PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU JalanPancasila No. 21 Telp./Fax (0639) 21686 GUNUNGSITOLI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI Nomor: 503/014.b/K/2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI, Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undangNomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitolidi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
94
Embed
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS ... KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU JalanPancasila No. 21 Telp./Fax (0639) 21686 GUNUNGSITOLI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU JalanPancasila No. 21 Telp./Fax (0639) 21686
GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor: 503/014.b/K/2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,
Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undangNomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitolidi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
5 Unit 5 Unit 5.000.000 5 Unit 5.010.000 5 Unit 5.020.020 5 Unit 5.522.022 5 Unit 5.533.066 25 Unit 26.085.108
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan
1 orang 1 orang 21.000.000 1 orang 21.042.000 1 orang 21.084.084 1 orang 23.192.492 1 orang 23.238.877 5 orang
109.557.454
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 90 jenis 90 jenis 100.000.000 90 jenis 100.200.000 90 jenis 100.400.400 90 jenis 110.440.440 90 jenis 110.661.321 90 jenis
521.702.161
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy dokumen/surat-surat dinas
11 jenis 12 jenis 80.350.000 12 jenis 80.510.700 12 jenis 80.671.721 12 jenis 88.738.894 12 jenis 88.916.371 12 jenis
419.187.686
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
10 jenis 12 jenis 10.000.000 12 jenis 10.020.000 12 jenis 10.040.040 12 jenis 11.044.044 12 jenis 11.066.132 12 jenis
52.170.216
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan
2 jenis 2 jenis 5.000.000 2 jenis 5.010.000 2 jenis 5.020.020 2 jenis 5.522.022 2 jenis 5.533.066 2 jenis 26.085.108
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman aparatur, tamu dan rapat
34 orang 34 orang
90.000.000 34 orang
90.180.000 34 orang
90.360.360 34 orang
99.396.396 34 orang
99.595.189 170 orang
469.531.945
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan kegiatan lain
13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasi kantor
3 orang 3 orang 63.000.000 3 orang 63.126.000 3 orang 63.252.252 3 orang 69.577.477 3 orang 69.716.632 15 orang
328.672.361
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan
1.
Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan
3.
Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan
Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19)(4)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
LokasiTujuan 2017 2018Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD2021
(3)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Indikator SasaranSasaran
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam
1 orang 1 orang 21.000.000 1 orang 21.042.000 1 orang 21.084.084 1 orang 23.192.492 1 orang 23.238.877 5 orang
109.557.454
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
Tersedianya upah tenaga supir 1 orang 1 orang 22.800.000 1 orang 22.845.600 1 orang 22.891.291 1 orang 25.180.420 1 orang 25.230.781 5 orang
118.948.093
16 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 25 jenis 25 jenis 7.500.000 25 jenis 7.515.000 25 jenis 7.530.030 25 jenis 8.283.033 25 jenis 8.299.599 25 jenis
39.127.662
II L 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
1 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair kantor 3 jenis 3 jenis 10.000.000 3 jenis 10.020.000 3 jenis 10.040.040 3 jenis 11.044.044 3 jenis 11.066.132 3 jenis 52.170.216
2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
10 jenis 10 jenis 50.000.000 10 jenis 50.100.000 10 jenis 50.200.200 10 jenis 55.220.220 10 jenis 55.330.660 10 jenis
1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 dok - - - - - - - - 1 dok 10.050.000 1 dok 10.050.000
II L 08 Program Pelayanan Perizinan Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen) 1.877 1.450 480.000.000 1.475 480.960.000 1.500 481.921.920 1.525 530.114.112 1.550 531.174.340 7.500 2.504.170.372 DPMPPTSP Kota
Gunungsitoli
Gunungsitoli
1 Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
1 kali - - 1 kali - - - 1 kali - - - 2 kali -
2 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 dok 2 dok 40.000.000 2 dok 40.080.000 2 dok 40.160.160 2 dok 44.176.176 2 dok 44.264.528 10 dok 208.680.864
3 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Tingkat
Pengangguran Terbuka
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja
Jumlah Keseluruhan....................................
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten
Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas
Angka partisipasi angkatan kerja
i Rencana Strategis
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esaatas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Strategi (Renstra) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021
ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan selanjutnya akanmenjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.
Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di
bidang ekonomi di Kota Gunungsitoli khususnya di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga Kota Gunungsitoli dapat menjadi daerah tujuan pengembangan investasi yang kondusif dan berdaya saing.
Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam
penyusunan Renstraini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk penyempurnaan lebih lanjut. Namun demikian, kami berharap semoga Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Gunungsitoli,sehingga dapat mendorong tercapainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.
Gunungsitoli, Maret 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,
DESLAWATI ZEGA, SH,M.Si PEMBINA
ii Rencana Strategis
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum.......................................................................... 2 1.3 Maksud Dan Tujuan...................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.................................7 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah................7 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah......................................................37 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...............................................39 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 56 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.......................................................... 56 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................. 56 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi...... 60 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................ 63 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................... 66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................... 68 4.1Visi dan MisiPerangkat Daerah ....................................................... 68 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............... 69 4.3Strategi dan Kebijakan .................................................................. 70
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 73
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD....................................................... 76
BAB VII PENUTUP........................................................................................ 78 LAMPIRAN
iii Rencana Strategis
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli ................................... 8
Gambar 2. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli .......................... 9
Gambar 3. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli ..…...........................… 39
Gambar 4. Nilai IKMpada BPPT Kota Gunungsitoli ..…...................................… 46
iv Rencana Strategis
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jumlah SDM pada BPPT Kota Gunungsitoli .......................................... 37
Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPPTKota Gunungsitoli .................. 37
Tabel 3. Sarana dan Prasarana BPPTKota Gunungsitoli .................................... 38
Tabel 4. Penerbitan Izin pada BPPTKota Gunungsitoli ...................................... 42
Tabel 5. Nilai IKM pada BPPTKota Gunungsitoli ................................................ 47
Tabel 6. Penerimaan PAD pada BPPTKota Gunungsitoli ................................... 48
Tabel 7. Realisasi Anggaran pada BPPTKota Gunungsitoli ................................ 49
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................................ 69
1
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa
pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu
tolokukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra
pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik,
kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional serta mewujudkan kedulatan politik dan ekonomi Indonesia,
diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi riil. Selanjutnya, dalam menghadapi perekonomian
global perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan
kepastian hukum, keadilan dan efisien.
Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan DaerahKota
Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli
mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan bidangperizinan dan
non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra Perangkat
2
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Renstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 ini memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun
2016-2021 dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.
Renstra inidisusun dengan mengacukepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DPMPPTSP Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan RenstraDPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun
2016-2021 adalah untuk memenuhi amanah peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 merupakan
pelaksanaan tahapan ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2015, dengan penekanan pada
terbangunnnya struktur perekonomian daerah yang berdaya saing dengan di
5
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
dukung tata kelola pemerintahan yang baik, sumber daya manusia
berkualiatas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021 antara lain :
1) Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode
2016-2021.
2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP
Kota Gunungsitoli.
3) Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja DPMPPTSP Kota
Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunanRenstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat
DaerahProvinsi
6
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan MisiPerangkat Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN
7
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2.1.1 Tugas
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di
bidang perizinan, sebelumnya Pemerintah Kota Gunungsitoli telah
membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota
Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.
Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota
Gunungsitoli kembali melakukan penataan organisasi untuk
memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong
peningkatan pembangunan di bidang ekonomi khususnya di Bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan
membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan
Peraturan DaerahKota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota
Gunungsitoli.
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli merupakan perangkat daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerahyang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu.
8
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
2.1.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal.
2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana,
pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga
b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan
nonperizinan.
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan :
a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan
pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;
b. memverifikasi dokumen/berkas pemohonan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan;
d. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan;
e. mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan;
f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan;
32
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
g. memverifikasi konsep penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan;
h. memverifikasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan;
i. mengkoordinasi pengadministrasian pelayanan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;
j. memverifikasi dokumen layanan perizinan dan
nonperizinan;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;
l. memverifikasi hasil kajian dan peninjauan lapangan
yang dilaksanakan oleh tim teknis;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat
daerah terkait;
n. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan
nonperizinan;
o. memverifikasi konsep surat dan naskah dinas sesuai
bidang tugasnya;
p. memverifikasi bahan kebijakan teknis pelayanan
perizinan dan nonperizinan;
q. memverifikasi rencana kerja bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;
r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta
tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan;
s. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan
rekomendasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
t. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait
pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang
tugasnya;
u. menyusun rencana kerja bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;.
v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
w. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
33
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
x. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;
z. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi dan tim
teknis, meliputi :
a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal
(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin
pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal dalam merencanakan,
melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi,
merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi
pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal.
(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal yaitu :
a. melaksanakan perencanaan, melaksanakan dan
mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;
b. melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas
pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal;
c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal;
d. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
34
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal;
g. melaksanakan penyusunan konsep penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman
modal;
h. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
i. melaksanakan pengadministrasian pelayanan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;
j. melaksanakan pembuatan dokumen layanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;
l. melaksanakan pengolahanhasil kajian dan
peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh tim
teknis;
m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait;
n. menyiapkan dokumen layanan perizinan dan
nonperizinan;
o. menyiapkan konsep surat dan naskah dinas sesuai
bidang tugasnya;
p. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
q. menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal;
r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
s. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
u. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;
v. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
35
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Non Penanaman Modal
(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Non Penanaman Modal mempunyai tugas
memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan
perizinan dan nonperizinannon penanaman modal
dalam merencanakan, melaksanakan,
mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan,
menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan
menerbitkan perizinan dan nonperizinannon
penanaman modal.
(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Non Penanaman Modal yaitu :
a. merencanakan, melaksanakan dan mengolah
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan non penanaman modal;
b. melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas
pemohonan pelayanan perizinan dan
nonperizinan non penanaman modal;
c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
d. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
g. melaksanakan penyusunan konsep
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan non penanaman modal;
36
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
h. melaksanakan penyusunan laporan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan non penanaman modal;
i. melaksanakan pengadministrasi pelayanan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan non penanaman modal;
j. melaksanakan penuyusuan dokumen layanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim
teknis;
l. melaksanakan pengolahan hasil kajian dan
peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh
tim teknis;
m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat
daerah terkait;
n. menyiapkan konsep surat dan naskah dinas
sesuai bidang tugasnya;
o. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
p. menyusun rencana kerja seksi pelayanan
perizinan dan nonperizinan non penanaman
modal;
q. menyampaikan laporan, saran pertimbangan
dan rekomendasi kepada atasan sesuai bidang
tugasnya;
r. melaksanakan pembagian tugas, pemberian
arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas bawahan;
s. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait
pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang
tugasnya;
t. melaksanakan pembagian tugas, pemberian
arahan, pengawasan dan penilaian terhadap
pelaksanaan tugas bawahan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
37
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota
Gunungsitolididukung oleh 35 (tiga puluh lima) orangpegawai, yang
terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS)dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer).
Komposisi pegawai BPPT Kota Gunungsitoli kondisi bulan Desember
2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah SDM pada BPPT Kota Gunungsitoli Berdasarkan Status Kepegawaian
No. Status Kepegawaian Jumlah (orang) Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 1 orang CPNS
2 Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) 6
Terdiri dari : 3 orang Tenaga Administrasi Kantor 1 orang Tenaga Kebersihan 1 orang Jaga Malam 1 orang Supir
JUMLAH 34
Tabel 2. Jumlah PNSpada BPPT Kota Gunungsitoli Berdasarkan
berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon
No. Jabatan Jumlah P e n d i d i k a n Golongan E s e l o n
S2 S1 D3 SLTA IV III II II III IV Non
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kepala Dinas 1 - 1 - - 1 - - 1 - - -
2 Kabag Tata Usaha 1 - 1 - - - 1 - - 1 - -
3 Kepala Bidang 4 - 3 - 1 1 3 - - 4 - -
4 Kasubbag 3 - 1 - 2 - 3 - - - 3 -
5 Staf 20 1 9 5 5 1 11 8 - - - 20
Jumlah Keseluruhan 29 1 15 5 8 3 18 8 1 5 3 20
29 29 29
2.2.2 Sarana dan Prasarana
BPPTKota Gunungsitoli beralamat di Jalan Pancasila Nomor 21
Gunungsitoli (eks gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias).
