 37.77% 34.41% 30.62% Skala Komunal 2.61% 3.27% 3.93% 5.63% B.II SPALD Terpusat 1 SPALD-T Permukiman a. Berbasis Masyarakat 0.00% 2.71% 5.42% 7.51% b. Berbasis Institusi 0.00% 0% 0.00% 0.00% 2 SPALD-T Perkotaan 0.00% 0% 0.00% 0.00% 3 SPALD-T Kawasan Tertentu 0.00% 0% 0.00% 0.00% Wilayah Perdesaan A Tanpa Akses 1 Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) 11.16% 0.00% 0.00% 0.00% B Akses Dasar
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-123 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No Sistem
Cakupan ayaan
Eksisting (%)
Target cakupan layanan(1) (%)
Jangka Pendek
Jangka Mnengah
Jangka Panjang
a b c d e f 1 Cubluk /Tangki septik individual
belum aman 14.47% 7.23% 0.00% 0.00% C Akses Layak C.I SPALD Setempat 1 Skala individual 26.47% 44.51% 51.37% 51.21% 2 Skala Komunal 4.14% 4.50% 4.87% 5.03% C.II SPALD Terpusat 1 SPALD-T Permukiman Berbasis Masyarakat 0.00% 0% 0.00% 0.00% Berbasis Institusi 0.00% 0% 0.00% 0.00% 2 SPALD-T Perkotaan 0.00% 0% 0.00% 0.00% 3 SPALD-T Kawasan Tertentu 0.00% 0% 0.00% 0.00%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100,00 %
Sumber Data : Instrumen SSK da Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahun 2017
Tahapan pengembangan air limbah domestik Kab. Kediri yang tanpa akses daerah perkotaan dan
perdesaan akan dituntaskan (0%) tahun 2019 sesuai dengan target Universal. Kondisi eksisting air
limbah domestik untuk akses layak air limbah di perkotaan sebesar 41,04 % dan perdesaan
sebesar 49,01 % sedangkan pada tahun 2019 mencapai total 90,05 % artinya sudah melampaui
target propinsi. Target air limbah domestik Kab. Kediri sebesar 86 %.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-124 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sumber Data : Instrumen SSK dan Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Peta Zonasi Air Limbah Domestik Kab. Kediri tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-125 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Pengolahan sistem SPALD-T Skala Permukiman 100 KK direncanakan di kec. Ngasem
(Tugurejo, Sumberejo, Paron, Sukorejo, Ngasem, Karangrejo)dan Kec. Pare
(Gedangsewu, Tulungrejo, Pelem, Pare, Tertek) seperti di peta yang berwarna kuning
direncanakan jangka panjang, tahun 2027
Tabel 3.4 Zona Air Limbah Domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Penerapan upaya pengurangan tersebut diterapkan pada wilayah klasifikasi perkotaan dengan
kepadatan penduduk tinggi.
Skema berpikir terkait pemilihan sistem penanganan persampahan di Kabupate Kediri
Gambar. Skema Penentuan Sistem Persampahan
Tabel 3.5 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
No Sistem
Cakupan ayaan
Eksisting (%)
Target cakupan layanan(1) (%)
Jangka Pendek
Jangka Mnengah
Jangka Panjang
a b c d e f Wilayah Perkotaan A Tanpa Akses
1 Sampah Tidak Terproses (1) 34.37% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Sampah dikelola Mandiri oleh masyarakat 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%
B Akses Layak
1 Sampah teragkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)(3) 7.76% 14.98% 36.60% 38.47%
2 Sampah tereduksi di TPS 3R/ TPST/ Bank Sampah(4) 1.47% 1.77% 2.07% 2.72%
Wilayah Perdesaan A Tanpa Akses
1 Sampah Tidak Terproses 55.78% 0.00% 0.00% 0.00% B Akses Dasar 1 Sampah dikelola Mandiri oleh Masyarakat 0.09% 80.32% 55.83% 52.48% C Akses Layak 1 Sampah teragkut ke TPA (lagsung dan tidak 0.36% 2.38% 4.40% 4.97%
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-130 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No Sistem
Cakupan ayaan
Eksisting (%)
Target cakupan layanan(1) (%)
Jangka Pendek
Jangka Mnengah
Jangka Panjang
a b c d e f langsung)(3)
2 Sampah tereduksi di TPS 3R/ TPST/ Bank Sampah(4) 0.00% 0.55% 1.10% 1.36%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100,00 % Sumber Data : Instrumen SSK da Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahun 2017
Keterangan: (1) Volume sampah yang tidak ditangani maupun diangkut ke TPA (dibakar, dibuang ke sungai) (2) Volume sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat dengan cara ditimbun maupun dikompos (khusus untuk
kelurahan/desa di wilayah perdesaan) (3) Volume sampah yang tereduksi akibat pengolahan di fasilitasi TPS3R, TPST, dan bank sampah. (4) Volume sampah yang masuk ke TPA (dapat diperoleh dengan menghitung jumlah truk sampah yang masuk tiap harinya
dikalikan dengan kapasitas volume angkut truk sampah)
Tahapan pengembangan persampahan Kab. Kediri yang tanpa akses daerah perkotaan dan perdesaan
akan dituntaskan (0%) tahun 2019 (perencanaan jangka pendek) sedangkan untuk yang akses dasar
di perdesaan tahun 2019 sebesar 80,32 %. Kondisi eksisting persampahan untuk akses layak
persampahan perkotaan sebesar 9,23 % yang perdesaan sebesar 0,36 % sedangkan pada tahun 2019
yang perkotaan sebesar 16,75 % yang perdesaan 2,93 %.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-131 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Sumber Data : Instrumen SSK dan Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Peta Zonasi Persampahan Kab. Kediri tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-132 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Perencanaan penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan (warna kuning) di Kec. Ngasem (Sumberejo, Karangrejo), Kec. Gampengrejo (Ngebrak), Kec. Grogol (Wonoasri), Kec. Gurah (Turus), Kec. Puncu (Gadungan), Kec. Semen), Kec. Wates (Wates), Kec. Ringinrejo (Purwodadi)
Tabel 3.6 Zona Peersampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
- 3 Penanganan Sampah Terangkut ke TPA dengan Upaya Pengurangan
Sumber Data :: Instrumen SSK Kab. Keediri 2017
Tipikal sistem tiap desa atau kelurahan seperti tertera tabel di atas yaitu penanganan mandiri oleh masyarakat, penanganan sampah terangkut ke TPA, penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan. Perencanaan pengelolaan persampahan tanpa akses Kabupaten Kediri untuk daerah perkotaan menjadi 0% sesuai target Universal Akses 2019
c. Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Kediri 2017
Penanganan drainase difokuskan pada wilayah rawan genangan, yaitu wilayah
Kelurahan/Desa dengan skor risiko sanitasi sektor drainase tinggi (3) dan sangat tinggi (4).
