PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - dpmppa.jogjakota.go.id · Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

2020

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah serta Perubahan

Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja DPMPPA Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun

sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan

Renja Perubahan SKPD memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran

kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok

sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan mengikuti perubahan

dalam RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan

Selain memperhatikan dimensi waktu yang tersisa dan pertimbangan yang

disepakati bersama Perubahan Renja DPMPPA Kota Yogyakarta Tahun 2020

disusun mendasarkan pada adanya pandemik Covid-19 yang tentunya sangat

berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian diharapkan Perubahan

Rencana Kerja dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam

mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam upaya

mewujudkan tata pemerintahan yang besih dan terkelola baik .

I-2

Proses Perubahan Renja DPMPPA Kota Yogyakarta Tahun 2020

berpedoman pada Renstra SKPD 2017-2022 dan mengacu pada rancangan awal

RKPD yang telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, agar di dalam pelaksanaan

program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan RPJPD-RPJMD-

RKPD-Renstra sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

8. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan

dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

9. UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

10. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan

11. Permen PP no 1 Tahun 2008 ttg pedoman Pelaksaan Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan,

I-3

12. Peraturan Pemerintah PP dan PA no 4 th 2014 ttg pedoman pengawasan

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yg responsive gender utk Pemda

13. Peraturan Presiden No 2 Th 2015 ttg RPJMN th 2015-2019

14. Permendagri No 15 th 2008 ttg pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah

sebagaimana telah diubah dengan permendagri No 67 tahun 2011 ttg perubahan

atas peremndagri no 15 th 2008 ttg pedoman umum pelaksanaan PUG didaerah

15. Peraturan Presiden no 59 th 2017 ttg pelaksanaan pencapaian pembangunan

berkelanjutan

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4990);

17. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD

PPA

18. UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

19. UU No 31 th 2014 tentang perubahan atas uu no 13 th 2006 ttg perlindungan

saksi dan korban

20. UU no 21 th 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU

No.44 th 2008 ttg pornografi

21. peraturan pemerintah RI No 9 th 2008 ttg tata cara dan mekanisme pelayanan

terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang

22. Peraturan Presiden no 69 th 2008 ttg gugus tugas pencegahan dan penanganan

tindak pidana perdagangan orang ,

23. Peraturan Mentri PP No 2 th 2008 ttg pedoman pelaksanaan perlindungan

perempuan

24. Peraturan Mentri PP no 1 th 2009 ttg SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan

/korban tindak pidana perdagangan orang di kab/kota

25. Perwal No 53 tahun 2019 ttg pelaksanaan PUG di Kota

26. Keputusan Walikota No 425 th 2014 ttg SOP Penanganan Korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak berbasis gender,

27. Peraturan Walikota No 136 tahun 2017 tentang pembentukan sotaker UPT pada

DPMPPA,

28. Peraturan Walikota No 39 tahun 2013 ttg perlindungan perempuan dan anak

korban kekerasan berbasis gender

29. Perda No 1 2016 tentang Kota Layak Anak

30. Perwal No 49 2016 tentang Sekolah ramah anak

31. Perwal No 71 tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak

32. Perwal No 7 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

33. Perwal No. 127 tahun 2016 Tentang KPAI

I-4

34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

38. Peraturan Walikota Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ( RENJA Perubahan PD )

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota

Yogyakarta disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Dokumen

Renja Perubahan PD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan

Perubahan Anggaran (RKPA) 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) 2020. Secara kuantitatif, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

I-5

1.3 Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.4 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

1.5 Meningkatnya Perlindungan Anak

1.6 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2020 memuat Evaluasi dan Program

serta Kegiatan yang disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Reviu hasil pelaksanaan Renja DPMPPA sampai dengan Triwulan II ditujukan

untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan

program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Tribulan II Tahun 2020, realisasi

pelaksanaan kegiatan secara fisik mencapai 101.88 % dan realisasi keuangan 91.25 %

berdasarkan target sampai akhir tahun. Beberapa output pekerjaan ada yang mengalami

penundaan dan penghapusan dikarenakan terdapat wabah covid 19 yang mengakibatkan

kegiatan yang mengumpulkan masa agar dapat diefisiensikan .

