-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Laporan Keuangan Satuan Perangkat Daerah Kapanewon Seyegan
Tahun 2020 disusun dalam rangka pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sleman yang
dituangkan melalui
DPA SKPD Kapanewon Seyegan Tahun 2020.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapanewon Seyegan
ditetapkan dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor.
35/3.00.01.06/Kep.Ka.BKAD/DPPA-SKPD/2020 tanggal 24 September
2020.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu
entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik laporan keuangan
pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna sebagai bahan
pertimbangan
dalam kebijakan pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan
akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi
yang
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang harus
disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh
transaksi yang dilakukan oleh SKPD, dalam hal ini Kapanewon
Seyegan.
Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif,
efisien,
akuntabilitas dan transparan dari dana yang tersedia dalam
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah
selaku Pejabat Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntasi atas
transaksi
keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan
akuntansi
merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan
dilingkungan
SKPD Kapanewon Seyegan dan menyiapkan laporan keuangan
sehubungan
dengan pelaksanaan
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON SEYEGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 2
kegiatan Tahun 2020 dalam anggaran berjalan termasuk barang
inventaris
yang dikelola. Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ( Satuan Kerja
Perangkat
Daerah ) Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman disusun menjadi
Laporan
Keuangan Kapanewon Seyegan Tahun Anggaran 2020 yang muatannya
terdiri
dari :
1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala SKPD
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Format 64 untuk periode
yang
berakhir s.d 31 Desember 2020
3. Laporan Realisasi Format 13 untuk periode yang berakhir s.d
31
Desember 2020
4. Laporan Realisasi per Rekening s.d 31 Desember 2020
5. Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir s.d 31
Desember
2020
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir
s.d 31
Desember 2020
7. Neraca per 31 Desember 2020
8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
9. Lampiran – lampiran, terdiri dari :
a. - Printout rekening koran/RC posisi 31 Desember 2020
- Fotocopi BKU Pengeluaran Bendahara Pengeluaran
- Fotocopi BKU Penerimaan Bendahara Penerimaan
b. - Bukti Setoran Pengembalian Kas/Contra Pos Belanja
- Bukti Setoran Sisa UYHD
c. Neraca Saldo per 31 Desember 2020
d. - Rekapitulasi KIB, Semester II Tahun 2020, Intrakomtable
- Rekapitulasi KIB, Semester II Tahun 2020 Extrakomtable
e. Rekap Permen 64, Semester II 2020, Intrakomtable
f. Berita Acara Stock Opname sediaan per 31 Desember 2020
g. Perhitungan Penyisihan Piutang
h. Hubungan Antar Laporan Keuangan
i. Prosedur Analitis Laporan Keuangan
j. Penjelasan akun – akun dalam laporan keuangan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya
dalam satu
periode pelaporan.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 3
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai
aset, kewajiban dan entitas pada tanggal tertentu. Neraca yang
tersaji dalam
laporan ini tertanggal 31 Desember 2020.
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang
menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola SKPD untuk
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu
periode 1 Juli
s/d 31 Desember 2020.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi
mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri atas ekuitas awal,
surplus/deficit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
SKPD
Landasan Hukum dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon
Seyegan
Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
c) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor.
9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan;
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada
Pemerintah Daerah;
j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 4
k) Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Akuntansi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati
Sleman Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati
Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan
Daerah;
l) Peraturan Bupati Nomor 21.1 Tahun 2014 tentang Bagan Akun
Standar.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 5
1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD
Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Semester II
Tahun 2020
ini adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah SKPD
1.3 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target
Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Mikro
2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang
telah ditetapkan
Bab IV. Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
SKPD
4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
standar akuntansi pemerintahan pada SKPD
Bab V. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos
pelaporan
keuangan
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Aset
d. Kewajiban
e. Ekuitas Dana
Bab VI. Penutup
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 6
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1 Ekonomi Makro
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator
ekonomi
makro serta perkembangan perekonomian daerah. 6Perekonomian
suatu daerah
tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian
nasional bahkan
perekonomian global.Terdapat faktor – faktor perekonomian yang
tidak dapat
dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang
menyangkut
sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh
ekonomi global seperti
pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata
uang asing
terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis
keuangan global yang
berdampak pada kelesuan pasar ekspor.Terdapat faktor – faktor
perekonomian
yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan
pemerintah pusat yang
menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga
pengaruh ekonomi
global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan
nilai tukar mata
uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh
krisis keuangan
global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makro
ekonomi yang
menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB Atas
Dasar Harga
Berlaku tahun 2010 (ADHB 2010) Kabupaten Sleman sebesar
Rp30,912.239 juta
pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 33.826.505 juta
pada tahun
2015, dan pada tahun 2016 mencapai 36,939.696 juta rupiah dan
pada tahun 2017
mencapai Rp. 40.087.445 Juta.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010) Kabupaten
Sleman
sebesar Rp. 26.713.071 Juta pada tahun 2014, kemudian meningkat
menjadi
Rp.28.098.007 juta pada tahun 2015, dan meningkat menjadi Rp.
29.573.995 juta
pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 31.155.676 juta.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 7
2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan Kecamatan Seyegan mengacu pada Prinsip
dan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
a. Keterwakilan
Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam
partisipatif
karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan
keadilan
demokrasi. Ini artinya adanya peluang yang sama untuk memberikan
suara
dan menyatakan pilihan bagi semua warga masyarakat tanpa
pengecualian.
b. Keterlibatan
Adanya keterlibatan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan
yang
merasakan langsung dari efek kebijakan merupakan hal mutlak
diperlukan.
