PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG INSPEKTORATlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Renstra-Inspektorat.pdf · pemerintah kabupaten lebong i n s p e k t o r a t jalan raya perkantorat

REVISI RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

I N S P E K T O R A T Jalan Raya Perkantorat Dua Jalur Kecamatan Pelabai

T U B E I Kode Pos 39165

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT

KABUPATEN LEBONG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Inspektorat Kabupaten

Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lebong Tahun 2005-2025;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

lebong Tahun 2016-2021;

n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;

Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Lebong ini.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN INSPEKTUR LEBONG …..……………………....................... ii

KATA PENGANTAR ….......……………....……………………....................... v

DAFTAR ISI ………………….........…………...……………………….….......... vi

DAFTAR TABEL …………………….........……....…………………….………... vii

DAFTAR GAMBAR ……………….........……....…………………….………... viii

BAB I PENDAHULUAN ….........…………….....…...……………………... 1

1.1 LATAR BELAKANG …….…………………...……..……........ 1

1.2 LANDASAN HUKUM .....……………………...……….……... 2

1.3 HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS DENGAN 4

DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .....………………...

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ...……………………...…….……… 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ....………..........................… 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN 8

LEBONG …………………………………………………….....……....

2.1 TUGAS,FUNGSI,DAN STRUKTUR ORGANISASI………... 8

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT KABUPATEN 12

LEBONG ..................................................

2.3 PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG ..... 12

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN 13

PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG ...

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 15

3.1 PERMASALAHAN ......................................................... 15

3.2 ISU-ISU STRATEGIS ……….. ........................................ 16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN ......................................................................... 18

4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG .. 18

4.2 TUJUAN DAN SASARAN ………......………………………... 20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI 27

KEBUTUHAN PENDANAAN …...............................................

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ...................................... 39

BAB VII PENUTUP ............................................................................ 57

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Jumlah ASN Inpektorat Kabupaten Lebong Berdasarkan 12

Jabatan …………………………………………. ….…...…......…….


Golongan …………………………………………. ….…...…......…….


Pendidikan ………………………………………. ….…...…......…….

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Inspektorat 20

Kabupaten Lebong ……………………………………………………..

Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan Strategis yang Disertai 28

Kebutuhan Pendanaan ………………………………………….….

Tabel V.2 Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai 31

Kebutuhan Pendanaan ………………………………………….….

Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama Inspektorat Lebong 40

terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah ………………….…..

Tabel VI.2 Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III terhadap 42

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Lebong ……………….…..

Tabel VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV terhadap 43

Indikator Kinerja Program Eselon III ……………….…..

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar I.1 Struktur Inspektorat Kabupaten Lebong ……..…...…......……. 11

Gambar IV.1 Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal ...……. 22

Gambar IV.2 Analisa SWOT dengan Penetapan Strategi Bidang 23

Pengawasan Internal ……………………………………………….….

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

salah satunya diwujudkan dengan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi acuan bagi

organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya kurun waktu

lima tahun ke depan.

Di bidang pengawasan, arah kebijakan merupakan optimalisasi

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan

prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan serta pada semua

program dan kegiatan. Peningkatan pwngawasan dapat dilaksanakan

melalui peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan

(audit, reviu, dan evaluasi) mengembangkan profesionalisme Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Penyusunan Rencana Strategis Inspekorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan upaya pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan di

bidang pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurun lima

tahun ke depan. Dimana Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, dan kebijakan yang diimplementasikan dalam program

dan kegiatan yang mendukung Misi Ketiga Bupati Lebong periode

2016-2021, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berbasis IPTEK.

1

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukkan

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4206);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoensia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoensia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoensia Nomor 5679)

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;


Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 8 Tahun 2009;


Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan

Kabupaten/Kota;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

3

16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman

Operasional Pemeriksaan Aparat Inspektorat Kabupaten Lebong;

17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan

Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

1.3. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lebong ini

disusun dengan memedomani dokumen perencanaan lainnya seperti

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong

Tahun 2016-2021.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjamin adanya suatu

keterkaitan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021

dalam mengcascading indikator kinerja sasaran terhadap Indikator Kinerja

Utama Bupati Lebong Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan dalam

memberikan arahan mengenai strategi pengawasan internal

yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

4

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum

penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Inspektorat Kabupaten Lebong, struktur

organisasi Inspektorat Kabupaten Lebong, serta uraian tugas

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong.

2.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten

Lebong

Memuat penjelasan singkat tentang sumber daya yang

dimiliki Inspektorat Kabupaten Lebong dalam menjalankan

tugas dan fungsi.

2.3. Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lebong

Menjelaskan tentang pelayanan yang diberikan Inspektorat

Kabupaten Lebong dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat Kabupaten Lebong

Mengemukakan hasil analisis sebagai tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat

Kabupaten Lebong untuk lima tahun mendatang.

5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Inspektorat Kabupaten Lebong beserta faktor-faktor yang

memengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Memuat tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong

yang terkait visi dan misi serta program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah untuk 5 tahun mendatang.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang

memengaruhi pelayanan OPD, yang selanjutnya

mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis

tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lebong

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi

Inspektorat Kabupaten Lebong beserta penjelasannya.

4.2. Tujuan dan Sasaran INspektorat Kabupaten Lebong

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Inspektorat Kabupaten Lebong beserta

indikator kinerjanya.

6

4.3. Strategi dan Kabijakan Inspektorat Kabupaten Lebong

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Inspektorat Kabupaten Lebong untuk lima tahun

mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MEMEDOMANI

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam kurun lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Lebong merupakan salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, dimana

tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Inspektorat Kabupaten Lebong

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu bupati membina

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong

Fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

4. Penyusunan laporan pengawasan.

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Lebong.

8

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lebong Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan fungsi sebagai

berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan.

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati.

d. Penyusunan laporan pengawasan.

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Lebong.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan, pelayanan administrasi umum, evaluasi pelaporan dan

kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, memberikan

pelayanan administrasi kepada semua unit di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Lebong serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

Inspektur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi:

9

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program

kerja pengawasan.

b. Penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil

pengawasan.

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan

tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan, reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

e. Penginventarisasian, penyusunan, dan pengoordinasian dalam rangka

penatausaan penanganan pengaduan.

f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga serta

penyusunan peraturan perundang-undangan.

g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap Aparatur Sipil Negara

(ASN) di lingngan internal Inspektorat Kabupaten Lebong.

h. Penyiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

Inspektorat.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus-kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan,

permasalahan pengaduan dan pengawasan.

10

b. Pengusulan dan atau penyusunan program pengawasan di wilayah

kerjanya.

c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan sebagai supervise dalam

pelaksanaan pengawasan.

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

e. Pemeriksaan dan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

f. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

g. Pelaksaan reviu terhadap dokumen perencanaan, dokumen anggaran,

dan dokumen kinerja.

h. Pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat

fungsional.

i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Aparatur Sipil

Negara (ASN) di lingkungan Inspktorat Pembantu Wilayah.

j. Pengoordinasian tugas pengawasan pejabat fungsional auditor dan

pejabat pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintaha di daerah

(P2UPD).

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar II.1. Struktur Inspektorat Kabupaten Lebong

11

2.2. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Lebong

Sumber daya aparatur merupakan instrumen penting dalam proses

bisnis terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Lebong. Secara terperinci komposisi sumber daya aparatur

di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong adalah sebagai tabel berikut.

