PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan di lingkungan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan pcnataan kembali Organisasi Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1994 ; b. bahwa penataan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur merupakan penggabungan kewenangan antara urusan/kewenangan yang ditangani Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menata kembali Organisasi Dinas TPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
51
Embed
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH … TIMUR_30_2000.pdf · ... adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur ... berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2000TENTANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMURDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di
bidang perindustrian dan perdagangan di lingkungan
Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dan ketentuan
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan pcnataan
kembali Organisasi Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1994 ;
b. bahwa penataan Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Jawa Timur merupakan penggabungan
kewenangan antara urusan/kewenangan yang ditangani
Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
dengan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menata kembali Organisasi Dinas
TPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan
menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan
Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang
Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3279);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 43) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
8. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarip Biaya
Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara
Tahun 1986 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan
Pembebasan untuk ditera dan / atau ditera ulang serta syarat-
syarat bagi Alat Ukur TakarTimbang dan Per-lengkapannya
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3283);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan
Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 343);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 57);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevvenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran
Negara 3952);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organigsasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
18.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan
Standarisasi Nasional ;
19.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan,
Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ;
20.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMUR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Propinsi , adalah Pemerintah Propinsi Jawa
Timur;
b. Gubernur , adalah Gubernur Jawa Timur ;
c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretris Daerah Propinsi Jawa
Timur ;
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ;
e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Jawa Timur ;
f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur;
h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi
menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk
penggunaanya termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri ;
i. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas
barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
j. Standarisasi, adalah proses merumuskan, merevisi,
menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakansecara
tertib dan bekerjasama dengan semua pihak ;
k. Sertifikasi, adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan
pemberian sertifikat;
l. Pengujian, adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas
penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik
dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik,
proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
m. Kalibrasi, adalah serangkaian kegiatan yang membentuk
hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen
pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh
bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang
berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
Dengan kata lainkalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan
kebenaran konvensional nilai penunjukan alatukur dan bahan
ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya
yang mampu telusur (treceble) ke standar nasional untuk satuan
ukuran dan/atau internasional ;
n. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri
yakni kelompok industri hulu atau disebut juga kelompok industri
dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ;
o. Xabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang
mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ;
p. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang
bersangkutan dengan Cabang Industri atau jenis Industri ;
q. Bahan baku' industri adalah bahan mentah yang diolah atau
yang tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana
produksi dalam industri ;
r. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang
diterapkan dalam industri ;
s. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen ;
t. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk lain dan tidak untuk
diperdagangkan ;
u. Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat
adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh
Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen ;
v. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan yang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara
pelaku usaha dan konsumen ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
w. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah Badan yang
dibentuk untuk membantu upaya pengembangan
perlindungan konsumen ;
x. Metrologi, adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur
secaraluas ;
y. Metrologi Legal, adalah metrologi yang mengelola satuan-
satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur.
"yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan
berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi
kepentingan uimim dalam hal kebenaran pengukuran ;
z. Balai Pelayanan Kemetrologian, adalah unitkerja dilingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa cabang-
cabangnya yang berada di eks Karesidenan yangditunjuk selaku
penyelenggara dan pelaksana pelayanan kemetrologian ;
aa.Standar Satuan Ukuran, adalah standar besaran fisik dari
satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding ;
bb.Alat Ukur,adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas dan atau kualitas ;
cc. Tempat Usaha, adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-
kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa,
penyimpanan-penyimpanan dokumen yang bcrkenaan dengan
perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau
pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang
sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut ;
dd.Menera, adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau
tnda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-
keterangan tertulis sebagai pengganti tanda tera yang berlaku,
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur yang
belum dipakai ;
ee.Menera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau
memberikan keterangan-keterangan tertulis sebagai pengganti
tanda tera yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur yang telah ditera ;
ff. Pegawai berhak, adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi
hak untuk melaksanakan kemetrologian;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
gg.Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bermacam hak
yang timbu'l clari adanya produk-produk hasil pemikiran
manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun
kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan
kreatifltas manusia itu sendiri, misalnya hak cipta, hak merek,
hak indikasi geograils, hak rancangan industri, hak paten, hak
clesain layout dari lingkaran elektronik terpadu, hak ;
hh.Perlindungan terhadap rahasia dagang dan hak pengendalian
praktek- praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.
B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana
pemerintah Propinsi di bidang perindustrian dan perdagangan;
(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 3
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di
bidang perindustrian dan perdagangan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan
pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan
penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas ;
b. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan sarana
industri ;
c. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengembangan
komoditi industri serta penyedia dukungan penciptaan
lingkungan usaha industri yang bebas pencemaran ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan
pengembangan perdagangan dalam negeri ;
e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan
pengembangan perdagangan luar negeri;
f. pelaksanaan kegiatan di bidang metrologi;
g. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
h. pemberian perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan;
i. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/kota dibidang
perindustrian dan perdagangan ;
j. pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
k. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
terdiri atas :
a. Kepala Dinas ;
b. Wakil Kepala Dinas ;
c. Bagian Tata Usaha ;
d. Sub Dinas Penyusunan Program ;
e. Sub Dinas Bina Produksi ;
f. Sub Dinas Bina Sarana ;
g. Sub Dinas Bina Usaha ;
h. Sub Dinas Perclagangan Dalam Negeri ;
i. Sub Dinas Perclagangan Luar Negeri ;
j. Sub Dinas Metrologi ;
k. Kelompok Jabatan Fungsional ;
l. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipirnpin oleh seorang
Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
Bagian Kedua
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi,
pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di
bidang perindustnan clan perdagangan .
Pasal 7
Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala
Dinas berhalangan ;
b. memimpin kegiatan pengawasan interen Dinas ;
c. malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mclaksanakan ndministrasi,
koordinasi dan pembinaan dalam administrasi umum, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan,