PEMERINTAH KOTA MATARAM...Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan

PEMERINTAH KOTA MATARAM

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

PER 31 DESEMBER 2017

TAHUN ANGGARAN 2017

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

APBN, serta Peraturan Daerah No. 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Mataram Tahun Anggaran 2017, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai

Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan

Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Kota Mataram merupakan salah satu entitas akuntansi dari

Pemerintah Kota Mataram yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan

menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Mataram ini mengacu kepada

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang telah diubah dengan Peraturan Walikota

Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor

1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Mataram, dan juga mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram. Informasi yang disajikan di

dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini, perlu kami

kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan

belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan TA 2017 adalah sebesar Rp.

18.232.340.566,33 atau sebesar 98,55% dari yang ditetapkan dalam DPA TA 2017.

Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 84.458.440.562,00 atau 86,28%

dari yang dianggarkan dalam DPA TA 2017.

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajibah dan ekuitas Dinas

Kesehatan TA 2017. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah

sebesar Rp. 104.262.604.974,02 dan Kewajiban sebesar Rp. 691.583.390,00 sehingga

Ekuitas Dana (Kekayaan bersih) Dinas Kesehatan Kota Mataram per 31 Desember

2017 adalah sebesar Rp. 103.571.021.584,02.

3. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional

2017 terlihat bahwa Pendapatan LO sebesar Rp. 18.232.340.566,33 dan Beban LO

sebesar Rp. 85.329.125.131,70 sehingga terdapat surplus/defisit operasional sebesar

(Rp. 67.096.784.565,37).

ii

4. Laporan Peribahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang

terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Pada Tahun 2017

terdapat ekuitas awal sebesar Rp. 105.172.827.665,33. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp.

67.096.784.565,37). Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 332.090.119,06. Kewajiban

untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 65.162.888.365,00 sehingga ekuitas akhir menjadi

sebesar Rp. 103.571.021.584,02.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan

dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat

dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian

tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan

keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan TA 2017 ini masih belum sempurna,

oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para

pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini

dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Mataram, Februari 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Mataram

dr. H. Usman Hadi

NIP. 19631121 199603 1 002

iii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehata Kota Mataram yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah Tanggung Jawab

kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengedalian intern

yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan

Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dan bebas dari salah saji yang material sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Februari 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Mataram

dr. H. Usman Hadi

NIP. 19631121 199603 1 002

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .................................................................................................. i

Pernyataan Tanggung Jawab ............................................................................ iii

Daftar Isi .......................................................................................................... iv

Daftar Lampiran ............................................................................................... vi

Laporan Keuangan ............................................................................................ vii

- Laporan Realisasi Anggaran .............................................................. vii

- N e r a c a ........................................................................................... viii

- Laporan Operasional........................................................................... x

- Laporan Perubahan Ekuitas................................................................ xi

- Catatan atas Laporan Keuangan ........................................................ xii

Daftar Isi ........................................................................................................... xiii

Bab I Pendahuluan .............................................................................................. 1

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan ..................................... 1

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan ........................................ 2

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan ................................. 3

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

keuangan ................................................................................................... 5

2.1. Kebijakan keuangan .................................................................................... 5

2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan ............................................. 5

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan ................................................... 26

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan ................................. 26

3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target ................................................... 26

Bab IV Kebijakan akuntansi ................................................................................. 27

4.1. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan ............................................. 27

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan

laporan keuangan ...................................................................................... 27

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan

laporan keuangan ....................................................................................... 28

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan ...................................... 28

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ................................................ 39

5.1. Aset………................................................................................................ 39

5.2. Kewajiban ...................................................................................................... 44

5.3. Ekuitas Dana ..................................................................................................... 44

v

5.4. Pendapatan .................................................................................................. 45

5.5. Belanja…….. .............................................................................................. 45

5.6. Laporan Operasional (LO)……………………………………………….. 50

5.7 Laporan Perubahan Ekuitas………………………………………………. 51

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan ........................... 52

6.1. Informasi Umum ……………………………………………………….. 52

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok ……………………………………... 55

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

Operasional ……………………………………………………………... 57

Lampiran Laporan Keuangan

vi

Dinas Kesehatan Kota Mataram

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2017

vii

viii


N E R A C A

Per 31 Desember 2017 dan 2016

ix

x

xi


LAPORAN OPERASIONAL


xii

xiii


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


xiv

xv


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


1

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan

pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara

Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten

dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota

Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008

Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan

ketentuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi

atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam

tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan

anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala

Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 disusun

dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan

UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006, PP No. 71/2010,

dan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan

Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas publik dengan:

a) menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi

perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan

efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;

b) menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

d) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana

Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri

dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP);

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 5587);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

3

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

12) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E).

13) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 51 tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

14) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

15) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari

Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun

2011, Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor

2, Seri D);

16) Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.

17) Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.

18) Peraturan Walikota Mataram Nomor 13/2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Mataram;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan

2.1. Kebijakan keuangan

2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

4

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos Aset

5.2. Penjelasan Pos Kewajiban

5.3. Penjelasan Pos Ekuitas dana

5.4. Penjelasan Pos Pendapatan

5.5. Penjelasan Pos Belanja

5.6. Penjelasan Pos Pendapatan LO

5.7. Penjelasan Pos Beban LO

5.8. Penjelasan Pos surplus/defisit LO

5.9. Penjelasan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

5

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2017

disahkan melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 67 Tahun 2016, sedangkan

APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 43 Tahun

2017.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas

Kesehatan Kota Mataram, sebagai berikut:

No Uraian Anggaran semula Anggaran setelah

Perubahan

Kenaikan/

Penurunan %

I Pendapatan

1 Pendapatan

Retribusi Daerah

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00 0

2 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

14.500.000.000,00

15.500.000.000,00

1.000.000.000,00 6,90

Jumlah

Pendapatan

17.500.000.000,00

18.500.000.000,00

1.000.000.000,00 5,71

II Belanja

1 Belanja Pegawai 46.073.039.251,00

48.557.574.046,20

2.484.534.795,20 5,39

2 Belanja Barang 34.144.349.540,00 37.034.391.915,00 2.890.042.375,00 8,46

3 Belanja Bantuan Sosial

1.677.000.000,00 1.091.865.000,00 (585.135.000,00) (34,89)

3 Belanja Modal 8.260.488.680,00 11.204.787.602,00 2.944.298.922,00 35,64

Jumlah Belanja 90.154.877.471,00

97.888.618.563,20

7.733.741.092,20 8,58

Defisit/Surplus (72.654.877.471,00)

(79.388.618.563,20)

(6.733.741.092,20)

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks

penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing

program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penyelenggara urusan kesehatan

di Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram telah menjabarkannya dalam 16

program dan 98 kegiatan. Adapun capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2017

sebagai berikut :

1. Pengukuran Indikator Input

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017 yang

bersumber dari APBD Kota Mataram adalah sebagai berikut :

6

No. Jenis Belanja Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Belanja Langsung

58.844.169.267,00 48.200.918.386,00 81,91

2. Belanja Tidak Langsung

39.044.449.296,20 36.257.522.176,00 92,86

Jumlah 97.888.618.563,20 84.458.440.562,00 86,28

Dari hasil realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017,

dapat diketahui realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Mataram adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran :

KEGIATAN JML

ANGGARAN REALISASI % KET

- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

112.000.000 88.246.936 78,79

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

62.000.000 23.241.200 37,49

- Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 79.848.000 99,81

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.625.000 11.625.000 100,00

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000 10.000.000 100,00

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.000.000 10.000.000 100,00

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

10.080.000 9.660.000 85,66

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

213.725.470 183.082.604 85,66

- Penyediaan administrasi keuangan 141.850.000 138.850.000 97,89

JUMLAH 651.280.470 554.553.740 85,15

Dari tabel di atas menunjukkan adanya kegiatan yang tidak dapat

direalisasikan secara optimal. Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional dari jumlah anggaran sebesar Rp.

62.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.241.200,00 (37,49%). Realisasi yang

rendah tersebut disebabkan oleh kelalaian para pemegang kendaraan

khususnya kendaraan dinas Roda 2 (dua) yang tidak mengetahui bahwa masa

berlaku pajak kendaraannya telah habis sehingga tidak direalisasikan

pembayaran pajak kendaraannya.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur:

KEGIATAN JML


- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

666.000.000 580.091.506 87,10

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

559.000.000 454.939.000 81,38

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

170.200.000 106.860.941 62,79

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.500.000 15.885.000 44,75

JUMLAH 1.430.700.000 1.157.776.447 80,92

7

Dari tabel di atas menunjukkan adanya kegiatan yang tidak direalisasikan

secara optimal yaitu pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor (44,75%) yaitu karena kondisi AC dan komputer yang masih baik,

sehingga tidak membutuhkan servis.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan pegawai

baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan pada lingkup Dinas

Kesehatan Kota Mataram. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang dilaksanakan

oleh Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian). Realisasi kegiatan Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

KEGIATAN JML


- Penataan administrasi kepegawaian 731.405.000 663.557.500 90,72

JUMLAH 731.405.000 663.557.500 90,72

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan dapat direalisasikan secara

optimal dengan realisasi anggaran sebesar 90,72% .

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini merupakan program penunjang dalam pelaksanaan kegiatan teknis

pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat. Realisasi kegiatan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:

KEGIATAN JML


- Pembinaan administrasi keuangan 24.650.000 23.335.000 94,67

JUMLAH 24.650.000 23.335.000 94,67

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang ada dalam program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

ini telah dilaksanakan yang ditunjukkan dengan tingginya realisasi anggaran

(94,67%).

e. Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan bertujuan untuk menjaga

ketersediaan obat dan peralatan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengelola

Perbekalan Farmasi dan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya

Kesehatan. Realisasi sebagai program ini adalah sebagai berikut :

8

KEGIATAN JML


- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

2.182.000.000 2.040.374.975 93,51

- Pelayanan kefarmasian dan peralatan kesehatan

155.222.500 128.044.000 82,49

- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)

652.613.800 582.489.583 89,25

- Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian

122.419.000 72.788.748 59,46

JUMLAH 3.112.255.300 2.823.697.306 90,73

Pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian realisasi sebesar

59,46% disebabkan karena adanya kegiatan pemusnahan obat-obatan

kadaluarsa yang tidak dapat direalisasikan karena adanya penambahan

kebijakan terhadap kegiatan pemusnahan obat yang harus melibatkan lintas

sektoral dan teknis pemusnahan harus menggunakan insenerator sedangkan

alat insenerator yang memenuhi syarat tidak tersedia.

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan dasar. Realisasi kegiatan program Upaya Kesehatan

Masyarakat adalah sebagai berikut:

KEGIATAN JML


- Pembinaan kesehatan institusi 90.187.500 70.475.000 78,14

- Sosialisasi dan pelatihan kesehatan institusi

30.240.000 24.040.000 79,50

- Peningkatan kesehatan masyarakat 692.000.000 0 0

- Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan swasta

5.970.900.000 5.970.054.006 99,99

- Pembinaan pelayanan kesehatan dasar 255.127.500 147.907.200 57,97

- Pembinaan pelayanan perizinan sarana kesehatan swasta

157.605.000 151.125.000 95,89

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional

3.110.847.500 2.159.955.000 69,43

- Akreditasi sarana pelayanan kesehatan 95.675.000 85.800.000 89,68

- Akreditasi sarana pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)

1.006.033.000 822.547.469 89,68

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Ampenan

2.505.193.713

2.226.558.160 88,88

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Ampenan

362.174.000 326.925.000 90,27

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Ampenan

226.390.000 134.636.507 59,47

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Tj Karang

2.140.488.003 1.643.577.065 76,79

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Tj Karang

375.029.000 336.421.236 89,71

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Tj Karang

206.065.000 179.487.824 87,10

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Karang Pule

2.698.057.202 1.848.283.400 68,50

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Karang Pule

369.645.000 314.004.500 84,95

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Karang Pule

121.757.000 105.716.020 86,83

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Mataram

2.450.153.179 1.525.243.741 62,25

9

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Mataram

366.895.000 304.520.000 83,00

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Mataram

119.958.000 98.270.660 81,92

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Pagesangan

1.930.633.761 1.652.776.840 85,61

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Pagesangan

365.063.000 329.025.500 90,13

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Pagesangan

121.782.000 100.633.571 82,63

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Cakranegara

3.181.784.903 2.204.869.898 69,30

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Cakranegara

389.635.000 342.422.000 87,88

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Cakranegara

275.754.000 233.232.235 84,58

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Karang Taliwang

1.792.254.035 1.652.776.840 85,61

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Karang Taliwang

369.106.000 342.422.000 87,88

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Karang Taliwang

252.138.530 233.232.235 84,58

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

1.403.566.449 1.326.233.885 94,49

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

342.353.000 316.783.000 92,53

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

176.832.000 131.245.729 74,22

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Selaparang

1.189.927.540 1.093.619.213 91,91

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Selaparang

311.783.000 248.518.000 79,71

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Selaparang

155.503.000 119.224.629 76,67

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dasan Agung

859.834.074 700.849.045 81,51

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Dasan Agung

335.201.000 286.233.500 85,39

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Dasan Agung

129.034.000 110.952.548 85,99

- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Pejeruk

973.960.688 768.772.300 78,93

- Upaya kesehatan promotif dan preventif (DAK Non FISIK) Puskesmas Pejeruk

322.927.000 316.077.000 97,88

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Pejeruk

111.465.000 96.075.888 86,19

JUMLAH 38.340.958.577 31.119.150.265 81,16

g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 8

(delapan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat.