Tabel II.1. Jumlah ASN Inspektorat Lebong berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah ASN

1 Eselon II 1

2 Eselon III 4

3 Eselon IV 2

4 Fungsional Auditor 5

5 Fungsional P2UPD 1

6 Fungsional Umum 15

TOTAL 28

Tabel II.2. Jumlah ASN Inspektorat Lebong berdasarkan Golongan

No. Golongan Laki-laki Perempan JUMLAH

1 IV / b - 1 1

2 IV / a 4 - 4

3 III / d 1 - 1

4 III / c - 1 1

5 III / b 6 3 9

6 III / a 6 2 8

7 II / d - - -

8 II / c 2 1 3

9 II / b 1 - -

10 II / a - - -

Jumlah 20 8 28

Tabel II.3. Jumlah ASN Inspektorat Lebong berdasarkan Pendidikan

No. Golongan Laki-laki Perempan JUMLAH

1 Magister S-2 2 3 5

2 Magister S-1 16 4 20

3 Sarjana Muda D-III 1 1 2

4 SLTA 1 - 1

5 SLTP - - -

Jumlah 20 8 29

2.4. Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lebong

Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong merupakan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memberikan layanan di bidang

12

pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebong, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sehingga dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui:

a. Audit;

b. Reviu;

c. Evaluasi;

d. Pemantauan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Lebong

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Lebong dalam

melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dan pengendalian internal

terhadap kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tantangan

1. Adanya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan auditee (objek pemeriksaan)

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern di

lingkungan OPD.

4. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuah hasil

pengawasan.

13

Peluang

1. Adanya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian internal,

seperti:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah; dan

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Adanya Standar Audit dan Kode Etik Auditor yang disusun oleh

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

3. Kemajuan teknologi sistem informasi.

14

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan strategi yang

tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan

menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar

permasalahan yang secara faktual yang dihadapi. Kriteria yang digunakan

untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai

berikut:

1. Cakupan masalah yang luas. 2. Permasalahan cenderung meningkat di masa yang akan datang

dan berdampak negatif.

3. Memerlukan upaya penyelesaian yang konsisten dari waktu ke waktu serta

sinergi dengan pihak lain.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Lebong dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi

permasalahan yang dihadapi, yaitu pada sisi lingkungan internal

(kelemahan/weakness) dan pada sisi lingkungan eksternal (ancaman/threats).

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan.

2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawas.

ANCAMAN (THREATS)

1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepostisme (KKN).

2. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku oleh auditee.

15

3. Rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

3.2. Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis tidak hanya didasarkan pada identifikasi

permasalahan, baik kelemahan (weakness) maupun ancaman (threats), namun

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kekuatan (strength) dan peluang

(opportunities).

Kekuatan (Strenght)

1. Leadership Kepala Daerah dan top management yang kapabel dan aspiratif.

2. Adanya regulasi yang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Lebong, yaitu Peraturan Bupati Lebong Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas

dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong.

3. Adanya Piagam Audit Intern Kabupaten Lebong tanggal 04 Januari 2017.

Peluang (Opportunities)

1. Adanya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian internal, seperti:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

dan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Adanya Standar Audit dan Kode Etik Auditor yang disusun oleh Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

3. Kemajuan teknologi sistem informasi.

16

Berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

dan faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta tugas dan

fungsi Inpektorat Kabupaten Lebong, maka isu strategis yang diangkat adalah:

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Lebong yang transparan, akuntabel, dan bersih dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Tuntutan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah

(PK APIP).

3. Tuntutan untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

4. Tuntutan penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal.

5. Tuntutan kepada seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah

untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong adalah upaya

pencapaian arah strategi menuju perbaikan kinerja selama kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya tersebut merupakan

penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lebong yang lebih spesifik dan

terukur.

3.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lebong

3.2.1. Visi

Langkah penting dalam perjalanan organisasi adalah penetapan visi,

karena sangat erat kaitannya pada waktu kegiatan akan dimulai hingga

pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Peran organisasi sangat dipengaruhi

oleh perubahan internal dan eksternal, sehingga visi organisasi juga harus

menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika diperlukan visi dapat

disempurnakan. Visi Inspektorat Kabupaten Lebong adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui

Pengawasan Internal yang Profesional”

Visi Inspektorat Kabupaten Lebong merupakan salah satu dukungan

terhadap pelaksanaan visi Kepala Daerah yang tercermin dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Visi

Inspektorat Kabupaten Lebong memiliki nilai-nilai tersendiri, yaitu:

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, dan berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang

harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan

18

bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun

kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai

atau melebihi dari standar kinerja / ketugasan yang ditetapkan, dengan

dilandasi oleh pertama, sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi,

berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (knowledge) yang

luas; dan ketiga, keterampilan (skill) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi

sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan

kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan

keputusan.

4. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan

profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan

dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (continous improvement)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self

development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses,

metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka

meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas

pelayanan terbaik.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut:

19

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang

akurat dan actual.

3. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil

yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, dapat dicapai, rasional, dan dilaksanakan dalam jangka waktu

tertentu. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran dijadikan dasar dalam

menyusun alternatif strategi dan sarana untuk mengevaluasi alternatif tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong

berdasarkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-2021

adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan Internal yang Profesional

No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran /

IKU

1 Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas

Meningkatnya Kapabilitas APIP

Level Peningkatan

Kapabilitas APIP

20

No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran /

IKU

2 Mengembangkan

sistem pengawasan dan sistem informasi

pengawasan yang akurat dan aktual

Meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Meningkatnya

sistem manajemen hasil

pengawasan berbasis IPTEK

Persentase

hasil pengawasan yang dikelola

melalui aplikasi SIM HP

Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pembangunan

daerah

Persentase

penyelesaian kasus-kasus / pengaduan

Masyarakat

Meningkatnya

penyelenggaraan

good governance melalui penerapan SPIP

Persentase

laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP

Maturity level SPIP pada OPD

Persentase hasil evaluasi

SAKIP OPD

dengan Nilai B

Persentase

temuan audit eksternal yang terselesaikan

3 Melaksanakan pengawasan

internal yang berkesinambungan

Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas audit

internal

Persentase tindak lanjut

Temuan

3.2.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten

Lebong tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dengan tetap memerhatikan permasalahan yang dihadapi dan isu-

isu strategis yang terkait dengan pengawasan internal di Kabupaten Lebong.

Strategi dan kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis,

21

yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang akan

dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi secara spisifik dihubungkan dengan sasaran berdasarkan

kerangka logis. Sehingga strategi disusun dengan memerhatikan faktor-faktor

lingkungan internal dan eksternal. Pendekatan yang digunakan dalam

merumuskan strategi adalah Analisa SWOT, sehingga rumusan strategi

merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan (strength),

kelemahan (weakness), peluang (opportunies), dan ancaman (threats). Dimana

analisa SWOT merupakan hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah

dirumuskan pada bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan

berdasarkan faktor internal dan eksternal. Identifikasi faktor internal dan

eksernal, serta analisa SWOT dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar IV.1 Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil

pada bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Analisa SWOT atas identifikasi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan

kelemahan, serta identifikasi faktor eksternal yang terdiri

22

dari peluang dan ancaman dalam merumuskan alternatif strategi

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.2

Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Bidang Pengawasan Internal

Strategi S-O Strategi W-O

1. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan.

1. Meningkatkan kapabilitas APIP.

Strategi S-T Strategi W-T

1.Meningkatkan enyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP.

1. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam engawasan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kualitas audit internal.

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya strategi tersebut menjadi arah

kebijakan yang merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi.

