Page 1
-1-
Menimbang : a. bahwa Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi
arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan merupakan hal pokok
yang menjadi dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan;
b. bahwa Pedoman Pelayanan merupakan kumpulan ketentuan dasar
di Unit Pelayanan yang meliputi Ruang Lingkup Pelayanan, Standar
Ketenagaan, Standar Fasilitas, Tata Laksana Pelayanan, Logistik,
Keselamatan Pasien, Keselamatan Kerja dan Pengendalian Mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dan guna penyesuaian dari aspek regulasi
sektoral maupun internal maka perlu ditetapkannya Penodman
Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dengan Peraturan Direktur RS. Jiwa
Daerah Surakarta.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RRUUMMAAHH SSAAKKIITT JJIIWWAA DDAAEERRAAHH SSUURRAAKKAARRTTAA Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : [email protected] Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 033.7 / 01 / 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
Page 2
-2-
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008
tentang Rekam Medis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011
tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang
keselamatan pasien Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman pelaksanaan program JKN;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/ Menkes/SK/IV/2008
tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa
Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun
2013 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jawa Tengah
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2014 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal
30 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;
23. Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor:
188/001.5/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Instalasi
Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
MEMUTUSKAN:
Page 3
-3-
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang selanjutnya disebut RSJD
Surakarta adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Klas A Khusus milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi
Jawa Tengah;
6. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah
bagaimana sesuatu harus dilakukan dan merupakan hal pokok yang
menjadi dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan;
7. Pedoman Pelayanan adalah kumpulan ketentuan dasar di unit
pelayanan yang meliputi : Ruang Lingkup pelayanan, Standar
ketenagaan, Standar fasilitas, Tatalaksana Pelayanan, Logistik,
Keselamatan Kerja dan Pengendalian Mutu.
8. Instalasi Rawat Jalan adalah bagian pelayanan di rumah sakit yang
memberikan pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. nstalasi Rawat Jalan RS Jiwa Daerah Surakarta memberikan
Pelayanan Psikiatri dan Pelayanan Non Psikiatri;
10. Pelayanan Psikiatri meliputi Pelayanan Medis Psikiatri, Pelayanan
Mediko Legal dan Pelayanan Geriatri;
11. Pelayanan Medis Psikiatri, meliputi : Klinik Kedokteran Jiwa Dewasa,
Klinik Psikogeriatri, Klinik Psikoterapi dan Konseling, Klinik GMO dan
NAPZA
12. Pelayanan Mediko Legal meliputi : Pelayanan pemeriksaan dan
penerbitan surat keterangan sehat jiwa, Pelayanan pemeriksaan dan
penerbitan surat keterangan bebas narkoba, Pelayanan pemeriksaan
dan penerbitan surat keterangan sehat fisik, Pelayanan pemeriksaan
dan penerbitan surat keterangan kondisi kesehatan jiwa (untuk
proses hukum), Pelayanan pemeriksaan dan penerbitan visum et
repertum psikiatrikum;
Page 4
-4-
13. Pelayanan Geriatri, yaitu pelayanan pasien geriatri yang dilaksanakan
oleh tim terpadu geriatri;
14. Pelayanan Non Psikiatri, meliputi Klinik Saraf, Klinik Penyakit Dalam,
Klinik Kesehatan Anak, Klinik Kandungan dan Kebidanan, Klinik Kulit
dan Kelamin
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi
Rawat Jalan pada RSJD Surakarta, meliputi:
a. Standar Ketenagaan;
b. Standar Fasilitas;
c. Tatalaksana Pelayanan;
d. Logistik;
e. Keselamatan Pasien;
f. Keselamatan Kerja; dan
g. Pengendalian Mutu.
BAB III
STANDAR KETENAGAAN
Pasal 3
(1). Standar Ketenagaan pada Instalasi Rawat Jalan, meliputi : Jumlah,
kualifikasi pendidikan dan kompetensi lain yang dipersyaratkan.