Mengacu pada target akses universal, pada tahun 2019 (tahapan jangka pendek)
ditargetkan terwujudnya pengentasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam). Dengan
demikian, penanganan drainase perkotaan dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) pentahapan
yaitu tahap pengembangan jangka pendek (tahun 2019).
Tabel 3.7 Tahapan Pengembangan Drainase perkotaan Kabupaten Kediri Tahun 2017
No Titik Genangan di Area
Permukiman
Luas Genangan
Eksisting di Area
Permukiman (ha)
Sisa Luas Genangan yg Belum Tertangani
Jangka Pendek
(ha)
Jangka Menengah
(ha)
Jangka Panjang
(ha)
a b c d e f
1 Desa Jantok Kec. Purwoasri 30 28 20 0
2 Desa Jantok Kec. Purwoasri 25 23 18 0
3 Desa Bulurejo Kec. Papar 5 3 0 -
4 Desa Pohjajar Kec. Papar 5 3 0 -
5 Desa Mojokerep Kec. Plemahan 5 4 2 0
6 Desa Mojoayu Kec. Plemahan 5 4 3 0
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-136 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No Titik Genangan di Area
Permukiman
Luas Genangan
Eksisting di Area
Permukiman (ha)
Sisa Luas Genangan yg Belum Tertangani
Jangka Pendek
(ha)
Jangka Menengah
(ha)
Jangka Panjang
(ha)
a b c d e f
7 Desa Tarokan Kec. Tarokan 3 2 0 -
8 Desa Bleber Kec. Kras 1 - 0 -
9 Desa Rejomulyo Kec. Kras 1 - 0 -
10 Desa Karangtalun Kec. Kras 1 - 0 -
11 Desa Mojosari Kec. Kras 1 - - 0
12 Desa Tales Kec. Kras 1 - - 0
13 Desa Krecek Kec. Badas 2 - - 0
14 Desa Canggu Kec. Badas 2 - - 0 Sumber Data : Instrumen SSK da Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahun 2017
Prioritas penanganan genangan di Kabupaten Kediri seperti di tabel di atas dengan alasan
bahwa di lokasi yang menjadi prioritas terjadi genangan rutin saat musim hujan di Kecamatan
Purwoasri, Plemahan, Papar dan Tarokan.
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi
Menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan. Penetapan
tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi,
dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 3 (tiga) sektor:yaitu air limbah
domestic, persammpahan dann drainase lingkunngan, tujuan dan sasaran pengembangan
sanitasi Kabupatennn Kediri disampaikann dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran Air limbah domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Tujuan Sasaran Data Dasar (1) (2) (3)
Menyediakan dasar perencanaan air limbah Kabupaten
Tersedianya updating dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kediri 2020
Masterplan telah disusun tahun 2015 dan perlu updating tahun 2020
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana
BABs 0% di Tahun 2019 BABS di tahun 2017 di perkotaan 6,89% dan di perdesaan sebesar 11,16 % dengan total 18,05 %
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-137 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Tersusunnya Peraturan Daerah Air Limbah domestic 2019
Akses layak individual di perkotaan sebesar 24,54% dan di perdesaan sebesar 26,47 % dengan total 51,01 %
Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
Melakukan revitalisasi/pembangunan IPLT yang tidak berfungsi dan Pembangunan IPLT 2021
Pembangunan IPLT diusulkan tahun 2021
Meningkatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik kabupaten Kediri tahun 2019
Meningkatkan cakupan pelayanan/ akses air limbah domestik kabupaten sebesar 100 % pada tahun 2019.
Angka BABS Kab . Kediri sebesar 18,05 %
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
Universal akses 100 % sanitasi 2019
Lokasi kumuh Kabupaten Kediri di Kel. Pare, Desa Tulungrejo, Desa Gedangsewu
Sumber Data : KKL dan Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pada tabel di atas dijelaskan bahwa BABS di perkotaan dan perdesaan masih cukup besar yaitu 18,05%
yang akan dituntaskan tahun 2019 menjadi 0% sesuai dengan target Universal Akses 2019. Usulan
IPLT Kabupaten Kediri pada tahun 2021 dengan harapan tahun 2022 pengelolaan sistem air limbah
domestik menjadi aman.
Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran Persampahan Kabupaten Kediri Tahun 2017
Tujuan Sasaran Data Dasar (1) (2) (3)
Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, asri dan sehat melalui penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Persampahan disetiap Kecamatan agar dapat Terlayani pada tahun 2019
Sampah tereduksi di TPS 3R/ TPST/ Bank Sampah di tahun 2017 sebesar 1,47 %
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Tersusunnya Perbup pengelolaan persampahan di Tahun 2019
Perda persampahan yang ada tentang retribusi sampah
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri
TPA sanitary landfild di Tahun 2019
TPAS Sekoto saat ini menggunakan sistem controll landfill
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri
Tidak ada penduduk yang membuang sampah sembarangan dan sampah rumah tangga sembarangan di tahun 2019
Sampai tahun 2017 daerah layanan persampahan masih 8 kecamatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan utama rumah tangga dalam pengelolaan sampah melalui prinsip 3R pada tahun 2019
Adanya 3 R di Kecamatan perkotaan Kabupaten Kediri 2019
TPS 3R di Desa Tulungrejo Kec. Pare dibangun tahun 2015 dan Desa Paron proses pembangunan tahun 2017
Sumber Data : KKL dan Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB III-138 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Penjelasan dari tabel diatas yaitu, Kabupaten Kediri akan meningkatkan luas daerah layanan
persampahan yang nantinya juga didukung oleh sistem pengelolaan sampah di TPAS Sekoto yang
tahun ini sudah melakukan pembebasan lahan dengan harapan akan ada penyusunan DED TPA.