38
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Tabel 3. Sarana dan Prasarana BPPT Kota Gunungsitoli
No. Nama Barang Jumlah (1) (2) (3)
1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pertapakan Kantor Camat Baru Jl. Pancasila)
1 Unit
2 Portable Generating Set 1 Unit 3 Mini Bus 1 Unit 4 Scooter 4 Unit 5 Filling Besi/Metal 9 Unit 6 Brankas 2 Unit 7 Lemari Kaca (Rak Buku) 2 Unit
8 Papan Pengumuman/Struktur organisasi 1 Unit
9 Papan Pengumuman/informasi perizinan 1 Unit
10 Papan Pengumuman/DUK 1 Unit
11 Papan Pengumuman/white board 1 Unit
12 Alat penghancur kertas 2 Unit 13 Lemari Kayu 4 Unit 14 Meja Rapat 1 Unit 15 Kursi Tamu (kursi gandeng) 3 Unit 16 Kursi Putar 9 Unit 17 Kursi Biasa 12 Unit 18 Kursi Lipat 36 Unit 19 Meja ½ biro 19 Unit 20 Sofa 2 Unit 21 Kain Gorden 2 Unit 22 Taplak meja 11 Unit 23 AC Spilt 3 Unit 24 Kipas Angin 10 Unit 25 Televisi 2 Unit 26 Stabilisator 2 Unit 27 Tustel (camera digital) 6 Unit 28 Dispencer 2 Unit 29 Handy cam 1 Unit 30 Laptop 5 Unit 31 Note book 12 Unit 32 Hard disk 2 Unit 33 External (DVD RW) 10 Unit 34 Printer 15 Unit 35 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit 36 Meja kerja pejabat Eselon II 1 Unit 37 Meja kerja pejabat Eselon III 2 Unit 38 Lemari arsip dinamis 8 Unit 39 Papan nama instansi 1 Unit 40 LAN 2 Unit 41 Internet 1 Unit
42 Proyektor + Attachment (infocus) 1 Unit
43 Compact Disc Player 1 Unit
39
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
44 Lain-lain (CCTV) 1 Paket 45 Sound system 1 Unit 46 Facsimile 1 Unit 47 Handphone 2 Unit 48 Antena SHF Stationary 1 Unit
49 Receiver STL/VHF (digital parabola) 1 Unit
50 UPS 5 Unit 51 Aplikasi sistem kearsipan 1 Unit
52 Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA 1 Paket
53 Lain-lain/Buku peraturan perundang-undangan 36 Buah
2.3 KINERJA PELAYANANPERANGKAT DAERAH
2.3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Tugas pokok DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah menyusun
dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sehingga yang menjadi tolok
ukur utama dalam pencapaian kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
adalah kinerja pelayanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di
Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Jenis Layanan
Saat ini DPMPPTSP Kota Gunungsitoli belum
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang
Penanaman Modal. DPMPPTSP Kota Gunungsitoli merencanakan
akan menyusun regulasi mengenai pendelegasian wewenang
dimaksud pada tahun 2017 yang akan datang dengan berpedoman
kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli, bahwa ada 58 (lima puluh
delapan) jenis perizinan yang telah didelegasikan kepada BPPT Kota
Gunungsitoli, sebagai berikut :
1) Izin Gangguan;
2) Izin Usaha Perdagangan;
3) Izin Usaha Industri;
40
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
4) Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
5) Izin Usaha Toko Swalayan;
6) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
8) Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
9) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
10) Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
11) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
12) Tanda Daftar Perusahaan;
13) Tanda Daftar Gudang;
14) Izin Lokasi;
15) Izin Mendirikan Bangunan;
16) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
17) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
18) Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
19) Izin Usaha Perikanan;
20) Izin Penangkapan Ikan;
21) Izin Kapal Pengangkut Ikan;
22) Izin Usaha Budidaya Peternakan;
23) Izin Usaha Obat Hewan;
24) Izin Rumah Sakit Hewan;
25) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
26) Izin Operasional Rumah Sakit;
27) Izin Mendirikan Klinik;
28) Izin Operasional Klinik;
29) Izin Klinik Kecantikan Estetika;
30) Izin Laboratorium Klinik;
31) Izin Toko Obat;
32) Izin Apotek;
33) Izin Penyelenggaraan Optikal;
34) Izin Pengobatan Tradisional;
35) Terdaftar Pengobat Tradisional;
36) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
37) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
38) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
39) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
40) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dan Kendaraan Bermotor
Umum;
41
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
41) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan
Bermotor Roda Tiga;
42) Izin Bongkar Muat Barang;
43) TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
44) TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi;
45) TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
46) TDUP Usaha Jasa Pramuwisata;
47) TDUP Usaha Wisata Tirta;
48) TDUP Usaha Spa;
49) TDUP Usaha Daya Tarik Wisata;
50) TDUP Usaha Kawasan Pariwisata;
51) TDUP Usaha Jasa Transportasi Wisata;
52) TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
53) TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
54) TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
55) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan;
56) TDUP Usaha Penyelenggaraan Insentif;
57) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Konferensi;
58) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pameran;
2. Dasar Hukum dan Persyaratan
Dari 58 jenis perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli, ada 2
(dua) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk
hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :
1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol.
2) Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan
Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014
tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam
regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, pemberian
izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada
42
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-
undangan di atas Peraturan Daerah.