(2). Tabel nama jabatan, syarat jabatan dan jumlah tenaga sebagaimana
tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
(3). Pengaturan jaga / jadwal dinas bagi personil di Instalasi Rawat Jalan
sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
BAB IV
STANDAR FASILITAS
Pasal 4
(1). Standar Fasilitas Instalasi Rawat Jalan pada RSJD Surakarta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
(2). Tabel Denah Ruang dan Tabel Standar Fasilitas Instalasi Rawat Jalan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
Page 5
-5-
BAB V
TATALAKSANA PELAYANAN
Pasal 5
Ruang Lingkup Tatalaksana Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan meliputi:
a. Penerimaan Berkas Rekam Medis;
b. Pemeriksaan Awal;
c. Pemeriksaan Medis/ Kedokteran;
d. Pemeriksaan Penunjang;
e. Penyerahan Resep;
f. Pencatatan atau pengadministrasian pasien;
g. Pengembalian dokumen rekam medik.
Pasal 6
Alur Pelayanan Pasien di Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur ini.
Bagian Kesatu
PENERIMAAN BERKAS REKAM MEDIS
Pasal 7
Penerimaan Berkas Rekam Medis di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. Menerima Rekam Medik (elektronik)
b. Menerima berkas Rekam medis (manual) pada :
- Pasien baru yang akan rawat inap.
- Permintaan surat keterangan.
- Pasien rawat jalan yang dignosis asuhannya kompleks (profil
ringkas medis rawat jalan)
- Pasien lama yang kontrol pertamanya setelah mondok
- Pasien lama yang datanya dibutuhkan oleh DPJP.
c. Memeriksa kelengkapan pendaftaran meliputi print out pendaftaran,
kwitansi untuk pasien umum dan surat jaminan untuk pasien BPJS,
Jamkesda, PKMS identitas pasien, poliklinik yang dituju.
d. Melakukan pemanggilan pasien sesuai urutan.
Bagian Kedua
PEMERIKSAAN AWAL
Pasal 8
Pemeriksaan Awal di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b meliputi:
Page 6
-6-
a. Melakukan anamnesis awal (keluhan utama pasien)
b. Mencatat ke dalam Rekam Medik (manual/elektronik)
c. Melakukan pengukuran Tekanan Darah, menghitung nadi, respirasi,
berat badan dan tinggi badan dicatat di status RM (manual/elektronik)
Bagian Ketiga
PEMERIKSAAN MEDIS/ KEDOKTERAN
Pasal 9
Pemeriksaan Medis/ Kedokteran di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. Melakukan anamnesis perjalanan penyakit pasien.
b. Melakukan pemeriksaan status mental dan fisik yaitu inspeksi, palpasi,
perkusi dan auskultasi serta pemeriksaan spesialistik lain
c. Menetapkan diagnosis pasien
d. Menentukan apakah perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
e. Bila tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan, dokter membuat resep
f. Bila memerlukan pemeriksaan lanjutan, dokter membuat surat
pendukung pemeriksaan lanjut.
g. Semua hasil anamnesis, pemeriksaan, terapi, dan rencana tindakan
dituliskan sesuai dengan form asessment medis rawat jalan
h. Pasien rawat jalan yang diagnosis/asuhannya kompleks ( riwayat
rawat inap ulang/ readmission > 1 x dalam 1 tahun dilengkapi dengan
penulisan pada Profil Ringkas Medis Rawat Jalan ( PRMRJ ) yang
melekat pada status Rekam Medis.
Bagian Keempat
PEMERIKSAAN PENUNJANG
Pasal 10
Pemeriksaan Penunjang di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. Membuat pengantar pemeriksaan penunjang (Laboratorium,
Elektromedik, Radiologi)
b. Menerima permintaan hasil pemeriksaan penunjang
Bagian Kelima
PENYERAHAN RESEP
Pasal 11
Penyerahan Resep di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e dilakukan dengan membuat resep untuk pasien dan
diserahkan Instalasi Farmasi.
Page 7
-7-
Bagian Keenam
PENCATATAN ATAU PENGADMINISTRASIAN PASIEN
Pasal 12
Pencatatan Atau Pengadministrasian Pasien di Instalasi Rawat Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan baik rawat jalan
maupun yang memerlukan rawat inap.