Sebab pada dasarnya yang menjadi kepedulian utama dalam
kebijakan
publik adalah masalah publik itu sendiri.
c. Transparansi
Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam
membuat
kebijakan – kebijakan pengeluaran daerah sehingga dapat
diketahui dan
diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan
keuangan
daerah pada dasarnya akan menciptakan horizontal accountability
antara
Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta
Pemerintah
Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif
terhadap
aspirasi dan kepentingan masyarakat.
d. Akuntabilitas
Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban Pemerintah
Kabupaten
Sleman untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan
kegiatan uang
terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki
hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Prinsip – prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah :
i. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat
menjamin
bahwa pengeluaran daerah dilakukan konsisten sesuai
peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
ii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan dapat menunjukkan
tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
iii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan berorientasi pada
pencapaian
visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 8
Wujud dari pelaksanaan akuntabilitas adalah :
i. Penggunaan dana dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan
dan
sasaran dari masing – masing kegiatan dalam rangka
pencapaian
visi, misi yang telah ditentukan.
ii. Pelaksanaan pembukuan atas pelaksanaan APBD dilakukan
dengan
sistem acrual.
iii. Penyusunan laporan keuangan mendasarkan pada Peraturan
Bupati
Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan
Daerah.
iv. Laporan Keuangan SKPD menjadi dasar untuk menyusun
laporan
keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
e. Disiplin Anggaran
Disiplin Anggarandimaksudkan untuk memperhatikan antara lain
:
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur
secara
rasional yang dapat dicapai, belanja yang dianggarkan merupakan
batas
tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
3. Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang
bersangkutan
harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening
kas
umum daerah.
f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum sesuai
dengan
yang ditentukan.
Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target
yang telah
ditetapkan.
2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan
Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektifitas
dan
optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber penerimaan
yang sah
b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar
pajak
dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 9
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Daerah serta
untuk
memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang
ditetapkan.
Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta harus
memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka
peningkatan
pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Belanja Daerah yang dikelola Kecamatan Seyegan Kabupaten
Sleman terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja tidak
langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak
terkait
langsung dengan pelaksanaan program dan dan kegiatan yang
digunakan
untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja
langsung
merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan
pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja
pegawai
dalam bentuk honorarium dan belanja barang jasa.
Kecamatan Seyegan pada Tahun 2020 mengelola belanja sebesar
Rp. 2.731.156.720,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp.
1.570.895.920,-
dan belanja langsung sebesar Rp. 1.160.260.800,- Belanja
langsung terdiri
dari 22 program dan 26 kegiatan dengan uraian sebagai berikut
:
NO Program/Kegiatan Anggaran setelah
perubahan (Rupiah)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Program penegakan hukum
Operasi penertiban Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Monitoring
dan evaluasi tata guna tanah Program penataan administrasi
kependudukan Pelaksanaan kebijakan kependudukan Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang sosial Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang
ekonomi dan fisik
69.865.000,- 33.250.000,- 153.786.000,- 555.000,- 96.997.700,-
53.551.600,- 42.850.000,-
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 10
NO Program/Kegiatan Anggaran setelah
perubahan
(Rupiah)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan
perangkat desa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah
Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Program pengembangan nilai budaya
Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai
budaya lokal
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Pengelolaan dokumen SKPD
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan,
peralatan, mesin dan meubelair
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasiats
pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
0,-
8.325.000,-
0,-
9.580.000,-
7.425.000,-
45.500.000,-
202.083.900,-
144.865.000,-
170.197.600,-
5.505.000,-
18.009.000,-
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 11
NO Program/Kegiatan Anggaran setelah
perubahan
(Rupiah)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan perijinan
Program peningkatan administarsi pemerintahan
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah
desa
Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan aset daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan
kemasyarakatan
7.325.000,-
59.705.000,-
1.125.000,-
12.875.000,-
1.375.000,-
0,-
7.545.000,-
7.965.000,-
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis dan
Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian
indikator
kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir pengukuran
kinerja.
Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan
satuan
pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata – rata, angka
dan jumlah.
Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan
rumus bahwa
semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang
semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kapanewon
Seyegan Tahun
2020 semester II dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dan
realisasi.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 12
Tingkat capaian kinerja Kapanewon Seyegan Semester II Tahun 2020
untuk
seluruh indikator dapat diilustrasikan sebagai beriukt :
INDIKATOR PENGUKURAN TARGET KINERJA KAPANEWON SEYEGAN
SEMESTER II TAHUN 2020
KODE URAIAN LOKASI
KEGAIATA
N
TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
RENCANA
ANGGARA
N (Rp)
PRO
G
KE
G
1 2 3 4 5 6
I URUSAN WAJIB URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan 5 orang
ATK, kendaraan
12 bulan
45.500.000
024 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan
Kecamatan 5 orang
Alat kebersihan, alat keamanan
12 bulan
12 bulan
202.083.900
025 Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan 6 orang
ATK, tabung gas, shound system
12 bulan
1 paket
12 bulan
144.865.000
06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan,
mesin dan mebelair
Kecamatan 11 orang
Kendaraan, alat listrik, shound system
12 bulan
12 bulan
1 paket
12 bulan
11 unit
170.197.600
06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas
pegawai
Kecamatan 8 orang
Shound system, ATK
12 bulan
1 kali
2 kali
1 kali
12 bulan
1 orang
5.505.000
06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 13
001 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kecamatan 15 orang
ATK, computer
12 bulan
8 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
18.009.000
06.20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
035 Pelayanan Perijinan Kecamatan 11 orang
Kendaraan, Wireless,
12 bulan
7 ijin
10 ijin
1 kali
7.325.000
06.21 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
012 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Kecamatan 11 orang
ATK, Wireless
12 bulan
1 kali
1 kali
3 kali
59.705.000
II URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
06.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
Kecamatan 11 orang
Kendaraan, Wireless
12 bulan
1 kali
0 buah
0 buah
1 dokumen
1 paket
80 org
69.865.000
06.24 Program Penegakan Hukum
004 Operasi Penertiban Kecamatan 10 org
ATK, Wireless, Kendaraan
3 bulan
3 kali
1 dokumen
4 bulan
33.250.000
06.25 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Kecamatan 10 orang
Kendaraan, Wireless
12 bulan
4 kali
4 kali
12 kali
1 dokumen
153.786.000
III a.
