PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS KETAHANAN PANGAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGINDINAS KETAHANAN PANGANJl. Diponegoro KM 3 Bangko, Telp. (0746) 322233, Fax. (0746) 322233

2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin i

KATA PENGANTAR

Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita

semua semata, sehingga laporan kinerja Dinas

Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin tahun

2018 ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai

perwujudan atas kinerja selama satu tahun anggaran,

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin mempunyai komitmen

dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi

pada hasil baik berupa output maupun outcome. Disisi yang lain penyusunan

laporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip transparansi

dan akuntabilitas.

Kami berharap kiranya laporan kinerja ini dapat menjadi media

transparansi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diemban pada

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin dan menunjukkan arah

yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemberi mandat dan

stakeholders.

Semoga dengan disusunnya laporan kinerja tahun 2018 ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Dinas

Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin dan juga dapat menjadi bahan

evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya

perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan waktu

serta kemampuan yang ada, oleh karena itu saran dan masukan yang

membangun sangat diharapkan dari semua pihak.


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin ii

Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh

pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin, semoga

laporan kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bangko, Desember 2018 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MERANGIN

Ir. SLAMET SUDARSONO Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660223 199203 1 003


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN……….. …………..…............................................................................. 1

I.1 Latar Belakang. .......................................................................................................... 1 I.2 Gambaran Umum OPD ............................................................................................. 1

I.3 Maksud dan Tujuan Penyususnan ………………………....................................... 5

I.4 Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………….. 6

I.5 Sistematika Penyajian …………………………………………………………. 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………............... 8

II.1 Rencana Strategis ……………………………................................................................ 8 II.2 Indikator Kinerja Umum …………….. ………………… ………………................. 10

II.3 Perjanjian Kinerja …………………… ………… ……………… ……………… …………… …………….. 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 15

III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama …............................................................... 16 III.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis ………………............. 17

III.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………………………... 21

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 22 LAMPIRAN-LAMPIRAN


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dkp Kabupaten Merangin Tahun 2017

(Menurut Jabatan Dan Eselonering) ..........................................................................

3

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DKP Tahun 2017 (Menurut Pendidikan, Pangkat Dan Golongan) ………………………………………………… ……………............................

4

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai DKP Tahun 2017 Menurut Jabatan Dan Tingkat Penjenjangan………………………………………………….....................

5

Tabel 2.1 Pokok-pokok Visi Dinas Ketahanan Kabupaten …................................................. 9 Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.......................... 11 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Merangin.....................................................................................................

12

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin………………… …………… …………… ……… ……… ………… ……… ……… ………… ……… ……..

13

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.................................................................................. 17

Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 54............................ 17

Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin ……………………………………………………….……………..

18

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin……………… ………… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ………… ……… ……… ……… …

19

Tabel 3.5 Capaian Kinerja pada Sasaran 1.............................................................................. 20

Tabel 3.7 Capaian Kinerja pada Sasaran 2 ……………………………………... 21

Tabel 3.9 Capaian Kinerja pada Sasaran 3 .................................................... 21


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan (DKP) …………………………………………………………

20


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin vi

L

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tahun 2017 disusun

untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan

Pangan (DKP) Kabupaten Merangin yang berfungsi membantu

Bupati dibidang pelayanan pembangunan ketahanan pangan, maka dalam

melaksanakan tugasnya mempunyai Visi dan Misi sebagai mana diuraikan pada

BAB II.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) sesuai dengan rencana kerja tahunan tahun

2017 melaksanakan 10 program yang merupakan pelaksanaan kegiatan untuk

mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 semua program dan

sasaran dapat dicapai dengan cukup baik dan berhasil. Keberhasilan tersebut

secara kwantitas ditandai dengan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian

kegiatan maupun prosentase pencapaian rencana tingkat sasaran.


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1

L

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

aporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu

mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Pelaporan kinerja merupakan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Praturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. GAMBARAN UMUM OPD

Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat dengan DKP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutganan (BP4K). DKP merupakan leading sector

pembangunan di bidang ketahanan pangan, secara bertahap terus melakukan pembenahan dalam upaya mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana pembangunan di bidang ketahanan pangan secara realistis dan komprehensif dengan



melibatkan seluruh komponen, baik lintas sektor pemerintah, swasta maupun

masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang

ketahanan pangan;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala b. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Program dan Keuangan

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan Membawahi :

1. Seksi Ketersediaan Pangan 2. Seksi Distribusi Pangan 3. Seksi Kerawanan Pangan

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Membawahi : 1. Seksi Konsumsi Pangan 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3. Seksi Keamanan Pangan Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Ketahanan Pangan (DKP) didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Sebagai institusi pembangunan ketahanan pangan di daerah, untuk dapat memantapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mandiri, dibutuhkan bermacam aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Demikian pula halnya dengan

DKP Kabupaten Merangin, aparatur yang ada berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan pegawai pada Januari 2018 di DKP Kabupaten Merangin berjumlah 19 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 22 (dua puluh dua) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun

2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.1 JUMLAH PEGAWAI DKP KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018

(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

No Unit Kerja

PNS (Eselon/Orang)

JML Honor Daerah

II IIIa IIIb

IV STAF

1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 -

2 Sekretariat - 1 - 2 16 19 12

3 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- - 1 3 6 10 5

4 Bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangan

- - 1 3 7 11 5

Jumlah 1 1 2 8 29 41 22 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DKP Kab. Merangin Tahun 2018

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :



Tabel 1.2. JUMLAH PEGAWAI DKP TAHUN 2018

(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

No Pendidikan

Pangkat / Golongan (Orang) Honor

Jumlah II III IV

a b c d a b c d a B

1 SD - - - - - - - - - - 1 1

2 SLTP - - - - - - - - - - - -

3 SLTA 1 - - - - - - - - - 9 10

4 SARJANA MUDA

(D3) - - - - 1 - - 4 - - - 5

5 STRATA 1 (S1) - - - - 1 2 1 5 2 2 12 25

6 STRATA 2 (S2) - - - - - - - - - - - -

7 STRATA 3 (S3) - - - - - - - - - - - -

J u m l a h 1 - - - 2 2 1 9 2 2 22 41

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DKP Kab. Merangin Tahun 2018

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di OPD

Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan

(Diklatpim). Jumlah pegawai OPD (OPD) yang telah mengikuti Diklat PIM sampai Tahun 2018 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.3. JUMLAH PEGAWAI DKP TAHUN 2018

MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN

No Jabatan Telah Mengikuti

Diklat Penjenjangan Keterangan PIM II PIM III PIM IV

1 Kepala 1 1 1

2 Sekretaris - 1 1

3 Kabid - - -

4 Kasubag/ Kasi - - 2

5 Staf - - -

J u m l a h 1 2 3

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DKP Kab. Merangin Tahun 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN Penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2018, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin. Laporan

kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

khususnya Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin yang kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin.



1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin Tahun 2018 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah

ditentukan sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, memuat ringkasan menyeluruh mengenai Laporan Kinerja. Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum,

gambaran umum organisasi dan sistimatika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja, memuat sekilas Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 2014 – 2018, pernyataan visi dan misi, tujuan strategis, indikator kinerja umum (IKU) dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat capaian kinerja organisasi, perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018, perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan

target dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2018, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja serta memuat realisasi anggaran tahun 2017.

Bab V Penutup, menguraikan upaya yang diperlukan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Lampiran, memuat data dan informasi yang mendukung pemaparan laporan

kinerja.



B

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. Visi dan Misi OPD

erdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah

RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkaitan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil

Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Visi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin untuk tahun 2014 – 2018 yaitu :

“Terwujudnya Ketersediaan Pangan Masyarakat yang Berkualitas menuju Merangin Emas 2018”

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1



Pokok-pokok Visi Dinas Ketahanan Kabupaten Merangin

Pokok-Pokok Visi Makna Visi

Ketersediaan Pangan

Kondisi tersedianya pangan bagi kabupaten sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Masyarakat Warga masyarakat Kabupaten Merangin yang mengupayakan memenuhi kebutuhan pangan berbasis kearifan lokal

Berkualitas Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki mutu yang baik, bebas dari cemaran bahan yang membahayakan kesehatan, aman, bergizi, beragam dan harga yang terjangkau

Merangin Emas Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup, struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat serta peningkatan peranan kelembagaan pangan.

Meningkatkan ketersediaan pangan baik energi maupun protein untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan baik melalui cadangan pangan pemerintah daerah maupun

cadangan pangan masyarakat dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat dengan meningkatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dari penumbuhan, pengembangan menjadi kemandirian melalui pengisian cadangan

pangan dan penguatan modal

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.



Meningkatkan pola konsumsi dan keamanan pangan masyarakat ke arah yang

lebih beragam, bergizi dan seimbang serta aman dari residu pestisida, mikroba dan logam berat, mengurangi ketergantungan pada jenis pangan tertentu saja seperti beras melalui upaya sosialisasi dan promosi yang intensif.

3. Melaksanakan pelayanan perkantoran dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan pangan.

Mengadakan pelayanan perkantoran dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk

mendukung upaya memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan yang berkualitas.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi

serta didasarkan pada isi-isu dan analisis strategis. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dan proses Renstra OPD untuk mencapai Visi dengan tetap mengacu

pada misi pembangunan.



