PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS SOSIAL, …

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.104/ /2019

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5

(lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi

serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD

yang ditetapkan dalam RPJMD

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK Jalan Salak Nomor 51 Madiun 63131

Telepon 0351-4656 11 Faks. 0351-473737 Website http://dinsos.madiunkota.go.id

http://dinsos.madiunkota.go.id/

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun tentang Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 3373); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal



- 4 -

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);

- 5 -

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



25. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5098); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah; 28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

- 6 -

32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun

2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK

07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;


Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;

38. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2005 – 2025 ;


Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 ;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024;

- 7 -

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009

Nomor 3/E);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5).

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun

Tahun 2019-2024 ;

45. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 tahun 2018 tentang

perubahan atas peraturan Walikota Madiun nomor 35 Tahun 2016

Tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi

serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Madiun, Nopember 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan

rahmad Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat terselesaikan. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan

dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan serta dimaksudkan untuk

memudahkan organisasi didalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya

dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan harapan

kedepan visi dan misi dinas dan Kota Madiun dapat terwujud. Penyusunan Renstra Tahun 2019-2024 ini mengikuti visi dan misi Walikota

terpilih. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

pembangunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Madiun hingga periode tahun akhir RPJMD.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah

menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembangunan yang

dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya

telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir Renstra. Mengingat dalam penyusunan RENSTRA ini masih banyak terdapat

kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan, saran/

pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan RENSTRA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada

tahun mendatang. Akhir kata kami berharap semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat dan dapat

digunakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun khususnya dan Kota Madiun pada umumnya dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Madiun.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang.................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan............................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan........................................................... 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PPERANGKAT DAERAH ……....................... 7

2.1. Tugas,fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah……………….................................................................... 7

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah...........................................

19

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun........

23

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD..........

26

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KOTA MADIUN........ 2

8

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Perangkat Daerah................................................. 2

8

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Madiun.............................................. 2

9

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA PD Provinsi Jawa

Timur.................................................................................... 3

5

3.4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Kota Madiun................................................... 3

6

3.5. Penentuan isu-isu strategis................................................ 3

6

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.............................................................. 3

8

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................................. 4

0

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.............. 4

2

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN............................... 4

8 BAB VIII.

PENUTUP....................................................................................... 5

1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Matriks program dan kegiatan Rencana Strategis

(RENSTRA) 5 Tahun

Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan

proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan,

kerawanan sosial ekonomi dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat

perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas pembangunan yang

akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk dehumanisasi, seperti upaya –

upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan etika dan moral, longgarnya

ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang

berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial,

yang berkeadilan, berkelanjutan, memberdayakan bagi penduduk miskin,

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan memberdayakan

perempuan, lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga masyarakat, serta

perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan sosial, perempuan dan anak serta pemberdayaan

perempuan yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik

yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna

melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar terutama kelompok miskin, rentan

serta perempuan dan anak dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko,

sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak

anak.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah

menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional mengacu pada

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN). Dalam SPPN perencanaan pembangunan dilakukan melalui

tiga tahap yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

perencanaan tahunan. Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun

2005-2025 dan perencanaan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP).

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan


b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


c. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik


h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;


q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 ;

s. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Nasional ;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah ;

w. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 –

2025 ;

x. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 ;

y. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024;

z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

aa. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Madiun Nomor 5).

bb. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;

b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan atas

peraturan Walikota Madiun nomor 35 Tahun 2016 Tentang kedudukan,

susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah

menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun

waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Daerah dalam

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun adalah:

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam

upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

dalam kurun waktu tahun 2019-2024.

d. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya, kinerja

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian Sosial, Telaah Renstra

Kementerian PPPA, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur,

Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka

menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra


BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Madiun sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan unsur

pendukung tugas Walikota di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun

Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan

dirubah kembali dengan Peraturan Walikota Madiun nomor 27 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Unsur Pembantu : Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

c. Unsur Pelaksana :

1. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan

Keluarga;