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 14
06.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
007 Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah
Kecamatan • 5 orang • ATK, Komp, Wireless
12 bulan • 1 dok
555.000
b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
029 Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Kecamatan 8 orang
Blanko, KK, KTP, Komputer, ATK
12 bulan
12 bulan
96.997.700
c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
06.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
031 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan
fisik
Kecamatan ATK, Wireless
3 bulan
2 kali
15 kali
42.850.000
024 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial
Kecamatan 25 orang
ATK, Wireless
12 bulan
7 kali
36 kali
9 kali
0 kali
1 kali
4 kali
53.551.600
06.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
005 Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat
Desa
Kecamatan 8 orang
ATK, Wireless
2 bulan
0 kali
0
06.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
044 Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah
Kecamatan 8 org
Computer, ATK
12 bulan
12 bulan
8.325.000
d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SATISTIK
06.15 Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah
001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Kecamatan 10 orang
ATK, Komp, Wireless
4 bulan
0 dokumen
0
e. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
06.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 15
007 Pelestarian Warisan & Pengemb. Nilai Bud Lokal
Kecamatan 5 kali
9.580.000
f. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
06.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip
daerah
006 Pengelolaan Dokumen SKPD
Kecamatan 10 orang
Computer, ATK, alat – alat kearsipan, shound sistem
3 bulan
900 buku
1 desa
3 bulan
7.425.000
IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEM
a. URUSAN INSPEKTORAT
06.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
018 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kecamatan 9 orang
ATK, shound system
12 bulan
1 dok
1 dok
1.125.000
b. URUSAN PERENCANAAN
06.18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kecamatan 17 orang
Kendaraan, wireless
3 bulan
1 dok
0 dok
12.875.000
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 16
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
SKPD
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
menurut
program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA
1. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Rp. 69.865.000,-
100%
2. Operasi Penertiban Rp. 33.250.000,- 100%
3 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Rp. 153.786.000,- 100%
4. Monitoring dan evaluasi tata guna tanah Rp. 555.000,-
100%
5. Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Rp. 94.918.300,-
97.86%
6. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial
Rp. 53.551.600,- 100%
7. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan
fisik
Rp. 42.850.000,- 100%
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat
desa
Rp. 0,- 0%
9. Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah Rp. 8.325.000,-
100%
10. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Rp. 0,- 0%
11. Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya
lokal
Rp. 9.850.000,- 100%
12. Pengelolaan dokumen SKPD Rp. 7.425.000,- 100%
13. Belanja tidak langsung Rp. 1.538.651.912,- 97.95%
14. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 45.196.000,-
99.33%
15. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan Rp. 200.455.314,-
99.19%
16. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Rp.
136.286.468,- 94.08%
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung, peralatan, mesin dan
meubelair
Rp. 167.604.545,- 98.48%
18. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas
pegawai
Rp. 5.505.000,- 100%
19. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Rp. 18.009.000,- 100%
20. Pelayanan perizinan Rp. 6.975.000,- 95.22%
21. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
desa
Rp. 59.705.000,- 100%
22. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Rp. 1.100.000,-
100%
23. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Rp. 12.875.000,- 100%
24. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Rp. 1.375.000,-
100%
25. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
Rp. 0,- 0%
26. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Rp. 7.545.000,-
100%
26. Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan
kemasyarakatan
Rp. 7.965.000,- 100%
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 17
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 18
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTASI
4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per
undang – undangan
wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan yang
bertujuan umum.
Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan
yang
mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan
akuntansi
dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakannya.
Pengguna anggaran/barang sebagaientitas akuntansi
menyelenggarakan akuntansi
dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran /
barang
yang dikelola yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap
SKPD diperlukan
sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi
yang lain. Untuk
itu masing – masing SKPD mempunyai kewajiban melakukan
pencatatan atas
transaksi – transaksi yang terjadi di SKPD.
Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014
menyebutkan
bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintahan
Kabupaten
Sleman, sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna
anggaran/pengguna barang. Sehingga berdasarkan peraturan
tersebut. BKAD
berkedudukan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas
pelaporan.
Dalam penyusunan laporan keuangan Daerah Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD) menggunakan system akuntansi Pemerintah Daerah
yang
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah berpedoman pada
Peraturan Daerah
tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah. Adapun system
penyusunan
laporan keuangan daerah disusun melalui serangkaian proses dari
pengumpulan
data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Dalam ranka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menggunakan system
akuntansi
keuangan daerah, entitas pelaporan keuangan meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Surplus / Defisit
d. Catatan Laporan Keuangan
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 19
Sedangkan entitas akuntasi penyusunan laporan keuangan
system
akuntansi keuangan daerah terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Catatan Atas Laporan Keuangan
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
tahun
anggaran 2020 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini
pengaruh
transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat hak dan / atau
kewajiban timbul serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang
bersangkutan.
Dikecualikan dari dasar actual adalah laporan perhitungan
anggaran yang
menggunakan basis akrual. Hal tersebut karena APBD Kabupaten
Sleman tahun
anggaran 2018 menggunakan basis akrual. Basis akrual dalam
laporan
perhitungan anggaran berarti bahwa transaksi diakui pada saat
hak dan / atau
kewajiban timbul.
