RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014 (RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014) PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2014
(RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014)
PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
I N S P E K T O R A T JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG PIDOLI
LOMBANG
Telp. (0636) 326125 – Fax. (0636) 326244
PANYABUNGAN
Panyabungan, Agustus
2013
Kepada
Nomor : 700/ /Insp/2013 Yth. Kepala Bappeda
Sifat : Penting Kabupaten Mandailing Natal
Lampiran : 1 (satu) Set di -
Hal : Penyampaian Rancangan Tempat
Rencana Kerja Tahun 2014
Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050.13/3029/BPMN/2013 Tanggal 26 Agustus
2013 Perihal : Susulan Pertama atas Penyampaian Penetapan Renja SKPD Tahun
2014.
Bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2014 pada Inspektorat
Kabupaten Mandailing dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.
INSPEKTUR
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. MARWAN BAKTI SIREGAR,M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660420 199303 1 020
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
VISI DAN MISI
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan
di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai
penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannnya dilakukan
secara terencana, bertahap, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi
sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
Visi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten
Mandailing Natal, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka
pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal telah
menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2011 – 2016.
a. Visi
Memperhatikan Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing
Nataltersebut, maka Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal harus berorientasi
dan bersinergi dengan sektor yang dibidangi oleh Inspektorat, berangkat dari
pengertian visi tersebut, maka visi Inspektorat dapat dirumuskan sebagai
berikut:
”Terwujudnya Masyarakat Mandailing Natal Yang Religius, Cerdas, Sehat Maju
dan Sejahtera Melalui Pengawasan Yang Profesional”
Adapun penjelasan tentang visi tersebut diatas adalah:
1. Masyarakat yang Religius adalah terwujudnya kehidupan beragama
yangmampu menjadi katalisator pembangunan dan kemajuan-
kemajuanMandailing Natal seimbang dengan kemajuan pada dimensi
mental-spritual,keagamaan, kebudayaan dan non fisik agar masyarakat
benar-benar sejahteralahir dan batin serta berakhlak mulia. Hal ini
merupakan cita-cita untukmeningkatkan kepedulian sosial masyarakat
sehingga mau bergotong royongmemerangi kemiskinan, pengangguran serta
berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.
2. Cerdas adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing
Natalyang berbasis pada penciptaan masyarakat berpendidikan yang selaras
antaraintelektual keilmuan, emosional dan spiritual serta meningkatnya
kualitasaparatur pemerintah untuk mewujudkan good governance dan
cleangovernance melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah yang
efektif,terpadu dan berkesinambungan.
3. Sehat adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing
Natalyang berbasis pada penciptaan masyarakat yang sehat jasmani dan
rohaniyang didukung oleh lingkungan yang sehat dan tata ruang yang
harmonissehingga mampu mengambil keputusan untuk mendorong
gerakpembangunan yang terpadu, berjalan mantap dan berkesinambungan.
4. Maju adalah terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang
memilikipenguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
disertaidengan kualitas mental yang mampu mendorong pengembangan
sumbersumber daya dan potensi pembangunan daerah secara menyeluruh
sesuaiperkembangan global, nasional dan regional serta mampu
mendorongpeningkatan perekonomian yang berdaya saing tinggi dengan
yang berbasispada simpul-simpul ekonomi rakyat terutama sektor pertanian,
industri,perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta
pariwisatayang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai.
5. Sejahtera adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak
danbermartabat serta memiliki derajat kesehatan baik jasmani maupun
rohaniyang baik dengan adanya perhatian utama pada tercukupinya
kebutuhandasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang,
kesehatan, pendidikandan lapangan kerja yang didukung oleh infrastruktur
fisik, sosial budayaekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan
ini akan lebihdifokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin
sehingga secarasimultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan,serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat
untuk kelompok –kelompok masyarakat lainnya.
6. Pengawasan yang Profesional adalah proseskegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalansecara efisien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Misi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016
Dalam rangka mencapai visi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal tersebut,
maka misi yang akan dilaksanakan adalah:
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Berdaya Guna Dan Berhasil Guna
2. Meningkatkan Kualitas SDM PengawasanYang Didukung Sarana Dan
Prasarana
3. Penunjang Pengawasan.
II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Inspektorat merupakan lembaga di Kabupaten Mandailing Natal yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 Tahun
2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.
.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 Tahun 2011 Tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Inspektorat
Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
1. Tugas Pokok
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :
a) Perencanaan program pengawasan;
b) Perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan
pengawasan untuk tujuan tertentu;
d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Inspektorat;
g) Pembinaan disiplin pegawai Inspektorat;
h) Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
i) Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
SUSUNAN ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI
1. SUSUNAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten
Mandailing Natal terdiri dari :
1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
d. Sub Bagian Evaluasi Laporan dan Tindak Lanjut.
2. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan Kabupaten;
3. Inspektur Pembantu II Bidang Penyelenggaraan Urusan Kecamatan;
4. Inspektur Pembantu III Bidang Penilaian atas Kemanfaatan Keberhasilan Urusan
Pemerintahan Desa;
5. Inspektur Pembantu IV Bidang Investigasi dan Pemeriksaan Khusus; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
EVALUASI LAPORAN
DAN
TINDAK LANJUT
I N S P E K T U R
SEKRETARIAT
INSPEKTUR PEMBANTU I
BIDANG
PEMERINTAHAN
KABUPATEN
INSPEKTUR PEMBANTU II
BIDANG
PENYELENGGARAAN
URUSAN KECAMATAN
INSPEKTUR PEMBANTU III
BIDANG
PENILAIAN KEMANFAATAN
KEBERHASILAN URUSAN
PEMERINTAHAN DESA
INSPEKTUR PEMBANTU IV
BIDANG
INVESTIGASI DAN
PEMERIKSAAN KHUSUS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
2. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal per 28 Agustus
2013 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, terdiri dari :
- Pejabat Eselon II : 1 orang
- Pejabat Eselon III : 5 orang
- Pejabat Eselon IV : 2 orang
- Auditor/Staf Pemeriksa : 36 orang
- Staf Administrasi : 2 orang
Jumlah : 46 orang
- Tenaga Honorer : 6 orang
Klasifikasi pendidikan formal personil untuk mendukung kelancaran
tugas berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:
Menurut Pendidikan
- Pendidikan S2 : 4 orang
- Pendidikan S1 : 37 orang
- Pendidikan D3 : 3 orang
- Pendidikan SLTA : 8 orang
- Pendidikan SLTP : – orang
- Pendidikan SD : – orang
Jumlah : 52 orang
Menurut Golongan
- Golongan IV : 9 orang
- Golongan III : 36 orang
- Golongan II : 3 orang
- Golongan I : – orang
Jumlah : 48 orang
III. ISU KERJA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan
segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada
perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud
dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-
permasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai
berikut :
1. Isu Pengawasan Yang Profesional
Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana
dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan
ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).
Ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu
pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 2 (dua) kendaraan dinas Roda 4
(empat) dan 11 (sebelas) kendaraan dinas roda 2 yang digunakan sebagai sarana
mobilitas untuk melakukan pengawasan di 23 Kecamatan dan 353 Desa se-Kabupaten
Mandailing Natal, kondisi belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan
Desa di Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu
Wilayah dan Sekretariat Inspektorat.
Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang
profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan
sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah
dilakukan adalah megikutsertakan apaartur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural seperti Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor
Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta Bimbingan Teknis di berbagai bidang.
2. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Berpengaruh
Kekuatan
Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan Inspektorat Kabupaten Mandailing
Natal adalah :
1. Jumlah SDM Pengawasan
2. Dana Operasional Pemeriksaan Reguler
3. Dukungan Pimpinan
4. Semangat Aparatur
Kelemahan
Beberapa faktor internal yang merupakan kelemahan Inspektorat Kabupaten
Mandailing Natal adalah :
1. Kuranganya SDM Pengawasan yang terlatih dan Dana Operasional Pengawasan
untuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat
2. Penyelesaian LHP tidak tepat waktu
3. Jumlah tenaga ahli bidang tertentu belum terpenuhi
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN
menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.
Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya
berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis
dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi program kerja
di Tahun 2014.
1. Pengawasan yang profesional
Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan
prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan
ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).
Namun ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang
profesional. Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan
sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah
dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli serta Bimbingan teknis diberbagai
bidang. Sedangkan Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ketua Tim pada TA.
2012 dan TA. 2013 belum terlaksana disebabkan karena anggaran belum mencukupi.
2. Peningkatan Kinerja
a. Program Kerja
Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 salah satunya adalah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, yang juga salah satu kegiatannya melaksanakan pemeriksaan reguler
yang perencanaannya dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
b. Perencanaan Kinerja
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat
dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan
lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan
Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Provinsi Sumatera Utara,
Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.
c. Sasaran Kinerja
Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan
pengawasan terhadap obrik-obrik yang disusun berdasarkan PKPT berjumlah 230 (dua
ratus tiga puluh) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Mandailing Natal meliputi
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Camat,
Puskesmas, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Kepala Desa.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat.
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat
dengan tercapainya Pengawasan yang Profesional dan Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka
pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi) terhadap 230 (dua ratus tiga puluh) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di
Kabupaten Mandailing Natal, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus
terhadap Alih Tugas/Akhir Masa Jabatan (AMJ) pejabat eselon II-a dan pejabat eselon
III-a yang memimpin unit kerja serta Camat, ditambah dengan pelaksanaan
penanganan/pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
aparatur yang diperkirakan mencapai 80 kasus per tahunnya, yang pelaksanaan dan
pendanaannya disusun berdasarkan program dan kegiatannya masing-masing.
Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk Bupati Mandailing Natal (PB) yang
berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan
keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang
kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan
dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat
sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil
pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerjanya.
4. Program dan Kegiatan
Dengan maksud untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten
Mandailing Natal, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan RPJMD Kabupaten Mandailing
Natal Tahun 2011-2016 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan
sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana
stratejik dalam mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi
masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi
masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan serta berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Program dan Kegiatan tersebut yaitu :
5. Pengawasan Yang Profesional (SDM)
Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana
dan prasarana, penunjang kegiatan pengawasan serta ketersediaan SDM, guna
ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).
Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dalam hal peningkatan SDM bidang
pengawasan mempunyai Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan dengan Kegiatan mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Diklat
Fungsional seperti Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan diklat lainnya serta pelatihan
kantor sendiri (PKS) bekerja sama BPKP dan Inspektorat Propinsi, baik pelatihan yang
diadakan ditingkat propinsi maupun pelatihan yang diadakan ditingkat pusat.
Disamping program-program yang telah ditetapkan yaitu program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
dengan kegiatan-kegiatan :
a. Pemeriksaan regular.
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing
Natal.
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal menjadi dasar untuk
memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih
meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang
baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal tergantung pada
komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah
ditetapkan.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2014, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten
Mandailing Natal dapat terlaksana secara sinergis.
INSPEKTUR KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. MARWAN BAKTI SIREGAR, M.Si PEMBINA TK. I
NIP. 19660420 199303 1 020