3. Biaya Retribusi
Dengan keluarnya Surat Edaran Walikota Gunungsitoli
Nomor 970/551/DPPKAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan
tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka biaya retribusi
semua jenis perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebesar
Rp. 0,- (nol rupiah), kecuali retribusi Izin Gangguan, Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol dan Izin Tempat Usaha Fasilitas
Pasar yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor
24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
4. Penerbitan Izin
Rekapitulasi penerbitan izin pada BPPT Kota Gunungsitoli
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 4. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli
No J E N I S I Z I N T A H U N
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jlh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Bidang Pelayanan Jasa Pariwisata dan Pasar
1 TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman - - - 27 28 30 85
2 TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi - - - 6 7 3 16
3 TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi - - - 6 1 3 10
Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata* - - 1 - - - 1
Izin Usaha Hotel* 7 2 7 - - - 16
Izin Rekreasi dan Hiburan Umum* 7 4 8 - - - 19
Izin Usaha Rumah Makan* 9 13 14 - - - 36
Izin Usaha Pondok Wisata* 1 2 - - - - 3
Jumlah Izin .................................. 197 130 99 103 56 145 730
II. Bidang Pelayanan Perizinan Umum
1 Izin Usaha Budidaya Peternakan - - - - 1 1 2
2 Izin Usaha Obat Hewan - - - - - - -
3 Izin Rumah Sakit Hewan - - - - - - -
4 Izin Mendirikan Rumah Sakit - - - - 1 - 1
5 Izin Operasional Rumah Sakit - - - 2 - - 2
6 Izin Operasional Klinik - - - 1 - 2 3
7 Izin Pendirian Klinik - - - 1 1 2 4
8 Izin Klinik Kecantikan Estetika - - - - - - -
9 Izin Laboratorium Klinik - - - - - - -
10 Izin Toko Obat 1 1 6 1 1 2 12
11 Izin Apotek 1 1 4 7 3 5 21
12 Izin Pengobatan Tradisional - - - - - - -
13 Terdaftar Pengobat Tradisional - - - - - - -
14 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal - - - - - - -
15 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini - - - - - - -
16 Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 11 12 25 17 14 17 96
17 Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dan Kendaraan Bermotor Umum 2 1 1 2 1 2 9
44
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
18 Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 2 2 2 1 - 1 8
a. Izin Pendaftaran Becak Mesin 256 107 78 - - - 441
19 Izin Bongkar Muat Barang 718 145 24 7 5 - 899
Izin Balai Pengobatan* 3 4 - - - - 7
Izin Pengangkutan Umum Tidak Bermotor Roda Tiga** - - - - - - -
Surat Izin Mengemudi Becak Dayung (SIM-D)** 42 65 - - - - 107
Izin Pemakaian Jalan*** 75 103 50 - - - 228
Jumlah Izin .................................. 1.111 441 190 39 27 32 1.840
III. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
1 Izin Usaha Industri - - - - 1 11 12
2 Tanda Daftar Perusahaan 430 521 501 228 374 434 2.488
3 Tanda Daftar Gudang 33 25 11 6 5 3 83
4 Izin Usaha Perdagangan 422 519 504 325 376 423 2.569
5 Izin Usaha Toko Swalayan - - - - 2 2 4
6 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan - - - - - - -
7 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol - - - - - - -
8 Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam - - - - - - -
9 Izin Usaha Jasa Konstruksi 46 58 55 49 66 38 312
10 Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha - - - - - 41 41
11 Izin Lembaga Pelatihan Kerja - - - - - - -
12 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - - - - - - -
13 Izin Penyelenggaraan Optikal - - - - - 1 1
Izin Perluasan Industri** - - - - - - -
Tanda Daftar Industri** 15 28 45 34 45 25 192
Tanda Daftar Tenaga Teknik** - - - 29 68 - 97
Jumlah Izin .................................. 946 1.151 1.116 671 937 978 5.799
IV. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
1 Izin Lokasi - - - 2 - - 2
2 Izin Gangguan 184 231 233 367 361 525 1.901
3 Izin Mendirikan Bangunan 38 62 68 47 61 10 286
4 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 21 16 7 5 1 2 52
5 Izin Usaha Perikanan 9 5 17 37 10 10 88
6 Izin Penangkapan Ikan - - - 37 10 10 57
7 Izin Kapal Pengangkut Ikan - - - - - - -
45
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
8 Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan - - - - 2 - 2
Persetujuan Prinsip* - - - 2 1 - 3
Izin Tempat Usaha** 464 507 546 393 411 352 2.673
Izin Insidentil*** 23 26 13 5 - - 67
Izin Pemakaian Air Tanah*** - - - - - - -
Izin Pengusahaan Air Tanah*** - - - - - - -
Jumlah Izin .................................. 739 847 884 895 857 909 5.131
Jumlah Keseluruhan .................................. 2.993 2.569 2.289 1.708 1.877 2.064 13.500
*) Nomenklatur izin sebelum diterbitkannya Perwal 16/2014 **) Nomenklatur izin sebelum diterbitkannya Perwal 25/2016 ***) Saat ini sudah tidak menjadi kewenangan BPPT Kota Gunungsitoli
Perbandingan jumlah penerbitan izin pada BPPT Kota
Gunungsitoli dari tahun 2011sampai dengan 2016 disajikan pada
grafik di bawah ini :
Gambar 3. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari
tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah penerbitan izin pada
BPPT Kota Gunungsitoli mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan sebagian besar pengusaha/masyarakat telah
mengurus izin pada tahun sebelumnya dan masa berlakunya
belum berakhir.
Selanjutnya pada tahun 2016, jumlah penerbitan izin
pada BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 2.064 dokumen
izin. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 187
dokumen izin dibandingkan dengan penerbitan izin pada tahun
2015, yaitu sebanyak 1.877 dokumen izin.
2993
25692289
17081877
2064
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Jum
lah
Izin
JUMLAH IZIN
Penerbitan Izin Pada BPPT Kota GunungsitoliTahun 2011 s.d. 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
46
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Secara umum, pencapaian rata-rata waktu penyelesaian
izin pada BPPT Kota Gunungsitoli tahun 2016 telah sesuai
dengan standar waktu penyelesaian izin sebagaimana diatur
dalam Standar Pelayanan (SP).
5. Penanganan Pengaduan
Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari
penilaian dan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan
yang diberikan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa
pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu unsur
wajib dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dalam rangka
memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan untuk
memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas
penyelenggaraan pelayanan perizinan, pada susunan organisasi
DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dibentuk Seksi Pengaduan, Kebijakan
dan Informasi Layanan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan yang mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan
Jumlah 8.566.462.000 7.883.289.320 92,03 98,21 34 168
50
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
B. Kelemahan (Weakness)
1) Kurangnya sarana dan prasarana operasional perizinan.
2) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
3) Kurangnya pegawai yang ahli di bidang teknologi informasi.
4) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.
5) Belum optimalnya pengelolaan database perizinan.