Realisasi program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah

sebagai berikut:

10

KEGIATAN JML


- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

196.644.000 134.400.000 68,35

- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

70.695.000 44.260.000 62,61

- Penyelenggaraan lomba balita 31.005.000 30.405.000 98,06

- Lomba posyandu 57.152.500 56.552.500 98,95

- Pembinaan UKBM 52.675.000 51.415.000 97,61

- Pembinaan desa siaga 16.477.500 16.177.500 98,18

- Pembinaan/revitalisasi posyandu 1.540.385.000 1.492.826.600 96,91

- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (DAK)

79.799.200 73.522.108 92,13

JUMLAH 2.044.833.200 1.899.558.708 92,90


Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini telah dilaksanakan

dengan optimal yang ditunjukkan dengan tingginya realisasi anggaran sebesar

92,90%.

h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan status gizi

masyarakat khususnya kelompok rentan. Program ini terdiri dari 1 (satu)

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Realisasi

kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat :

KEGIATAN JML


- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

501.300.000 436.381.500 87,05

JUMLAH 501.300.000 436.381.500 87,05


Perbaikan Gizi Masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik yang

ditunjukkan dengan tingginya realisasi anggaran yaitu sebesar 87,05%.

i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Realisasi kegiatan program

pengembangan lingkungan sehat :

KEGIATAN JML


- Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi

577.477.500 491.974.450 85,19

- Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan

114.675.000 109.252.000 95,27

- Penyehatan lingkungan pemukiman, penyehatan air dan sanitasi (DAK)

900.000.000 0 0

- Pembinaan upaya kesehatan olahraga 74.205.000 60.185.000 81,11

JUMLAH 1.666.357.500 661.411.450 39,69

11

j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ini bertujuan

untuk menurunkan dan menekan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

akibat penyakit khususnya penyakit menular serta penyebarannya. Jumlah

kegiatan dalam program ini adalah 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Realisasi kegiatan program

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular :

KEGIATAN JML


- Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

310.517.500 303.932.500 97,88

- Pelayanan Kesehatan Haji

181.085.000 170.955.500 94,41

- Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular

653.448.970 490.778.660 75,11

JUMLAH 1.145.051.470 965.666.660 84,33

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang ada dalam

program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ini sebagian

besar telah dilaksanakan (84,33%).

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program ini merupakan program yang berisikan kegiatan peningkatan fisik dan

pengadaan alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya. Terdiri dari 4

(empat) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Realisasi kegiatan

program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya :

KEGIATAN JML


- Pembangunan puskesmas 1.130.000.000 1.067.259.000 94,45

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

602.000.000 599.130.000 99,52

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

492.000.000 484.811.000 98,54

- Rehabilitasi sedang/berat poskesdes 1.687.300.000 1.596.985.400 94,65

JUMLAH 3.911.300.000 3.748.185.400 95,83

l. Program Manajemen Kesehatan

Program Manajemen Kesehatan merupakan program penunjang dalam

administrasi pelayanan kesehatan. Program ini dilaksanakaan oleh Sekretariat,

Pengelola Perbekalan Farmasi dan Kesehatan Masyarakat. Realisasi kegiatan

program ini adalah :

KEGIATAN JML

ANGGARAN REALISASI % KetT

- Sistem Informasi Kesehatan Daerah 126.237.500 79.995.450 63,37

- Perencanaan kesehatan 53.500.000 48.570.000 90,79

- Peningkatan administrasi umum dan inventaris barang dinas dan UPTD

93.712.500 79.662.500 85,01

- Manajemen Kesehatan (DAK Non Fisik)

755.861.000 447.418.900 59,19

JUMLAH 1.347.182.000 655.646.850 48,67

12

m. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri dari 1

(satu) kegiatan yang dilaksanakaan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat.

Realisasi kegiatan program ini adalah :

KEGIATAN JML


- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

143.737.500 122.532.500 85,25

JUMLAH 143.737.500 122.532.500 85,25

n. Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan

yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Realisasi kegiatan


KEGIATAN JML


- Pembinaan dan pelayanan KIA 226.063.500 203.829.260 90,16

- Sosialisasi dan pelatihan teknis KIA 51.555.000 50.480.000 97,91

- Monitoring dan evaluasi KIA 134.898.750 120.227.500 89,12

- Peningkatan pelayanan kesehatan anak

213.850.000 197.420.000 92,32

- Peningkatan pelayanan kesehatan remaja

14.100.000 12.200.000 86,52

- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

121.340.000 119.585.500 98,55

- Jaminan persalinan (DAK Non Fisik) 1.094.272.000 765.876.100 69,99

JUMLAH 1.856.079.250 1.469.618.360 79,18

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang ada dalam

program Manajemen Kesehatan ini sebagian besar telah dilaksanakan

(79,18%).

o. Program Pengendalian Penyakit

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakaan oleh Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Realisasi kegiatan program ini adalah

sebagai berikut :

KEGIATAN JML


- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.320.958.000 1.019.047.700 77,14

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

268.010.000 247.340.500 92,29

- Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

145.330.000 145.330.000 100,00

- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (DAK)

367.587.000 356.751.000 97,05

JUMLAH 2.101.885.000 1.768.469.200 84,14

p. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakaan oleh Bidang Pelayanan

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Realisasi kegiatan program ini adalah:

13

KEGIATAN JML


- Pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

153.065.000 131.377.500 85,83

JUMLAH 153.065.000 131.377.500 85,83

2. Pengukuran Indikator Output dan Outcome

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program

yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang ada di Dinas

Kesehatan Kota Mataram. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp.

554.553.740,00 (85,15%) dan realisasi output kegiatan dalam program ini dapat

dilihat pada tabel berikut :

No. Kegiatan Output

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya listrik, telepon dan air gedung Dinas Kesehatan

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- Terlaksananya pembayaran jasa servis kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

- Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

3. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya belanja bahan cetak dan penggandaan Dinas Kesehatan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik Dinas Kesehatan

6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas Kesehatan

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

Terbayarnya biaya berlangganan koran Dinas Kesehatan

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan kesehatan dan teknis nasional bidang kesehatan

9. Penyediaan administrasi keuangan

- Terbayarnya honor pengelola keuangan dan kegiatan Dinas dan UPTD

- Terlaksananya belanja ATK administrasi keuangan - Terlaksananya belanja penggandaan administrasi

keuangan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur juga merupakan

salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang

ada di Dinas Kesehatan Kota Mataram. Program ini terdiri dari 4 (empat)

kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.157.776.447,00 (80,92%).

Sedangkan realisasi output program ini adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Output

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan sarana dan perlengkapan gedung kantor Dikes (pengadaan papan informasi, papan struktur organisasi, kursi rapat, meja rapat)

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dikes (pembelian bahan baku bangunan, jasa tenaga kerja, penataan ruangan gedung Dikes)

3. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya penyediaan BBM, oli dan suku cadang

14

No. Kegiatan Output

kendaraan dinas/operasional kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua Dikes

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Dikes (service dan suku cadang perbaikan peralatan kantor)

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga

baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan pada lingkup Dinas

Kesehatan Kota Mataram. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang dilaksanakan

oleh Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian) dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 663.557.500,00 (90,72%). Realisasi output program/kegiatan ini

adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Penataan administrasi kepegawaian

- Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian - Terbayarnya honorarium pegawai honorer/tidak tetap - Terbitnya PAK, kenaikan pangkat tepat waktu,

Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini merupakan program penunjang dalam pelaksanaan kegiatan tehnis

pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat (Subbag Keuangan). Realisasi anggran program

ini adalah Rp. 23.335.000,00 (94,67%) dan realisasi output program ini adalah

sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Pembinaan administrasi keuangan

- Terlaksananya pengelola data dan penyusunan laporan keuangan

- Terlaksananya fotocopy dan jilid berkas/arsip keuangan

- Terlaksananya pertemuan pembinaan administrasi keuangan

- Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan ke UPTD

e. Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

Program kefarmasian dan peralatan kesehatan bertujuan untuk menjaga

ketersediaan obat dan peralatan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.823.697.306,00 (90,73%). Sedangkan

realisasi output program ini adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Output

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

2. Pelayanan kefarmasian dan peralatan kesehatan

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan sediaan farmasi di sarana farmasi pemerintah

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan sediaan farmasi di saran afarmasi swasta

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan farmasi di klinik kecantikan/spa/salon kecantikan

15

No. Kegiatan Output

- Terlaksanya perencanaan obat PKD - Terlaksanya peningkatan kapasitas CPOTB dan

CDOTB - Terlaksananya pertemuan pelayanan kefarmasian

pemerintah dan swasta - Terlaksananya perencanaan alat kesehatan serta

monev dan pengisian data ASPAK Puskesmas - Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan

3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)

Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas

4. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Bidang

Bina Pelayanan Kesehatan (Seksi Sertifikasi dan Perijinan Pelayanan

Kesehatan; Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan Seksi Farmasi

dan Alat Kesehatan), Bidang Promosi Kesehatan (Seksi Pengembangan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Institusi),

Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga (Seksi Kesehatan Ibu; dan, Seksi

Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut); Sekretariat (Sub Bagian

Perencanaan) serta UPTD (Puskesmas dan UP2F). Dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 31.119.150.265,00 (81,16%), realisasi output kegiatan dalam


No. Kegiatan Output

1. Pembinaan Kesehatan Institusi

Terlaksananya pertemuan dan bimtek upaya kesehatan institusi

2. Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi

Terlaksananya refreshing dan sosialisasi UKS

3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Swasta

Terlaksananya pelayanan masyarakat tidak mampu kota Mataram yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit Kota Mataram

5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar

- Terlaksananya pembinaan dasar di Pustu - Terlaksananya pembinaan kesehatan tradisional dan

komplementer di Puskesmas - Terlaksananya pembinaan kesehatan jiwa

masyarakat di Puskesmas - Terlaksananya pembinaan kelompok swabantu di

Puskesmas - Terlaksananya pembinaan kesehatan olahraga di

puskesmas - Terlaksanya pertemuan pelayanan kesehatan dasar

6. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta

- Terlaksananya pelayanan perizinan sarana kesehatan

- Terlaksanya perizinan tenaga kesehatan - Terlaksananya rekomendasi izin sarana kesehatan

7. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan

8. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

Terakreditasinya 5 (lima) puskesmas di Kota Mataram Tahun 2017

9. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

Terakreditasinya 5 (lima) puskesmas di Kota Mataram Tahun 2017

16

No. Kegiatan Output

10. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Ampenan

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Ampenan

11. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Ampenan

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Ampenan

12. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Ampenan

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ampenan

13. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tanjung Karang

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Tanjung Karang

14. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Tanjung Karang

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Tanjung Karang

15. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tanjung Karang

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanjung Karang

16. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karang Pule

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Karang Pule

17. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Karang Pule

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Karang Pule

18. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Karang Pule

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Karang Pule

19. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mataram

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Mataram

20. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Mataram

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Mataram

21. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Mataram

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Mataram

22. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pagesangan

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Pagesangan

23. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Pagesangan

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Pagesangan

24. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pagesangan

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pagesangan

25. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cakranegara

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Cakranegara

26. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Cakranegara

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Cakranegara

27. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Cakranegara

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Cakranegara

28. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karang Taliwang

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Karang Taliwang

17

No. Kegiatan Output

29. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Karang Taliwang

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Karang Taliwang

30. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Karang Taliwang

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Karang Taliwang

31. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

32. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Dasan Cermen/Babkan

33. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

34. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Selaparang

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Selaparang

35. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Selaparang

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Selaparang

36. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Selaparang

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Selaparang

37. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dasan Agung

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Dasan Agung

38. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Dasan Agung

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Dasan Agung

39. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Dasan Agung

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dasan Agung

40. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pejeruk

Tersedianya penyelenggaraan jaminan kesehatan Puskesmas Pejeruk

41. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK non FISIK) Puskesmas Pejeruk

Terselenggaranya upaya kesehatan preventif di Puskesmas Pejeruk

42. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pejeruk

Tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pejeruk

g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 8

(delapan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat.