4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG PADA DALAM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN PADA SKPD
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada
dalam standar akuntansi pemerintah SKPD Kapanewon Seyegan
berpedoman
pada system akuntansi pemerintah daerah yang meliputi antara
lain :
1. Kas
Kas adalah uang tunai dan/atau yang dapat dipersamakan dengannya
serta
saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk
membiayai
kegiatan entitas Pemerintah Daerah.
Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid
dan siap
dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan
dari tanggal
perolehannya. Sedangkan kas dimiliki untuk memenuhi komitmen
kas
jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, surat berharga harus
segera
dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi resiko perubahan nilai
yang
signifikan.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 20
Klasifikasi
a. Kas terdiri atas :
1) Kas di kas daerah
2) Kas di bendahara penerima
3) Kas di bendahara pengeluaran
4) Kas di entitas BLUD
b. Setara kas terdiri atas :
1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh
temponya
kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
2) Surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya
kurang
dari 3 (tiga) bulan.
Pengakuan
Penerimaan kas berasal dari :
a) Pendapatan asli daerah
b) Dana perimbangan
c) Lain – lain pendapatan yang sah
d) Penerimaan pembiayaan
Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya arus masuk ke kas
daerah.
Pengeluaran kas terdiri dari :
a) Belanja
b) Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran kas diakui sebagai belanja jika sudah terjadi
pembayaran dari
satuan kerja kepada pihak ketiga.
Pengeluaran kas dari kas daerah ke satuan kerja merupakan
peralihan
aktiva dari entitas pelaporan ke satuan kerja, oleh karenanya
tidak dianggap
sebagai belanja. Belanja direalisasikan sesuai APBD dengan
prosedur
pengendalian yang melingkupinya.
Pengukuran
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nomonalnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi
menjadi rupiah
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan
keuangan.
Pengungkapan
Pengungkapan kas di CaLK menunjukkan posisi dan rincian kas
pada
tanggal pelaporan keuangan serta informasi lain terkait kas.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 21
a. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
atau
barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
Klasifikasi
Persediaan diklasifikasikan antara lain :
Barang pakai habis
Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
Pengakuan
Persediaan diakui pada saat :
a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan
dapat
diukur dengan andal
b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya
berpindah
Pengukuran
Persediaan disajikan dineraca sebesar :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi
dengan
potongan harga, rabat dan jenisnya
b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh
dengan
memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung,
biaya
langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara
sistematis
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya sepertinya
donasi atau
rampasan
d. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak
e. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama
Keluar
Pertama/MPKP
2. Aset Tetap
Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunkan dalam kegiatan
pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam
pengertian aset tetap adalah aset yang dinilai relatif kecil,
mudah rusak,
dan/atau tidak memerlukan biaya pemeliharaan.
Klasifikasi
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan
fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas, terdiri atas :
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 22
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah
yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai
b. Peralatan dan mesin
Mencakup mesin – mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan
peralatan
lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap
pakai.
Peralatan dan mesin terdiri atas :
1) Alat – alat besar
2) Alat – alat angkutan
3) Alat – alat bengkel dan alat ukur
4) Alat – alat pertanian
5) Alat – alat kantor dan rumah tangga
6) Alat studio dan komunikasi
7) Alat – alat kedokteran
8) Alat – alat laboratorium
9) Alat – alat keamanan
c. Gedung dan bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
daerah
dan dalam kondisi siap pakai
d. Jalan, irigasi dan jaringan
e. Aset tetap lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
pakai.
Aset tetap lainnya antara lain :
1. Buku perpustakaan
2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan
Pengakuan
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh
nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai
berikut :
a. Berwujud
b. Mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 23
f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau
ongkos
untuk dipelihara
g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran
untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset
tetap yang telah ditetapkan
h. Telah diterima hak kepemilikannya yang didukung dengan berita
acara
serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau pada
saat
penguasaannya berpindah; dan/atau
i. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
penambahan,
pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode
pengeluaran tersebut.
Pengukuran
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli
dan biaya lain
yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut
siap
untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung
pada
aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain :
1. Biaya persiapan tempat
2. Biaya pengiriman awal, biaya simpan, dan bongkar muat
3. Biaya pemasangan
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya perijinan
6. Biaya konstruksi
Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan
beberapa
aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah
metode
rata – rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi
total
nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.
b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penialian
aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka
nilai
rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah
Bank
Indonesia) pada saat perolehan.
d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing –
masing
aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing –
masing
aset yang bersangkutan.
Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika
nilai
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 24
perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi
maka
atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di
neraca.
Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan
baru
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai
berikut :
a. Gedung dan bangunan dengan nilai nilai pengadaan baru lebih
dari
atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari
atau
sama dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih
dari
atau sama dengan Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)
Pengungkapan
Hal – hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan :
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang
menunjukkan mutasi aset tetap lainnya :
1) Penambahan
2) Pengurangan/pelepasan
3) Perubahan nilai, jika ada
c. Informasi penyusutan, meliputi :
1) Nilai penyusutan
2) Metode penyusutan yang digunakan
3) Masa manfaat
4) Tarif penyusutan yang digunakan
5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan
akhir periode
d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
e. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas aset tetap
f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
h. Informasi penting lain yang relevan
Pengeluaran setelah perolehan aset tetap
Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang
memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi
di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,
atau
peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat
aset yang
bersangkutan.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 25
Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika
hanya untuk
mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset
tetap. Pengeluaran belanja pemeliharaandikapitalisasi pada nilai
aset jika
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan lebih dari
atau
sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
dilakukan
kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk :
1. Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume)
2. Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti
struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap)
atau
3. Meningkatkan kualitas /mutu (mengganti dengan kualitas
yang
lebih baik)
b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih
dari
atau sama dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan
untuk :
1. Menambah fungsi
2. Mengubah fungsi
3. Menambah asesoris/komponen peralatan
c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan
lebih
dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah),
dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan
untuk :
1. Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume) atau
2. Meningkatkan kualitas
Penghentian dan pelepasan aset tetap (retirement and
disposal);
Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau
dihentikan
penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomi di
masa
yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke
akun aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
Penyusutan aset tetap
Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang
dapat
disusutkan (depreciable aset) selama masa manfaatnya.
Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 26
Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik,
melainkan
diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak
dapat
digunakan lagi.
Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya,
maka
biaya – biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap
tersebut
dibebankan pada periode tahun berkenaan.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus
tanpa
nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:
No Uraian Masa Manfaat
(Tahun)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Alat angkut darat bermotor
Alat pemeliharaan tanaman
Alat kantor
Alat rumah tangga
Peralatan komputer
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat
Alat studio
Alat komunikasi
Alat keamanan dan perlindungan
Bangunan gedung tempat kerja
7
4
5
5
4
5
5
5
5
50
Penilaian kembali aset tetap
Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal terjadi
penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh
terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi
dengan
nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas Dana
Diinvestasikan pada Aset Tetap.
3. Aset Lainnya
Aset lainnya terdiri atas:
a. Tagihan Jangka Panjang
b. Kemitraan dengan pihak ketiga
c. Aset tak berwujud
Yaitu, aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 27
Jenis-jenis aset tak berwujud:
1) Goodwill
2) Lisensi
3) Hak paten
4) Royalti
5) Aset tak berwujud lainnya
6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan yaitu pengembangan
suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang
jangka waktu penyelesainnya melebihi satu tahun anggaran
atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan keuangan.
a) Software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan di
komputer lain
b) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang
akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.
d. Aset lain-lain
Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan
dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tetap
yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat
disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal)
Pengakuan
a. Aktiva Tak Berwujud, diakui ketika memenuhi kriteria:
1) Dapat diidentifikasi:
a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk
dipisahkan atau dibeda secara jelas dengan aset-aset yang
lain
pada suatu entitas, sehingga dapat dijual,
dipindahtangankan,
diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara
individual
maupun secara bersama-sama.
b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak
kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan
apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan
dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 28
2) Pengendalian
Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas
memiliki
kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan
yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses
pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset
tersebut.
3) Manfaat ekonomi masa depan
Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara
kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.
b. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan
dari
penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset
lain-lain.
Pengukuran
a. Aktiva tak berwujud
1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus
dibayar
entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap
dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan
dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut
2) Aset tak berwujud dilakukan amortisasi secara garis
lurus,
kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat
tak
terbatas
b. Aset lain-lain
1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan
direklasifikasikan ke aset lain-laindisajikan menurut nilai
buku
2) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan
paling
lama 12 bulan sejak direklasifikasikan kecuali ditentukan
lain
menurut ketentuan perundang-undangan.
Pengungkapan
a. Aktiva tak berwujud
Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:
1) Masa manfaat dan metode amortisasi
2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan
akhir peride, termasuk penghentian dan pelepasan
b. Aset lain-lain
Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah
faktor-faktor
yang menyebabkan pemberhentian penggunaan dan informasi
lainnya yang relevan
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 29
4. Amortisasi
Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud
yang dialokasikan secara sistematisdan rasional selama masa
manfaatnya.
5. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran
sumberdaya ekonomi Pemerintah Daerah.
Kewajiban dapat timbul dari:
a. pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum
dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan
pengeluaran belanja Pemerintah Daerah;
b. keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan
yang berasal dari utang dalam negri
Klasifikasi
Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban jangka pendek
Yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12
bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, terdiri atas:
1) Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak yang
belum
dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
2) Utang bunga
3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), yaitu utang
pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang
disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya.
4) Bagian lancar utang jangka panjang
5) Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar
yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.
b. Kewajiban jangka panjang
Pengakuan
Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk
memenuhi kewajiban tersebut membuat Pemerintah Daerah
harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga.
Pengukuran
a. Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu
jumlah rupiah yang akan dibayarkan
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 30
b. Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal
pelaporan keuangan.
Pengungkapan
Kewajiban diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar
penjadualan utang.
Informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:
a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang yang diklaifikasikan berdasarkan perjanjian
utang;
b. Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh
temponya
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan
dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya kewajiban
sebelum jatuh tempo;
6. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan keuangan.
Klasifikasi
Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Ekuitas
b. R/K PPKD
c. R/K SKPD
Pengakuan
a. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat
penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan
daerah
b. R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja , untuk
mencatat:
1) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan/atau
penyerahan aset non kas ke Pemerintah Daerah.
2) Sisi Kredit: Penerimaan otorisasi pencairan kas dari
SKPKD dan / atau penerimaan aset non kas dari
Pemerintah Daerah.
c. R/K SKPD digunakan oleh SKPKD, untuk mencatat:
1) Sisi Debet: Penerbitan otorisasi pencairan kas dan / atau
penyerahan aset non kas ke Satuan Kerja.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 31
2) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan / atau
penerimaan aset non kas dari Satuan Kerja.
d. R/K PPKD dan R/K SKPD dieleminasi dalam laporan
keuangan konsolidasian.
Pengukuran
Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban
Pengungkapan
Pengungkapan ekuitas dalam CaLK memuat informasi lainnya
terkait posisi ekuitas pada tanggal pelaporan keuangan.
7. Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah
Klasifikasi
Pendapatan-LRA diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD
dan SAP
Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh
bendahara penerima Satuan Kerja atau bendahara penerimaan
BLUD atau kas daerah
Pengukuran
a. Akuntansi Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto,
yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-
LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
dapat dikecualikan
c. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia
Pengungkapan
a. Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan
SAP
b. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan
c. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan
apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 32
d. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya
8. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo
anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Pemerintah Daerah.
