PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KOPERASI …sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/05.-Dokumen-Renja-2017.pdfbab. i -1- kata pengantar renja 2017 pemerintah kabupaten

Bab. I -1-

KATA PENGANTAR RENJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

JL. RAJAWALI NO. 30 TELP. (0323) 321026 FAX. 322518 Email : [email protected]

SAMPANG – 69214

http://[email protected]/

Bab. I -2-


Sistem perencanaan pembangunan nasional termasuk daerah diatur dalam

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional. UU

tersebut selanjutnya di jabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri

no 54 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan tahunan daerah

adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan –

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi makro yang mencakup kerangka ekonomi daerah, asumsi dasar,

prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan

lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).Renja SKPD merupakan

produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau

unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari

perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan

SKPD, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana

mencapainya.Secara umum, fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1)

bagaimana bentuk pelayanan SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai

dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah

atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara

efektif.

Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara

operasional,sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator

sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong

sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen

Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua

stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran

KATA PENGANTAR

Bab. I -3-


pelayananSKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel serta

memberikanfokus terhadap sifat teknokratis dan programatik.

Bab. I -4-


R E N J A 2017

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Gambaran Umum Organisasi

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015

B. Alalisis Kinerja Pelayanan SKPD 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2015

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2015

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

B. Strategi dan Kebijakan SKPD

C. Penentuan Strategi

Bab IV. Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

DAFTAR ISI

Bab. I -5-


langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat

Penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang

terdiri dari dua Langkah:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

I. TAHAP PERUMUSAN RANCANGAN RENJA SKPD DINAS KOPERASI

DAN UKM KABUPATEN SAMPANG MELIPUTI:

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan SKPD;

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran;

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Perumusan kegiatan prioritas;

Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

Pembahasan forum SKPD; dan

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan

kebijakan umum pembangunan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima tahun) sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menghasilkan

program-program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap

kebutuhan dan harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang. Untuk

memenuhi tahapan manajemen kinerja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang yang dituangkan

dalam dokumen Rencana Pemabangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun

2013-2018 yan telah diformalkan melalui Perarturan Daerah.

Tujuan dari Rencana Strategis 2013 - 2018 adalah sebagai :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Koperasi dan

UMKM selama lima tahun kedepan dengan mengacu RPKMD Kabupaten Sampang

Bab. I -6-


2. Untuk dapat memberikan Visi, Misi, Strategi, Program. Tujuan / sasaran program dan

kegiatan yang realistis dan untuk dapat mengantisipasi satu tahun kedepan dengan

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang ancaman yang ada dan mungkin

timbul;

3. Menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan;

4. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang

terukur;

5. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan komitmen yang telah disepakati;

6. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen

pertanggungjawaban;

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sampang Tahun 2014 ada beberapa peraturan perundang-undangan yang

menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 No. 75, tambahan No. 3851);

5. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia No. 4286);

6. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara

Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

No. 4355);

7. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4400);

Bab. I -7-


8. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);

9. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4437)

10. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

11. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);

12. Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

13. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara

Republik Indonesia tahun 2007 No. 68, tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia No. 4725);

14. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.

32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437;

15. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

16. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia No. 4578);

18. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);

20. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Bab. I -8-


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 19);

21. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82)

22. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4738);

23. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan,

Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);

27. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

28. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);

29. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

31. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4826);

32. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4833)

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional

Tahun 2005-2009;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab. I -9-


36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Salah

satu dokumen perencanaan

39. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2008.

40. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2002 tentang Pembentukan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;


Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;


Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;


Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah.

47. Surat Keputusan Bupati Sampang No. 46 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Hubungan Rentra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Tahun 2013

- 2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Sampang.

2. Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Sampang menjabarkan Renstra tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Rencana

Bab. I -10-


Kerja (Renja) yang terdistribusi kepada seluruh Bidang dan Sekretariat serta

disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

3. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang yang disusun dengan

pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Sampang.

4. RKA yang telah dibahas dan mendapatkan persetujuan baik oleh TAPD maupun

DPRD kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5. Kepala Dinas Koperasi dan UKM sebagai Kepala SKPD kemudian menyatakan

kesanggupannya dari DPA yang ada dengan Penetapan Kinerja.

6. Setelah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dari DPA yang ada selanjutnya

dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi

Pemerintah (Lakip).

7. Dalam Lakip diuraikan pencapaian target kinerja tahunan yang telah dirinci

perencanaannya dari target indikator yang ada di dalam Renstra Dinas Koperasi

dan UKM Kabupaten Sampang.

I.1.Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan infpormasi dilakukan melalui pengkajian berbagai masalah

yang kerapkali ditemui di dalam melaksankan pemberdayaan, pembinaan dilapangan

oleh para pembina dari intern SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sendiri juga

dari Ekstern baik oleh pihak ketiga maupun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Jawa Timur. Daftar permaslahan yang kerap kali ditemukan duilapangan di rumuskan

dalam daftar Inventaris Masalah ( DIM ) yang nantinya dijadikan Strategi dan Kebijakan

SKPD untuk memprioritaskan program krgiatan.

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Bab. I -11-


I.2.Analisis gambaran pelayanan SKPD

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Sampang Tahun 2008 Nomor

11) . Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2008, Tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten sampang dan mempunyai tugas pokok :

“ MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH

DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka, perencanaan pembinaan dan

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

b. Pemberian Akte Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Pengesahannya;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

d. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan

kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat;

e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;

Bab. I -12-


f. Pelaksanaan Evaluasi Program Pelaporan hasil-hasil pembinaan dan

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Sampang didukung struktur organisasi , Sumber Daya Manusia

dan Sarana Prasarana sebagai berikut :

B. Struktur organisasi

Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Sampang terbentuk pada tahun 2008 melalui Perda Kabupaten Sampang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Sampang.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Bidang

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

b. Sekretaris Mempunyai Tugas melaksanakan Aministrasi ketatausahaan,

keuangan dan program serta kerumahtanggaan dinas mempunyai fungsi

Perwakilan Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas

Berhalangan. Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum; Mempunyai Tugas melakukan pengelolahan urusan

surat-surat,kehumasan, melakukan perawatan dan perbaikan terhadap

peralatan kantor

2. Sub. Bagian Keuangan; Mempunyai Tugas Menyiapkan data dalam rangka

penyusunan anggaran keuangan, pengelolahan keuangan dan

pertanggungjawabannya

3. Sub. Bagian Program; Mempunyai Tugas mengumpulkan dan

menginventarisir data dalam rangka perumusan ,penyusuna, perencanaan,

program/Kegiatan pembangunan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bab. I -13-


c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

mempunyai tugas pelayanan pembentukan dan pengesahan Akte Pendirian ,

Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi,serta pengembangan

standarisasi organisasi .untuk tugas sebagaimana tersebut maka bidang

kelembagaan mempunyai fungsi pengembangan kelembagaan dan SDM ,

d. menyusun pedoman, pelaksanaan Advokasi, Konsultasi Hukum , dan penyuluhan

perkoperasian

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

membawahi :

1. Seksi Hukum dan Perundang-undangan;

2. Seksi Penataan Kelembagaan;

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi Mempunyai Tugas melaksanakan

kebijakan pemberdayaan Usaha Koperasi dalam rangka pengembangan, kerja

sama usaha, serta memberikan fasilitasi akses penjaminan dan pembiayaan

usaha Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi membawahi :

1. Seksi Penyehatan Usaha Koperasi;

2. Seksi Kemitraan Koperasi;

3. Seksi Fasilitasi Pembiyaan dan Simpan Pinjam Koperasi;

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas

penyiapan melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan

manajemen usaha mikro,kecil dan menengah, mempunyai fungsi sebagai

fasilitasi kerja sama dengan BUMN/D dan swasta dalam rangka pembinaan ,

penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis Usaha Kecil

Menengah,

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Seksi Fasilitasi Akses Penjamin Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

g. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah mempunyai tugas melakukan Pengawasan, Monitoring dan