3. Bidang Rehabilitasi Sosial, perlindungan Perempuan dan Hak Anak;

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

d. UPTD;

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada kepala dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Rincian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial,

pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

4. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan

pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

5. pelaksanaan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan

oleh Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi

kepada semua unsur dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, kepegawaian, dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;

2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas

pelayanan administrasif;

3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;

4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan dinas;

5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan

Dinas;

6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di

lingkungan dinas;

7. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan

pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; dan

8. pelaksanaan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan keuangan;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Umum dan keuangan mempunyai tugas:

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan

tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;

2. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;

3. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

4. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;

5. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang

inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban

keuangan;

7. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;

8. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan

penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;

9. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan /

mengadakan, dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan

dinas; dan

10. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Sekretaris.

d. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian, mempunyai tugas:

1. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian;

2. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan

di lingkungan Dinas;

3. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat

daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

serta perubahannya di lingkungan Dinas;

4. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian

serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di

lingkungan dinas; dan


Sekretaris.

e. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana

dimaksud melaksanakan sebagian tugas dinas uang meliputi perlindungan

sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin. Untuk

melaksanakan tugas bidang perlindungan, pemberdayaan sosial dan fakir

miskin mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan, Pemberdayaan

Sosial dan Fakir Miskin;

2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;

3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantuan

dan evaluasi pemberdayaan sosial;

4. pelaksanaan bantuan perlindungan sosial dan kepahlawanan;

5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi penanganan fakir miskin;

6. pelaksanaan pelaporan program perlindungan jaminan pemberdayaan

sosial, penanganan fakir miskin dan pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang sosial; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Sosial;

2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial;

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

f. Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan

tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Sosial;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan bidang

sosial mengacu pada kebijakan skala daerah, provinsi dan/atau nasional;

3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan

bidang Pemberdayaan Sosial;

4. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan

kerjasama bidang Pemberdayaan Sosial;

5. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan

harmonisasi dalam pelaksanaan pedoman dan standarisasi serta

pemberian bimbingan, monitoring, supervisi konsultasi dan fasilitasi


6. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penggalian dan

pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);

7. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan

PMKS, PSKS, peserta Jaminan Sosial dan data kesejahteraan sosial lainnya;

8. melakukan pengembangan dan pendayagunaan PSKS;

9. melakukan pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan


10. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaporan

pelaksanaan program bidang Pemberdayaan Sosial kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

Sosial;

11. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian

rekomendasi pengangkatan anak;

12. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengangkatan dan

pemberhentian pekerja sosial dan pengusulan calon peserta pendidikan

profesi pekerja sosial;

13. melakukan pembinaan organisasi sosial;

14. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan

oleh Kepala Bidang Sosial.

g. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Jaminan Sosial ;

2. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan

mitigasi ;

3. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban

bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan,

pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan

trauma bagi korban bencana alam ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan,

penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial

dan reintegrasi sosial ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan

kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi,

validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan

dan pendampingan jaminan sosial keluarga ; dan

10. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial

dan Fakir Miskin.

h. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin ;

2. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan

kabupaten/kota ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan

pemetaan ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan

kapasitas ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan ;


supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan

lingkungan sosial ; dan

9. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial

dan Fakir Miskin.

j. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan

Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan ;

2. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

k. Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Perempuan ;

2. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan Daerah

pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) ;

3. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG ;

4. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan

mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita

(PSW), lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non

pemerintah ;

5. melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan

yang responsif gender ;

6. melakukan analisis gender dan pengembangan materi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) PUG ;

7. melakukan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama

di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM) dan politik ;

8. melakukan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin ;


kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan

yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,

lingkungan, dan sosial budaya ;

10. melakukan fasilitasi, penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan

dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan

perempuan ;

11. melakukan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga

masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan

perempuan ;

12. melakukan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja

lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG,

kesejahteraan perempuan ;

13. melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan

rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

(KKG) ;

14. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan

dan penyebarluasan sistem informasi gender ;

15. melakukan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan

pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus

perempuan ;

16. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

pendataan dan sistem informasi gender ;

17. melaksanakan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.

l. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan

Keluarga ;

2. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

3. melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

4. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga ;


oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan

Kesejahteraan Keluarga.

m. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat ;

2. menetapkan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di

seksi pemberdayaan lembaga masyarakat ;

3. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan daerah

pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat ;

4. melakukan fasilitasi, koordinasi dan mediasi lembaga-lembaga di

masyarakat ;

5. melakukan pelatihan, monitoring dan supervisi kegiatan

pemberdayaan lembaga masyarakat ;

6. melakukan fasilitasi, koordinasi dan mediasi Kader Pemberdayaan

Masyarakat ; dan


oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan

Kesejahteraan Keluarga.

n. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak

Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lingkup

bidang rehabilitasi sosial, perlindungan perempuan dan perlindungan

hak anak, untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan

dan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial,

Perlindungan Perempuan dan Hak Anak;

2. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di lingkup perlindungan

perempuan, perlindungan hak anak dan rehabilitasi sosial ;

3. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di lingkup perlindungan

perempuan, perlindungan hak anak dan Rehabilitasi sosial ;

4. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta

supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial

gelandangan, pengemis, anjal, psikotik (ODGJ), disabilitas, orang

terlantar, orang terlantar dengan tempat tinggal tidak ketap,

pemulung, pengamen, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban

tindak kekerasan di dalam pantai dan/atau lembaga ;


supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan / atau lembaga ;

6. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang di dalam panti dan/atau lembaga ;

7. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian Sosial ;

8. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA

untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian Sosial ;

dan

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak

terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ;

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tumbuh Kembang ;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

o. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan dan

Anak ;

2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam

rangka perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ;

3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang perlindungan

perempuan dan anak ;

4. menyiapkan bahan upaya pencagahan dan penghapusan segala

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak ;

5. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup

perempuan dan Anak dalam bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;


kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan dan Anak

terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja

perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan

perempuan ;


kebijakan Daerah dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan

dan Anak yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di

bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, Politik,

lingkungan dan Sosial Budaya ;

8. melakukan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak dalam bidang pendidikan , kesehatan,

ekonomi, Hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya ;


oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan

Hak Anak.

p. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh Kembang

mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan

Tumbuh Kembang ;

2. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita

terlantar ;


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak

terlantar serta anak penyandang disabilitas ;


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak

berhadapan dengan hukum ;

5. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan ; dan



Hak Anak.

q. Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :


pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial ;


supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar

panti dan / atau lembaga ;



rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di

luar panti dan / atau lembaga ;



rehabilitasi sosial lembaga pemasyarakatan, serta korban

perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan /

atau lembaga ;



rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan

lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan

korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga ;



kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti

dan/atau lembaga ;

7. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan

HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada

pemerintah daerah provinsi ;

8. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban

penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan

kepada pemerintah daerah provinsi ;


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial

dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga ;



rehabilitasi sosial lanjut usia ; dan



Hak Anak.

r. UPTD mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu ;


Kepala Dinas.

s. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam

jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan keahliannya.

2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

7. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam gambaran umum sumber daya yang digambarkan adalah

meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung

dalam melakasanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Jumlah pejabat struktural sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Madiun sebanyak 12 pejabat.