Tabel 3.10 Tujuan dan Sasaran Drainase Lingkungan Kabupaten Kediri Tahun 2017
.Tujuan Sasaran Data Dasar (1) (2) (3)
Menyediakan dasar perencanaan drainase perkotaan skala Kabupaten
Menyusun dokumen perencanaan induk Drainase perkotaan skala kabupaten pada tahun 2020
Dokumen perencanaan iduk drainase belum ada sehingga diusulkan tahun 2019
Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase lingkungan sehingga mengurangi area genangan air melalui pengelolaan tepat guna dan berkelanjutan
Tidak adanya genangan air di perkotaan di tahun 2019
Pengelolaan hasil pembangunan drainase lingkungan semakin meningkat yang dilakukan oleh masyarakat dengan dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari Program Kotaku
Meningkatkan peran serta swasta dan masyrakat dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana drainase pada tahun 2019
Dengan dibangunnya drainase lingkungan di wilayah genangan dengan tujuan untuk mengurang genangan.
Menyediakan Peraturan tentang pengelolaan drainase perkotaan
Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Drainase pada tahun 2020
Perda drainase belum ada dan diusulkan tahun 2020
Sumber Data : KKL dan Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Kediri 2017
Kabupaten Kediri belum mempunyai dokumen perencanaan drainase sehingga akan
diusulkan pada tahun 2019 dengan anggaran diusulkan dari APBN.
3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran
Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan
akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses universal.
Tabel 3.11 Skenario Pencapaian Sasaran Kabupaten Kediri Tahun 2017
Komponen Tahun
2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Air Limbah Domestik
2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) 3,014,870,200 1,488,174,400 - 5,602,964,900 - -
2.1 DAK Sanitasi 2,033,756,200 1,488,174,400 - 4,220,497,100 - -
2.2 DAK Lingkungan Hidup 981,114,000 -
-
1,382,467,800 - -
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman
-
-
-
- - -
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi -
-
-
-
- -
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
(311,752,056)
8,720,086,387
2,752,921,650
6,554,492,768 - -10.11%
Total Belanja Langsung
573,823,487,976
688,127,878,211
899,395,701,792 946,985,218,125 - -21.34%
% APBD murni terhadap Belanja Langsung 0% 1% 0.31% 1% 0% 0.45%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut) 1 % Sumber : Laporan keuangan daerah (BPKAD) dan diolah oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri 2017
Dari tabel di atas tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan
pendanaan sanitasi kabupaten Kediri mencapai 1-1,5% pertahun dan kedepan komitmen yang
dicanangkan dalam pembiayaan yang bersumber dari dana APBD 1 % dari APBD Kabupaten
Kediri.
Tabel .3.13 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan
No Uraian Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)
2018 2019 2020 2021
1 Perkiraan Belanja Langsung 1,021,017,080,000
1,048,699,160,000
1,076,381,240,000
1,104,063,320,000
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
32,910,850,000
50,883,800,000
68,855,740,000
86,828,690,000
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-141 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
30,630,270,000
31,460,490,000
32,290,710,000
33,120,930,000
Sumber : Laporan keuangan daerah (BPKAD) dan diolah oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri 2017
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komitmen perkiraan APBD murni
Kabupaten Kediri untuk kegiatan sanitasi sebesar 1% dari belanja langsung pada setiap
tahunnya.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-142 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 3.14 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kediri untuk
Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi
Uraian Belanja Sanitasi (Rp.)
2013 2014 2015 2016 2017
Belanja Sanitasi 2,876,507,268
2,703,118,144
10,208,260,787
2,752,921,650
12,157,457,668
Air Limbah Domestik 565,600,000
757,601,000
974,650,000
353,500,000
1,062,075,600
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
565,600,000
757,601,000
974,650,000
353,500,000
1,062,075,600
Sampah Rumah Tangga 252,500,000
252,500,000
4,594,595,240
2,144,901,650
9,923,782,068
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
252,500,000
252,500,000
4,594,595,240
2,144,901,650
9,923,782,068
Drainase Perkotaan 2,058,407,268
1,693,017,144
4,639,015,547
254,520,000
1,171,600,000
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
2,058,407,268
1,693,017,144
4,639,015,547
254,520,000
1,171,600,000
Sumber Data: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri 2017
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan operasional pelayanan sanitasi
atau pemeliharaan infrastruktur sanitasi kabupaten Kediri selama periode tahun 2013 – 2017
memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi untuk semua sub sektor sanitasi
pertahunnya.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-143 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 3,15 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kediri untuk Kebutuhan
Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi terbangun Hingga Tahun 2022
No Uraian Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)
2018 2019 2020 2021
1 Belanja Sanitasi
3,801,741,000
3,944,176,250
4,086,611,500
4,229,046,750
1.1 Air Limbah Domestik
1,218,666,000
1,258,207,500
1,297,749,000
1,337,290,500
1.1.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
1,218,666,000
1,258,207,500
1,297,749,000
1,337,290,500
1.2 Sampah Rumah Tangga
1,213,515,000
1,226,518,750
1,239,522,500
1,252,526,250
1.2.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
1,213,515,000
1,226,518,750
1,239,522,500
1,252,526,250
1.3 Drainase Perkotaan
1,369,560,000
1,459,450,000
1,549,340,000
1,639,230,000
1.3.1 Biaya Operasional/Pemeliharaan (Justified)
1,369,560,000
1,459,450,000
1,549,340,000
1,639,230,000 Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri 20167
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkiraan biaya operasional / pemeliharaan rata-
rata mencapai 20% dengan rincian masing-masing sub-sektor air limbah sebesar 20%,
persampahan 10% dan drainase 30%.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-144 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 3.16 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Kediri dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
No Uraian Pendanaan (Rp.)
