1 PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Nomor: 4 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA, a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujutkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-20. Menimbang :
49
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA - mamasakab.go.id · depan yang efektif melalui urutan pilihan yang berkeadilan dengan memperhitungkan segenap sumberdaya yang tersedia dalam rangka mewujudkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
Nomor: 4 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,
a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara
menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujutkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Mamasa Tahun 2005-20.
Menimbang :
2
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga
Negara RI Nomor 4186);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Negara RI Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
Mengingat :
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan:
1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang
selanjudnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dan RPJM Nasional.
4
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan
RPJP Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJP Propinsi Sulawesi
Barat & RPJP Nasioanal.
(2) RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan
Daerah ini;
Pasal 3
RPJP Daerah Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan
Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah
Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.
Pasal 4
1). RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2) Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang (RPJPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat visi, misi dan
Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;
Pasal 5
1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan
kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada
tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati
Berikutnya;
2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;
5
Pasal 6
1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP
Daerah.
2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut.
Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 12 Oktober 2009
B U P A T I,
OBEDNEGO DEPPARINDING
Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 12 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 580 013 578
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 93
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengantar
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan
dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa
Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang
pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan
sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang
sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.
Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan
desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional sangat diperlukan. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh)
tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan
pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional 5 (lima) tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJP Daerah
(RPJPD) tidak lain adalah sebuah dokumen perencanaan untuk menentukan sasaran masa
depan yang efektif melalui urutan pilihan yang berkeadilan dengan memperhitungkan
segenap sumberdaya yang tersedia dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemajuan
daerah dan kesatuan Nasional.
Bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka
berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20 tahun. RPJPD ini disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, top down
dan bottom up di mana merumuskan isu-isu strategis dalam jangka panjang yang nantinya
7
akan di jabarkan dalam agenda-agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Undang-undang No.17 Tahun 2007 yang disahkan tanggal 5 Februari 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasoinal Tahun 2005-2025 yang berisikan
Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka panjang Nasional menjadi acuan dalam
penyusunan RPJP Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membuat Visi, Misi,dan Arah
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam
penyusunan RPJM Daerah yang membuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Kepala
Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang di susun melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perncanaan
komprehensif 20 tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah setiap lima tahun. Dalam rangka
memenuhi semua aturan normatif dan aturan perundang-undangan mengenai perencanaan
pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 dilakukan secara
partisipatif melalui tahap musyawarah perencanan pembangunan yang melibatkan
seluruh unsur pelaku pembangunan daerah
2. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan
berdimensi 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten
Mamasa.
3. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan
daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.
4. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan fleksibel.
5. Komitmen dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mamasa berupa tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi dinamika tuntutan
pembangunan disentralisasi politik, adminitrasi, fiskal, dan disentralisasi ekonomi
tercermin dari visi dan misi serta strategi yang ditetapkan yang tertuang dalam RPJPD;
8
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk RJPMD dan Rencana Pembangunan Jangka
Pendek (1 tahun ).
Keberadaan RPJPD dan RPJMD menjadi penting, mengingat bahwa dalam dokumen
tersebut merangkum perencanaan strategis yang merangkum potret permasalahan
pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang, serta tahapan dan skala
prioritas serta indikasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
pemecahan permasalahan secara terencana, akmodatif, realistis,dan sistimatis sesuai potensi
yang ada dan mampu dikembangkan serta mengantisiapasi tuntutan perkembangan masa
depan.
Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen perencanaan Kabupaten antara
Eksekutif dengan Legislatif dan merupakan tolak ukur dalam menjalankan misi
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamasa yang bersifat fleksibel, sehingga
apabila dalam dinamika perkembangan keadaan dan lingkungan strategis melampaui
fleksibilitas maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
1.2 Pengertian
Sejalan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang
ditetapkan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah harus disusun dengan
mengacu pada RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya
RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. RPJPD Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004.
Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan
periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan
pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya dengan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun
2005.
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Sulawesi Barat.
9
1.3 Maksud dan Tujuan
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 disusun sebagai dokumen
perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan
ditetapkan dengan maksud dan tujuan:
1. Sebagai acuan sekaligus memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan
penyelenggara pembangunan Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJPMD yang
dilaksanakan dalam setiap lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
setiap tahun secara sistematis, terpadu, sinergis dan menyeluruh sesuai dengan visi,
misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.
