PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO · Web viewDesa Keboharan adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan terletak di bagian barat laut

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOKECAMATAN KRIAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOHARANJln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989

KEBOHARAN 61262

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOHARANKECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 140/ /KEP. BPD/I/2010TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DESA KEBOHARAN (RPJMDes) TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOHARAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2010 - 2014 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa Keboharan tentang Persetujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keboharan (RPJMDes) Tahun 2010 - 2014.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Keboharan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keboharan (RPJMDes) Tahun 2010 - 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Agar Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2010 - 2014 diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Keboharan untuk segera mensosialisasikan Peraturan Desa dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBOHARANPada tanggal : Januari 2010

KETUA BPD KEBOHARAN

W I B O W O

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOKECAMATAN KRIAN

KEPALA DESA KEBOHARANJln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989

KEBOHARAN 61262

PERATURAN DESA KEBOHARAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2010TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBOHARAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2010 - 2014 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Keboharan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2010 - 2014.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Dengan Persetujuan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOHARAN

danKEPALA DESA KEBOHARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBOHARAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2010 - 2014.

B A B IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Keboharan;

6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Keboharan;

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Keputusan BPD adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD.10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah

rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah rencana

pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota

14. Visi adalah gambaran umum tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi

yang sudah ditetapkan;

BAB IISISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keboharan Tahun 2010 - 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUANBAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA BAB III : VISI, MISI, PROGRAM, DAN KEGIATANBAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNANBAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESABAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RPJMDes Tahun 2010 - 2014 merupakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Keboharan.

Ditetapkan di : KEBOHARANPada tanggal : 20 Januari 2010

KEPALA DESA KEBOHARAN

ISWAHYUNI, SE

Diundangkan di : KEBOHARANPada tanggal : 20 Januari 2010

SEKRETARIS DESA KEBOHARAN

KHARIS SETIAWAN, SH

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KBOHARAN NOMOR : 1 Tahun 2010 TANGGAL : 20 Januari 2010

TENTANG : RPJM Desa Tahun 2010 - 2014

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka desa harus mempunyai perencanaan yang matang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai visi dan misi desa selama 5 (lima) tahun dan akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun dengan menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan berkekuatan hukum tetap.

2. Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).2. Memberikan arah dan kebijakan program pembangunan di desa.3. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

C. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan visi dan misi desa selama 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya sangat

berkaitan dan berkesinambungan terutama dalam rangka menyusun rencana kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya dengan memperhatikan kebijakan pembangunan yang ada di daerah sesuai RPJM Daerah Kabupaten Sidoarjo.

D. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan2. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Desa3. BAB III : Visi dan Misi4. BAB IV : Strategi dan Kebijakan Pembangunan Desa5. BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Desa6. BAB VI : Penutup

Lampiran - Lampiran

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Sejarah dan Kondisi Geografis

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya, namun dapat dijelaskan disini bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, Desa Keboharan terbagi atas 3 (tiga) wilayah pedukuhan/dusun yaitu ; Boharan, Patoman, dan Kanigoro, sedangkan Pemerintahan Desa Keboharan telah mengalami sekurangnya 6 (enam) kali pemerintahan yang terbagi dalam 2 (dua) periode pemerintahan yaitu :

I. Sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979

1. Sampai dengan Tahun 1974

a.Kepala Desa : MINTO AKSOMOb. Sekretaris Desa : N. ARDIE

2. Sampai dengan Tahun 1979a.Kepala Desa : MINTO AKSOMOb. Sekretaris Desa : N. ARDIE

II. Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979

1. Sampai dengan Tahun 1990a.Kepala Desa : MINTO AKSOMOb. Sekretaris Desa : N. ARDIE

2. Tahun 1990 – Tahun 1998a. Kepala Desa : SETYO WIBOWOb. Sekretaris Desa : N. ARDIE

3. Tahun 1998 – Tahun 2001a. Kepala Desa : SOEMARTO (Penjabat)

b. Sekretaris Desa : N. ARDIE

4. Tahun 2001 – Tahun 2009 a. Kepala Desa : H. ACHMAD SUHAIMIb. Sekretaris Desa : N. ARDIE (sampai dengan Tahun 2002)

KHARIS SETIAWAN (sejak Tahun 2002)

