Pemerintahan LAKIP - dplh.sulselprov.go.id 2015.pdf · organisasi, perencanaan kinerja tahun 2015, capaian kinerja, dan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan pada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan2015

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN

LAKIP

LAKIPLAKIP

Jl. Urip sumoharjo no. 269 telp. 0411-450478, 453208 fax. 0411-450383makassar 90231

website : blhd.sulselprov.go.id | e-mail : [email protected]

Kata Pengantar

LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015. Laporan ini memuat berbagai informasi tentang Potret Kondisi Organisasi seperti; uraian umum organisasi, perencanaan kinerja tahun 2015, capaian kinerja, dan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2015.

Laporan LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008. Selain itu dimaksudkan pula untuk memenuhi kewajiban ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada berbagai pihak baik instansi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam merumuskan/melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu diharapkan pula dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih mensinergikan dan mengefektifkan pengelolaan lingkungan hidup dimasa mendatang.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik, dan masukan yang sifatnya konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan diwaktu yang akan datang.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga LAKIP BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Makassar, Februari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. ANDI HASBI, M.T Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19650427 199203 1 009

Daftar Isi dan Tabel

LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 ii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR ..................................................................... iDAFTAR ISI .................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN1.1 Struktur Organisasi BLHD Prov.Sulsel ............................... 11.2 Kepegawaian ...................................................................... 51.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 71.4 Visi dan Misi ........................................................................ 131.5 Tujuan dan Sasaran ............................................................ 141.6 Isu Strategis dan Permasalahannya .................................... 151.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Perioritas 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA2.1 Proses Perencanaan .......................................................... 192.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ................................ 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA3.1 Capaian Kinerja.................................................................. 263.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2015 ...................................................................... 263.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu ........................................................................ 293.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan

Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam DokumenRenstra ............................................................................ 32

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................... 363.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.................... 383.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ...... 393.2 Realisasi Anggaran ............................................................ 42

BAB IV PENUTUP4.1 Kesimpulan......................................................................... 1004.2 Saran-Saran ....................................................................... 100

LAMPIRAN1. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja Tahun 2015)

Bab I Pendahuluan

LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan yang

ditinjaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan

lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana Badan Lingkungan

Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang

kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan

pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi

lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran,

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumberdaya, dan

teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian

pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah

meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber

daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian

pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

Bab I Pendahuluan


b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan program. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Program

c. Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkungan hidup dibidang

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan. Bidang Standarisasi dan

Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Standarisasi Lingkungan

2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan

d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pengembangan Sumber

Daya Ekonomi dan Teknologi Lingkungan. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan

Teknologi Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan

2) Sub Bidang Ekonomi dan Teknologi Lingkungan

e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran;

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang

Konservasi Sumber Daya Alam dan Bidang Pengendalian Pencemaran

Lingkungan. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian

Pencemaran membawahi :

1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran

f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pengawasan dan

Penegakan Hukum Lingkungan. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan

2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup.

Bab I Pendahuluan


UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk untuk melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

Badan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah

kabupaten/kota.

UPTB Laboratorium Lingkungan membawahi :

1. Seksi Administrasi Laboratorium LH

2. Seksi Pelayanan dan Pengujian Laboratorium LH

3. Seksi Tata Usaha

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini di BLHD Provinsi Sulawesi Selatan telah terdapat jabatan

fungsional khusus yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

(PPLHD). Pada jabatan ini terdapat 5 (lima) personil dengan keahlian khusus

dalam pengawasan lingkungan. Adapun ketentuan yang digunakan dalam

pembentukan kelompok jabatan fungsional ini adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

- Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06

Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Bab I Pendahuluan


KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIANJumanto, SE

SUB BAGIAN PROGRAM

Muhammad Ridwan, SE, MSi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Dra. Hj.Marwanty Saharuddin

SUB BIDANG STANDARISASILINGKUNGAN

Maidahwati, Shut, M.Si

SUB BIDANG PEMULIHANKUALITAS LINGKUNGAN

Andi Astetika, BA

SUB BIDANG SUMBERDAYALINGKUNGAN

Sumarni S, S.Pi, M.Si

SUB BIDANG EKONOMI DANTEKNOLOGI LINGKUNGAN

Dra. Rosmiati Bangun

SUB BIDANG PENGAWASANDAN PEMANTAUAN

LINGKUNGANM. Nur Salam, SH, M.Si

SUB BIDANG PENEGAKANHUKUM LINGKUNGANM. Aswar, SH,M.Si

SEKSI TATA USAHA

Sri Bulan, SE

SEKSI ADMINISTRASIArista Asrib.,S.IP

I

SEKSI PELAYANAN & PENGUJIANRosmah, SST

KEPALA BADANIr. Andi Hasbi Nur, MTP

SEKRETARIATIr. Faisal, M.Si

BIDANG KONSERVASISUMBERDAYA ALAM DAN

PENGENDALIAN PENCEMARANDrs. H. Anwar Latief, M.Pd

BIDANG EKONOMI,SUMBERDAYA, DAN

TEKNOLOGI LINGKUNGANH.MuhammadNuhrahim,SH

BIDANG PENGAWASAN DANPENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGANIr. Andi Sarrafah, M.Si

BIDANG STANDARISASIDAN PEMULIHAN

KUALITAS LINGKUNGANDrs. H. Abd. Muis,

M.Si

SUB BIDANG KONSERVASI

Darmayanti, S.Hut, M.Si

SUB BIDANG PENGENDALIANPENCEMARAN

Agus Dina, ST, M.Si

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)LABORATORIUM LH

Naskah Filailah.,M.Si

Bab I Pendahuluan


1.2 KepegawaianPegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel terhitung sampai

dengan 31 Desember 2015 berjumlah 84 Orang, dengan rincian 27 pegawai laki-

laki dan 57 pegawai perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai

BLHD Provinsi Sulsel pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari jumlah yang

pada saat itu berjumlah 77 orang. Hal ini karena pada tahun 2014 BLHD Provinsi

Sulsel menerima sejumlah pegawai pindahan dari SKPD lain dan pegawai

Pemerintah Kabupaten. Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel untuk

setiap bagian adalah sebagai berikut :

No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015

1 Sekretariat 28 Orang 29 Orang

2 Bidang Standarisasi danPemulihan Kualitas Lingkungan

8 Orang 8 Orang

3 Bidang Ekonomi Sumberdayadan Teknologi Lingkungan

9 Orang 9 Orang

4 Bidang KonservasiSumberdaya Alam danPengendalian Pencemaran

7 Orang 10 Orang

5 Bidang Pengawasan danPenegakan Hukum

11 Orang 9 Orang

6 Unit Pelaksana Teknis BadanLaboratorium LH

16 Orang 19 Orang

7 Fungsional PengawasLingkungan Hidup

5 Orang 5 Orang

Jumlah 84 Orang 89 Orang

Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel dilihat dari pendidikannya,

sebagai berikut :


1 Pendidikan (S3) 1 Orang - Orang

2 Pendidikan Pasca Sarjana(S2)

16 Orang 18 Orang

3 Pendidikan Sarjana (S1) 47 Orang 50 Orang

4 Pendidikan Sarjana Muda (D3) 2 Orang 3 Orang

5 Pendidikan SLTA 17 Orang 17 Orang

6 Pendidikan SLTP - Orang 1 Orang

7 Pendidikan SD 1 Orang 1 Orang


Bab I Pendahuluan


Berdasarkan pada tabel diatas, nampak bahwa kualifikasi pendidikan

pegawai di BLHD Provinsi Sulsel adalah Sarjana (S1), sehingga dari sisi

pendidikan sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup. Akan tetapi sarjana yang ada tersebut pada umumnya tidak

spesifik ilmu lingkungan, basic sains atau teknis. Untuk itu terus dilakukan

peningkatan kapasitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan sejumlah

pegawai dalam diklat-diklat teknis lingkungan seperti kursus AMDAL, Audit

Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara,

Pengelolaan Limbah B3, PPNS, dan PPLH. Selain itu juga telah diikutkan pegawai

BLHD dalam diklat-diklat khusus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di

BLHD Provinsi Sulawesi Selatan seperti Diklat Pengelolaan Barang, Diklat

Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Protokoler dan kehumasan, Diklat

Pengelolaan Keuangan, Pelatihan Implementasi ISO 9001 dan ISO 17025:2008

untuk seluruh personil di UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup. Sementara

berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan

sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang/Ka Subbidang, Ka Subbagian,

rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Kondisi tersebut dilihat dari kualitasnya

sudah cukup memadai.

Jumlah pengawai BLHD Provinsi Sulsel sampai dengan 31 Desember 2015

dilihat dari pangkat dan golongannya, sebagai berikut :

No Golongan / Ruang Tahun 2014 Tahun 2015

1 Pembina Utama Muda, IV/c 1 Orang 1 Orang

2 Pembina Tk.I, IV/b 4 Orang 5 Orang

3 Pembina, IV/a 5 Orang 4 Orang

4 Penata Tk. I, III/d 17 Orang 20 Orang

5 Penata, III/c 12 Orang 10 Orang

6 Penata Muda Tk.I, III/b 16 Orang 26 Orang

7 Penata Muda, III/a 11 Orang 5 Orang

8 Pengatur Tk.I, II/d 2 Orang 2 Orang

9 Pengatur, II/c 1 Orang 1 Orang

10 Pengatur Muda Tk.I, II/b 12 Orang 10 Orang

11 Pengatur Muda, II/a 1 Orang 1 Orang

12 Juru Muda I/a 1 Orang 1 Orang

Bab I Pendahuluan


Jumlah 77 89

Jumlah pejabat berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional BLHD

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :


1 Eselon II 1 Orang 1 Orang

2 Eselon III 5 Orang 5 Orang3 Eselon IV 14 Orang 14 Orang

4 Jabatan Fungsional Umum 56 Orang 63 Orang

5 Jabatan Fungsional PengawasLingkungan Hidup

5 Orang 5 Orang


Berdasarkan jumlah formasi jabatan, BLHD Provinsi Sulsel memiliki 21

Jabatan Struktural, dan formasi jabatan tersebut sampai dengan 31 Desember

2015 terdapat jabatan struktural eselon III yang tidak terisi yaitu Kepala UPTB

Laboratorium Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan pejabat yang mengisi posisi

tersebut beralih ke Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian pada Inspektorat

Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tugas Pokok dan FungsiSusunan organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi BLHD Provinsi

Sulawesi Selatan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6

Tahun 2011. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 34 Tahun 2008. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan adalah membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam melakukan

penyusunan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi Bidang

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang ekonomi sumberdaya

dan teknologi lingkungan, bidang konservasi sumber daya alam dan

perencanaan dan bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.

Bab I Pendahuluan


2. Pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup

daerah meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan,

Bidang ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi

sumberdaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan

penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Lingkungan Hidup.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah

meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang

ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi

sumbedaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan

penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, maka kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas

Sub Bidang :

a. Pengendalian Dampak Lingkungan

b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

2. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, meliputi :

a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :

1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi

2) Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas

kab./kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas

3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

pada skala propinsi

4) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional

5) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi

6) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3

skala provinsi

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri atas :

1) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi,

Bab I Pendahuluan


sesuai dengan standar, norma,dan prosedur yang ditetapkan oleh

pemerintah.

2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di

kabupaten/kota

3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan

lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi AMDAL dalam wilayah propinsi dalam rangka uji petik

4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi

UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah propinsi

5) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota

bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.

6) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL

yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdiri atas:

1) Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.

2) Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.

3) Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.

4) Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber skala

provinsi.

5) Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala

provinsi.

6) Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan

parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.

7) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap

pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada

keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala

provinsi.

8) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

air skala provinsi.

9) Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau

lebih ketat dari pemerintah.