2018 2019 2020 2021
1 Perkiraan Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan
771,741,000
914,176,250
1,056,611,500
1,199,046,750
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 26,909,475,450 27,495,522,900 13,747,761,450 13,949,761,450
5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1) 19,648,605,638 20,059,815,944 20,471,026,251 20,882,236,557
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kediri 2017
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemampuan mendanai SSK (APBD murni) mengalami kenaikan pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 92,155,435,050. Sedangkan kemampuan mendanai SSK (APBD komitmen) juga mengalami kenaikan pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 102,355,131,254.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-145 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
Pada bab ini akan menjelaskan informasi deta mengenai program dan kegiatan yang
dihasilkan menggunakan instrumen perencanaan yang merupakan hasil dari pengolahan dari
instrumen profil sanitasi. Di dalam bab ini juga menyampaikan informasi mengenai lokasi
kegiatan , kelompok sasaran ataupun penerima manfaat, tahun pelaksanaan kegiatan maupun
lain-lainnya. Di dalam pembahasan strategi pengembangan sanitasi mengarah pada
pencapaian visi misi sanitasi yang dibahas di bab sebelumnya yang juga merumuskan strategi
layanan sanitasi yang didasarkan pada isu isu utama sanitasi yang dilanjutkan dengan
melaukan analisa. Analisa SWOT menggunakan strategi sanitasi dengan penskoran yang
tertinggi terhadap isu strategis baik dari internal sebagai perwakilan dari pemerintah dan
eksternal sebagai perwakilan dari peran masyarakat, swasta maupun lembaga non
pemerintah. SWOT juga menggunakan berbagai aspek diantaranya kelembagaan, keuangan,
teknik operasional, aspek komunikasi maupun sember daya manusianya.
Secara detail informasi program kegiatan dimasukkan dalam Lampiran 4. Danberikut
dipaparkan strategi pengembangan layanan sanitasi yang dimaksudkan.
4.1. Air LimbahDomestik
Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di
Kabupaten Kediriberdasarkan isu strategis yang ada saat ini berdasarkan lampiran 2 (hasil
analisis SWOT)penjelasannya disampaikan sebagai berikut:
Strategi 1
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai dokumen
perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-146 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Strategi ini sangat penting dalam upaya mencapai sasaran. Masterplan air limbah
adalah dokumen induk perencanaan pengelolaan air limbah kabupatenKediriyang berarti
menyediakan acuan dasar dalam rangka untuk memfokuskan arah perencanaan
pembangunan dalam pengelolaan air limbah agar capaian sasaran pembangunan infrastrutur
air limbah dapat diwujudkan.
Tujuan : Menyediakan dasar perencanaan air limbah Kabupaten
Sasaran : Tersedianya updating dokumen perencanaan pengelolaan air limbah
domestik Kabupaten Kediri 2020
Strategi 2:
Memaksimalkan anggaran APBD dan sumber dana lainnya untuk peningkatan sarana prasarana air limbah.
Kemampuan anggaran Kabupaten Kediri sangat terbatas sehingga untuk
mempercepat target perlu bantuan anggaran dari propinsi maupun dari pusat dalam
menangani sektor air limbah terutama untuk IPLT, SPALD-S, SPALD-T. Walaupun daerah
juga ada anggaran shearing seperti yang telah ditentukan dan juga perlu menyiapkan readines
kriteria untuk kegiatan air limbah domestik.
Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan
berkesinambungan
Sasaran : BABs 0% di Tahun 2019
Strategi 3
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai Peraturan
Daerah terkait pengelolaan air limbah
Strategi ini dalam rangka menyusun Peraturan Daerah terkait pengelolaan air limbah
yang belum dimiliki oleh Kabupaten Kediri.
Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Sasaran : Tersusunnya Peraturan Daerah Air Limbah domestic 2019
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-147 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Strategi 4
Memaksimalkan peluang anggaran dari kementerian lembaga untuk
merevitalisasi/membangun IPLT
Strategi ini dalam rangka memaksimalkan pengelolaan air limbah domestik sampai
pada tingkat aman, yang mana pengelolaan air limbah domestik mulai dari tingkat timbulan
memiliki pengolahan yang septik yang diolah di IPLT melalui penyedotan tinja yang terjadwal.
Tujuan : Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi berwawasan lingkungan dan
berkesinambungan
Sasaran : Melakukan revitalisasi/pembangunan IPLT yang tidak berfungsi dan
Pembangunan IPLT 2021
Strategi 5
Mengoptimalkan peran petugas pemantau di tingkat Puskesmas (Sanitarian) untuk
melakukan promosi perillaku hidup bersih dan sehat dengan tidak BABS
Strategi ini dalam rangka percepatan pencapaian target Universal Akses 2019 yaitu
masyarakat tidak melalukan BABS 0 % sampai tahun 2019 dengan mengoptimalkan tenaga
sanitarian yang ada di puskesmas.
Tujuan : Meningkatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik kabupaten
Kediri tahun 2019
Sasaran : Meningkatkan cakupan pelayanan/ akses air limbah domestik kabupaten
sebesar 100 % pada tahun 2019.
Strategi 6
Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana air
limbah domestik, sehingga dapat membantu peran OPD dalam pengelolaan air limbah
Strategi ini dalam rangka percepatan pencapaian target Universal Akses 2019 yaitu
masyarakat tidak melalukan BABS 0 % sampai tahun 2019 dengan mengoptimalkan tenaga
sanitarian yang ada di puskesmas.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-148 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan
berkesinambungan
Sasaran : Universal akses 100 % sanitasi 2019
4.2. PengolahanPersampahan
Strategi pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di
Kabupaten Kediriberdasarkan isu strategis yang ada saat ini berdasarkan lampiran 2 (hasil
analisis SWOT)penjelasannya disampaikan sebagai berikut:
Strategi 1
ImplementasidariPerencanaan Teknik ManajemenPersampahan yang Telahtersusun
2017
Masterplan persampahan adalah dokumen induk perencanaan pengelolaan sampah
kabupatenKediriyang berarti menyediakan acuan dasar dalam rangka untuk memfokuskan
arah perencanaan pembangunan dalam pengelolaan persampahan agar capaian sasaran
pembangunan persampahan dapat diwujudkan.