Evaluasi yaitu penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan

Bab. I -14-


akuntabilitas,melaksanakan penelitian koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah membawahi :

1. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;

2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

RENJA 2017

I.5.Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Koperasi dan UKM adalah

mengakomodir usulan dari masyarakat yang tersalurkan lewat mekanisme

musrenbangdes juga musrenbangcam serta hasil musrenbangkab sehingga

dihasilkalah prioritas kebutuhan yang dapat di biayai oleh leding sektor SKPD sesuai

tupoksinya masing masing, sehingga hal tersebut mewakili tujuan yang mengarah kepada

tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA SKPD yaitu:

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK

Meningkatkan

Kapasitas

Pengelola

Koperasi

Presentase koperasi yang aktif

87,87 88,00 56,05 55,17 58,30

Meningkatnya

jumlah UMK baru

Jumlah UMK

baru

27.120

27.370

27.620

27.835

28.035

Meningkatkan penempatan angkatan kerja

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

56 51 53 50 55

RENJA 2017

I.6.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Tabel .......... (nomor sesuaikan kebutuhan)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA SKPD DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN SAMPANG

KODE REKENING URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

PROGRAM/

KEGIATAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 13

2 URUSAN WAJIB

2 11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2 11 01 11 01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

BELANJA LANGSUNG

RENJA 2017

2 11 2 11 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Pengiriman Surat Diskumnaker 1250 surat

9.999.500

Pengiriman Surat Dinas

2 11 2 11 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

pembayaran Tagihan Telpon, air dan Listrik

Diskumnaker

12 bulan

99.600.000

pembayaran Tagihan Telpon, internet, air dan Listrik

2 11 2 11 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjanngan surat tanda nomor kendaraan dinas (STNK) roda 4 & roda 2

Diskumnaker 5 unit

31 unit

9.970.000


2 11 2 11 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Diskumnaker

22 jenis

17.205.000 Penyediaan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2 11 2 11 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan ATK selama 1 tahun

Diskumnaker 39 jenis

40.000.000 Kebutuhan ATK selama 1 tahun

2 11 2 11 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak dan penggandaan


30.000 lbr

21.998.600 Cetak dan penggandaan

2 11 2 11 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Diskumnaker

12 jenis

10.993.700


2 11 2 11 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Pengadaan CCTV

Diskumnaker 2 pkt

40.200.000 Pengadaan CCTV

RENJA 2017

2 11 2 11 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat kabar Jawa Pos

Diskumnaker

12 bulan 3.000.000 Surat kabar

2 11 2 11 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Karyawan/watii, Makanan dan Minuman Rapat koordinasi dan tamu

Diskumnaker 75

karyawan,

4 kl dan

30 tamu

15.900.000 Tersedianya makanan dan minuman

2 11 2 11 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Mengikuti rakor, rakornas maupun konsultasi ke Dinas Propinsi Jatim maupun Pusat

Diskumnaker Rakor : 150

kl

konsultasi :

10 kl

167.168.000 Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

2 11 2 11 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

Pembayaran honor daerah

Diskumnaker

1 orang 12.000.000 Tersedianya Honda

2 11 2 11 01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat-rapat, konsultasi, koordinasi dalam lingkup Kabupaten Sampang

Diskumnaker

85 kl

13.542.000 Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah

2 11 2 11 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya peningkatan Kualitas sarana dan prasarana aparatur

Diskumnaker

2 11 2 11 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Lemari Arsip Kaca dibeli

Diskumnaker

1 unit 3.600.000 Pengadaan Lemari Arsip

2 11 2 11 01 02 11 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer, laptop dan Printer yang dibeli

Diskumnaker 1 unit

2 unit

3 unit

35.000.000 Pengadaan Komputer, laptop dan Printer

2 11 2 11 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor dan pagar

Diskumnaker 1 unit

19.648.400 Pemeliharaan gedung kantor, Kamar Mandi dan Aula

RENJA 2017

2 11 2 11 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4

Diskumnaker

5 unit

148.925.000 Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4

2 11 2 11 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan alat-alat kantor dan inventaris

Diskumnaker 61 unit

24.450.000 Servics alat-alat kantor dan inventaris

2 11 2 11 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair pemeliharaan Meubeler kantor

Diskumnaker 51 unit

6.000.000 Pemeliharaan meja dan kursi

2 11 2 11 01 02 41 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

perbaikan gedung lantai dan pagar

Diskumnaker 1 pkt

61.945.000 perbaikan gedung pagar

2 11 2 11 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang baik

Diskumnaker

2 11 2 11 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bintek Implemetasi Peraturan Perundang-undangan

Diskumnaker 6 orang

60.300.000 Bintek PNS

2 11 2 11 01 06

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Tercapainya Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Diskumnaker

100%

2 11 2 11 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Diskumnaker

1 Dokumen

10.000.000 Penyusunan LKIJP

2 11 2 11 01 06 02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan semester

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan semester

Diskumnaker 2 Dokumen

2.905.800 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan semester

RENJA 2017

2 11 2 11 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun


2.704.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2 11 2 11 01 06 05 Penyusunan Renja RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD


10.000.000 Dokumenn Renja dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2 01 2 11 01 16

Program Peningkatan Kesempatan Tingkat partiisipasi

2 01 2 11 01 16 02

Penyusunan dan penyerbarluasan

Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah Peserta Sosialisasi

Bursa Tenaga Kerja

14 Kec

14 Kec

109.744.000

Jumlah pserta Sosialisasi

2 01 2 11 01 16 03

Pengembangan kelembagaan

produktifitas dan pelatihan

keirausahaan

Jumlah Wirausaha yang

mengikuti pelatihan

14 Kec

40 0rg

112.971.000

Jumlah Wirausaha pelatihan

2 01 2 11 01 17

Program Peningkatan Perlindungan

Prosentase Pencari Kerja

2 01 2 11 01 17 01

Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Sosialisasi Peraturan tentang

ketangakerjaa

7 Kec

7 Kec

75.000.000

Jumlah Perusahaan yang diberi sosialisasi

2 01 2 11 01 17 03

Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

international

Metode prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan international

14 Kec

5 kasus

50.000.000

Jumlah kasus yang diselesaikan

2 01 2 11 01 17 10

Penyusunan Pendataan dan Survey KHL

untuk pemprosesan UMK

Pendataan dan Survey KHL

14 Kec

3 Kec

57.830.000

Jumla Kec yang disuvey

RENJA 2017

2 01 2 11 01 18

Program Pembinaan Lingkungan Sosial


2 01 2 11 01 18 01 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Pelatihan menjahit Kab.Sampang 100 orang 1.610.771.000 Jumlah Peserta Pelatihan menjahit

2 01 2 11 01 18 02 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan

Peralatan dan sarana untuk pelatihan

Kab.Sampang 4 paket 429.662.000 Jumlah peralatan dan sarana pelatihan

2 11 2 11 01 15 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Tercapainya Jumlah Persentase Koperasi Aktif

88,26%

2 11 01 11 01 15 01 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Penilaian Koperasi dan UMKM Award yang berprestasi Jumlah peserta Bintek Pengawsan bagi Koperasi Jumlah peserta HUT Koperasi

14 Keamatan Kab. Sampang

20 KUMKM 50 Koperasi 200 orang

137.460.000 Jumlah Koperasi dan UMKM yang berprestasi, Jumlah peserta Bintek

2 11 01 11 01 15 04 Penataan dan Penguatan organisasi dan tata laksana koperasi

Pembinaan administrasi dan manjemen pegolaan keuangan pada pengurus dan anggota koperasi