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatkan

Ketahanan Pangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat

Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)

Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)

2.550 2.570 2.590 2.610 2.630

Prosentase Cadangan Pangan Daerah

- - - - 4.51 %

Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV)

CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 % CV < 10 %

Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal

Angka Konsumsi Energi (Kkal/kapita/ hari)

2.000 2.020 2.040 2.060 2.080

Menurunnya Konsumsi Beras (Kg / Kapita / Tahun)

102,4 102,1 101,8 101,5 101,2

Persentase Pangan yang aman

76% 78% 80% 83% 86%

2 Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Pangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan

C C CC B BB

2.2. INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang menunjukkan peran dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam hal pelaksanaan

pembangunan dibidang ketahanan pangan di Kabupaten Merangin. Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedangkan

keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).



Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Nomor: 900/148A/DKP/2017 Tanggal 28 April 2017 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

Tahun 2014 – 2018 Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Merangin

NO.

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatkan

Ketahanan Pangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat


Angka Ketersediaan Energi (Kkal / Kapita / hari)

2.550 2.570 2.590 2.610 2.630

Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal

Angka Konsumsi Energi (Kkal / kapita / hari)

2.000 2.020 2.040 2.060 2.080

2.3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin telah membuat perjanjian

kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Merangin tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)

Angka Ketersediaan Energi (Kkal / Kapita / hari)

2.630

2 Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal

Angka Konsumsi Energi (Kkal / kapita / hari)

2.080

Untuk Perjanjian Kinerja antara pimpinan instansi dengan pemberi tugas dapat dilihat sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Slamet Sudarsono

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Al Haris, S.Sos, MH

Jabatan : Bupati Merangin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala yaitu 100 (Seratus) hari kerja, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun hari kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar dapat menjalankan kreativitas dan inovasi dalam mendukung visi misi Bupati Merangin dan menjadi bagian dari penilaian kinerja oleh pihak kedua.

Bangko, Mei 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. AL HARIS, S.Sos, MH Ir. SLAMET SUDARSONO NIP: 19660223 199203 1 003



Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi

dan perkembangan dengan cara mengubah, menambah atau mengurangi program kegiatan, target dan anggaran melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun

2018. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018, Dinas

Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin memperoleh anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.267.483.332,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran terdapat perubahan prioritas pelaksanaan program pembangunan daerah, pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin mengalami pengurangan sebesar Rp. 110.500.000,- atau berkurang sebesar 4,91 % untuk belanja langsung dan

penambahan pagu sebesar Rp. 76.000.000,- atau bertambah sebesar 6,00 %. Sehingga pagu anggaran belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin menjadi Rp. 2.139.500.000, - (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.343.483.332,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).



A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau piminan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksankan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan pengemban amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014 - 2018 dan PK Tahun 2018 pengukuran kinerja dilakukan dengan

cara membandingkan target setiap indicator dengan realisasinya. Setelah penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat

untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut:



Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase

Predikat

< 100% Tidak Tercapai = 100% Tercapai/Sesuai Target >100% Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak

tercapai (<100%) dengan pendekatan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sebagai berikut:

Tabel 3.2. Predikat Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 54

No

Kategori

Rata-Rata % Capaian 1 Sangat Baik > 90 2 Baik 75.00 – 89.99 3 Cukup 65.00 – 74.99 4 Kurang 50.00 – 64.99 5 Sangat Kurang 0 – 49.99

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari OPD yang bersangkutan,

dimana untuk mengukur dan guna peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan OPD adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari OPD yang bersangkutan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja OPD tahun 2018 dapat dilihat sebagai

berikut:



Tabel 3.3. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN %

1 Angka Ketersediaan Energi Kkal/Kapita /hari

2.630 3.421 130,08

2 Angka Konsumsi Energi Kkal/Kapita /hari

2.080 2.273 109,28

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada: 1. Angka Ketersediaan Energi, mencapai 130,08 %

2. Angka Konsumsi Energi, mencapai 109,28 %.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran pencapaian kinerja untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2014 - 2018 lebih lanjut diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:



Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)


2.630 3.421 130,08%

Prosentase Cadangan Pangan Daerah (%)

4,51 % 4,51 % 100,00 %


CV < 10 % CV < 10 % 100 %


Angka Konsumsi Energi (Kkal/kapita/ hari)

2.080 2.273 109,28 %

Menurunnya Konsumsi Beras (Kg / Kapita / Tahun)

101,2 93,8 107,89 %

Persentase Pangan yang aman (%)

86 100 116,28 %

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan

BB B 90,00 %

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas hasil pengukuran Indikator Kinerja dapat digambarkan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin tahun 2018 sebagaimana grafik dan tabel berikut:

Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

Kabupaten Merangin

57%29%

14%

Melebihi Target 4 Indikator Sesuai Target 2 Indikator

Tidak Mencapai Target 1 Indikator



Sasaran 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)

Tabel 3.5.