Strategi 2
Meningkatkan kualitas dan kuantitas daerah layanan persampahan
Daerah yang terlayani persampahan sampai saat ini di 8 kecamatan dan akan ada
peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung perencanaan tersebut
diperlukan peningkatan sistem TPA Sekoto dari Controlled Lanfill ke Sanitary Landfill dan
kesemuanya dilengkapi sarana pendukungnya,
Strategi 3
Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan dampak yang
ditimbulkan
Pengelolaan persampahan belum pasti karena tidak mampu menyediakank akses
membuang sampah dengan benar, karena bisa jadi meskipun sudah difasilitasi akses untuk
pengelolaan sampah masih saja belum mau memanfaatkannya. Hal ini bisa terjadi karena
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-149 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan persampahan ketika
membuang sampah. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat
diharapkan dapat sadar sanitasi dan adanya perubahan perilaku sanitasi yang baik sehingga
mau melakukan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan akses yang telah difasilitasi
pemerintah di daerahnya ataupun dengan pengelolaan mandiri. Pengelolaan sampah
dilakukan bagi masyarakat yang memang sadar dengan permasalahan lingkungan.
Membuang sampah sembarangan adalah merupakan bentuk ketidaksadaran sesorang dalam
permasalahan lingkungan. Hampir kebanyakan masyarkat melakukan hal ini meski pada
tempat-tempat umum telah disediakan tempat sampah. Oleh sebab itu startegi meningkatkan
kesadaran masyarkat dalam pengelolaan dan permasalahan lingkungan diperlukan.
Strategi 4
Meningkatkanpengelolaanpersampahandenganpengurangansampah di
Pengaturan. Rencana program dalam aspek teknis mengacu pada hasil sistem
dan zona pada Instrumen SSK, dan mengacu pada tahapan pengembangan
sanitasi pada Bab 3. Program yang dirumuskan harus relevan dengan mata
anggaran yang meliputi berbagai aspek, antara lain: Infrastrutur, pemberdayaan
masyarakat, komunikasi, promotif, kelembagaan dan pengaturan
Indikasi Kegiatan didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk
melaksanakan strategi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi institusi terkait
secara teknis (kedinasan). Isikan kegiatan utama dan sub kegiatan sesuai dengan
rencana program yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan pada aspek teknis
mengacu pada SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land acquisition, Action
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 5-153 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
program, Construction, Operation and Maintenance)
3.4 Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik
Matriks Kerangka Kerja Logis menjelaskan alur dan keterkaitan atas
program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta
permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijkan pembangunan sanitasi permukiman
sub sektor Air Limbah Domestik, ditunjukkan dalam Tabel 5.1.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
154 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 5.1 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Subsektor Permasalahan
Mendesak Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4) (5) Air Limbah
Updating perencanaan dokumen air limbah domestik
Adanya Anggaran dari APBN dan pengelola air limbah di masing-masing OPD terkait
Menyediakan dasar perencanaan air limbah Kabupaten
Tersedianya updating dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kediri 2020
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten
Akses terhadap jamban yang tidak layak: 14,30 % (107.361KK)
Anggaran APBD masih terbatas
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
BABs 0% di Tahun 2019 Memaksimalkan anggaran APBD dan sumber dana lainnya untuk peningkatan sarana prasarana air limbah.
Belum memiliki Peraturan Daerah tentang air pengelolaan limbah domestik
Sudah adanya pengelola air limbah di masing-masing OPD terkait
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Tersusunnya Peraturan Daerah Air Limbah domestic 2019
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai Peraturan Daerah terkait pengelolaan air limbah
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
155 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor Permasalahan
Mendesak Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4) (5) IPLT tidak
berfungsi Adanya Anggaran dari APBN dan DAK sanitasi maupun PHLN
Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
Melakukan revitalisasi/pembangunan IPLT yang tidak berfungsi dan Pembangunan IPLT 2021
Memaksimalkan peluang anggaran dari kementerian lembaga untuk merevitalisasi/membangun IPLT
Masih ada masyarakat yang Buang Air Besar sembarangan 18,05 % (BABs)
Adanya pemberdayaan masyarakat melalui program STBM (sanitasi Total berbasis masyarakat) /pemicuan
Meningkatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik kabupaten Kediri tahun 2019
Meningkatkan cakupan pelayanan/ akses air limbah domestik kabupaten sebesar 100 % pada tahun 2019.
Mengoptimalkan peran petugas pemantau di tingkat Puskesmas (Sanitarian) untuk melakukan promosi perillaku hidup bersih dan sehat dengan tidak BABs Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdaya
an
masyarakat
Minimnya peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Adanya budaya gotong royong dan jasa sedot tinja perorangan/swasta
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan
Universal akses 100 % sanitasi 2019
Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana air limbah domestik, sehingga dapat membantu peran OPD dalam pengelolaan air limbah
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
156 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor Permasalahan
Mendesak Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4) (5) lingkungan dan berkesinambungan
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahu 2017
Matrik kerangka kerja logis air limbah domestik Kabupaten Kediri ini ada 6 tujuan, sasaran,
strategi. Kegiatan besarnya diantaranya penyusunan outplan dan DED air limbah, Perda
air limbah, SPALD-S, SPALD-T juga pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja yang
diusulkan pada tahun 2021.
3.5 Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan
Matriks Kerangka Kerja Logis menjelaskan alur dan keterkaitan atas
program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran,
serta permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijkan pembangunan sanitasi
permukiman sub sektor Persampahan, ditunjukkan dalam Tabel 5.2.