Strategi arah kebijakan bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

23

Tabel IV.2

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan Internal yang Profesional

No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi Kebijakan Program Indikator

Program

1 Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

Meningkatkan kualitas dan dan kuantitas aparatur pengawas

Meningkatnya Kapabilitas APIP

Meningkatkan Kapabilitas APIP

Pemenuhan Key Process Area

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah koordinasi bidang pengawasan internal dengan instansi lain

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase APIP yang bersertifikat (JFA, P2UPD, Auditor Kepegawaian)

Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase APIP yang

bersertifikat keahlian

Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersedianya kebijakan pengawasan internal

24

No.

Misi

Tujuan

Sasaran


Program

2 Mengembangkan Sistem Pengawasan dan Sistem Informasi Pengawasan yang

Akurat dan Aktual

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya Sistem Manajemen Hasil Pengawasan berbasis IPTEK

Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)

Pemanfaatan aplikasi SIM HP

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tersedianya SIM HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil

Pengawasan)

Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase

penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat

Meningkatnya penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP

Meningkatkan penyelenggaraan good governancemelalui penerapan SPIP

Penerapan SPIP Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B

Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Maturity level

SPIP pada OPD

Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan

25

No.

Misi

Tujuan

Sasaran


Program

3 Melaksanakan Pengawasan Internal yang Berkesinambungan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas audit internal

Meningkatkan kualitas audit internal

Penerapan Standar Audit dan Kode Etik Auditor

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase tindak lanjut temuan bidang keuangan

26

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong adalah upaya

pencapaian arah strategi menuju perbaikan kinerja selama kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya tersebut merupakan

penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lebong yang lebih spesifik dan

terukur.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya

merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang

dikategorikan strategic, menjadi tanggaung jawab bersama Kepala OPD dengan

Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan enyelenggaraan aspek

strategic, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan

dilakukan agar setiap urusan (yang bersifat wajib) dapat diselenggarakan setiap

tahun.

Rencana program dan kegiatan yang bersifat strategis beserta kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut.

27

Tabel V.1

Rencana Program dan Kegiatan Strategis yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai

dengan SAP 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Persentase LK OPD yang andal

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang

persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38,000

40,000

40,500

44,550

49,005

53,906



KDH Maturity level SPIP pada OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebong

1

1

2

3

3

3 Monitoring Implementasi Penguatan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Jumlah OPD yang menerapkan

SPIP dengan baik

jumlah

0

0

11

15

20

25

-

60,000

98,850

108,735

119,609

131,569

Reviu Dokumen Perencanaan Dan

Anggaran Perangkat Daerah Jumlah laporan reviu RKA OPD

laporan - - 1 1 1 1 - - 75,000 75,000 80,000 85,000 Penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi Terlaksananya penilaian

mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi secara

online

ya / tidak

-

-

Ya

Ya

Ya

Ya

-

-

120,000

200,000

200,000

200,000

Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Pada

Pemerintah Jumlah dokumen evaluasi

LPPD

dokumen

-

-

1

1

1

1

-

-

50,000

60,000

65,000

65,000 Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi

Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Terlaksananya evaluasi dan

monitoring Rencana Aksi


Pemberantasan Korupsi

ya / tidak

-

-

Ya

Ya

Ya

Ya

-

-

275,000

300,000

305,000

305,000



KDH Persentase hasil pengawasan berbasis elektronik

0%

0%

0%

50%

100%

100% Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Jumlah OPD yang temuan

hasil pengawasan internal

dimanaged secara elektronik

jumlah

0

0

3

5

10

20

-

-

175,000

192,500

211,750

232,925

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Laporan Kinerja OPD yang berorientasi

outcome 40%

50%

60%

70%

80%

100%

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Jumlah OPD yang dievaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

jumlah

6

6

15

15

21

21

26,000

26,000

35,000

38,000

45,000

48,000

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Persentase capaian target

kinerja APIP Lebong persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7,000 7,000 7,000 8,000 9,000 9,000 Persentase capaian realisasi keuangan

APIP Lebong Jumlah dokumen laporan

keuangan semseteran dan

laporan TEPRA Inspektorat

Lebong

persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,000

5,000

6,000

6,000

7,000

7,000



KDH Persentase temuan audit eksternal pada OPD yang

yang ditindaklanjuti

60%

65%

70%

80%

90%

95% Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan Jumlah OPD yang

menindaklanjuti temuan audit

eksternal

jumlah

5

8

9

9

10

12

41,500

46,700

52,500

57,750

63,525

70,000

Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah dokumen temuan

hasil pengawasan dokumen 5 5 5 5 5 5 70,000 75,000 150,000 153,000 153,000 155,000



KDH Jumlah kasus pengaduan yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah kasus pengaduan yang

memenuhi Standar

Operasional Prosedur

kasus

20

20

30

60

50

30

50,000

60,000

67,000

73,700

81,070

89,177

Tim Satuan Bersama Pungutan Liar

(Saber Pungli) Terbentuknya Tim Saber

Pungli tidak / ada Tidak Tidak ada ada ada ada - - 600,000 500,000 500,000 500,000

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2016 2017 2018 2019 2020 2021



KDH Persentase penurunan angka temuan audit internal

terhadap pelaksanaan pengawasan internal

80%

80%

70%

60%

50%

30% Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala Persentase auditee yang


internal

persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

575,000

575,000

580,000

580,000

580,000

600,000

Pelaksanaan Pengawasan Urusan

Pemerintahan Desa Persentase auditee

(Pemerintah Desa) yang


internal

persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

110

120

130

140

150

Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif Jumlah pelaksanaan rapar

koordinasi pengawasan kali 2 2 2 2 2 2 100 100 150 200 200 200

Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah hasil koordinasi bidang pengawasan yang

dapat diterapkan pada APIP Lebong

1

1

2

2

2

3 Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah Jumlah koordinasi bidang

pengawasan dengan instansi

lain

kali

5 kali

7 kali

8 kali

10 kali

12 kali

15 kali

150,000

200,000

210,000

231,000

254,100

279,510

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp. 000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN (Rp. 000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Persentase APIP yang bersertifikat (JFA, P2UPD,

Auditor Kepegawaian) 23% 31% 38% 46% 58% 65%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah APIP yang memiliki

sertifikat: 180,000 200,000 260,000 286,000 314,600 346,060

1. JFA orang 6 6 8 10 15 20

2. P2UPD orang 1 1 2 3 5 6

3. Auditor Kepegawaian orang 1 1 2 3 5 6

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan Jumlah pelaksanaan Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS)

kali

-

12

12

12

12

12

-

200,000

200,000

200,000

210,000

210,000 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan Jumlah APIP yang mengikuti

bimbingan teknis

orang

10

10

15

18

20

21

105,000

115,500

127,050

139,755

153,731

169,104

Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase APIP yang bersertifikat keahlian

8%

12%

12%

19%

23%

27% Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah APIP yang memiliki

sertifikat keahlian

orang

1

1

3

5

7

10

90,000

100,000

157,500

173,250

190,575

209,633

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Auditor, P2UPD, dan Auditor

Kepegawaian yang memahami angka kredit jabatan

fungsional 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sosialisasi Angka Kredit Jabatan

Fungsional Jumlah APIP tercapai angka

kredit jabatan

fungsionalnya,diantaranya:

-

25,700

25,700

40,000

50,000

55,000

1. JFA orang 6 6 8 10 15 20

2. P2UPD orang 1 1 2 3 5 6

3. Auditor Kepegawaian orang 1 1 2 3 5 6

Rencana program dan kegiatan prioritas, baik yang bersifat

strategis maupun operasiona pada Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun

2016-2021

beserta kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut.

30

Tabel V.2 INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021

Kondisi Kinerja Pada Periode

Renstra OPD

Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp

(Jt) Target Rp

(Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya sarana dan

prasana untuk menunjang

pengawasan Meningkatnya sarana dalam

administrasi perkantoran

untuk menunjang

Pengawasan

Meningkatnya Pelayanan

administrasi perkantoran 4.02 . 4.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Terlaksananya

pelayanan Administrasi

perkantoran



pengawasan Meningkatnya sarana dan

prasana dalam jasa surat

menyurat untuk menunjang

pengawasan+B19

Meningkatnya Pelayanan

administrasi perkantoran dalam

pengiriman surat 4.02 . 4.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

dalam Pengiriman Surat 12 Bulan 12 Bulan 45 12 Bulan 55 12 Bulan 100 12 Bulan 120 12 Bulan 120 60 Bulan 440 Inspektorat

Kab. Lebong Kab.Lebong

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang taat

pada peraturan

perundang-undangan


prasana dalam jasa jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Meningkatnya Pelayanan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya, Air,

dan Listrik 4.02 . 4.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa

Komunikasi, Sumberdaya,

Air, dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 12 Bulan 12 12 Bulan 12 12 Bulan 14 12 Bulan 14 60 Bulan 64 Inspektorat




pada peraturan

perundang-undangan


prasana dalam

Penyediaan Bahan Bakar

Minyak dan servis

Meningkatnya Pelayanan Bahan

Bakar Minyak dan servis 4.02 . 4.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional Terpenuhinya Penyediaan

Bahan Bakar Minyak dan

servis 12 Bulan 12 Bulan 105 12 Bulan 150 12 Bulan 225 12 Bulan 230 12 Bulan 230 60 Bulan 940 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi Meningkatnya sarana

dan prasana dalam

penyediaan jasa

administrasi keuangan

untuk menunjang

pengawasan

Meningkatnya Jasa

Penyediaan Honorarium

Pengelola Keuangan Honor

TKK

4.02 . 4.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Terlaksananya

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Administrasi Keuangan

dan Honor TKK

12 Bulan 12 Bulan 176 12 Bulan 221 12 Bulan 221 12 Bulan 221 12 Bulan 222 60 Bulan 1,060 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang pengawasan

Meningkatnya Jasa

kebersihan kantor 4.02 . 4.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya penunjang

kebersihan lingkungan

kerja 12 Bulan 12 Bulan 5 12 Bulan 5 12 Bulan 10 12 Bulan 12 12 Bulan 14 60 Bulan 46 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk


Meningkatnya penyediaan

alat tulis kantor untuk

menunjang kerja 4.02 . 4.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Berbagai alat

tulis dalam kelancaran

kerja 12 Bulan 12 Bulan 70 12 Bulan 70 12 Bulan 70 12 Bulan 72 12 Bulan 73 60 Bulan 355 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk


Meningkatnya penyediaan

alat tulis kantor untuk

menunjang kerja 4.02 . 4.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah ketersediaan

barang cetakan dan

penggandaan naskah

dinas

12 Bulan 12 Bulan 30 12 Bulan 30 12 Bulan 40 12 Bulan 42 12 Bulan 44 60 Bulan 186 Inspektorat


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk


Meningkatnya ketersediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor dan perbaikan

instalasi kantor

4.02 . 4.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor da

perbaikan instalasi kantor

12 Bulan 12 Bulan 5 12 Bulan 25 12 Bulan 25 12 Bulan 27 12 Bulan 28 60 Bulan 110 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk


Meningkatnya Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundangundangan

4.02 . 4.02.1 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundangundangan Update bahan bacaan

Peraturan Perundang N/A

12 Bulan 10 12 Bulan 15 12 Bulan 17 12 Bulan 18 60 Bulan 60 Inspektorat




pengawasan Meningkatnya Penyediaan

makanan dan minuman 4.02 . 4.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan

dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 36 12 Bulan 75 12 Bulan 90 12 Bulan 92 12 Bulan 93 60 Bulan 386 Inspektorat




pengawasan

Terlaksananya kegiatan

Rapat, Konsultasi dan

fasilitasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Terlaksanaanya kegiatan

Rapat, Konsultasi dan

fasilitasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 130 12 Bulan 200 12 Bulan 250 12 Bulan 252 12 Bulan 254 60 Bulan 1,086 Inspektorat




pengawasan

4.02 . 4.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Tercapainya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

-

Meningkatnya sarana

dan prasana untuk


Terlaksananya

pembangunan gedung

kantor 4.02 . 4.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya ruang

pertemuan 80% - 0 Pembanguna

n gedung

pertemuan

(ukuran 10x15

M)

685 - - 0 - 0 - Terlaksananya

pembangunan gedung

pertemuan 685 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

transportasi dalam

melakukan pengawasan

Terlaksananya pengadaan

Kendaraan Roda empat dan

roda dua 4.02 . 4.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional Kantor 2 unit kendaraan

roda 4 - 0 3 kendaraan

dinas roda

empat dan 5

kendaraan

roda 2

860 15

kendaraan

dinas roda 2 150 15

kendaraan

dinas roda

2

150

3 kendaraan dinas roda

empat dan 35 kendaraan

roda 2 1,160 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan

Meningkatnya persediaan

mebeleur Pengadaan mebeleur Tersegianya mebeleur

untuk menunjang kerja meja kerja 24 unit,

kursi 15 unit, lemari

buku 15 unit, filling

kabinet 2

Kursi Rapat

40 Unit dan

kursi kerja 4

unit

30 Meja kerja 10

unit, kursi

kerja 25 unit 50 Meja kerja

10 unit, kursi

rapat 25 unit 50 Lemari

buku 10

unit, filiing

kabinet 5

unit

30 kursi rapat 20

unit dan kursi

kerja 10 unit 30 Meja kerja 20 unit, kursi

rapat 60 unit, lemari buku

10 unit, filling kabinet 5

unit dan kursi kerja 64 unit

190 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan

Meningkatnya persediaan

komputer dan

perlengkapannya 4.02 . 4.02.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan

Perlengkapannya Tersedianya komputer

dan perlengkapannya

untuk menunjang kerja komputer 3 unit,

laptop 2 unit komputer 2

unit dan laptop

1 unit dan

Printer 9 unit

71 Pengadaan

Audio Visual 1

set 35 Laptop 5 unit 75 Laptop 5

unit 75 Laptop 5 unit 75 komputer 2 unit, Laptop

16 unit, audio visual 1 unit

dan printer 9 unit 331 Inspektorat


pengetahuan Aparatur

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan

Terlaksananya pemeliharaan

Bahan dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

4.02 . 4.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Terlaksananya

pemeliharaan Bahan dan

Jasa Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

pemeliharaan

gedung kantor/

pengecetan dll 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

10 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

30 1 paket

pemeliharaa

n

rutin/berkala

gedung

kantor

200 1 paket

pemelihara

an

rutin/berka

la gedung

kantor

40 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

40 5 paket pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor 320 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan

Terlaksananya Bahan dan

Jasa Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

4.02 . 4.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Terpenuhinya Bahan dan

Jasa Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

5 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

10 1 paket

pemeliharaa

n

rutin/berkala

peralatan

gedung

10 1 paket

pemelihara

an

rutin/berka

la

peralatan

15 1 paket

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

20 5 paket Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor 60 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan

Terlaksananya Bahan dan

Jasa Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor 4.02 . 4.02.1 . 02 . Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor Terpenuhinya Bahan dan

Jasa Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

80%

-

0

Terehabnya

sarana

gedung kantor

90

-

0

-

0

-

0

-

90

Terehabnya

sarana gedung

kantor Kab.Lebong

Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

4.02 . 4.02.1 . 03 Program peningkatan disiplin

aparatur Tingkat pencapaian

disiplin aparatur -

Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan


mesin/kartu absensi 4.02 . 4.02.1 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Meningkatkan disiplin

aparatur dengan

penerapan absensi

elktronik

N/A 0 0 Meningkatya

disiplin

aparatur

dengan

adanya mesin

absensi

5 - - 0 - 0 - Adanya mesin absensi 5 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan

Meningkatnya sarana

dalam melakukan

pengawasan


pakaian dinas beserta

perlengkapannya 4.02 . 4.02.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Terpenuhinya pakaian

dinas beserta

perlengkapannya N/A 0 0 Pengadaaan

Pakaian dinas 20 Pengadaan

Pakaian

Dinas 40 0 - 0 - Adanya Pakaian Dinas 60 Inspektorat


Meningkatnya sarana

dan prasana untuk

menunjang

pengawasan


pakaian khusus hari-hari

tertentu 4.02 . 4.02.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu Tersedianya Pakaian

Khusus hari-hari tertentu Pakaian Olahraga Pengadaan

pakaian

olahraga 37

Stel

45 Pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

25 stel

15 Pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

38

60 0 - 0 - Adanya Pakaian Khusus

hari-hari tertentu 100 stel 120 Inspektorat


4.02 . 4.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Tingkat tercapainya

Peningkatan

Keterampilan dan

- Inspektorat

Kab.Lebong Kab.Lebong

Meningkatnya Kualitas

aparatur Meningkatkan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan jumlah

sumber daya pemeriksa

yang memadai

Jumlah auditor yang

besertifikat Jabatan

Fungsional Auditor, P2UPD

dan Auditor Kepegawaian

4.02 . 4.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Ketersediaan pes

erta

diklat formal bagi aparatur

dan fungsional Audtoir,

Calon Auditor dan P2UPD

dan calon auditor

kepegawaian

Jumlah Ketersediaa

n peserta

diklat formal bagi ap

aratur

dan fungsional

Auditor, Calon

Auditor dan P2UPD

dan calon auditor

kepegawaian

2 kali 60 10 pegawai 150 15 Pegawai 300 15 Pegawa 300 5 pegawai 150 Jumlah Ketersediaan pes

erta

diklat formal bagi aparatur

dan fungsional Auditor,

Calon Auditor dan P2UPD

dan calon auditor

kepegawaian

960 Inspektorat



aparatur

Meningkatkan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan jumlah

sumber daya pemeriksa

yang memadai

Jumlah auditor yang

memahami peraturan

perundang-undangan 4.02 . 4.02.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan Sosialisasi Peraturan

perundangan tentang

pengawsan, pedoman

umum pengawasan serta

Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS)

Sosialisasi

Peraturan

perundangan

tentang

pengawsan,

pedoman umum

pengawasan serta

Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

0.00 0 2 ( dua) kali 200 2 ( dua) Kali 200 2 ( dua)

Kali 210 2 ( dua) Kali 210 Sosialisasi Peraturan

perundangan tentang

pengawsan, pedoman

umum pengawasan serta

Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS)

820 Inspektorat


4.02 . 4.02.1 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan Adanya Kegiatan Bimtek

Untuk Aparatur meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan

aparatur

Inspektorat

Adanya

kegiatan

Bimtek untuk

Aparatur

105 - - - - - - - - Adanya Kegiatan Bimtek

Untuk Aparatur 105 Inspektorat




pada peraturan

perundang-undangan



pada peraturan

perundang-undangan

dalam melaksanakan

tugas dan fungsi

4.02 . 4.02.1 . 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan Tingkat keandalan

Laporan Keuangan,

LAKIP dan IKU OPD

Inspektorat




pada peraturan

perundang-undangan


pemerintahan yang taat pada

peraturan perundang-

undangan dalam

melaksanakan tugas dan

fungsi

Terlaksananya penyusunan

LAKIP Inspektorat 4.02 . 4.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD Penyusunan LAKIP

Inspektorat 1 dokumenLAKIP

Inspektorat LAKIP

Inspektorat 7 Lakip

Inspektorat 7 Lakip

Inspektorat 7 Lakip

Inspektora

t 8 Lakip

Inspektorat 9 tersusunnya Lakip

Inspektorat 38 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi Terwujudnya tata kelola



undangan dalam


fungsi

Terlaksananya pelaporan

keuangan semesteran 4.02 . 4.02.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran Terlaksananya

Penyusunan laporan

TEPRA Inspektorat Terlaksananya

Penyusunan

laporan TEPRA

Inspektorat

Laporan

TEPRA

Inspektorat,

12 Laporan

5 Laporan

TEPRA

Inspektorat,

12 Laporan

5 Laporan

TEPRA

Inspektorat,

12 Laporan

5 Laporan

TEPRA

Inspektora

t, 12

Laporan

7 Laporan

TEPRA

Inspektorat,

12 Laporan

7 tersusunnya Laporan

TEPRA Inspektorat 29 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Evaluasi

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah 4.02 . 4.02.1 . 06 . 08 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Reviu dan evaluasi

terhadap Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Reviu dan evaluasi

terhadap Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Reviu dan

evaluasi

terhadap

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

40 11 OPD 80 23 OPD 100 23 OPD 80 23 OPD 85 Reviu dan evaluasi

terhadap Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

385 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi


Laporan aset Inspektorat 4.02 . 4.02.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Terlaksananya

penyusunan Laporan aset

Inspektorat Dokumen Laporan

Aset Inspektorat Terlaksananya

penyusunan

Laporan aset

OPD

6 1 Laporan 7.5 1 Laporan 7.5 1 Laporan 8 1 Laporan 9 Terlaksananya

penyusunan Laporan aset

OPD 38 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi pemerintahan yang taat pada


undangan dalam


fungsi


IKU OPD 4.02 . 4.02.1 . 06 . 14 Penyusunan Indikator Kinerja

Utama Terlaksananya

penyusunan IKU OPD dokumen IKU

Inspektorat 1 dokumen

IKU 5 1 dokumen

IKU 7.5 1 dokumen

IKU 7.5 1 dokumen

IKU 8 1 dokumen

IKU 8 Terlaksananya

penyusunan IKU OPD 36 Inspektorat


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya pembinaan

yang dilakukan pada objek

pemeriksaan dan

penurunan angka temuan

pengawasan eksternal

4.02 . 4.02.1 . 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Tercapainya pembinaan

yang dilakukan pada

objek pemeriksaan dan

penurunan angka

temuan pengawasan

eksternal

- Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Penurunan nominal temuan

audit eksternal 4.02 . 4.02.1 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala Pengawasan terhadap

urusaan pelaksanaan

pemerintahan di Daerah di

OPD dan Sekolah

Seluruh OPD

Sekolah SD, SMP,

Kelurahan dan

Kecamatan, 190

obrik

Seluruh OPD

Sekolah SD,

SMP,

Kelurahan dan

Kecamatan,

190 obrik

575 Seluruh OPD

Sekolah SD,

SMP,

Kelurahan

dan

Kecamatan,

190 obrik

500 Seluruh

OPD

Sekolah SD,

SMP,

Kelurahan

dan

Kecamatan,

190 obrik

500 Seluruh

OPD

Sekolah

SD, SMP,

Kelurahan

dan

Kecamata

n, 190

obrik

580 Seluruh OPD

Sekolah SD,

SMP,

Kelurahan dan

Kecamatan,

190 obrik

580 Seluruh OPD Sekolah SD,

SMP, Kelurahan dan

Kecamatan, 190 obrik 2,735 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Penurunan Jumlah Kasus