b. Jumlah pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun 16 orang

c. Tenaga HR/Kontrak 3 orang

d. Tenaga Upahan sebanyak 12 orang

Sebagai unsur pelaksana dalam kelompok jabatan fungsional

Tabel 2.1

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1. Kepala Dinas 1 orang

2. Sekretaris 0 orang

3. Kepala Bidang 2 orang

4. Kasubag 1 orang

5. Kasie 8 orang

6. Staf 16 orang

7. Fungsional -

8. Tenaga Kontrak 3 orang

9. Tenaga Upahan 12 orang

Jumlah 43 orang

Tabel 2.2

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan

Eselon dan Golongan

Golongan/eselon II.b III.a III.b IV.a Staf

IV/b 1 - - - -

IV/a - - 2 1 -

III/d - - - 8 1

III/c - - - - 4

III/b - - - - 4

III/a - - - - 2

II/d - - - - 4

II/c - - - - 1

II/b - - - - -

II/a - - - - -

I/d - - - - -

Tenaga Kontrak - - - - 3

Upahan - - - - 12

Jumlah 1 0 2 9 31

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai

1. Pasca Sarjana (S2) 4 orang

2. Sarjana (S1/D4) 10 orang

3. Ahli Madya (D3) 3 orang

4. SMA 26 orang

Jumlah 43 orang

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai

1. Laki-laki 24 orang

2. Perempuan 19 orang

Jumlah 43 orang

2.2.1. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana

dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya

suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SKPD dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan, sudah semestinya

mendapatkan kepastian seperti penambahan beberapa fasilitas berteknologi

canggih/komputerisasi, teralokasinya sumber dana yang memadai, kebijakan dan

kepastian hukum serta SDM yang terampil, inovatif, prospektif dan profesional.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dirinci pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.4: Daftar Sarana dan Prasarana

Dinsos, PP dan PA Kota Madiun

(Posisi Akhir Tahun 2016)

NO JENIS BARANG SATUAN JUMLAH

KONDISI BARANG

BAIK RUSAK RUSAK

BERAT

1. Tanah 5772 m2 2 2 - -

2. Gedung kantor unit 19 19 - -

3. Kendaraan roda 2 unit 29 29 - -

4. Kendaraan Roda 4 unit 3 3 - -

5. Mesin pemotong rumput Buah 1 1 - -

6. Kulkas Buah 1 1 - -

7. AC split Buah 19 19 - -

8. Televisi Buah 3 3 - -

9. Sound system Buah 2 2 - -

10. Handy cam Buah 3 3 - -

11. Finger print Buah 1 1 - -

12. Pc unit/komputer Buah 11 11 - -

13. Note book/laptop Buah 20 20 - -

14. Printer Buah 9 9 - -

15. LCD proyektor Buah 5 5 - -

16. Camera Buah 4 4 - -

17. CCTV Buah 1 1 - -

18. Alat PABX Buah 1 1 - -

19. Mesin faxsimile Buah 1 1 - -

20. Publik Address/Warless Buah 2 2 - -

21. Dap / Pompa air Buah 1 1 - -

22. Handy Talk (HT) Buah 5 5 - -

23. Standfan/Kipas Angin Buah 6 6 - -

24. Layar LCD Buah 2 2 - -

25. Megaphone Buah 1 1 - -

26. Stavolt Buah 3 3 - -

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun oleh terdapat 26 jenis yang terdiri

dari:

- Tanah seluas 5.772 m2, yang berada di Jalan Salak dan Jalan Srindit Kota

Madiun.

- Gedung dan bangunan meliputi gedung kantor, tempat parkir, pagar dan papan

nama kantor, kantor PPT, gudang, garasi, mushola, asrama;

- Peralatan dan mesin terdiri dari lemari, meja, kursi, komputer, dll;

Jaringan telepon dan listrik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat

Daerah

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke-

Realisasi Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 Prosentase PMKS

yang tertangani

0 82,7

8

84,3

8

85,9

8

91,2

7

0 97,2 94,5

2

100,

6

100,

1

0 117,

4

112,

02

117 109,

67

2 Prosentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintahan dan

swasta

0 90,3

5

91,1

5

91,9

6

92,7

9

0 99,9

4

99,9

4

99,9

9

99,9

9

0 110,

61

109,

64

108,73 107,

76

3 Prosentase

penanganan KDRT

terhadap

perempuan dan

anak

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua indikator realisasi

capaianya sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi

keberhasilan kinerja antara lain Program kerja yang sudah tepat sasaran dan

pendanaan yang mencukupi.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Program

