PEMERINTAH KOTA PALEMBANG INSPEKTORAT KOTAinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-8.pdf · ... Provinsi Sumatera Selatan ... RKA SKPD, RAPBD, dan APBD ... Maksud penyusunan

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

INSPEKTORAT KOTA

Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131

E-mail: [email protected] Website : www.inspektorat.palembang.go.id

KEPUTUSAN

NOMOR 780.1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

INSPEKTUR KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Palembang tentang rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689).

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik

dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012

dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan

Strategik (RENSTRA) Tahun 2009-2013.

Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik Inspektorat Kota

Palembang, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan

diraih Tahun 2011. Metode dan teknik penyusunan renja ini berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari

semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan

lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palembang ke

depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya

menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil,

sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan

Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................ 1

B. Landasan Hukum…………………………………………………… 2

C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 3

D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2011………………….…. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG TAHUN 2011

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011....................... 5

B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palembang……….. 7

C. Isu-Isu Aktual ……………………………………………………….. 7

D. Reviu Terhadap Rancangan Aawal RKPD ……………………… 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan ................................................. 12

B. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 13

C. Program dan Kegiatan ............................................................. 16

BAB IV PENUTUP

Penutup ...................................................................................... 22

1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.

Pemerintahan yang baik (Good Governance ) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang

dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat,

disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan

Pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah.

Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya

direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada

terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (Pasal 7) dan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 151) menjelaskan Renstra SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 UU

Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan

peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan

Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan

resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus

dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi

Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta

menetapkan tolok ukur pencapaiannya.

2

Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara

konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya

seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu stratejik yang berkembang

setiap tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta

Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Daerah.

Instrumen yang digunakan SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai

komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan

kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

B. LANDASAN HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4844);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor.

25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).

3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 96, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor. 4663).

3

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689).

5 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

6 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan

Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama

9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009 Nomor. 5;

10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2009-2013.

11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)

12 Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

` 13 Keputusan Inspektur Kota Palembang Nomor Tahun 2011 tentang Revisi

RPJM SKPD Inspektorat Kota Palembang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kota Palembang sebagai Pedoman

penyusunan RKA dan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Palembang dan tolak ukur

4

Pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai

setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

Inspektorat Kota Palembang.

Penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012

bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan

diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Kota Palembang dalam

melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan serta mempermudah pengendalian

kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis,

evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program

dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2012 dapat tercapai.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2012

Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan

melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah

ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, menjelaskan

pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisa

kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu aktual, reviu terhadap rancangan awal

RKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan, menjelaskan telaahan

terhadap kebijakan nasional/daerah, program dan kegiatan.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja

Tahunan Inspektorat Kota Palembang tahun 2012.

LAMPIRAN

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2011

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM-SKPD) Inspektorat Kota Palembang tahun 2009-2013,

disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja

ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir

periode pelaksanaan.

Sasaran Strategi Tahun 2011 ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan

target indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator, Adapun 4 (empat) sasaran

strategi yang menjadi rencana kinerja Tahun 2011, sebagai berikut :

1) Sasaran 1, Meningkatnya sistem pengawasan, kualitas pelayanan publik serta

pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangan-undangan

yang berlaku, indikator kinerja berupa

(1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

(2) Rasio Temuan APIP yang di tindaklanjuti

(3) Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

(4) Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan masyarakat

2) Sasaran 2, Meningkatnya kompetensi Integritas, Moralitas aparatur pengawasan,

indikator kinerja, berupa :

(1) Ketersediaan aparatur pengawasan yang berkompeten

(2) Ketersediaan sisdur pengawasan

3) Sasaran 3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur, indikator kinerja

berupa :

6

(1) Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran

(2) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

4) Sasaran 4, Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan

sesuai ketentuan yang berlaku, Indikator kinerja berupa tingkat ketersediaan

dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

Pelaksanaan renja dan capaian renstra tahun 2011 disajikan dalam tabel

berikut ini :

No Sasaran Strategi Indikator kinerja Target Kinerja

(%)

Realisasi Renja Tahun

2011 (%)

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya sistem pengawasan, kualitas pelayanan publik serta pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

100 93.19

Rasio Temuan APIP yang di tindak lanjuti

100 100

Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

100 100

Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

100 100

2 Meningkatnya kompetensi Integritas, Moralitas aparatur pengawasan

Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

100 82

Ketersediaan sisdur pengawasan

100 100

3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran

100 100

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100 100

4 Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

100 100

7

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

Berdasarkan tabel yang disajikan sebelumnya terlihat pencapaian target

kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 terlihat

sebagian besar sasaran strategis dapat terlampaui, kecuali indikator kinerja berupa

Ketersedian sistem dan prosedur/SOP pengawasan capaian kinerjanya 100% atau

tidak dapat terealisasi sama sekali. Perhitungan indikator ini didapat dari

perbandingan antara jumlah sistem & prosedur pengawasan yang ada dengan jumlah

rencana sistem dan prosedur pengawasan. Rencana sisdur adalah sisdur yang

direncanakan disusun sesuai kebutuhan. Setiap tahun Inspektorat Kota Palembang

merencanakan membuat SOP pengawasan sebanyak 2 SOP, dengan realisasi

kinerjanya sebesar 100%, yaitu tersusunnya SOP Administrasi Pengawasan dan SOP

Evaluasi.

C. ISU-ISU AKTUAL

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan

serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat

maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance

dan clean government.

Peran APIP tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak

melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja

instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang

dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih sering terdengar suara sumbang yang

mengecilkan peran dan arti penting APIP dalam membantu terwujudnya good

governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di

masyarakat tersebut, sudah tiba saatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan

audit internal pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hal-hal tersebut diatas dapat

menjadi isu yang turut mempengaruhi peran Inspektorat sebagai aparatur

8

pengawasan internal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan peran

lainnya yang dipercayakan oleh pimpinan.

Sehingga untuk memperkokoh peran APIP dalam memberikan efek dalam

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya saat ini dan kedepannya

dilaksanakan upaya-upaya berupa :

1. Revitalisasi penerapan Standar Audit dan Kode Etik pada jajaran APIP.

Dengan karakteristik yang relatif spesifik mengingat basis disiplin keilmuan dan

profesinya, fungsi pengawasan intern perlu merevitalisasi penerapan standar audit

dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penerapan standar

audit dan kode etik secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka pola perilaku

aparat pengawasan dapat terprediksi dan terkendali. Hal ini berarti bahwa secara

tidak langsung akan terwujud standardisasi keahlian, keterampilan dan

pengetahuan sumber daya manusia pengawasan, standardisasi proses kerja

pelaksanaan audit, serta standardisasi hasil kerja audit pada tataran mikro yang

pada akhirnya akan berpengaruh pada tataran makro.

2. Pengembangan aturan main dan program kerja.

Aturan main pelaksanaan tugas pengawasan dan program kerja APIP yang

dituangkan dalam peraturan perundangan perlu disusun dan ditetapkan. Selain

sebagai acuan kalangan APIP, hal ini juga diperlukan bagi pihak auditan.

3. Pengembangan prosedur kerja dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Prosedur kerja baku perlu dikembangkan untuk menginternalisasikan proses

sinergi pengawasan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.

4. Peran APIP sebagai katalisator dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik

dan sebagai lembaga quality assurance (QA) di Pemerintah Kota Palembang

dapat berupa penyediaan desk konsultasi terkait pelaksanaan pengelolaan

keuangan, pemerintahan, dan lain-lain.

9

D. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renstra SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan

menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat didalam RPJM Daerah Renstra

SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis.

Substansi Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya

ditegaskan pula, bahwa penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJM

Daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, bahwa informasi,

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum didalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak

dicapai dan tidak kaku.

Terkait dengan makna indikatif dan fleksibilitas renstra SKPD dalam

mengakomodir perubahan lingkungan strategis dan pemenuhan aturan yang

berlaku tidak terkecuali yang terkait dengan sistem akuntabilitas beserta

pelaporannya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap Renstra


Revisi renstra ditujukan untuk mempermudah membandingkan target dan

capain kinerja pada periode sebelumnya dengan periode-periode selanjutnya

melalui penyamaan indikator kinerja, indikator kinerja tersebut bermuara pada

pemenuhan target utama atau faktor kunci utama yang dikenal dengan Indikator

kinerja utama. Indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

No IKU SKPD sebagai IKU Pemda No IKU Inspektorat Kota Palembang

1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

1 Rasio Temuan APIP yang di tindak lanjuti

2 Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

2 Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran

3 Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

3 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

4 Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

4 Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

5 Ketersediaan sisdur pengawasan

10

Table 2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan

Program dan Kegiatan

Indikator kinerja Program

(outcomes)/Indiaktor Kinerja kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013

Realisasi target

Indikator Kinerja Tahun 2010

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun

2010 Target

program dan

kegiatan renja

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra tahun 2011

Target Renja SKPD tahun 2011

Realisasi Renja Tahun 2011

Tingkat Pencapaian

Realisasi capaian

program dan kegiatan

tahun 2012

Tingkat capaian realisasi

target renstra

tahun 2012

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9=(4+6+8) 10=(9/3)*100

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH


100 95,31

100 93.19 93.19 100 288,5 96,16


100 100 100 100 100 100 300 100.00


100 100 100 100 100 100 300 100.00


100 100 100 100 100 100 300 100.00

11

Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan


Indikator kinerja Program

(outcomes)/Indikator Kinerja

kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013

Realisasi target

Indikator Kinerja Tahun 2010

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun

2010

Target program

dan kegiatan

renja Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra tahun 2011

Target Renja SKPD tahun 2011

Realisasi Renja Tahun 2011

Tingkat Pencapaian

Realisasi capaian

program dan kegiatan

tahun 2012

Tingkat capaian realisasi

target renstra tahun 2012

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9=(4+6+8) 10=(9/3)*100

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

100 89.19 100 82 82 100 271.18 90.39

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.


100 0 100 100 100 100 300 100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

100 100 100 100 100 100 300 100.00

12

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

Pengawasan sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan

pemerintahan, fungsi strategis Inspektorat Sebagai aparat pengawasan fungsional di

lingkungan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan

perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan

untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi,misi, sasaran, tujuan,

kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan

organisasi. Arah kebijakan pengawasan sebagai model pemetaan rencana strategis

pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Palembang :

1) Menciptakan iklim kondusif dalam pelaksanaan pengawasan dengan

mengoptimalkan seluruh sumber daya aparatur, prasarana, payung hukum serta

kebijakan yang ada.

2) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengawasan untuk

mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pengawasan fungsional, pengawasan

melekat, dan pengawasan masyarakat.

3) Pengawasan yang terbuka, terarah dan cepat tanggap dalam merespon

pengaduan maupun permasalahan yang timbul di masyarakat. Pengaduan

masyarakat yang disampaikan melalui Inspektorat Kota Palembang ditindaklanjuti

secara terbuka, terarah dan cepat.

4) Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan

pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang.

Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan aparat pengawasan

fungsional pemerintah yaitu BPKP Perwakilan Sumsel, Inspektorat Provinsi

Sumsel, Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pengawas BUMD dan aparat

penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.

13

5) Menilai kondisi dan kinerja melalui perangkat yang ada secara tepat untuk

dilakukan tindakan secara dini dan dapat memberikan masukan kepada pengelola

maupun penanggung jawab program.

6) Pemberian sanksi yang tegas bagi aparatur di lingkungan pemerintah Kota

Palembang yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap

ketentuan perundangan yang berlaku secara berkeadilan.

7) Konsekuensi fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan yakni

ditemukannya temuan-temuan positif dan temuan-temuan negatif, terhadap

temuan positif tetap dilaporkan sebagai masukan kepada atasan dan terhadap

temuan negatif dilakukan tindakan pembinaan berupa koreksi dan pemberian

sanksi yang tegas terhadap aparat Pemerintah Kota Palembang yang melakukan

penyimpangan dan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

8) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. Salah satu

komponen utama pelaksanaan fungsi pengawasan adalah tindak lanjut hasil

pengawasan, pengawasan dapat dikatakan berhasil bila hasil-hasil pengawasan

tersebut dapat ditindaklanjuti baik oleh pihak atasan sebagai bahan masukan

maupun oleh objek pengawasan untuk dilakukan tindakan koreksi dan

pertanggungjawaban

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan

tujuan tersebut, maka Inspektorat Kota Palembang telah menetapkan sasaran

yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun

2009-2013), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana,

dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan

faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan

yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2009-

2013) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan

14

untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber

daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palembang.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Inspektorat adalah seperti

diuraikan di bawah ini.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Inspektorat Kota Palembang

Tujuan dan sasaran dari misi satu yaitu :

Tujuan 1 :

Terwujudnya fungsi pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Sasaran :

Meningkatnya, sistem pengawasan kualitas pelayanan publik, pemahaman

aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan :

1. Melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap unit kerja di Jajaran

Pemerintah Kota Palembang secara berkala

2. Melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyimpangan yang

disampaikan oleh masyarakat maupun pihak atasan

3. Melakukan inventarisasi terhadap upaya-upaya program percepatan

pemberantasan korupsi di setiap SKPD di Jajaran Pemerintah Kota

Palembang

4. Melakukan monitoring dan evaluasi

5. Menerapkan sistem penilaian yang dapat mengevaluasi kinerja pelayanan

publik

6. Meningkatkan koordinasi antar sesama Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK).

7. Peningkatan kualitas perencanaan pengawasan melalui penyusunan rencana

dan program yang terarah dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat.

15

Tujuan 2 :

Terwujudnya Kualitas Aparat Pengawasan yang profesioanal.

Sasaran :

Meningkatnya kompetensi, integritas, moralitas aparatur pengawasan


1. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan melalui pelatihan, kursus,

pembelajaran dan pelatihan kantor sendiri.

2. Mengupayakan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan melalui

sistem penjenjangan Jabatan Fungsional auditor

3. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas melalui ketersediaan sarana

dan prasarana

4. Menyusun standar, petunjuk dan/atau pedoman yang harus dijalankan sesuai

dengan penugasan.

5. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional Inspektorat Kota

Palembang secara berkala

6. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu

mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas

Misi 2 : Mendorong Peningkatan Manajemen Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Baik di Pemerintah Kota

Palembang,

Tujuan 3 :

Terwujudnya sistem akuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Sasaran :

Meningkatnya system akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

16


1. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional Inspektorat Kota

Palembang secara berkala

2. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu

mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan asistensi penyusunan LAKIP yang dapat meningkatkan

pemahaman dan sekaligus ketaatan terhadap sistem akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah.

4. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahunan unit kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang

5. Melaksanakan upaya yang komprehensif terhadap penyajian laporan

keuangan SKPD dan LKPD Pemerintah Kota Palembang

C. Program dan Kegiatan

No Program Kegiatan Indikator Kinerja

I Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Audit Operasional Output : Jumlah LHA Operasional inspektorat Kota Palembang

Outcome : Persentase LHP Operasional yang ditindaklanjuti

2 MonItoring & Evaluasi (ie. Disiplin PNS/Non PNSD, PAD, Pelayanan Publik, dll)

Output : Jumlah LH Monev

Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Publik

3 Review Laporan Keuangan Daerah dan LK-SKPD

Output : LK-SKPD yang direviu

Outcome: LK SKPD yang disusun sesuai SAP

4 Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

Output : Laporan Inpres No.5 Tahun 2004

Outcome: Persentase peningkatan kesadaran instansi terkait korupsi

5 Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD

Output : jumlah LHE SAKIP SKPD

17

Outcome: LHE yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan kinerja & Perbaikan SAKIP

6 Penghimpunan temuan hasil pemeriksaan Inspetorat

Output: Terbentukya satu kumpulan data temuan

Outcome : temuan yang terdokumen dan termanfaatkan

7 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Output : Laporan Hasil Tindak Lanjut

Outcome : Persentase LHE tindak lanjut pengawasan APIP

8 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Eksternal

Output : Laporan Hasil Tindak Lanjut

Outcome: Persentase tindaklanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, yang ditindaklanjuti

9 Penanganan Pengaduan Masyarakat secara komprehensif

Laporan bulanan penanganan pengaduan masyarakat

Outcome: Rekapitulasi Laporan bulanan penanganan kasus

10 Audit khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

Output : Jumlah LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

Outcome : Persentase LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

II Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

1

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya aparatur yang berkompeten di bidang pengawasan

Out put : jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan pengawasan

Outcome: Jumlah Aparatur yang meningkat kemampuan dalam pengawasan

2 Pelatihan Teknis Tenaga Pemeriksa dan Penilaian akuntabilitas Kinerja

Output: Jumlah tenaga pengawasan yang dikirim Mengikuti Diklat Pengawasan

18

Outcome: Jumlah Aparatur yang memiliki sertifikat

III

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasa

Tersediannya sistem dan prosedur pengawasan

output: Jumlah buku Pedoman, buku kode etik, SOP Pengawasan Inspektorat Kota Palembang

Outcome: tersedianya buku Pedoman, buku kode etik, SOP Pengawasan Inspektorat Kota Palembang

IV

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : jumlah surat masuk dan surat keluar

Outcome : jumlah perangko, materai dan ongkos kirim yang dimanfaatkan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : jumlah rekening telepon,listrik dan air

Outcome : jumlah rekening yang sudah dibayar

3 Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan

Output : jumlah tenaga administrasi keuangan

Outcome : terselengaranya jasa keuangan yang akuntabel

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : jumlah orang/hari selama 12 bulan

Outcome : Terpeliharanya kebersihan ruang kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : jumlah penyediaan ATK

Outcome : Persentase kebutuhan ATK yang terserap selama 12 bulan

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : jumlah blanko/poto copy selama 12 bulan

Outcome : jumlah barang cetak/penggandaan yang digunakan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : jumlah alat listrik dan elektronik

Outcome : jumlah komponen listrik yang digunakan

19

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : jumlah buku bacaan

Outcome : tersedianya referensi penunjang pelaksanaan tupoksi

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : jumlah orang kerja selama 12 bulan

Outcome : tersedianya makanan dan minuman di Inspektorat Kota Palembang

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : jumlah SPPD ke luar Daerah

Outcome : SPPD yang mendukung/ melancarkan pelaksanaan tugas

V

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : jumlah perlengkapan gedung kantor

Outcome : Perlengkapan gedung kantor yang mendukung operasional kantor

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output : jumlah peralatan gedung kantor ada

Outcome : peralatan gedung kantor yang terpenuhi & mendukung operasional

3 Pengadaan Meubeleur

Output : jumlah meubeleur kantor

Outcome : Jumlah meubeleur yang diperoleh

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Outcome : Jumlah gedung yang kantor diperlukan

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara

Outcome : Jumlah kendaraan roda 4 yang di servis

20

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

Outcome : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Outcome : terpeliharanya peralatan gedung kantor yang diperbaiki

9 Renovasi gedung Inspektorat Kota Palembang

Output : jumlah gedung inspektorat yang di renovasi

Outcome : Jumlah kantor gedung yang dipakai

VI

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output : jumlah pakaian dinas pegawai

Outcome : Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : jumlah pakaian khusus

Outcome : Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus

VII

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah dokumen laporan

Outcome : Jumlah Laporan yang akuntabel

2 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palembang

Output : LAKIP Kota Palembang

Outcome : LAKIP Kota Palembang

21

3 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pemeirntah Kota Palembang

Output : Dokumen Penetapan Kinerja

Outcome : Dokumen Penetapan Kinerja

4 Penyusunan Renja, Tapkin dan Lakip Inspektorat Kota Palembang



5 Penyusunan Renstra dan IKU



22

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja periode tahun 2012 ini disusun berdasarkan evaluasi

terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2011.

berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja

tersebut. Rencana Kerja ini diselaraskan dengan Rencana Program Jangka

Menengah Kota Palembang tahun 2009-2013 serta Rencana Strategis Inspektorat

Kota Palembang 2009-2013 dalam mencapai visi dan misi Organisasi.

Diharapkan Renja Tahun 2012 dapat dijadikan tolak ukur Pencapaian ukur

sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap

tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan


.

23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik

dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2012

dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan

Strategik (RENSTRA) Tahun 2009-2013.

Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik Inspektorat Kota

Palembang, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan

diraih Tahun 2011. Metode dan teknik penyusunan renja ini berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari

semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan

lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palembang ke

depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya

menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil,

sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan

Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang.

24

Kami menyadari bahwa penyusunan renja Inspektorat Kota Palembang

Tahun 2012 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena

keterbatasan kami, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan

permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah

serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Palembang, Nopember 2011

INSPEKTUR KOTA PALEMBANG DRS. TOTO SUPARMAN Pembina Utama Muda NIP. 195508141986031001

25

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................ 1

B. Landasan Hukum…………………………………………………… 2

C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 3

D. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2011………………….…. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG TAHUN 2011

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011....................... 5

B. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palembang……….. 7

C. Isu-Isu Aktual ……………………………………………………….. 7

D. Reviu Terhadap Rancangan Aawal RKPD ……………………… 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan ................................................. 12

B. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 13

C. Program dan Kegiatan ............................................................. 16

BAB IV PENUTUP

Penutup ...................................................................................... 22

26

Tabel 4.2

Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Urusan/ Bidang

Pemerintah Daerah dan


Indikator Kinerja Utama

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Perkiraan Maju rencana Tahun 2013

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif

Sumber dana

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH


sekretariat 100 % Rp2.119.360.000,

APBD Kota Palembang Tahun 2012

100 % Rp.2.500.000.000


sekretariat 100 % 100 %


sekretariat 100% 100%


sekretariat 100% 100%

27

Urusan/ Bidang

Pemerintah Daerah dan


Indikator Kinerja Utama

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Perkiraan Maju rencana Tahun 2013

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif

Sumber dana

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Ketersediaan aparatur yang berkompeten di bidang pengawasan

Sekretariat 32 orang

Rp.288.000.000,00


36 orang

Rp.300.000.000,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur


sekretariat 100 % Rp.80.000.000,00


100 % Rp.82.950.000

28

a. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2010

Inspektorat kota Palembang telah dapat melaksanakan tugas utama yang

menjadi tanggung jawab organisasi. Pengukuran indikator sasaran setiap

tahunnya dengan menggunakan Indikator kinerja utama dengan masing-masing

sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Table.4.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2010

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

A Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

% 100 95.31 95.31

B Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

% 100 100 100

C Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

% 100 89,19 89,19

D Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan

% 100 100 100

E Tingkat temuan BPK yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

Adapun capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang

berlaku yaitu perbandingan antara jumlah kegiatan yang diaudit/diperiksa

dengan jumlah kegiatan yang terdapat temuan setoran ke Kas

Negara/Daerah. Indikator ini belum mencapai target dengan pencapaian

Kinerja sebesar 95,31 %, pencapaian ini pada tahun 2010 jumlah kegiatan

yang telah dilakukan pemeriksaan sejumlah 725 kegiatan, dari 725 kegiatan

tersebut ditemukan 34 kegiatan dari obrik yang terdapat temuan

kewajiban/penyetoran ke Kas Negara/Daerah.