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.899.558.708,00 (92,90%).

Sedangkan hasil capaian output kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

18

No. Kegiatan Output

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- Terlaksananya Penyuluhan Keliling Oleh Petugas Puskesmas dan Dikes

- Terlaksananya Penyiaran radio spot di Radio - Terlaksananya Penyiaran TV Spot/Pesan

Kesehatan di Televisi - Terlaksananya Pertemuaan Koordinasi Bidang

Promosi Kesehatan

2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Terlaksananya kegiatan Survey PHBS - Terlaksananya pertemuan pengkajian hasil

kegiatan Survey PHBS

3. Penyelenggaraan lomba balita - Terlaksananya lomba lomba balita Tk. Kota Mataram

- Terlaksananya lomba lomba balita Tk. Puskesmas

4. Lomba Posyandu - Terlaksananya lomba Posyandu Tk. Kota Mataram

- Terlaksananya pemilihan kader Posyandu lestari

5. Pembinaan UKBM - Terlaksananya penyusunan profil UKBM dikes dan puskesmas

- Terlaksananya Pengumpulan Data Telaah Kemandirian UKBM

- Terlaksananya pengadaan Bantuan Obat P3P di Poskestren

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Saka Bakti Husada (SBH)

- Terlaksananya Pembinaan Petugas PKM Ke Poskestren Yang Telah Terbentuk

6. Pembinaan desa siaga - Terlaksananya pembinaan desa siaga - Terlaksananya Evaluasi Desa Siaga - Terlaksananya Pelatihan Kader Desa Siaga Aktif - Terlaksananya Lokakarya Desa Siaga Aktif Se

Kota Mataram - Terlaksananya Bimtek Desa Siaga oleh Petugas

Puskesmas - Terlaksananya Supervisi Desa Siaga Oleh Dinas

Kesehatan

7. Pembinaan/revitalisasi posyandu - Terlaksananya Lokakarya Posyandu Tingkat Kota Mataram

- Terlaksananya Penyegaran Kader Posyandu

8. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan dan kendaraan roda 2 (dua) bagi petugas promosi kesehatan

h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan status gizi

masyarakat khususnya kelompok rentan. Priogram ini terdiri dari 1 (satu)

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Realisasi

anggaran program ini adalah sebesar Rp. 436.381.500,00 (87,05%). Sedangkan

hasil output kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Output

1. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vit. A, dan kekurangan zat mikro lainnya

- Terlaksananya penyuluhan gizi buruk di radio - Terlaksananya pekan penimbangan Balita - Tersedianya penunggu pasien gizi buruk di RS

dan Puskesmas perawatan - Terlaksananya Pengadaan PMT pemulihan

19

i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari 4 (empat) kegiatan

dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 661.411.450,00 (39,69%) yang

dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Hasil realisasi output program

ini adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Penyehatan lingkungan, pemukiman, penyehatan air dan sanitasi

- Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pembinaan di bidang penyehatan lingkungan

- Terlaksananya pemberian ijin operasional dibidang kesehatan lingkungan

- Terlaksananya pengawasan pangan Kota Mataram

- Terlaksananya penyuluhan Keamanan bagi penjamah makanan jasaboga/catering

- Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola kantin sekolah

- Terlaksananya pelatihan bidang penyehatan lingkungan bagi petugas Puskesmas

- Terlaksananya pembinaan Forum Kota Sehat - Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kota

Mataram Sehat dan Pokja - Terlaksananya Pengambilan sampel air minum

pada reservoir - Terlaksananya Bimtek petugas ke depot air

minum - Terlaksananya Pengambilan sampel air kolam

renang

2. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan

- Terlaksananya pembuatan media sampel air dan makanan

- Terlaksananya Bahan Penunjang kebutuhan laboratorium PKA

- Terlaksananya Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium

3. Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi (DAK)

- Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi dasar ponpes dan instalasi pengolah limbah cair puskesmas

4. Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga

- Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan kerja dan olahraga

j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ini bertujuan

untuk menurunkan dan menekan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

akibat penyakit khususnya penyakit menular serta penyebarannya. Jumlah

kegiatan dalam program ini adalah 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan jumlah realisasi dana

sebesar Rp. 965.666.660,00 (84,33%).

No. Kegiatan Output

1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

- Terlaksananya Pengelolaan Vaksin dinas dan puskesmas

- Terlaksananya pemusnahan limbah jarum - Terlaksananya Validasi data - Terlaksananya Evaluasi program imunisasi - Terlaksananya Pembinaan program imunisasi ke

puskesmas - Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan BIAS

ke puskesmas

20

No. Kegiatan Output

2. Pelayanan Kesehatan Haji - Terlaksananya Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan haji

3. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular

- Terlaksananya Evaluasi Program Penyakit Tidak menular (PTM)

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program ini merupakan program yang berisikan kegiatan peningkatan fisik dan

pengadaan alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya. Realisasi

anggaran program ini adalah sebesar Rp. 3.748.185.400,00 (95,83%) yang

dilaksanakan oleh Sekretariat. Hasil output kegiatan dalam program ini adalah

sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Pembangunan puskesmas Terlaksananya penataan dan rehab Puskesmas Selaparang

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya penataan halaman dan pemagaran Puskesmas Cakranegara, Puskesmas Ampenan, Puskesmas Pagesangan, Rehab Puskesmas Dasan Cermen/Babakan

3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Terlaksananya rehab Pustu Pejeruk dan Pustu Cakra Selatan (Getap)

4. Rehabilitasi sedang/berat poskesdes

Terlaksananya rehab Poskesdes Cakra Utara, Poskesdes Abian Tubuh, Poskesdes Turida, Poskesdes Bertais

l. Program Manajemen Kesehatan

Program Manajemen Kesehatan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang

dilaksanakaan oleh Sekretariat, Pengelola Perbekalan Farmasi dan Kesehatan

Masyarakat. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 655.646.850,00 (48,67%)

hasil output program ini adalah :

No. Kegiatan Output

1. Sistem informasi kesehatan daerah

- Terlaksananya Pengelolaan SIKDA - Terlaksananya Pemasangan Jaringan di Dikes dan

Puskesmas - Terlaksananya pemeliharaan Komputer SIKDA - Terlaksananya belanja Foto Copy Kegiatan SIKDA - Terlaksananya Bimtek SIKDA ke Puskesmas

2. Perencanaan kesehatan - Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas

3. Peningkatan administrasi umum dan inventaris barang dinas dan UPTD

- Terlakananya penyusunan laporan inventaris barang Dinas dan UPTD

- Terlaksananya pengadaan bahan cetak administrasi umum dan barang

- Terlaksananya Fotocopy kegiatan umum dan inventaris barang

- Terlaksananya pertemuan pembinaan administrasi barang

- Terlaksananya pembinaan adm umum dan barang

4. Manajemen Kesehatan (DAK Non Fisik)

- Mendukung semua program kesehatan (DAK Non Fisik) untuk mempercepat capaian

21

m. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri dari 1

(satu) kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 122.532.500,00

(85,25%) yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Hasil realisasi

output program ini adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

- Terlaksananya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

n. Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia dilaksanakan oleh Bidang

Kesehatan Masyarakat. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.469.618.360,00

(79,18%), realisasi output dari program ini adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Output

1. Pembinaan dan Pelayanan KIA

- Terlaksananya audit kematian ibu hamil, PMT Ibu hamil dan pemantauan kelas ibu hamil

2. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA

- Terlaksananya sosialisasi program keluarga sehat

3. Monitoring dan Evaluasi KIA - Terlaksananya pertemuan audit kematian ibu, PWS KIA, Otopsi kematian ibu dan cetak program ibu

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

- Terlaksananya pelatihan pelayanan kesehatan neonatal esensial

- Terlaksananya Audit Maternal Perinatal/Neonatal - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pelayanan

puskesmas mampu tatalaksana KTA - Terlaksananya Bimtek ke Puskesmas terkait

pelayanan kesehatan anak - Terlaksananya penyediaan sarana penunjang untuk

program kesehatan anak - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan SDIDTK di PAUD

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

- Terlaksananya pertemuan petugas PKPR - Terlaksananya bimtek ke Puskesmas

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- Terlaksananya bimtek pelayanan kesehatan lansia - Tersedianya sarana penunjang untuk program

kesehatan lansia - Terlaksananya pelatihan pelayanan kesehatan lansia

7. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

- Terlaksananya program jaminan persalinan

o. Program Pengendalian Penyakit

Program pengendalian penyakit terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan

jumlah realisasi dana sebesar Rp. 1.768.469.200,00 (84,14%).

No. Kegiatan Output

1. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

- Terlaksananya Fogging Focus - Tertanggulanginya kasus dari penyebaran

penyakit DBD di Puskesmas

2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Terlaksananya Koordinasi Pemberantasan Penyakit Menular

- Terlaksananya Sosialisasi HIV-AIDS - Terlaksananya Pemeriksaan Specimen - Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan

22

No. Kegiatan Output

Larvasida - Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan

Cacingan - Terlaksananya Pelaksanaan CBA pada program

TB Paru

3. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Terlaksananya Pengolahan Data Surveilans - Terlaksananya pelaksanaan SKD – KLB - Terlaksananya Bimtek Program Surveilans ke

Pustu

4. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk (DAK)

- Terlaksananya pengadaan swingfog

p. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.

131.377.500,00 (85,83%) yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan

dan Sumber Daya Kesehatan. Hasil realisasi output program ini adalah sebagai

berikut:

No. Kegiatan Output

1. Pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

- Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

23

Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017

Program NILAI CAPAIAN (%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,92

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,72

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

94,67

Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan 90,73

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 81,16

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 92,90

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 87,05

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 39,69

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 84,33

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

95,83

Program Manajemen Kesehatan 48,67

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 85,25

Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia 79,18

Program Pengendalian Penyakit 84,14

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 85,83

DINAS KESEHATAN 86,28

24

I. Pendapatan

Penerimaan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram bersumber dari Dana Kapitasi

BPJS Kesehatan, pelayanan Laboratorium, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan

Pustu, serta klaim rawat inap dan bersalin. Target penerimaan Dinas Kesehatan

Kota Mataram tahun 2017 adalah Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan : Rp. 3.000.000.000,00

- Pendapatan dari Dana Kapitasi BPJS Kesehatan : Rp. 15.500.000.000,00

II. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Mataram Tahun 2017 adalah bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp.

97.888.618.563,20 yang terdiri dari :

Belanja Langsung : Rp. 58.844.169.267,00

Belanja Tidak Langsung : Rp. 39.044.449.296,20

III. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Penerimaan

Realisasi penerimaan Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 18.232.340.566,33 (98,55%). Realisasi penerimaan Dinas

Kesehatan Kota Mataram memiliki rincian sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan :

- Laboratorium : Rp. 72.703.000,00

- Retribusi Puskesmas dan Pustu : Rp. 285.639.000,00

- Klaim Rawat Inap dan Bersalin : Rp. 2.270.720.000,00

Pendapatan dari Dana Kapitasi BPJS Kesehatan : Rp. 15.603.278.566,33

b. Realisasi Belanja

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram pada tahun 2017 sebesar Rp.