Bab I Pendahuluan


10) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin

pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.

d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara,

terdiri atas :

1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama

dengan baku mutu udara ambien nasional.

2) Penetapan status mutu udara ambien daerah.

3) Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang

batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan

baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan

tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.

4) Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran

udara skala provinsi.

5) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala

provinsi.

6) Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak

bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama

dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak

bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama

skala provinsi.

7) Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara

skala provinsi.

8) Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri

atas :

1) Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.

2) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala

provinsi.

3) Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.

4) Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan oleh kabupaten/kota.

5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala

provinsi

Bab I Pendahuluan


6) Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah

pesisir dan laut skala provinsi.

7) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah

provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdiri atas :

1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala

provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

2) Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan

skala provinsi.

3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau

lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala

propinsi.

4) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang

berdampak skala propinsi.

g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan

Produksi Biomassa, terdiri atas :

1) Penetapan kriteria propinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah

propinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman

berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.

2) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah

akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak

skala propinsi.

3) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa skala propinsi.

h. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat

bencana, terdiri atas :

1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat

bencana skala propinsi

2) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.

i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil

Bidang Lingkungan Hidup, meliputi pembinaan dan pengawasan

Bab I Pendahuluan


penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan

lingkungan hidup pada skala propinsi.

j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan, terdiri atas :

1) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen

ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan.

2) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang

bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan.

k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih,

dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, meliputi pembinaan dan

pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,

produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung

pola produksi dan konsumsi berkelanjutan pada skala propinsi.

l. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), terdiri atas :

1) Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai

permasalahan lingkungan hidup skala propinsi.

2) Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan

hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan propinsi.

m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi penyelenggaraan

pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala propinsi.

n. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, meliputi penegakan hukum

lingkungan skala propinsi.

o. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan,

terdiri atas :

1) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional

di bidang pengendalian dampak lingkungan skala propinsi.

2) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala

propinsi.

p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, terdiri atas :

1) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan

iklim skala propinsi.

2) Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan

skala propinsi.

Bab I Pendahuluan


3) Pemantauan dampak deposisi asam skala propinsi.

q. Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :

1) Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah

diakreditasi/rekomendasi untuk melakukan analisis lingkungan.

2) Pembinaan laboratorium lingkungan.

3. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi Keanekaragaman

Hayati, terdiri atas :

a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati

skala propinsi.

b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan

pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala propinsi.

c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan

keanekaragaman hayati skala propinsi.

d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati skala propinsi.

e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati

skala propinsi.

f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data

base keanekaragaman hayati skala propinsi.

1.4 Visi dan Misi BLHD Provinsi Sulsel 2013-2018Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan

hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni “Sulawesi Selatan

sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi

Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam PengelolaanLingkungan Hidup Tahun 2018

Bab I Pendahuluan


Kesejahteraan”. Pengertian dari visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang

terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak

lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup

serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan

kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya

hukum lingkungan hidup.

Pokok Visi dari BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 terletak

pada empat poin penting, yakni :

(1) terlindunginya fungsi lingkungan hidup;

(2) tertanganinya dampak lingkungan hidup;

(3) tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh

pemangku kepentingan; dan

(4) tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan misi Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai

komitmen pada stakeholder utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi,

adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari

pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;

2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

1.5 Tujuan dan SasaranTujuan dari BLHD dimaksudkan sebagai pernyataan-pernyataan tentang

hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi BLHD, melaksanakan misi BLHD,

memecahkan permasalahan yang dihadapi BLHD, dan menangani isu strategis

daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Adapun tujuan

Bab I Pendahuluan


jangka menengah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;

2. Meningkatkan daya dukung dan mempertahankan daya tampung

lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia,

kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum

lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke

dalam lebih dari satu sasaran. Adapun Sasaran jangka menengah Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah

sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas air

2. Meningkatnya kualitas udara

3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap

pengelolaan LH

4. Meningkatnya tutupan lahan bervegetasi

5. Meningkatnya upaya rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

6. Meningkatnya upaya perlindungan Kawasan Berfungsi Konservasi

7. Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

8. Meningkatnya jumlah sekolah peduli lingkungan

9. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

10. Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

11. Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan

dan pengelolaan LH

12. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

13. Meningkatnya kinerja BLHD dalam Perencanaan dan Evaluasi

14. Meningkatnya profesionalitas aparatur BLHD

Bab I Pendahuluan


15. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi

administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan

pencemaran lingkungan hidup

16. Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap

pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup.

1.6 Isu-Isu Strategis dan PermasalahannyaDalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

ini yaitu dari tahun 2013-2018 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu stategis

antara lain :

a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan

: (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai,

permukiman, dan pesisir.

b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban

pencemaran berbasis DAS; (2)meningkatnya emisi ke udara ambient.

c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup,

dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan

masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan

hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Selain isu-isu strategis tersebut diatas, dalam pengelolaan lingkungan hidup

juga terdapat isu-isu spesifik yang terkait kelembagaan, antara lain :

a. Lemahnya penegakkan hukum bidang lingkungan, terhadap para pelaku

pengrusakan lingkungan.

b. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan pengelolaan lingkungan

hidup.

c. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor.

d. Terbatasnya infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup.

Bab I Pendahuluan


Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD, juga dihadapkan pada

persoalan koordinasi dan sinergi program yang ada di BLHD Provinsi Sulsel

dengan BLH Kabupaten/Kota. Secara umum untuk beberapa kegiatan dan

program tidak mengalami kendala yang berarti dalam koordinasi dan sinergitasnya

dikarenakan program atau kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh BLH

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun pada beberapa program

atau kegiatan juga kadang mengalami kendala dalam koordinasi dan sinergitasnya

dikarenakan program atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya pada tingkat

provinsi dan tidak dilaksanakan atau dianggarkan oleh BLH Kabupaten/Kota.

Permasalahan lain yang dapat menghambat dalam koordinasi dan sinergi program

adalah adanya perbedaan nomenklatur dan tupoksi bidang-bidang dalam

kelembagaan di BLHD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu kedepannya

diharapkan nomenklatur dan tupoksi dalam kelembagaan dapat disamakan.

Bentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat badan, juga

kadang menjadi kendala dalam pemenuhan usulan kegiatan dari Kab/Kota yang

umumnya bersifat fisik, pengadaan, atau pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara untuk koordinasi dan sinergitas program BLHD Provinsi Sulsel

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian kinerja

pembangunan juga sudah dapat berjalan dengan baik melalui alokasi anggaran

Dekonsentrasi pada beberapa program pengendalian pencemaran dan kerusakan.

Pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi

Sulsel diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan

kerusakan di Sulsel sebagaimana yang menjadi arah kebijakan RPJMD Sulsel

Tahun 2013-2108 dan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2108. Meskipun

demikian, disadari jangkauan kegiatan yang dapat dialokasikan melalui dana

Dekon hanyak fokus pada kegiatan nonfisik, sementara kebutuhan didaerah

umumnya bersifat fisik. Sehubungan dengan itu diperlukan juga alokasi dana DAU

untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

lingkungan yang sangat dibutuhkan didaerah.

1.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Program Perioritas.Dalam urusan lingkungan hidup, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan

melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus

mengupayakan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bab I Pendahuluan


sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan upaya

tersebut BLHD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 4 program perioritas yaitu

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program Penaatan Hukum

Lingkungan. Masing-masing program tersebut diarahkan untuk mewujukan

peningkatan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan

aktifitas sehari-hari, peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam

pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan penegakan hukum dan regulasi

lingkungan hidup.

Bab II Perencanaan Kinerja


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 Proses Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup diawali dengan penyusunan

Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan 2013-2018, RENSTRA dimaksud disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan 2013-2018, serta Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 12

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain

Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada Renstra tersebut diatas, maka

disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan dituangkan

dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Renja Tahun 2015 tersebut

disusun dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Forum Satuan Kerja Daerah

(SKPD) Lingkungan Hidup dan hasil rapat koordinasi pembangunan Provinsi

Sulsel serta musyawarah pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana program dan kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renja Tahun 2015

merupakan pedoman dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahunan BLHD Provinsi

Sulawesi Selatan. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan

pedoman yang berlaku.

2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sesuai dengan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 sebagai

penjabaran Visi dan Misi maka BLHD Provinsi Sulsel melaksanakan 4 tujuan yang

diuraikan dalam 16 sasaran stategis. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan

tindaklanjut dari isu-isu strategis dalam pengelolaan dan perlindungan hidup

khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu juga dikaitkan dengan tupoksi

yang ada pada BLHD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator

beserta targetnya yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Khusus pada tahun

2015 sasaran, indikator beserta targetnya telah ditetapkan dalam dokumen Renja

Perubahan BLHD Tahun 2015. Untuk menegaskan korelasi perencanaan yang

telah dibuat, maka sasaran, indikator, dan targetnya tersebut diuraikan dalam

sebuah perjanjian kinerja antara Kepala BLHD Provinsi Sulsel dengan Gubernur



Sulawesi Selatan. Adapun uraian target perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut

adalah sebagai berikut :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkankualitaslingkungan hidupdi Sulsel.

Meningkatnyakualitas air

Presentase jumlah lokasipemantauan air yang statusmutu airnya memenuhi bakumutu

7%

Persentase jumlah sungaidan danau yang dipantaukualitasnya, ditetapkan statusmutu airnya dandiinformasikan status mutuairnya

58,62%

Meningkatnyakualitas udara

Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambienyang status mutu udaranyatidak tercemar

40%

Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitas udaraambiennya dandiinformasikan mutu udaraambiennya

70,83%

MeningkatnyaKetaatanPemrakarsa Usahadan Kegiatanterhadappengelolaan LH

Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadapPerizinan, PPU dan PPA 40%

Persentase bebanpencemaran limbah cair yangdapat diturunkan

28%

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan Amdal(jumlah dokumen Amdalyang diawasipelaksanaannya/ jumlah totaldokumen Amdal yangberlaku)

19%

Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3

83%



2 Meningkatkandaya dukung danmempertahankandaya tampunglingkungan hidup

Meningkatnyatutupan lahanbervegetasi

Persentase tutupan lahanbervegetasi

80%

Meningkatnya upayarehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil

Cakupan lokasi rehabilitasikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 15,79%

Meningkatnya upayaperlindunganKawasan BerfungsiKonservasi

Cakupan lokasi perlindungankawasan berfungsikonservasi 25%

Meningkatnya upayaadaptasi danmitigasi perubahaniklim

Persentase jumlah kampungiklim di Sulsel 40%

3 Meningkatkankapasitasmanajemen,sumberdayamanusia,kelembagaan danperansertapemangkukepentingandalamperlindungan danpengelolaanlingkungan hidup

Meningkatnyajumlah sekolahpeduli lingkungan

Cakupan sekolah pedulilingkungan (Jumlah sekolahyang mendapatkanpenghargaan adiwiyata/Jumlah Sekolah yang dibina)

100%

Meningkatnyakapasitaspenyebaraninformasi LH

Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD 20%

Meningkatnyakapasitaslaboratorium LH

Cakupan laboratorium LHdaerah yang evaluasinyamemenuhi persyaratan teknisdan manajemen

30,40%

Persentase peningkatanparameter pengujian kualitasLH yang terakreditasi

40%

Meningkatnya peranserta pemerintahdaerah dalam upayaperlindungan danpengelolaan LH

Persentase Kab/Kota diSulsel yang memperolehpenghargaan Adipura 60%

Persentase Kab/Kota diSulsel yang menggunakanteknologi ramah lingkungan

60%



Persentase Kab/Kota diSulsel yang menerapkankearifan lokal LH

60%

Persentase jumlah organisasimasyarakat yang terlibatdalam upaya perlindungandan pengelolaan LH

70%

Cakupan Kab/Kota yangmemiliki komisi Amdal

38%

MeningkatnyaKapasitas danKinerja BLHD

Persentase SDM LH yangmengikuti peningkatankapasitas

39,32%

Skor hasil penilaian laporanstatus lingkungan hidupdaerah sulsel

80

Persentase kepuasanpelanggan atas penggunaanjasa laboratorium LH

65%

Meningkatnyakinerja BLHD dalamperencanaan danevaluasi

Predikat penilaian laporanakuntabilitas kinerja BLHD B

Meningkatnyaprofesionalitasaparatur BLHD

Penurunan tingkatpelanggaran kedisplinanpegawai

40%

Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD

75%

Persentase Hasil EvaluasiPemeriksaan Reguler BLHDyang ditindaklanjuti

100%

4 Meningkatkanpembinaan,pengawasan danpenegakan hukumlingkungan dalampengelolaansumberdaya alamdan lingkunganhidup

Meningkatnya upayapenanganan kasuspengrusakan danpencemaranlingkungan danketaatan pemangkukepentinganterhadap peraturanperundang-undangan di bidanglingkungan hidup

Persentase jumlahpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti

100%

Persentase jumlahkasus/perkara lingkunganhidup yang ditindaklanjuti

20%



Meningkatnya upayapembinaan,pelaksanaan, danpembuatanperaturan di bidangLH

Persentase jumlah jenisproduk hukum lingkunganhidup

40%

Cakupan pemerintah daerahyang telah mendapatkansosialisasi peraturanperundang-undangan dibidang LH

40%

Bab III Akuntabilitas Kinerja

LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 24

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel selaku SKPD yang

melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan

yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan

kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah BLHD Provinsi Sulel

Tahun 2015 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang

mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra BLHD Tahun 2013-2018.

Pencapaian kinerja IKU BLHD secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian(%)

1.

Presentase jumlah lokasipemantauan air yang statusmutu airnya memenuhi bakumutu

% 7% 7,20% 102,86

2.

Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambienyang status mutu udaranyatidak tercemar

% 40% 100% 250



No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian(%)

3.

Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadapPerizinan, PPU dan PPA

% 40% 42,17% 102,51

4. Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan Amdal % 19% 19% 100%

5. Persentase tutupan lahanbervegetasi % 80% 80,75% 105,43

6. Persentase jumlah kampungiklim di Sulsel % 40% 53,33% 133,33

7.Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD

% 20% 62,5% 312,5

8.Persentase jumlah parameterpengujian kualitas LH yangterakreditasi

% 60% 60% 150

9.Persentase Kab/Kota diSulsel yang memperolehpenghargaan Adipura

% 60% 41,67% 69,45

10.

Persentase jumlahpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti

% 100% 100% 100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam

Renstra BLHD Tahun 2013-2018 sebanyak 10 indikator, dan dari jumlah tersebut

dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 9 indikator

Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 1 indikator

Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator

Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 10 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 83,33 persen

telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 16,67 persen telah memenuhi

kriteria memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU BLHD

Provinsi Sulsel Tahun 2015 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran

strategis di bawah.



3.1 CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum BLHD Provinsi

Sulsel tahun 2015 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran

strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat

sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2015 dengan

berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat

diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015SasaranStrategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


1.

Presentase jumlahlokasi pemantauan airyang status mutuairnya memenuhi bakumutu

% 7 7,20 102,88

2.

Persentase jumlahsungai dan danauyang dipantaukualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan statusmutu airnya

% 58,62 58,62 100


1.

Presentase jumlahlokasi pemantauanudara ambien yangstatus mutu udaranyatidak tercemar

% 40 100 250

2.

Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitasudara ambiennya dandiinformasikan mutuudara ambiennya

% 70,83 70,83 100

MeningkatnyaKetaatan

PemrakarsaUsaha dan

Kegiatan terhadappengelolaan LH

1.

Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadapPerizinan, PPU danPPA

% 40 42,17 102,51

2.

Persentase bebanpencemaran limbahcair yang dapatditurunkan

% 28 31 110,71



3.

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaanAmdal (jumlahdokumen Amdal yangdiawasipelaksanaannya/jumlah total dokumenAmdal yang berlaku)

% 19 19 100

4.

Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3

% 83 83 100


1.Persentase tutupanlahan bervegetasi % 80 80,75 105,43

Meningkatnyaupaya rehabilitasikawasan pesisirdan pulau-pulau

kecil

1.

Cakupan lokasirehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil

% 15,79 10,52 66,62

Meningkatnyaupaya

perlindunganKawasanBerfungsi

Konservasi

1.

Cakupan lokasiperlindungan kawasanberfungsi konservasi % 25 25 100

Meningkatnyaupaya adaptasi

dan mitigasiperubahan iklim

1.

Persentase jumlahkampung iklim diSulsel % 40 53,33 133,33

Meningkatnyajumlah sekolah

peduli lingkungan1.

Cakupan sekolahpeduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkanpenghargaanadiwiyata /JumlahSekolah yang di bina)

% 100 100 100

Meningkatnyakapasitas

penyebaraninformasi LH

1.

Persentase Kab/Kotayang membuat danmenyampaikanLaporan SLHD

% 20 62,5 312,5


laboratorium LH

1.

Cakupan laboratoriumLH daerah yangevaluasinya memenuhipersyaratan teknis danmanajemen

% 30,40 30,40 100

2.Persentase jumlahparameter pengujian % 60 60 100



kualitas LH yangterakreditasi

Meningkatnyaperan sertapemerintah

daerah dalamupaya

perlindungan danpengelolaan LH

1.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmemperolehpenghargaan Adipura

% 60 41,67 69,45

2.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenggunakanteknologi ramahlingkungan

% 60 60 100

3.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenerapkan kearifanlokal LH

% 60 60 100

4.

Persentase jumlahorganisasi masyarakatyang terlibat dalamupaya perlindungandan pengelolaan LH

% 70 70 100

5.

Cakupan Kab/Kotayang memiliki komisiAmdal

% 38 38 100


1.

Persentase SDM LHyang mengikutipeningkatan kapasitas

% 39,32 43,82 111,44

2.

Skor hasil penilaianlaporan statuslingkungan hidupdaerah sulsel

Skor 80 85 106,25

3.

Persentase kepuasanpelanggan ataspenggunaan jasalaboratorium LH

% 65 55 84,61

Meningkatnyakinerja BLHD

dalamperencanaan dan

evaluasi

1.

Predikat penilaianlaporan akuntabilitaskinerja BLHD - B B 100


1.

Penurunan tingkatpelanggarankedisplinan pegawai % 40 20 50

2.

Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD % 75 60 80

3.

Persentase HasilEvaluasi PemeriksaanReguler BLHD yangditindaklanjuti

% 100 100 100



Meningkatnyaupaya

penanganankasus

pengrusakan danpencemaran

lingkungan danketaatan

pemangkukepentingan

terhadapperaturan

perundang-undangan di

bidang lingkunganhidup

1.

Persentase jumlahpengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yangditindaklanjuti

% 100 100 100

2.

Persentase jumlahkasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti

% 20 20 100

Meningkatnyaupaya pembinaan,pelaksanaan, dan

pembuatanperaturan dibidang LH

1.

Persentase jumlahjenis produk hukumlingkungan hidup % 40 40 100

2.

Cakupan pemerintahdaerah yang telahmendapatkanSosialisasi peraturanperundang-undangandi bidang LH

% 40 40 100

Rata-rata capaian 108,93

Dari 32 indikator kinerja yang mendukung 16 sasaran strategis, 28 indikator

kinerja sasaran mencapai target dan 4 indikator kinerja sasaran yang tidak

mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara

keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 108,93 persen.

3.1.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis Indikator KinerjaCapaian (%)

2014 2015

Meningkatnya kualitasair

1.Presentase jumlah lokasipemantauan air yang status mutuairnya memenuhi baku mutu

685,6 102,88

2.

Persentase jumlah sungai dandanau yang dipantau kualitasnya,ditetapkan status mutu airnya dandiinformasikan status mutu airnya

100 100

Meningkatnya kualitasudara

1.

Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambien yangstatus mutu udaranya tidaktercemar

83,33 250

2.Persentase jumlah kabupaten/kotayang dipantau kualitas udara

100 100



ambiennya dan diinformasikanmutu udara ambiennya

MeningkatnyaKetaatan PemrakarsaUsaha dan Kegiatan

terhadap pengelolaanLH

1.Presentase jumlah pemrakarsausaha dan/atau kegiatan yang taatterhadap Perizinan, PPU dan PPA

126,67 102,51

2.Persentase beban pencemaranlimbah cair yang dapat diturunkan 80 110,71

3.

Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan Amdal (jumlahdokumen Amdal yang diawasipelaksanaannya/ jumlah totaldokumen Amdal yang berlaku)

100 100

4.

Presentase jumlah pemrakarsausaha dan/atau kegiatan yang taatterhadap pelaporan pengelolaanlimbah B3

100 100

Meningkatnya tutupanlahan bervegetasi 1.

Persentase tutupan lahanbervegetasi 102,22 105,43

Meningkatnya upayarehabilitasi kawasan

pesisir dan pulau-pulaukecil

1.

Cakupan lokasi rehabilitasikawasan pesisir dan pulau-pulaukecil 100 66,62

Meningkatnya upayaperlindungan KawasanBerfungsi Konservasi 1.

Cakupan lokasi perlindungankawasan berfungsi konservasi 100 100

Meningkatnya upayaadaptasi dan mitigasi

perubahan iklim1.

Persentase jumlah kampung iklimdi Sulsel 100 133,33

Meningkatnya jumlahsekolah peduli

lingkungan1.

Cakupan sekolah peduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkan penghargaanadiwiyata /Jumlah Sekolah yang dibina)

80 100

Meningkatnyakapasitas penyebaran

informasi LH1.

Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD 270,8 312,5

Meningkatnyakapasitas laboratorium

LH

1.

Cakupan laboratorium LH daerahyang evaluasinya memenuhipersyaratan teknis dan manajemen 100 100

2.

Persentase jumlah parameterpengujian kualitas LH yangterakreditasi 100 100

Meningkatnya peranserta pemerintah

daerah dalam upaya1.

Persentase Kab/Kota di Sulselyang memperoleh penghargaanAdipura 116,67 69,45



perlindungan danpengelolaan LH 2.

Persentase Kab/Kota di Sulselyang menggunakan teknologiramah lingkungan 100 100

3.Persentase Kab/Kota di Sulselyang menerapkan kearifan lokal LH 100 100

4.

Persentase jumlah organisasimasyarakat yang terlibat dalamupaya perlindungan danpengelolaan LH

100 100

5.Cakupan Kab/Kota yang memilikikomisi Amdal 100 100

MeningkatnyaKapasitas dan Kinerja

BLHD

1.Persentase SDM LH yangmengikuti peningkatan kapasitas 100 111,44

2.Skor hasil penilaian laporan statuslingkungan hidup daerah sulsel 106,25 106,25

3.

Persentase kepuasan pelangganatas penggunaan jasa laboratoriumLH 84,61 84,61

Meningkatnya kinerjaBLHD dalam

perencanaan danevaluasi

1.Predikat penilaian laporanakuntabilitas kinerja BLHD 100 100


1.Penurunan tingkat pelanggarankedisplinan pegawai 60 50

2.Persentase kepuasan masyarakatterhadap pelayanan BLHD 75 80

3.

Persentase Hasil EvaluasiPemeriksaan Reguler BLHD yangditindaklanjuti 100 100

Meningkatnya upayapenanganan kasuspengrusakan dan

pencemaranlingkungan dan

ketaatan pemangkukepentingan terhadapperaturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup

1.

Persentase jumlah pengaduanmasyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup yangditindaklanjuti

100 100

2.

Persentase jumlah kasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti 100 100

Meningkatnya upayapembinaan,

pelaksanaan, danpembuatan peraturan

di bidang LH

1.Persentase jumlah jenis produkhukum lingkungan hidup 100 100

2.

Cakupan pemerintah daerah yangtelah mendapatkan Sosialisasiperaturan perundang-undangan dibidang LH

100 100

Rata-rata capaian 120,97 108,93



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian

kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada beberapa

indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Namun secara

umum rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun lalu, yaitu dari 120,97 persen pada tahun 2014 menurun menjadi

108,93 persen pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 12,04

persen. Penurunan ini dikarenakan pada indikator presentase jumlah lokasi

pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu pada tahun 2014

realisasi capaiannya mencapai 685,6%. Capaiannya ini cukup tinggi dikarenakan

targetnya yang rendah yaitu hanya 7% sementara pada tahun tersebut terealisasi

hingga 34,29%. Pada tahun 2014 jumlah total lokasi pemantauan hanya 70 lokasi

sementara pada tahun 2015 mencapai 236 lokasi.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target JangkaMenengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

SasaranStrategis Indikator Kinerja Satuan

Kondisikinerjatargetjangka

menengah

Rata-ratarealisasisampaidengan

tahun ini

Capaian(%)


1.

Presentase jumlahlokasi pemantauan airyang status mutuairnya memenuhi bakumutu

% 15 7,20 48

2.

Persentase jumlahsungai dan danauyang dipantaukualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan statusmutu airnya

% 100 58,62 58,62


1.

Presentase jumlahlokasi pemantauanudara ambien yangstatus mutu udaranyatidak tercemar

% 100 100 100

2.

Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitasudara ambiennya dan

% 100 70,83 70,83



diinformasikan mutuudara ambiennya

MeningkatnyaKetaatan

PemrakarsaUsaha dan

Kegiatan terhadappengelolaan LH

1.

Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadapPerizinan, PPU danPPA

% 70 42,17 60,24

2.

Persentase bebanpencemaran limbahcair yang dapatditurunkan

% 50 31 62

3.

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaanAmdal (jumlahdokumen Amdal yangdiawasipelaksanaannya/jumlah total dokumenAmdal yang berlaku)

% 30 19 63,33

4.

Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3

% 100 83 83


1.Persentase tutupanlahan bervegetasi % 84 80,75 96,13

Meningkatnyaupaya rehabilitasikawasan pesisirdan pulau-pulau

kecil

1.

Cakupan lokasirehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil

% 52,63 10,52 19,99

Meningkatnyaupaya

perlindunganKawasanBerfungsi

Konservasi

1.

Cakupan lokasiperlindungan kawasanberfungsi konservasi % 100 25 25

Meningkatnyaupaya adaptasi

dan mitigasiperubahan iklim

1.

Persentase jumlahkampung iklim diSulsel % 100 53,33 53,33

Meningkatnyajumlah sekolah

peduli lingkungan1.

Cakupan sekolahpeduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkanpenghargaanadiwiyata /JumlahSekolah yang di bina)

% 100 100 100




penyebaraninformasi LH

1.

Persentase Kab/Kotayang membuat danmenyampaikanLaporan SLHD

% 80 62,5 78,13


laboratorium LH

1.

Cakupan laboratoriumLH daerah yangevaluasinya memenuhipersyaratan teknis danmanajemen

% 65,20 30,40 46,63

2.

Persentase jumlahparameter pengujiankualitas LH yangterakreditasi

% 100 60 60

Meningkatnyaperan sertapemerintah

daerah dalamupaya

perlindungan danpengelolaan LH

1.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmemperolehpenghargaan Adipura

% 90 41,67 46,30

2.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenggunakanteknologi ramahlingkungan

% 100 60 100

3.

Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenerapkan kearifanlokal LH

% 100 60 100

4.

Persentase jumlahorganisasi masyarakatyang terlibat dalamupaya perlindungandan pengelolaan LH

% 100 70 100

5.

Cakupan Kab/Kotayang memiliki komisiAmdal

% 46 38 82,61


1.

Persentase SDM LHyang mengikutipeningkatan kapasitas

% 67,42 43,82 64,99

2.

Skor hasil penilaianlaporan statuslingkungan hidupdaerah sulsel

Skor 90 85 94,44

3.

Persentase kepuasanpelanggan ataspenggunaan jasalaboratorium LH

% 80 55 68,75



Meningkatnyakinerja BLHD

dalamperencanaan dan

evaluasi

1.

Predikat penilaianlaporan akuntabilitaskinerja BLHD - A B 50


1.

Penurunan tingkatpelanggarankedisplinan pegawai % 80 20 25

2.

Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD % 90 60 66,67

3.

Persentase HasilEvaluasi PemeriksaanReguler BLHD yangditindaklanjuti

% 100 100 100

Meningkatnyaupaya

penanganankasus

pengrusakan danpencemaran

lingkungan danketaatan

pemangkukepentingan

terhadapperaturan

perundang-undangan di

bidang lingkunganhidup

1.

Persentase jumlahpengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yangditindaklanjuti

% 100 100 100

2.

Persentase jumlahkasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti

% 100 20 20

Meningkatnyaupaya pembinaan,pelaksanaan, dan

pembuatanperaturan dibidang LH

1.

Persentase jumlahjenis produk hukumlingkungan hidup % 100 40 40

2.

Cakupan pemerintahdaerah yang telahmendapatkanSosialisasi peraturanperundang-undangandi bidang LH

% 100 40 40

Rata-rata capaian 66,37

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan

tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

BLHD Tahun 2013-2018, maka secara umum belum ada indikator yang telah

mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang

pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target

jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target



realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat

mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra BLHD.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2015 ini

melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang

belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari

secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab

internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain

;

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan

sebelumnya pada awal tahun 2015.

b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan

dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

c. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap

tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan

sesuatu.

d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik

terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi

terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media

elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang

melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian

program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD lingkungan hidup di

Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BLHD

Provinsi Sulsel.

b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR

bidang lingkungan hidup untuk mendukung beberapa pengembangan lokasi

perlindungan dan konservasi SDA.



c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program

dari Kementerian Lingkungan Hidup, seperti pembinaan dan pengawasan

ketaatan pemrakarsa usaha sejalan dengan kegiatan PROPER dari

Kementerian Lingkungan Hidup, demikian halnya dengan kegiatan Sulsel Go

Green dengan Program Menuju Indonesia dari KLH.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung

keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat

mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas

dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi

Sulsel. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga laboratorium yang mendukung

pencapaian target realisasi PAD melalui pengujian kualitas lingkungan dan

perluasan ruang lingkup akreditasi disadari masih minim dan akan terus

membutuhkan tambahan SDM, selain itu juga dibutuhkan SDM yang lain untuk

tenaga pengawas lingkungan hidup, tenaga perencana, tenaga informasi

teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung upaya perlindungan

dan pengelolaan lingkungan. Sehubungan dengan itu pada tahun 2015 telah

dilakukan penerimaan tenaga PNS pindahan baik dari daerah maupun dari

SKPD lain lingkup pemerintah provinsi Sulsel yang dapat memenuhi kebutuhan

SDM BLHD sehingga jumlah PNS BLHD meningkat dari 77 pada tahun 2014

menjadi 87 pada tahun 2015.

b. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja pada

seluruh aparatur BLHD. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga

diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP).

c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif

direncanakan pada tahun 2016 akan dibangun sistem data base yang terpadu

dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan

kebijakan.

d. Indikator pada level impact dan Outcome pada BLHD umumnya bersifat fisik,

sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk



koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome

kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan

kepada multipihak yang terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak

sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat

dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan

program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber

daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan

rumus :

Persentase efisiensi Biaya =100% - 100%Pada tahun 2015 realisasi biaya untuk semua program adalah

Rp.12.027.669.080,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu

Rp.12.290.792.137. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi

biaya pada level program adalah 2,41%. Persentase efisiensi ini secara teori masih

sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2015 secara umum

tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun

bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya

pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Pembangunan Prasarana dan

Operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan yang

persentase efisiensinya mencapai 18,42%, selain itu pada kegiatan Koordinasi dan

Pembinaan Pelestarian Kawasan Karst yang persentase efisiensinya mencapai

16,78%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan

melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa

pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari perguruan

tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak

swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran

strategis ini adalah sebanyak 7 program dan 38 kegiatan. Adapun pencapaian dari

setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 2.216.640.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.162.347.030.- dengan

realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,55%, yang diarahkan untuk

mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan

yang disebabkan oleh aktivitas Pemerintah, Pemrakarsa usaha/kegiatan dan

seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan

pemantauan dan penentuan kualitas air sungai pada 17 Sungai dan 2 Danau;

Melakukan pemantauan dan penentuan kualitas udara ambient pada 15 Kab/Kota;

Meningkatnya kepedulian dalam mewujudkan kota bersih, sehat, dan hijau di

Sulawesi Selatan melalui program Adipura dan Kalpataru pada 24 Kab/Kota;

Meningkatnya ketaatan pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah B3 pada 30

pemrakarsa usaha dan 24 Kab/Kota; Meningkatnya ketaatan pemrakarsa

usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pada 25 pemrakarsa usaha dan 24

Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan inventarisasi bahan perusak

ozon pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi penilaian dokumen lingkungan

hidup pada 5 dokumen; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Sulsel Go Green

pada 3 jalur pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);

Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan KLHS pada 6 Kab/Kota;

Melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup untuk 24 jenis

parameter yang terakreditasi; Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi persampahan

pada 5 Kab/Kota; Meningkatnya pembinaan dan pengawasan komisi penilai AMDAL

dan UKL-UPL pada 24 Kab/Kota.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.



Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 801.173.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 774.375.180.- dengan

realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96.66%, yang diarahkan untuk

mengendalikan kerusakan dan terjaminnya kelestarian ekosistem pantai dan laut

lestari di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh aktivitas Pemrakarsa

usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai

adalah : Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pemulihan kualitas lingkungan

pada 4 Lokasi; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pelestarian kawasan karst

pada 2 Kabupaten; Meningkatkan pembinaan dan koordinasi adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim pada 16 lokasi; Meningkatkan koordinasi dan pembinaan

pengelolaan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah pada 2 Kab/Kota.

3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 1.098.090.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.070.149.588.- dengan

realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97,46 %, yang diarahkan untuk

pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta peningkatan

peranserta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di

Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Meningkatnya partisipasi dan

kepedulian pada 32 sekolah di Sulsel dalam mendukung program Sulsel Go Green

melalui jalur sekolah; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada 24 pemerintah

Kab/Kota dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produk bersih,

dan teknologi berwawasan lingkungan; Melaksanakan persiapan pembangunan

prasarana dan operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulsel;

Meningkatnya ketersediaan data dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah

pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan laboratorium

lingkungan hidup pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada

25 organisasi peduli lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan penerapan kearifan lokal lingkungan hidup

pada 24 Kab/Kota.

4) Program Penaatan Hukum Lingkungan.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 1.020.015.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.002.296.002,- dengan

realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,26%, yang diarahkan untuk



meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dan masyarakat

terhadap kewajibannya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan. Hasil

yang dicapai : Melakukan koordinasi penegakan hukum dan penanganan pada 7

kasus lingkungan hidup; Melakukan identifikasi, investigasi dan pelayanan

pengaduan terhadap 7 pengaduan; Meningkatnya ketaatan pemangku kepentingan

dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup melalui

sosialisasi 10 peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penyusunan produk

hukum lingkungan hidup berupa PerGub Kelas Air pada 6 sungai.

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar


realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97.55%, yang diarahkan untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya

pengelolan dan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 40%; Meningkatnya

penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel melalui penyusunan 3

laporan keuangan; Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian

berbasis kinerja sebesar 40%; Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 40%.

6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar



meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD dalam mendukung upaya perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah dari jasa laboratorium lingkungan hidup sebesar 48,22%; Meningkatnya

jumlah jenis parameter pengujian lingkungan yang terakreditasi oleh UPTB

Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 24 parameter; Meningkatnya

pengelolaan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup melalui 4 media;

Meningkatnya pembinaan dan koordinasi pengembangan sistem pengaduan

lingkungan pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya kompetensi dan kualitas aparatur

pengelola lingkungan hidup pada 35 orang aparatur.



7) Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem EvaluasiKinerja.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 288.825.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 285.769.275,- dengan


meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi

kinerja yang terukur. Hasil yang dicapai : Meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan yang berbasis kinerja melalui 5 dokumen; Meningkatnya kualitas

monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui 4

dokumen.

3.2 REALISASI ANGGARANPada tahun anggaran 2015 BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 19.058.243.100,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 6.767.450.963,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.12.290.792.137,00, yang terbagi kedalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar

Rp. 5.720.137.895,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 11 Kegiatan.

Sementara Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.8.784.555.000,00, yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 27 Kegiatan. Untuk

penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.9 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan BelanjaLangsung BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO KEGIATANJUMLAH

DANA(Rp)

JUMLAHPENGELUARAN

(Rp)%

1 2 3 4 5I BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.767.450.963 6.550.312.519 96,79

Gaji dan Tunjangan 4.743.163.169 4.631.025.186 97,64Tambahan Penghasilan PNS 2.010.787.794 1.905.787.333 94,78

II BELANJA LANGSUNG 12.290.792.137 12.027.669.030 97,86A Belanja Langsung Urusan

SKPDI Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 3.220.085.000 3.141.343.784 97,55



1 Pengelolaan dan PelayananAdministrasi Perkantoran 1.094.160.000 1.026.897.729 93,85

2 Penatausahaan AdministrasiKeuangan 303.900.000 302.285.500 99,47

3 Pembinaan dan PengelolaanKepegawaian 381.475.000 375.980.500 98,56

4 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana 1.440.550.000 1.436.180.055 99,70

II Program PeningkatanKapasitas dan Kinerja SKPD 3.645.964.137 3.591.388.171 98,50

1 Penatausahaan AdministrasiLaboratorium Lingkungan Hidup 1.144.887.000 1.139.335.800 99,52

2 Pengembangan Mutu danKapasitas LaboratoriumLingkungan Hidup

309.500.000 286.679.600 92,63

3 Pengelolaan danPenyebarluasan InformasiLingkungan Hidup

1.835.225.000 1.821.234.681 99,24

4 Pembinaan dan KoordinasiPengembangan SistemPengaduan Lingkungan

159.675.000 153.653.850 96,23

5 Pembinaan dan PeningkatanKompetensi dan KualitasAparatur

196.677.137 190.484.240 96,85

III Peningkatan PengembanganSistem Perencanaan danSistem Evaluasi Kinerja

288.825.000 285.769.275 98.94

1 Penyusunan Rencana KegiatanAnggaran dan PelaporanPengelolaan Lingkungan Hidup

67.500.000 66.802.000 98.97

2 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPengelolaan Lingkungan

221.325.000 218.967.275 98.93

B Belanja Langsung UrusanWajib dan Pilihan

I Program PengendalianPencemaran dan KerusakanLingkungan Hidup

2.216.640.000 2.162.347.030 97,55

1 Pemantauan Kualitas Air 298.100.000 278.244.660 93,342 Pemantauan Kualitas Udara 198.650.000 196.987.921 99,163 Koordinasi dan Pembinaan

Adipura dan Kalpataru 239.780.000 235.018.639 98,01

4 Koordinasi dan PembinaanPengelolaan Limbah B3 98.000.000 97.808.039 99,80



5 Koordinasi, Pembinaan danPengawasan KetaatanPemrakarsa Usaha dan/atauKegiatan

253.295.000 250.170.940 98,77

6 Koordinasi, Pembinaan danInventarisasi Bahan PerusakOzon

90.700.000 89.905.730 99,12

7 Koordinasi Penilaian DokumenLingkungan Hidup 314.950.000 312.263.610 99,15

8 Pembinaan Sulsel Go Green 173.675.000 172.272.461 99,19

9 Koordinasi dan PengawasanPelaksanaan KLHS ProvinsiKab/Kota di Sulsel

116.425.000 106.949.750 91,86

10 Pembinaan dan PengawasanKomisi Penilai AMDAL, UKL danUPL.

139.900.000 134.121.230 99,42

11 Pelayanan PengujianLaboratorium LingkunganHidup.

211.640.000 203.387.900 96,10

12 Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Persampahan 86.525.000 85.216.060 98,49

II Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam

801.173.000 774.375.180 96,66

1 Koordinasi dan PembinaanPemulihan Kualitas LingkunganHidup

330.073.000 319.315.080 96,74

2 Koordinasi dan PembinaanPelestarian Kawasan Karst 88.050.000 75.400.460 85.63

3 Pembinaan dan KoordinasiAdaptasi dan MitigasiPerubahan Iklim

104.150.000 103.290.620 99.17

4 Pembinaan dan KoordinasiPengelolaan KeanekaragamanHayati dan Plasma Nutfah.

278.900.000 276.369.020 99.09

III Program PengembanganKapasitas PengelolaanLingkungan Hidup

1.098.090.000 1.070.149.588 97,46

1 Pembinaan Sulsel Go GreenJalur Sekolah 178.065.000 176.219.140 98,96

2 Pembinaan Penerapan SistemManajemen LingkunganEkolabel, Produksi Bersih danTeknologi BerwawasanLingkungan

137.000.000 132.049.430 96,00

3 Pembangunan Prasarana danOperasional Perguruan TinggiLingkungan Hidup di Sulsel

51.000.000 43.068.848 84,45



4 Koordinasi dan PembinaanLaboratorium Lingkungan Hidup 226.900.000 224.100.500 98,77

5 Koordinasi dan PembinaanPenyusunan Sistem InformasiLingkungan Hidup Daerah(SILHD)

106.750.000 101.018.550 94,63

6 Koordinasi dan PembinaanPenerapan Kearifan LokalLingkungan Hidup

106.400.000 103.466.800 97,24

7 Pembinaan dan Kerjasamadengan Organisasi PeduliLingkungan

291.975.000 290.226.320 99,40

IV Program Penaatan HukumLingkungan Hidup 1.020.015.000 1.002.296.002 98,26

1 Identifikasi, Investigasi, danPelayanan PengaduanMasyarakat terhadapLingkungan Hidup

154.550.000 149.372.040 96,65

2 Koordinasi Penegakan Hukumdan Penanganan KasusLingkungan Hidup

145.450.000 141.251.232 97,11

3 Koordinasi dan PenyusunanProduk Hukum LingkunganHidup

664.475.000 658.025.730 99.03

4 Sosialisasi PeraturanPerundang-UndanganLingkungan Hidup

55.540.000 53.647.000 96.59

TOTAL 19.058.243.100 18.577.981.549 97,48

Adapun untuk anggaran BLHD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015

terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan perhatian pemerintah daerah

terhadap urusan lingkungan hidup juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan

ini memiliki arti penting dikarenakan tekanan terhadap lingkungan hidup akan

semakin besar setiap tahunnya, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan

kapasitas pengelola lingkungan hidup maka kualitas lingkungan akan semakin

memburuk nantinya. Peningkatan kapasitas itu tentunya dapat dicapai bila didukung

dengan alokasi anggaran yang memadai. Namun secara umum alokasi belanja

langsung untuk kegiatan pada tahun 2015 bila dibandingkan tahun 2014 mengalami

penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada

tahun 2015 dimana pada tahun sebelumnya dilaksanakan.



Tabel 3.10 Jumlah Anggaran BLHD Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015(Rp)

No. TahunBelanja Tidak

Langsung(BTL)

BelanjaLangsung (BL) Jumlah

KegiatanDekonsentrasi

1. 2008 2.240.477.210 6.335.830.125 8.576.307.335 500.000.000

2. 2009 2.953.450.948 6.445.873.000 9.899.323.948 500.000.000

3. 2010 3.141.379.626 8.840.000.000 11.399.323.948 500.000.000

4. 2011 3.747.341.256 9.255.000.000 13.002.341.256 500.000.000

5. 2012 4.385.166.499 4.385.166.499 16.931.711.999 4.209.540.000

6. 2013 4.899.312.202 12.400.000.000 17.299.312.200 6.000.000.000

7. 2014 5.838.220.244 13.630.000.000 19.468.220.244 4.584.325.000

8. 2015 6.767.450.963 12.290.792.137 19.058.243.100 2.500.000.000

Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang

diperlihatkan pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

No TahunTarget (Rp) Realisasi (Rp)

%Sisa

Anggaran(Rp)

TidakLangsung Langsung Tidak

Langsung Langsung

1 2012 4.385.166.499 12.546.545.500 4.298.304.593 12.172.630.927 97,28 460.776.479

2 2013 4.849.312.202 14.380.000.000 4.769.346.487 13.960.696.855 97,40 499.268.860

3 2014 5.937.461.244 14.504.692.895 5.840.675.235 14.063.894.836 97,37 537.584.068

4. 2015 6.767.450.963 12.290.792.137 6.550.312.519 12.027.669.030 97,48 480.261.551



Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase penyerapan anggaran

BLHD Provinsi Sulsel dalam 4 tahun terakhir kecenderungannya mengalami

peningkatan. Meskipun realisasi secara umum masih berada pada 97%. Sedangkan

untuk sisa anggaran (silpa) menurun dibandikan tahun sebelumnya. Hal ini dapat

dicapai dengan adanya perubahan pada mekanisme pencairan anggaran melalui

penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan anggaran, selain itu juga

monev yang dilaksanakan secara rutin dan intensif mendorong pada peningkatan

realisasi melalui adanya antisipasi terhadap penyerapam anggaran yang mengalami

hambatan.

Bab IV Penutup


BAB IVP E N U T U P

4.1. KesimpulanBerdasarkan Rencana Kerja BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015,

maka pada Tahun 2015 BLHD Provinsi Sulsel dialokasikan anggaran sebesar Rp.

19.058.243.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.577.981.549,00 atau 97,48%.

Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung Berupa Belanja Pegawai

yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung

Terdiri dari Belanja Langsung SKPD, yang terbagi kedalam Belanja Langsung

Urusan SKPD, dijabarkan ke dalam 3 Program dan 11 Kegiatan. Sementara Belanja

Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dijabarkan ke dalam 4 Program dan 38

Kegiatan. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan Target Anggaran

Tahun 2015 sebesar Rp.6.767.450.963,00 dengan realisasi sebesar

Rp.6.550.312.519,00 atau 96,79%.

Belanja Langsung Urusan yang ada pada setiap SKPD dengan target Tahun

2015 sebesar Rp.7.154.874.137,00 dengan realisasi sebesar

Rp.7.018.501.230,00 atau 98,09%.

Belanja Langsung Urusan Program Perioritas dengan target Tahun 2015

sebesar Rp.5.113.118.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

5.009.167.800,00 atau 97,97%.

Melihat dari realisasi anggaran pada tahun 2015, bahwa BLHD Provinsi

Sulsel telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian

dari seluruh sasaran strategis yang ada adalah sebesar 108,93%.

4.2. Saran-Saran1. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana kegiatan

pada setiap Bidang, Sekretariat, UPTB, Subbidang, dan Subagian sehingga

dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik

melalui pendidikan formal, kegiatan bintek, diklat dan pelatihan.

2. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh karyawan dan

mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) RENJA Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

I

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi PerkantoranProgram: Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

%

100 12.447.000.000 20 3.683.065.287 40 3.220.085.000 3.220.085.000 10 532.333.773 10 594.143.955 10 515.746.386 10 1.499.119.670 40 3.141.343.784 100 97,55 40 6.824.409.071 40 55

1. Pengelolaan dan


Perkantoran

Persentase Terlaksananya

Pengelolaan dan


Perkantoran

%

100 3.934.000.000 20 563.576.109 40 1.094.160.000 1.094.160.000 10 298.759.373 10 79.481.255 10 242.105.031 10 406.552.070 40 1.026.897.729 100 93,85 40 1.590.473.838 40 40

Badan

Lingkungan

Hidup daerah

2. Penatausahaan

adminstrasi Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun buku laporan

keuangan

15 2.055.000.000 3 282.460.150 3 303.900.000 303.900.000 - 77.553.900 - 33.642.500 - 53.702.500 3 137.386.600 3 302.285.500 100 99,47 6 584.745.650 40 28

\3. Pembinaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Persentase Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

%

100 723.000.000 20 371.709.795 40 381.475.000 381.475.000 10 80.720.500 10 75.628.700 10 118.688.300 10 100.943.000 40 375.980.500 100 98,56 40 747.690.295 40 103

4. Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana


Ketersediaan dan

Pemeliharaan Barang

Modal

%

100 5.735.000.000 19,23 2.465.319.233 40 1.440.550.000 1.440.550.000 10 75.300.000 10 405.391.500 10 101.250.555 10 854.238.000 40 1.436.180.055 100 99,70 40 3.901.499.288 40 68

100,00 97,89 40,00 60,08

II

Meningkatnya Kapasitas

dan Kinerja SKPD

Program:Peningkatan

Kapasitas dan Kinerja

SKPD


Kapasitas dan Kinerja

SKPD% 100 8.716.400.000 20 1.646.009.450 40 3.645.964.137 3.645.964.137 10 333.378.900 10 323.370.000 10 387.720.400 10 2.546.918.871 40 3.591.388.171 100 98,50 40 5.237.397.621 40 60

1. Penatausahaan

Administrasi

Laboratorium LH


PAD dari Jasa

Laboraturium LH

%

100 1.724.000.000 20 215.066.350 40 1.144.887.000 1.144.887.000 10 118.581.500 10 234.770.000 10 161.240.200 10 624.744.100 40 1.139.335.800 100 99,52 40 1.354.402.150 40 79

2 Pengembangan Mutu

dan Kapasitas

Laboratorium LH

Jumlah Parameter yang

terakreditasi jenis parameter

40 1.527.000.000 24 267.102.700 24 309.500.000 309.500.000 24 69.800.400 - 6.720.000 34.274.600 24 175.884.600 24 286.679.600 100 92,63 24 553.782.300 60 36

3. Pengelolaan dan

Penyebarluasan

Informasi LH

Jumlah Media Penyebaran

Data dan Informasi LHmedia (cetak,

elektronik,

website,pameran)20 3.640.000.000 4 677.554.000 4 1.835.225.000 1.835.225.000 1 50.024.000 3 71.888.750 - 131.026.700 1 1.568.295.231 4 1.821.234.681 100 99,24 8 2.498.788.681 39 69

4 Pembinaan dan

Koordinasi

Pengembangan Sistem

Pengaduan LH

Jumlah Kab/Kota yang

dibina dan

dikoordinasikan

kab/kota

120 750.000.000 24 364.605.600 24 159.675.000 159.675.000 4 3.750.000 - 9.991.250 2 20.709.120 18 119.203.480 24 153.653.850 100 96,23 48 518.259.450 40 69

5 Pembinaan dan

Peningkatan Kompetensi

dan Kualitas Aparatur

Jumlah Aparatur BLHD

yang mengikuti

pendidikan lanjutan,

pelatihan/kursus, bintek,

seminar, diseminasi

PNS

150 1.075.400.000 30 121.680.800 35 196.677.137 196.677.137 7 91.223.000 18 - - 40.469.780 10 58.791.460 35 190.484.240 100 96,85 65 312.165.040 43 29

100 96,89 44 56,32

III

Meningkatnya

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sitem

Evaluasi Kinerja SKPD

Program: Peningkatan

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan

Sistem Evaluasi

Kinerja SKPD


Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja SKPD% 100 7.419.240.000 20 253.182.867 40 311.625.000 288.825.000 10 69.386.000 5 23.689.250 60.943.580 25 131.750.445 40 285.769.275 100 98,94 40 538.952.142 40 7

1 Penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran dan

Pelaporan Pengelolaan

LH

jumlah buku laporan

penyusunan rencana

kegiatan anggaran dan

pelaporan PLH berbasis

kinerja

Buku

25 3.924.000.000 5 119.492.000 5 67.500.000 67.500.000 2 27.812.000 1 3.690.250 - 32.702.250 2 2.597.500 5 66.802.000 100 98,97 10 186.294.000 40 5

2. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Pengelolaan Lingkungan

Jumlah buku laporan hasil

monev dan pelaksanaan

PLH

Buku

20 3.495.240.000 4 133.690.867 4 244.125.000 221.325.000 - 41.574.000 - 19.999.000 - 28.241.330 4 129.152.945 4 218.967.275 100 98,93 8 352.658.142 40 10

100 98,95 40 7,42

146 (diisi nol) 7 8 9 12 = 8+9+10+11 10=9/7*100 11=6+9 12=11/5*100

Rata-Rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja Tinggi


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD 2015 yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja 2015 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD)

5


13



32 4 4.A

LAMPIRAN 3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULSEL

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satuan

Target Renstra SKPD pada

Tahun 2013 s/d 2018

(periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD sampai dg

Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2015) yang dievaluasi

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

TAHUN 2015

I II

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

III IV

10 11

IV

Meningkatnya

Pengendalian

Pencemaran Pada Media

Air, Tanah, dan Udara

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Hidup

Jumlah Penurunan Beban

Pencemaran

Juta Ton 30,43 15.960.000.000 6,08 3.050.147.950 12,72 2.216.640.000 2.216.640.000 - 317.203.870 - 284.523.271 - 377.485.549 - 1.183.134.340 12,72 2.162.347.030 100 97,55 12,72 5.212.494.980 42 33

1 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/Danau

yang diketahui status

kualitas airnya

sungai dan danau

29 1.875.000.000 12 277.772.400 17 298.100.000 298.100.000 5 102.262.400 8 17.782.500 4 94.397.120 - 63.802.640 17 278.244.660 100 93,34 17 556.017.060 59 30

2 Pemantauan Kualitas

Udara

Jumlah Kab/Kota yang

diketahui Status Kualitas

udara ambiennya

kab/kota

24 1.368.000.000 13 221.866.900 15 198.650.000 198.650.000 1 4.400.000 - 95.347.541 14 17.409.700 - 79.830.680 15 196.987.921 100 99,16 15 418.854.821 63 31

3 Koordinasi Pembinaan

Adipura dan Kalpataru

Jumlah kab/kota yang

dibina untuk memperoleh

penghargaan adipura dan

kalpataru

kab/kota

120 1.285.000.000 24 299.755.300 24 239.780.000 239.780.000 5 53.199.100 8 51.867.800 6 19.545.000 5 110.406.739 24 235.018.639 100 98,01 48 534.773.939 40 42

4 Koordinasi dan

Pembinaan Pengelolaan

Limbah B3

jumlah kab/kota dan

jumlah pemrakarsa

usaha/kegiatan yang

dibina & diawasi dalam

pengelolaan limbah B3

kab/kota dan

pemrakarsa usaha

270 785.000.000 54 171.569.000 54 98.000.000 98.000.000 11 12.739.100 19 25.350.000 17 24.712.900 7 35.006.039 54 97.808.039 100 99,80 108 269.377.039 40 34

5 Koordinasi,Pembinaan

dan Pengawasan

Ketaatan Pemrakarsa

Usaha dan/atau

kegiatan

Jumlah kab/kota dan

pemrakarsa usaha

dan/atau kegiatan yang

dibina dan diawasi tingkat

ketaatan dalam

menerapkan peraturan

perundang-undangan

bidang LH

kab/kota dan

pemrakarsa

79 1.805.000.000 39 123.220.450 49 253.295.000 253.295.000 19 46.754.000 12 7.650.000 7 45.555.060 11 150.211.880 49 250.170.940 100 98,77 49 373.391.390 61 21

6 Koordinasi ,Pembinaan

dan Inventarisasi Bahan

Perusak ozon

Jumlah kabupaten/kota

yang koordinasi

pembinaan dan investasi

bahan perusak ozon

kab/kota

100 1.260.000.000 24 156.965.400 24 90.700.000 90.700.000 6 16.924.250 10 5.738.480 2 12.067.500 6 55.175.500 24 89.905.730 100 99,12 48 246.871.130 48 20

7 Koordinasi Penilaian

Dokumen Lingkungan

Hidup

jumlah dokumen LH yang

dinilai komisi penilai

amdal provinsi

dokumen

25 973.000.000 15 323.183.800 15 314.950.000 314.950.000 1 10.325.880 3 38.345.200 1 26.005.850 34 237.586.680 39 312.263.610 260 99,15 54 635.447.410 217 65

8 Pembinaan Sul-Sel Go

Green

jumlah pemangku

kepentingan yang dibinajalur

15 1.497.000.000 3 213.085.600 3 173.675.000 173.675.000 0 6.319.290 3 - - 67.101.299 - 98.851.872 3 172.272.461 100 99,19 6 385.358.061 42 26

9 Koordinasi dan

Pengawasan

Pelaksanaan KLHS

Provinsi Kab/Kota di

Sulawesi Selatan

jumlah kab/kota dan

provinsi di sulsel yang

dibina KLHSnya

kab/kota,provinsi

25 958.000.000 6 127.480.400 10 116.425.000 116.425.000 2 8.899.500 4 1.800.000 4 14.529.250 - 81.721.000 10 106.949.750 100 91,86 10 234.430.150 41 24

10 Pelayanan Pengujian

Laboratorium

Lingkungan Hidup

jumlah jenis parameter

terakreditasi yang diujijenis parameter

40 1.559.000.000 20 135.727.400 24 211.640.000 211.640.000 24 25.179.600 - (5.405.100) - 26.129.170 - 157.484.230 24 203.387.900 100 96,10 24 339.115.300 60 22

11 Pembinaan Fasilitasi

Pengelolaan

Persampahan

jumlah kab/kota yang

dibinakab/kota

24 640.000.000 5 796.699.800 5 86.525.000 86.525.000 1 23.815.000 4 26.117.600 - - - 35.283.460 5 85.216.060 100 94,98 10 881.915.860 44 138

12 Pembinaaan dan

Pengawasan Komisi

Penilai AMDAL,UKL dan

UPL

jumlah komisi penilai

AMDAL,UKL DAN UPL

kab/kota yang dibina

kab/kota

120 1.955.000.000 24 202.821.500 24 134.900.000 134.900.000 5 6.385.750 10 19.929.250 5 30.032.700 4 77.773.620 24 134.121.320 100 99,42 48 336.942.820 40 17

113 97,41 63 39,07

V

Meningkatnya

Pencegahan dan

Pemulihan Kerusakan

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Jumlah lokasi

perlindungan dan

konservasi SDA Lokasi 60 8.844.150.000 12 2.445.233.219 24 778.373.000 801.173.000 5 82.149.020 7 61.940.420 8 78.836.700 4 551.449.040 24 774.375.180 100 96,66 24 3.219.608.399 40 36

1 Koordinasi dan

Pembinaan Pemulihan

Kualitas Lingkungan

Hidup

Jumlah lokasi yang dibina

pemulihan kualitas LH-nyaLokasi

12 3.214.900.000 2 1.293.387.650 4 307.273.000 330.073.000 2 9.585.600 - 25.000.000 2 34.523.860 - 250.205.620 4 319.315.080 100 96,74 6 1.612.702.730 50 50

2 Koordinasi dan

Pembinaan Kawasan

Pesisir,Laut dan Pulau-

Pulau Kecil


difasilitasi dan

dikoordinasikan

Kabupaten/kota

6 1.200.500.000 1 383.582.645 0 0 0 - 0 - - - - - - 1 383.582.645 17 32

3 Koordinasi dan

Pembinaan

Pengembangan dan

Pemantapan Konservasi


dibina kawasan

konservasinya

Kabupaten/kota

24 - 0 263.566.710 0 0 0 - 0 - - - - - - - 263.566.710 - -

4 Koordinasi dan

Pembinaan Pelestarian

Kawasan Karst


pelestarian kawasan

karstnya

Lokasi

6 1.827.700.000 1 154.935.950 2 88.050.000 88.050.000 0 12.695.420 2 17.450.000 - 14.067.840 - 31.187.200 2 75.400.460 100 85,63 3 230.336.410 50 13

5 Pembinaan dan

Koordinasi Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlahlokasi yang dibina

melalui kegiatan adaptasi

dan mitigasi perubahan

iklim

Lokasi

30 1.373.150.000 10 173.485.800 16 104.150.000 104.150.000 2 2.300.000 5 17.490.420 5 14.790.000 4 68.710.200 16 103.290.620 100 99,17 16 276.776.420 52 20

6 Pembinaan dan

Koordinasi Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati

dan Plasma Nutfah


dalam pelestarian kehati Lokasi

6 1.227.900.000 2 176.274.464 2 278.900.000 278.900.000 1 57.568.000 - 2.000.000 1 15.455.000 - 201.346.020 2 276.369.020 100 99,09 2 452.643.484 37 37

100 95,16 47 29,95

Predikat Kinerja



Predikat Kinerja Timggi

Tinggi

VI

Meningkatnya Kapasitas

Manajemen, Sumber

Daya, Manusia dan

Kelembagaan

Pengelolaan Sumberdaya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Program

Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Bobot Kapasitas

Pengelolaan LH

Bobot 3,71 8.933.570.000 2,86 1.967.781.553 2,94 1.098.090.000 1.098.090.000 - 199.355.658 - 63.318.300 - 185.042.790 2,94 622.432.840 2,94 1.070.149.588 100 97,46 2,94 3.037.931.141 79 34

1 Pembinaan Sul-Sel Go

Green Jalur Sekolah

jumlah sekolah adiwiyata

yang dibinasekolah

76 1.184.060.000 16 278.364.500 32 178.065.000 178.065.000 10 42.359.500 5 10.346.800 7 38.305.000 10 85.207.840 32 176.219.140 100 98,96 32 454.583.640 42 38

2 Pembinaan Penerapan

Sistem Manajemen

Lingkungan,Ekolabel,Pro

duksi Bersih dan

Teknologi Berwawasan

Lingkungan


dibina dalam penerapan

sistem manajemen

lingkungan, ekolabel,

produksi bersih, dan

teknologi berwawasan

lingkungan

kab/kota

120 1.192.050.000 24 211.154.620 24 137.000.000 137.000.000 10 38.109.050 7 7.236.000 7 28.080.000 - 58.624.380 24 132.049.430 100 96,39 48 343.204.050 40 29

3 Pembangunan

Prasarana dan

Operasional Perguruan

Tinggi Lingkungan

Hidup di Sulawesi

Selatan

jumlah sekolah lingkungan

hidup yang

dikoordinasikan dan

difasilitasi

pengembangannya

sekolah

5 1.214.290.000 1 538.687.400 1 51.000.000 51.000.000 0 24.761.008 1 2.260.000 - 5.166.240 - 10.881.600 1 43.068.848 100 84,45 2 581.756.248 40 48

4 Koordinasi dan

Pembinaan

Laboratorium

Lingkungan Hidup

jumlah laboratorium

kab/kota yang dibina kab/kota

120 1.483.820.000 24 249.954.833 24 226.900.000 226.900.000 9 46.740.000 7 30.900.000 5 17.680.000 3 128.780.500 24 224.100.500 100 98,77 48 474.055.333 40 32

5 Koordinasi dan

Pembinaan Penyusunan

Sistem Informasi

Lingkungan Hidup

Daerah (SILHD)


dibina dalam penyusunan

SLHD

kab/kota

120 1.423.900.000 24 126.942.200 24 106.750.000 106.750.000 8 9.999.000 15 2.105.000 1 24.175.250 - 64.739.300 24 101.018.550 100 94,63 48 227.960.750 40 16

6 Koordinasi dan

Pembinaan Penerapan

Kearifan Lokal

Lingkungan Hidup


dibina dalam penerapan

kearifan lokal

kab/kota

120 1.081.220.000 24 192.061.500 24 106.400.000 106.400.000 - 26.730.000 11 7.995.500 3 16.630.000 10 52.111.300 24 103.466.800 100 97,24 48 295.528.300 40 27

7 Pembinaan dan

Kerjasama dengan

Organisasi Peduli

Lingkungan

jumlah ormas dan ornop

peduli lingkungan yang

bermitra dan menjalin

kerjasama

organisasi

125 1.354.230.000 25 370.616.500 25 291.975.000 291.975.000 4 10.657.100 8 2.475.000 3 55.006.300 10 222.087.920 25 290.226.320 100 99,40 50 660.842.820 40 49

100 95,07 40 31,73

VII

Meningkatnya Ketaatan

Pemangku Kepentingan

terhadap Peraturan

Perundangan-Undangan

di Bidang Lingkungan

Hidup

Program Penaatan

Hukum Lingkungan

Hidup

Jumlah Rekomendasi

Penanganan Kasus

Lingkungan Hidup

Rekomendasi 78 5.185.000.000 10 1.013.474.510 14 1.020.015.000 1.020.015.000 40.646.710 4 16.719.360 4 233.110.062 6 711.819.870 14 1.002.296.002 100 98,26 14 2.015.770.512 18 39

1 Identifikasi,Investigasi

dan Pelayanan

Pengaduan Masyarakat

terhadap Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi

tindaklanjut dari

pengaduan berkaitan

dengan dugaan

pencemaran/ kerusakan

LH.

Rekomendasi

39 1.145.000.000 5 172.167.200 7 154.550.000 154.550.000 - 13.639.600 2 10.209.360 2 21.268.570 3 104.254.510 7 149.372.040 100 96,65 12 321.539.240 31 28

2 Koordinasi Penegakan

Hukum dan Penanganan

Kasus Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi

tindaklanjut kasus/

perkara LH yang ditangani

Rekomendasi

39 985.000.000 5 210.157.800 7 145.450.000 145.450.000 - 11.810.000 2 6.510.000 2 29.055.072 3 93.876.160 7 141.251.232 100 97,11 12 351.409.032 31 36

3 Koordinasi dan

Penyusunan Produk

Hukum Lingkungan

Hidup

Jumlah draft produk

hukum LH yang dihasilkanDraft Produk hukum

LH30 1.905.000.000 6 528.820.610 6 664.475.000 664.475.000 0 13.885.110 - - - 176.166.920 - 467.973.700 6 658.025.730 100 99,03 12 1.186.846.340 40 62

4 Sosialisasi Peraturan

Perundang Undangan

Lingkungan Hidup

Jumlah Peraturan

Perundang-undangan yang

disosialisasikan

peraturan

perundangan LH

50 1.150.000.000 10 102.328.900 10 55.540.000 55.540.000 0 1.312.000 - - - 6.619.500 10 45.715.500 10 53.647.000 100 96,59 20 155.975.900 40 14

100 97,35 35 34,91

67.505.360.000 14.058.894.836 12.290.792.137 12.290.792.137 1.574.453.931 1.367.704.556 1.838.885.467 7.246.625.076 - 12.027.669.030 - 97,86 - 26.086.563.866 44 39

102 97,86

,

Makassar, 2016Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Ir.ANDI HASBI,M.T

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip.19650427 1992103 1 009

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Tinggi

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM


Predikat Kinerja



T Rp (Juta)

2 3 7 8 17

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup di Sulsel

Meningkatnya kualitas air Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang

status mutu airnya memenuhi baku mutu 7% Bid IV

Persentase jumlah sungai dan danau yang

dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu

airnya dan diinformasikan status mutu airnya 58,62% Bid IV

1:08:15 Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)

12,72 2.007,27 Bidang I dan IV

01.08.15.01 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/ danau yang diketahui status

kualitas airnya 15 sungai dan

2 danau295,60 Bidang IV

Meningkatnya kualitas udara Presentase jumlah lokasi pemantauan udara

ambien yang status mutu udaranya tidak

tercemar 40% Bid IV

Persentase jumlah kabupaten/kota yang

dipantau kualitas udara ambiennya dan

diinformasikan mutu udara ambiennya 70,83% Bid IV

01.08.15.02 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah kab/kota yang diketahui status mutu

udara ambiennya 15 kab/kota 197,15 Bidang IV

Meningkatnya Ketaatan

Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan

terhadap pengelolaan LH

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan

PPA 40% Bid IV

Persentase beban pencemaran limbah cair yang

dapat diturunkan 28% Bid IV

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

Amdal (jumlah dokumen Amdal yang diawasi

pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal

yang berlaku)19% Bid I

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan yang taat terhadap pelaporan

pengelolaan limbah B383% Bid III

LAMPIRAN 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Pada RENJA BLHD Tahun 2015

1

KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Penanggung

Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Rencana Tahun 2015

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

01.08.15.05 Koordinasi, Pembinaan, dan

Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa

Usaha dan/atau Kegiatan

Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa Usaha

dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi

tingkat ketaatannya dalam menerapkan peraturan

perundang-undangan dibidang LH

24 kab/kota dan 25

pemrakarsa 153,29 Bidang IV

01.08.15.06 Koordinasi, Pembinaan, dan

Inventarisasi Bahan Perusak Ozon

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan

dikoordinasikan dalam Inventarisasi Bahan

Perusak Ozon24 kab/kota 94,60 Bidang III

01.08.15.10 Koordinasi Penilaian Dokumen

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen LH yang dinilai oleh Komisi

Penilai Amdal Provinsi 5 dokumen LH 293,92 Bidang I

01.08.15.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan

Limbah B3

Jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa

usaha/kegiatan yang dibina & diawasi dalam

pengelolaan limbah B324 kab/kota dan 30

pemrakarsa usaha94,10 Bidang III

Meningkatkan daya dukung

dan mempertahankan daya

tampung lingkungan hidup

Meningkatnya tutupan lahan

bervegetasi

Persentase tutupan lahan bervegetasi

80%

1:08:16 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA 24 494,00

01.08.15.08 Koordinasi dan Pembinaan Sulsel Go

Green

Jumlah jalur pemangku kepentingan yang dibina

dalam Sulsel Go Green 3 jalur 148,47 Bidang III

Meningkatnya upaya rehabilitasi

kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil

Cakupan lokasi rehabilitas kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil 15,79%

01.08.16.01 Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan

Kualitas Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-

nya4 Lokasi 177,70 Bidang I

01.08.16.02 Koordinasi dan Pembinaan Kawasan

Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah lokasi yang dibina dan dikoordinasikan

dalam perlindungan kawasan pesisir, laut dan

pulau-pulau kecil.0 - Bidang III

Meningkatnya upaya perlindungan

Kawasan Berfungsi Konservasi

Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi

konservasi25%

01.08.16.03 Koordinasi dan Pembinaan

Pengembangan dan Pemantapan

Kawasan Konservasi/Esensial

Jumlah lokasi yang di bina kawasan konservasinya

2 Lokasi 113,25 Bidang III

01.08.16.04 Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian

Kawasan Karst

Jumlah kab/kota pelestari kawasan karst yang di

bina 2 kab/kota 113,25 Bidang III

01.08.16.06 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan Plasma

Nutfah

Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati

2 Lokasi 98,90 Bidang III

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

Meningkatnya upaya adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

40% Bidang III

01.08.16.05 Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi

dan Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim16 Lokasi 104,15 Bidang III

Meningkatkan kapasitas

manajemen, sumberdaya

manusia, kelembagaan dan

peranserta pemangku

kepentingan dalam

perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah sekolah

peduli lingkungan

Cakupan sekolah peduli lingkungan (Jumlah

sekolah yang mendapatkan penghargaan bidang

LH /Jumlah Sekolah yang di bina)

100% Bidang II

1:08:17 Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 799,45 Bidang II,

Sekretariat,

UPTB LAB

01.08.17.01 Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah Jumlah sekolah adwiyata yang dibina 32 Sekolah 128,06

Bidang II

Meningkatnya kapasitas

penyebaran informasi LH

Persentase Kab/Kota yang membuat dan

menyampaikan Laporan SLHD20%

Sekretariat

01.08.17.04 Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Daerah (SILHD)

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan

SILH24 kab/kota 109,25

Sekretariat

Meningkatnya kapasitas

laboratorium LH

Cakupan laboratorium LH daerah yang

evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan

manajemen30,40%

UPTB LAB LH

Persentase peningkatan parameter pengujian

kualitas LH yang terakreditasi 60%UPTB LAB LH

01.08.17.05 Koordinasi dan Pembinaan

Laboratorium Lingkungan Hidup

Jumlah laboratorium kab/kota yg dibina

24 Laboratorium kab/kota 136,50 UPTB LAB LH

01.08.15.11 Pelayanan Pengujian Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji

24 Jenis parameter uji 201,64 UPTB LAB LH

Meningkatnya peran serta

pemerintah daerah dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan LH

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang

memperoleh penghargaan Adipura60% Bidang II


menggunakan teknologi ramah lingkungan 60% Bidang II


menerapkan kearifan lokal LH 60% Bidang II

Persentase jumlah organisasi masyarakat yang

terlibat dalam upaya perlindungan dan

pengelolaan LH70% Bidang II

Cakupan Kab/Kota yang memiliki Komisi

Amdal 38% Bidang II

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

01.08.15.03 Koordinasi dan Pembinaan Adipura

dan Kalpataru

Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh

penghargaan Adipura dan kalpataru 24 kab/kota 239,78 Bidang II

01.08.17.02 Pembinaan Penerapan Sistem

Manajemen Lingkungan, Ekolabel,

Produksi Bersih, dan Teknologi

Berwawasan Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan

Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel,

Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan

Lingkungan24 kab/kota 137,00 Bidang II

01.08.17.06 Koordinasi dan Pembinaan Penerapan

Kearifan Lokal Lingkungan Hidup

Jumlah kab/kota yg dibina dalam penerapan

kearifan lokal24 kab/kota 83,40 Bidang II

01.08.17.07 Pembinaan dan Kerjasama dengan

Organisasi Peduli Lingkungan

Jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang

bermitra dan menjalin kerjasama25 Organisasi 130,23 Bidang II

01.08.15.12 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan

persampahan5 kab/kota 86,52 Bidang II

01.08.15.09 Koordinasi dan Pengawasan

Pelaksanaan KLHS Provinsi/

Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan

Jumlah kab/kota dan provinsi di Sulsel yang di

bina KLHSnya10 kab/kota dan

1 provinsi77,32 Bidang I

01.08.15.07 Pembinaan dan Pengawasan Komisi

Penilai AMDAL, UKL dan UPL

Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/ UPL

kab/kota yang dibina dan diawasi24 kab/kota 124,85 Bidang I

01.08.17.03 Koordinasi dan Pengembangan

Rencana Pendirian Perguruan Tinggi

Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan

Jumlah sekolah lingkungan hidup yang

dikoordinasikan dan difasilitasi pengembangannya

1 sekolah 75,00 Program

Meningkatnya Kapasitas dan

Kinerja BLHD Provinsi Sulsel

Persentase SDM BLHD yang mengikuti

peningkatan kapasitas 39,32%

Sekretariat

Hasil Penilaian Laporan Status Lingkungan

Hidup Daerah Sulsel 80

Sekretariat

Persentase kepuasan pelanggan atas

penggunaan Jasa Laboratorium LH 65%

UPTB LAB LH

1:08:02 Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD

40% 2.235,21

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

01.08.02.01 Penatausahaan Administrasi

Laboratorium Lingkungan Hidup

Persentase peningkatan PAD dari Jasa

Laboratorium LH

40% 1.116,90 UPTB LAB LH

01.08.02.02 Pengembangan Mutu dan Kapasitas

Laboratorium LH

Jumlah jenis parameter yang terakreditasi

24 Jenis parameter

terakreditasi221,50 UPTB LAB LH

01.08.02.03 Pengelolaan dan Penyebarluasan

informasi Lingkungan Hidup

Jumlah media penyebaran data dan informasi

lingkungan hidup4 media (cetak, elektronik,

website, pameran)490,47 Program

01.08.02.04 Pembinaan dan Koordinasi

Pengembangan Sistem Pengaduan

Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam

pengembangan sistem pengaduan24 Kab/kota 159,67 Bidang IV

01.08.02.05 Pembinaan dan Peningkatan

Kompentensi dan Kualitas Aparatur

Jumlah aparatur BLHD yang mengikuti

pendidikan lanjutan, pelatihan/ kursus, bintek,

seminar, diseminasi 35 Org 246,67 Kepegawaian &

Umum

Meningkatnya kinerja BLHD

dalan Perencanaan dan Evaluasi

Hasil Penilaian Laporan Kinerja BLHD

B Sekretariat

1:08:03 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD40% 231,10

01.08.03.01 Penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen penyusunan rencana kegiatan

anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja

5 Dokumen (Renja, RKA,

DPA, RKPA, DPPA)

65,50 Program

01.08.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen hasil monev dan pelaksanaan

pengelolaan lingkungan hidup4 Dokumen 165,60 Program

Meningkatnya Profisionalitas

Aparatur BLHD

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran

kedisplinan Pegawai 40% Sekretariat

Persentase kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan BLHD 75% Sekretariat

Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Regular

BLHD yang ditindaklanjuti 100% Sekretariat

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

1:08:01 Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 40% 2.561,43

01.08.01.01 Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan prima kepada

publik

40% 993,41 Kepegawaian &

Umum

01.08.01.02 Penatausahaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

277,50 Keuangan

01.08.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan

Kepegawaian

Persentase terwujudnya manajemen kepegawaian

berbasis kinerja 100% 484,47 Kepegawaian &

Umum

01.08.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Persentase peningkatan ketersediaan dan

pemeliharaan barang modal

40% ketersediaan dan

pemeliharaan barang

modal

806,05

Kepegawaian &

Umum

Meningkatkan pembinaan,

pengawasan dan penegakan

hukum lingkungan dalam

pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup

Meningkatnya upaya penanganan

kasus pengrusakan dan

pencemaran lingkungan dan

ketaatan pemangku kepentingan

terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan

hidup

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% Bidang IV

Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan

hidup yang ditindaklanjuti 20% Bidang IV

1:08:18 Program Penaatan Hukum Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi penanganan kasus

lingkungan hidup14 962,32

01.08.18.01 Identifikasi, investigasi, advokasi dan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Terkait Pencemaran dan Pengrusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan

berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan

LH. 7 Rekomendasi 193,79 Bidang IV

01.08.18.02 Koordinasi Penegakan Hukum dan

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara

LH yang ditangani

7 Rekomendasi 145,45 Bidang IV

Meningkatnya upaya pembinaan,

pelaksanaan, dan pembuatan

peraturan di bidang LH

Persentase jumlah produk hukum lingkungan

hidup40% Bidang IV

T Rp (Juta)

2 3 7 8 17 1


Kegiatan (Output)

Penanggung


Rencana Tahun 2015

Cakupan pemerintah daerah yang telah

mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-

undangan di bidang LH 40% Bidang IV

01.08.18.03 Koordinasi dan Penyusunan Produk

Hukum Lingkungan Hidup

Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan

6 draft produk hukum LH 623,07 Bidang I

Makassar, September 2015Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Ir.ANDI HASBI,M.T


Nip.19650427 1992103 1 009

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROV. SULSEL

TAHUN ANGGARAN : 2016

1 2 4

1 Meningkatnya kualitas air 10%

75,86%

2 Meningkatnya kualitas udara 40%

83,33%

3 Meningkatkan Ketaatan

Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan

terhadap Pengelolaan LH

50%

30%

22%

83%

4 Meningkatnya tutupan lahan

bervegetasi

82%

5 Meningkatkan upaya rehabilitasi

kawasan pesisir dan pulau -

pulau kecil

26.32%

6 Meningkatnya upaya

perlindungan Kawasan Berfungsi

Konservasi

37.50%

7 Meningkatnya upaya adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim

60%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

3

Persentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya

memenuhi baku mutu

Persentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu

udaranya tidak tercemar

Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap

perizinan, PPU dan PPA

Persentase tutupan lahan bervegetasi

Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil

Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

Persentase jumlah sungai dan danau yang dipantau kualitasnya, ditetapkan

status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.

Persentase jumlah kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya

dan diinformasikan mutu udara ambiennya

Persentase beban pencemaran limbah cair yang dapat diturunkan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah dokumen Amdal

yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total dokumen Amdal yang berlaku).

Persentase jumlah pemrakarsa usaha/dan atau kegiatan yang taat terhadap

pelaporan pengelolaan limbah B3


8 Meningkatnya jumlah sekolah

peduli lingkungan

100%

9 Meningkatnya kapasitas

penyebaran informasi LH

40%

10 Meningkatnya kapasitas

Laboratorium LH

39.10%

70%

11 Meningkatnya peran serta

pemerintah daerah dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan

LH

70%

70%

70%

80%

42%

12 Meningkatnya kapasitas dan

kinerja BLHD Provisni Sulsel

44.94%

85

70%

13 Meningkatnya kinerja BLHD

dalam perencanaan dan evaluasi

BB

14 Meningkatnya profesionalitas

Aparatur BLHD

60%

80%

100%

Persentase SDM BLHD yang mengikuti peningkatan kapasitas

Hasil pembinaan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sulsel

Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa Laboratorium LH

Hasil penilaian Laporan Kinerja BLHD

Persentase penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan pegawai

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD

Persentase hasil evaluasi pemeriksaan Regular BLHD yang ditindaklanjuti

Cakupan sekolah peduli lingkungan (jumlah sekolah yang mendapatkan

penghargaan bidang LH/jumlah sekolah yang dibina)

Persentase Kab/Kota yang membuat dan menyampaikan laporan SLHD

Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan

teknis dan manajemen

Persentase peningkatan parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah

lingkungan

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH

Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan LH

Cakupan Kab/Kota yang memiliki Komisi Amdal


15 Meningkatnya upaya

penanganan kasus pengrusakan

dan pencemaran lingkungan dan

ketaatan pemangku kepentingan

terhadap peraturan perundang -

undangan di bidang LH

100%

30%

16 Meningkatnya upaya pembinaan,

pelaksanaan, dan pembuatan

peraturan di bidang LH

60%

60%

*Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 9.290.792.137,00

*Jumlah Program : 7 (Tujuh)

Mengetahui,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH,MSi,MH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 27 Januari 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NIP. 19650427 199203 1 009

Ir. ANDI HASBI, M.T


Cakupan pemerintah daerah yang telah mendapatkan sosialisasi peraturan

perundang - undangan di bidang LH

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan LH yang ditindaklanjuti

Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Persentase jumlah produk hukum LH

Pemerintahan LAKIP - dplh.sulselprov.go.id 2015.pdf · organisasi, perencanaan kinerja tahun 2015, capaian kinerja, dan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan pada

Documents