Bagian Ketujuh
PENGEMBALIAN DOKUMEN REKAM MEDIK
Pasal 13
Pengembalian Dokumen Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf g dilakukan pada pasien yang tersebut pada pasal 7 huruf
b, sehingga mudah ditelusur dan mudah direview..
BAB VI
LOGISTIK
Pasal 14
(1). Logistik merupakan sistem pendukung kegiatan yang berkaitan
dengan penyiapan sarana dan prasarana demi kelancaran
pelaksanaan tugas;
(2). Logistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai dari sumber
mata anggaran APBD dan/ atau BLUD RSJS Surakarta dalam tahun
berjalan.
Pasal 15
(1). Kebutuhan bahan logistik pada Instalasi Rawat Jalan dibagi menjadi
Logistik Farmasi dan Logistik Gudang Barang;
(2). Logistik Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan/
obat habis pakai, yaitu : alkohol, kapas, cairan handsrub, handscoon.
Permintaan bahan tersebut sesuai kebutuhan dan diajukan melalui
gudang farmasi setiap bulan. Khusus bahan seperti : kassa steril,
salep kulit, permintaan melalui resep dokter.
(3). Logistik Gudang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Alat Tulis, yaitu :
Buku Regester, buku ekspedisi, buku folio, buku kwarto, kertas
folio/ kwarto, lem, perforator, staples, klips, penggaris,
penghapus papan tulis, pensil, penghapus pensil, stop map.
b. Alat Rumah Tangga, yaitu :
Sapu, tisue cuci tangan, tempat sampah, gayung air, pewangi
ruangan/ toliet dll.
Page 8
-8-
Pasal 16
(1). Permintaan bahan / barang dilakukan sesuai kebutuhan instalasi.
(2). Bon permintaan menggunakan blangko bon barang.
(3). Tata cara pengajuan permintaan logistik Farmasi dilakukan dengan
cara :
a. Unit kerja/ instalasi menulis jenis bahan / alat yang diminta
b. Pengesahan tanda tangan oleh atasan langsung (Kasi, Kabid)
c. Bon permintaan yang sudah di tanda tangani diserahkan ke
gudang farmasi
d. Realisasi bahan/ Barang setelah tanggal 10
e. Pengajuan permintaan akhir bulan
(4). Tata cara pengajuan permintaan logistik Gudang ATK & ART
dilakukan dengan cara :
a. Unit kerja/ instalasi menulis jenis bahan / alat yang diminta
b. Pengesahan tanda tangan oleh atasan langsung (Kasi, Kabid)
c. Bon permintaan yang sudah di tanda tangani diserahkan ke
gudang barang
d. Realisasi bahan/ Barang setelah tanggal 10
e. Pengajuan permintaan akhir bulan
BAB VII
KESELAMATAN PASIEN
Pasal 17
Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat
asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk assesmen risiko, identifikasi
dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan
dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.
Sedangkan insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau
situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm
(penyakit, cidera, cacat, kematian) yang tidak seharusnya terjadi.
Pasal 18
Tujuan Keselamatan Pasien pada Instalasi Rawat Jalan, meliputi :
1. Mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh kesalahan akibat
melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang
seharusnya diambil.
2. Agar tercipta budaya keselamatan pasien di rumah sakit
3. Meningkatnya akuntabilitas RS terhadap pasien dan masyarakat
4. Menurunnya kejadian tidak diharapkan di RS
5. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi
pengulaangan kejadian tidak diharapkan
Page 9
-9-
Pasal 19
Dalam melaksanakan keselamatan pasien terdapat 7 langkah menuju
keselamatan pasien RS, yaitu :
1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien
Menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil
2. Memimpin dan mendukung staf anda ( karyawan )
Membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang
keselamatan pasien
3. Mengintegrasikan aktifitas pengelolaan risiko
Mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta
melakukan identifikasi dan asessmen hal potensial masalah
4. Mengembangkan sistem pelaporan
Memastikan karyawan anda dengan mudah dapat melaporkan
kejadian atau insiden, serta RS mengatur pelaporan kepada KPP-RS
5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
Mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien
6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien
Dorong staf anda melakukan analisis akar masalah untuk belajar
bagimana dan mengapa kejadian itu timbul
7. Mencegah cidera melalui implementasi sistem keselamatan pasien
Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / maslah untuk
melakukan perubahan pada sistem pelayanan.
Pasal 20
Dalam melaksanakan keselamatan pasien terdapat 7 langkah menuju
keselamatan pasien RS. 7 ( tujuh ) standar pasien yang harus diterapkan:
1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan asuhan yang berkesinambungan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan
evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan
pasien
Pasal 21
Langkah-langkah penerapan keselamatan pasien RS, yaitu :
1. Menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab mengelola program
keselamatan pasien RS
2. Menyusun program keselamatan pasien pasien RS jangka pendek 1-2
tahun
3. Mensosialisasikan konsep dan program keselamatan pasien RS
Page 10
-10-
4. Mengadakan pelatihan keselamatan pasien RS bagi jajaran
manajemen dan karyawan
5. Menetapkan sistem pelaporan insiden
6. Menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasie Rs
7. Menerapkan standar keselamatan pasien RS dan melakukan self
asesmen dengan instrumen akreditasi pelayanan keselamatan pasien
RS
8. Program khusus keselamatan pasien RS
9. Mengevaluasi secara periodik pelaksanaan program keselamatan
pasien RS dan kejadian tidak diharapkan
Pasal 22
Sasaran Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta
1. Ketepatan identifikasi pasien
Ketepatan identifikasi pasien adalah ketepatan penentuan identitas
pasie sejak awal pasien masuk sampai dengan pasien keluar
terhadap semua pelayanan yang diterima oleh pasien
2. Peningkatan komunikasi yang efektif
Peningkatan komunikasi yang efektif adalah komunikasi lesan yang
menggunakan prosedur : Write back, Read back dan Repeat back
(recorfirm)
3. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Pokok eliminasi infeksi maupun infeksi lain adalah cuci tangan/ hand
hiegine.
BAB VIII
KESELAMATAN KERJA
Pasal 23
(1). Keselamatan Kerja adalah segala upaya atau tindakan yang harus
diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat
kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian dan kesengajaan.
(2). Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dimaksudkan untuk menjamin:
a. Agar pegawai dan setiap orang yang berada di tempat kerja
selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat
b. Agar faktor-faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara
efisien
c. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa
hambatan
Page 11
-11-
Pasal 24
Faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
yaitu :
a. Kondisi dan lingkungan kerja
b. Kesadaran dan kualitas pekerja
c. Peranan dan kualitas manajemen dalam kaitannya dengan kondisi
dan lingkungan kerja.
Pasal 25
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :
a. Peralatan tidak memenuhi standar kualitas
b. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai, ruangan
terlalu panas dan terlalu dingin
c. Tidak tersedia alat-alat pengaman
d. Kurang memperhatikan persyaratan penanggulangn bahaya
kebakaran dan lai-lain
Pasal 26
Petunjuk pencegahan Infeksi untuk Petugas kesehatan
a. Untuk mencegah transmisi penyakit menular dan tatanan pelayanan
kesehatan , petugas harus menggunakan APD
b. Semua petugas kesehatan harus mendapat pelatihan tentang gejala
penyakit menular
BAB IX
PENGENDALIAN MUTU
Pasal 27
(1). Pengendalian Mutu merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan
agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan standar, pedoman, rencana,
instruksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
mencapai target dan yang telah ditetapkan;
(2). Pengedalian mutu di Instalasi Rawat Jalan dilakukan demi
kepentingan dan kepuasan dari pasien sehingga nantinya dapat
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Instalasi Rawat
Jalan.