Tabel 5.2 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan Kabupaten
Kediri Tahun 2017
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
157 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Persampahan
Jumlah TPS 25 unit
Adanya pendanaan APBD untuk persampahan
Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, asri dan sehat melalui penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Persampahan disetiap Kecamatan agar dapat Terlayani pada tahun 2019
Meningkatkan cakupan layanan dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah maupun sumber CSR dan masyarakat
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan
prasarana
dan sarana
pengelolaan
persampaha
n
✓ Pemban
gunan
TPS
Biasa
✓ Pemban
gunan
TPS
(Transfer
Depo) -
Berbasis
Kelemba
gaan
✓ Opersion
al dan
pemeliha
raan
TPS
Belum mempunyai Peraturan Bupati tentang pengelolaan persampahan
Adanya pendanaan APBD untuk persampahan
Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Tersusunnya Perbup pengelolaan persampahan di Tahun 2019
Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menyusun Peraturan Bupati persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyusunan
kebijakan
manajemen
pengelolaan
sampah
✓ Penyusun
an
Peraturan
Bupati
Pengelola
an
persampa
han
Cakupan pelayanan persampahan masih kecil 8,12 %
Timbulan sampah meningkat seiring dengan pertumbuhan pendudu
Meningkatnya cakupan layanan persampahan
Meningkatnya layanan persampahan menjadi 36,60 % pada tahun 2022
1. Pembangu
nan TPS
2. Pengadaan
sarana
angkutan
sampah
3. Pengadaan
sarana
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
158 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) k pengumpul
an sampah
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Feasibility
Study
2. Pengadaan
Lahan
3. Detail
Engineering
Design
4. Pembangu
nan TPAS
Mojo
TPAS Sekoto masih sistem open dumping semi controld landfill
Keterbatasan Lahan untuk TPA
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri
TPA sanitary landfill di Tahun 2019
Meningkatkan sistem TPA sanitary landfild sesuai dengan Peraturan yang ada
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembangunan Peningkatan TPAS Sekoto Kab. Kediri ✓ Sosialisasi
Pembangunan PeningkatanTPA kepada masyarakat sekitarnya
✓ DED Pembangunan Sarana dan Prasarana TPAS Sekoto
✓ Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana TPAS Sekoto
✓ Pengadaan Mesin Pencacah Sampah
Pengelolaan sampah mulai dari
Masterplan persamp
Meningkatnya Sarana
Tidak ada pendudu
Meningkatkan ketersedia
Program Pengembangan
1. Penyediaan
prasarana
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
159 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) masyarakat ahan
sudah ada
dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri
k yang membuang sampah sembarangan dan sampah rumah tangga sembarangan di tahun 2019
an sarana dan prasarana yang ada melalui anggaran dari kementrian lembaga dan swasta
Kinerja Pengelolaan Persampahan
dan sarana
pengelolaan
persampaha
n
✓ Pelatiha
n
Pengola
han
sampah
3R bagi
kader
desa
✓ Pemban
gunan
TPS/
Sarana
dan
Prasara
na TPS
✓ Pemban
gunan
TPS 3R
2. Peningkatan
operasi dan
pemeliharaa
n
pengelolaan
persampaha
n
3. Kendaraan
pengangkuta
n sampah
✓ Pengada
an
Gerobak
Sampah
✓ Biaya
operasio
nal dan
pemeliha
raan
gerobak
sampah
✓ Pengada
an
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
160 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Gerobag
Sampah
bermotor
✓ Biaya
operasio
nal dan
pemeliha
raan
gerobak
sampah
bermotor
✓ Pengada
an Mobil
Pick Up
Sampah
✓ Biaya
operasio
nal dan
pemeliha
raan
mobil
pick up
✓ Pengada
an
Armroll
truck
✓ Biaya
operasio
nal dan
pemelih
araan
armroll
truck
✓ Pengada
an dump
truck
✓ Biaya
operasio
nal dump
truk
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
Adanya budaya gotong royong
Meningkatnya kesadaran
Adanya 3 R di Kecamatan kota
Meningkatkan pemahaman
Program Pengembangan Kinerja
1. Peningkat
an peran
serta
masyarak
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
161 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan
Mendesak
Isu Strate
gis Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikasi Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) pengolahan persampahan, khususnya 3 R
masyarakat dan utama rumah tangga dalam pengelolaan sampah melalui prinsip 3R pada tahun 2019
Kabupaten Kediri 2019
masyarakat akan upaya pentingnya 3R (Reduce-Reuse-Recycle)
Pengelolaan Persampahan
at dalam
pengelola
an
persampa
han
2. Fasilitasi
Kerjasam
a dengan
Dunia
Usaha/Le
mbaga
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahu 2017
Matrik kerangka kerja logis persampahan Kabupaten Kediri ini ada 5 tujuan, sasaran,
strategi. Kegiatan besarnya diantaranya penyediaan sarana prasarana persampahan,
penyusunan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan persampahan, peningkatan
pembangunan TPAS Sekoto, adanya rencana pembangunan TPAS di wilayah Kecamatan
Mojo sesuai dengan pola pengembangan wilayah akibat adanya rencana pembangunan
bandara di wilayah tiga kecamatan yaitu Kecamatan Grogol, Kecamatan Banyakan dan
Kecamatan Tarokan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan, fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha maupun lembaga.
3.6 Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase
Matriks Kerangka Kerja Logis menjelaskan alur dan keterkaitan atas program
dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta
permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijkan pembangunan sanitasi
permukiman sub sektor Drainase, ditunjukkan dalam Tabel 5.3.
