Top Banner
PEMETAAN KEUANGAN dalam Dipresentasikan dalam Pelatihan untuk TIM IUWASH Bandung, Februari 2012
17

Pemetaan Keuangan Daerah

Jul 11, 2015

Download

Technology

infosanitasi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pemetaan Keuangan Daerah

PEMETAAN KEUANGAN

dalam

Dipresentasikan dalam

Pelatihan untuk TIM IUWASH

Bandung, Februari 2012

Page 2: Pemetaan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui besarnya anggaran sanitasiyang sudah dialokasikan kabupaten/kota;

Dasar justifikasi tingkat layanan sanitasieksisting;

Dasar justifikasi alokasi anggaran sanitasi kedepan;

Dasar justifikasi sinkronisasi program sanitasiantar SKPD.

Page 3: Pemetaan Keuangan Daerah

Realisasi APBD (5 tahun terakhir)

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun terakhir)

LAKIP

DPA-SKPD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang KapasitasFiskal Daerah setiap tahunnya)

Pilih salahsatu…

Page 4: Pemetaan Keuangan Daerah

Struktur umum APBD kabupaten/kota

Belanja sanitasi per-SKPD

Belanja sanitasi per-subsektor

Belanja sanitasi per-penduduk

Realisasi retribusi sanitasi per-subsektor

DSCR-Ruang Fiskal-Public Saving

Isu-isu keuangan

Page 5: Pemetaan Keuangan Daerah

DSCR =((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) – Blj.Wajib ) /

(Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain2)

Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya

Ruang Fiskal = Total Pendap – (DAK + Pendap.Hibah + Dana

Darurat + Dana Peny./Otsus) – Belanja

Pegawai Tdk. Langsung

Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran

pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi

keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan

yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti

belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005)

Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib

Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan untuk

kepentingan masyarakat

Page 6: Pemetaan Keuangan Daerah

2007 2008 2009 2010 20011

DSCR

PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172

DBH 32,250 34,790 37,803 41,406 46,219

DBHD

DAU 261,174 273,514 287,084 302,039 318,560

Blj.Wajib :

Blj. Pegawai 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826

Angs.Pokok Pinj. 23,830

Angs.Bunga Pinj.

By. Lain

Pokok Pinjaman - - - - -

Bunga

By. Lain-lain 5,749 6,414 7,247 8,330 9,793

DSCR 13.16 15.31 13.24 11.05 8.80

RUANG FISKAL

Total Pendapatan 418,043 440,886 466,924 497,126 533,213

DAK 37,060 40,321 44,313 49,358 55,961

Pendap. Hibah

Dana Darurat

Dana Peny./Otsus 68,344 71,214 74,414 78,093 82,339

Blj. Pegawai Tdk. Lgs 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826

R.Fiskal 108,953 108,554 107,462 105,028 101,087

PUBLIC SAVING

Penerimaan

PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172

DBH Pajak & DBH bkn. Pajak 32,250,000 34,789,688 37,803,344 41,405,530 46,218,954

DAU 261,173,715 273,514,173 287,083,895 302,038,992 318,559,855

DAK 37,060,200 40,321,498 44,313,326 49,358,398 55,961,256

DBH Pajak - Provinsi 9,438,310 10,372,703 11,527,962 13,004,478 14,961,593

Belanja Wajib

Belanja Mengikat 203,686,903 220,796,602 240,734,536 264,646,697 293,825,663

Kewajiban Daerah

Public Saving 136,245,100 138,212,132 140,005,773 141,173,928 141,891,168

Page 7: Pemetaan Keuangan Daerah

Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkaitsanitasi di SKPD masing-masing 5 tahun terakhir

Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur

pendapatan dan belanja APBD Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor

sanitasi Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi

terhadap total belanja APBD tahun bersangkutan Hitung total anggaran per-jumlah penduduk untuk

memperlihatkan posisi investasi sanitasi kab/kota terkaitterhadap investasi sanitasi ideal

Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkankemungkinan peningkatan anggaran sanitasi

Page 8: Pemetaan Keuangan Daerah

Konvensional

CAGR

Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika

Moving Average

Exponential Smoothing

dll

Compound Annual Growth Rate (CAGR)

What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by

taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows:

Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the

rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns.

This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to

$13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your

beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number:

1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for

your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.

Page 9: Pemetaan Keuangan Daerah
Page 10: Pemetaan Keuangan Daerah
Page 11: Pemetaan Keuangan Daerah
Page 12: Pemetaan Keuangan Daerah
Page 13: Pemetaan Keuangan Daerah
Page 14: Pemetaan Keuangan Daerah

“ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan : apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu

apa saja yang muncul dari pemetaan keuangantersebut…??? ”

Page 15: Pemetaan Keuangan Daerah

KEKUATAN (STRENGTH)

Pendanaan sanitasi telah dilakukan di

setiap SKPD terkait

KELEMAHAN (WEAKNESS)

Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari

pembangunan sektor lain

PELUANG (OPPORTUNITY)

Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap

tahun

Program RPIJM untuk sanitasi

TANTANGAN (THREAT)

20% pendanaan untuk pendidikan

10% pendanaan untuk kesehatan

Page 16: Pemetaan Keuangan Daerah

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP 58/2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah

PERMENDAGRI 13/2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah

Page 17: Pemetaan Keuangan Daerah

SELAMAT MEMFASILITASI…