6) Belum tersedianya data realisasi investasi di daerah.
7) Belum tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi
di daerah.
2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal
A. Peluang(Opportunity)
1) Dukungan dari Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal, Tenaga
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pemerintah.
3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin pesat.
4) Ragam potensisumber daya ekonomi daerah.
5) Kota Gunungsitoli merupakan “pintu gerbang” menuju ke
daerah Kabupaten lain di Pulau Nias melalui Bandara Udara
Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.
6) Kekayaan adat istiadat dan budaya lokal.
7) Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
8) Rencana pelaksanaan Sail Nias 2018.
9) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang berkualitas.
10) Kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
B. Tantangan (Threat)
1) Belum tersedianya regulasi daerah mengenai penanaman modal.
2) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai perizinan.
3) Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kota Gunungsitoli.
4) Adanya persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim
investasi.
5) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
pemberi pelayanan.
51
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
6) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
legalitas terhadap kegiatan usaha.
7) Belum optimalnya koordinasi antara DPMPPTSP Kota
Gunungsitoli dengan Perangkat Daerahterkait.
8) Penilaian masyarakat terhadap prosedur perizinan yang panjang
dan berbelit-belit.
9) Belum adanya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
10) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.
11) Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahaan dan
tenaga kerja.
Berdasarkan identifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness),
peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka dapat dilakukan analisis
SWOT terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja DPMPPTSP
Kota Gunungsitoli dengan strategi sebagi berikut :
1) Strategi SO ; mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2) Strategi WO ; mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
3) Strategi ST ; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
4) Strategi WT ; mengurangi kelemahan untuk mengatasiancaman.
Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 8.Matriks SWOT
ANALISIS LINGKUGAN INTERNAL
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
KEKUATAN (S) 1) Kapasitas kelembagaan
yang semakin meningkat. 2) Adanya pendelegasian
kewenangan pengelolaan perizinan dari Kepala Daerah.
3) Komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima.
4) Jumlah pegawai yang cukup memadai.
5) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan PERANGKAT DAERAH.
KELEMAHAN (W) 1) Kurangnya sarana dan
prasarana operasional perizinan.
2) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
3) Kurangnya pegawai yang ahli di bidang teknologi informasi.
4) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.
5) Belum optimalnya pengelolaan database perizinan.
6) Belum tersedianya data realisasi investasi di daerah.
7) Belum tersedianya data dan sistem informasi tentang peluang investasi di
52
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
daerah.
PELUANG (O) 1) Dukungan dari Kepala
Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.
2) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.
4) Ragam potensi sumber daya ekonomi daerah.
5) Kota Gunungsitoli merupakan “pintu gerbang” menuju ke daerah Kabupaten lain di Pulau Nias melalui Bandara Udara Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.
6) Kekayaan adat istiadat dan budaya lokal.
7) Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
8) Rencana pelaksanaan Sail Nias 2018.
9) Kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan
10) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Strategi SO 1) Memanfaatkan kapasitas
kelembagaan untuk mengoptimalkan dukungan dari Kepala Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
2) Mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Memberdayakan pegawai untuk memberikan pelayanan prima untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Gunungsitoli yang bermuara pada peningkatan iklim investasi dan bertambahnya lapangan pekerjaan.
4) Memberdayakan sumber daya aparatur yang tersedia untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5) Memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyediakan sarana promosi dan penyediaan informasi serta untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang
Strategi WO 1) Meningkatkan sarana
dan prasarana operasional perizinan untuk menunjang pelaksanaan tugas serta lebih mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memgoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
3) Mengembangkan sistem informasi perizinan yang akurat dan akuntabel dengan memanfaatkan dukungan dari Kepala Daerah serta dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
4) Menyusun data dan informasi tentang peluang investasi di daerah untuk
53
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
menunjang peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik.
mempromosikan kekayaan adat istiadat dan budaya lokal serta potensi sumber daya ekonomi daerah yang beragam.
ANCAMAN (T) 1) Belum tersedianya regulasi
daerah mengenai penanaman modal.
2) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai perizinan.
3) Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gunungsitoli.
4) Adanya persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim investasi.
5) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemberi pelayanan.
6) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas kegiatan usaha.
7) Belum optimalnya koordinasi antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan PERANGKAT DAERAH terkait.
8) Penilaian masyarakat terhadap prosedur perizinan yang panjang dan berbelit-belit.
9) Belum adanya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
10) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.
11) Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja.
Strategi ST 1) Memberdayakan sumber
daya aparatur yang dan memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyusun regulasi tentang pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal daerah serta RUPM Kota Gunungsitoli.
2) Memanfaatkan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH Teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun dalam percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
3) Memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait, menarik investor, melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas kegiatan usaha dan membangun sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja serta melaksanakan program perlindungan pengembanganlembaga ketenagakerjaan.
4) Memanfaatkan komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan
Strategi WT 1) Meningkatkan sarana
dan prasarana ketenagakerjaan, operasional perizinan untuk meningkatkan kinerja aparatur, menarik investor dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
2) Menyediakan petugas khusus di bidang teknologi informasi untuk mengimbangi persaingan antar daerah dalam meningkatkan promosi dan iklim investasi.
3) Mengembangkan sistem informasi dan database perizinan yang akurat dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.
54
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
prima dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan matriks di atas, dapat dirumuskan beberapa faktor kunci
keberhasilan, yaitu :
1. Adanya dukungan penuh dan komitmen dari Kepala Daerah Kota
Gunungsitoli dan seluruh Perangkat Daerah terkait.
2. Tersedianya infrastruktur yang baik.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah aspek penting dan vital
untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga
memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada
infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas jalan, listrik, telekomunikasi,
bandara, pelabuhan, pengelolaan limbah dan air bersih. Secara fungsional
infrastruktur, dapat pula mendukung kelancaran aktifitas ekonomi
masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.
Sumber daya aparatur perlu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis
(Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan kegiatan lain dalam rangka
meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Perumusan kebijakan investasi yang jelas dan transparan serta
menguntungkan Pemerintah Daerah dan investor.