(3). Indikator mutu pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RS Jiwa Daerah
Surakarta mengacu pada pedoman Indikator Mutu RSJD Surakarta,
yaitu :
a. Pemberian pelayanan pasien rawat jalan sesuai antrean,
b. Kepatuhan dokter dalam memberikan pelayanan edukasi medis
kepada pasien rawat jalan yang akan menjalani rawat inap.
c. Waktu tunggu pelayanan.
Page 12
-12-
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku:
Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor
188/2961.7/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 03 Januari 2018
----------------------------------------------
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
R. BASOEKI SOETARDJO
Page 13
-13-
TABEL DISTRIBUSI KETENAGAAN
KETENAGAAN INSTALASI
RAWAT JALAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 033.7 / 01 / 2018
TANGGAL : 03 Januari 2018
TABEL DISTRIBUSI KETENAGAAN
INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
Jenis
Ketenagaan Jumlah Kualifikasi Keterangan
Dokter 10 Psikiater
1 Spesialis Saraf
1 Spesialis Penyakit Dalam
1 Spesialis Kesehatan Anak
1 Spesialis Kulit dan Kelamin
1 Spesialis kandungan dan kebidanan
3 Dokter Umum
Perawat 6 S1 Keperawatan
4 D3 keperawatan
Administrasi 1 SLA
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
R. BASOEKI SOETARDJO
Page 14
-14-
TABEL DENAH RUANG DAN
TABEL STANDAR FASILITAS
INSTALASI RAWAT JALAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 033.7 / 01 / 2018
TANGGAL : 03 Januari 2018
TABEL DENAH RUANG
NO
RUANG KETERANGAN
1. Poliklinik Baladewa terdiri dari ruang, antara lain :
Ruang perawat
Ruang periksa dokter
Ruang tindakan : injeksi, infus, pasang oksigen, observasi
fisik
Ruang menyusui
Ruang konseling
Ruang tunggu poliklinik
2. Poliklinik Non Psikiatri (Candra Kirana dan Paramayoga) terdiri
dari ruang, antara lain :
Ruang perawat
Ruang dokter spesialis dan ruang tindakan : spesialis saraf,
spesialis penyakit dalam, spesialis kulit dan kelamin, spesialis
kesehatan anak dan spesialis kandungan & kebidanan
(paramayoga)
Ruang menyusui (ruang paramayoga)
Ruang bermain (ruang paramayoga)
Ruang tunggu poliklinik
Page 15
-15-
TABEL STANDAR FASILITAS
NO
RUANG KETERANGAN
1. Alat tenun
a. Laken
b. Selimut
c. Sarung bantal
d. Baju pasien
e. Handuk kecil
f. Taplak meja
g. Vitrase/ gorden
2. Alat kesehatan a. Spigmomanometer/ tensimeter
b. Stetoscope
c. Tabung Oksigen
d. Pasien monitor
e. Termometer
f. Gunting verband
g. Bengkok
h. Standar infus
i. Timbangan dan ukuran tinggi badan
j. Reflek hamer
k. Cuter
l. EKG monitor
m. Lampu tindakan
3. Alat rumah tangga a. Bed pasien
b. Kursi dorong pasien / ristole
c. Brancard
d. Trolly obat
e. Almari obat
f. Almari alat tenun
g. Kursi tunggu
h. Meja priksa
i. Kursi kerja
j. Komputer
k. Printer
l. Papan nama pasien
m. Pesawat aipon
n. Tempat sampah
o. Loker
p. Filing kabinet
Page 16
-16-
4. Alat Pencatatan Dan Pelaporan a. Buku Regester
b. Buku ekspedisi
c. Lem
d. Perforator
e. Staples
f. Klips
g. Kertas folio/ kwarto
h. Penggaris
i. Penghapus papan tulis
j. Pensil
k. Penghapus pensil
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
R. BASOEKI SOETARDJO
Page 17
-17-
ALUR PEMERIKSAAN PASIEN DI RAWAT JALAN
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 188 / 033.7 / 01 / 2018
TANGGAL : 03 Januari 2018
PASIEN LAMA
PASIEN BARU
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
R. BASOEKI SOETARDJO