- 1 - PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( Ca LK ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I PENDAHULUAN Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan. Laporan Keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD yang harus disajikan. 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a. Maksud Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan adalah dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD yang akuntabel dan transparan. b. Tujuan Tujuan penyajian laporan keuangan SKPD adalah memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan SKPD. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 Nomer 42 ) ; 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomer 4286 );
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( Ca LK )
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan
sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.
Laporan Keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
yang harus disajikan.
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
a. Maksud Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan adalah dalam
rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD yang akuntabel dan
transparan.
b. Tujuan
Tujuan penyajian laporan keuangan SKPD adalah memberikan informasi kepada
Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
seluas-luasnya tentang keuangan SKPD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950
Nomer 42 ) ;
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesias Nomer 4286 );
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaga
Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia 4355 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Repblik Indonesia 4400 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga
Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Repblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4548 ) ;
6. Undang.Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
4609 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara
Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83
Tanbahan Lebaran Negara republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741 ) ;
14. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor
- 3 -
120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 ) sebaga mana
telah beberapa Kali diuabah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 95 Tahun
2007 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubaran Atas Peraturan Menteri
Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalaan Keuangan
Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah ;
17. Peratuaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok .Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri ;
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2017 ;
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2017 ;
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.