PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612 Telp./Faks (0273) 5328180 Email : [email protected] Website : www.dpmptsp.wonogirikab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
199
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENANAMAN …dpmptsp.wonogirikab.go.id/upload/download... · 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7. Proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu
yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;
8. Rekomendasi Tata Ruang dari instansi yang berwenang;
9. Foto copy sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama
orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup;
10. Gambar perencanaan lahan (Site Plan) yang disahkan
Dispera dan KKP Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perumahan.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan Hunian Berimbang;
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
E. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANAHAN
1. Izin Lokasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Lokasi.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi (bagi izin yang dikenai retribusi).
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Membuka Tanah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Lokasi; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Membuka Tanah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah 1 (satu) orang
Pelaksana
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
F. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon
berbadan hukum; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang,
bagi yang dipersyaratkan; 7. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup; 8. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh
dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan; 9. Fotocopy IMB; 10. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
G. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN
1. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum
beserta perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum; 2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum; 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Trayek
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Trayek; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
Umum; 3. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 4. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Trayek.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Kartu Pengawasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Kartu Pengawasan; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
Umum; 3. Foto copy Izin Trayek; 4. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 5. Foto copy Buku Uji kendaraan angkutan; 5. Rekomendasi pelaksanaan Kartu Pengawasan dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Kartu Pengawasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : c. Pemeriksaan lapangan; d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
H. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Izin Usaha Agen Jasa Titipan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Agen Jasa Titipan
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
I. STANDAR PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Produksi Benih
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Produksi Benih
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Tanda Daftar Usaha Produksi Benih
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
J. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PARIWISATA
1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
2 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
3
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
4 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
5 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
7 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
8 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
9 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
10 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
11 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
12 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Tanda Daftar Usaha Pramuwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pramuwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
12. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
13. Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
K. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANIAN
1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P).
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu 3 (tiga) jam.
Pelayanan
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Perkebunan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( IUP-B)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Izin Usaha Holtikultura
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Holtikultura.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Izin Usaha Peternakan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1
Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Peternakan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon;
e. Email dan media sosial. 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Izin Usaha Veteriner
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
2 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
3
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
4 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
5 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
6 Produk Pelayanan Izin Usaha Veteriner.
7 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
L. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1. Izin Usaha Industri
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Industri Perluasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan; 8. Izin Usaha Industri lama asli jika diperlukan perbaikan
informasi izin.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
M. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN
1. Izin Usaha Perdagangan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy bukti kemampuan keuangan perusahaan; 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, bagi yang
dipersyaratkan; 6. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 7. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 9. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perdagangan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Perdagangan Perluasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Foto copy akta perubahan terakhir bagi badan usaha beserta
pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham, jika ada
perubahan; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah, jika diluar/
melebihi proyek sebelumnya; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan baru/
perubahan dari proyek sebelumnya; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan;
8. Izin Usaha Perdagangan lama asli jika diperlukan perbaikan informasi izin.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Tanda Daftar Perusahaan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat pendaftaran perusahaan; 2. Foto copy Izin Usaha yang diterbitkan instansi yang
berwenang; 3. Foto copy TDP Kantor Pusat yang dilegalisir, bagi pembukaan
kantor cabang/ perwakilan/Kantor Pembantu Perusahaan; 4. Foto copy dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, jika Izin
Usaha diterbitkan dari instansi lain yang berwenang; 5. Tanda Daftar Perusahan lama asli jika diperlukan / perubahan/
perbaikan informasi perusahaan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
N. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Prinsip;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perubahan Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha perluasan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( Merger)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
c. Pemeriksaan lapangan;
d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Pelayanan Fasilitas Insentif dan Kemudahan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bukti mengurus perizinan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan insentif dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Memasukkan perhitungan insentif ke dalam izin.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Insentif.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada Usaha Mikro dan Kecil
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.