97.888.618.563,20 dengan realisasi sebesar Rp. 84.458.440.562,00 (86,28%)

terdiri dari:

Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 86.683.830.961,20 dengan realisasi

sebesar Rp. 75.947.822.564,00 (87,61%).

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 11.204.787.602,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 8.510.617.998,00 (75,96%).

25

No Uraian Anggaran Semula

Anggaran Perubahan

Realisasi Anggaran

% dari Anggaran

I Pendapatan

1. Pendapatan Retribusi Daerah

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.629.062.000,00 87,64

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

14.500.000.000,00

15.500.000.000,00

15.603.278.566,33 100,67

Jumlah Pendapatan

17.500.000.000,00 18.500.000.000,00 18.232.340.566,33 98,55

II Belanja

1. Belanja Operasi

81.894.388.791,00 86.683.830.961,20 75.947.822.564,00 87,61

1.1 Belanja Pegawai

46.073.039.251,00 48.557.574.046,20 44.202.235.676,00 91,03

1.2 Belanja Barang

34.144.349.540,00 37.034.391.915,00 31.350.513.888,00 84,65

1.3 Belanja Bantuan Sosial

1.677.000.000,00 1.091.865.000,00 395.073.000,00 36,18

2. Belanja Modal

8.260.488.680,00 11.204.787.602,00 8.510.617.998,00 75,96

2.1 Belanja Modal Tanah

0,00 0,00 0,00 0

2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin

4.228.938.680,00 6.330.587.602,00 3.888.322.400,00 61,42

2.3 Belanja Modal Gedung Bangunan

3.791.550.000,00 4.485.800.000,00 4.316.379.400,00 96,22

2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan

205.000.000,00 351.400.000,00 269.016.198,00 76,56

2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

35.000.000,00 37.000.000,00 36.900.000,00 99,73

Jumlah Belanja

90.154.877.471,00 97.888.618.563,20 84.458.440.562,00 86,28

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 18.232.340.566,33 atau 98,55%. Realisasi

belanja sebesar Rp. 84.458.440.562,00 (86,28%). Dari tabel di atas, dapat dikatakan

pelaksanaan penganggaran pada Dinas dan kegiatan telah memiliki realisasi yang

tinggi. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam realisasi anggaran pada

Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017 adalah :

- Lamanya proses SPJ kegiatan menyebabkan GU tidak dapat diajukan 2 kali

perbulan karena kegiatan dilaksanakan hingga ke tingkat Puskesmas.

26

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran

pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2017 dan

perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2016.

Tahun 2017 Tahun 2016 Thn 2017 Thn 2016

A. PENDAPATAN

1 Pendapatan Retribusi Daerah 3,000,000,000.00 2,629,062,000.00 3,363,678,500.00 87.64 74.75

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

15,500,000,000.00 15,603,278,566.33 15,428,410,513.00 100.67 111.20

Jumlah Pendapatan 18,500,000,000.00 18,232,340,566.33 18,792,089,013.00 98.55 102.27

B. BELANJA

1 Belanja Pegawai 48,557,574,046.20 44,202,235,676.00 38,352,060,945.00 91.03 96.41

2 Belanja Barang 37,034,391,915.00 31,350,513,888.00 27,087,091,157.00 84.65 84.25

3 Belanja Hibah 1,091,865,000.00 395,073,000.00 189,545,400.00 36.18 84.83

4 Belanja Modal 11,204,787,602.00 8,510,617,998.00 35,092,323,261.00 75.96 82.89

Jumlah Belanja 97,888,618,563.20 84,458,440,562.00 100,721,020,763.00 86.28 87.97

Surplus/Defisit (79,388,618,563.20) (66,226,099,995.67) (81,928,931,750.00) 83.42 85.24

% Tahun AnggaranRealisasi (Rp)No Uraian

Anggaran setelah

Perubahan

Capaian bagian pendapatan sebesar 98,55% terinci untuk masing-masing

komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.629.062.000,00 atau 87,64%.

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan

sebesar Rp 15.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.603.278.566,33 atau

100,67%.

Capaian bagian belanja sebesar 86,28% terinci untuk masing-masing komponen

belanja sebagai berikut:

- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp

48.557.574.046,20 terealisasi sebesar Rp 44.202.235.676,00 atau 91,03%.

- Belanja barang, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 37.034.391.915,00

terealisasi sebesar Rp 31.350.513.888,00 atau 84,65%.

- Belanja hibah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.091.865.000,00

terealisasi sebesar Rp 395.073.000,00 atau 36,18%.

- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.204.787.602,00

terealisasi sebesar Rp 8.510.617.998,00 atau 75,96%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, realisasi pendapatan 2017 mengalami

penurunan sebesar 2,98%, yaitu dari Rp 18.792.089.013,00 pada tahun 2016 menjadi

Rp 18.232.340.566,33 pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar Rp

559.748.446,67,00.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 16,15%, yaitu Rp

100.721.020.763,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 84.458.440.562,00 pada tahun 2017

atau sebesar Rp. 16.262.580.201,00.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Mataram terdapat hambatan

dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu:

- Lamanya proses SPJ kegiatan menyebabkan GU tidak dapat diajukan 2 kali

perbulan karena kegiatan dilaksanakan hingga ke tingkat Puskesmas.

27

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam

penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah

laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya

eknomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar

akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kota Mataram maka kebijakan akuntansi juga mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Asumsi kemandirian entitas;

berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas

akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

pemerintahan dalam pelaporan keuangan

Asumsi kesinambungan entitas;

berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut

akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidansi.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk

setiap SKPD Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui

pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk

jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

28

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA

disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun

demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual,

maka LRA disusun berdasarkanbasis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan

keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan

kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP Berbasis akrual

dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan

tahun anggaran 2017. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa

penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan

penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan

Laporan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain:

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun

anggaran yang menjadi hak daerah.

b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas

daerah.

c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan

bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada

periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila

pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi

berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA).

f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan

Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

29

2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu

pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.

b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi

dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi

berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal,

belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi

diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal

diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja

gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap

lainnya dan belanja aset lainnya.

b. Neraca

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat

dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode

akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di

Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar

Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR),

Piutang Lainnya, dan Persediaan.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung

jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang

persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan

mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam,

uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat

sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila

terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah

tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang

bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari

pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran

30

para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di

Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan

sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal neraca.

c) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang

dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum

diterima. Piutang pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan

(net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan

penyisihan piutang.

d) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum

terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi

berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang retribusi disajikan dengan

nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih

didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

e) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi

tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka

pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka

panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net

realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan

piutang.

f) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset

yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka

panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan

Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis

Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat

atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari

hasil pemeriksaan APIP.

g) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan

dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang

Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

31

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk

menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Metode penyisihan terhadap piutang

yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada

setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis

piutang:

(1) Piutang Pajak

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan

dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang

tidak tertagih sebesar 10%;

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang


- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang


- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang


- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar

100%.

(2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang


- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang


- diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar

100%;

i) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam

waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan

adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan. Metode Pencatatan Persediaan selain obat-obatan

dicatat menggunakan metode Fisik/periodik sedangkan untuk persediaan

obat-obatan dengan metode perpetual.

32

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang

dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun

persdiaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan

dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan

sebenarnya. Sedangkan Metode Pencatatan Periodik adalah pencatatan

atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir

suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar

oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan

negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat

sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak

memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat

secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan

keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal

pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan

perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat

dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada

kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu

dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat

sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi

untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai

bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset

Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya

pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan

tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya

rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva

33

yang bersangkutan. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan

dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau

diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk

tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah

diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak

kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan

ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang

berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data

secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat

studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran;

alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat

keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat

diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin

dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan

peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya

langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain)

yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat

data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat

berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis

terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai

wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di

neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara;

dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah

pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan

bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan

gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya

langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain)

yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat

34

data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat

berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi

siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan

dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup

tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan,

irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi

perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga

perolehan Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan

cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa

peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai

jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang

diestimasikan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset

tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku,

barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap

lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi

perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai

historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku)

dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa

peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai

aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang

diestimasikan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang

diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap

dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing

periode diakui sebagai penguramg nilai tercatat aset tetap dalam neraca

35

dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai aset

tetap dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method) sesuai

dengan Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis

aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa

overhaul dan renovasi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,

seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset

tersebut.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset

lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima

dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai

pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah

penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan

angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan

aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan

Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang

kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset

yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset

Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan

penyusutan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek

kepada pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga(PFK), utang beban dan

bagian lancar utang jangka panjang.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban tetap

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria

kewajiban jangka pendek, jika:

a. jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban

tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu

36

perjanjian tentang pendanaan kembali (refinancing), atau penjadwalan

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan

keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan subtansi kewajiban

dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah

daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah

kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas

akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo

ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan

ekuitas.

c. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara

lain:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu :

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih

imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas

pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa

terlebih dahulu adanya penagihan.

c. Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat

penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila

besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai

e. Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang

asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah

Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada

periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan-LO.

g. pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non

37

recurring) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan

pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO

yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode sebelumnya

dibukukan sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi

dan pengembalian tersebut.

h. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain:

Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan

Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.

i. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi,

pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang

mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

2. Beban-LO

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

a. Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran yang menjadi beban daerah.

b. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada

saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas

Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas

akuntansi.

c. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak

lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non

kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan

atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan

dalam beban Operasional, Beban transfer, defisit non operasional dan

beban luar biasa. Berdasarkan jenisnya beban Operasi terdiri dari Beban

Pegawai, Beban barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban

Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban penyusustan dan amortisasi, beban

penyisihan piutang dan beban lain-lain.

f. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (contra post) beban,

yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada

periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas

beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

g. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum daerah.

38

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos : antara lain:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/defisit-LO

c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang erasal dari

dampak kumulatis yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntasi atau

koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar

dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan

nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas Akhir

39

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2017 dan 2016

5.1. ASET

U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016

ASET LANCAR 1. Kas di Bendaharawan Pengeluaran 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran sebesar Rp. 4.562.641.916,33 dan Rp. 5.625.853.547,00 merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian:

a. Sisa UUDP 0,00 0,00 b. Jasa bank belum di setor ke kasda 0,00 0,00 c. Uang PFK yang belum disetor 0,00 0,00 d. Kas di bendahara FKTP 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

Jumlah 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

2. Kas di Bendaharawan Penerimaan 0,00 0,00 Saldo Kas di Bendaharawan

Penerimaan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda

3. Piutang Pajak 0,00 00,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak...... 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

4. Piutang Lain-lain 0,00 16.285.221,00 Saldo Piutang Restribusi sebesar Rp.

0,00 dan Rp. 16.285.221,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang atas Premi Asuransi BMD 0,00 7.349.988,00 b. Piutang Sewa Gedung 0,00 8.935.233,00

Jumlah 0,00 16.285.221,00

5. Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

0,00 0,00

Saldo Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang berasal dari temuan kerugian kas daerah hasil audit dari aparat pengawasan yang belum disetor ke kas

40


daerah per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

a. Temuan BPK 0,00 0,00 b. Temuan BPKP 0,00 0,00 c. Temuan dari Itjen Depdagri 0,00 0,00 d. Temuan dari Bawasda Provinsi 0,00 0,00

e. Temuan dari Bawasda Kabupaten 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

6. Persediaan 3.317.891.938,27 7.706.662.856,84

Saldo Persediaan sebesar Rp. 3.317.891.938,27 dan Rp. 7.706.662.856,84 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Obat 3.239.106.221,27 7.609.356.250,84 b. Persediaan Alat Kebersihan

c. Persediaan ATK d. Persediaan Barang Cetakan e. Persediaan Alat Kebersihan f. Persediaan Rumah Tangga Lainnya