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPPA 2020 sampai dengan Triwulan II

disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPPA

2020 Kota Yogyakarta

II-2

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD pada Akhir

Renstra

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1)

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja

dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Ket

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD

TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun

2020

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2020

Fisik Keuan

gan Fisik

Keuangan

Fisik Keuan

gan Fisi

k Keuan

gan Fisi

k Keuan

gan Fisi

k

Keuanga

n

Fisik

Keuanga

n

Fisik

Keuanga

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/1

0

17=15/11

18=8+1

4

19=9+15

20=18/6

21=19/7

22 23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran administrasi,keuangan, dan operasional perkantoran

(Jumlah layanan kegiatan yang

berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan)*100%

100% 558.654.852

100% 1.653.431.27

3 100%

645.915.400

50,00%

278.836.392

50,00%

263.573.479

100,00%

94,53%

SEKRETARIAT

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

281.836

.410 492.275

.771 85.032.

000 100,00%

85.032.000

100,00%

84.321.450

100,00%

99,16%

0,00%

0,00%

Rapat koordinasi yang terselenggara Laporan perjalanan dinas

12 bulan

28 bulan

4 bulan

100,00%

100,00%

100,00%

0 0,00%

Rapat koordinasi yang terselengara

12 bulan

10 bulan

3 bulan

100,00%

100,00%

100,00%

2

276.818

.442

1.161.155.502

560.883

.400 48,36%

193.804.392

49,16%

179.252.029

101,64%

92,49%

0,00

% 0,00

%

Tabel 2.1

II-3

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Alat kantor yang tersedia

0 bulan

60 bulan

12 bulan

100,00%

100,00%

100,00%

0 0,00%

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

28 bulan

4 bulan

12 bulan

45,00%

50,00%

111,11%

Surat Dinas yang terkelola

1622 bulan

875 bulan

12 bulan

19,28%

33,00%

171,16%

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

4 bulan

4 bulan

12 bulan

43,63%

43,63%

100,00%

Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia

12 bulan

7 bulan

12 bulan

20,58%

21,00%

102,04%

Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia

7 bulan

14 bulan

12 bulan

8,09%

21,00%

259,58%

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

23 bulan

2 bulan

12 bulan

30,82%

31,00%

100,58%

STNK kendaraan

dinas/operasional yang diperpanjang izinnya

10 bulan

17 bulan

12 bulan

38,95%

40,00%

102,70%

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

49,98%

50,00%

100,04%

Jasa percetakan

0 bulan

0 bulan

12 bulan

59,62%

60,00%

100,64%

Jasa penggandaan

165776

bulan

148000

bulan

12 bulan

31,35%

32,00%

102,07%

Jasa pemeliharaan

peralatan dan perelengkapan kantor/kerja/ker

umahtanggan

0 bulan

3 bulan

12 bulan

20,00%

20,00%

100,00%

II-4

Jasa kebersihan kantor

0 bulan

12 bulan

12 bulan

49,98%

49,98%

100,00%

Jasa Tenaga pendukung Adminitrasi perkantoran

5 bulan

5 bulan

12 bulan

41,45%

42,00%

101,33%

Belanja Modal

0 bulan

0 bulan

12 bulan

100,00%

100,00%

100,00%

Bahan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

0 bulan

0 bulan

12 bulan

0,00%

0,00%

0,00%

Bahan Alat Medis Pakai Habis

0 bulan

0 bulan

12 bulan

50,00%

50,00%

100,00%

Rata-rata capaian kinerja 100,8

2% 95,83

%

0,00%

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana

Aparatur yang memadai

(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar

sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan)*100%

100% 337.445.549

100% 366.210.408

100% 148.307.000

50,00%

147.107.000

50,00%

119.785.775

100,00%

81,43%

SEKRETARIAT

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

238.439

.041

286.951.000

118.647

.000 98,85%

117.447.000

98,85%

101.313.000

100,00%

86,26%

0,00

% 0,00

%

Jasa

pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor

7 unit

7 unit

5 unit

98,85%

98,85%

100,00%

0 0,00%

2

99.006.