Klasifikasi
Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
Pengakuan
a. pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah
untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga
b. pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara
pengeluaran satuan kerja
Pengukuran
Belanja dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan
dokumen pengeluaran yang sah.
Pengungkapan
a. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
b. Rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK
c. Penjelasan mengenai belanja tahun bersangkutan
apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
d. penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya.
9. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan
Klasifikasi
Pendapatan-LO diklasifikasikan sesuai dengan SAP
Pengakuan
1) Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika
kas
telah diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan laporan
harian, kecuali retribusi sejenis dengan penetapan.
2) Lain-lain PAD yang sah diakui ketika kas telah diterima
oleh
bendahara penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan
penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengukuran
a. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu
sebelum
dikompensasi dengan pengeluaran
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 33
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai , maka asa bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan-LO dalam mata uang asing dicatat dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
Pengungkapan a. Rincian pendapatan –LO sesuai dengan SAP
b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika
terjadi
hal-hal yang bersifat khusus
c. Penjelasan sebab-sebab selisih pencapaian target
penerimaan
pendapatan daerah dengan realisasinya
d. Informasi lain yang dianggap perlu
10. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban
Klasifikasi
Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP
Pengakuan
a. Saat timbulnya kewajiban;
1) Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah
diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan
pegawai,
sedangkan beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU
diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran;
2) Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah
Terima
Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang;
3) Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut
diterima;
4) Beban lain-lain diakui pada saat tagihan atas beban
tersebut
disahkan; atau
b. saat terjadinya konsumsi aset; atau
1) Beban penyusutan diakui saat akhir bulan;
2) Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika
pengadaan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau
dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan
setelah tanggak 15;
3) Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan
laporan
keuangan.
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 34
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa,
dengan rincian sebagai berikut:
1) Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan
Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga;
2) Beban Persediaan diakui pada saat digunakan.
Pengukuran
Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:
a. besaran timbulnya kewajiban, atau
b. besaran terjadinya konsumsi aset, atau
c. besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa
Jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar
Pengungkapan
Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian
lebih
lanjut jenis beban diungkapkan dalam CaLK
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 35
BAB V
PENJELASAN PELAPORAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
5.1.1 PENDAPATAN
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Kecamatan Seyegan mengelola pendapatan daerah yang berasal
dari
retribusi IMB sebesar Rp. 2.417.100,-
5.1.2 BELANJA DAERAH
Dari Anggaran Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD
Perubahan
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.731.156.720,- realisasinya
sampai dengan 31
Desember 2020 sebesar Rp. 2.683.354.139,- dengan sisa anggaran
sebesar
Rp. 47.802.581,-
5.1.2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.2.1.a Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan 31 Desember
2020
sebesar Rp. 1.538.651.912,- dari anggaran sebesar Rp.
1.570.895.920,- Realisasi belanja tidak langsung digunakan
untuk
membiayai belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Kecamatan Seyegan.
5.1.2.2 BELANJA LANGSUNG
5.1.2.2.1 Belanja Pegawai
Anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp.
266.225,- dan terealisasi sebesar Rp. 264.160.000,- sisa
anggaran
sebesar Rp. 2.065.000,-
Belanja pegawai meliputi :
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA
1. Honorarium PNS 153.455.000 153.455.000 0
2. Honorarium Non
PNS
112.770.000 110.705.000 2.065.000
Jumlah 264.160.000 264.160.000 2.065.000
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 36
5.1.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar
Rp.
858.685.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 847.217.227,- sisa
anggaran sebesar Rp. 11.468.573,-
Belanja barang dan jasa meliputi :
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA
1. Belanja bahan pakai habis 169.593.400 167.940.095
1.653.305
2. Belanja bahan/material 3.450.000 3.450.000 0
3. Belanja jasa kantor 357.747.600 348.342.732 9.404.868
4. Belanja premi asuransi 1.243.200 1.228.800 14.400
5. Belanja cetak dan penggandaan 39.704.000 39.704.000 0
6. Belanja sewa sarana mobilitas 0 0 0
7. Belanja sewa perlengkapan dan
peralatan kantor
2.500.000 2.500.000 0
8. Belanja makanan dan minuman 212.002.000 211.620.000
382.000
9. Belanja pakaian khusus dan hari –
hari tertentu
0 0 0
10. Belanja perjalanan dinas 900.000 900.000 0
11. Belanja pemeliharaan 53.445.600 53.431.600 14.000
12. Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
0 0 0
13. Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
0 0 0
14. Belanja tenaga
ahli/instruktur/narasumber/akademisi
18.100.000 18.100.000 18.100.000
15. Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
29.050.000 27.550.000 1.500.000
16. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
800.000 800.000 0
17. Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.500.000 4.975.000 525.000
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 37
5.2 NERACA
5.2.1 Aset
5.2.1.1 Aset Lancar
5.2.1.1.a Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar Rp. 0,-
5.2.1.1.b Persediaan
Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 nilai
persediaan
sebesar Rp. 2.484.800,-.
Persediaan yang akan diberikan kepada masyarakat berupa
sumbangan / donasi penanganan Covid – 19 sebagai berikut :
NO Tanggal Uraian Jumlah Sumber
1. 2 Juli 2020 Paket Sembako
28 paket @ Rp.
150.000,-
4.200.000 FKUB Kabupaten
Sleman
2. 21 Juli 2020 Thermogun 15
Buah @ Rp.
470.000,-
7.050.000 Baznas Kabupaten
Sleman
3. 22 September
2020
Paket Santunan
Anak Yatim 25
Paket @ Rp.