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa Keboharan terbagi atas 3 (tiga) wilayah pedusunan, 4 (empat) rukun warga, dan 14 (empat belas) rukun tetangga sebagaimana berikut :

NO NAMA DUSUN JUMLAH RW JUMLAH RT

1 Boharan 1 52 Patoman 1 23 Kanigoro 2 7

Desa Keboharan adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan terletak di bagian barat laut dari Daerah Kabupaten Sidoarjo dan di bagian timur dari wilayah Kecamatan Krian. Desa Keboharan berbatasan dengan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Krian, yaitu :

Sebelah Utara : Desa Sidorejo. Sebelah Selatan : Desa Terung Kulon dan Desa Terung Wetan. Sebelah Timur : Desa Jatikalang. Sebelah Barat : Desa Ponokawan.

Jarak (orbitasi) Desa Keboharan dengan ibu kota kecamatan adalah 5 km dan dari ibu kota kabupaten adalah 22 km.

B. Sosial Budaya Desa

Penduduk Desa Keboharan sebagian besar merupakan warga asli (pribumi) dan sebagian kecil lainnya merupakan warga baru (pendatang), dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Penduduk Desa Keboharan sampai dengan data yang ada sekarang ini telah berjumlah 4.856 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

a. Laki - Laki : 2.489 jiwab. Perempuan : 2.367 jiwa

C. Perekonomian Desa

Wilayah Desa Keboharan sebagian besar merupakan tanah pertanian dan tanah permukiman, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun dalam perkembangannya, wilayah pertanian yang ada di desa telah berubah fungsi menjadi kawasan industri sehingga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Luas wilayah Desa Keboharan adalah 239 hektar yang terbagi atas wilayah permukiman, pertanian, dan perindustrian.

Potensi sumber daya alam yang ada di desa sekarang ini, selain masih bergantung pada pengelolaan tanah pertanian juga terdapat potensi lain di sektor industri dan jasa termasuk di dalamnya adanya sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah berkembang di masyarakat.

Potensi sumber daya manusia yang ada di desa dapat digambarkan pada jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :

a. Belum Sekolah / TK : 1.297 jiwab. SD/MI : 23 jiwac. SMP/MTs : 1.341 jiwad. SMA/MA : 851 jiwae. Diploma : 1.121 jiwaf. Sarjana : 223 jiwa

2. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian :

a. Pegawai Negeri Sipil : 66 jiwab. TNI / Polri : 34 jiwac. Pensiunan : 45 jiwad. Karyawan Swasta : 1.532 jiwae. Wiraswasta : 78 jiwaf. Buruh Tani : 94 jiwag. Guru / Dosen : 52 jiwah. Lainnya : 549 jiwa

Tabel Angkatan Kerja dibanding Jumlah Penduduk

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE

1 Pegawai Negeri Sipil 66 1,35 %2 TNI / Polri 34 0,7 %3 Pensiunan 45 0,9 %4 Karyawan Swasta 1.532 31,5 %5 Wiraswasta 78 1,6 %6 Buruh Tani 94 1,9 %7 Guru / Dosen 52 1,1 %8 Lainnya 549 11,3 %

Dari data tabel tersebut diatas, mayoritas penduduk Desa Keboharan bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 2.542 jiwa atau 52,34 %.