7.403.217,00 28.937.500,00 46.865.286,00 7.403.217,00 2.495.500,00

3.364.000,00 47.077.320,00 46.865.286,00

0,00 0,00

Jumlah 3.317.891.938,27 7.706.662.856,84 ASET TETAP

7. Tanah 23.510.652.000,00 23.510.652.000,00 Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp.

23.510.652.000,00 dan Rp. 23.510.652.000,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah untuk bangunan tmp kerja 23.309.852.000,00 23.309.852.000,00 b. Tanah untuk perumahan 200.800.000,00 200.800.000,00

Jumlah 23.510.652.000,00 23.510.652.000,00 Adapun mutasi aset tetap – Tanah

selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah : a. Tanah untuk bangunan tmp kerja 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 0,00 0,00 Mutasi Kurang : a. Tanah untuk..................... 0,00 0,00

Jumlah Pengurangan 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

8. Peralatan dan Mesin 39.653.841.624,58 35.459.078.283,52 Saldo Aset Tetap – Peralatan dan

Mesin sebesar Rp. 39.653.841.624,58 dan Rp. 35.459.078.283,52 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan dinas bermotor perorangan

2.758.058.000,00 2.466.014.000,00

Kendaraan bermotor penumpang 657.742.500,00 657.742.500,00

Kendaraan bermotor khusus 4.162.235.500,00 2.692.375.500,00

Kendaran bermotor angkutan barang 187.816.850,00 2.890.900,00

Perkakas bengkel listrik 15.000.000,00 15.000.000,00

Alat pengolahan tanah dan tanaman 15.000.000,00 15.000.000,00

Alat procesing 675.750.000,00 675.750.000,00

Mesin tik 11.250.000,00 11.250.000,00

41


Mesin hitung/jumlah 42.450.000,00 32.450.000,00

Alat penyimpanan perlengkapan ktr 170.050.000,00 74.800.000,00

Alat kantor lainnya 938.865.699,05 527.365.399,05

Meubelair 4.918.372.608,46 3.880.633.358,46

Alat pengukur waktu 280.000,00 280.000,00

Alat pendingin 842.756.567,00 271.886.500,00

Alat dapur 402.515.119,64 401.865.119,64

Alat rumah tangga lainnya 239.007.240,00 185.957.240,00

Personal komputer 1.070.899.337,00 626.678.160,00

Peralatan komputer mainframe 5.667.200,00 5.667.200,00

Peralatan mini komputer 173.036.184,00 112.963.152,00

Peralatan personal komputer 2.756.979.835,00 2.714.418.085,00

Peralatan jaringan 79.474.148,00 65.594.148,00

Peralatan studio visual 308.870.013,00 293.311.750,00

Alat komuniksi radio HF/FM 1.500.000,00 1.500.000,00

Alat kedokteran umum 13.791.726.430,48 13.810.319.673,42

Alat kesehatan perawatan 38.763.000,00 38.763.000,00

Alat laboratorium kimia air 112.800.000,00 112.800.000,00

Alat laboratorium hidro kimia 2.995.917.901,95 2.995.917.901,95

Alat bantu keamanan 40.453.400,00 28.703.400,00

Alat pemadam kebakaran 124.612.000,00 98.743.200,00

Komputer unit/jaringan 22.823.413,00 14.911.413,00

Alat laboratorium lainnya 953.890.000,00 953.890.000,00

Aat penyimpanan

Alat-alat Bantu Pompa

Kendaraan bermotor beroda dua

Perkakas standar

Alat pasca panen

Alat pembersih

Meja kerja pejabat

Kursi tamu di ruangan pejabat

Peralatan studio video dan film

Alat laboratorium patologi

208.876.683,00 475.000,00

73.522.108,00 419.391,00

356.751.000,00 7.750.000,00 6.000.000,00

17.500.000,00 9.123.496,00

458.961.000,00

203.776.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 39.653.841.624,58 35.459.078.283,52 Adapun mutasi aset tetap – Peralatan

dan Mesin selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah : Kendaraan dinas bermtor perorangan 292.044.000,00 0,00

Kendaraan bermotor angk brg 184.925.950,00 0,00

Mesin Hitung/Jumlah 10.000.000,00 0,00

Alat penyimpanan perlengk ktr 95.250.000,00 0,00

Alat kantor lainnya 411.500.300,00 0,00

Meubelair 1.037.739.250,00 0,00

Alat pendingin 570.870.067,00 0,00

Alat dapur 650.000,00 0,00

Alat rumah tangga lainnya 53.050.000,00 0,00

Personal komputer 444.221.177,00 0,00

Peralatan mini komputer 60.073.032,00 0,00

Peralatan personal komputer 42.561.750,00 0,00

Peralatan jaringan 13.880.000,00 0,00

Peralatan studio visual 15.558.263,00 0,00

Alat kedokteran umum 255.723.883,00 0,00

Alat bantu keamanan 11.750.000,00 0,00

Alat pemadam kebakaran 25.868.800,00 0,00

Komputer unit/jaringan

Alat penyimpanan

Alat-alat bantu pompa

Kendaraan bermotor beroda dua

Perkakas standar

7.912.000,00 5.100.000,00

475.000,00 73.522.108,00

419.391,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42


Alat Pasca Panen

Alat pembersih

Meja kerja pejabat

Kursi tamu di ruangan pejabat

Peralatan studio video dan film

Alat laboratorium patologi

356.751.000,00 7.750.000,00 6.000.000,00

17.500.000,00 9.123.496,00

458.861.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 4.469.080.467,00 0,00

Mutasi Kurang :

Mutasi kurang peralatan dan mesin hasil koreksi BMD

274.317.125,94 0,00

Jumlah Pengurangan 274.317.125,94 0,00

Jumlah 4.194.763.341,06 0,00

9. Gedung dan Bangunan 56.763.084.256,00 36.165.839.876,00

Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp. 56.763.084.256,00 dan Rp. 36.165.839.876,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Kantor 20.728.828.356,00 20.357.934.356,00 b. Bangunan Gudang 233.217.000,00 233.217.000,00 c. Bangunan Kesehatan 35.006.899.900,00 14.952.624.520,00 d. Bangunan Gedung tmp kerja lainnya 239.395.000,00 67.320.000,00 e. Tmp peristirahatan/mess/wisma 554.744.000,00 554.744.000,00

Jumlah 56.763.084.256,00 36.165.839.876,00 Adapun mutasi aset tetap – Gedung

dan Bangunan selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah :

a. Bangunan gedung kantor b. Bangunan kesehatan c. Bangunan gedung tmp kerja lainnya

411.119.000,00 20.054.275.380,00

172.075.000,00

0,00 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 20.637.469.380,00 0,00

Mutasi Kurang :

a. Mutasi kurang gedung dan bangunan hasil koreksi BMD

40.225.000,00 0,00


Jumlah 20.597.244.380,00 0,00

10. Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.338.479.250,00 1.081.129.400,00 Saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan

Irigasi sebesar Rp. 1.338.479.250,00 dan Rp. 1.081.129.400,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bangunan waduk air bersih/air baku 22.020.000,00 22.020.000,00 b. Bangunan pembuangan air kotor 354.718.290,00 354.718.290,00 c. Instalasi air bersih/air baku lainnya 627.880.918,00 623.790.170,00 d. Instalasi gardu listrik induk 10.000.000,00 10.000.000,00 e. Jaringan transmisi 104.706.947,00 65.486.495,00 f. Jaringan telepon di atas tanah

g. Instalasi air kotor h. Jaringan distribusi

5.114.445,00 137.100.450,00 76.938.200,00

5.114.445,00 0,00 0,00

Jumlah 1.338.479.250,00 1.081.129.400,00 Adapun mutasi aset tetap – Gedung

dan Bangunan selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

43


Mutasi Tambah : a. Instalasi air bersih/air baku lainnya

b. Instalasi air kotor c. Jaringan transmisi d. Jaringan distribusi

4.090.748,00 137.100.450,00 50.886.800,00 76.938.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 269.016.198,00 0,00 Mutasi Kurang : a. Mutasi kurang jalan, jaringan dan

instalasi hasil koreksi BMD 11.666.348,00 0,00


Jumlah 257.349.850,00 0,00

11. Aset Tetap Lainnya 143.546.500,00 142.046.500,00 Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

sebesar Rp. 143.546.500,00 dan Rp. 142.046.500,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Buku umum 51.547.876,00 51.547.876,00 b. Barang perpust. berkas komputer 89.968.624,00 89.968.624,00 c. Barang bercorak kebud-lukisan

d. Barang perpust three dimensional e. Alat olahraga lainnya-senam

530.000,00 1.500.000,00

0,00

530.000,00 0,00 0,00

Jumlah 143.546.500,00 142.046.500,00

Adapun mutasi aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah : a. Barang perpust three dimensional

b. Alat olah raga lainnya-senam 1.500.000,00

35.400.000,00 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 36.900.000,00 0,00 Mutasi Kurang : a. Mutasi kurang aset tetap lainnya

hasil koreksi BMD 35.400.000,00 0,00


Jumlah 1.500.000,00 0,00

12. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 16.306.089.980,00

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp 16.306.089.980,00 merupakan aset tetap yang dalam proses pengerjaan.

a. Penambahan ruangan dan rehab Puskesmas

0,00

16.306.089.980,00

Jumlah 0,00 16.306.089.980,00

13. Akumulasi Penyusutan (29.386.136.483,30) (25.045.071.984,17) Akumulasi penyusutan per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. (Rp. 29.386.136.483,30) dan (Rp. 25.045.071.984,17) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusutan KIB. B (26.083.966.392,30) (22.660.003.446,20) b. Penyusutan KIB. C (3.092.718.096,00) (2.210.495.712,70) c. Penyusutan KIB. D (209.451.995,00) (174.572.825,27)

Jumlah (29.386.136.483,30) (25.045.071.984,17)

44


ASET LAINNYA 14. Aset Lain-Lain 4.358.603.972,14 4.260.663.446,14

Saldo Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 4.358.603.972,14 dan Rp. 4.260.663.446,14 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

5.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 15. Uang Muka dari BUD 00,00 00,00

Saldo Uang Muka dari BUD sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran menyetorkan sisa UYHD ke kas daerah.

16. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 0,00 0,00 Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran untuk menyetorkan kepada pihak ketiga atas pemungutan pajak/non pajak.

17. Utang Jangka Pendek Lainnya 691.583.390,00 56.401.461,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 691.583.390,00 dan Rp. 56.401.461,00.

5.3. EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR 18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

Saldo Ekuitas Dana Lancar – SILPA per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 4.562.641.916,33 dan Rp. 5.625.853.547,00.

19. Cadangan Piutang 0,00 16.285.221,00 Saldo Ekuitas Dana Lancar –

Cadangan Piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 16.285.221,00 merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – piutang.

20. Cadangan Persediaan 3.317.891.938,27 7.706.662.856,84 Saldo Ekuitas Dana Lancar –

Cadangan Persediaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 3.317.891.938,27 dan Rp. 7.706.662.856,84 merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – Persediaan.

45


21. Dana yg harus disediakan utk pemby Utang Jangka Pendek Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar (Rp. 691.583.390,00) dan Rp. (Rp. 56.401.461,00).

(691.583.390,00) (56.401.461,00)

EKUITAS DANA INVESTASI 22. Ekuitas Dana Investasi 96.382.071.119,42 91.880.427.501,47

Saldo Ekuitas Dana Investasi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 96.382.071.119,42 dan Rp. 91.880.427.501,47, yang terdiri dari:

a. Diinvestasikan dalam Investasi jangka panjang

0,00 0,00

b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 92.023.467.147,28 87.619.764.055,33 c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 4.358.603.972,14 4.260.663.446,14

Jumlah 96.382.071.119,42 91.880.427.501,47

23. Koreksi Ekuitas 0,00 0,00 Koreksi Ekuitas per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.4. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2017 dengan target anggaran setelah

perubahan sebesar Rp. 18.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 18.232.340.566,33 atau

98,55%. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Rp %

1 Pendapatan Retribusi Daerah 3,000,000,000.00 2,629,062,000.00 87.64

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15,500,000,000.00 15,603,278,566.33 100.67

18,500,000,000.00 18,232,340,566.33 98.55

No UraianAnggaran setelah

Perubahan

Realisasi

Jumlah

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.629.062.000,00 atau 87,64%.