500.000,-
12.500.000 Baznas Kabupaten
Sleman
Jumlah 23.750.000
Secara keseluruhan persediaan adalah sebagai berikut :
No Jenis Sediaan Saldo
Awal
Pembelian Pemakaian Saldo Akhir
Perhitunga
n MPKP
Persedi
aan
menjadi
aset
1. Alat tulis kantor 25.248.45
0
1.750.000 25.044.650 - 1.953.800
2. Perangko, materai
dan benda pos
lainnya
0 1.200.000 1.200.000 - 0
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 38
3. Peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
6.068.000 15.622.300 21.354.300 - 336.000
4. Isi tabung gas 160.000 1.280.000 1.440.000 0
5. Bahan Obat - obatan 150.000 6.115.000 6.115.000 150.000
5.2.1.2 Aset Tetap
5.2.1.2.a Peralatan dan Mesin
Nilai peralatan dan mesin intrakomtabel pada tanggal 31
Desember
2020 sebesar Rp. 1.904.832.877,25 dapat diungkap sebagai berikut
:
Penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 berasal
dari dropping sebesar Rp.12.370.000,-
Nilai peralatan dan mesin terdiri atas :
N
o
Jenis Aset Intrakomtabel
(nilai sama
atau diatas
nilai
kapitalisasi)
Extrakomptab
el (nilai
dibawah nilai
kapitalisasi)
Total
1. Alat – alat
besar
18.100.000 0 18.100.000
2. Alat – alat
angkutan
405.921.000 0 405.921.000
3. Alat bengkel
dan alat
ukur
21.540.000 0 21.540.000
4. Alat
pertanian
850.000 0 850.000
5. Alat kantor
dan rumah
tangga
1.145.592.449 12.786.428,56 1.158.378.877,56
6. Alat studio
dan alat
komunikasi
11.585.000 0 11.585.000
7. Alat
Kedokteran
dan
Kesehatan
470.000 0 470.000
8. Alat 1.500.000 1.500.000
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 39
Laboratoriu
m
9. Komputer 299.274.428.2
5
299.274.428,25
5.2.1.3.b Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar
Rp. 6.960.560.144,61,- berupa bangunan gedung kantor
Kecamatan
Seyegan.
5.2.1.3.c Aset Tetap Lainnya
Nilai aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar
Rp. 224.975.050,- berupa buku dan perpustakaan dan barang
bercorak kebudayaan.
5.2.1.3.d Penyusutan
Metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus
tanpa
nilai sisa dengan estimasi masa manfaat 31 Desember 2020
sebesar
Rp. 212.164.707,08 terdiri dari :
N
o
Nama Bidang
Barang
Jml
Brg
Jumlah Harga Beban
Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah
Tanah
2 Peralatan dan
Mesin
Alat – alat
besar
1 18.100.000 0 18.100.000 0
Alat – alat
angkutan
11 405.921.000 16.712.964.29 358.484.041,6
7
47.436.958,33
Alat bengkel
dan alat ukur
3 21.540.000 1.520.000 15.902.500 5.637.500
Alat pertanian 1 850.000 53.125 123.958,33 726.041.67
Alat kantor dan
rumah tangga
488 1.145.592.44
9
103.222.224,6
7
449.391.250,5
0
696.201.198,5
0
Alat studio dan
komunikasi
3 11.585.000 143.000 11.394.333,33 190.666.67
Alat – alat 1 470.000 0 0 470.000
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 40
kedokteran
Alat
laboratorium
1 1.500.000 46.875 109.375 1.390.625
Komputer 43 299.274.428,
25
20.860.916,68 225.910.639,6
2
73.363.788,63
3. Gedung dan
Bangunan
Bangunan
gedung
4 6.960.560.14
4,61
69.605.601,45 447.503.741,3
8
6.513.056.403
,23
Monumen
4 Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Jalan dan
Jembatan
0
Bangunan
air/irigasi
0
Instalasi 0
Jaringan
5 Aset Tetap
Lainnya
Buku dan
Perpustakaan
644 2.395.000 2.395.000
Barang
bercorak
kebudayaan
145 222.580.050 222.580.050
Hewan dan
ternak serta
tanaman
6 Konstruksi
dalam
pengerjaan
Konstruksi dlm
pengerjaan
Jumlah 134
5
9.090.368.07
1,86
212.164.707,0
8
1.526.919.839,
83
7.563.448.232
,03
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 41
5.2.2 KEWAJIBAN
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
5.2.3 EKUITAS
5.2.3.1 Ekuitas
5.2.3.1.1 Ekuitas
Adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih
antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal
laporan
keuangan.