2. Terwujudnya keterpaduan, konsistensi, perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah secara berkesinambungan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan
kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lainnya
mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang ada dengan
ketentuan sebagai berikut:
6. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Sulawesi Barat.
7. RPJMD Kabupaten Mamasa setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamasa dan memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, mengacu pada RKP, dan memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,
dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Secara skematis hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
lainnya disajikan sebagai berikut.
10
Skema / Bagan 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan lainnya.
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
1.4 Landasan
Landasan idiil RPJPD Kabupaten Mamasa adalah Pancasila dan landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan
landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah yaitu :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ( Lembaran Negara RI Nomor 104, Tambahan
Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4022;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
Pemerintah Pusat
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RKA - KL RINCIAN
APBN
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
RENSTRA
KL
RAPBN APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
VISI & Mis
KABUPATEN
MAMASA
RENJA
SKPD RINCIAN
APBD
RKA
SKPD
VISI & MISI
PRESIDE RI
RENTRA
SKPD
11
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4385);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 11);
1.5 Tata Urut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten mamasa Tahun
2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025
Bab IV Arah, Tahapan dan Pioritas Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2005-2025
Bab V Penutup
12
BAB II
KONDISI UMUM
2.1 Kondisi Pada saat ini
Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-
undang No. 11 Tahun 2002. Kabupaten Mamasa sebagai salah satu dari 5 Kabupaten yang
ada di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah sebesar 3.005,88 Km² terletak antara
2,46 -3º Lintang Selatan dan antara 118,35 -119,11 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah
sebagai berkut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, 2) Sebelah Timur dengan
Kabupaten Tator : 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan
kabupten Mamuju.
Kabupaten Mamasa berpenduduk sekitar 122.340 Jiwa, terdiri atas 15 Kecamatan,
178 Desa/kelurahan, terletak/berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, Sebelah
Timur dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan-Tenggara dengan Kabupaten
Pinrang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten
Majene dan Mamuju.
Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah
530,50 Km² atau sekitar19,23% dari seluruh wilayh Kabupaten Mamasa, sedang luas
wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balla dengan luas 60,25 Km² atau
2,18%dari luas Kabupaten Mamasa.
Kondisi geografis yang terendah terdapat di Kecamatan Mambi dengan ketinggian
sekitar 650 meter dari permukaan laut sehingga udaranya agak panas,dan yang paling tinggi
adalah di kecamatan Pana dengan ketianggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut
dengan udara yang cukup dingin. Wilayah lainnya, mempunyai ketinggiaan rata-rata di atas
1000 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 10-20º pada siang hari dan
antara 20-30º pada siang hari (Anonim, 2006).
Keadaan geografis Kabupaten Mamasa memiliki karakteristik atau ciri khas
tersendiri dan unik, terdiri dari dataran tinggi pegunungan lembah dan ngarai dengan suhu
udara yang sejuk serta terdapat sumber air panas dengan budaya penduduk yang didominasi
oleh budaya lokal dan pengaruh adat istiadat lokal. Kondisi dan karakteristik tersebut sangat
mendukung prospek pembangunan dan pengembangan parawisata di daerah ini.
Sebagai kabupatan baru, pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini di
samping telah banyak kemajuan yang di capai, namun masih banyak pula tantangan atau
13
masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kemajuan dan tantangan tersebut meliputi
bidang (1) sosial budaya dan kehidupan beragama, (2) ekonomi, (3) ilmu pengetahuan dan
teknologi, (4) Sarana dan prasarana, (5) Politik, (6) Pertahanan Keamanan, (7) Hukum dan
aparatur, (8) Wilayah dan Tata Ruang , dan (9) Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup.
Untuk itu berbagai upaya diperlukan mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke
depan terpilih.
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Pembangunan bidang sosial budaya–kondisi kehidupan masyarakat tercermin pada
aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk seperti pendidikan,
kesehatan, keluarga berencana, agama dan liangkungan.
Perkembangan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-
masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushalla tahun 2005
masing-masing 70 dan 1 unit, dan untuk tempat peribadatan umat Kristiani masing-masing
memiliki 19 Gereja Khatolik dan 412 gereja protestan.
Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi
strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Pengembangan
lembaga pendidikan keagamaam, untuk mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-
hari, penigkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pelayanan keagamaan.
Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk
menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan di bidang pendidikan
harus mendapat perhatian yang serius. Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 memiliki 163
Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah murid sebanyak 32.666 orang dan 15 Sekolah
Dasar Swasta (SDS) dengan jumlah murid 1.317 orang; Sekolah Menengah Tingkat Pertama
Negeri (SMPN) dengan jumlah murid 4.082 orang dan 16 Sekolah Menengah Pertama
Swasta (SMPS) dengan jumlah murid 2.163 orang; 13 Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) dengan jumlah murid 2.016 orang dan 9 Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)
dengan jumlah murid sebanyak 820 orang.
Pada tahun 2005 jumlah guru Sekolah Negeri masing-masing untuk Sekolah Dasar
sebanyak 733 orang ( laki-laki 381 orang dan permpuan sebanyak 352 orang). Sekolah
Menengah Pertama 221 orang ( laki-laki 127 orang dan perempuan 94 orang ), Sekolah
Menengah Atas sebanyak 53 orang (laki-laki 38 orang dan Perempuan 15 orang), dan
14
Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 orang (laki-laki 19 orang dan Perempuan 4
orang).
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan hingga dewasa ini belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembangian perqan dan
tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan secara vertikal. Ditinjau dari
pendidikan formal terakhir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa pada
akhir tahun 2005, kualitas SDM aparatur masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih
kurangnya PNS yang mendapat tugas belajar.
Jumlah PNSD yang ada pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.777 orang, masing-
masing terdiri atas : a) Golongan I sebanyak 35 orang, b) Gol.II sebanyak 535 orang, c)
Golongan III sebnyak 1.020 orang, dan d) Golongan IV sebanyak 187 orang; kemudian jika
dirinci klarifikasi PNSD menurut jabatan : a) Dinas Pendidikan : Fungsional / Guru
sebanyak 922 orang dan non fungsional sebanyak 105 orang ; b) Dinas Kesehatan : Tenaga
Fungsional sebanyak 81 orang dan Tenaga Non Fungsional 95 orang; c) Tenaga Teknis
lainnya : Pejabat Struktural sebanyak 280 orang dan PNS (Staf) sebanyak 224 orang.
Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat perhatian karena dapat
menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten
Mamasa berdasarkan data terahir sekitar 122.340 jiwa, terdiri dari perempuan sebanyak
59,298 jiwa dan laki-laki sebanyak 63.042 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar di
kecamatan Mambi yaitu sebanyak 15.799 jiwa sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan
Nosu sebesar 4.295 jiwa.kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten mamasa sebesar 44
jiwa per Km² , dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 0,58% Jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan tergolong sangat besar. Pada akhir tahun 2005 tercatat
jumlah KK miskin sebanyak 14.200 KK atau sebesar 48,71% dari 29.148 jumlah
keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Mamasa.
Karakteristik pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pengendalian
laju pertumbuhan pernduduk, penekanan laju urbanesasi dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar keberhasilan
peningkatan kualitas manusia adalah dengan melihat Indeksi Pembangunan Manusia (IPM).
Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamasa dapat dilihat
dari 3 (tiga) aspek yaitu:
15
1. Tingkat Pendidikan
Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat ditandai dengan melihat angka
partisipasi anak usia sekolah umur 7-8 tahun yang dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu
angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio =NER) dan angka partisipasi kasar (Gross
Enrollment Ratio = GER).
Dari angka pencapaian NER dan GER menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang
pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan
Di samping itu juga, masih perlu di tingkatkan pengembangan sumberdaya aparat baik
melalui jenjang pendidikan formal maupun diklat teknis dan fungsional.
2. Derajat kesehatan
Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek
ketersediaan prasarana kesehatan diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu Pobindes,
Posyandu dan Apotek dan Aspek sumberdaya manusianya. Jumlah sarana kesehatan di
Kabupaten Mamasa pada tahun 2006 terdiri dari unit Rumah sakit (RSUP), 13 unit
Puskesmas, sarana pelayanan kesehatan untuk PKM Non RRI 7 unit, PKM RRI 6 unit,
PUSTU 48 Unit, dan Puskesmas Keliling 7 Unit.
Sumberdaya manusia di bidang kesehatan pada tahun 2006 yang terdiri dari tenaga
medis yaitu Dokter Umum sebanyak 10 orang dan Dokter Gigi 2 Orang ; sedangkan tenaga
medis masing- masing yang terdiri dari Perawatan yaitu yaitu Bidan PNS 29 orang, Bidang