Capaian Kinerja pada Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017 Tahun 2018 Target Akhir

Renstra %

Target Reali-sasi % Target Reali-

sasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Angka Ketersediaan Energi

(Kkal/Kapita/hari)

2.610 2.605 99,81% 2.630 3.421 130,08% 2.630 130,08%


%

0 0 0 % 4,51 % 4,51 %

28,10 % 4,51 % 100,00 %


- CV < 10 %

CV < 10 %

100 % CV < 10 %

CV < 10 %

100 % CV < 10 % 100 %

Indikator kinerja pada Sasaran 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: Angka Ketersediaan Energi, Prosentase Cadangan Pangan Daerah, Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV). Untuk

capaian Indikator Kinerja Angka Ketersediaan Energi Tahun 2018 adalah sebesar 3.421 Kkal/kapita/hari atau sebesar 130,08 %. Capaian ini berarti melampaui atau melebih dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 2.630

Kkal/kapita/hari. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, maka capaian kinerja ini lebih tinggi yaitu sebesar 130,08 % pada Tahun 2018 dan 99,81 % pada Tahun 2017.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Cadangan Pangan pada Tahun 2018 adalah sebesar 4,51 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,51 %, ini berarti capaian kinerja untuk indicator ini telah sesuai dengan target dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 0 %.

Selanjutnya untuk realisasi capaian kinerja Stabilisasi harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV) adalah sebesar CV < 10 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu CV < 10 %. Ini berarti capaian

realisasi capaian kinerja hanya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang sama pada tahun 2017, maka



capaian kinerja tahun 2018 untuk indicator Stabilisasi harga pangan (beras) yang

diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV) adalah sama. Sasaran 2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal

Tabel 3.7. Capaian Kinerja pada Sasaran 2



Renstra %

Target Reali-sasi % Target Reali-

sasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Angka Konsumsi Energi

(Kkal/kapita/ hari)

2.060 2.070 100,49 % 2.080 2.273 109,28 %

2.080 109,28 %

Menurunnya Konsumsi Beras

(Kg / Kapita / Tahun)

102,4 101,2 101,19 % 101,2 93,8 107,89 %

101,2 107,89 %

Persentase Pangan yang aman

%

83 % 100 % 120,48 % 86 100 116,28 %

86% 116,28 %

Indikator kinerja pada Sasaran 2 (dua) terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: Angka Konsumsi Energi, Menurunnya Konsumsi Beras dan Persentase Pangan yang aman. Untuk realisasi capaian indicator kinerja Angka Konsumsi Energi tahun 2018 adalah sebesar 2.273 Kkal/kapita/ hari, dengan target yang ditetapkan yaitu

sebesar 2.080 Kkal/kapita/ hari. Ini berarti melebihi sebesar 109,28 % dari target yang ditetapkan. Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.070 Kkal/kapita/ hari.

Realisasi capaian kinerja Menurunnya Konsumsi Beras adalah sebesar 93,8 Kg/Kapita/Tahun dari target yang ditetapkan sebesar 101,2 Kg/Kapita/Tahun. Ini berarti realisasi capaian kinerja adalah sebesar 107,89 % dari target yang

ditetapkan. Capaian ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 101,19 %.

Realisasi capaian kinerja Persentase Pangan yang aman adalah sebesar 100

% dari target yang ditetapkan sebesar 86 %. Ini berarti realisasi capaian kinerja adalah sebesar 116,28 % dari target yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2017 yaitu 120,48 %, maka realisasi

capaian pada tahun 2018 adalah lebih rendah.



Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Tabel 3.9. Capaian Kinerja pada Sasaran 3



Renstra %

Target Reali-sasi % Target

Reali-sasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan

- B B 100 % BB B 90 % BB 90 %

Indikator kinerja pada Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu: Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan. Capaian kinerja pada indicator kinerja Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan adalah B dari target yang ditetapkan yaitu BB. Ini berarti capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 90 %. Capaian ini

berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin tahun 2018 adalah Rp 3.482.983.332,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Dari anggaran tersebut, dipergunakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.139.500.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.343.483.332,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Realisasi belanja tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.256.927.151,- atau 93,51 % dan anggaran belanja yang tidak diserap sebesar

Rp. 226.056.181,- atau 6,49 % , untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.022.658.822,- atau 94,54 % dan anggaran belanja langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 116.841.178 atau 5,46 % serta untuk realisasi anggaran belanja tidak

langsung sebesar Rp. 1.234.268.329,- atau 91,87 % dan anggaran belanja tidak langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 109.215.003,- atau 8,13 %.