508

79.259.408

29.660.

000 80,00%

29.660.000

80,00%

18.472.775

100,00%

62,28%

0,00

% 0,00

%

II-5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a.Roda duab.Roda empat

0 bulan

0 bulan

12 bulan

80,00%

80,00%

100,00%

0 0,00%


0% 74,27

%

0,00%

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Sedang

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar

sesuai kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan)*100 %

100% 46.380

.530 100%

135.298.120

100% 71.402

.824 50,00%

39.907.010

50,00%

39.295.108

100,00%

98,47%

SEKRETARIAT

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

46.380.

530

135.298.120

71.402.

824 51,10%

39.907.010

51,10%

39.295.108

100,00%

98,47%

0,00

% 0,00

%

Dokumen perencanaan, Penganggaran ,pengendalian , dan laporan kinerja

15 jenis

15 jenis

4 jenis

70,00%

70,00%

100,00%

0 0,00%

Jasa tenaga teknis

2 orang

2 orang

2 orang

45,00%

45,00%

100,00%


0% 98,47

%

0,00%

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

II-6

Kekerasan terhadap

perempuan menurun

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Persentase Kelembagaan Pengarusutam

aan Gender (PUG) yang aktif

(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%

78% 1.413.355.13

4 100%

1.620.108.21

6 66%

847.90

5.864

62,0

0%

520.03

3.190

63,0

0%

443.20

9.732

101,

61%

85,2

3%

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

(Jumlah yang melaksanakan PPRG /Jumlah seluruh OPD yang ada di Pemkot)*100%

78 80 58 28,00%

21,00%

0,75

% 0,00

%


Persentase Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggga (KDRT) yang

tertangani

(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/Jumlah Korban

KDRT Perempuan)*100%

84 87 80 40,00%

57,00%

1,43

% 0,00

%


1 Pembinaan Pengarusutamaan Gender

390.671

.593

370.578.570

161.601

.784 24,78%

40.236.910

24,78%

34.904.208

100,00%

86,75%

0,00

% 0,00

%

OPD yang melaksanakan ARG

51 OPD

51 OPD

5 OPD

47,38%

47,38%

100,00%

0 0,00%

Kelompok sadar gender yang didampingi

6 kelom

pok

6 kelom

pok

0 kelom

pok

71,70%

71,70%

100,00%

Data pilah gender dan anak

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3,76%

3,76%

100,00%

Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan

47 kali 13 kali 3 kali 100,00%

100,00%

100,00%

II-7

Gender Corner


100,00%

100,00%

Penyusunan Kajian Analisis Isu Gender

0 dokumen

0 dokumen

2 dokumen

7,00%

7,00%

100,00%

Gender Champion


0,00%

0,00%

2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan

706.560

.002

603.163.295

318.052

.080 74,51%

282.843.010

75,47%

259.746.908

101,29%

91,83%

0,00

% 0,00

%

Pendidikan Politik Perempuan

2 Kali

2 Kali

1 Kali

100,00%

100,00%

100,00%

0 0,00%

Frekuensi

peringatan hari besar perempuan dan Hari Anti Kekerasan

3 Kali 3 Kali 1 Kali 100,00%

100,00%

100,00%

Kelompok Rintisan Usaha Prima Amarta Baru yang dibentuk dan didampingi

38 Kelom

pok

9 Kelom

pok

0 Kelom

pok

0,00%

0,00%

0,00%

Pengembangan kelompok rintisan usaha Prima Amarta tahap 2 dan tahap 3

82 Kelom

pok

14 Kelom

pok

13 Kelom

pok

90,00%

90,00%

100,00%

Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang didampingi

2 Satga

s Keca

matan

2 Satga

s Keca

matan

0 Satga

s Keca

matan

0,00%

0,00%

0,00%

Forum Perlindungan

Korban Kekerasan (FPKK) yang didampingi


26,16%

116,27%

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang didampingi


90,00%

100,00%

II-8

Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang didampingi

1 Kali 15 Kali

0 Kali 0,00%

0,00%

0,00%

Frekuensi Peningkatan Kapasitas Kader Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan


100,00%

100,00%

Lembaga layanan keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya


0,00%

0,00%

3 Operasional Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

316.123

.539 646.366

.351 368.252

.000 55,09%

196.953.270

64,81%

148.558.616

117,65%

75,43%

0,00%

0,00%

Penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis gender

50 kasus

50 kasus

50 kasus

55,00%

65,00%

118,18%

0 0,00%

Peningkatan Kapasitas

tentang Perundangan Kekerasan pada Lokus


100,00%

100,00%

Peningkatan Kapasitas Pelayanan


0,00%

0,00%

Penguatan Satgas Siap Gerak Anti Kekerasan

0 orang

0 orang

105 orang

50,00%

60,00%

120,00%

Rehabilitasi Korban Kekerasan

0 orang

0 orang

0 orang

0,00%

0,00%

0,00%

Pengelolaan Sistem Pendataan dan Pelaporan

0 bulan

0 bulan

12 bulan

50,00%

50,00%

100,00%

Rata-rata capaian kinerja 106,31%

84,67%

0,00

% 0,00

%

II-9

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Kekerasan terhadap anak menurun

Program Perlindungan Anak Persentase

Jumlah Kelurahan Layak Anak

(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%

100% 1.924.266.70

6 80%

1.991.937.29

1 78%

1.176.501.97

6

77,77%

665.076.240

91,00%

649.855.692

117,01%

97,71%

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Persentase Anak Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani

(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100

%

100 100 100 100,00%

100,00%

1,00

% 0,00

%


Persentase Puskesmas Ramah Anak

(Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%

100 100 85 85,00%

100,00%

1,18

% 0,00

%


Persentase Sekolah Ramah Anak ( sekolah Negeri TK s/d SMP)

Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah ( Sekolah Negeri TK s/d SMP )*100%

100 61 68 63,00%

73,87%

1,17

% 0,00

%


1

701.675

.901

677.683.000

147.075

.000 84,48%

122.725.000

84,48%

119.374.000

100,00%

97,27%

0,00

% 0,00

%

II-10

Pembinaa

n Pengarusutamaan Hak Anak

Konggres Anak Kota Yogyakarta

1 kali

1 kali

1 kali

100,00%

100,00%

100,00%

0 0,00%

Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) baru

45 kelura

han

11 kelura

han

6 kelura

han

100,00%

100,00%

100,00%

Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) yang didampingi

45 kelura

han

12 kelura

han

0 kelura

han

0,00%

0,00%

0,00%

Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi

14 Keca

matan

2 Keca

matan

0 Keca

matan

0,00%

0,00%

0,00%

Pendampingan RAD KLA (Kota Layak Anak)


100,00%

100,00%

Data indikator KLA (Kota Layak anak) yang update dan valid

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

50,00%

50,00%

100,00%

Peringatan Hari Anak Nasional


0,00%

0,00%

Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota


100,00%

100,00%

Penguatan dan Pengembangan KRA

226 KRA

35 KRA

0 KRA 0,00%

0,00%

0,00%

Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak

0 lokasi

0 lokasi

0 lokasi

0,00%

0,00%

0,00%

Penguatan Peran Media Masa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak


100,00%

100,00%

Penguatan Konvensi Hak Anak


100,00%

100,00%

2

1.222.590.805

1.314.254.291

1.029.426.976

52,01%

542.351.240

53,05%

530.481.692

102,00%

97,81%

0,00

% 0,00

%

II-11

Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

Sekolah Ramah Anak yang dibentuk

111 sekola

h

20 sekola

h

14 sekola

h

100,00%

100,00%

100,00%

0 0,00%

Pendampingan Sekolah Ramah Anak

1 sekola

h

1 sekola

h

0 sekola

h

93,00%

100,00%

107,53%

Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

45 PATB

M

3 PATB

M

10 PATB

M

80,00%

100,00%

125,00%

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak


100,00%

100,00%

Pencegahan kekerasan terhadap anak


0,00%

0,00%

TPA Beringharjo , Prabadarma, KB Kirana yang didampingi

3 lemba

ga

2 lemba

ga

3 lemba

ga

43,00%

43,00%

100,00%

Monev SRA dan Pusra

0 lokasi

28 lokasi

0 lokasi

0,00%

0,00%

0,00%

Pusat Pembelajaran

Keluarga yang dibentuk

1 lemba

ga

1 lemba

ga

1 lemba

ga

52,00%

52,00%

100,00%

Perlindungan khusus anak

3 kasus

3 kasus

0 kasus

50,00%

50,00%

100,00%


0% 97,54

%

0,00%

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Pemberdayaan masyarakat menin

gkat

Program Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Peningkatan

Swadaya Masyarakat

((Jumlah swadaya masyarakat tahun berjalan-

jumlah swadaya masyarakat tahun lalu)/jumlah

1% 918.69

7.680 3%

1.056.425.42

0 1%

808.44

2.183

0,50

%

510.33

2.515

3,25

%

456.39

3.733

650,

00%

89,4

3%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

II-12

swadaya masyarakat tahun lalu)*100%

Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif

(Jumlah kelembagaan yang aktif/jumlah lembaga masyarakat yang ada) x 100 %

85 83 83 82,00%

84,50%

1,03

% 0,00

%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

351.967

.556

576.144.300

450.227

.399 66,02%

357.782.605

66,02%

344.550.825

100,00%

96,30%

0,00

% 0,00

%

Kelembagaan LPMK Yang Didampingi

45 LPMK

45 LPMK

45 LPMK

60,00%

60,00%

100,00%

0 0,00%

Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta Yang Di Dampingi

1 TP.PK

K Kota

Yogyakarta

1 TP.PK

K Kota

Yogyakarta

1 TP.PK

K Kota

Yogyakarta

85,00%

85,00%

100,00%

Evaluasi Kelembagaan Masyarakat

0 Lemb

aga

0 Lemb

aga

91 Lemb

aga

55,00%

55,00%

100,00%

2 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

566.730

.124

480.281.120

358.214

.784 53,00%

152.549.910

53,00%

111.842.908

100,00%

73,32%

0,00

% 0,00

%

Swadaya murni masyarakat yang didata

45 Kelura

han

1 Kelura

han

45 Kelura

han

50,00%

50,00%

100,00%

0 0,00%

TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD) yang dilaksanakan

3 Kelura

han

3 Kelura

han

3 Kelura

han

50,00%

50,00%

100,00%

Pokjanal Posyandu yang didampingi

14 Pokja

nal

14 Pokja

nal

14 Pokja

nal

50,00%

50,00%

100,00%

Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi

10 Kelura

han

10 Kelura

han

10 Kelura

han

76,92%

76,92%

100,00%

II-13

Kampung yang dibina dan dievaluasi

0 Kamp

ung

0 Kamp

ung

45 Kamp

ung

51,72%

51,72%

100,00%

Forum gandeng gendong

0 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

50,00%

50,00%

100,00%


0% 84,81

%

0,00%

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Total anggaran dari seluruh program 3.698.475.24

7

2.161.292.347

1.972.113.519

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%) 101,88%

91,25%

0,00

% 0,00

%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: semangat berkinerja tinggi , ketersediaan anggaran, aturan jelas

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: adanya pandemi covid 19

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: Indikator yang belum tercapai untuk segera dipercepat capaiannya di triwulan berikutnya. Kegiatan yang tidak akan dilaksanakan untuk dapat dihapus di Perubahan 2020

agar tidak membebani capaian. Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya

: Perlu penyusunan tata kala yang lebih baik di tahun depan, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi daring pada pertemuan-pertemuan agar kegiatan lebih efektif dan efisien.