Pengaduan 4.02 . 4.02.1 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah Tertanganinya

Pemeriksaan Kasus atas

pengaduan Masyarakat N/A 20 kasus 96 30 Kasus 150 60 Kasus 300 50 Kasus 170 30 kasus 150 190 kasus 866 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi


audit eksternal 4.02 . 4.02.1 . 20 . 05 Inventarisasi temuan pengawasan Terinventarisirnya

Pengelompokan Temuan,

Penyebab, Rekomendasi

serta Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Dokumen temuan

hasil pengawasan Dokumen

Temuan Hasil

Pengawasan ,

BPK,

Inspetorat

Provinsi/Kabu

paten, BPKP,

dan Itjen

70 5 Dokumen

Temuan Hasil

Pengawasan ,

BPK,

Inspetorat

Provinsi/Kabu

paten, BPKP,

dan Itjen

75 LHP BPK

Inspektorat

Provinsi/Kab

upaten

150 LHP BPK

Inspektora

t

Provinsi/K

abupaten

153 LHP BPK

Inspektorat

Provinsi/Kabu

paten

153 LHP BPK Inspektorat

Provinsi/Kabupaten 601 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi


audit eksternal 4.02 . 4.02.1 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan Terlaksananya Evaluasi

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP dan

BPK-RI

Evaluasi Tindak

Lanjut Seluruh LHP

Eksternal dan

Internal 95 Seluruh LHP

Eksternal dan

Internal 150 Seluruh LHP

eksternal

dan Internal 300 Seluruh

LHP

eksternal

dan

Internal

302 Seluruh LHP

eksternal dan

Internal 302 Seluruh LHP eksternal

dan Internal 1,149 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Rakorwasnas

dan Rakorwasda 4.02 . 4.02.1 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif Terlaksananya

Rakorwasnas dan

Rakorwasda dan reviu Kegiatan

Rakorwasnas dan

rakorwasda Lima Kali

Kegiatan

Reviu 100.0 Dua Kegiatan

rakorwasnas

dan

rakorwasda

100 Dua

Kegiatan

rakorwasnas

dan

rakorwasda

200 Dua

Kegiatan

rakorwasn

as dan

rakorwasd

a

200 0 -

600 Jakarta dan

Bengkulu Kab.Lebong

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Reviu

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) 4.02 . 4.02.1 . 20 . 13 Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Penilaian terbatas

terhadap keandalan dan

kesesuaian Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah dengan Standar

Akuntansi Pemerintah.

Laporan Pemerintah

N/A 0 0 12 OPD 75 12 OPD 80 12 OPD 85 12 OPD 85 Penilaian terbatas

terhadap keandalan dan

kesesuaian Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah dengan Standar

Akuntansi Pemerintah.

Laporan Pemerintah pada

12 OPD

325 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Reviu

Dokumen Perencanaan Dan

Anggaran Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.1 . 20 . 14 Reviu Dokumen Perencanaan Dan

Anggaran Perangkat Daerah Peningkatan kualitas

Dokumen perencanaan,

penganggaran. dan

menjamin kepatuhan

terhadap kaidah-kaidah

penganggaran

1 laporan reviu

Dokumen

perencanaan,

penganggaran

Daerah

0 0 Seluruh OPD 75 Seluruh OPD 75 Seluruh OP 80 Seluruh OPD 85 Peningkatan kualitas

Dokumen perencanaan,

penganggaran. dan

menjamin kepatuhan

terhadap kaidah-kaidah

penganggaran pada

seluruh OPD

315 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Meningkatnya OPD yang

menerapkan SPIP 4.02 . 4.02.1 . 20 . 15 Monitoring implementasi penguatan

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) Terlaksananya Pemetaan

SPIP OPD, Sosialisasi,

Evaluasi dan Monitoring

SPIP

Terlaksananya

Pemetaan SPIP

OPD, Sosialisasi,

Evaluasi dan

Monitoring SPIP

0 0 24 OPD 150 24 OPD 200 24 OPD 200 24 OPD 205 Terlaksananya Pemetaan

SPIP OPD, Sosialisasi,

Evaluasi dan Monitoring

SPIP pada 24 OPD

755 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya sosialisasi

dan penyusunan laporan

PMPRB 4.02 . 4.02.1 . 20 . 16 Penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi Sosialisasi dan laporan

evaluasi dan monitoring

PMPRB secara online dan

pelaporan pelaksanaan

PMPRB

N/A 0 0 2 Kali 120 2 Kali 200 2 Kali 200 2 Kali 200 Sosialisasi dan laporan

evaluasi dan monitoring

PMPRB secara online dan

pelaporan pelaksanaan

PMPRB

720 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi


pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan Dana Desa 4.02 . 4.02.1 . 20 . 17 Pelaksanaan Pengawasan Urusan

Pemerintahan Desa Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan

pelaksanaan Dana Desa N/A 0 0 Seluruh Desa 200 Seluruh Desa 300 Seluruh De 305 Seluruh Desa 305 Seluruh Desa 1,110 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Evaluasi

terhadap Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten Lebong

4.02 . 4.02.1 . 20 . 18 Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Pada

Pemerintah Evaluasi terhadap

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten Lebong

N/A 0 0 1 Dokumen

laporan

evaluasi 50 15 OPD 60 15 OPD 65 15 OPD 65 15 OPD 240 Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Evaluasi dan

monitoring Rencana Aksi


Pemberantasan Korupsi

4.02 . 4.02.1 . 20 . 19 Evaluasi dan monitoring Rencana

Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Laporan hasil monev

dengan format B- 03, B-

06, B-09, B-12 ke UKP 4

dan Pembentukan Tim

Pengendalian Grativikasi

N/A 0 0 Seluruh OPD 275 Seluruh OPD 300 Seluruh OP 305 Seluruh OPD 305 Seluruh OPD 1,185 Inspektorat


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi


penguatan tim satuan

bersama Pungutan Liar

(Saber Pungli)

4.02 . 4.02.1 . 20 . 20 Tim Satuan Bersama Pungutan Liar

(Saber Pungli) Penguatan Tim Saber

Pungli N/A 0 0 Seluruh OPD 600 Seluruh OPD 500 0 500 0 - Penguatan Tim Saber

Pungli pada seluruh OPD 1,600 Inspektorat



aparatur 4.03 . 4.02.1 . 21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Meningkatnya

keterampilan dan

pengetahuan aparatur

pengawasan

Inspektorat



aparatur Terwujudnya tata kelola



undangan dalam


Terlaksananya pelatihan

pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

4.03 . 4.02.1 . 21.01 Pelatihan pengembangan tenaga


pengawasan Terlaksananya pelatihan

pengembangan tenaga


pengawasan

0

12 bulan 300

Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi

4.03 . 4.02.1 . 21 Program perencanaan

pembangunan daerah Tingkat Pencapaian

Penyusunan Renstra,

Renja dan RKA

- Inspektorat


Terwujudnya

pemerintahan yang

bebas korupsi




undangan dalam


fungsi

Terlaksananya Penyusunan

Renstra, Renja dan RKA

SKPD 4.03 . 4.02.1 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan

RKA SKPD Terlaksananya

Penyusunan Renstra,

Renja dan RKA SKPD 3 Dokumen (

Renstra, Renja dan

RKA) Adanya

dokumen

Renja dan

RKA SKPD

25 Tersedianya

dokumen

Renja dan

RKA SKPD

25 Tersedianya

dokumen

Renja dan

RKA SKPD

25 Tersedian

ya

dokumen

Renja dan

RKA

SKPD

30 Tersedianya

dokumen

Renja dan

RKA SKPD

30 Tersedianya dokumen

Renja dan RKA SKPD 135 Inspektorat


Tersedianya sistem

informasi dan

pengawasan dalam

melakukan

pengawasan

4.02 . 4.02.1 . 22 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan Tercapainya

penyelenggaraan

kegiatan pengawasan

- Inspektorat


Tersedianya sistem

informasi dan

pengawasan dalam

melakukan

pengawasan




undangan dalam


fungsi

4.02 . 4.02.1 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan Penyusunan PKPT,

Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

Penyusunan PKPT,

Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

Adanya

dokumen

perbup PKPT

dan kebijakan

Pengawasan

10 Tersedianya

dokumen

PKPT, Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan Pedoman

Umum

75 Tersedianya

dokumen

PKPT,

Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan

75 Tersedian

ya

dokumen

PKPT,

Perbup

Kebijakan

Pengawas

80 Tersedianya

dokumen

PKPT, Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan Pedoman

Umum


PKPT, Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

325 Inspektorat


Tersedianya sistem

informasi dan

pengawasan dalam

melakukan

pengawasan




undangan dalam


fungsi

4.02 . 4.02.1 . 22 . 04 Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen Pengawasan

(SIMWAS)

Penyediaan sistem

Informasi

Manajemen untuk

menyajikan Hasil

Pemeriksaan

sesuai dengan

kebutuhan user

(penyediaan

aplikasi untuk

auditor)

0 0 Tersedianya

SIMWAS 175 Rp - - 0 - 0 - 0 175 Inspektorat

Kab. Lebong Bengkulu dan

jakarta

Tersedianya sistem

informasi dan

pengawasan dalam

melakukan

pengawasan




undangan dalam


fungsi

4.02 . 4.02.1 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan Penyusunan PKPT,

Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

Penyusunan PKPT,

Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

Adanya

dokumen

perbup PKPT

dan kebijakan

Pengawasan

10 Tersedianya

dokumen

PKPT, Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan Pedoman

Umum

75 Tersedianya

dokumen

PKPT,

Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan

75 Tersedian

ya

dokumen

PKPT,

Perbup

Kebijakan

Pengawas

80 Tersedianya

dokumen

PKPT, Perbup

Kebijakan

Pengawasan

dan Pedoman

Umum


PKPT, Perbup Kebijakan

Pengawasan dan

Pedoman Umum

Pengawasan

325 Inspektorat


Tersedianya sistem

informasi dan

pengawasan dalam

melakukan

pengawasan




undangan dalam


fungsi

4.02 . 4.02.1 . 22 . 04 Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen Pengawasan

(SIMWAS)

Penyediaan sistem

Informasi

Manajemen untuk

menyajikan Hasil

Pemeriksaan

sesuai dengan

kebutuhan user

(penyediaan

aplikasi untuk

auditor)

0 0 Tersedianya

SIMWAS 175 Rp - - 0 - 0 - 0 175 Inspektorat

Kab. Lebong Bengkulu dan

jakarta

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode Rekening



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021


Renstra OPD


(Jt) Target Rp



aparatur 4.05 . 4.02.1 . 30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Tingkat tercapainya

Peningkatan

Pengetahuan Auditor,

P2UPD dan Auditor

Kepegawaian tentang

angka kredit jabatan

fungsional

- Inspektorat



aparatur Meningkatkan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan jumlah

sumber daya pemeriksa yang

memadai

Terlaksananya sosialisasi

angka kredit jafung 4.05 . 4.02.1 . 30 . 25 Sosialisasi Angka Kredit Jabatan

Fungsional Terlaksananya sosialisasi

angka kredit jafung dan

honorarium tim penilai

jafung

N/A Adanya

penilaian

angka kredit

jabatan

fungsional

auditor

25.7 2 kali 25.7 2 kali 40 2 kali 50 2 kali 55 Sosialisasi angka kredit

jabatan fungsional dan

honorarium tim penilai

jafung

196 Inspektorat


BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-2021

didasarkan pada cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021, yang selanjutnya dicascadingkan lagi pada tingkat

program eselon III dan pada tingkat kegiatan eselon IV. Hal tersebut dilakukan

dengan tujuan untuk memberikan gambaran dukungan kinerja terhadap

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lebong

Tahun 2016-2021 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut.

38

Tabel : 01

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS IKU IPDA FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP

Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP

(jumlah LK OPD yang sesuai SAP / jumlah OPD yang disampel) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Maturity level SPIP pada OPD level 1 1 2 3 3 3

Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B

(jumlah OPD dengan nilai hasil SAKIP B / jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP) x 100% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan

(jumlah temuan audit eksternal yang terselesaikan / jumlah total temuan audit eksternal) x 100%

60% 65% 70% 80% 90% 95%

Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)

Ketersediaan SIM HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan)

Ada / Tidak

Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah

Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat

(jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan / jumlah total kasus pengaduan) x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kualitas audit internal Persentase tindak lanjut temuan audit internal

(jumlah temuan audit internal yang ditindaklanjuti / jumlah total temuan audit internal) x 100%

60% 65% 70% 80% 90% 100%

Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas APIP level 1 1 2 3 3 3

,

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian integral dari sistem

manajemen kinerja, dimana pendayagunaan sumber daya dan informasi dilakukan

untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengaplikasikan sistem manajemen kinerja

tersebut dapat digunakan metode Balanced Scored Card (BSC) yang

dimodifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong.

Untuk sistem manajemen kinerja ini juga didasarkan atas amanat Peraturan

Bupati Lebong Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja. Metode

BSC menggunakan empat perspektif, yaitu pemangku kepentingan

(stakeholders), pelanggan (customers), internal business process, dan learning and

growth. Keempat perspektif tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Perspektif paling atas ini merupakan sudut pandang stakeholder karena BSC

dibangun dari studi pengukuran kinerja pada sektor bisnis. Perspektif ini dibaca

oleh organisasi sebagai berikut : “apa yang harus dicapai organisasi agar

dinilai berhasil oleh stakeholder”. Misalnya stakeholders menginginkan tingkat

keberhasilan kebijakan otonomi daerah, diukur dengan pemahaman SDM

aparatur pemerintah daerah tentang pelaksanaan otonomi daerah,

kemajuan pembangunan di daerah-daerah otonom, dsb;

2. Perspektif Pelanggan (Customer)

Perspektif ini merupakan sudut pandang pelanggan (customer). Perspektif

ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut : “apa yang harus dicapai organisasi

agar memenuhi keinginan customer atau apa yang diinginkan customer untuk

dipenuhi organisasi”. Misalnya masyarakat

49

menginginkan pelayanan yang baik, yang diukur dengan indeks kepuasan

masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lebong.

3. Perspektif Internal business process

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis

utama di dalam organisasi. Proses bisnis adalah

serangkaian/sekumpulan aktivitas inti yang saling berhubungan satu sama lain,

yang dilakukan organisasi dalam rangka menciptakan produk/jasa untuk

memenuhi harapan pemangku kepentingan/ pelanggan.