No Uraian Jumlah
1. Ekuitas awal 7.929.011.981,17
2 Surplus/Defisit-LO (3.114.730.838,12)
3 R/K PPKD 2.747.733.139
4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
0
5 Ekuitas Akhir 7.562.014.282,05
5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5.3.1 Pendapatan – LO
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Kecamatan Seyegan mengelola pendapatan dari retribusi IMB
sebesar Rp. 2.417.100,-
5.3.2 BEBAN
5.3.2.1 Beban Operasi
5.3.2.1.a Beban Pegawai
Beban pegawai sebesar Rp. 1.802.811.912,- meliputi :
No Uraian Jumlah
1 Gaji dan tunjangan 1.538.651.912
2 Honorarium PNS 153.455.000
3 Honorarium Non PNS 110.705.000
Jumlah 1.802.811.912
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 42
5.3.2.1.b Beban Barang Beban barang sebesar Rp. 886.230.247,-
terdiri atas :
No Uraian Realisasi
1 Beban bahan pakai habis 167.940.095
2 Beban persediaan bahan/material 3.450.000
3. Beban jasa kantor 348.342.732
4. Beban premi asuransi 1.228.800
5. Beban cetak dan penggandaan 39.704.000
6. Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2.500.000
7. Beban makanan dan minuman 211.620.000
8. Beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu
0
9. Beban perjalan dinas 900.000
10. Beban pemeliharaan 53.431.600
11. Beban honorarium non pegawai 18.100.000
5.3.2.1.c Beban Penyusutan
Beban penyusutan sebesar Rp. 428.105.779,12 meliputi :
No Uraian Jumlah
1. Beban penyusutan alat
angkutan darat bermotor
33.589.619,04
2. Beban penyusutan alat ukur 2.436.500
3. Beban penyusutan alat
pengolahan pertanian
2.062.500
4. Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman
53.125
5. Beban penyusutan alat
kantor
52.124.527,45
6. Beban penyusutan alat
rumah tangga
137.802.812,62
7. Beban penyusutan peralatan
komputer
44.054.809,51
8. Beban penyusutan meja dan
kursi kerja/rapat
15.557.307,60
9. Beban penyusutan alat studio 880.500
10. Beban penyusutan alat
komunikasi
286.000
11. Beban Penyusutan Unit – unit Laboratorium
46.875
12. Beban penyusutan bangunan
gedung tempat kerja
139.211.202,90
Jumlah 428.105.779,12
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 43
5.3.2.1.4 Defisit – LO
Defisit – LO sebesar Rp. (3.114.730.838,12)
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5.4.1 Ekuitas Awal
Ekuitas awal sebesar Rp. 7.929.011.981,17 merupakan ekuitas
akhir
tahun 2019
5.4.2 Surplus / Defisit LO
Surplus / Defisit - LO Rp. (3.114.730.838,12) merupakan defisit
pada
laporan operasi.
5.4.3 RK PPKD
RK PPKD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.733.139,-
5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
mendasar
koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,-
5.4.5 Ekuitas Akhir
Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.562.014.282,05
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 44
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas
Kapanewon Seyegan berkedudukan di Terwilen Margodadi Seyegan
Sleman.
Kapanewon Seyegan dibentuk berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten
Sleman.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kapanewon
Seyegan.
6.2 Tugas Pokok dan Fungsi
1) Kapanewon merupakan wilayah kerja Panewu sebagai
perangkat
daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2) Panewu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
Dalam melaksanakan tugas Panewu mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Kapanewon
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
umum,
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan
sebagian
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum
d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan
bupati
h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup
perekonomian
dan pembangunan
i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 45
j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum
l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan
umum yang
dilimpahkan Bupati; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan
fungsinya.
6.3 Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kapanewon Seyegan terdiri dari:
a. Panewu;
b. Sekretaris Kapanewon terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Evaluasi
c. Kepala Jawatan Sosial
d. Kepala Jawatan Keamanan
e. Kepala Jawatan Praja
f. Kepala Jawatan Kemakmuran
g. Kepala Jawatan Umum; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Kapanewon Seyegan sebagai berikut:
Panewu Seyegan
Sekretaris Kapanewon
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kepala Jawatan
Keamanan
Kepala Jawatan
Sosial
Kepala Jawatan
Umum
Kepala Jawatan
Praja
Kepala Jawatan
Kemakmuran
Kasubbag
Keuangan, Perenc
& Evaluasi
Kasubbag
Umum &
Kepegawaian
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 46
6.4 Sumber Daya kapanewon Seyegan.
Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu
dalam
mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan
kegiatan. Jumlah
pegawai Kecamatan Seyegan sampai dengan 31 Desember 2019
sejumlah 25
orang, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.
Secara terperinci
kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel : 1
Jumlah Pegawai Kecamatan Seyegan
( Menurut Golongan )
No Uraian Golongan Jumlah
IV III II I
1. Camat 1 1
2. Sekretariat 6 1 7
3. Seksi Kesejahtaraan Masyarakat 1 1 2
4. Seksi Ketentraman & Ketertiban 2 3 5
5. Seksi Pelayanan Umum 3 1 4
6. Seksi Pemerintahan 3 3
7. Seksi Perekonomian
Pembangunan
3 3
Jumlah 1 18 6 0 25
Tabel : 2
Jumlah Pegawai Kecamatan Seyegan
( Menurut Tingkat Pendidikan )
No Uraian Pendidikan Jumlah
S2 S1 SLTA
1. Camat 1 1
2. Sekretariat 4 3 7
3. Seksi Kesejahtaraan Masyarakat 1 1 2
4. Seksi Ketentraman & Ketertiban 2 3 5
5. Seksi Pelayanan Umum 2 2 4
6. Seksi Pemerintahan 2 1 3
7. Seksi Perekonomian
Pembangunan
2 1 3
Jumlah 1 13 11 25
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 47
6.5 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan
operasionalnya.
a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten
Sleman
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2017
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
e. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sleman
Nomor 13/3.00.01.06//Kep.Ka.BKAD/DPPA-SKPD/2017 tanggal 15
Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Seyegan Kabupaten
Sleman
Tahun Anggaran 2018
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 48
BAB VI
P E N U T U P
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 merupakan bagian
dari
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kinerja daerah. Laporan
keuangan
disusun berdasarkan system pengendalian internal, yang telah
menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran proses keuangan dan Catatan
atas
Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).
Kami menyadari bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang
telah
kami susun ini masih belum sempurna, kami harapkan masukan
untuk
penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
yang akan
datang.
Seyegan, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran
R. BUDI PRAMONO, S. IP, M. Si NIP 19690612 199803 1 016
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 49
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman,
yang
terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Neraca; (c).
Laporan Operasional;
(d). Laporan Perubahan Ekuitas ; (e). Catatan Atas Laporan
Keuangan Semester I
Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system
pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan
anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan
secara layak sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah.
Seyegan, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran
R. BUDI PRAMONO, S. IP, M. Si NIP 19690612 199803 1 016
-
Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II
Tahun 2020 50