II-14

Dari 12 kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta semua kegiatan telah mencapai taget capaian

fisik dengan rata rata capain fisik sebesar 101,88% , sedangkan untuk realisasi

keuangan ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target keuangan dengan

capaian realisasi keuangan sebesar 91,25 %,. Kondisi ini digambarkan secara

lengkap dalam tabel berikut :

Table 2.2. Perbandingan Target Fisik dan Realisasi Fisik Kegiatan per Juni 2019

100

48.3633

98.85

80

51.095

24.7835

74.51

55.0905

84.48

52.0123

66.015

53.0042

100

49.1576

98.85

80

51.095

24.7835

75.4675

64.8145 84.48

53.05

66.015

53.0042

0

20

40

60

80

100

120

Target fisik

Realisasi fisik

II-15

Table 2.3. Perbandingan Target Fisik dan Realisasi Fisik Kegiatan per Juni 2019

Table 2.4. Capaian Program kegiatan Internal per Juni 2019

No Program Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Realisasi

Fisik

(%)

Capaian

Fisik

(%)

Target

Keuangan

(%)

Realisasi

Keuangan

(%)

Capaian

Kegiatan

(%)

Capaian

Program

(%)

Keterangan

1.

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Rapat-

rapat Koordinasi

dan Konsultasi

100,00 100,00 100,00 100,00 99,16 99,16

97,99 -

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

48.36 49.1576 101.15 34,55 92.49 96,82

2.

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung

Bangunan Kantor

98,85 98.85 100,00 98,99 86,26 93,13

86,88

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

80 80 100,00 100,00 61.25 80,63 Capaian Program

Terendah

3. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

51.09 51.09 100,00 55,89 98,47 99,24 99,24 Capaian Program

Tertinggi

-

100000000.0

200000000.0

300000000.0

400000000.0

500000000.0

600000000.0

85032000.0

193804392.0

117447000.0

29660000.0 39907010.0

40236910.0

282843010.0

196953270.0

122725000.0

542351240.0

357782605.0

152549910.0

84321450.0

179252029.2000

101313000.0

18166775.0 39295108.0

34904208.0

259746908.0

148558616.0

119374000.0

530481692.01000

344550825.0

111842908.0

Target Keuangan

Realisasi Keuangan

II-16

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuanan

Pengendalian, dan

Laporan Capaian

Kinerja SKPD

Table 2.5. Capaian Program kegiatan Internal per Juni 2019

No Program Kegiatan

Target Fisik

(%)

Realisasi

Fisik

(%)

Capaian

Fisik

(%)

Target

Keuangan

(%)

Realisasi

Keuangan

(%)

Capaian

(%)

Capaian Program

(%)

1.

Pemberdayaan

dan

Perlindungan

Perempuan

Pembinaan

Pengarusutamaan

Gender

24.7835 24.7835 100,00 24,89 86.75 93,38

96,49

Pembinaan Partisipasi

dan Perlindungan

Perempuan

74.51 75.4675 101,29 88,93 91.83 95,92

Operasional Pusat

Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

55.09 64.8145 124.91 53,48 75.43 100,17

2. Perlindungan

Anak

Pembinaan

Pengarusutamaan Hak

Anak

84.48 84.48 100,00 83,44 97,27 98,64

99,27

Pembinaan Partisipasi

dan Perlindungan Anak 52.01 53.05 102.00 52,68 97.81 99,91

3. Pemberdayaan

Masyarakat

Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat

66.01 66.015 100,00 79,47 96.30 98,15

92,40 Pembinaan Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan

53.00 53.00 100,00 42,59 73.32 86,66

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan tingkat pencapaian target

(rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang berdasar pada Rencana

Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategis tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kinerja tahun 2019 sampai dengan

triwulan II , maka didapatkan pencapaian indikator kinerja input dan output dengan

hasil sebagai berikut :

II-17

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 85.032.000,00

(Delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah). Dari anggaran tersebut

terealisasi Rp 84.321.450,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua

puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Nilai capaian target kinerja

kegiatan sebesar 99.16 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 560.883.400

(lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus

rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 241.827.792 (seratus tujuh

puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh sembilan dua

puluh sen). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 31.96%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp

118.647.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh

ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 101.313.000,00 (seratus

satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Nilai capaian target kinerja

kegiatan sebesar 85.39%.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


(dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah ). Dari

anggaran tersebut terealisasi Rp 18.472.775,00 (delapan belas juta empat

ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Nilai capaian

target kinerja kegiatan sebesar 62.28 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.


Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD

II-18


(tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat

rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 39.907.010,00 (tiga puluh

delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan

puluh rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 55.03 %.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender


161.601.784,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus satu ribu tujuh

ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp

40.236.910,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan

ratus sepuluh rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 21,60

%.

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp

318.052.080,00 (tiga ratus delapan belas juta lima puluh dua ribu delapan

puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp 282.843.010,00 (dua ratus delapan

puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) nilai

capaian target kinerja kegiatan sebesar 81.89 %.

Kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)


368.252.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh

dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 148.558.616,00 (seratus empat

puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam

belas rupiah ) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 40.34 %.

5. Program Perlindungan Anak


Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 147.075.000

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) terealisasi sebesar

Rp 122.725.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima

ribu rupiah ) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 81.17 %

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

II-19


1.029.426.976,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus dua

puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) terealisasi

sebesar Rp 530.481.692.01 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus delapan

puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua satu sen) nilai capaian


6. Program Pemberdayaan Masyarakat


Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan


450.227.399,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu

tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari anggaran tersebut

terealisasi sebesar Rp 344.550.825.00 (tiga ratus empat puluh empat juta

lima ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah ) nilai capaian


Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan


358.214.784,00 (lima ratus dua puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus

dua puluh rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp

152.549.910,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh

sembilan ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah ) nilai capaian target

kinerja kegiatan sebesar 31.22%

III-1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

Beberapa kebijakan dalam perubahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah :

1. kegiatan lomba ditiadakan demikian jg untuk sisa sppd pada pendampingan pkk

dihapus;

2. sisa anggaran SPPD dilakukan rasionalisasi;

3. workshop/pertemuan/pelatihan yang bersifat mengumpulkan massa telah dihapus;

4. kegiatan TMMD masih dianggarkan 2 kali karena bersifat insidentil, pada tahap 1

ceremonial ditiadakan untuk tahap selanjutnya masih menunggu petunjuk;

5. belanja modal telah dirasionalisasi

6. Efisiensi belanja barang dan jasa pada kegiatan PAP serta ada beberapa item

penambahan untuk penanggulangan covid 19 seperti thermogun, masker, hand

sanitizer, face shield, desinfektan dan refil hand wash ;

7.belanja pemeliharaan gedung ada penambahan anggaran untuk pembuatan

wastafel pada UPTP2A,TPA Prabadharma,TPA Beringharjo,Gedung PKK dan Dinas;

8.Pengurangan target dan output pada masing-masing kegiatan

9.Efisiensi Belanja pemeliharaan kendaraan

Perubahan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2020 tertuang pada Tabel 3.1 berikut ini :

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan

sebuah gambaran tentang evaluasi program-kegiatan hingga triwulan II dan program-

kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu semester ke-2 di tahun anggaran berjalan

guna merealisasikan tujuan dan sasaran DPMPPA dengan memperhatikan kemampuan

anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Yogyakarta .

Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta Tahun anggaran 2020.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPPA ini dapat tercapai apabila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di DPMPPA sehingga

hasilnya diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - dpmppa.jogjakota.go.id · Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Documents