4. Perspektif learning and growth

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya

internal organisasi. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi

untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya organisasi melalui

inovasi internal organisasi. Kesinambungan suatu organisasi dalam jangka

panjang sangat bergantung pada seberapa besar inovasi yang dihasilkan oleh

organisasi.

Penyusunan sistem manajemen kinerja yang didasarkan pada metode Balanced Scored Card (BSC) pada Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-

2021 dapat dilihat sebagaimana berikut.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN

LEBONG IKU 1

Perspektif : Stakeholder

Sasaran Strategis : Deskripsi Sasaran Strategis :

Meningkatnya Penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

Indikator Kinerja Utama : Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP

Deskripsi : Definisi:

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan organisasi pada suatu

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

organisasi tersebut.

Laporan keuangan sesuai dengan SAP merupakan penyajian laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Formulasi:

(jumlah LK OPD yang sesuai SAP / jumlah OPD yang disampel) x 100%

Tujuan Strategis:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peerintahan daerah

Satuan Pengukuran : persen

Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity

Unit / Pihak Penanggung Jawab IKU : Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong

Unit / Pihak Penyedia Data : Sekretaris

Sumber Data :

Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia :

Laporan Keuangan entitas akuntansi Monitoring progres penyusunan Laporan Keuangan OPD

Jenis Konsilidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average ( ) Take Last Known Value

Jenis Cascading : ( x ) Direct ( ) Indirect ( ) Non- Cascading/Complement

Jenis Konsolidasi Lokal : ( x ) Sum ( ) Average

Polarisasi : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( )Triwulanan ( )Semesteran ( x ) Tahunan

51


LEBONG

IKU 2

Perspektif : Bussiness Proccess


Meningkatnya Penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I butir 1).

Indikator Kinerja Utama : Maturity level SPIP pada OPD


Maturity Level (Tingkat Maturitas) SPIP merupakan tingkatan atau struktur

kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara

satu tingkatan dengan tingkatan lainnya.

Formulasi:

Level maturitas SPIP

Tujuan Strategis:


Satuan Pengukuran : level




Unit / Pihak Penyedia Data : Sekretaris dan Irban Wilayah III

Sumber Data : Self Assessment Maturitas SPIP

Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Monitoring dan evaluasi terhadap hasil self assessment maturitas SPIP

Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum ( x ) Average ( ) Take Last Known Value


Jenis Konsolidasi Lokal : ( ) Sum ( x ) Average


Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( )Triwulanan ( x )Semesteran ( ) Tahunan

52


LEBONG

IKU 3

Perspektif : Bussiness Process

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sistem Manajemen Hasil Pengawasan berbasis IPTEK

Deskripsi Sasaran Strategis :

Sistem Manajemen Hasil Pengawasan berbasis IPTEK dilakukan melakui Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM

HP) yang merupakan tool berbasis teknologi komputer yang digunakan sebagai alat pengolahan data hasil pengawasan

untuk memudahkan penyajian informasi kepada para stakeholders

Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP


Ketersediaan aplikasi SIM HP yang didesain khusus untuk diterapkan oleh APIP.

Formulasi:

(jumlah hasil pengawasan yang dikelola by aplikasi SIM HP / jumlah seluruh

hasil pengawasan) x 100%

Tujuan Strategis:






Unit / Pihak Penyedia Data : Para Irban

Sumber Data : Kertas Kerja Audit (KKA)

Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Rekonfirmasi






53

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

IKU 4

Perspektif : Stakeholder Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP


Salah satu sub unsur dalam penerapan SPIP adalah Perwujudan Peran Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.

Indikator Kinerja Utama : Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan

Deskripsi :





Unit / Pihak Penyedia Data : Sekretaris dan Para Irban

Sumber Data : Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia :

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lebong

Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI






54

Definisi:

Temuan audit eksternal merupakan temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI.

Peran APIP terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut, memastikan

bahwa stakeholder yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI untuk

segera menindaklanjuti temuan dimaksud. Formulasi:

(jumlah temuan audit eksternal yang terselesaikan / jumlah total temuan audit

eksternal) x 100%

Tujuan Strategis: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peerintahan daerah


LEBONG IKU 5

Perspektif : Customer


Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah merupakan merupakan wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana masyarakat merupakan client/customer penerima layanan atas penyelenggaraan urusan

wajib yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Indikator Kinerja Utama : Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat


Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan atau kontrol

sosial dengan menyampaikan apa yang diketahui dan dirasakan atas suatu masalah

yang dihadapi, dilihat atau diamati, sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap

suatu kebijakan, ketidakberesan atau penyimpangan dalam pelaksanaan oleh

aparatur pemerintah.

Formulasi:

(jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan / jumlah total kasus pengaduan) x 100%

Tujuan Strategis:


Satuan Pengukuran : persen Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low




Sumber Data :


Laporan pengaduan dari masyarakat.

Rekonfirmasi






55


LEBONG IKU 6


Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan good governance melalui penerapan SPIP


Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana upaya perwujudan good governance dapat dilakukan

dengan mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B


Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah atau SAKIP merupakan integrasi

dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja,

yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Predikat SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan

anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Formulasi:

(jumlah OPD dengan nilai hasil SAKIP B / jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP) x

100%

Tujuan Strategis:







Sumber Data : Kertas Kerja Evaluasi (KKE)

Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Rekonfirmasi






56


LEBONG IKU 7


Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas audit internal


Audit internal merupakan kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities ) dan

konsultasi (consulting activities ), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi

(AAIPI, 2013:3).

Kualitas audit merupakan probabilitas sikap auditor dalam mendeteksi fraud

dan mengungkapkannya dalam laporan hasil audit (Subhan:2017).

Indikator Kinerja Utama : Persentase tindak lanjut temuan audit internal Deskripsi : Definisi:

Tindak lanjut temuan audit internal merupakan tindak lanjut dari auditee atas

temuan audit internal

Formulasi:

(jumlah temuan audit internal yang ditindaklanjuti / jumlah total temuan audit

internal) x 100%

Tujuan Strategis:






Unit / Pihak Penyedia Data : Para Irban

Sumber Data :


Laporan Hasil Audit (LHA)

Surat Bupati Lebong






57


LEBONG IKU 8

Perspektif : Learn and Growth

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapabilitas APIP


Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang

terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar

dapat mewujudkan peran APIP secara efektif (Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011).

Indikator Kinerja Utama : level Peningkatan Kapabilitas APIP


Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,

mengembangkan kelembagaan, tata laksana /proses bisnis/manajemen dan

sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP

yang efektif (Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011).

Formulasi:

level

Tujuan Strategis:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas

Satuan Pengukuran : level




Unit / Pihak Penyedia Data : Sekretaris

Sumber Data :


Self Assessmen t Peningkatan Kapabilitas APIP (PK APIP)

-Jenis Konsilidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average ( ) Take Last Known Value Jenis Cascading : ( x ) Direct ( ) Indirect ( ) Non- Cascading/Complement Jenis Konsolidasi Lokal : ( x ) Sum ( ) Average



58

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong

tahun 2016-2021 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam

kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi

dan program Kepala Daerah. pembangunan jangka menengah akan mampu

memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu,

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lebong

disusun dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan,

sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memerhatikan peran

dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebong.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi tersebut, dilakukan melalui

regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan daerah. Sehingga

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lebong berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong,

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

Selanjutnya dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-2021

dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lebong.

59

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG INSPEKTORATlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Renstra-Inspektorat.pdf · pemerintah kabupaten lebong i n s p e k t o r a t jalan raya perkantorat

Documents