Pemerintah Daerah harus dapat memperhatikan dan memberikan jaminan
hukum kepada para investor agar terciptanya rasa aman dan nyaman
untuk melakukan kegiatan Investasi di daerah. Disamping itu, Pemerintah
Daerah juga perlu merumuskan kebijakan investasi daerah, khususnya
yang terkait dengan peningkatan iklim investasi. Kebijakan tersebut
sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku seperti Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) dan selanjutnya dipublikasikan kepada
investor.
5. Tersedianya regulasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat
dan pro investasi.
Pemerintah Daerah harus dapat memperhatikan dan memberikan jaminan
hukum kepada para investor agar terciptanya rasa aman dan nyaman serta
kemudahan untuk melakukan kegiatan Investasi di daerah.
55
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
6. Terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan
yang bersih (Clean Governance).
Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan
harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, terutama
dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Peningkatan kualitas
pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena
dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.
7. Pemberian insentif kepada investor.
Salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah dengan
memberikan insentif (kemudahan berusaha) kepada investor melalui skema
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
8. Penyederhanaan prosedur perizinan.
Pengurusan perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan hal yang
dapat menyebabkan para investor mengurungkan niatnya untuk
berinvestasi. Sehingga Pemerintah Daerah harus menetapkan Standar
Pelayanan yang memberi kepastian waktu, biaya, dan prosedur.
9. Peningkatan promosi investasi.
Untuk mendorong pertumbuhan investasi, daerah dituntut untuk aktif
menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik
melalui berbagai media dan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan
mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi
daerah dan melakukan keputusan investasi.
10. Pengembangan manajemen kewilayahan (regional manajement).
Untuk menciptakan efektifitas, efisiensi, dan peningkatan daya saing
daerah, perlu dilaksanakan manajemen kewilayahan. Konsep ini berbasis
pada kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi pembangunan
antar daerah. Pada sisi lain, konsep regional management lebih
mengedepankan semangat kerjasama yang saling menguntungkan antar
daerah. Melalui konsep ini, berbagai bentuk kerjasama wilayah akan dapat
diwujudkan, misalnya dalam pengembangan komoditas unggulan.
56
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota
Gunungsitoli menghadapi berbagai permasalahan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
1) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai perizinan.
2) Belum optimalnya koordinasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan
Perangkat Daerah terkait.
3) Adanya Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip
penyelenggaraan PTSP.
4) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
5) Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian khusus di bidang
teknologi informasi.
6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.
7) Belum optimalnya pengelolaan data base perizinan.
8) Kurangnya sarana dan prasarana operasional pelayanan.
9) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi merupakan arah pembangunan atau harapan yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang saat ini dan mengacu pada arah
pembangunan tahap ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025,maka visi Walikota dan
Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 yaitu :
“KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING”
Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai
berikut :
Kota Gunungsitoli : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan
masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk
berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2008
57
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi
Sumatera Utara.
Maju : Menunjukkan adanya progress mencapai tingkat yang
lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh
semakin meningkatnya kualitas manusia,
meningkatnya kualitas pelayanan publik,
meningkatnya daya beli masyarakat, serta
meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang
tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan
perumahan secara layak, meningkatnya akses
masyarakat terhadap sanitasi dan tersedianya
infrastruktur secara memadai.
Nyaman : Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara
dengan baik melalui pembangunan yang berwawasan
lingkungan, sehingga dapat memberikan kesegaran
dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman
adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan
dasar manusia seperti tanah, air, dan udara
terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk
ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur
pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas
dan perilaku penghuninya.
Berdaya Saing : Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kota
Gunungsitoli yang memiliki kemampuan,
ketangguhan serta keunggulan menghadapi
tantangan dan persaingan global.
Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi
merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang
menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun misi
Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 yaitu :
1) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3) Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan.
4) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan
melayani.
5) Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius,
dan taat hukum.
58
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Penjelasan misi dimaksud adalah sebagai berikut :
Misi 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Misi ini merupakan upaya dalam membangun sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan berbudaya yang pada gilirannya akan menjadi
manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia
sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Dalam
misi ini sekaligus memberikan perhatian pada kesetaraan gender,
meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan serta
meningkatnya prestasi olah raga.
Misi 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di
bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang
stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang
berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai
keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan dan
berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dalam misi ini akan
memberikan perhatian pada peningkatkan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif,
pengembagan potensi pertanian dan perikanan, pemberdayaan
koperasi dan UMKM dan pengembangan pariwisata yang berdaya
saing dan bekelanjutan.
Misi 3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan
Misi ini merupakan upaya dalam rangka menyediakan sarana dan
prasarana wilayah yang berkualitas guna mendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan
kenyamanan bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli melalui
pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya tampung dan
daya dukung lingkungan, serta perhatian terhadap pengurangan
resiko bencana.
Misi 4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
profesional, dan melayani
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah menghadirkan
pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, menjalankan fungsi
birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan
59
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis
IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good
Governance)dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Dalam
misi ini birokrasi sebagai salah satu aktor penting dalam
pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada
gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani
masyarakat secara prima. Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu
pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama dan
harus berkolaborasi dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.
Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.
Misi 5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,
religius, dan taat hukum
Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan lingkungan sosial yang
aman, damai, dan tertib sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai
tujuan akhir pembangunan dapat tercapai. Perbedaan pemahaman
terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-
ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai
permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan
narkoba, prostitusi, dan perjudian serta kecenderungan meningkatnya
kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya
gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.
Melalui misi ini diharapkan dapat diwujudkan rasa aman, tenteram,
dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi
ketegangan dan ancaman konflik; menurunkan angka kriminalitas;
meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat
kebangsaan dan cinta Tanah Air; mewujudkan kehidupan politik yang
sehat, demokratis, dan dinamis; memantapkan kelembagaan
demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;
meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan hukum secara adil,
konsekuen, dan tidak diskriminatif serta terpeliharanya nilai – nilai
budaya ono niha sebagai kearifan lokal dalam kehidupan sehari – hari.
Berdasarkan uraian di atas, maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam pencapaian misi
Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu :
MISI2 : Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
Sasaran 6 : Meningkatnya iklim usaha yang kondusif.
60
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Strategi 6 : Penataan regulasi daerah yang mendukung kemudahan
dalam berusaha/berinvestasi, melalui :
Program Pembangunan Daerah :
1) Program Promosi dan Kerjasama Investasi.
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi.
3) Program Pelayanan Perizinan.
4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja.
5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
6) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah.
Berdasarkan The Global Competitiveness Report Tahun 2014 – 2015dari
dari World Economic Forum (WEF )bahwa dalam indeks daya saing global,
Indonesia berada pada urutan ke-34 dari 144negara yang diteliti di seluruh
dunia. Selanjutnya berdasarkan laporan Doing Business 2016 yang
dipublikasikan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia berada pada urutan ke-109
dari 189 negara yang diteliti di seluruh dunia.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ditetapkan
arah kebijakan yang terkait dengan pelayanan publik di daerah, antara lain :
1) Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui
strategi :
a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
61
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan
melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
melalui strategi :
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019
ditetapkan 2 pilar kebijakan dan strategi BKPM, yaitu :
1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2) Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam Peratuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019,
ditetapkan arah kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan, sebagai berukut :
1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki
pasar tenaga kerja.
2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga
kerja.
3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenagakerjaan.
4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam
dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
5) Memperkuat fungsi pendukung manajemen dan pengawasan internal serta
perencanaan dan pengembangan.
Selanjutnya dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan strategi
dan kebijakan sebagai berikut :
1) Strategi
a. Melaksanakan konsultasi kepada instansi teknis di dalam dan luar
Provinsi.
b. Melarang Pegawai BPPT melakukan pungutan liar, menerima imbalan
dari masyarakat dan pelaku dunia usaha.
c. Pelaksanaan secara berkala rapat koordinasi teknis bidang perizinan
dan nonperizinan.
d. Penyediaan gedung kantor yang refresentatif.
e. Pengadaan fasilitas kerja.
f. Pemukthariran data secara berkala.
g. Penyediaan sarana pengaduan yang familiar.
62
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
h. Mengikuti diklat teknis dari BKPM RI dan pelaksanaan magang.
i. Pemberian insentif sesuai aturan yang berlaku.
j. Pelaksanaan tugas pokok dn fungsi sesuai aturan yang berlaku.
k. Penyampaian informasi di satu tempat melalui kegiatan sosialisasi,
media website, dan pamplet.
l. Kemitraan kerjasama dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan
kegiatan usaha
m. Melakukan kunjungan ke daerah lain yang telah menjalankan
pelayanan satu pintu dan memperoleh prestasi
n. Melakukan kegiatan analisa dan evaluasi terhadap kinerja pemberian
izin.
2) Kebijakan
a. Penyerapan dana secara optimal.
b. Memberikan pelayanan yang sangat memuaskan kepada masyarakat
dan dunia usaha.
c. Koordinasi pelayanan perizinan oleh BPPT
d. Penerapan Pelayanan Pro Aktif.
e. Pengaduan masyarakat sebagai salah satu alat pengawas kinerja.
f. Penegakan disiplin.
g. Professional PNS melalui peningkatan kesejahteraan.
h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang implementatif.
i. Membuka wawasan dan menambah pengetahuan dari para aparat
BPPT.
j. Penilaian kinerja aparatur secara objektif.
k. Transparansi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
l. Penerapan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dan
nonperizinan.
Selanjutnya dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan
Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditegaskan bahwa
sasaran strategis BPMP Provsu adalah membaiknya iklim investasi di
Sumatera Utara yang ditempuh melaluistrategi dan kebijakan sebagai berikut:
1) Strategi
a. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal.
b. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah
tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor.
63
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
c. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal
dengan mengedepankan daya saing daerah.
e. Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan
kepentingan nasional.
f. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan
PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi
atau Aplikasi SPIPISE.
g. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif
penanaman modal yang berdaya saing.
h. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan
antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman
modal.
i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal.
j. Meningkatkan realisasi penanaman modal.
2) Kebijakan
a. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian
Sumatera Utara.
b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing,
kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun
global.
c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-
masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan
pengembangan sektor UMKM.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah otonom di Kepulauan
Nias yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Secara
geografis, Kota Gunungsitoli terletak di Kepulauan Nias di sebelah barat Pulau
Sumatera antara 00°12’ - 1°32’ Lintang Utara (LU) dan 970°00’-980°00’ Bujur
Timur (BT) dengan ketinggian rata-rata 0-600 meter di atas permukaan laut.
Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah ±469,36 km² atau 0,63% dari luas
wilayah Provinsi Sumatera Utara.
64
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Kota Gunungsitoli memiliki posisi strategis sebagai “pintu gerbang”
menuju ke-empat daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias melalui Bandara
Udara Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.
Wilayah Kota Gunungsitoli terdiri dari 6 kecamatan, 3 kelurahan dan
98 desa. Dari 101 kelurahan/desa dimaksud, 27 kelurahan/desa atau 27%
terletak di daerah pesisir pantai dan 74 desa atau 73% berada di daerah
dataran tinggi/pegunungan.
Bentangan daratan di wilayah Kota Gunungsitoli dibagi menjadi 4
kelompok, yaitu :
1) Dataran rendah sekitar 32% dari total luas wiayah.
2) Lahan gambut sekitar 4% dari total luas wiayah.
3) Perbukitan, bukit-bukit kecil dan guludan sekitar 50% dari total luas
wiayah.
4) Pegunungan sekitar 15% dari total luas wiayah.
Secara administratif, Kota Gunungsitoli berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kecamatan Sitolu Öri (Kabupaten Nias Utara)
Sebelah Timur : Samudera Indonesia.
Sebelah Selatan : Kecamatan Gidö dan Kecamatan Hiliserangkai
(Kabupaten Nias).
Sebelah Barat : Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias), Kecamatan Alasa
Talumuzöi dan Kecamatan Namöhalu Esiwa (Kabupaten
Nias Utara).
Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan sensus tahun 2014
adalah 134.196 jiwa, terdiri dari laki-laki sebayak 65.651 jiwa atau 49%dan
perempuan sebanyak 68.545 jiwa atau 51%. Jumlah penduduk terbanyak
berada di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 64.467jiwa atau 48% dan paling
sedikit berada di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa sebanyak7.131 jiwa atau
5,3%.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli 2011-2031,
sebagai berikut :
A. Wilayah Perencanaan
Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi
Kota yaitu:
1) Kecamatan Gunungsitoli Utara.
2) Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa.
3) Kecamatan Gunungsitoli.
65
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
4) Kecamatan Gunungsitoli Barat.
5) Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
6) Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
B. Tujuan Penataan Ruang Wilayah
Penataan ruang wilayah Kota Gunungsitoli bertujuan untuk menjadikan
Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Perdagangan, Industri dan Jasa.
C. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Gunungsitoli meliputi:
1) Peningkatan fungsipusat pelayanan kegiatan kota.
2) Peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan maupun
wilayah sekitarnya.
3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
4) Pelestarian lingkungan hidup kota.
5) Peningkatan kegiatan perekonomian kota.
6) Pengembangan mitigasi dan adaptasi rawan bencana.
7) Pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya
tampung lingkungannya.
8) Pengembangan kawasan strategis kota.
9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
D. Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang wilayah Kota Gunungsitoli meliputi :
1) Rencana sistem pusat pelayanan kota, terdiri atas :
a. Rencana sistem jaringan prasarana utama.
b. Rencana sistem prasarana lainnya.
2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota, terdiri atas :
a. Rencana sistem jaringan energi.
b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi.
c. Rencana sistem jaringan sumber daya air.
d. Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan.
E. Potensi Pengembangan Wilayah
Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah
administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota
Gunungsitoli berdasarkan pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi :
66
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
1) Kawasan Ekonomi Strategis, terdiri atas :
a. Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou lolowua,
Teluk Belukar, Olora, Tuhegeo I, Ilir, Pasar gunungsitoli dan
Saombo.
b. Kawasan pengembangan industri di wilayah teluk belukar dan olora.
c. Kawasan pariwisata bahari di teluk belukar, afia, pasar
gunungsitoli, turendra, fowa dan pendukung pariwisata berupa
perhotelan dan prasarana tempat hiburan di wilayah PPK.
d. Kawasan pengembangan pendidikan di wilayah Gunungsitoli dan
Gunungsitoli Idanoi.
2) Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, terdiri atas :
a. Kawasan budaya/rumah adat.
b. Kawasan situs batu megalith.
c. Kawasan tempat bersejarah.
3) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi
Daerah Rawan bencana tsunami di sepanjang pesisir pantai Kota
Gunungsitoli.
4) Kawasan Strategis Sumber Daya Alam meliputi kawasan pertambangan
di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankandalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga
diartikan sebagai suatukondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya
akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu
isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan
menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk
memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai
fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu
strategis.
Ada beberapa isu yang mengemuka saat ini di tingkat internasional,
nasional dan regional, antara lain :
67
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
A. Internasional
1) Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2) Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (Global Warming).
3) Sustainable Development Goals (SDGs).
4) Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
B. Nasional
1) Desentralisasi dan otonomi daerah.
2) Reformasi birokrasi.
3) Program prioritas pembangunan nasional NAWA CITA.
4) Pemberantasan korupsi.
5) Pelestarian lingkungan hidup.
C. Regional
1) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.
2) Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
3) Krisis energi listrik.
4) Pengembangan sektor dan komoditas unggulan.
Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :
1) Persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim investasi.
2) Tuntutan masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kualitas pelayanan
publik.
3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.
4) Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
5) Rencana pelaksanaan Sail Nias 2018.
68
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISIPERANGKAT DAERAH
Visi merupakan arah pembangunan atau harapan yang Ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli mengacu
kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-
2021 yaitu Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saingdan
mengimplementasikan misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu
membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan (misi 2).
Berdasarkan uraian di atas, maka visi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
yaitu :
“TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG BERDAYA SAING, TENAGA
KERJA YANG BERKUALITAS DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG
PRIMA”
Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai
berikut :
Investasi : Segala bentuk kegiatan penananam modal.
Berdaya Saing : Kondisi dimana Kota Gunungsitoli sebagai daerah
tujuan investasi yang memiliki kemampuan
menghadapi tantangan dan persaingan global.
Tenaga Kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Berkualitas : Tenaga kerja yang terampil, mandiri, produktif dan
inovatif.
Pelayanan Perizinan : Pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan
dan non perizinan.
Prima : Pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan dan
kebutuhan masyarakat dengan proses yang mudah,
cepat dan transparan sesuai dengan Standar
Pelayanan yang ditetapkan.
69
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
menetapkan misi, yaitu :
1. Meningkatkan perkembangan penanaman modal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
4. Meningkatkan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi
dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021
serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas
dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilakukan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan.
Adapun tujuan dan sasaran DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan daya tarik investasi, dengan sasaran :
Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan
informasi.
2) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dengan sasaran :
Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah.
3) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan,
dengan sasaran :
Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
4) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, dengan sasaran :
Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas.
5) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
dengan sasaran :
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.
6) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga
kerja, dengan sasaran :
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis
sertameningkatnya perlindungan tenaga kerja.
Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja DPMPPTSP Kota
Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada
lampiran 3.
70
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran,
maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan strategi yang akan dilakukan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :
1) Peningkatan promosi investasi.
2) Peningkatan pertumbuhan iklim investasi.
3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.
6) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.
8) Peningkatan layanan informasi bursa tenaga kerja.
9) Peningkatan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat
Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.
10) Peningkatan pengendalian dan pembinaan ketenagakerjaan.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakanDPMPPTSP Kota Gunungsitoli
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :
1) Menyiapkan sarana dan prasarana promosi investasi daerah.
2) Melakukan promosi dan mengikuti berbagai event pameran investasi.
3) Menyusun produk-produk hukum di bidang penanaman modal.
4) Menyiapkan data kajian potensi investasi daerah.
5) Memberikan insentif dan fasilitas penanaman modal kepada investor.
6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
7) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
8) Mendorong Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Daerah untuk
melakukan percepatan penyusunan regulasi daerah mengenai perizinan.
9) Meningkatkan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur.
10) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
11) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
12) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan nonperizinan.
13) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala.
14) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai perizinan.
15) Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan.
16) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
71
Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021
17) Menyusun informasi bursa tenaga kerja.
18) Meningkatkan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat
Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.
19) Meningkatkan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga