Page 1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Dalam aspek penglolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003,
UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menysusun
dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan dimaksud disusun sesuai dengan System Akuntansi
Pemerintahan. Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini
adalah :
a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan (SKPD Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung) selama satu periode pelaporan.
b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka
meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran antar periode, maupun antar entitas.
c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran,
dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk
menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan :
a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
b. Menyedikan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya.
c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Landasan HukumPenyusunan Laporan Keuangan Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2015 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Page 2
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 2
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan
Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan WalikotaKota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang
Penjabarab Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2006 tentang Pokok
- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan
Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Kauangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Page 3
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 3
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan.
Bab IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan
Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi
Pemerintahan.
Bab V. PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan
Keuangan :
5.1. Pendapatan.
5.2. Belanja
5.3. Pembiayaan
5.4. Aset
5.5. Ekuitas Dana
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN
Bab VII PENUTUP
Page 4
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 4
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN BANDUNG KULON
KOTA BANDUNG
2.1 EKONOMI MAKRO
Program-program dibidang Keuangan telah berhasil
meningkatkan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, hal ini dapat
terlihat dari adanya peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup ( AHH ) di
Kota Bandung, yaitu pada tahun 2015 sebesar .... % tahun atau meningkat
rata-rata .... % tahun dibandingkan tahun 2014 sebesar .... % tahun.
Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak
terlepas dari upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) namun pada
Tahun 2015 telah ditemukan sebanyak .... kasus kematian atau mengalami
kenaikan sebanyak .... kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu
Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun
2015 menjadi sebesar .... kasus jika dibandingkan tahun 2014 dimana
tercapai sebesar .... kasus Angka Gizi Buruk di masyarakat, dimana pada
Tahun 2015 ditemukan sebanyak .... kasus atau mengalami penurunan
sebanyak .... kasus dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak .... kasus.
Keberhasilan penurunan Angka Gizi Buruk di masyarakat tahun
2015 tidak terlapas dari adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh
berbagai pihak baik melalui program-program yang bersifat rutin maupun
dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan
Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan Keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan
struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan
keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan
daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui
peningkatan target penerimaam daerah. Untuk belanja melakukan efiensi
terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional / Pemeliharaan serta
Page 5
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 5
selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam
menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.
Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja
pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
2.2.1. Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Bandung
Kulon Kota Bandung yaitu dari retribusi Rp. 0,00,-. yang terdiri dari
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan dari sektor Rp. 0,00,-
selama periode 2015.
Tabel. 2.2.1
Realisasi Retribusi ( Tahun 2015 )
No Tahun Target Realisasi % Nihil Nihil
2.2.2. Belanja
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan
peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja
diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada
Kantor Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang dibiayai oleh
APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
25.537.579.129,00 direalisasikan sebesar Rp. 22.660.557.399,00
dengan kondisi belanja tersebut diatas diserap sebesar 88,73 %.
2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib
yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2015 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :
NO
URAIAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1 Pelayanan administrasi umum perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar
Page 6
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK dan materai
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dan Penggunaan teknologi melalui server/ jaringan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
Tersedianya kebutuhan untuk tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional pengangkut sampah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
Pengadaan mebeulair Tersedianya Mebeulair yang memadai
Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya gedung Kantor Kelurahan Caringin
Dekorasi ruang kantor Terciptanya ruangan kerja yang nyaman
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya kebutuhan akan pakaian adat daerah dan hari hari tertentu
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pembinaan kinerja aparatur Terlaksananya pembinaan apartur Kecamatan dan Kelurahan
Page 7
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 7
5. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja yang memadai
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang memadai
6. Program peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan
Terpenuhinya kegiatan fasilitas perekonomian masyarakat
Fasilitas peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan
Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan kehidupan masyarakat
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup kec dan kelurahan
Terpenuhinya kegiatan peningkatan infrastruktur dan LH
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan
Terpenuhinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban
Fasilitas peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan
Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan pemerintahan umum
Fasilitas peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan kelurahan
Fasilitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan pelayanan kpd masyarakat
7. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan
Kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Terlaksananya wawasan dan inovasi RW/RT tentang Peraturan Kependudukan
Kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Terlaksananya wawasan dan inovasi PKK
Kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna
Terlaksananya wawasan dan inovasi Karang Taruna
Kegiatan pemberdayaan lingkup LPM
Terlaksananya wawasan dan inovasi LPM
Page 8
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 8
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu. Bahwa struktur
APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam
Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian
kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan
efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2013.
Ihtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui
program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai
berikut :
Realisasi Belanja Tahun 2015 adalah sebesar Rp.
22.660.557.399,00 atau 88,73 % dari Anggaran Belanja Tahun 2015
sebesar Rp. 25.537.579.129,00.
Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat
diuraikan sebagai berikut :
3.1.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.1.1.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung
Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.507.710.871,00 atau
96,40 % dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp.
7.788.387.004,00.
Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 7.507.710.871,00, terdiri dari :
URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
Belanja Pegawai 7,788,387,004.00 7,507,710,871.00 96.40%
Belanja Gaji dan
Tunjangan
4,490,151,581.00 4,500,734,774.00 100.24%
Belanja
Tambahan
Penghasilan PNS
3,298,235,423.00 3,006,976,097.00 91.17%
3.1.2 BELANJA LANGSUNG
3.1.2.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung tahun
2015 adalah sebesar Rp. 1.969.925.000,00 atau 91,67 %
dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 2.148.850.000,00.
Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar
Rp. 1.969.925.000,00 terdiri dari :
Page 9
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 9
URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
Belanja Pegawai 2,148,850,000.00 1,969,925,000.00 91.67%
Honorarium
Panitia Pelaksana
Kegiatan
190,675,000.00 157,400,000.00 82.55%
Honorarium Tim
Pengadaan
Barang Dan Jasa
178,750,000.00 100,700,000.00 56.34%
Honorarium
Pegawai
Honorer/Tidak
Tetap
1,779,425,000.00 1,711,825,000.00 96.20%
3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 9.061.859.838,00 atau 80,83 % dari anggaran tahun
2015 sebesar Rp. 11.211.570.575,00.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.
9.061.859.838,00 terdiri dari :
URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
Belanja Barang
dan Jasa
11,211,570,575.00 9,061,859,838.00 80.83%
Belanja Alat Tulis
Kantor
326,775,000.00 270,330,110.00 82.73%
Belanja Alat
Listrik Dan
Elektronik
(Lampu Pijar,
Battery Kering)
24,610,000.00 12,188,500.00 49.53%
Belanja Perangko,
Materai Dan
Benda Pos
Lainnya
9,900,000.00 5,987,000.00 60.47%
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan
Bahan Pembersih
159,315,000.00 128,629,840.00 80.74%
Belanja Bahan
Bakar
Minyak/Gas
22,790,000.00 0.00 0.00%
Belanja Spanduk,
Brosur, Pamflet,
Umbul-Umbul
dan Sarana
Informasi
Lainnya
230,810,000.00 154,532,700.00 66.95%
Belanja Souvenir 15,800,000.00 7,950,000.00 50.32%
Belanja Dekorasi 275,162,050.00 269,681,300.00 98.01%
Belanja Bahan
Baku Bangunan
45,000,000.00 17,936,000.00 39.86%
Belanja
Bahan/Bibit
Tanaman