Tabel 5.3 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase Lingkugan
Kabupaten Kediri Tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
162 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan Mendes
ak
Isu Strategis
Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikas
i Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Drainase
Masih belum mempunyai masterplan drainase skala kabupaten
Adanya pendanaan APBD untuk sektor drainase perkotaan
Menyediakan dasar perencanaan drainase perkotaan skala Kabupaten
Menyusun dokumen perencanaan induk Drainase perkotaan skala kabupaten pada tahun 2020
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai sistem perencanaan drainase kabupaten yang terintegrasi
Penyusunan Masterplan Drainase Lingkungan
Penyusunan Masterplan
drainase Lingkungan
skala Kabupaten Kediri
Masih adanya genangan air
Sudah adanya dokumen database drainase di wilayah Kecamatan Kota di Kediri
Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase lingkungan sehingga mengurangi area genangan air melalui pengelolaan tepat guna dan berkelanjutan
Tidak adanya genangan air di perkotaan di tahun 2019
Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi genangan air
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Pembangunan Saluran
Drainase Lingkungan
2. Perencanaan Teknis
Rehabilitasi Saluran
Drainase Lingkungan
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Rehabilitasi Saluran
Drainase Lingkungan
4. Supervisi Pelaksanaan
Pekerjaan Rehabilitasi
Saluran Drainase
Lingkungan
5. Pemeliharaan Saluran
Drainase Lingkungan
Masih belum adanya peran swasta dalam pengelolaan
Adanya pendanaan drainase baik dari
Meningkatkan peran serta swasta dan masyrakat
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
Memakasimalkan peran swasta dan masyarakat dalam pembang
Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier
1. Pemeliharaan Saluran
Drainase Tersier
✓ Pembentukan
Kelembagaan
Pengelola Drainase
Tersier (KSM)
✓ Pemeliharaan
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
163 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Subsektor
Permasalahan Mendes
ak
Isu Strategis
Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikas
i Progra
m
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) drainase perkotaan
Propinsi maupun APBN
dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan
drainase pada tahun 2019
unan dan pemeliharaan drainase bersinergi dengan OPD terkait
Saluran Drainase
Tersier
2. Sumur Resapan Air
Hujan
✓ Sosialisasi/Promosi/K
ampanye/Edukasi
Teknologi Sumur
Resapan
✓ Pembangunan
Sumur Resapan
Belum mempunyai Peraturan Daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan
Adanya pendanaan APBD untuk sektor drainase perkotaan
Menyediakan Peraturan tentang pengelolaan drainase perkotaan
Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Drainase pada tahun 2020
Memaksimalkan peluang anggaran yang ada agar mempunyai Peraturan Daerah terkait pengelolaan drainase
Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase
1. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase
2. Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase
Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri Tahu 2017
Matrik kerangka kerja logis persampahan Kabupaten Kediri ini ada 5 tujuan, sasaran,
strategi. Kegiatan besarnya diantaranya penyusunan masterplan drainase skala
Kabupaten Kediri, Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan, Perencanaan Teknis
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan, Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Drainase Lingkungan, Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase
Lingkungan, Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan, Pemeliharaan saluran drainase
tersier, sumur resapan air hujan, penyusunan Perda pengelolaan sistem drainase
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
164 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
BAB 6
Program, Kegiatan
dan
Indikasi Pendanaan Sanitasi
Pada bab ini menjelaskan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air
limbah domestik, persampahan, dan drainase) untuk lima (5) tahun
kedepan, mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 baik berdasarkan sumber
anggaran pemerintah maupun non pemerintah (APBD Kabupaten Kediri, APBD
Provinsi Jawa Timur, APBN, DAK, CSR, Masyarakat).
3.7 Ringkasan
Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Kediri berdasarkan sumber
anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, swasta/CSR dan
masyarakat) dapat dilihat pada table 6.1. dan 6.2 dibawah ini.
Tabel 6.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun Mendatang Kabupaten Kediri Disusun Tahun 2017
x Rp 1 juta
No.
Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total
Anggaran 2018 2019 2020 2021 2022
1 Air Limbah Domestik 9.326 11.044 23.542 12.883 6.295 63.090
Gap 1 (a – b) 9.626,85 20.168,07 43.029,15 23.911,97 18.384,39 150.112,29
Gap 2 (a – c) 5.401,43 16.024,30 38.970,90 19.943,22 14.509,24 146.983,43 Sumber Data : Lampiran 1.1 Keuagan Kab. Kediri dan Lampiran 3 Usulan Program Kegiatan Kab. Kediri
Catatan :
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
165 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Data tabel ini diambil dari lembar kerja (sheet) Rekapitulasi program, kegiatan dan
indikasi pendanaan lampiran 3.
Perkiraan APBD Murni dan Komitmen pendanaan sanitasi berasal dari Tabel Perkiraan Besaran
Sanitasi Kedepan Hasil ini digunakan untuk mengindikasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
sanitasi untuk 5 tahun kedepan
Pembahasan tabel di atas menyampaikan kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk
5 tahun mendatang yaitu sampai pada tahun 2022 dengan perkiraan APBD murni untuk
sanitasi sebesar Rp 9.583.710.000,00
Tabel 6.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran Kabupaten Kediri Disusun Tahun 2017
X Rp 1 juta
No. Sumber
Anggaran
Tahun Anggaran Total
Anggaran 2018 2019 2020 2021 2022
A. Pemerintah
1 APBD Kabupaten
Kediri 11,195 18,219 26,939 28,286 20,853 105,492
2 APBD Provinsi Jatim - - 1,500 1,500 1,500 4,500
3 APBN 1,450 25,900 14,700 13,170 6,600 61,820
4 DAK - 300 300 300 300 1,200
Jumlah A 12,645 44,419 43,439 43,256 29,253 173,012
B. Non-Pemerintah
1 CSR Swasta 20 130 455 1,160 660 2,425
2 Masyarakat 6,150 6,230 6,235 80 80 18,775
Jumlah B 6170 6360 6690 1240 740 21200
Total (A + B) 18,815 50,779 50,129 44,496 29,993 194,212 Sumber Data : Lampiran 3 Usulan Program Kegiatan Kab. Kediri
Pembahasan tabel di atas menyampaikan kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk
5 tahun mendatang yang diusulkan per sumber anggaran yaitu sampai pada tahun 2022
dengan perkiraan APBD Kabupaten Kediri Rp 20.853.000.000,00, APBD Propinsi sebesar
Rp 1.500.000.000,00, APBN sebesar Rp 6.600.000.000,00 dari DAK sebesar Rp
300.000.000,00 dari CSR Swasta sebesar Rp 660.000.000,00 dari masyarakat sebesar Rp
80.000.000,00.
3.8 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Kediri berdasarkan sumber
anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dapat dilihat
pada table 6.1. sampai 6.6 dibawah ini.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
166 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Tabel 6.3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Kediri
6 Gap (%) 70.18 % 44.48 % 24.97 % 39.64 % 47.69 % 40.61 % Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kab. Kediri dan Lampiran 3 Usulan Program Kegiatan Kab. Kediri
Catatan:
Data tabel ini diambil dari Lampiran 3: program, kegiatan dan indikasi biaya yang belum memiliki sumber
pendanaan atau daftar tunggu (funding gap).