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rata-Rata

Pertumbuhan Anggaran

Rata-Rata Pertumbuhan

Realisasi

Anggaran

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 0 0 738.801.000 1.136.106.938 0 0 0 563.517.850 962.409.649 0 0 0 76,27 84,71 53,77 70,79

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

0 0 0 228.213.000 257.232.000 0 0 0 150.282.000 191.871.240 0 0 0 65,85 74,59 12,72 27,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 0 0 807.265.000 177.150.000 666.503.978 136.494.300 0 0 0 82,56 77,05 -78,1 -79,52

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 0 0 49.500.000 15.709.200 0 0 0 48.502.000 15.139.347 0 0 0 97,98 96,37 -68,26 -68,79

Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

0 0 0 3.468.257.000 3.538.468.140 0 0 0 2.881.967.815 2.881.583.056 0 0 0 83,10 81,44 2,02 -0,01

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

0 0 0 2.963.780.000 1.502.754.060 0 0 0 2.316.915.155 1.192.861.687 0 0 0 78,17 79,38 -49,30 -48,52

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

0 0 0 905.325.000 632.713.940 0 0 0 826.033.366 586.758.277 0 0 0 91,24 92,74 -30,11 -28,97

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan

baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu program dan

kegiatan yang sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam upaya

meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak secara menyeluruh diperlukan analisis faktor internal di bidang sosial,

pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan, dan analisis terhadap faktor eksternal

yang menghasilkan peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus

dihadapai serta diantisipasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun

strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, strategi meminimalisasi

kelemahan atau memperbaiki kelemahan untuk meraih peuang, strategi

menggunakan kekuatan untuk mengatasi dan mengansitisipasi ancaman, dan

strategi meminimalisasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman yang dapat

ditempuh untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Hasil analisis

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dijabarkan

sebagai berikut:

2.4.1. Peluang

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi peluang di bidang Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu:

a. Adanya dukungan dari perangkat daerah terkait untuk memberikan

pelatihan pada perempuan.

b. Adanya Komitmen Kepala Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA).

c. Dukungan kebijakan pemerintah Kota Madiun.

d. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam penananan masalah

sosial.

2.4.2. Tantangan

Untuk faktor eksternal yang merupakan tantangan di bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Kota Madiun antara

lain:

a. Paradigma masyarakat yang masih menganggap Gender itu jenis

kelamin.

b. Paradigma orang tua, anak masih menjadi hak mutlak orang tua.

c. Banyak oknum yang memanfaatkan status PMKS untuk mendapatkan

bantuan dari Pemerintah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah


menangani beberapa urusan wajib yaitu sosial, pemberdayaan perempuan serta

perlindungan perempuan dan anak. Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan

dan pelayanan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap PMKS diharapkan

dapat meningkatkan jumlah PMKS yang dapat menmenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan

pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal

dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga

pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan

pelatihan-pelatihan ketrampilan. Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan

untuk Meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah Kota dalam

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan

sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembanguan dan

meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Pemberdayaan

Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga diarahkan untuk

mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatnya peran

serta perempuan dalam meningkatkan taraf hidup melalui pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan dan Pembangunan guna menunjang ekonomi keluarga.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

pelayanan kantor

2) Kurangnya SDM

b. Permasalahan terkait Bidang Sosial

1) Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial / pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan

sosial.

2) Banyak oknum yang memanfaatkan status PMKS untuk mendapatkan

bantuan pemerintah

3) Kurangnya tenaga SDM Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing

kelurahan.

c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan

1) Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga

pemerintah dan lembaga legislatif.

2) Kurangnya kemampuan usaha ekonomi perempuan, terlihat dari masih

banyaknya perempuan yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah

tangga) atau memiliki usaha.

d. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak

1) Masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun

perempuan.

2) Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

3) Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain bagi anak.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih

Visi, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang

akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh

Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai

pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai

di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi

yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha

pembangunan. Dalam konteks tersebut, maka implementasi dari visi Walikota dan

Wakil Walikota Madiun terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan

Kota Madiun yang maju, pemerinthan yang bersih sehingga diharapkan akan

memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam operasional selanjutnya visi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran

merujuk pada arah kebijakan RPJPD pada periodesasi 5 (lima) tahunan berkenaan

yang sama. Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi

permasalahan pembangunan daerah maupun isu – isu strategis eksternal maupun

internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif

kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota

Madiun terpilih telah menetapkan Visi untuk kurun waktu periodesasi

kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT

SEJAHTERA”.

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta

strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian

yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujdukan oleh

Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel V.1

Perumusan Penjelasan Visi

No. Visi Pokok-pokok

Visi Penjelasan Visi

1. Terwujudnya

Pemerintahan

Bersih Berwibawa

Menuju

Masyarakat

Sejahtera

Pemerintahan Bersih dan Berwibawa

Pemerintahan yang bersih dan

berwibawa merupakan

Pemerintahan yang efektif,

efisien, jujur, transparan dan

bertanggung jawab serta selalu

memberlakukan dan menunjang

nilai-nilai demokrasi serta

terbebas dari praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan yang sperti ini

secara populer sering disebut

dengan good governance. Istlah

good governance ini secara

umum diterjemahkan dengan

pemerintahan yang baik, good

governance dapat juga diartikan

sebagai tindakan atau tingkah

laku yang didasarkan pada nilai-

nilai yang bersifat

mengarahkan, mengendalikan

atau mempengaruhi masalah

publik atau kemasyarakatan.

Pemerintahan yang bersih

merupakan tujuan dan harapan

yang selalu diinginkan

masyarakat Kota Madiun.

Sedangkan Pemerintahan

Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daeah

menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar 1945

Masyarakat Sejahtera

Kondisi dimana seluruh kehidupan

masyarakat berdimensikan nilai

sosial, budaya, ekonomi, politik

yang diarahkan untuk semata-

mata pada terwujudnya

masyarakat terpenuhinya segala

kebutuhan dasarnya. Sehingga

diharapkan akan memiliki

kemampuan individu yang terampil

dalam rangka mendorong

terwujudnya daya saing

pemerintahan daerah, dan

kemandirian secara sosial

ekonomi. Dengan pemahaman

makna tersebut, maka inti dari

kesejahteraan adalah kondisi

masyarakat yang relatif terpenuhi

kebutuhan hidupnya baik spiritual

maupun material secara layak dan

berkeadilan sesuai dengan

perannya dalam kehidupan. Hal ini

secara nyata dituangkan dalam

pembukaan Undang-Undang 1945

yang berbunyi: “kemudian

daripada itu untuk membentuk

suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah daraj Indonesia

dan untuk memajukan

kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia”.

5.2. Misi

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang

menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga

dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi yang

baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai

dan menjelaskankan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka

berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah

kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk

mencapai visi dimaksud.

Secara teoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan

argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan

mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu,

dalam rumusan misi kedalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai

potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal

yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang

ada dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, misi disusun untuk

memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi. Oleh karena itu, rumusan misi menggunakan bahasa yang

sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin

dijelaskan.Sesuai dengan penjelasan tersebut, misi yang telah dirumuskan dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.2

Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok – Pokok Visi

No. Visi Pokok-pokok Visi Rumusan Misi

1. Terwujudnya

Pemerintahan

Bersih Berwibawa

Menuju

Masyarakat

Sejahtera

Pemerintahan

Bersih dan

Berwibawa

Mewujudkan pemerintahan

yang baik (Good

Governance)

Meningkatkan pembangunan

berbasis pada partisipasi

masyarakat Kota Madiun

Lebih Sejahtera Meningkatkan kualitas hidup


Mewujudkan kemandirian

ekonomi dan memeratakan

tingkat kesejahteraan


Berdasarkan keterkaitan dengan visinya, misi Kota Madiun dalam RPJMD

tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat Kota

Madiun.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada pencapaian misi RPJMD yang

terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-1 dan misi ke-4. Misi ke-1

yaitu: Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan tujuan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, dan sasaran Meningkatnya

partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, indikator sasaran Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, dengan tujuan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,

pada sasaran Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat, dan indikator sasaran Indeks Gini.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi ke-1 yaitu: Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance),

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik,

Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan,

Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial / pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial.