- Kab. Sampang 50 Koperasi 50.000.000 Jumlah koperasi yangdibina

2 11 01 11 01 15 13 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perkoperasi Jumlah sosialisasi penyuluhan perkoperasian terhadap kelompok Jumlah koperasi yang direvitalisasi

Kab. Sampang 60 0rang

10 koperasi 2 Koperasi

75.000.000


2 11 01 11 01 16

Program Pengembangan Koperasi Tercapainya Jumlah Persentase Koperasi Aktif

88,26%

RENJA 2017

2 11 01 11 01 16 03 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dengan BUMN, BUMD, Swasta, Jumlah peserta Bintek Retail Koperasi, Jumlah Koperasi yang mengikuti Smesco Koperasi dan Expo Koperasi,

Kab.Sampang

25 Koperasi / 5

UMKM 40 orang

2 Koperasi dan 2

UMKM

160.000.000


2 11 01 11 01 16 05 Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

Jumlah peserta pelatihan komputerisasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita dan bantuan komputer dan printer untuk kopwan yang berprestasi untuk pelaporan dan jasa layanan

Sampang 42 orang

3unit 50.000.000


2 11 01 11 01 17 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Peningkatan Jumlah UMKM 27.905

2 11 01 11 01 17 0 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pembiatan Tabloid Koperasi dan UKM News

- Kab. Sampang 400 Explar Edisi 12 kali

115.000.000 Jumlah yang dicetak dan Jumlah edisi

2 11 01 11 01 18 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Peningkatan Jumlah UMKM

27.905

2 11 01 11 01 18 02 Pendataan Wira Usaha Baru Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil Menengah

Kab.Sampang 2000 WUB 50.000.000 Jumlah Data Wira Usaha baru

2 11 01 11 01 18 07 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Sarjana yang mengikuti pengembangan pelatihan kerajinan perahu layar dan kerajinan bambu layar Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Jumlah Honor TKB Rakor, Monev

Kab. Mojokerto dan Kab.

Probolinggo

Kab.Sampang

16 Sarjana

7 Kec 140 UM

400.000.000


RENJA 2017

15 orang 2 kl

2 11 01 11 01 18 10 Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagu KUMKM

Jumlah peserta pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anggota kopera Jumlah peserta produksi Usaha Koperasi dibidang usaha Pertanian, Perikanan, Peternakan industrin dan perdagangan Jumlah bimtek manejemen pengolahan usaha koperasi/KUD

Kab. Sampang 15 koperasi

40 orang 40 orang

481.447.800


2 11 01 11 01 19 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM) Jumlah Kemitraan antara Koperasi dengan BUMN/S (Unit) Jumlah Kemitraan antara UMKM dengan BUMN/S (UMKM)

2282

50 20

2 11 01 11 01 19 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Meningkatnya pemahaman peraturan per UU informasi penyediaan permodalan LKM dan BPR serta bantuan permodalannya

Kab. Sampang 150

KUMKM

50.00000

-

Jumlah peserta Sosialiasi penyediaan permodalan

2 11 01 11 01 19 04 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UKM

Jumlah Rakor Pokjanis Jumlah yang di Survey KUMKM Jumlah Penagihan Jumlah Tenaga Fasilitar

Kab. Sampang

10 kali 48 kl 96 kl

8 orang

353.482.000 Jumlah Survey dan Penagaihan Dana bergulir KUMKM

RENJA 2017

2 11 01 11 01 19 09 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KSP/USP-Koperasi

Jumlah Peserta Bintek majanemen usaha simpan pinjam koperasi Jumlah peserta paraktek kerja lapangan

Sampang dan Jogyakarta

50 Koperasi 50 Koperasi

200.000.000


2 11 01 11 01 19 11 Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/USP-Kop

Terlaksananya sosialisasi PP dan permen tentang pelaksanaan USP koperasi Terlaksananya pembinaan bagi koperasi di bidang syariah

Kab.Sampang 150

peserta 40 peserta

50.000.000

Jumlah peserta sosialisasi PP dan permen tentang pelaksanaan USP koperasi Jumlah peserta pembinaan bagi koperasi di bidang syariah

2 11 01 11 01 19 12 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pameran produk unggulan UMKM

Lokal, Regional dan Nasional

2 kali 4 kali 5 kali

430.000.000 Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran

3 08 2 11 01 15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Transmigrasi yang diberangkatkan

50 KK 150.000.000

3 08 2 11 01 15 06 Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

Pemindahaan Masyarakat Ke daerah Transmigrasi

Kab. Sampang 25 KK 150.000.000 Jumlah Calon Transmigrasi yang ditempatkan

J U M L A H 5.890.571.800

RENJA 2017

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Koperasi dan UKM. BAB II ini, mengacu hasil kerja (review hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Yang memuat pokok-

pokok :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau

badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM telah dilaksanakan oleh

SKPD yaitu Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 46 Tahun

2008, Tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Sampang

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2015

RENJA 2017

Strategi yang ditempuh pada pelaksanaan pengembangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah adalah Meningkatkan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Arah

kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung strategi tersebut adalah Penguatan

Ekonomi Rakyat/Masyarakat yang berbasis potensi local melalui pengembangan sentra

industry kecil/UMKM , Agropolitan/ Agroindustri

Anggaran Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Sampang Tahun 2015 dengan total anggaran sebesar

Rp. 5.636.136.710.00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.001.176.010,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.634.960.700,00 terealisasi

secara keseluruhan sebesar Rp 4.987.963.766,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.902.150.542,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.085.813.224,00

atau Realisasi sebaesar 88,50%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9

Program dan 38 Kegiatan, dengan rincian terlampir. sedangkan pendapatan PAD dari

target Rp. 689.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 501.759.200,51 Atau 72,74%

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program untuk Urusan Wajib pembinaan dan

pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi dan UKM pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Realisasi Keuangan Urusan Wajib Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2015

NO

REALISASI 2014

(Rp)

Alokasi Biaya

2015 Realisasi (Rp.) %

A. PAD 685.235.515,00 689.800.000,00 501.759.200,51 72,74

B Belanja Tidak

Langsung

1.826.301.958,00 2.001.176.010,00 1.902.150.542,00 95,05

C. Belanja Langsung 2.576.821.502,00 3.634.960.700,00 3.085.813.324,00 84,89

Sasaran

Meningkatnya Kualitas

Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

RENJA 2017

1. Program Adminitrasi

Perkantoran

273.242.509,00 376,205,150.00 337,431,974.00 89.69

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prsarana

Aparatur

271.341.923,00 181,542,000.00 156,960,500.00 86.46

Program Peningkatan

Displin Aparatur

3 - - - -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya

Aparatur

4 9.312.000,00 46,500,000.00 37,178,683.00 79.95

5 Program peningkatan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

18.959.035,00 18,869,150.00 18,312,000.00 97.05

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang

Kondusif

6 200.266.000,00 236,575,000.00 207,950,000.00 87.90

7 Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

66.299.000,00 122,818,000.00 94,085,200.00 76.61

8 Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.322.559.882,00 1,996,031,800.00 1,703,067,337.00 85.32

RENJA 2017

9 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

368.144.153,00 606,419,600.00 492,097,530.00 81.15

10 Program Utama

Pemberdayaan Usaha

Skala Mikro

46.697.000,00 50.000.000,00 38,730,000.00 77.46

JUMLAH (BTL + BL) 4.403.123.460,00 5.636.136.710,00 4.987.963.766,00 88,50

Secara umum realisasi serapan anggaran program pada Urusan Wajib

Dinas Koperasi dan UKM dapat dikatakan baik, yaitu > 85%, kecuali :

a. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Hanya Mencapai

79.95% hal ini karena pada kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga target anggaran

lokasi yang direncanakan menjadi berubah yang mengakibatkan efisiensi anggaran

sedangkan target 5 orang PNS yang dapat mengikuti bimbingan teknis peraturan

perundang-undangan dapat terealisasi 100 % yaitu sebanyak 5 orang PNS.

b. Pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah mencapai 76.61%. Tidak tercapainya realisasi anggaran 100%

dari kegiatan tersebut karena TERJADI efisiensi anggaran namun demikian target

output kegiatan melebihi 100%. Efisiensi itu terjadi pada sewa tempat yang tidak

boleh di hotel.

c. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi pada kegiatan

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berupa pelaksanaan

Khitanan Masal yang tidak terlaksana dikarenakan koperasi gerakan tidak

mengusulkan daftar nama peserta khitanan massal.

d. Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro hanya mencapai 77.46% hal

ini dikarenakan pada belanja perjalanan dinas luar Ke OJK di provinsi dalam

rangka Sosialisasi dan pengurusan badan hukum LKM tidak terlaksana karena

kurang syarat dan belanja cetak untuk buku organisasi dan usaha LKM terialisasi

28 buku dari target 36 di DPA terjadi efisiensi

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018, Dinas Koperasi dan UKM

melaksanakan Misi 4 dengan capaian program dan kegiatan sebagaimana target dan

realisasi indikator sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Koperasi dan UKM

RENJA 2017

Sasaran

Satuan

Capaian Tahun 2015

Uraian Indikator Kinerja Tahun

2014 Target Realisasi

Capaian

(%)

Meningkatnya

Kualitas

Koperasi dan

Usaha Kecil

dan

Menengah

(UKM)

a. Koperasi aktif Koperasi

aktif

395 396 400

Koperasi 449 450 442

% 87,97 88,00 90,50 102,84

b. Jumlah UMKM

non BPR/LKM

UMKM

(UMKM aktif)

UMKM 27,130 27,370 27.410 101.03

c. Jumlah BPR /

LKM

(BPR/LKM

aktif)

LKM/BPR

aktif

8 8 10 142.86

Dari Tabel Capaian sasaran RPJMD di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Jumlah Koperasi Aktif

Indikator jumlah Koperasi Aktif dibanding dengan jumlah seluruh Koperasi pada

tahun 2015 tercapai 90,50%. Sehingga capainya adalah jumlah presentase realisasi

dengan presentase target didapat sebesar 102,84, Hal ini karena pertumbuhan

jumlah koperasi dari tahun ketahun mengalami penambahan dan juga adanya

pembubaran koperasi pada tahun 2015 sebanyak 16 koperasi sehingga

pertumbuhan koperasi berbanding lurus dengan jumlah koperasi aktif. Jadi jumlah

total koperasi 442 unit per Desember Tahun 2015, dengan 400 koperasi aktif dan

42 koperasi yang tidak aktif.

2. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Indikator Jumlah Usaha Mikro Kecil dan menengah Non BPR merupakan

parameter untuk mengetahui peningkatan ekonomi Kabupaten Sampang dari tahun

berjalan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas

koperasi dan UKM Kabupaten Sampang pada tahun 2014 jumlah UMKM sebanyak

27.130, sedangkan pada tahun 2015 bertambah sebesar 280 UMKM didasarkan

pada pemberian pelatihan pada para usaha pemula yang telah diberikan

pemberdayaan bimbingan, pelatihan juga fasilitasi kemudahan prasarana usaha

bagi usaha mikro kecil menengah. Sehingga memberi tambahan geliat

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang semakin membaik dan tentunya akan

RENJA 2017

menyerap tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Sampang

3. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM pada tahun 2014 sebanyak 8 LKM yang di

harapkan dapat mengarah pada pembentukan koperasi baru sehingga melalui

kegiatan Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan sentra ditahun 2015

telah dihasilkan kesiapan LKM sebanyak 10 dengan penambahan sebanyak 2 LKM

untuk dijadikan Koperasi baru sehingga target kumulatif capaian LKM tahun 2015

sebanyak 7 LKM terealisasi Kumulatif sebanyak 10 LKM yang prakop kemudian

akan ditindaklanjuti dengan pemberian badan hukum pada tahu 2016 sebanyak 10

LKM

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. Program Utama Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Kegiatan : Pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan sentra Permasalahan:

Banyaknya LKM Yang kurang memenuhi syarat untuk berbadan hukum

SOLUSI :

Melakukan Sosialisasi terhadap LKM sentra sebagai Embrio terbentuknya koperasi

baru dan sebagai LKM yang berorentasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun

2013 tentang OJK .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi hal yang

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang.

Permasalahan yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

adalah belum terumusnya kebijakan teknis pada obyek sasaran program kegiatan

sehingga target sasaran pada RPJM seringkali tidak diembannya pada Renca Kerja

RENJA 2017

Tahunan dan juga belum dipunyainya data keragaan Koperasi dan UKM yang akurat

yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan sehingga arah pembinaan belum

menghasilkan manfaat/Benefit dan Dampak yang benar dapat dirasakan oleh

masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi ini adalah:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Sampang

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Hasil Analisis gambaran pelayanan SKPD

Kualitas Jumlah Koperasi aktif

Target Sasaran Lainnya

Peningkatan Pembinaan pada koperasi gerakan, Minimnya tenaga enterpreneur

Perubahan pola koperasi yang berdasar kegotong royongan menjadi asas capitalis

Jumlah Tenaga

pembinaan

kurang dan

lemahnya

kompetensi

person di

bidang

koperasian

Jumlah UMKM yang terus miningkat


Pemberian Fasilitasi UMKM dan (Belum dibuatkan grand Desain pengembangan produk daerah )

Akses pendanaan/ Minimnya dana dan jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam kegiatan pameran baik tingkat nasional maupun regionalBahan Baku dan Teknologi,

Maningkatnya

Jumlah UMKM

yang belum

terdata

berdasarkan

urusan bidang

jenis

usahanya

Jumlah LKM yang aktif


Melemahnya Kelembagaan LKM sebagai akses permodalan bagi masyarakat

Minimnya Dana pembinaan pada LKM

Tidak focusnya

Pembinaan,

Pengembanga

n dan

Pengawasan

LKM sebagai

Penunjang

pemberdayaan

UMKM

RENJA 2017

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penumbuhan Kinerja Usaha Koperasi


Kualitas pembinaan yang berkesinambungan

system berbasisi capitalis

kompetensi

SDM masih

minim

Penumbuhan Wirausaha Baru dan Kualitas UMKM


pemberdayaan bagi lulusan Sarjana yang masih menganggur

attitude, skill, knowledge, experience,

responsibilities dan accountability

Masih

minimnya

SKPD

memanfaatkan

potensi

sarjana muda

pengangguran

Hasil telaahan RTRW

Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Sampang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibu kota kabupaten

Dokumen RTRW Kabupaten Sampang

Maping WUB, Sentra, Klaster , paguyuban PKL

Pengrelokasian PKL melalui Perda

Minimnya

Pengelompoka

n Data pelaku

Usaha

Hasil Analisis KLHS

kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, kawasan hutan/lindung kritis, perkebunan, dan pertambangan/ penggalian.

Dokumen KLHS Kabupaten Sampang

Pemberdayaan terhadap para pelaku usaha KUMKM

Di Kabupaten Sampang terdapat 2 unit pasar umum dan 59 pasar desa yang tersebar di seluruh kecamatan

Penataan para

pedagang PKL

dan

penempatan

relokasinya

isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis kondisi daerah,

lingkungan eksternal dan masukan dari seluruh unit kerja (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD)

maupun stakeholders di wilayah Kabupaten Sampang. Kondisi daerah yang dianalisis meliputi

kondisi perekonomian, potensi sumberdaya (alam, manusia, buatan), sosial kemasyarakatan dan

lingkungannya. Lingkungan eksternal yang dianalisis meliputi kondisi sosial-ekonomi, berbagai

RENJA 2017

kebijakan pemerintah (dari pusat ,Propinsi dan Kabupaten) yang berkaitan dan perkembangan

pemberdayaan teknologi yang dapat mempengaruhi ke akses Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 AFTA / Pasar Bebas

ENTERPRENEUR

2 EKONOMI SYARIAH

UU NO 17/2012 tentang Penjenisan Koperasi: Koperasi Produsen, konsumen, Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa

Paradigma Koperasi berbasis keanggotaan dan koperasi berbasis modal/ capital

3

Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasi

Distrukturisasi usaha

KUD

4

LKM UU NO 1 2013 LKM harus mendapat izin usaha dari OJK

Bank UMKM

5

UMKM pasca suramadu Masih rendahnya minat wirausaha muda

Pengusaha Belum

Siap

6 Masih lemahnya daya

saing produk daerah

7 Belum optimalnya

penggunaan potensi lokal untuk industri kreatif

Masuknya Produk Luar

negeri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas merumuskan, melaksanakan dan

mengendalikan kebijkan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

beserta pemangku kepentingan lainnya, hal ini didasarkan pada keadaan kondisional yang

setiap waktu akan selalu berubah sesuai dinamika isu-isu terkini oleh kerenanya perlua

adanya klasifikasi terhada isu –isu yang terus berkembang hal ini di maksudkan agar

didapat isu strategis yang nantinya dapat mendukung terhadap pencapaian Visi Misi dari

kepala daerah sebagai amanah yang harus diemban oleh SKPD sesuai dengan bidang

urusanya masing – masing. Pengklasifikasian ini dapat mendorong kita untuk berpikir

tentang masa depan secara kreatif tanpa memikirkan kendala seperti anggaran, Preseden.

2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RENJA 2017

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Berasal dari adopsi

apa yang ada di Renstra SKPD yang setelah di konsultasikan sehingga dari

rancangan tersebut dihasilkan Analisi Kebutuhan jumlah pagu anggaran, lokasi,

Target capaian dan juga catatan-catatan penting yang memuat tingkat prioritas

sehingga perubahan jumlah pagu aggaran nanti dengan rancangan awal dengan hasil

analisis kebutuhan berbeda. Sehingga dari hasil telaahan tersebut dihasilkan rumusan

kebutuhan program dan kegiatan tahun 2017 hasil review terhadap Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Sampang 2017


TAHUN ANGGARAN 2017


KABUPATEN SAMPANG

KODE REKENING

URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

LOKASI


PROGRAM/

KEGIATAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 13

2 URUSAN WAJIB



BELANJA LANGSUNG



2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat

Pengiriman Surat Diskumnaker 1250 surat

9.999.500




Diskumnaker

12 bulan

99.600.000


2 11 2 11 01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Diskumnaker 5 unit

31 unit

9.970.000


2 11 2 11 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Diskumnaker

22 jenis

17.205.000


RENJA 2017

2 11 2 11 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kebutuhan ATK selama 1 tahun






30.000 lbr


2 11 2 11 01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Diskumnaker

12 jenis

10.993.700




Diskumnaker 2 pkt




Diskumnaker


2 11 2 11 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Karyawan/watii, Makanan dan Minuman Rapat koordinasi dan tamu

Diskumnaker 75

karyawan,

4 kl dan

30 tamu

15.900.000

Tersedianya makanan dan minuman

2 11 2 11 01 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



kl

konsultasi :

10 kl

167.168.000

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

2 11 2 11 01 01 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan


Diskumnaker


2 11 2 11 01 01 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Diskumnaker

85 kl

13.542.000

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah



Diskumnaker

2 11 2 11 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Lemari Arsip Kaca dibeli

Diskumnaker

1 unit 3.600.000 Pengadaan Lemari Arsip

2 11 2 11 01 02 11 Pengadaan Komputer

Pengadaan Komputer, laptop dan Printer yang dibeli

Diskumnaker 1 unit

2 unit

3 unit

35.000.000

Pengadaan Komputer, laptop dan Printer



Diskumnaker 1 unit

19.648.400

Pemeliharaan gedung kantor, Kamar Mandi dan Aula

2 11 2 11 01 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Diskumnaker

5 unit

148.925.000


2 11 2 11 01 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Diskumnaker 61 unit

24.450.000

Servics alat-alat kantor dan inventaris

RENJA 2017

2 11 2 11 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

pemeliharaan Meubeler kantor

Diskumnaker 51 unit

6.000.000

Pemeliharaan meja dan kursi

2 11 2 11 01 02 41 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

perbaikan gedung lantai dan pagar

Diskumnaker 1 pkt

61.945.000 perbaikan gedung pagar



Diskumnaker

2 11 2 11 01 05 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Diskumnaker

6 orang

60.300.000 Bintek PNS

2 11 2 11 01 06



Diskumnaker

100%

2 11 2 11 01 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD


Diskumnaker

1 Dokumen




Diskumnaker

2 Dokumen

2.905.800




Diskumnaker

1 Dokumen

2.704.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




10.000.000

Dokumenn Renja dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2 01 2 11 01 16

Program Peningkatan

Kesempatan

Tingkat

partiisipasi

2 01 2 11 01 16 02

Penyusunan dan

penyerbarluasan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Jumlah Peserta

Sosialisasi Bursa

Tenaga Kerja

14 Kec

14 Kec

109.744.000


2 01 2 11 01 16 03

Pengembangan

kelembagaan

produktifitas dan

pelatihan

keirausahaan

Jumlah Wirausaha

yang mengikuti

pelatihan

14 Kec

40 0rg

112.971.000


2 01 2 11 01 17

Program

Peningkatan

Perlindungan

Prosentase

Pencari Kerja

2 01 2 11 01 17 01

Sosialisasi berbagai

peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

Sosialisasi

Peraturan tentang

ketangakerjaa

7 Kec

7 Kec

75.000.000


RENJA 2017

2 01 2 11 01 17 03

Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

international

Metode prosedur

penyelesaian

perselisihan

hubungan

international

14 Kec

5 kasus

50.000.000


2 01 2 11 01 17 10

Penyusunan

Pendataan dan Survey

KHL untuk

pemprosesan UMK

Pendataan dan

Survey KHL

14 Kec

3 Kec

57.830.000


2 01 2 11 01 18

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial


2 01 2 11 01 18 01

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Pelatihan menjahit

Kab.Sampang 100 orang 1.610.771.000 Jumlah Peserta Pelatihan menjahit

2 01 2 11 01 18 02

Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan


Kab.Sampang 4 paket 429.662.000

Jumlah peralatan dan sarana pelatihan



88,26%

2 11 01 11 01 15 01

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Penilaian Koperasi dan UMKM Award yang berprestasi Jumlah peserta Bintek Pengawsan bagi Koperasi Jumlah peserta HUT Koperasi


20 KUMKM 50 Koperasi 200 orang

137.460.000

Jumlah Koperasi dan UMKM yang berprestasi, Jumlah peserta Bintek

2 11 01 11 01 15 04

Penataan dan Penguatan organisasi dan tata laksana koperasi

Pembinaan administrasi dan manjemen pegolaan keuangan pada pengurus dan anggota koperasi

- Kab. Sampang

50 Koperasi 50.000.000 Jumlah koperasi yangdibina

2 11 01 11 01 15 13

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi


Kab. Sampang

60 0rang 10 koperasi 2 Koperasi

75.000.000


2 11 01 11 01 16

Program Pengembangan Koperasi


88,26%

2 11 01 11 01 16 03

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dengan BUMN, BUMD, Swasta, Jumlah peserta Bintek Retail Koperasi, Jumlah Koperasi yang mengikuti

Kab.Sampang

25 Koperasi / 5

UMKM 40 orang

2 Koperasi dan 2

UMKM

160.000.000

Jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dengan BUMN, BUMD, Swasta, Jumlah peserta Bintek Retail Koperasi, Jumlah Koperasi yang mengikuti

RENJA 2017

Smesco Koperasi dan Expo Koperasi,

Smesco Koperasi dan Expo Koperasi,

2 11 01 11 01 16 05

Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita


Sampang 42 orang

3unit 50.000.000


2 11 01 11 01 17

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


27.905


Jumlah Pembiatan Tabloid Koperasi dan UKM News

- Kab. Sampang

400 Explar Edisi 12 kali


2 11 01 11 01 18

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah


27.905

2 11 01 11 01 18 02 Pendataan Wira Usaha Baru

Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil Menengah





Probolinggo

Kab.Sampang

16 Sarjana

7 Kec 140 UM

15 orang 2 kl

400.000.000


2 11 01 11 01 18 10

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagu KUMKM


Kab. Sampang

15 koperasi 40 orang 40 orang

481.447.800

Jumlah peserta pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anggota kopera Jumlah peserta produksi Usaha Koperasi dibidang usaha Pertanian, Perikanan, Peternakan industrin dan perdagangan Jumlah bimtek manejemen pengolahan usaha

RENJA 2017

koperasi/KUD

2 11 01 11 01 19

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah


2282

50 20



Kab. Sampang

150 KUMKM

50.00000

-



Jumlah Rakor Pokjanis Jumlah yang di Survey KUMKM Jumlah Penagihan Jumlah Tenaga Fasilitar

Kab. Sampang

10 kali 48 kl 96 kl

8 orang

353.482.000

Jumlah Survey dan Penagaihan Dana bergulir KUMKM



Sampang dan Jogyakarta


200.000.000


2 11 01 11 01 19 11

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/USP-Kop

Terlaksananya sosialisasi PP dan permen tentang pelaksanaan USP koperasi Terlaksananya pembinaan bagi koperasi di bidang syariah

Kab.Sampang 150

peserta 40 peserta

50.000.000

Jumlah peserta sosialisasi PP dan permen tentang pelaksanaan USP koperasi Jumlah peserta pembinaan bagi koperasi di bidang syariah


Pameran produk unggulan UMKM

Lokal, Regional dan

Nasional


430.000.000

Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran

3 08 2 11 01 15



50 KK 150.000.000



Kab. Sampang

25 KK 150.000.000

Jumlah Calon Transmigrasi yang ditempatkan

J U M L A H 5.890.571.800

RENJA 2017

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (dibahas TAPD)

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).


TAHUN ANGGARAN 2017


KABUPATEN SAMPANG

KODE REKENING

URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

LOKASI


PROGRAM/ KEGIATAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

KELUARAN

APBD KAB

1 2 3 4 5 6 7 13

2 URUSAN WAJIB



BELANJA LANGSUNG



2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat

Pengiriman Surat Diskumnaker 1250 surat

9.999.500




Diskumnaker 12 bulan

99.600.000


2 11 2 11 01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Diskumnaker 5 unit

31 unit

9.970.000


2 11 2 11 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Diskumnaker

22 jenis

17.205.000


RENJA 2017

2 11 2 11 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kebutuhan ATK selama 1 tahun






30.000 lbr


2 11 2 11 01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Diskumnaker

12 jenis

10.993.700




Diskumnaker 2 pkt




Diskumnaker


2 11 2 11 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Karyawan/watii, Makanan dan Minuman Rapat koordinasi dan tamu

Diskumnaker 75

karyawan,

4 kl dan

30 tamu

15.900.000

Tersedianya makanan dan minuman

2 11 2 11 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



kl

konsultasi :

10 kl

166.718..000

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

2 11 2 11 01 01 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan


Diskumnaker


2 11 2 11 01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Diskumnaker

85 kl

13.542.000

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah



Diskumnaker

2 11 2 11 01 02 11 Pengadaan Komputer

Pengadaan Komputer, laptop dan Printer yang dibeli

Diskumnaker 1 unit

2 unit

3 unit

35.000.000

Pengadaan Komputer, laptop dan Printer



Diskumnaker 1 unit

19.648.400

Pemeliharaan gedung kantor, Kamar Mandi dan Aula

2 11 2 11 01 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Diskumnaker

5 unit

148.925.000


2 11 2 11 01 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Diskumnaker 61 unit

24.450.000 Servics alat-alat kantor dan inventaris

2 11 2 11 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

pemeliharaan Meubeler kantor

Diskumnaker 51 unit

6.000.000 Pemeliharaan meja dan kursi

RENJA 2017



Diskumnaker

2 11 2 11 01 05 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Diskumnaker

6 orang

52.800.000

Jumlah PNS yang mengikuti Bintek

2 11 2 11 01 06



Diskumnaker

100%

2 11 2 11 01 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD


Diskumnaker

1 Dokumen




Diskumnaker

2 Dokumen

2.905.800




Diskumnaker

1 Dokumen

2.704.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




10.000.000

Dokumenn Renja dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2 01 2 11 01 16

Program Peningkatan

Kesempatan

Tingkat partiisipasi

2 01 2 11 01 16 02

Penyusunan dan

penyerbarluasan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Jumlah Peserta

Sosialisasi Bursa

Tenaga Kerja

14 Kec

14 Kec

95.239.000,


2 01 2 11 01 16 03

Pengembangan

kelembagaan

produktifitas dan

pelatihan

keirausahaan

Jumlah Wirausaha

yang mengikuti

pelatihan

14 Kec

40 0rg

112.915.000


2 01 2 11 01 17

Program

Peningkatan

Perlindungan

Prosentase

Pencari Kerja

2 01 2 11 01 17 02

Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

international

Metode prosedur

penyelesaian

perselisihan

hubungan

international

14 Kec

5 kasus

49.810.000


2 01 2 11 01 17 04

Sosialisasi berbagai

peraturan pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan

Sosialisasi

Peraturan tentang

ketangakerjaa

3 Kec

150

Perusahaan

74.340.000


RENJA 2017

2 01 2 11 01 17 06

Penyusunan

Pendataan dan Survey

KHL untuk

pemprosesan UMK

Pendataan dan

Survey KHL

3 Kec

3 Kec

57.830.000


2 01 2 11 01 18

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial


2 01 2 11 01 18 01

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Pelatihan menjahit

Kab.Sampang 100 orang 1.617.197.000 Jumlah Peserta Pelatihan menjahit

2 01 2 11 01 18 02

Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan


Kab.Sampang 4 paket 452.652.000

Jumlah peralatan dan sarana pelatihan



88,26%

2 11 01 11 01 15 09

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian Tentang pembentukan Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Perkoperasian

Kab. Sampang 14 Kec

60 0rang 75.000.000

Jumlah peserta Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian Tentan g pembentukan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perkoperasian

2 11 01 11 01 15 10

Penataan dan Penguatan organisasi dan tata laksana koperasi

Terlaksanya Pembinaan administrasi dan manjemen pegolaan keuangan pada pengurus dan anggota koperasi

- Kab. Sampang

50 Koperasi 50.000.000 Jumlah koperasi yangdibina

2 11 01 11 01 15 12

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Terlaksanaya Penilaian Koperasi Award berprestasi Jumlah Pemeringkatan Koperasi



137.460.000

Jumlah Koperasi dan UMKM yang berprestasi, Jumlah peserta Bintek

2 11 01 11 01 16

Program Pengembangan Koperasi


88%

2 11 01 11 01 16 03

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Terlaksananya kegiatan kemitraan antar lembaga koperasi dan UMKM dengan BUMN,BUMD dan Swasta Terlaksananya Pelatihan Manajemen Ritel

Kab.Sampang 50 KUMKM 50 peserta

160.000.000


2 11 01 11 01 16 05

Pelatihan Komputerisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

Terlaksanannya pelatihan komputerisasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

Sampang 42 orang 50.000.000

Jumlah peserta pelatihan komputerisasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita

RENJA 2017

2 11 01 11 01 17

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


27.905


Terwujudnya Pembiutan Tabloid Koperasi dan UKM News

- Kab. Sampang

325 Explar Edisi 12 kali


2 11 01 11 01 18

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah


27.905


Terlasananya Sarjana yang mengikuti pengembangan pelatihan kerajinan perahu layar dan kerajinan bambu layar Terlaksananya Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Jumlah Honor TKB Rakor, Monev


Probolinggo

Kab.Sampang

16 Sarjana

6 Kec

15 orang 2 kl

400.000.000


2 11 01 11 01 18 10 Pendataan Wira Usaha Baru

Terlaksananya Pendataan Wira Usaha Mikro Kecil Menengah


2 11 01 11 01 18 12 Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagu KUMKM


Kab. Sampang 8 koperasi 30 orang 25 orang

249.510.000


2 11 01 11 01 19

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah


2282

50 20

RENJA 2017



Kab. Sampang 215

KUMKM

50.00000

-



Terlaksanya Rakor Pokjanis , Survey KUMKM, Penagihan kredit dana bergulir , Tenaga Fasilitar

Kab. Sampang

12 kali 48 kl 96 kl

8 orang

353.482.000

Jumlah Rakor Pokjanis Jumlah Survey Jumlah Penagihan Dana bergulir KUMKM Jumlah Tenaga Fasilitar


Terlaksana Bintek pelatihan usaha simpan pinjam koperasi Terlaksananya peserta paraktek kerja lapangan

Sampang dan bali


200.000.000

Jumlah Peserta Bintek pelatihan usaha simpan pinjam koperasi Jumlah peserta paraktek kerja lapangan

2 11 01 11 01 19 11

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Permenkop tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/USP-Kop

Terlaksananya sosialisasi Peraturan pemerintah dan permenkop tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam

Kab.Sampang 150

peserta

50.000.000

Jumlah peserta sosialisasi Peraturan pemerintah dan permenkop tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam


Terlaksanya Pameran produk unggulan UMKM

Lokal, Regional dan

Nasional


313.090.000

Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran

3 08 2 11 01 15



50 KK 150.000.000



Kab. Sampang 25 KK

197.692.000.00

Jumlah Calon Transmigrasi yang ditempatkan

J U M L A H 5.680..777.000

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

dan Tenaga Kerja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana

berikut ini.

RENJA 2017

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMK

Meningkatkan

Kapasitas

Pengelola

Koperasi

Presentase koperasi yang aktif

87,87 88,00 56,05 55,17 58,30

Meningkatnya

jumlah UMK baru

Jumlah UMK

baru

27.120

27.370

27.620

27.835

28.035

Meningkatkan penempatan angkatan kerja

Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

56 51 53 50 55

3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang dalam lima tahun mendatang. strategi dan

kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang ini untuk mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta

rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. dan juga menunjukkan

bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang mencapai tujuan, sasaran

jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang. Strategi dan

kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang, berikut alternative

strategi pencapaian indicator sasaran

Tabel.T-IV.C.1 Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran:Dinas koperasi dan UKM Kab. Sampang

RENJA 2017

Faktor Internal FaktorEksternal

Kekuatan (Strength/S) 1. Adanya tenaga PPKL

dan TKB 2. Adanya resi gudang

dan lantai jemur KUD 3. Adanya program untuk

memberikan keterampilan teknis

4. Tersedianya dana pinjaman permodalan untuk koperasi dan UKM

5. Adanya program yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UKM

6. Pameran Produk unggulan

Kelemahan 1. Sebagian besar pengelolaan

KUD masih buruk 2. Rendahnya kontribusi dan

kepedulian pengurus koperasi 3. Terbatasnya SDM tenaga

Pembina dari Diskop UKM 4. Rendahnya minat berwirausaha

dari kalangan pemuda 5. Terbatasnya akses pasar

produk UMKM keluar daerah 6. Lemahnya data keragaan

UMKM yang dipunya oleh Diskop dan UKM

7. Rendahnya koordinasi antar SKPD yang terkait

8. Amanat UU No 17 tentang penjenisan koperasi

9. Lemahnya Lembaga LKM Sebagai akses permodalan masyarakat

Peluang/Opportunity/O)

1. Adanya Program Revitalisasi KUD dari Kementerian Koperasi UKM

2. Adanya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dalamPermendagri 13 Tahun 2006

3. Adanya program kemitraan dengan BUMN, BUMD, maupun BUMS

4. Adanya program Bapak Angkat

5. Adanya program magang keterampilan dengan UMKM luar daerah

6. Adanya kekayaan potensi local

7. UU Perkoperasian no 17 thn 2012

8. UU NO 1 Tahun 2013 ttg LKM

9. Jumlah UMKM yang banyak

Strategi SO 1. Memanfaatkan

program revitalisai KUD serta mengoptimalkan peranan PPKL dan TKB untuk membina KUD.

2. Mengoptimalkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperaasi

3. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha KUMKM

4. Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah Melalui bapak Angkat/asuh (REGULASI)

5. Mengoptimalkan kekayaan potensi local dalam satu daerah satu produk unggulan

6. Mengikutsertakan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Pameran

Strategi WO 1. Mengatasi kendala buruknya

pengelolaan KUD 2. Meningkatkan mekanisme

reward-punishment dan insentif-disinsentif

3. Melakukan pendataan tentang usaha UMKM/WUB

4. Melakukan Restrukturisasi penjenisan usaha koperasi

5. Memberdayakan LKM Sebagai akses permodalan masyarakat

RENJA 2017

Tantangan 1. Banyaknya lulusan

sarjana dan santri yang menganggur

2. Masih lemahnya daya saing produk daerah

3. Masuknya produk luar negeri, pabrikan, dan dari daerah lain dengan kualitas dan harga yang bersaing

4. Minimnya masyarakat yang mengetahui pola kemitraaan dengan BUMD/S dan Kalangan swasta

5. Banyaknya koperasi yang usahanya tidak efektif karena tidak mampu memangkas jalur distribusi bahan baku

1. Memberikan fasilitasi

pelatihan dan permodalan untuk penumbuhan wirausaha baru khususnya bagi lulusan sarjana/santri yang masih menganggur.

2. memfasilitasi peningkatan pertumbuhan koperasi produksi, konsumsi, jasa dan Simpan Pinjam

3. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha KUMKM

1. Meningkatkan skill para lulusan

usahawan/wati yg menganggur dan memperkuat kelembagaan KUD

2. Menyediakan ruang fasilitas usaha,permodalan, managemen dan pemasaran

3. Meningkatkan koordinas antar stakeholder (pemerintah, Pelaku usaha)

4. Adanya paguyupan koperasi ritel sebagai pemasok

3.3 PENENTUAN STRATEGI

Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya Koperasi

dan Usaha Mikro yang

Mandiri

Presentase koperasi yang

aktif

Pemanfaatan

program revitalisai

Koperasi/KUD

Penataan dan

Penguatan

Organisasi dan

Tatalaksana

Koperasi

Permbinaan,

pengawasan dan

penghargaan

RENJA 2017

koperasi berprestasi

Persentase UMK Mandiri

Pemberdayaan

LKM sebagai

usaha sklala mikro

Pemberian

Fasilitasi

Pengamanan

kawasan Usaha

mikro

Melakukan

pendataan tentang

WUB

Peningkatan dan

pengembangan

jaringan kerjasama

usaha koperasi dan

Usaha Mikro

Memfasilitasi

peningkatan

kemitraan

investasi Usaha

Koperasi

Memberikan

fasilitasi pelatihan

dan permodalan

untuk

penumbuhan

wirausaha baru

khususnya bagi

lulusan

sarjana/santrI

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Meningkatnya pencari Persentase Pencari kerja

Meningkatkan

kompetensi/

RENJA 2017

kerja yang

ditempatkan

yang ditempatkan kapasitas

angkatan kerja

Peningkatan

kerjasama dengan

daerah sasaran

transmigrasi

Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

3.4 KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja yang

telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai

berikut yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah

2. Reorentasi, Restrukturisasi Revitalisasi koperasi dan Lembaga LKM Sebagai akses

permodalan masyarakat

3. Pemberdayaan dan Fasilitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai

tambah.

5. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat

6. Peningkatan promosi dan kerjasama invesatasi

7. Menciptakan iklim investasi Kemitraan yang kondusif.

8. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan

9. Pelayanan Pelatihan Kerja

10. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

RENJA 2017

Tabel.T-IV.C.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM YANG MAJU

DAN INOVATIF BERBASISI KEMITRAAN

MISI I : MEMBERDAYAKAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA UNTUK

MENINGKATKAN

PENDAPATAN MELALUI PERLUASAN LAPANGAN USAHA

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1

MENINGKATNYA

KUANTITAS

DAN KUALITAS

KOPERASI &

UMK

Sasaran 1.1

Meningkatnya

kualitas koperasi

1. Strategi 1.1 Memanfaatkan

program revitalisai

Koperasi/KUD

2. Strategi 1.2 Mengatasi kendala

buruknya pengelolaan

Koperasi/KUD

3. Strategi 1.3 Mengoptimalkan

Peningkatan kualitas

kelembagaan Koperasi

1. Kebijakan 1.1 Optimalisasi

pemanfaatan

fasilitas/asset daerah

2. Kebijakan 1.2 Revitalisasi koperasi

3. Kebijakan 1.3 Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi/

KUD

Sasaran 1.2

Meningkatnya

jumlah UMK baru

Strategi 2.1

Pemberian Fasilitasi

Pengamanan kawasan

Usaha Kecil Menengah

Melalui bapak

Angkat/asuh (Regulasi)

Strategi 2.2

Melakukan pendataan

tentang usaha UMKM/

WUB

Kebijakan 2.1

Pengembangan usaha

agribisnis dan

peningkatan produksi,

produktivitas dan nilai

tambah

Kebijakan 2.2

Fasilitas

Pengembangan Usaha

Kecil Menengah

RENJA 2017




MENINGKATKAN



Strategi 2.3

Memberdayakan LKM

Sebagai akses

permodalan

masyarakat

Strategi 2.4

Memfasilitasi

peningkatan kemitraan

investasi Usaha

Koperasi dan UMKM

Strategi 2.5

Memberikan fasilitasi

pelatihan dan

permodalan untuk

penumbuhan

wirausaha baru

khususnya bagi lulusan

sarjana/santri yang

masih baru

Kebijakan 2.3

Merestrukturisasi

Lembaga LKM

Sebagai akses

permodalan

masyarakat

Kebijakan 2.4

Peningkatan dan

pengembangan LKM

Kebijakan 2.5

Menciptakan iklim

investasi kemitraan

KUMKM yang kondusif

Kebijakan 2.6

peningkatan daya

saing dengan

pemanfaatan teknologi

yang tepat

Sasaran 1.3

Meningkatnya

IKM Pelayanan

Koperasi, Usaha

mikro dan tenaga

kerja

Strategi 3.1

meningkatnya kualitas

pelayanan aparatur

Kebijakan 2.6

Nilai hasil survey IKM

RENJA 2017




MENINGKATKAN



Tujian 2

MENINGKATNYA

PARTISIPASI

ANGKATAN

KERJA

Sasaran 1.4

Meningkatnya

pencari kerja

yang ditempatkan

(%)

Strategi 4.1

Pencari kerja yang

ditempatkan

lembaga pelatihan

kerja swasta

Hubungan Industrial

Penempatan Tenaga

Kerja

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka perlu ditempuh kebijakan kebijakan

sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

Strategi Program yang digunakan adalah :

A. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

B. Program Pengembangan Koperasi

C. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotetitif Usaha Kecil

Menengah

D. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah

Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

a. program revitalisai Koperasi/KUD

b. Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

c. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi


1. Penguatan ekonomi rakyat/masyarakat yang berbasis potensi lokal melalui

pengembangan sentra industri kecil/UMKM

RENJA 2017

2. Pemberdayaan LKM sebagai usaha sklala mikro

3. Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha mikro

4. Melakukan pendataan tentang WUB

5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan Usaha

6. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Koperasi

7. Memberikan fasilitasi pelatihan dan permodalan untuk penumbuhan wirausaha baru

Sasaran II : Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)

Strategi Program yang digunakan adalah :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

c. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

2. Peningkatan kerjasama dengan daerah sasaran transmigrasi

3. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

RENJA 2017

BAB. IV

PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dengan tersusunnya rancangan Renja SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sampang telah

jelas arah pembangunan selama satu tahun ke depan. Dalam Renja ini memuat Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan,

Penetapan Indikator dan Kinerja Daerah serta dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten

Sampang dan RPJM Provinsi Jawa Timur serta RPJM nasional dalam kerangka sinkronisasi

pembangunan regional dan nasional

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Menyusun Renja SKPD membutuhkan pemahaman yang memadai terkait dengan

peran organisasiatau unit kerja, substansi kebutuhan pelayanan yang akan dilaksanakan

dan metodologi perencanaanmulai dari pengumpulan informasi, analisis data hingga

formulasi program atau kegiatan. RenjaSKPD disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang

mendasari kerangka kebijakan pembangunan dan sistemperencanaan yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini sebagai arahan,kaidah

dan landasan nilai yang perlu diikuti oleh SKPD dan pemangku kepentingan lain dalam

menyusunsebuah Renja SKPD juga sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama dan

kemitraan dengan berbagaikelembagaan dalam menyelesaikan berbagai masalah

pelayanan yang dihadapi pemerintah daerah.

Renja SKPD tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang melandasi kerangka kebijakan

pembangunan daerahyang telah ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan yangmenentukan arah kebijakan dan program yang akan

diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah termasukRenja SKPD. Secara

programatik Renja SKPD berisi serangkaian prioritas program atau aktivitas pelayanan

yangbersifat sektoral yang tidak hanya bersifat substantif saja tetapi mengandung nilai-nilai,

komitmen, dan harapanpemerintah daerah khususnya SKPD untuk menjabarkan rencana

kerja melalui tujuan dan sasaran secara efektifdan efisien.

Prinsip-prinsip Renja SKPD tentunya dibangun atas dasar nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakatdengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik yang bersifat

sektoral.Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPDhendaknya menjadi dasar dalam praktek

pengembangan program SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhanteknis perencanaan,

RENJA 2017

aspiratif dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai yang dibangun dalam proses penyusunan

RenjaSKPD bukan saja menjadi bagian teknokratis saja tetapi membutuhkan pertimbangan

para pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pelayanan. Dalam penyusunan rencana

kerjanya dengan memenuhi prinsip/ kaidah –kaidah seperti :

Demokratis dan Partisipatif. Stategis, politis dan Perencanaan dari bawah (Bottom-up

planning).

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan

nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Rencana tindak lanjut penerapan alur dan proses dalam penyusunan dokumen

Renja SKPD dituangkan dalan dokumen yang memuat kaidah dan tahapan yang mengacu

pada tahapan-tahapan dalam penyusunan renja dengan mengakomodir seperti:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara program SKPD dengan

perencanaandiatasnya seperti RKPD, RPJMD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaraan.

3. Memastikan konsistensi antara program SKPD dengn RPJM Nasional/Renstra KL;

RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Memastikan konsistensi penjabaran logis Renja SKPD tahunan dengan perkembangan

dan kapasitas masyarakat.

Sampang , Oktober 2016

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang

Sekretaris

Drs. Ec. H. SARYONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610807 198903 1 013

RENJA 2017

RENJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KOPERASI …sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/05.-Dokumen-Renja-2017.pdfbab. i -1- kata pengantar renja 2017 pemerintah kabupaten

Documents