PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2006 T E N T A N G PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
28
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN … filepemerintah kabupaten pekalongan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor 11 tahun 2006 t e n t a n g pedoman penyusunan organisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lebih
lanjut.
(4) Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Kepala Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat
kepada Perangkat Desa.
Bagian Kedua
Hubungan Kerja Eksternal
Pasal 27
(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
BPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas untuk memberdayakan
masyarakat desa, Pemerintah Desa perlu berkoordinasi
dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga
Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 28
(1) Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa dapat
melakukan kerja sama antar desa dan/atau kerjasama
dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat )1) yang
membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan
persetujuan BPD.
Pasal 29
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa
mempunyai kewajiban untuk :
a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan 1
(satu) kali dalam setahun;
b. Memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1
(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan
pengumuman atau diindformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio
komunitas atau media lainnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut.
Pasal 30
Dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Kepala Desa harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah melalui Camat.
Pasal 31
Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mewakili desanya
di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang
sudah ada tetap berlaku, dan harus sudah menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua)
tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh
Bupati.
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Ditetapkan di Kajen Pada tanggal 30 Nopember 2006
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SITI QOMARIYAH
Diundangkan di Kajen pada tanggal 30 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD SUDIYANTORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006
NOMOR 11
Lampiran Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor : 11 Tahun 2006 Tanggal : 30 Nopember 2006
B A G A N
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KABUPATEN PEKALONGAN
Keterangan :
* : Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa dan kemampuan keuangan dan/atau kekayaan Desa.
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SITI QOMARIYAH
Diundangkan di Kajen pada tanggal 30 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD SUDIYANTORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006
NOMOR 11
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KA. URUSAN * UNSUR KEWILAYAHAN/
KEPALA DUSUN *
BPD
UNSUR PELAKSANA
TEKNIS DESA *
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA
I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Pemerintah Desa merupakan subsistem
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa maka
perlu dibentuk Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.
Sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa maka
pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Angka 1,
Cukup Jelas.
Angka 2,
Cukup Jelas.
Angka 3,
Cukup Jelas.
Angka 4,
Cukup Jelas.
Angka 5,
Cukup Jelas.
Angka 6,
Cukup Jelas.
Angka 7,
Cukup Jelas.
Angka 8,
Cukup Jelas.
Angka 9,
Cukup Jelas.
Angka 10,
Cukup Jelas.
Angka 11,
Cukup Jelas.
Angka 12,
Cukup Jelas.
Angka 13,
Cukup Jelas.
Angka 14,
Cukup Jelas.
Angka 15,
Yang dimaksud bidang—bidang teknis tertentu sesuai dengan
kebutuhan, kondisi sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku
dalam masyarakat desa setempat seperti Pamong Tani, Polisi
Desa, Ulu-Ulu (petugas pengairan), Kayim (petugas
keagamaan) dan lain sebagainya.
Angka 16, Cukup Jelas. Angka 17, Cukup Jelas. Pasal 2
Ayat (1),
Cukup jelas.
Ayat (2),
Yang dimaksud dengan “unsur wilayah dalam desa” adalah
dusun atau sebutan lain, Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT). Sedangkan yang dimaksud dengan “komponen
masyarakat yang lain” adalah perwakilan dari organisasi wanita,
organisasi profesi dan sebagainya.
Ayat (3),
Cukup jelas.
Ayat (4),
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1),
Cukup jelas.
Ayat (2),
Cukup jelas.
Ayat (3),
Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan situasi dan kondisi
desa” adalah masing-masing desa dapat menentukan jumlah
perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
desa.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana
dinyatakan terlampir pada prinsipnya mencakup Kepala Desa,
Sekretaris Desa yang membawahi beberapa Ketua Urusan, Unsur
Kewilayahan (Kepala Dusun) dan Unsur Pelaksana Teknis Desa.
Jumlah bidang urusan yang dibawahi oleh Sekrataris Desa
desesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang
bersangkutan. Begitu juga untuk jumlah dan ragam Unsur Pelaksna
Teknis Desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Desa
yang bersangkutan serta adat istiadat yang berlaku dan berkembang
dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
Pasal 7
Huruf a,
Cukup jelas.
Huruf b,
Cukup jelas.
Huruf c,
Dalam hal mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat
dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
Pasal 8
Ayat (1),
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain
pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan
desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana
fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi
desa, pasar desa.
Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya
masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.
Ayat (2)
Huruf a,
Cukup Jelas.
Huruf b,
Cukup Jelas.
Huruf c,
Cukup Jelas.
Huruf d,
Cukup Jelas.
Huruf e,
Cukup Jelas.
Huruf f,
Cukup Jelas.
Huruf g,
Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan
pembangunan desa secara partisipatif” adalah
memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian
pembangunan di Desa.
Huruf h,
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a,
Cukup jelas.
Huruf b,
Cukup jelas.
Huruf c,
Cukup jelas.
Huruf d,
Untuk kepentingan Desa, Kepala Desa dapat melakukan
kerjasama dengan desa lain, perorangan maupun badan
usaha/hukum sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan
kepentingan umum.
Huruf e,
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1),
Cukup jelas.
Ayat (2),
Peraturan Kepala Desa tentang tugas-tugas lain Unsur
Pelaksana Teknis Desa setidaknya memuat penjabaran tugas
sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social
budaya masyarakat dan desa.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1),
Cukup jelas.
Ayat (2),
Cukup jelas.
Ayat (3),
Peraturan Kepala Desa tentang tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Desa setidak-tidaknya memuat penjabaran tugas
sebagaimana termuat pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf e dan huruf f yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi social budaya masyarakat dan desa.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 8