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

15.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.603.278.566,33 atau 100,67%.

5.5 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja

Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja

pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa

dari kelompok belanja langsung.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2006

46

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak

berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2017 dengan target anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 97.888.618.563,20 realisasinya sebesar Rp 84.458.440.562,00 atau 86,28%.

Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Operasi 86,683,830,961.20 75,947,822,564.00 87.61

2 Belanja Modal 11,204,787,602.00 8,510,617,998.00 75.96

97,888,618,563.20 84,458,440,562.00 86.28 Jumlah


Perubahan

Realisasi

Gambaran angka realisasi Belanja secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 86.683.830.961,20

terealisasi sebesar Rp. 75.947.822.564,00 atau 87,61%. Rincian atas jumlah Belanja

Operasi tersebut sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Pegawai 48,557,574,046.20 44,202,235,676.00 91.03

2 Belanja Barang 37,034,391,915.00 31,350,513,888.00 84.65

3 Belanja Hibah 1,091,865,000.00 395,073,000.00 98,24

86,683,830,961.20 75,947,822,564.00 87.61


Perubahan

Realisasi

Jumlah

2. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.204.787.602,00

terealisasi sebesar Rp. 8.510.617.998,00 atau 75,96%. Rincian atas jumlah Belanja

Modal tersebut sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Tanah - - -

2 Belanja Peralatan dan Mesin 6,330,587,602.00 3,888,322,400.00 61.42

3 Belanja Gedung dan Bangunan 4,485,800,000.00 4,316,379,400.00 96.22

4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 351,400,000.00 269,016,198.00 76.56

5 Belanja Aset Tetap Lainnya 37,000,000.00 36,900,000.00 99.73

11,204,787,602.00 8,510,617,998.00 75.96


Perubahan

Realisasi

Jumlah

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

48.557.574.046,20 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 44.202.235.676,00

atau 91,03%. Realisasi tersebut merupakan 58,20% dari realisasi belanja operasi

secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut

merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran tahun 2017 yang

berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

47

Rp %Belanja Pegawai Tidak Langsung 39,044,449,296.20 36,257,522,176.00 92.86

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 25,010,976,506.20 23,429,304,253.00 93.68

2 Tunjangan Keluarga 1,918,806,140.00 1,669,598,800.00 87.01

3 Tunjangan Jabatan 380,464,500.00 320,820,000.00 84.32

4 Tunjangan Fungsional 2,268,516,500.00 1,964,940,000.00 86.62

5 Tunjangan Fungsional Umum 364,315,500.00 277,060,000.00 76.05

6 Tunjangan Beras 1,520,162,222.00 1,163,886,360.00 76.56

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17,054,405.00 13,842,205.00 81.16

8 Pembulatan Gaji 562,383.00 325,021.00 57.79

9 Tambahan Penghasilan berdasarkan PK 7,472,800,000.00 7,417,745,537.00 99.26

10 Biaya Pemungutan Pajak Daerah - -

11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 90,791,140.00 - -

Belanja Pegawai Langsung 9,513,124,750.00 7,944,713,500.00 83.51

1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1,647,290,000.00 1,532,885,000.00 93.05

2 Honorarium Tim Peng. Barang dan Jasa 47,740,000.00 30,000,000.00 62.84

3 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan 140,100,000.00 137,100,000.00 -

3 Honorarium/Upah Harian PNS 2,587,850,000.00 1,831,750,000.00 70.78

4 Honorarium/Upah Bulanan PNS 25,260,000.00 24,970,000.00 98.85

6 Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap 19,500,000.00 19,500,000.00 100.00

7 Honorarium/Upah Harian Non PNS 3,851,452,250.00 3,229,617,500.00 83.85

8 Honorarium/Upah Bulanan Non PNS 1,098,520,000.00 1,096,270,000.00 99.80

9 Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 85,412,500.00 33,325,000.00 39.02

10 Belanja hadiah 10,000,000.00 9,296,000.00 -

48,557,574,046.20 44,202,235,676.00 91.03

Realisasi

Jumlah


Perubahan

1.2) Belanja Barang

Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

37.034.391.915,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp. 31.350.513.888,00 atau

84,65%. Realisasi tersebut merupakan 41,28% dari realisasi belanja operasi secara

keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan

reklasifikasi dari belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja

pemeliharaan penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun

2006, dengan rincian sebagai berikut:

48

No

Uraian Anggaran setelah

Perubahan

Realisasi

Rp %

Belanja barang dan Jasa

1 Belanja Alat Tulis Kantor 735.228.043 624.181.799 84,90

2 Belanja alat listrik dan elektronik 103.822.000 89.693.400 86,39

3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000 2.700.000 100,00

4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 153.752.200 140.034.926 91,08

5 Belanja bahan bakar minyak/gas 247.900.000 115.102.151 46,43

6 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.000.000 2.250.000 75,00

7 Belanja pengisian tabung gas 127.200.000 103.040.000 81,00

8 Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis 853.113.203 717.538.136 84,11

9 Belanja plakat/vandel/souvenir 11.000.000 10.374.000 94,31

10 Belanja Bahan baku bangunan 313.750.000 163.456.430 52,10

11 Belanja bahan/bibit tanaman 2.500.000 2.500.000 100,00

12 Belanja bahan obat-obatan 1.586.634.000 1.295.188.289 81,63

13 Belanja Bahan Kimia 1.706.103.311 1.490.560.344 87,37

14 Belanja Persediaan Makanan Pokok 986.100.000 934.011.780 94,72

15 Belanja suku cadang peralatan kantor 379.625.000 76.428.850 20,13

16 Belanja suku cadang perlengkapan kantor 3.500.000 3.500.000 100,00

17 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 127.864.000 36.549.400 28,58

18 Belanja peralatan kerja lapangan 37.200.000 27.225.300 73,19

19 Belanja peralatan rumah tangga 6.000.000 5.850.000 97,50

20 Belanja bahan praktik kerja/lapangan 28.094.000 25.103.000 89,35

21 Belanja telepon 238.340.000 160.573.076 67,37

22 Belanja air 170.226.530 93.223.470 54,76

23 Belanja listrik 521.080.000 347.979.248 66,78

24 Belanja surat kabar/majalah 27.360.000 26.580.000 97,15

25 Belanja paket/pengiriman 10.000.000 1.121.500 11,22

26 Belanja jasa service peralatan kantor 258.900.000 91.952.459 35,52

27 Belanja jasa pihak ketiga 353.362.651 236.671.700 66,98

28 Belanja jasa pemusnahan jarum 2.300.000 972.000 42,26

29 Belanja jasa pemeriksaan Laboratorium 20.890.000 10.793.000 51,67

30 Belanja jasa media massa 97.600.000 73.800.000 75,61

31 Belanja jasa pelayanan medis 18.745.209.675 17.717.481.792 94,52

32 Belanja jasa tenaga kerja 415.000.000 301.225.000 72,58

33 Belanja jasa narasumber/tenaga ahli 706.445.000 612.820.000 86,75

34 Belanja Jasa Service 173.750.000 68.050.027 39,16

35 Belanja penggantian suku cadang 188.100.000 104.871.260 55,75

36 Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 383.442.800 263.925.943 68,83

37 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 48.198.000 28.235.600 58,58

38 Belanja cetak 1.357.196.779 1.190.464.440 87,71

39 Belanja penggandaan 400.799.450 307.329.410 76,68

40 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 78.100.000 0 0

41 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 122.500.000 99.200.000 80,98

42 Belanja sewa sarana mobilitas darat 64.800.000 16.335.000 25,21

43 Belanja sewa buldoser 2.500.000 0 0

44 Belanja makanan dan minuman rapat 2.688.322.500 2.139.972.000 79,60

45 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 18.932.500 11.732.500 61,97

46 Belanja makan dan minum pasien 226.560.000 64.247.900 28,36

47 Belanja pakaian kerja lapangan 1.850.000 1.850.000 100,00

48 Belanja pakaian olahraga 3.750.000 3.750.000 100,00

49 Belanja pakaian kegiatan 6.300.000 6.300.000 100,00

50 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.313.950.000 794.800.000 60,49

51 Belanja perjalanan dinas luar daerah 767.514.479 619.223.758 80,68

52 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 119.025.794 16.570.000 13,92

53 Belanja seminar/Lokakarya/Workshop/rakor 3.300.000 3.250.000 98,48

54 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 18.000.000 16.475.000 91,53

55 Belanja uang yg akan diserahkan kpd masy/phk ketiga 27.700.000 15.450.000 55,78

56 Belanja hadiah 20.000.000 20.000.000 100,00

57 Belanja penghargaan 18.000.000 18.000.000 100,00

Jumlah 37.034.391.915 31.350.513.888 84,65

49

1.3) Belanja Hibah

Belanja hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

1.091.865.000,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 395.073.000,00 atau

36,18%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan

reklasifikasi dari belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja

pemeliharaan penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun

2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp

1 Belanja barang yg akan diserahkan 386,515,000.00 381,723,000.00

kepada masyarakat

2 Belanja barang yg akan diserahkan 705,350,000.00 13,350,000.00

kepada pihak ketiga

Jumlah 1,091,865,000.00 395,073,000.00

RealisasiNo Uraian

Anggaran setelah

Perubahan

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

6.330.587.602,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 3.888.322.400,00 atau 61,42%.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut dengan

rincian sebagai berikut:

Rp %

Belanja Peralatan dan Mesin

1 BM pengadaan pompa 600,000.00 475,000.00 79.17

2 BM pengadaan kend bermotor angkutan barang 201,250,000.00 184,925,950.00 91.89

3 BM pengadaan kendaraan bermotor beroda dua 79,799,200.00 73,522,108.00 92.13

4 BM pengadaan perkakas standar 2,500,000.00 419,391.00 16.78

5 BM pengadaan alat pasca panen 367,587,000.00 356,751,000.00 97.05

6 BM pengadaan alat penyimpanan 5,100,000.00 5,100,000.00 100.00

7 BM pengadaan mesin hitung/jumlah 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

8 BM pengadaan alat penyimpanan perlengk ktr 180,125,000.00 95,250,000.00 52.88

9 BM pengadaan alat kantor lainnya 630,443,000.00 411,500,300.00 65.27

10 BM pengadaan alat meubelair 1,236,525,000.00 1,037,739,250.00 83.92

11 BM pengadaan alat pembersih 18,000,000.00 7,750,000.00 43.06

12 BM pengadaan alat pendingin 343,250,000.00 282,156,000.00 82.20

13 BM pengadaan alat dapur 700,000.00 650,000.00 92.86

14 BM pengadaan alat rumah tangga lainnya 111,830,000.00 53,050,000.00 47.44

15 BM pengadaan alat pemadam kebakaran 37,100,000.00 25,868,800.00 69.73

16 BM pengadaan komputer unit jaringan 19,800,000.00 7,912,000.00 39.96

17 BM pengadaan personal komputer 608,000,000.00 444,221,177.00 73.06

18 BM pengadaan peralatan komputer mainframe 3,000,000.00 - -

19 BM pengadaan peralatan mini komputer 91,750,000.00 60,073,032.00 65.47

20 BM pengadaan peralatan personal komputer 89,500,000.00 42,561,750.00 47.56

21 BM pengadaan peralatan jaringan 17,600,000.00 13,880,000.00 78.86

22 BM pengadaan meja kerja pejabat 6,250,000.00 6,000,000.00 96.00

23 BM pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat 25,000,000.00 17,500,000.00 70.00

24 BM pengadaan peralatan studio visual 23,500,000.00 15,558,263.00 66.21

25 BM pengadaan peralatan studio video dan film 10,000,000.00 9,123,496.00 91.23

26 BM pengadaan alat komunikasi telephone 1,500,000.00 - -

27 BM pengadaan alat kedokteran umum 760,990,352.00 255,723,883.00 33.60

28 BM pengadaan alat farmasi 500,000.00 - -

29 BM pengadaan alat laboratorium umum 600,000.00 - -

30 BM pengadaan alat laboratorium patoligi 522,788,050.00 458,861,000.00 87.77

31 BM pengadaan alat laboratorium lainnya 900,000,000.00 - -

32 BM pengadaan alat bantu keamanan 25,000,000.00 11,750,000.00 47.00

6,330,587,602.00 3,888,322,400.00 61.42

Realisasi

Jumlah


Perubahan

50

2.2) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 4.485.800.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.316.379.400,00 atau