Potensi perekonomian desa sangat besar, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berdiri di wilayah Desa Keboharan dari yang berskala kecil, sedang, maupun besar. Hal ini dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Tabel Potensi Perekonomian Desa

NO NAMA PERUSAHAAN KATEGORI DOMISILI

1 PT. Satria Graha Sempurna Sedang  Dusun Kanigoro2 PT. Bintoro Agung Sedang  Dusun Kanigoro3 PT. Charoen Pokphand Indonesia Besar  Dusun Kanigoro4 PT. Trias Sentosa Besar  Dusun Kanigoro5 PT. Bestari Mulya Sedang  Dusun Patoman6 PT. Supranusa Indogita Sedang  Dusun Patoman7 PT. Univenus Sedang  Dusun Patoman8 PT. Jawa Metallindo Prima Besar  Dusun Boharan

D. Pembangunan Desa

I. Prasarana dan Sarana Desa

1. Sarana Peribadatan

NO SARANA PERIBADATAN JUMLAH KETERANGAN

1 Masjid 3 buah 3 dusun2 Mushollah 18 buah 14 RT3 Gereja - -4 Vihara - -5 Pura - -

2. Jumlah Penduduk menurut Agama

NO A G A M A JUMLAH PROSENTASE

1 Islam 4840 99,7 %2 Kristen 12 0,2 %3 Katolik 4 0,1 %4 Hindu - -

5 Budha - -

3. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan Formal

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 TK/RA 2 buah Kondisi Baik2 SD / MI 2 buah Kondisi Baik3 SMP / MTs 1 buah Kondisi Baik4 SMA / MA - -5 PERGURUAN TINGGI - -

Pendidikan Non-Formal

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 Pondok Pesantren 4 buah Kondisi Baik2 Sekolah Luar Biasa - -3 Balai Latihan Kerja - -4 Kursus - -5 Pusat Latihan Kerja - -

Kesehatan

NO PRASARANA KESEHATAN JUMLAH KETERANGAN

1 Rumah Sakit - -2 Poliklinik - -3 Polindes 1 buah Kondisi Baik4 Laboratorium - -5 Apotek - -

4. Sarana Pemerintahan

NO JENIS PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1 Balai Desa 1 Kondisi Baik2 Kantor Desa 1 Kondisi Baik3 TK Dharma Wanita 1 Kondisi Baik4 Sekolah Dasar 1 Kondisi Baik

5. Sarana Transportasi

NO JENIS SARANA JUMLAH KETERANGAN

1 Jalan 2 buah Jalan Desa2 Jembatan 3 buah Kondisi Baik3 Stasiun Kereta Api 1 -4 Terminal - -5 Pelabuhan - -

6. Sarana Olah Raga

NO JENIS PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1 Lapangan Sepak Bola 2 buah Kondisi Baik2 Lapangan Bola Volly 4 buah Kondisi Baik3 Lapangan Basket - Kondisi Baik4 Lapangan Bulu Tangkis 4 buah Kondisi Baik5 Lapangan Olah Raga Lainnya - Kondisi Baik

E. Kelembagaan Desa

1. Struktur Pemerintahan Desa

- Pemerintah Desa

NO N A M A JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN

1 Iswahyuni, SE  Kepala Desa Sarjana Sejak 20092 Kharis Setiawan, SH  Sekretaris Desa Sarjana Sejak 20023 Moh. Shodiq  Kasun Kanigoro SMP Sejak 20024 Pandi Surowiyatno  Kasun Patoman SMEA Sejak 20025 Moh. Yono  Kasun Boharan SMA Sejak 20026 Agus Subagio, SS  Kasie pemerintahan Sarjana Sejak 20057 Ach. Fatah  Kasie Pembangunan SMA Sejak 20088 Drs. H.M. Ghufron  Kasie Kesra Sarjana Sejak 20059 Masduki Zakariya  Kasie Trantib SMA Sejak 200210 Kandeg  Kasie Umum SMA Sejak 200211 Dwi Endahyati, SE  Staff Setdes Sarjana Sejak 2009

- Badan Permusyawaratan Desa

NO N A M A JABATAN PENDIDIKAN KETERANGAN

1 Wibowo  Ketua SMP Sejak 20072 Ali Fikri Wakil Ketua SMA Sejak 20073 Ulul Fadli Faqih Sekretaris Diploma Sejak 20074 A. Faruq Efendi Anggota Sarjana Sejak 20075 Lukman Hakim Anggota Sarjana Sejak 20076 Ismail Anggota SMP Sejak 20077 Ali Abidin Anggota SMA Sejak 2007

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO NAMA LEMBAGA JUMLAH KEPENGURUSAN

1 L P M D 1 9 orang2 P K K 1 15 orang3 RW 4 16 orang4 RT 14 56 orang

BAB IIIVISI DAN MISI

A. Visi

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa Keboharan yang Mandiri dan Sejahtera”.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender.