L

BAB IV

PENUTUP

aporan kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis

atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik

sebagaimana yang diharapkan undang-undang dan semua pihak. Laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin Tahun 2018 ini menggambarkan kinerja Pemerintah kabupaten Merangin serta evaluasi terhadap

kinerja sasaran yang telah dicapai. Pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin

menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja dengan

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai berdasarkan pengukuran telah dapat direalisasikan dengan baik dengan rata rata capaian kinerja sasaran 107,65 %. Terdapat 4 (empat) indicator yang melampaui target yaitu Angka

Ketersediaan Energi (130,08 %), Angka Konsumsi Energi (109,28), Menurunnya Konsumsi Beras (107,89 %) dan Persentase Pangan yang Aman (116,28 %). Sedangkan sebanyak 2 (dua) indicator kinerja yang sesuai target yaitu Stabilisasi

harga pangan (beras) yang diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV) (100 %) dan Prosentase Cadangan Pangan Daerah (100 %). Selanjutnya 1 (satu) indicator kinerja sasaran yang tidak mencapai target yaitu Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan

(90,00 %).



LAMPIRAN–LAMPIRAN

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kab. Merangin

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)Realisasi

(%)Uraian Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

803.089.100 795.891.421 99,10

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat DAU 600.000 600.000 100,00 Jumlah dokumen surat yang terselesaikan

820 surat 910 surat

Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DAU 54.200.000 49.115.331 90,62 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

12 bulan 12 bulan

Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DAU 5.700.000 4.802.400 84,25 Jumlah kendaraan dinas yang terlunasi pajaknya

29 unit 29 unit

Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

DAU 84.000.000 84.000.000 100,00 Jasa Administrasi Keuangan OPD yang disediakan

12 bulan 12 bulan

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DAU 8.000.000 7.998.500 99,98 Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan

12 bulan 12 bulan

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor DAU 25.000.000 25.000.000 100,00 Alat Tulis Kantor yang disediakan

12 bulan 12 bulan

Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DAU 20.000.000 20.000.000 100,00 Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

6 jenis 6 jenis

Keg. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DAU 6.000.000 6.000.000 100,00 Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan

6 jenis 6 jenis

Penyediaan bahan bacaan dan jasapublikasi

DAU 38.000.000 38.000.000 100,00 Bahan bacaan dan jasa publikasi yang disediakan

15 media massa

15 media massa

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman DAU 48.800.000 48.799.500 100,00 Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/Lembur/ Tamu yang disediakan

11 bulan 11 bulan

Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DAU 301.485.100 301.481.691 100,00 Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

95 kali 95 kali

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

DAU 173.400.000 173.400.000 100,00 Jumlah Tenaga PendukungAdministrasi dan TeknisPerkantoran

22 orang 22 orang

Koordinasi, Konsultasi dan KunjunganDalam Daerah

DAU 17.000.000 16.999.000 99,99 Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan

80 kali 80 kali

Keg. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

DAU - - #DIV/0! Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa serta iuran kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui BPJS

- -

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor DAU 18.000.000 18.000.000 100,00 Jumlah unit peralatan kantoryang diperbaiki

16 unit 16 unit

Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS

DAU 2.904.000 1.694.999 58,37 Jumlah penyediaan jasa JaminanKesehatan dan KetenagakerjaanNon PNS

22 orang 22 orang

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

235.641.900 235.244.400 99,83

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DAU 6.500.000 6.500.000 100,00 Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

26 unit 26 unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DAU 12.150.000 12.150.000 100,00 Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan

1 unit 1 unit

Pengadaan Komputer DAK 29.950.000 29.950.000 100,00 Jumlah Perangkat Komputer yang diadakan

3 unit 3 unit

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi DAU 7.650.000 7.650.000 100,00 Jumlah Alat studio dan Komunikasi yang diadakan

1 unit 1 unit

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga DAU 5.500.000 5.500.000 100,00 Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan

2 unit 2 unit

Input (masukan)

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2018

Output (keluaran)No Nama Program dan Kegiatan

Sumber Dana

(DAK/DA



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Input (masukan) Output (keluaran)No Nama Program dan Kegiatan

Sumber Dana

(DAK/DA

Pengadaan Peralatan Dapur DAU 5.000.000 5.000.000 100,00 Jumlah Peralatan Dapur yang diadakan

40 unit 40 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor DAU 90.000.000 89.602.500 99,56 Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 unit 1 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

DAU 78.891.900 78.891.900 100,00 Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara

29 unit 29 unit

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

40.475.000 40.125.000 99,14

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

DAU 27.525.000 27.525.000 100,00 Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan

42 stel 42 stel

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

DAU 12.950.000 12.600.000 97,30 Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan

42 stel 42 stel

IV PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR

55.000.000 48.970.000 89,04

Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

DAU 55.000.000 48.970.000 89,04 Jumlah ASN yang mengikuti Bintek

6 orang 6 orang

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

31.900.000 31.880.000 99,94

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

DAU 8.500.000 8.500.000 100,00 Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

DAU 5.000.000 5.000.000 100,00 Jumlah Laporan Keuangan Semester yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

DAU 10.000.000 9.980.000 99,80 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan laporan Tahunan DAU 8.400.000 8.400.000 100,00 Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