29

Penyebab tidak tercapainya target indikator ini disebabkan masih kurangnya

pengetahuan obrik terkait khususnya bendahara tentang ketentuan yang

berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat didapat dari

perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dengan

jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2010. Jumlah

pengaduan masyarakat adalah laporan/pengaduan yang bersumber dari

masyarakat langsung dan sumber dari instansi lain serta pihak atasan.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan koordinasi dengan instansi

terkait. Pada tahun 2010 pengaduan yang masuk berjumlah 36 pengaduan,

32 pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan 4 koordinasi

dengan instansi terkait. Sehingga penyelesaian pengaduan masyarakat di

tahun 2010 sebanyak 36 pengaduan atau 100%, sisanya sebanyak.

c. Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten didapat dari

perbandingan jumlah aparatur pengawasan yang kompeten dengan jumlah

total aparatur yang ada di Inspektorat Kota Palembang per 31 Desember

2010 . Aparatur pengawasan yang kompeten adalah PNS

Pangkat/Gol.Ruang II.b keatas yang telah mengikuti diklat pengawasan.

Selama tahun 2010 total aparatur pengawasan yang ada di Inspektorat Kota

Palembang berjumlah 37 orang, namun terdapat 4 (empat) orang yang

belum mengikuti diklat peningkatan kompetensi bagi aparatur pemeriksa,

dikarenakan pegawai tersebut mutasi ke inspektorat kota palembang dari

instansi di luar pengawasan, dan belum pernah mengikuti diklat

teknis/fungsional pemeriksaan. Sehingga hanya terdapat 33 orang aparatur

yang berkompeten atau sebesar 89,19 % dari jumlah aparatur yang ada.

d. Ketersedian sistem dan prosedur / SOP pengawasan, didapat dari

perbandingan antara jumlah sistem & prosedur pengawasan yang ada

dengan jumlah rencana sistem dan prosedur pengawasan. Rencana sisdur

adalah sisdur yang direncanakan disusun sesuai kebutuhan. Setiap tahun

30

Inspektorat Kota Palembang merencanakan membuat SOP pengawasan

sebanyak 2 SOP, realisasi kinerjanya sebesar 100 %, dikarenakan selama

tahun 2010 telah disusun 2 (dua) SOP Pengawasan.

e. Tingkat temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti, didapat dari perbandingan/

rasio jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan sampai

akhir tahun lalu. Selama tahun 2010 jumlah temuan BPK di Pemerintah Kota

Palembang sebanyak 000 temuan. Dari jumlah tersebut yang telah

dilaksanakan tindaklanjutnya sebanyak 000 temuan sehingga capaian

kinerjanya sebesar 00 %.

4.3. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun 2011

Program dan kegiatan Inspektorat Kota Palembang tahun 2011

merupakan dana APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.

4.4. Kajian Terhadap Pagu/Plafond Indikatif Tahun 2011

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Palembang

berasal dari APBD Kota Palembang, sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan difokuskan dalam hal pengawasaan dan pembinaan seluruh instansi

dan unit kerja di Pemerintah Kota Palembang guna melaksanakan tugas, pokok

dan fungsi masing-masing SKPD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Penyusunan dokumen

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen PKPT Inspektorat Kota

Palembang Tahun 2011.

31

DAFTAR ISI

Kata Penghantar …………………………………………………………....

Daftar Isi …………………………………………………………………….

I

Bab I PENDAHULUAN

1

Bab II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1 Kondisi Umum Dishub Kota Palembang ...................................... 2

2.2 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Dishub Kota Palembang ...................................................................................

3

2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 .............................................................................................

4

2.4 Identifikasi Masalah Tahun 2011 .................................................

5

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (5 Tahun) ...................... 6

3.2 Sasaran dan Indikator Kelompok Sasaran Tahun 2011 ...............

8

Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 2011

4.1 Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2011 Serta Tolok Ukur Kinerja Sasaran ...........................................................................

9

4.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2010 ................... 13

4.3 Identifikasi Programdan Kajian Pusat dan Provinsi Tahun 2011 .. 26

4.4 Kajian Terhadap Pagu/Plafond Indikasi Tahun 2011 .................. 26

4.5 Rumusan dan Ususlan Prioritas Program dan Kegiatan target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan ..............................

26

Bab V PENUTUP ……………………………………………………..…… 31

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG INSPEKTORAT KOTAinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-8.pdf · ... Provinsi Sumatera Selatan ... RKA SKPD, RAPBD, dan APBD ... Maksud penyusunan

Documents