2. Kurangnya tenaga SDM Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing kelurahan.

Banyak PMKS

yang ternyata

bukan

masyarakat/wa

rga Kota

Madiun

Komitmen

pemerintah

dalam

penanganan

PMKS

2 Misi ke-4 yaitu: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan

1. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif.

2. Kurangnya kemampuan usaha ekonomi

No Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Faktor


pemerataan kesejahteraan masyarakat,

Sasaran: Stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Indikator sasaran Indeks Gini.

perempuan, terlihat dari masih banyaknya perempuan yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga) atau memiliki usaha.

3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai

dan Semangat Gotong Royong.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Sosial

adalah:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial, maka

tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam

periode 2015-2019 adalah :

1. berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan

2. penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mendukung pencapaian

sasaran ke-: 1 yaitu berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan

rentan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran

renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor


1 berkontribusi

menurunkan jumlah

penduduk miskin dan

rentan

Banyaknya

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

/ pemerlu pelayanan


yang belum

tertangani atau

memperoleh

perlindungan sosial

Banyak PMKS

yang ternyata

bukan

masyarakat/wa

rga Kota

Madiun

Komitmen

pemerintah

dalam

penanganan

PMKS

2 penyelenggaraan


yang profesional

Kurangnya tenaga

SDM Pekerja Sosial

Masyarakat di

masing-masing

kelurahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Tugas dan fungsi dan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki keterkaitan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun. Berdasarkan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memberikan

dampak terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah

maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu

ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai berikut:

1. Paradigma masyarakat yang masih menganggap gender itu jenis kelamin

2. Paradigma orang tua, anak masih menjadi hak mutlak orang tua

3. Banyak oknum yang memanfaatkan status PMKS untuk mendapatkan bantuan

dari pemerintah

4. Ketepatan basis data untuk intervensi kebijakan penanggulangan

kemiskinan/PMKS

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan

diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan

indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani serta

profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu

tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peranan PSKS dalam Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar PMKS

2. Meningkatkan taraf hidup perempuan dalam keluarga melalui pemberdayaan

perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kota Madiun, perlu ditetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan

sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah

ditetapkan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

N

o Tujuan Sasaran

Indikator Tujuan/

Sasaran

Formula/

Rumus

Satua

n

Kondisi Awal

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

Meningkatk

an Peranan PSKS dalam

Pemenuhan Kebutuhan

Sosial Dasar

PMKS

Prosentase

Penurunan PMKS

0 0 1.5 3.5 5.5 7.5 10

Meningkatn

ya PMKS yang dapat

memenuhi kebutuhan

dasar

Prosentase PMKS yang

dapat

memenuhi kebutuhan

dasar minimal

80 0 91 91 91 91 91

Meningkatk

an taraf

hidup perempuan

dalam keluarga

melalui pemberday

aan

perempuan, perlindunga

n terhadap perempuan

dan anak

Indeks

Pemberday

aan Gender (IDG)

83,0

2

0 83,2

5

83,7 84,0

2

84,2

5

84,5

6

Ratio KDRT 0,02 0 0,02 0,02 0,02 0,01

8

0,01

8

Meningkatn

ya peran serta

perempuan dalam

pembangun

an

Prosentase

partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah

an dan

swasta

48,3

4

0 48,5 49,1

2

49,4

6

50 52

Meningkatnya

penyelesaian

pengaduan

tindak kekerasan

terhadap perempuan

dan anak

Persentase

penyelesaian

pengaduan tindak

kekerasan terhadap

perempuan

dan anak

100 0 100 100 100 100 100

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak adalah strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan

RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai tujuan, sasaran jangka

menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi dan kebijakan dalam

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang

komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,

reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja

mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung

dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk

didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan

pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra)

diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Madiun.