VI PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

30.019.000 30.019.000 100,00

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

DAU 7.019.000 7.019.000 100,00 Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja OPD DAU 8.000.000 8.000.000 100,00 Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD DAU 15.000.000 15.000.000 100,00 Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang disusun

4 dokumen

4 dokumen

VIII PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

288.725.000 263.343.400 91,21

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) DAU 40.000.000 40.000.000 100,00 Frekuensi Penanganan daerah rawan pangan

4 kali 4 kali

Pembinaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

DAU 79.350.000 77.270.400 97,38 Jumlah Penambahan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

7 ton 7 ton

Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)

DAU 20.000.000 20.000.000 100,00 Jumlah Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Pembinaan dan pengembangankelembagaan pangan masyarakat

DAU 26.400.000 26.398.000 99,99 Pembinaan dan pengembangankelembagaan pangan masyarakat

3 kali 3 kali

Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan

DAU 13.500.000 - - Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan

4 desa -

Penyusunan Data Base Rawan Pangan DAU 109.475.000 99.675.000 91,05 Jumlah dokumen data base desa rawan pangan yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN YANG EFISIEN

185.350.000 132.700.600 71,59



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Input (masukan) Output (keluaran)No Nama Program dan Kegiatan

Sumber Dana

(DAK/DA

Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)

DAU 24.000.000 10.000.000 41,67 Jumlah kelompok Pengembangan usaha pangan masyarakat yang dibina

2 kelompok

2 kelompok

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

DAU 120.000.000 93.320.600 77,77 Frekuensi pemantauan akses pangan masyarakat oleh satgas pangan kabupaten

4 kali 4 kali

Pengembangan sistem informasi pasar DAU 700.000 700.000 100,00 Jumlah dokumen informasi pasar

1 dokumen

1 dokumen

Analisis dan Pengembangan pola distribusi pangan

DAU 20.000.000 20.000.000 100,00 Frekuensi pemantauan keluar masuk bahan pangan

12 kali 12 kali

Keg. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

DAU 20.650.000 8.680.000 42,03 Frekuensi pertemuan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

2 kali 2 kali

IX PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN

413.300.000 395.965.000 95,81

Keg. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

DAU 181.000.000 171.430.000 94,71 Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang dibina

4 kelompok

4 kelompok

Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM) DAU 73.000.000 65.235.000 89,36 Jumlah penambahan kader pangan

80 orang 80 orang

Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan

DAU 109.300.000 109.300.000 100,00 Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan

2 kali 2 kali

Penyelenggaraan Agro Food dan HKP DAU 50.000.000 50.000.000 100,00 Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Agro food dan Hari Krida Pertanian (HKP)

2 kali 2 kali

IX PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

56.000.000 48.521.000 86,64

Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar DAU 56.000.000 48.521.000 86,64 jumlah sampel yang diuji residu pestisida produk pangan segar

11 sampel 11 sampel

2.139.500.000 2.022.659.821 94,54 Jumlah


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP) KABUPATEN MERANGIN

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penanggung Jawab

Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

- 67,5 67,8 68,0 68,2 68,4 68,4 DKP



- 2.550 2.570 2.590 2.610 2.630 2.630 DKP

Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan


- - - - - 4,51 % 4,51 % DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM)

Jumlah Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun

- - - - - - - - - 1 dokumen

14.500 1 dokumen

14.500 DKP

Pembinaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

Jumlah Penambahan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

- - - - - - - - - 6,65 ton 80.000 6,65 ton 80.000 DKP

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat

Frekuensi pembinaan kelembagaan pangan masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

3 kali 17.200 3 kali 18.000 3 kali 18.000 DKP

Pengembangan dan Pendampingan desa mandiri pangan

Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan

-

-

-

-

-

-

-

13 desa 48.300 13 desa 53.000 13 desa 53.000 DKP

Penyusunan data base rawan pangan (FSVA)

Jumlah dokumen data base desa rawan pangan yang disusun

-

-

-

-

-

-

-

1 dokum

en

33.000 1 dokum

en

36.000 1 dokum

en

36.000 DKP

Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

Frekuensi Penanganan daerah rawan pangan

-

-

-

-

-

-

-


Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah dokumen analisis sistem kewaspadaan

-

-

-

-

-

-

-

1 dokum

en

11.000 1 dokum

en

12.000 1 dokum

en

12.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pangan dan gizi (SKPG)

Program Pengembangan Distribusi Pangan Yang Efisien


CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

DKP

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Frekuensi pertemuan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

-

-

-

-

-

-

-


Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)

Jumlah kelompok Pengembangan usaha pangan masyarakat yang dibina

-

-

-

-

-

-

-

1 kelomp

ok

16.000 1 kelomp

ok

18.000 1 kelomp

ok

18.000 DKP

Pengembangan sistem informasi pasar

Jumlah dokumen informasi pasar

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

10.000 1 dokumen

11.000 1 dokumen

11.000 DKP

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Frekuensi pemantauan akses pangan masyarakat oleh satgas pangan kabupaten

-

-

-

-

-

-

-







Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Analisis dan Pengembangan pola distribusi pangan

Frekuensi pemantauan keluar masuk bahan pangan

-

-

-

-

-

-

-



Angka Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)

- 2.000 2.020 2.040 2.060 2.080 2.080 DKP

Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Menurunnya Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)

- 102,4 102,1 101,8 101,5 101,2 101,2 DKP

Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal

Jumlah jenis hasil Olahan Pangan Lokal yang dikembangkan

-

-

-

-

-

-

-

4 jenis 35.000 4 jenis 38.000 4 jenis 38.000 DKP

Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM)

Jumlah penambahan kader pangan

-

-

-

-

-

-

-

40 orang

52.600 40 orang

57.800 40 orang

57.800 DKP

Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan

Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Produk Olahan

-

-

-

-

-

-

-







Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pangan Lokal/Unggulan

Penyelenggaraan Agro Food dan HKP

Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Agro food dan Hari Krida Pertanian (HKP)

-

-

-

-

-

-

-


Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang dibina

-

-

-

-

-

-

-

24 kelomp

ok

200.000 26 kelomp

ok

240.000 26 kelomp

ok

240.000 DKP

Analisis Konsumsi Pangan

Jumlah dokumen analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

30.000 1 dokumen

32.000 1 dokumen

32.000 DKP

Program peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

% Pangan yang aman

- 76 % 78 % 80 % 83 % 86 % 86 % DKP

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan keamanan pangan

- - - - - - - 80 orang

39.000 90 orang

42.000 90 orang

42.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar

jumlah sampel yang diuji residu pestisida produk pangan segar

- - - - - - - 20 sampel

53.000 22 sampel

57.000 22 sampel

57.000 DKP

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Pangan

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Ketahanan Pangan

DKP

Pembangunan lumbung pangan masyarakat

Jumlah unit lumbung pangan masyarakat yang dibangun

- - - 1 unit 50.000 1 unit 55.000 1 unit 60.000 1 unit 66.000 1 unit 66.000 DKP

Perbaikan lumbung pangan masyarakat

Jumlah unit lumbung pangan masyarakat yang diperbaiki

- - - 2 unit 70.000 2 unit 77.000 3 unit 84.000 3 unit 92.000 4 unit 92.000 DKP

Sarana pendukung lumbung pangan masyarakat-lantai jemur

Jumlah unit lantai jemur yang diperbaiki / dibangun

- - - - - - - 3 unit 49.000 4 unit 54.000 4 unit 54.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sarana

pendukung lumbung pangan masyarakat-RIce Miling Unit (RMU)

Jumlah unit Rice Milling Unit (RMU) yang diperbaiki / dibangun


Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

- C C CC B BB BB DKP

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun

1 dokumen

1 dokum

en

6.000 1 dokum

en

6.500 1 dokum

en

7.000 1 dokum

en

7.800 1 dokum

en

8.500 1 dokum

en

8.500 DKP

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD

Jumlah Laporan Aset yang disusun

1 dokumen

1 dokum

en

9.000 1 dokum

en

9.900 1 dokum

en

10.600 1 dokum

en

11.800 1 dokum

en

13.000 1 dokum

en

13.000 DKP

Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun

1 dokumen

1 dokum

en

5.000 1 dokum

en

5.500 1 dokum

en

6.000 1 dokum

en

6.800 1 dokum

en

8.000 1 dokum

en

8.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyusunan

Laporan Keuangan OPD

Jumlah Laporan Keuangan OPD yang disusun

2 dokumen

2 dokumen

9.000 2 dokumen

9.500 2 dokumen

10.000 2 dokumen

10.500 2 dokumen

11.000 2 dokumen

11.000 DKP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin ASN

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % DKP

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan

- - - - - - - 45 stel 27.000 45 stel 27.000 45 stel 27.000 DKP

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan

- - - - - - - 31 stel 25.500 31 stel 27.000 31 stel 27.000 DKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % DKP

Pembangunan gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun

- - - - - - - - - 1 unit 200.000 1 unit 200.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pengadaan

kendaraan dinas jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan

- - - - - - - 1 unit 300.000 - - 1 unit 300.000 DKP

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal yang diadakan

- - - - - - - - - 1 unit 300.000 1 unit 300.000 DKP

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan


Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

- - - - - - - 3 unit 30.000 3 unit 30,000 3 unit 30.000 DKP

Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Dapur/Rumah tangga yang diadakan


Pengadaan mebeleur

Jumlah Meubeler yang diadakan







Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pengadaan

komputer Jumlah Perangkat Komputer yang diadakan

3 unit - - - - - - 2 unit 20.000 3 unit 30.000 3 unit 30.000 DKP

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang diadakan

- - - - - - - 1 unit 15.0000 - - 2 unit 30.000 DKP

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara


Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara

- - - - - - - 27 unit 60.500 27 unit 66.000 137 unit

66.000 DKP

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhab

- - - - - - - 200.000 1 unit 120.000 4 unit 120.00 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan

Asuransi Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional yang diasuransikan


Rehabilitasi sedang/berat mobil dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional yang direhab


Program Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra

92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % DKP

Persentase Tingkat Keselarasan RKA terhadap Renja

92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % DKP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD yang disusun

- - - - - - - - - 1 dokum

en

8.000 2 dokum

en

16.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyusunan

Rencana Kerja OPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun

- - - - - - - 1 dokumen

8.000 1 dokumen

8.500 5 dokumen

8.500 DKP

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD

Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang disusun

- - - - - - - 4 dokumen

9.500 4 dokumen

10.000 20 dokumen

10.000 DKP

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD

Dokumen IKU dan PK OPD yang disusun

- - - - - - - 2 dokum

en

7.000 2 dokum

en

7.500 8 dokum

en

7.500 DKP

Forum perangkat daerah OPD/ lintas perangkat daerah OPD

DKP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan

- 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti Bintek

- - - - - - - 8 orang 55.000 9 orang 60.000 35 orang

60.00 DKP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % DKP

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat yang Terselesaikan

- - - - - - - 900 surat

780 930 surat

800 4.450 surat

800 DKP

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

- - - - - - - 12 bulan 75.000 12 bulan 78.000 60 bulan

78.000 DKP

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya

- - - - - - - 30 unit 5.000 30 unit 5.000 149 unit

5.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jasa Administrasi Keuangan OPD yang disediakan

- - - - - - - 12 bulan 90.000 12 bulan 92.000 60 bulan

DKP

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan

- - - - - - - 12 bulan 6.500 12 bulan 7.000 60 bulan 7.000 DKP

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran

- - - - - - - 23 orang

185.000 23 orang

187.000 23 orang

187.000 DKP

Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS

Jumlah penyediaan jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS

- - - - - - - 23 orang

4.200 23 orang

4.500 23 orang

4.500 DKP

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor yang disediakan







Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

- - - - - - - 9 jenis 19.500 9 jenis 20.000 9 jenis 20.000 DKP

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan

- - - - - - - 9 jenis 6.500 9 jenis 7.000 9 jenis 7.000 DKP

Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi

Bahan bacaan dan jasa publikasi yang disediakan

- - - - - - - 15 media massa

35.000 15 media massa

36.000 15 media massa

36.000 DKP

Penyediaan makanan dan minuman

Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/ Lembur/ Tamu yang disediakan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan

- - - - - - - 70 kali 285.000 70 kali 290.000 70 kali 290.000 DKP

Koordinasi, Konsultasi dan

Frekuensi Koordinasi,

- - - - - - - 40 kali 18.000 40 kali 19.000 40 kali 19.000 DKP






Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Perangkat


Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kunjungan Dalam Daerah

Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah yang dilaksanakan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Jumlah unit peralatan kantor yang diperbaiki


Pengelolaan arsip dan perpustakaan OPD

Jumlah Dokumen yang dipelihara dan Kunjungan Perpustakaan

- - - - - - - 650 dokumen dan

100 kunjun

gan

21.500 700 dokumen dan

100 kunjun

gan

22.000 750 dokumen dan

100 kunjun

gan

22.000 DKP

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS KETAHANAN PANGAN Jalan Diponegoro Km. 3 Bangko Telp. ( 0746 ) 322233 Fax. ( 0746 ) 322233

B A N G K O

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 900/148A/DKP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati MERANGIN Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018, Perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/KPTS/OT.140/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan kegiatan dan Tanggung jawab Dana Tugas Pembantuan Depertemen Pertanian Tahun Anggaran 2009;

21.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

22.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 1);

23.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20);

24.Keputusan Bupati Merangin Nomor 441 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin;

M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten MERANGIN, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai denga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN tahun 2014-2018.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MERANGIN dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKO PADA TANGGAL : 28 APRIL 2017

Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. PAJARUDDIN PEMBINA TK.I ( IV/b) NIP. 19621231 199203 1 069

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

LAMPIRAN: SK KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 900/148A/BP4K/2017 TANGGAL : 28 April 2017 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MERANGIN

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan

2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan 4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Ketahanan Pangan 5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan pangan

6. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang ketahanan pangan

7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MERANGIN

NO

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

FORMULASI/ RUMUS

PERHITUNGAN

SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1 Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability)

dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)

Angka Ketersediaan Energi Angka Ketersediaan Energi (Kkal /kapita/hari)

DKP

2 Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal

Angka Konsumsi Energi Angka Konsumsi Energi (Kkal /kapita/hari)

Plt. Kepala Dinas,

Ir. PAJARUDDIN

NIP: 19621231 199203 1 069

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS KETAHANAN PANGAN

Documents