2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengutamakan hak asasi manusia.

3. Peningkatan perbaikan kesehatan dan lingkungan.4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.5. Pemberian bantuan modal usaha bagi usaha kecil mikro dan menengah.

BAB IVSTRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Strategi Pembangunan Desa Strategi pembangunan di Desa Keboharan dilaksanakan melalui analisa potensi dan masalah

desa yang disusun berdasarkan musyawarah secara partisipatif sehingga dapat diuraikan potensi dan masalah apa yang melatarbelakangi upaya pencapaian kegiatan pembangunan.

Analisa potensi dan masalah yang ada di Desa Keboharan menggunakan metode analisa tujuan, analisa alternatif, analisa prioritas, dan analisa peran yang berupa pembiayaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan musyawarah warga mulai dari tingkat RT/RW, dusun, hingga musyawarah di tingkat desa.

- Analisa Tujuan

Salah satu contoh dari analisa tujuan adalah sebagai berikut :

- Analisa Alternatif

Salah satu contoh dari analisa alternatif adalah upaya untuk membuat saluran air menjadi lancar yaitu dengan memperbaiki saluran, membangun tempat sampah, kerja bakti rutin, dan/atau membangun MCK umum.

MASYARAKAT SEJAHTERA

PENGHASILAN NAIK

KEMATIAN RENDAH

KEMAKMURAN MENINGKAT

TIDAK TERJANGKIT PENYAKIT MENULAR

TIDAK BANYAK NYAMUK

LINGKUNGAN BERSIH

TIDAK BANYAK LALAT

BAB DI MCK

TIDAK ADA GENANGAN AIR

SAMPAH DIKELOLA

MCK ADA

MASYARAKAT PENUH KESADARAN

BUANG SAMPAH DI TEMPATNYA

SALURANLANCAR

TERSEDIA TEMPAT SAMPAH

- Analisa Prioritas

Analisa prioritas adalah memberikan penilaian terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemendesakannya (emergensi), tingkat partisipasi masyarakat, pemanfaat, dan luas dampak bagi masyarakat.

- Analisa Peran

Analisa peran adalah memberikan penilaian terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan sumber dana apakah melalui alokasi dana dari pemerintah (APBD), desa (APBDes), Swadaya Masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain (misal PNPM).

B. Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan strategi pembangunan dan hasil dari analisa tersebut diatas, maka program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keboharan sebagaimana tercantum dalam tabel yang disusun menurut skala prioritas sebagai berikut :

Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Sampai Tahun 2014

NO BIDANG / RENCANA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA

I BIDANG LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN1 Penyelesaian Gedung TK Dharma Wanita Keboharan Desa APBD / APBDes2 Pengelolaan Sampah (Komposting) Desa APBD / APBDes3 Pengelolaan Air Bersih Desa APBD 4 Revitalisasi Poskamling di 3 dusun Desa APBDes5 Pembuatan Gapura Desa di 3 dusun Desa APBDes6 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa APBD7 Renovasi Ruang Pelayanan Sekretariat Desa Desa APBDes8 Pembuatan Kanopi dan Tempat Parkir Desa APBDes9 Pembuatan Pintu Pagar dan Penataan Kantor Desa Desa APBDes10 Revitalisasi Polindes dan Pengamanan Kantor Desa Desa APBDes11 Pembangunan Kantor BPD, LPMD, dan PKK Desa APBDes12 Pemavingan Jalan Baru RW I APBD13 Perbaikan Jembatan di lapangan RT 01  RW I APBDes14 Pembuatan Selokan Air di Boharan RW I PNPM15 Plengsengan Jalan Baru  RW I APBD / APBDes16 Pemavingan Jalan di RT 04 RW I PNPM17 Pengecoran Saluran Air di RT 04 RW I APBDes18 Pembuatan Selokan Air di Gg. Masjid Patoman RW II PNPM19 Normalisasi Saluran Air di RT 06 RW II APBD / APBDes20 Pembuatan Bak Sampah dan TPS di Patoman RW II PNPM21 Pembangunan Pagar (depan jalan makam) RW II APBDes

NO BIDANG / RENCANA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA

22 Pembangunan MCK RW II APBD / APBDes23 Pemanfaatan Lahan untuk Kolam Pancing RW II APBD / APBDes24 Pengaspalan dan Plengsengan Jalan di SMPN3 Krian RW II APBD25 Pengecoran Saluran Air (sebelah jalan dpn P.Sukur) RW II APBDes26 Pembuatan Plengsengan di RT 09  RW III APBD / APBDes27 Perbaikan gorong-gorong (sebelah timur SDN) RW III APBDes28 Pembuatan Selokan Air di RT 08 dan RT 09 RW III PNPM29 Pemavingan Jalan di RT 08, RT 09, dan RT 10 RW III PNPM30 Pemavingan Jalan di RT 09 (Gg. Sutarjo)  RW III APBD / APBDes31 Plengsengan Saluran Air dan Uruq di RT 10 RW III PNPM32 Pembangunan Jembatan Sungai di RT 10 (batas desa) RW III APBD33 Pembuatan Plengsengan di Jalan Makadam RT 13 RW IV PNPM34 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) RW IV APBD35 Pemavingan Jalan di RT 11, RT 12, dan RT 13 RW IV PNPM36 Pembangunan Pondasi Jalan di RT 13 RW IV PNPM37 Pengaspalan Jalan di RT 14 RW IV PNPM38 Pembuatan Bak Sampah dan TPS di RT 14 RW IV PNPM39 Perbaikan gorong-gorong dan Plengsengan di RT 13 RW IV APBD / APBDes40 Pengecoran Saluran Air di RT 13 RW IV APBDes41 Pengurugan dan Pengaspalan Jalan di RT 13 RW IV PNPM

II BIDANG EKONOMI DAN PRODUKSI 1 Bantuan Modal Usaha untuk Koperasi Wanita Desa APBD 2 Bantuan Modal Usaha untuk UKM Desa APBD 3 Bantuan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan Desa APBD / APBDes4 Pembangunan Stand untuk Pasar RW II PNPM

III BIDANG SOSIAL DAN MASYARAKAT 1 Bantuan Rehab Rumah Desa APBD2 Bantuan Jamban Keluarga Desa APBD3 Bantuan Dana / Santunan Fakir Miskin Desa APBDes4 Bantuan Peningkatan Pendidikan Anak Tidak Mampu Desa APBDes5 Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Desa APBDes6 Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru TK/RA Desa APBDes7 Bantuan Peningkatan Kegiatan Posyandu Desa APBDes8 Bantuan Peningkatan Kegiatan Posyandu Lansia Desa APBD / APBDes9 Bantuan PMTAS dan Gizi Balita Desa APBDes10 Bantuan Dana Pembinaan RT dan RW Desa APBDes11 Bantuan Peningkatan Kegiatan Mushollah dan TPQ Desa APBD / APBDes12 Bantuan Pembinaan Kegiatan Poskamling Desa APBDes

BAB VARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa Keboharan selama ini bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) terutama dari dana simpanan desa (Deposito sebesar Rp 1,75 Milyar) berupa pendapatan dari bunga deposito rata-rata sebesar Rp 9.000.000,-/bulan (Sembilan Juta Rupiah per bulan) selain juga penerimaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bagian dari penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah.

Dalam perhitungan anggaran tahun 2009, realisasi pendapatan desa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

REALISASI PENDAPATAN DESA

NOMORU R A I A N

NILAIKETERANGAN

KODE ( Rp )1 Pendapatan Asli Desa 119.500.000

1.2 Hasil Bunga Deposito di BPR Sidoarjo 73.100.0001.3 Hasil Bunga Deposito di Bank Jatim Sidoarjo 35.800.0001.4 Persaksian Jual Beli / Hibah Tanah 5.600.0001.5 Partisipasi Perusahaan 5.000.000

2 Dana Perimbangan dari Pemerintah Daerah 45.076.0002.1 Alokasi Dana Desa (DAD) 34.476.0002.2 Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah 10.600.000

Jumlah Pendapatan : 164.576.000

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi belanja desa tahun sebelumnya dan evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan yang akan diperoleh.

Dalam perhitungan anggaran tahun 2009, realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan desa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

REALISASI BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN

NOMORU R A I A N

NILAIKETERANGAN

KODE ( Rp )R Belanja Rutin 148.156.040

R.1 Belanja Pegawai 71.419.040R.2 Belanja Barang dan Jasa 14.163.000R.3 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan 1.862.500R.4 Belanja Perjalanan Dinas 8.721.700R.5 Belanja Lain-Lain 37.705.000R.6 Belanja Tidak Terduga 14.286.800

P Belanja Pembangunan 14.922.000P.1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa 7.910.000P.2 Pembangunan Prasarana Lain-Lain 7.012.000

Jumlah Pengeluaran : 163.080.040

BAB VIKEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kebijakan umum dalam penyusunan rencana pembangunan desa dirumuskan untuk menguraikan program-program yang akan dilaksanakan termasuk target yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian visi, misi, strategi, dan kebijakan pembangunan desa, maka dapat dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima ) tahun.

Hasil perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB VIIPENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama dalam membangun desa.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

Diharapkan dengan adaya proses penyusunan RPJMDes Tahun 2010 - 2014 secara partisipatif ini akan mendorong percepatan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan diharapkan dalam proses penyusunan RKP Desa dan APBDes nanti seluruhnya dapat dilaksanakan dan teranggarkan secara proporsional.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan desa tetap memerlukan evaluasi dan pengawasan dari seluruh unsur masyarakat agar tetap terjaga dan juga diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sehingga dapat mewujudkan masyarakat Desa Keboharan yang mandiri dan sejahtera. Amin

Ditetapkan di : KEBOHARANPada tanggal : 20 Januari 2010

KEPALA DESA KEBOHARAN

ISWAHYUNI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOKECAMATAN KRIAN

KEPALA DESA KEBOHARANJln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989

KEBOHARAN 61262

Berita AcaraMusrenbang RPJMDes Tahun 2010 - 2014

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2010 bertempat di Balai Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes dimaksud membahas Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Keboharan Tahun 2010 - 2014.

Adapun Materi, Pimpinan Rapat, dan Nara Sumber sebagai berikut :

I. Materi

1. Rancangan Visi dan Misi2. Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014

II. Pimpinan Rapat

1. Pemimpin Rapat : Drs. M. Yamin2. Notulen : Kharis Setiawan, SH

III. Nara Sumber

- Guthenk Pujo Basuki : LSM Kendali Sada

Keputusan ini………...

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOKECAMATAN KRIAN

KEPALA DESA KEBOHARANJln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989

KEBOHARAN 61262

Berita AcaraMusrenbang Desa Keboharan Tahun 2010

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2010 di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, maka pada hari ini tanggal - 01 - 2010 bertempat di Balai Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, RT/RW, Dusun, dan Tokoh Masyarakat serta unsur lainnya yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

Materi atau Topik yang dibahas dalam Musrenbang Desa Keboharan Tahun 2010 adalah :1. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terutama dalam skala Kecamatan/Kabupaten.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terutama dalam skala Kecamatan/Kabupaten.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : Drs. M. YaminSekretaris / Notulis : Kharis Setiawan, SH

Nara Sumber : Guthenk Pujo Basuki, dari LSM Kendali Sada Sidoarjo

Setelah diadakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam skala Kecamatan / Kabuapaten menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Plengsengan Jalan Baru di Dusun Boharan  2. Pemavingan Jalan Baru di Dusun Boharan  3. Pembangunan Tempat MCK Umum di Dusun Patoman4. Pengaspalan dan Plengsengan Jalan di SMPN3 Krian Dusun Patoman5. Plengsengan Jalan Makadam di Dusun Kanigoro6. Pengaspalan Jalan Makadam di Dusun Kanigoro7. Perbaikan gorong-gorong di Dusun Kanigoro

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat dan berdasarkan hasil dari analisa prioritas masalah (skoring penilaian kegiatan).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keboharan, Januari 2010

Pimpinan Musrenbangdes Notulis

Drs. Moh. Yamin Kharis Setiawan, SH

Mengetahui :Kepala Desa Keboharan

ISWAHYUNI, SE

Mengetahui dan Menyetujui :Wakil dari Peserta Musrenbang Desa

N a m a Alamat Tanda Tangan

1. ……………………………….. ………………………………… .. 1. ………………………...

2. ……………………………….. ………………………………….. 2. ………………………...

3. ……………………………….. ………………………………….. 3. ………………………...

4. ……………………………….. ………………………………… .. 4. ………………………...

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN KRIANKEPALA DESA KEBOHARAN

Jln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989KEBOHARAN 61262

S U R A T M A N D A TNomor : 140/ /404.7.8.11/2010

Pada hari ini, tanggal Januari 2010, telah dilaksanakan Musrenbang Desa bertempat di Desa Keboharan sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan ini kami :

MEMBERIKAN MANDAT

Kepada :

1. Nama : ………………………………………………………………………. Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………….

2. Nama : ………………………………………………………………………. Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………….

3. Nama : ………………………………………………………………………. Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………….

Untuk dan atas nama Desa Keboharan Kecamatan Krian mengikuti pembahasan pada forum Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa KeboharanSelaku

Pengendali Musrenbang Desa

ISWAHYUNI, SE

PERATURAN DESA KEBOHARANKECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA KEBOHARAN TAHUN 2010 - 2014

PEMERINTAH DESA KEBOHARANKECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014

PERATURAN KEPALA DESA KEBOHARANKECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA KEBOHARAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2009

PEMERINTAH DESA KEBOHARANKECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH DESA KEBOHARAN

HIMPUNANPERATURAN DESA KEBOHARAN

KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

DIHIMPUN OLEH :SEKRETARIAT DESA KEBOHARAN

TAHUN 2009

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAIAPBDes, SWADAYA, DAN KERJA SAMA PIHAK III (KETIGA)

Desa : KEBOHARANKecamatan : KRIANKabupaten : SIDOARJOTahun : 2011

NO NAMA KEGIATANLOKASI

VOLUMEBIAYA

KETERANGAN(Dusun, RT, RW) (Rp)

1 2 3 4 5 6I EKONOMI        1 Bantuan Pelatihan dan Keterampilan Desa 1 Paket 5,000,000         II SOSIAL BUDAYA    1 Bantuan Dana / Santunan Fakir Miskin Desa 1 Paket  7,000,000  

2 Bantuan Peningkatan Pendidikan Anak Tidak Mampu Desa 1 Paket 7,000,000  

3 Bantuan Dana Kegiatan RT dan RW Desa 18 buah 7,200,000  

4 Bantuan Peningkatan Kegiatan Mushollah dan TPQ Desa 20 buah 10,000,000  

5 Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Desa 1 unit 2,000,000         III FISIK DAN PRASARANA    

1 Plengsengan Jalan Baru  BoharanRT 01 RW 01 80 m 7,000,000  

2 Normalisasi Saluran Air PatomanRT 06 RW 02 4,5 m3  5,000,000  

3 Perbaikan gorong-gorong (sebelah timur SDN)

Kanigoro RT 11 RW 04 50 m3  6,500,000  

Mengetahui :Kepala Desa Keboharan

ISWAHYUNI, SE