185,845,000.00 142,466,570.00 76.66%
Belanja
Persediaan
Makanan Pokok
188,000,000.00 151,600,000.00 80.64%
Belanja Telepon 29,640,120.00 10,217,401.00 34.47%
Page 10
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 10
Belanja Air 7,320,000.00 1,919,420.00 26.22%
Belanja Listrik 51,740,005.00 30,691,301.00 59.32%
Belanja Surat
Kabar/Majalah
26,320,000.00 11,876,000.00 45.12%
Belanja
Kawat/Faksimili/
Internet/Intranet
/TV Kabel/TV
Satelit
42,671,900.00 20,731,926.00 48.58%
Belanja Jasa
Pembayaran
Retribusi
Kebersihan
6,600,000.00 6,200,000.00 93.94%
Belanja Jasa
Service
68,800,000.00 11,253,000.00 16.36%
Belanja
Penggantian Suku
Cadang
99,890,000.00 41,617,500.00 41.66%
Belanja Bahan
Bakar
Minyak/Gas Dan
Pelumas
842,012,000.00 431,590,000.00 51.26%
Belanja Jasa KIR 8,500,000.00 150,000.00 1.76%
Belanja Surat
Tanda Nomor
Kendaraan
18,050,000.00 8,281,100.00 45.88%
Belanja Cetak 149,870,000.00 70,635,280.00 47.13%
Belanja
Penggandaan
169,550,000.00 74,503,700.00 43.94%
Belanja Sewa
Meja Kursi
12,500,000.00 8,250,000.00 66.00%
Belanja Sewa
Tenda
42,850,000.00 32,666,250.00 76.23%
Belanja Sewa
Peralatan
Panggung dan
Upacara
33,500,000.00 27,784,500.00 82.94%
Belanja Makanan
Dan Minuman
Harian Pegawai
37,000,000.00 27,413,500.00 74.09%
Belanja Makanan
Dan Minuman
Rapat
258,550,000.00 165,933,000.00 64.18%
Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan
1,034,526,600.00 731,864,000.00 70.74%
Belanja Pakaian
Dinas Harian
(PDH)
50,000,000.00 49,098,500.00 98.20%
Belanja Pakaian
Kerja Lapangan
996,150,900.00 947,594,900.00 95.13%
Belanja Pakaian
Batik Tradisional
44,187,000.00 44,187,000.00 100.00%
Belanja Pakaian
Olahraga
50,000,000.00 48,972,000.00 97.94%
Belanja
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
33,000,000.00 10,383,700.00 31.47%
Belanja Kursus-
Kursus
Singkat/Pelatihan
148,000,000.00 120,560,000.00 81.46%
Belanja 10,000,000.00 0.00 0.00%
Page 11
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 11
Bimbingan Teknis
Belanja
Pemeliharaan
Jalan
2,133,203,650.00 2,095,971,350.00 98.25%
Belanja
Pemeliharan
Peralatan dan
Mesin
30,200,000.00 19,198,000.00 63.57%
Belanja
Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan
838,297,350.00 737,910,000.00 88.02%
Belanja
Pemeliharaan
Kanal
866,314,000.00 841,720,340.00 97.16%
Belanja
Pemeliharaan
Taman
156,520,000.00 154,701,750.00 98.84%
Belanja
Pemeliharaan
yang
Diswakelolakan
0.00 0.00 0.00%
Belanja Jasa
Tenaga
Ahli/Narasumber
1,362,225,000.00 1,067,100,000.00 78.34%
Belanja Peralatan
dan Mesin serta
Alat Olah Raga
yang tidak
dikapitalisasi
69,575,000.00 49,582,400.00 71.26%
3.1.2.3 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal tahun 2015 adalah sebesar Rp.
4.121.061.690,00 atau 93,90 % dari anggaran tahun 2015
sebesar Rp. 4.388.771.550,00.
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.121.061.690,00
terdiri dari :
URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
Belanja Modal 4,388,771,550.00 4,121,061,690.00 93.90%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Kendaraan
Bermotor Beroda
Tiga
2,189,130,000.00 2,163,914,000.00 98.85%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Mesin
Ketik
2,500,000.00 2,420,000.00 96.80%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Reproduksi
(Pengganda)
10,000,000.00 9,020,000.00 90.20%
Page 12
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 12
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Penyimpanan
Perlengkapan
Kantor
45,400,000.00 35,051,500.00 77.21%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
171,692,400.00 163,277,400.00 95.10%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Meubelair
324,191,000.00 299,803,900.00 92.48%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Pembersih
148,800,000.00 130,047,500.00 87.40%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Pendingin
36,310,000.00 35,970,000.00 99.06%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Dapur
36,930,000.00 31,296,370.00 84.75%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Lainnya (Home
Use)
92,405,000.00 59,037,000.00 63.89%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Personal
Komputer
213,312,500.00 209,797,500.00 98.35%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan Mini
Komputer
42,500,000.00 40,859,500.00 96.14%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan
Personal
Komputer
118,275,000.00 71,769,500.00 60.68%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan
19,000,000.00 0.00 0.00%
Page 13
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 13
Jaringan
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan Studio
Visual
299,020,000.00 266,442,000.00 89.11%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan
Computing
234,800,000.00 220,411,400.00 93.87%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Komunikasi
Telephone
90,520,000.00 86,710,250.00 95.79%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Bidang
Pendidikan/Ketra
mpilan Lain-lain
3,700,000.00 3,630,000.00 98.11%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan
Peralatan umum
44,000,000.00 43,340,000.00 98.50%
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin -
Pengadaan Alat
Bantu Kemanan
20,000,000.00 19,910,000.00 99.55%
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan -
Pengadaan
Bangunan
Gedung Kantor
205,435,650.00 201,403,870.00 98.04%
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan -
Pengadaan
Bangunan
Gedung Tempat
Kerja Lainnya
26,950,000.00 26,950,000.00 100.00%
Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan -
Pengadaan Air
Bersih/Air Baku
Lainnya
13,900,000.00 0.00 0.00%
Page 14
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 14
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Kantor Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun
pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan
Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas
Laporan Keuangan.
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
a. Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi
Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis aktual
untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
b. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan
dari kas daerah.
c. Basis akrual Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar
oleh kas daerah.
d. Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatanya tidak diperkenalkan
secara netto, penerimaan dikurangi pengeluaran pada saat unit
organisasi
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan
dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (Substansi
Overform).
Page 15
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 15
2. Azas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified
accrual basis) kas yang dimodifikasi (modified cash basis).
3. Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah tahun anggaran (1
Januari sampai dengan 31 Desember 2013).
4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber
daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
5. Kas
Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terlepas kas dalam
valuta asing maka harus dikonversikan berdasrkan nilai kurs pada
tanggal transaksi.Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta
asing dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal
transaksi.Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing
dikonversikan kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal
neraca.
Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-
masing bendahara.
6. Piutang
Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan
dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan fihak
ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda
yang belum dilunasi seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang
yang belum dilunasi pada saat pencatatan
Piutang dinilai sebesar nilai nominal
Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak
Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah ( SKPD/SKRD ).
7. Persediaan
Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat.
Page 16
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 16
Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung
berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, Persediaan dinilai
dalam neraca dengan cara :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,
Jenis-jenis persediaan :
Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas
penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat
digunakan berulang kali, missal file box.
Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang
masih dapat digunakan.
Persediaan untuk dijual, missal aspal dalam drum, obat-obatan,
alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.
8. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dalam BUMN/D atau lembaga
keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah
daerah untuk penyertaan modal tersebut baik didalam atau diluar
negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah
daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya
dinyatakan sebagai penyertaan modal,
9. Aset Tetap
Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun dugunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau
seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,
pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.
Kebijakan Penilian asset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan
bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat
penyusunan.
Dalam hal Penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan
belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat
asset dan metode penyusutan belum ditetapkan.
10. Kontruksi Dalam Pengerjaan
Kontruksi dalam pengerjaan atau dapat dicatat sebagai asset daerah
pada saat biaya telah dikeluarkan, Konstruksi dalam pengerjaan
Page 17
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 17
dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.
Bila biaya perolehan suatu kontriksi dalam pengerjaan dinyatakan
dalam valuta asing, maka dinilai rupiah asset itu akan ditetapkan
berdasarkan nilai ukur (kurs tengah BI)pada saat perolehan.
Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah
Pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.
11. Dana Bergulir
Dana bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran
dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda, Pengelolaan
dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang kota
Bandung. Jumlah yang dicatat dineraca adalah sebesar dana yang telah
diserahkan dari Pemda ke Temnis/Bank Jabar.
12. Kewajiban Jangka Pendek
Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh
tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal neraca.
Dibukukan sebesar nilai nominal, Utang dalam valuta asing
(valas)dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal transaksi terdiri dari :
Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat,
yang dipindahkan Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal neraca.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga.
Merupakan utang jangka pendek fihak ketiga yang akan jatuh
tempo dalam satu periode akuntansi
Utang Bunga, Denda, dan Commitmen Fee.
Utang Bunga adalah beban yang harus dibayar oleh Pemda
kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman
dengan tari suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah
jatuh tempo.
Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak
dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya
dengan prosentase tertentu secara tepat aktu sesuai perjanjian
pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.
Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh
pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman
yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian pinjaman.
Page 18
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 18
13. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, Kewajiban
jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
Kewajiban jangka panjang diakui saat dana tersebut diterima dan
dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing (valas)
dikonversiklan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurrs Tengan BI)
pada tanggal transasksi.
Utang Kepada Pemerintah
Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang
waktu lebih dari satu periode akuntansi.
Utang Bunga Jangka Panjang
Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bungan
pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh
tempo.
14. Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset
lancer dengan jumlah nilai hutang lancer, Ekuitas Dana Lancar,
terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ), Cadangan
untuk Pitang. Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus
disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah
nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak
termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka
panjang.
Ekuitas Dana yang Diinventasikan melip[uti dana yang;
Diinventasikan dalam Investasi Permanen, Diinventasikan Dallam
Aset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus
disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan.
Diinvenatsikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana
yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini
merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.
Page 19
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 19
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN
YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Keuangan
1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur
perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan
dan pengukuran / penilaian.
2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan
disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.
3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu
pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau
pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala
daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat
anggaran di alokasikan.
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur
perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang
menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh Pemerintah kota Bandung.
3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat
pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan
kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat
pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi
dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
6. Pengembalian yang sipatnya normal dan berlang (recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun
Page 20
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 20
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berkenaan.
7. Koreksi dan pengembalian yang sipatnya tidak berulang (non
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan periode berkenaan.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas
dana lancer pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian
tersebut.
9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas
diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing,
maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur
perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan
atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan
pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
3. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai
urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat
pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis,
obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawannya dirinci
berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah
Kota Bandung.
4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang
menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
5. Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja
administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada
SKPD kerkenaan.
Page 21
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 21
6. Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkaitt secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan
7. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
8. .Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan
daerah.
9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat
aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak
kepemilikannya telah berpindah.
10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja).
yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai
pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya
dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancer ( menambah
pendapatan lainnya ).
11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada
saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata
uang rupuah berdasarkan kurs tengan BI pada saat terjadinya
belanja.
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset
1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur
perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran/penilaian danpengungkatan asset.
2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung
maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
dalam pengertianini yang dimaksud asset Pemerintah Kota
Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut,
maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah
Kota Bandung.
Page 22
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 22
3. Aset disini mencakup juga asset-aset yang dikuasai Pemerintah
Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan
formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga
kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset
terdaftar dan terawasi
4. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus
diungkap, namun biaya konstruksi, pemeliharaan harus
dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
5. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset
tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
6. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya
dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh
dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalammata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan
biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui
digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset
yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
8. Biaya perolehan adalah jumlahkasatau setara kas yang
dibayarkan atau dinilai wajar yang diberikan untuk memperoleh
suatu aset pada saat perolehan atau suatu mencerminkan seluruh
biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
9. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi
dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh
Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.
10. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
11. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan
perolehan aset yang bersangkutan.
12. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sipat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.
Page 23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 23
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung menyajikan informasi
mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2015.
Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung per 31 Desember 2015 ditutup
dengan jumlah akhir sebesar Rp. 18.544.551.061,00. Nilai aset sebesar Rp.
18.544.551.061,00 terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 13.395.150,00, aset tetap
sebesar Rp. 17.699.411.605,00, Dana Cadangan sebesar Rp. 0,00 dan aset lainnya
sebesar Rp. 831.744.306,00 sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar
Rp. 18.544.551.061,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,00,
Ekuitas Dana Lancar sebesaar Rp. 13.395.150,00 dan Ekuitas dana Investasi
sebesar Rp. 18.531.155.911,00.
Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan.
5.1 Pendapatan
Realisasi pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2015 sebesar Rp. 0,00, diperoleh dari retribusi jasa pelayanan
kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
RINCIAN JENIS PENDAPATAN
No Uraian Target Realisasi % Nihil Nihil Nihil
5.2 Belanja
Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2015 pada
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp. 22.660.557.399,00 atau mencapai 84,95 % dari
anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 25.537.579.129,00, terdiri dari :
a. Belanja Operasi sebesar : Rp. 18.539.495.709,00
- Belanja Pegawai : Rp. 9.477.635.871,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 9.061.859.838,00
Jumlah : Rp. 18.539.495.709,00
Page 24
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 24
b. Belanja Modal sebesar : Rp. 4.121.061.690,00
- Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 3.892.707.820,00
- Belanja Bangunan dan Gedung : Rp. 228.353.870,00
- Jumlah : Rp. 4.121.061.690,00
5.3 Pembiayaan
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan SKPD yang
hanya mempunyai anggaran Pendapatan dan Belanja, khusus untuk
Pembiayaan ada di SKPD.
5.4 Aset
31 Des 2015 31 Des 2014
5.4.1 Kas di BendaharaPengeluaran 0,00 0,00
Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp. 0,00, yang terdiri dari :
- Bunga Bank : Rp. 0,00
- UYHD : Rp. 0,00
Jumlah : Rp 0,00
Nilai saldo Kas per 31 Desember 2015 tersebut telah sesuai dengan Berita
Acara Opname kas dan register penutupan kas 31 Desember 2015
disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Desember 2015.
5.4.2 Persediaan 13.395.150,00 15.390.450,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00 dan
saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 15.390.450,00.
Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00 terdiri
dari :
- Persediaan Habis Pakai di Kec.Bandung Kulon : Rp. 6.363.400,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cijerah : Rp. 106.500,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cibuntu : Rp. 1.347.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Wr. Muncang : Rp. 1.111.500,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Caringin : Rp. 311.500,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kaler : Rp. 2.463.250,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Gempolsari : Rp. 652.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Rahayu : Rp. 191.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kidul : Rp. 849.000,00
Jumlah : Rp. 13.395.150,00
Page 25
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 25
Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00 telah sesuai
dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2015.
5.4.3 Aset Tetap 17.659.601.605,00 13.538.539.915,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.659.601.605,00 dan
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 13.538.539.915,00.
Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
17.659.601.605,00, berasal dari :
Saldo per 31 Desember 2014 : Rp. 13.538.539.915,00
Mutasi Penambahan aset tahun 2015 : Rp. 4.121.061.690,00
Saldo per 31 Desember 2015 : Rp. 17.659.601.605,00
Penambahan Aset selama tahun 2015 APBD sebesar Rp. 4.121.061.690,00,
berasal dari :
- Peralatan dan Mesin : Rp. 3.892.707.820,00
Penjelasan :
Penambahan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin adalah penambahan
Aset Tetap melalui kegiatan belanja modal senilai Rp.
