PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 6 Mei 2015 Kepada Yth. Para Kepala Satuan Perangkat Daerahl Unit Kerja Perangkat · Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta SURATEDARAN NOMOR 30/SE/2015 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAINEGERI SIPILICALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR KETENTUAN LARANGAN MEROKOK Dalam rangka menjamin .terpeliharanya tata tertib dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri ·Sipil yang merokok di lingkungan kerja maupun pad a tempat dilarang merokok, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 .· Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Daerahdinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tertangkap tangan merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti toto dan/atau video original/asli di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah selama 1 (satu) bulan. 2. Selanjutnya apabila Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) maka kepadanya tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah selama 2 (dua) bulan . . 3. Kemudian apabila . Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai . Negeri Sipil mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 · (satu) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pad a angka 2 (dua) maka kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah selama 5 (lima) bulan. 4. Jangka waktu pelaporan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling larnbat 1 (satu) bulan dari kejadian sesungguhnya. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada : a . . Pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasanlangsung dan/atau b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan dan/atau c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok dan/atau d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur