PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (PERSPEKTIF YURIDIS DAN DEMOKRATISASI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA GAPURA TIMUR KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP) T E S I S Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Oleh : SETIAWAN KARYADI, SH. NIM : 12108004 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2009
14
Embed
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG …skripsi.narotama.ac.id/files/12108004 - SETIAWAN KARYADI, SH.pdf · Rekan-rekan pada pada Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(PERSPEKTIF YURIDIS DAN DEMOKRATISASI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA GAPURA TIMUR KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP)
T E S I S
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama
Oleh :
SETIAWAN KARYADI, SH.
NIM : 12108004
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 18 Agustus 2009
Oleh :
Pembimbing
Dr. Sadjijono, SH., M.Hum.
Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama
Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS.
iii
HALAMAN PANITIA PENGUJI
Telah Diuji Pada
Tanggal
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Emilliana Trisnawati, SH., MH.
Anggota : 1. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum.
2. Soemali, SH., MH.
iv
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga
dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.
Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa
penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari
adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan
masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat
membangun demi kesempurnaan tesis ini.
Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada :
1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di
Surabaya.
2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis yang telah
memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan
hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama
Surabaya.
v
5. Rekan-rekan di Lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep yang telah banyak memberikan informasi, data-data dan
bantuan untuk mengadakan penelitian.
6. Rekan-rekan LSM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
yang telah banyak memberikan informasi, data-data selama
mengadakan penelitian di lapangan.
7. Rekan-rekan pada pada Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten
Sumenep atas informasi dan data-data selama mengadakan penelitian
di lapangan.
8. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas
Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan
administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.
9. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan
tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.
10.Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan
moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.
11.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan
moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga
tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Sumenep, Oktober 2009
Penulis
vi
RINGKASAN
Diangkatnya judul ini karena berbagai persoalan yang terjadi selama ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di Gapura Timur yang dinilai kurang demokratis, transparan dan bertanggungjawab serta masih sentralistik. Hal ini justru bertentangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Desa, juga dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
Dalam penelitian ini difokuskan kepada pembahasan secara spesifik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut agar dapat dilakukan penilaian secara obyektif serta untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga berpengaruh terhadap substansi implementasi Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencoba untuk mencari akar setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan pendekatan yuridis empiris kemudian ingin memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi secara obyektif.
Berdasarkan ulasan dari Bab II dan Bab III, menunjukkan adanya ketidakimbangan didalam menjalankan roda pemerintahan dengan isi daripada Undang-Undang tersebut, dikarenakan pemerintahan desa (kepala desa dan perangkatnya) cenderung bertindak sendiri tanpa memahami dan menelaah isi Undang-Undang, yang ada. Dan pemerintahdesa sendiri didalam menjalankan pemerintahan bersifat monopoli dan peran BPD sebagai wadah penyampai aspirasi masyarakat dan pembuat aturan tidak berdaya dibuatnya, sehingga yang nyata masyarakat yang jadi korban (dirugikan).
Berdasarkan bab IV untuk menyelesaikan persoalan tersebut pemerintah harus mengedepankan kerja sama dengan BPD mengatasi setiap persoalan bersama.
vii
ABSTRACT
The lifting of this title because various problem that happened during the time related to management of governance of countryside in assessed Gapura East less democratic, transparent and accountable and also still sentralistik. This matter exactly oppose against the existence of Law Number 32 Year 2004 about Autonomy Countryside, also with existence of Law And Regulation Of Number 72 Year 2005 about Governance of Countryside.
In this research is focussed to solution specificly to management of the governance to be can be conducted so to be can be conducted by assessment objectively and also to answer problemss that happened, so that have an effect on to Law implementation substansi.
Pursuant to the mentioned, researcher wish to try to look for root every problems that happened pursuant to approach of empirical yuridis then wish to give solution to problemss that happened objectively.
Pursuant to uladan of Chapter of II and Chapter of III, showing the existence of balance ketidak in running governance wheel with content than Law, because of governance of countryside (countryside head and its peripheral) tend to to take the bit in teeth without comprehending and analyzing Law content, existing. And governmental by xself in running governance have the character of monopolies and role of BPD as place of conveyor of society aspiration and maker of order over a barrel making of, real so that society which fall victim to (to be harmed).
Pursuant to chapter of IV to finish the problem of government have to place forward activity is equal to BPD overcome each problem with.
Keyword : Management of governance of countryside in assessed Gapura East less democratic, transparent and accountable and also still sentralistik
viii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................ iv
RINGKASAN..................................................................................... vi
ABSTRAKSI ..................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................ 11
C. Tujuan Penelitian .......................................................... 12
D. Manfaat Penelitian ........................................................ 12
E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 13
F. Metode Penelitian ......................................................... 45
G. Sistematika Penulisan ................................................... 47
BAB II HAKEKAT DEMOKRATISASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
A. Perkembangan Demokrasi di Indonesia ....................... 49
B. Geografi Pemerintahan Desa Gapura Timur ................. 54
C. Struktur Pemerintahan Desa ......................................... 55
D. Pola Penyelenggaraan Pemerintahan........................... 57
ix
BAB III PENGARUH YURIDIS DALAM PENERAPAN
DEMOKRATISASI DI DESA
A. Sistem Pemerintahan Desa............................................ 64
B. Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat.............. 67
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................... 70
B. Saran-Saran .................................................................. 71
DAFTAR PUSTAKA
x
T E S I S
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(PERSPEKTIF YURIDIS DAN DEMOKRATISASI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA GAPURA TIMUR KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP)
Oleh :
SETIAWAN KARYADI, SH.
NIM : 12108004
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
xi
TESIS INI DISETUJUIPADA TANGGAL 25 JULI 2009
JUDUL
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(PERSPEKTIF YURIDIS DAN DEMOKRATISASI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA GAPURA TIMUR KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP)
OLEH :PEMBIMBING
Dr. SADJIJONO, SH., M.Hum.
MENGETAHUI,KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.
xii
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Azhari, Fitriciada. Aidul, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis
Menurut Konstitusi, Muhammadiyah University Press (Universitas
Muhammadiyah Surakarta), Surakarta, 2000.
Budiardjo. Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1977.
Budiman. Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2000.
Dahl. A. Robert, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 1992.
Diamond. Larry, Revolusi Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta,
1994.
Faisal. Sanafiah, Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Press, Jakarta,
1995.
Hikam. AS. Muh., Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta, 1999.
Hien. Thiam. Yap, Negara, HAM dan Demokrasi, YLBHI, Jakarta, 1998.
El Fadl Abou Kholid, Islam Tentang Demokrasi, Ufuk Press, Jakarta, 2004.
Ghaffar Afan, Politik Indonesia Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2002.
Giddens Anthony, The Third Way, Gramidia Pustaka Utama, Jakarta,
2000.
Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, UMM, 2004.
xiii
Karim Busyro Abuya, Indonesia Globalisasi Otonomi Daerah, Pilar Media,
Yogyakarta, 2005.
Kusnardi. M. dan Harmaily. Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara,
Pusat Studi HTM, UI Press, Jakarta, 1988.
Lubis. Solly. M., Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju,
Bandung, 2000.
Ma’shum Saifullah, Otonomi Daerah Memperkuat Pemerintahan Daerah
atau Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarkat Desa.
Di Universitas Brawijaya Malang, tanggal 31 Mei 2006.