3.892.707.820,00. Dengan demikian jumlah Peralatan dan Mesin pada
Kecamatan Bandung Kulon senilai Rp. 3.892.707.820,00.
- Gedung dan Bangunan : Rp. 228.353.870,00
Penjelasan :
Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan adalah
penambahan Aset Tetap melalui kegiatan belanja modal senilai Rp.
228.353.870,00. Dengan demikian jumlah Gedung dan Bangunan pada
Kecamatan Bandung Kulon senilai Rp. 228.353.870,00.
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 terdiri dari :
1. Tanah : Rp. 4.724.013.000,00
2. Peralatan dan Mesin : Rp. 8.486.694.105,00
3. Gedung dan Bangunan : Rp. 4.229.823.640,00
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi : Rp. 197.505.110,00
5. Aset Tetap Lainnya : Rp. 11.748.250,00
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 9.817.500,00
Saldo per 31 Desember 2015 : Rp. 17.659.601.605,00
5.4.4 Cadangan Persediaan 13.395.150,00 15.390.450,00
Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
13.395.150,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname
persediaan per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- Persediaan Habis Pakai di Kec.Bandung Kulon : Rp. 6.363.400,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cijerah : Rp. 106.500,00
Page 26
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 26
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cibuntu : Rp. 1.347.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Wr. Muncang : Rp. 1.111.500,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Caringin : Rp. 311.500,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kaler : Rp. 2.463.250,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Gempolsari : Rp. 652.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Rahayu : Rp. 191.000,00
- Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kidul : Rp. 849.000,00
Jumlah : Rp. 13.395.150,00
5.4.5 Ekuitas Dana
diinvestasikan Dalam Aset
Tetap
17.659.601.605,00 13.538.539.915,00
Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2015
sebesar Rp. 17.659.601.605,00 dan saldo per 31 Desember 2014 sebesar
Rp. 13.538.539.915,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015
sebesar Rp. 17.659.601.605,00, berasal dari :
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 : Rp. 13.538.539.915,00
Mutasi Penambahan Aset Tahun 2015
- Peralatan dan Mesin : Rp. 3.892.707.820,00
- Gedung dan Bangunan : Rp. 228.353.870,00
Jumlah : Rp. 4.121.061.690,00
Saldo per 31 Desember 2015 : Rp. 17.659.601.605,00
Page 27
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 27
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi
pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
6.1. Susunan Organisasi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Susunan Organisasi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sebagai
Berikut :
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasie 5 orang
a. Kasie Pemerintahan
b. Kasie Pelayanan
c. Kasie Trantrib
d. Kasie Pendidikan dan Kemasyarakatan
e. Kasie Ekonomi dan Pembangunan
4. Subbag 2 Orang
a. Subbag Program dan Keuangan
b. Subbag Umum dan Kepegawaian
5. Bendahara Pengeluaran 1 orang
6. Bendahara Barang 2 orang
7. Pelaksana 7 orang
8. 8 Kelurahan, terdiri :
a. Lurah 8 orang
b. Sekretaris Lurah 8 orang
c. Kasie Pemerintahan 8 orang
d. Kasie Pelayanan 8 orang
e. Kasie Ekbang 8 orang
f. Kasie Kemasyarakatan 8 orang
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu 8 orang
h. Pelaksana 11 orang
6.2. Keadaan Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bandung Kulon Kota
Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2015 sebanyak 86
Orang dan Tenaga non PNS sebanyak 5 orang.
Page 28
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 28
BAB VII
P E N U T U P
Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan
mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Namun demikian, Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan
mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara
keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh
pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, semoga dengan
tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi
yang berguna berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk
lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah kota Bandung.
Bandung, 10 Februari 2016
CAMAT BANDUNG KULON
Drs. H. DADAN HAERI GURATMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671009 198101 1 001