96,22%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja gedung dan bangunan tahun

2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

Belanja Gedung dan Bangunan

1 BM pengadaan bangunan gedung kantor 413,500,000.00 411,119,000.00 99.42

2 BM pengadaan bangunan kesehatan 3,911,300,000.00 3,748,185,400.00 95.83

3 BM pengadaan bangunan gdg tmp krj lain 161,000,000.00 157,075,000.00 97.56

4,485,800,000.00 4,316,379,400.00 96.22

Realisasi

Jumlah


Perubahan

2.3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 351.400.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 269.016.198,00 atau

76,56%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun

2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

1 BM pengadaan air bersih/air baku lainnya 7,000,000.00 4,090,748.00 58.44

2 BM pengadaan instalasi air kotor 190,000,000.00 137,100,450.00 72.16

3 BM pengadaan jaringan transmisi 67,400,000.00 50,886,800.00 75.50

4 BM pengadaan jaringan distribusi 87,000,000.00 76,938,200.00 88.43

351,400,000.00 269,016,198.00 76.56

Realisasi

Jumlah


Perubahan

2.4) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

37.000.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 36.900.000,00 atau 99,73%. Angka

anggaran dan realisasi atas belanja aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

1 BM pengadaan brg2 perpustakaan three 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00

dimensional artetacs dan realita

2 BM pengadaan alat olahraga senam 35,500,000.00 35,400,000.00 99.72

37,000,000.00 36,900,000.00 99.73


Perubahan

Realisasi

Jumlah

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.6 PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan LO dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

18.232.340.566,33. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

No. Uraian 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 18,232,340,566.33 18,792,089,013.00 (559,748,446.67) (2.98)

2 Pendapatan Transfer - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Surplus Non Operasional - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

18,232,340,566.33 18,792,089,013.00 0.00 (2.98)Jumlah


51

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah LO, Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2017 sebesar Rp.

18.232.340.566,33. Rincian atas jumlah PAD-LO tersebut sebagai berikut:

No. Uraian 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 2,629,062,000.00 3,363,678,500.00 (734,616,500.00) (21.84)

3 Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan 0.00 0.00 0.00 0.00

Daerah yg Dipisahkan - LO

4 Lain-lain PAD yang Sah 15,603,278,566.33 15,428,410,513.00 174,868,053.33 1.13

18,232,340,566.33 18,792,089,013.00 (559,748,446.67) (2.98)Jumlah

5.7 BEBAN LO

Beban LO Tahun 2017 sebesar Rp. 85.329.125.131,70. Rincian atas Beban Operasi

LO tersebut sebagai berikut:

No Uraian 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 Beban Pegawai - LO 44,844,677,076.00 38,394,911,993.00 6,449,765,083.00 16.80

2 Beban Barang dan Jasa 35,748,310,556.57 23,166,909,600.30 12,581,400,956.27 54.31

3 Beban Hibah 395,073,000.00 189,545,400.00 205,527,600.00 108.43

4 Beban Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Beban Penyusutan dan Amortisasi 4,341,064,499.13 3,415,203,456.48 925,861,042.65 27.11

85,329,125,131.70 65,166,570,449.78 20,162,554,681.92 30.94Jumlah

5.8 SURPLUS DEFISIT- LO

Pada Tahun Anggaran 2017 jumlah pendapatan-LO sebesar Rp. 18.232.340.566,33,

sedangkan beban sebesar Rp. 85.329.125.131,70 sehingga surpus/déficit-LO sebesar (Rp.

67.096.784.565,37).


5.9 PERUBAHAN EKUITAS

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat Ekuitas awal sebesar Rp. 105.172.827.665,33

kemudian surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 67.096.784.565,37) dan dampak kumulatif

perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi atas nilai persediaan Rp 0,00,

selisih revaluasi aset tetap Rp. 0,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 65.162.888.365.

Kewajiab untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 65.162.888.365,00. Sehingga ekuitas akhir

pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 103.571.021.584,02. Rincian atas perubahan ekuitas

tersebut adalah sebagai berikut:

No. 2017 2016

1 EKUITAS AWAL 105,172,827,665.33 43,202,530,638.23

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (67,096,784,565.37) (46,374,481,436.78)

3

Koreksi Nilai Persediaan 0.00 0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0.00 0.00

Koreksi ekuitas lainnya 332,090,119.06 25,956,775,168.88

4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 65,162,888,365.00 82,388,003,295.00

5 EKUITAS AKHIR 103,571,021,584.02 105,172,827,665.33

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

/KESALAHAN MENDASAR:

Uraian


52

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Informasi Umum

Terbentuknya Dinas Kesehatan Kota Mataram tidak terlepas dari perjalanan

terbentuknya Kota Mataram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1993 Kota

Mataram terbentuk yang merupakan perubahan status Kota Administratif Mataram

menjadi Kotamadya Mataram yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Ampenan,

Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara. Sejalan dengan lahirnya Otonomi

Daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula perubahan sebutan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram menjadi hanya Kota Mataram. Sehubungan dengan pesatnya

perkembangan Kota Mataram, maka Wilayah Kota Mataram mengalami pemekaran

setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang

Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram dari 3 Kecamatan dan 23

Kelurahan menjadi 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Mataram

mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta

Kesehatan Jiwa;

3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan;

b) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Mataram diatur dalam

Peraturan Walikota Mataram Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kegiatan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada Dinas Kesehatan

Kota Mataram. UPTD yang ada pada Dinas Kesehatan terdiri dari 11 (sebelas)

53

Puskesmas, 1 (satu) Unit Instalasi Farmasi Kesehatan, dan 1 (satu) unit Laboratorium

Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan didukung

oleh 845 orang tenaga yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 520 orang

Tenaga Honda : 1 orang

Tenaga PTT : 66 orang

Kontrak JKN : 258 orang

Dari 845 orang pegawai ini tersebar pada Dinas Kesehatan sebanyak 93 orang

(11,01%), Puskesmas sebanyak 736 orang (87,10%), Instalasi Farmasi Kesehatan

sebanyak 8 orang (0,95%), dan Laboratorium Kesehatan sebanyak 8 orang (0,95%).

Gambaran yang lebih rinci tentang penyebaran tenaga lingkup Dinas Kesehatan Kota

Mataram Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. DINAS/UPTD

JENIS KEPEGAWAIAN JM

L PNS Honda PTT Kontrak

JKN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dinas Kesehatan

Puskesmas Karang Taliwang

Puskesmas Cakranegara

Puskesmas Ampenan

Puskesmas Mataram

Puskesmas Pagesangan

Puskesmas Tanjung Karang

Puskesmas Karang Pule

Puskesmas Dasan Cermen

Puskesmas Selaparang

Puskesmas Dasan Agung

Puskesmas Pejeruk

Instalasi Farmasi Kesehatan

Laboratorium Kesehatan

82

36

48

37

36

35

46

44

42

32

30

38

6

8

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

7

6

4

4

6

3

4

4

3

2

2

-

-

27

38

35

19

30

34

13

23

16

11

12

-

93

74

93

78

59

69

86

60

69

52

44

52

8

8

J u m l a h 520 1 66 258 845

54

Sedangkan jumlah tenaga PNS menurut 13 jenis tenaga kesehatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ada pada

lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO. JENIS TENAGA UNIT KERJA

JML DINAS PUSKESMAS IFK Lab

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIS Dokter Dokter Gigi Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis PSIKOLOGI KLINIS KEPERAWATAN S.Kep.Ners D.IV Keperawatan AKPER/D-III Keperawatan SPK D-IV Perawat Gigi AKG SPRG KEBIDANAN D-IV Kebidanan AKBID/D-III Kebidanan D1 Bidan KEFARMASIAN Apoteker D-III Farmasi SMF KESEHATAN MASYARAKAT Magister Kesehatan SKM Epidemiologi Kesehatan Administrator & Kebijakan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Pembimbing Kesehatan Kerja Biostatistik dan Kependudukan Reproduksi dan Keluarga KESEHATAN LINGKUNGAN S1 Teknik Lingkungan AKL/APK/D-III Kesehatan Lingkungan SPPH Sanitasi Lingkungan Entomology Kesehatan Mikrobiolog Kesehatan GIZI S1/DIV Gizi/Dietizien D-III Gizi SPAG KETERAPIAN FISIK Fisioterapis Okupasi Terapis Terapis Wicara Akupuntur KETEKNISIAN MEDIS D.IV Analis Kes/S1 Biologi AAK SMAK Perekam Medis dan Informasi Kes. Teknik Kardiovaskuler

2 1 - - -

3 - 5 3 - - 1

1 2 -

1 1 -

6 11 - - - - - -

6 1 1 - - -

1 4 - - - - -

1 - - - -

24 9 - - -

32 2

61 14 1

21 3

10 61 2

2 11 9

1 11 - - - - - -

16 17 1 - - -

9 22 - - - - -

9 17 6 1 -

- - - - - - - - - - - - - - -

2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - - -

3 3 - - -

27 10 - - -

35 2 66 17 1 21 4

11 63 2

5 13 10

7 22 - - - - - -

23 18 2 - - -

10 26 - - - - -

13 20 6 1 -

55

11

12

13

Teknisi Pelayanan Darah Refraksiois Optisien/Optometris Teknisi Gigi Pinata Anestesi Terapis Gigi dan Mulut Audiologis TEKNIK BIOMEDIKA Radiographer Elektromedis Ahli Teknologi Laboratorium Medik Fisikawan Medik Radioterapis Ortotik Prostetik KESEHATAN TRADISIONAL Kesehatan Tradisional Ramuan Kesehatan Tradisional Keterampilan KESEHATAN LAIN S2 S1 DIII D1 SMU Pekarya Kesehatan SMP SD

- - - - - - - - - - - - - -

4 11 1 1

12 2 - -

- - - - - - - - - - - - - -

2 17 2 -

23 5 3 -

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

6 29 3 1 36 7 3 -

J U M L A H 82 424 6 8 520

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Kesehatan juga didukung oleh sarana

pelayanan kesehatan yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu 11

Puskesmas yang terdiri dari 4 Puskesmas Perawatan (Puskesmas Ampenan, Puskesmas

Tanjung Karang, Puskesmas Cakranegara dan Puskesmas Karang Taliwang) dan 7

Puskesmas Non Perawatan (Puskesmas Karang Pule, Puskesmas Mataram, Puskesmas

Pagesangan, Puskesmas Dasan Cermen, Puskesmas Selaparang, Puskesmas Dasan

Agung, dan Puskesmas Pejeruk) serta 17 Puskesmas Pembantu dan 23 Poskesdes yang

tersebar di 6 Kecamatan.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan Umur Harapan Hidup, penurunan Angka

Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, menurunkan dan menekan angka kesakitan,

meningkatkan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Selain

itu pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih diarahkan untuk langsung

menyentuh ke masyarakat serta meningkatkan kemampuan melalui partisipasi aktif

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya.