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah sebagai

berikut:

1. Pembuatan Perda PUG

2. Meningkatkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

dan Anak

3. Pemberian Subsidi Air dan Listrik

4. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai

5. Pemberdayaan Fakir Miskin

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Peran serta Perempuan melalui pemberdayaan

2. Penguatan Kapasitas Pegawai PPT melalui Bintek

3. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar PMKS Melalui BPNTD, Subsidi listrik dan Air

serta Pembinaan dan Pemberdayaan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada

tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi RPJMD : “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju

Masyarakat Sejahtera”

Misi RPJMD yang terkait :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan taraf

hidup perempuan

dalam keluarga

melalui

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

terhadap

perempuan dan

anak

Meningkatnya peran

serta perempuan

dalam

pembangunan

Pembuatan Perda

PUG

Penguatan Peran

serta Perempuan

melalui

pemberdayaan

Meningkatnya

penyelesaian

pengaduan tindak

kekerasan terhadap

perempuan dan

Meningkatkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap

Penguatan

Kapasitas Pegawai

PPT melalui Bintek

Visi RPJMD : “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju

Masyarakat Sejahtera”

Misi RPJMD yang terkait :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

anak

Perempuan dan Anak

Meningkatkan

Peranan PSKS

dalam Pemenuhan

Kebutuhan Sosial

Dasar PMKS

Meningkatnya PMKS

yang dapat

memenuhi

kebutuhan dasar

subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi

masyarakat.

Pemenuhan

Kebutuhan Sosial

Dasar PMKS Melalui

BPNTD, Subsidi

listrik dan Air serta

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang

berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun

Tahun 2019−2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel

berikut:

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan dapat dilihat dari indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kunci utama

yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui

tingkat keberhasilan capaian.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota

Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD Tahun 0 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 83,02 83,25 83,7 84,02 84.25 84,56 84,56

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintahan dan swasta

48,34 48,5 49,12 49,46 50 52 52

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintahan

13,32 13,32 13,36 13,42 13,47 13,5 13,5

4. Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang

disabilitas terlantar di luar panti

100 100 100 100 100 100 100

5. Persentase Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar

diluar panti

100 100 100 100 100 100 100

6. Persentase Rehabilitasi sosial Dasar Lanjut Usia

terlantar di luar panti

100 100 100 100 100 100 100

7. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial

khususnya gelandangan dan pengemis di luar

panti

100 100 100 100 100 100 100

8. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/ kota

100 100 100 100 100 100 100

9. Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal

80 91 91 91 91 91 91

10. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani

100 100 100 100 100 100 100

11. Rasio KDRT

0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 0,018 0,018

12. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100 100 100 100 100 100 100

13. Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

100 100 100 100 100 100 100

BAB 8

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan penjabaran dari RPJMD 2019 - 2024.

Dengan adanya renstra ini diharapkan semua kegiatan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat berjalan

terarah, terukur dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan

melalui pendekatan pemberdayaan.

Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan dilanjutkan

dengan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun, diharapkan penyusunan Renja tersebut tersebut

menjadi pedoman dan acuan kerja dalam mewujudkan implementasi Renstra

melalui pertahanan Renja setiap tahunannya.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan

masyarakat dan stakeholder, karena itu Renja yang disusun akan merupakan

manivestasi dan keterlibatan masyarakat, yang dalam pelaksanaan dan

pengawasan harus tetap dilibatkan, Renstra ini juga dapat digunakan sebagai

sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam

kurun lima tahun kedepan.

Disamping itu karena Renstra sebagai pengatur arah pembangunan

organisasi dimasa depan, oleh karenanya diharapkan juga partisipasi yang

optimal dari seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Madiun, demi keberhasilan tujuan organisasi yang telah

ditetapkan.

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS SOSIAL, …

Documents