Baris (5): Data total kebutuhan pendanaan sanitasi diambil dari Tabel Rekapitulasi Indikasi
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun.
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
169 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Baris (6): Persentase Funding Gap terhadap total kebutuhan pendanaan, baris 6 = (baris 4 x 100 /
baris 5)
Seperti disampaikan dalam tabel bahwa Funding Gap untuk tahun 2018 sebesar 70,18 %
dan akhir perencanaan yaitu tahun 2022 sebesar 47,69 %
BAB 7
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK
Monitoring dan evaluasi capaian SSK merupakan pengendalian yang tidak
terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau
pemantauan dapat mempermudah dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah,
dan bila perlume lakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses
pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasitidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil
program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan
bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan
rekomendasi untuk mengatasi masalah itu.Monitoring dan evaluasi dapat dipakai
mengidentifikasi dan mengatasi masalah.
Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan,
inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah
lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah
simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
170 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan
dengan 3 hal yaitu
• pembenahan metode,
• percepatan proses
• perubahan pelaksanaan.
Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata
pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan
tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk
melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan
evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya
melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana
pemanfaatansumber daya.
1. Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Kediri Tahun 2017
Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SSK sektor air limbah domestik
dilakukan tiap tahun sekali pada akhir tahun. Adapun format tabel capaian yang
digunakan untuk mengisi capaian strategis, yaitu sebagaimana ditampilkan pada
tabel 7.1. sampai dengan 7.3. Capaian strategis ini memberikan informasi rencana
(indikasi investasi, output, dan outcome) dan realisasinya. Dengan demikian dari
tabel capaian strategis dapat diketahui perbandingan antara rencana dan realisasi
kegiatan sektor air limbah domestik.
3.11 Capaian Strategis Air imbah Domstik Kabupaten Kediri
Tujuan : Menyediakan dasar perencanaan air limbah Kabupaten
Sasaran : Tersedianya updating dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kediri 2020
Program : Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Kegiatan : Penyusunan Outlanplan Air limbah dan DED air limbah skala Kabupaten
Tabel 7.1 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
171 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
1 Penyusunan
Perencanaan Sistem
Pengeolaan Air
Limbah Skala
Kabupaten Kediri
1.000 1 Dok 1635245
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
3.12 Capaian Strategis Air imbah Domstik Kabupaten Kediri
Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
melalui penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan
berkesinambungan
Sasaran : BABS 0% di Tahun 2019
Program : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Kegiatan : Jambann Keluarga (SPALD – Setempat)
Tabel 7.2 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
1 Pembangunan Jamban
Keluarga
18.455 3.691 unit 73,820
2 Pembangunan tangki septik individual
1.200 400 unit 4.800
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
3.13 Capaian Strategis Air imbah Domstik Kabupaten Kediri
Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas
Sasaran : Tersusunnya Peraturan Daerah Air Limbah domestic 2019
Program : Pengaturan dan kelembagaan daerah
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
172 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
Kegiatan :
1. Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah
2. Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah
Tabel 7.3 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
1 Penyusunan Perda
Pengelolaan Air
Limbah
300 Dok 1,635,245
2 Pembentukan
Lembaga Pengelola
Pengelolaan Air
Limbah
250 Dok 1,635,245
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
7.4 Capaian Strategis Air imbah Domstik Kabupaten Kediri
Tujuan : Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi berwawasan lingkungan
dan berkesinambungan
Sasaran : Melakukan revitalisasi/pembangunan IPLT yang tidak berfungsi dan
Pembangunan IPLT 2021
Program : Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan : Pembangunan IPLT
Tabel 7.4 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
1 Studi Kelayakan 150 Paket 1,635,245
2 Studi Lingkungan Pembangunan IPLT
150 Paket 1,635,245
3 Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT
50 Paket 1,635,245
4 Pembebasan Lahan/Tanah
10,000
Paket 1,635,245
5 Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT
500
Paket 1,635,245
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
173 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
6 Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT
500
Paket 1,635,245
7 Pelatihan bagi Pengelola IPLT
50
Paket 1,635,245
8 Pembangunan IPLT 6,000 Paket 1,635,245
9 Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan IPLT
170
Paket 1,635,245
10
Pengadaan Truk Tinja 600
Paket 1,635,245
11 Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya
100
Paket 1,635,245
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
7.5 Infrastruktur dan Akses Air imbah Domstik Kabupaten Kediri Tujuan : Meningkatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik kabupaten
Kediri tahun 2019
Sasaran : Meningkatkan cakupan pelayanan/ akses air limbah domestik kabupaten
sebesar 100 % pada tahun 2019
Program :
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan :
4. Pemicuan dengan pendekatan STBM
5. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Tabel 7.5 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
1 Pemicuan dengan
pendekatan STBM
500 Paket 1,635,245
2 Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
150 Paket 1,635,245
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
174 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
3 Pengembangan
upaya kesehatan
bersumberdaya
masyarakat
250 Paket 1,635,245
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
7.6 Infrastruktur dan Akses Air imbah Domstik Kabupaten Kediri Tujuan : Mewujudkan pengembangan sektor air limbah domestik yang berkualitas melalui
penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
Sasaran : Universal akses 100 % sanitasi 2019
Program : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Kegiatan : Pembangunan SPAD-Terpusat
Tabel 7.6 Capaian Strategis Air limbah Kabupaten Kediri
No
Sub Kegiatan
Rencana Realisasi
Indikasi
Investasi
(x Rp juta)
Output
Outcome
(jiwa)
Indikasi
Investasi
Output
Outcome
1 Pembangunan SPALD- T 2.000 5 Paket 139,981
2 Operasi dan Pemeliharaan SPALD-T
50 5 Paket 139,981
Sumber Data : Usulan Program Kegiatann dan KKL Kab. Kediri Tahun 2017
Pemutakhiran SSK Kababupaten Kediri 2017
BAB 7-
175 Pokja Sanitasi Kab. Kediri
7.7 Infrastruktur dan Akses Air imbah Domstik Kabupaten Kediri
Tabel 7.7 Infrastruktur dan Akss Air limbah Kabupaten Kediri