Perkembangan Kota Mataram yang cukup pesat yang ditandai dengan makin

tingginya kepadatan penduduk dan mobilisasi penduduk dan ditambah lagi dengan tingginya

jumlah penduduk miskin telah memberikan kontribusi tersendiri terhadap timbulnya masalah-

masalah kesehatan di masyarakat, Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi dan

perlu mendapat perhatian lebih lanjut di antaranya adalah :

56

1. Derajat kesehatan

a. Masih Rendahnya Umur Harapan Hidup

b. Tinginya Angka Kematian Bayi (AKB)

c. Masih Tinginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Tingginya angka kematian ibu menunjukkan masih kurangnya mutu pelayanan

kesehatan.

d. Kasus Penyakit

Salah satu masalah kesehatan yang timbul dan banyak mendapat perhatian

masyarakat adalah masalah kasus penyakit khususnya demam berdarah. Dari tahun

ke tahun demam berdarah telah menjadi momok bagi masyarakat.

e. Gizi Buruk

Sebagai akibat dari kemiskinan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola

asuh anak menjadikan gizi buruk tetap menjadi perhatian utama hingga saat ini.

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Hasil survey PHBS Kota Mataram yang dilaksanakan pada tahun 2017 menunjukkan

bahwa rumah tangga dengan PHBS masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa

pola hidup bersih dan sehat masyarakat yang memegang peranan penting bagi

peningkatan derajat kesehatan masih rendah.

3. Masih Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan

Dari jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Mataram dan UPTD 520 orang,

sebagian besar merupakan tenaga paramedis (Perawat, Bidan, Sanitarian, Analis, gizi

dan Asisten Apoteker). Selain itu masih terdapat 1 orang pegawai honor daerah, 66 orang

tenaga PTT, dan 258 orang kontrak JKN.

4. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2017 jangkauan pelayanan kesehatan di Kota Mataram ditingkatkan dengan

rehab pembangunan Puskesmas dan Poskesdes. Selain itu untuk mendukung pelayanan

kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada tahun 2017 melalui Dana DAK Bidang

Kesehatan juga dilaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan.

5. Terbatasnya Pembiayaan Kesehatan

Sumber anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Mataram tahun 2017 adalah bersumber dari APBD Kota Mataram. Keterbatasan Dana

Alokasi Umum (DAU) dan kurang fleksibelnya pengunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Kesehatan menuntut lebih selektifnya penentuan prioritas kegiatan yang harus

mendapat perhatian utama. Disamping itu Dinas Kesehatan Kota Mataram juga didukung

dari dana dekonsentrasi dan Bantuan Luar Negeri (melalui Dinas Kesehatan Provinsi

NTB) serta Pos Bantuan APBD Kota Mataram .

Upaya-upaya pembangunan kesehatan melalui program dan kegiatan yang selama ini

telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan

adanya meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu,

tertanganinya masalah-masalah kesehatan, meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan

kesehatan serta perilaku dan peran serta masyarakat.

57

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota

Mataram tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain

sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah APBN

2) Peraturan Daerah No. 1 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Mataram TA 2008

3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4) Peraturan Walikota Nomor: 11/PERT/2008 tentang Rincian Tupoksi Dinas Kesehatan

Kota Mataram

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 . 02 Kesehatan Bidang Pemerintahan :

1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN SALDO

2017 (%) SALDO

2016

KENAIKAN/

(PENURUNAN)

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN - LO 8 18.232.340.566,33 18.792.089.013,00 (2,98) (559.748.446,67)

8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 18.232.340.566,33 18.792.089.013,00 (2,98) (559.748.446,67)

0,00 8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0,00 0,00 0,00

2.629.062.000,00 8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 3.363.678.500,00 (21,84) (734.616.500,00)

0,00 8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0,00 0,00 0,00

15.603.278.566,33 8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 15.428.410.513,00 1,13 174.868.053,33

8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 2 Dana Darurat - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

BEBAN 9 85.329.125.131,70 65.166.570.449,78 30,94 20.162.554.681,92

9 . 1 . 1 44.844.677.076,00 Beban Pegawai - LO 38.394.911.993,00 16,80 6.449.765.083,00

9 . 1 . 2 35.748.310.556,57 Beban Barang dan Jasa 23.166.909.600,30 54,31 12.581.400.956,27

9 . 1 . 3 0,00 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00

9 . 1 . 4 0,00 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00

9 . 1 . 5 395.073.000,00 Beban Hibah 189.545.400,00 108,43 205.527.600,00

9 . 1 . 6 0,00 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

9 . 1 . 7 4.341.064.499,13 Beban Penyusutan dan Amortisasi 3.415.203.456,48 27,11 925.861.042,65

9 . 1 . 8 0,00 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00

9 . 1 . 9 0,00 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00

9 . 2 . 1 0,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00

9 . 2 . 2 0,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

9 . 2 . 3 0,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00

9 . 2 . 4 0,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00

LAPORAN OPERASIONAL Halaman 1 dari 2




NO. URUT URAIAN SALDO

2017 (%) SALDO

2016

KENAIKAN/

(PENURUNAN)

9 . 2 . 5 0,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00

9 . 2 . 6 0,00 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (67.096.784.565,37) (46.374.481.436,78) 44,68 (20.722.303.128,59)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

8 . 4 . 1 0,00 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 4 . 2 0,00 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 4 . 3 0,00 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

9 . 3 . 1 0,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00

9 . 3 . 2 0,00 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00

9 . 3 . 3 0,00 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (67.096.784.565,37) (46.374.481.436,78) 44,68 (20.722.303.128,59)

POS LUAR BIASA

8 . 5 . 1 0,00 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00

9 . 4 . 1 0,00 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT-LO (67.096.784.565,37) (46.374.481.436,78) 44,68 (20.722.303.128,59)

Mataram, 2 Januari 2018

dr. H. USMAN HADI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

NIP. 19631121 199603 1 002

LAPORAN OPERASIONAL Halaman 2 dari 2


(Dalam Rupiah)


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan


URAIAN 2016 2017

EKUITAS AWAL 105.172.827.665,33 43.202.530.638,23

SURPLUS/DEFISIT-LO (67.096.784.565,37) (46.374.481.436,78)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00

Koreksi ekuitas lainnya 332.090.119,06 25.956.775.168,88

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 65.162.888.365,00 82.388.003.295,00

EKUITAS AKHIR 105.172.827.665,33 103.571.021.584,02


dr. H. USMAN HADI


NIP. 19631121 199603 1 002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016





NO. URUT URAIAN ANGGARAN

2017

REALISASI

2017 (%) REALISASI

2016

PENDAPATAN 1 18.500.000.000,00 18.232.340.566,33 18.792.089.013,00 98,55

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.500.000.000,00 18.232.340.566,33 18.792.089.013,00 98,55

1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 2.629.062.000,00 3.363.678.500,00 87,64

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.500.000.000,00 15.603.278.566,33 15.428.410.513,00 100,67

BELANJA 2 97.888.618.563,20 84.458.440.562,00 100.721.020.763,00 86,28

2 . 1 BELANJA OPERASI 86.683.830.961,20 75.947.822.564,00 65.628.697.502,00 87,61

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 48.557.574.046,20 44.202.235.676,00 38.352.060.945,00 91,03

2 . 1 . 2 Belanja Barang 37.034.391.915,00 31.350.513.888,00 27.087.091.157,00 84,65

2 . 1 . 5 Belanja Hibah 1.091.865.000,00 395.073.000,00 189.545.400,00 36,18

2 . 2 BELANJA MODAL 11.204.787.602,00 8.510.617.998,00 35.092.323.261,00 75,96

2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 6.330.587.602,00 3.888.322.400,00 8.474.533.911,00 61,42

2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 4.485.800.000,00 4.316.379.400,00 26.606.577.500,00 96,22

2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 351.400.000,00 269.016.198,00 11.211.850,00 76,56

2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 37.000.000,00 36.900.000,00 0,00 99,73

SURPLUS / (DEFISIT) (79.388.618.563,20) (66.226.099.995,67) (81.928.931.750,00) 83,42

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (79.388.618.563,20) (66.226.099.995,67) (81.928.931.750,00) 83,42


dr. H. USMAN HADI


NIP. 19631121 199603 1 002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

NERACA

(Dalam Rupiah)

Per 31 December 2017 dan 2016


Urusan Pemerintahan: 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1 . 02 . 01 DINAS KESEHATANUnit Organisasi :

KD. REK URAIAN 20162017

ASET1

ASET LANCAR1 . 1

Kas1 . 1 . 1 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

Investasi Jangka Pendek1 . 1 . 2 0,00 0,00

Piutang1 . 1 . 3 0,00 0,00

Piutang Lain-lain1 . 1 . 4 0,00 16.285.221,00

Persediaan1 . 1 . 5 3.317.891.938,27 7.706.662.856,84

Penyisihan piutang1 . 1 . 9 0,00 0,00

7.880.533.854,60 13.348.801.624,84 JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG1 . 2

Investasi Non Permanen1 . 2 . 1 0,00 0,00

Investasi Permanen1 . 2 . 2 0,00 0,00

Penyisihan investasi non permanen1 . 2 . 3 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP1 . 3

Tanah1 . 3 . 1

Halaman 1 dari 2

23.510.652.000,00 23.510.652.000,00

Peralatan dan Mesin1 . 3 . 2 39.653.841.624,58 35.459.078.283,52

Gedung dan Bangunan1 . 3 . 3 56.763.084.256,00 36.165.839.876,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi1 . 3 . 4 1.338.479.250,00 1.081.129.400,00

Aset Tetap Lainnya1 . 3 . 5 143.546.500,00 142.046.500,00

Konstruksi dalam Pengerjaan1 . 3 . 6 0,00 16.306.089.980,00

Akumulasi Penyusutan1 . 3 . 7 (29.386.136.483,30) (25.045.071.984,17)

92.023.467.147,28 87.619.764.055,35 JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN1 . 4

Dana Cadangan1 . 4 . 1 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA1 . 5

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran1 . 5 . 1 0,00 0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1 . 5 . 2 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga1 . 5 . 3 0,00 0,00

Aset Tidak Berwujud1 . 5 . 4 0,00 0,00

Aset Lain-lain1 . 5 . 5 4.358.603.972,14 4.260.663.446,14

amortisasi aset tidak berwujud1 . 5 . 6 0,00 0,00

4.358.603.972,14 4.260.663.446,14 JUMLAH ASET LAINNYA

104.262.604.974,02 105.229.229.126,33 JUMLAH ASET

KEWAJIBAN2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK2 . 1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)2 . 1 . 1 0,00 0,00

Utang Bunga2 . 1 . 2 0,00 0,00

Utang Pajak2 . 1 . 3 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang2 . 1 . 4 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka2 . 1 . 5 0,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya2 . 1 . 6 691.583.390,00 56.401.461,00

691.583.390,00 56.401.461,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG2 . 2

Utang Dalam Negeri2 . 2 . 1 0,00 0,00

Utang Luar Negeri2 . 2 . 2 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

691.583.390,00 56.401.461,00 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA3

EKUITAS DANA LANCAR3 . 1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)3 . 1 . 1 4.562.641.916,33 5.625.853.547,00

Cadangan untuk Piutang3 . 1 . 2 0,00 16.285.221,00

Cadangan untuk Persediaan3 . 1 . 3 3.317.891.938,27 7.706.662.856,84

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

3 . 1 . 4 (691.583.390,00) (56.401.461,00)

Pendapatan yang Ditangguhkan3 . 1 . 5 0,00 0,00

7.188.950.464,60 13.292.400.163,84 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI3 . 2

NERACA

Urusan Pemerintahan: 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1 . 02 . 01 DINAS KESEHATANUnit Organisasi :

KD. REK URAIAN 20162017

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang3 . 2 . 1 0,00 0,00

Diinvestasikan dalam Aset Tetap3 . 2 . 2 92.023.467.147,28 87.619.764.055,35

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)

3 . 2 . 3 4.358.603.972,14 4.260.663.446,14

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang

3 . 2 . 4 0,00 0,00

96.382.071.119,42 91.880.427.501,49 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

EKUITAS DANA CADANGAN3 . 3

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan3 . 3 . 1 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

KOREKSI EKUITAS3 . 4

Koreksi Ekuitas3 . 4 . 1 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH KOREKSI EKUITAS

103.571.021.584,02 105.172.827.665,33 JUMLAH EKUITAS DANA

105.229.229.126,33 104.262.604.974,02 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

H. AHYAR ABDUH

WALIKOTA MATARAM

NERACA Halaman 2 dari 2

PEMERINTAH KOTA MATARAM...Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan

Documents