LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Penyusunan LPPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014, berpedoman kepada dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 ; 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Lebak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten, sebagai sarana Pemerintah Kabupaten Lebak I-1
21
Embed
Pemerintah kabupaten lebak - otdalebak.files.wordpress.com · Web viewLAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) Author: PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK Created Date: 02/13/2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
BAB IPENDAHULUAN
A. DASAR HUKUMPenyusunan LPPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014, berpedoman
kepada dasar hukum sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten ;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 ;
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Lebak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten, sebagai sarana untuk check and balances antara Bupati Lebak dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan LPPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 ini masih menggunakan sistematika pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007, yaitu :Bab I PendahuluanBab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahBab III Urusan DesentralisasiBab IV Tugas PembantuanBab V Penyelenggaraan Tugas Umum PemerintahanBab VI Penutup
Pemerintah Kabupaten Lebak I-1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
B. GAMBARAN UMUM DAERAH1. Kondisi Geografis Daerah
Letak Geografis Wilayah Kabupaten Lebak berada pada rentang koordinat 105º.25` – 106º.30` BT dan 6º.18` – 7º.00` LS. Wilayah Kabupaten Lebak sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.
Kabupaten Lebak merupakan daerah otonom terluas di Provinsi Banten dengan luas wilayah 330.507,18 Km² atau 330.507,18 Ha yang secara administratif membawahi 28 Kecamatan, 340 Desa serta 5 Kelurahan yang dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.1Luas Wilayah Kabupaten Lebak menurut Kecamatan
No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha)1 Malingping 10.201,472 Wanasalam 11.419,023 Panggarangan 17.715,514 Bayah 14.377,215 Cilograng 9.601,716 Cibeber 40.096,417 Cijaku 11.468,428 Banjarsari 15.955,509 Cileles 15.338,76
Jumlah 330,507,18 Sumber : RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019
Dengan visualisasi Luas Wilayah Kabupaten Lebak berdasar data tersebut di atas dapat disimak dalam Peta Wilayah Kabupaten Lebak sebagai berikut :
Gambar 1.1Peta Wilayah Kabupaten Lebak
Pemerintah Kabupaten Lebak I-2
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Lebak, RTRW Kab. Lebak 2014-2034
Pusat pemerintahan Kabupaten Lebak terletak di Kota Rangkasbitung, Jalan Abdi Negara Nomor 3 Kecamatan Rangkasbitung 42312. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak, serta Peraturan Daerah Nomor 10 – 17 Tahun 2007 susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, lembaga teknis daerah yang meliputi 8 badan, 4 kantor dan 1 RSUD, 18 dinas, Satpol PP, 28 Kecamatan dan serta wilayah administrasi 340 Desa dan 5 kelurahan. Berikut kami sajikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan golongan :
Tabel 1.2Jumlah PNS berdasarkan Golongan se-Kabupaten Lebak
Total 7105 5029 12134 Sumber : BKD Kab. Lebak, 2015 (data diolah)
Berikut kami sajikan Jumlah PNS berdasarkan tingkat Esselon dan Non Esselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, seperti tabel di bawah ini :
Pemerintah Kabupaten Lebak I-3
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
Tabel 1.3Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Esselon dan Non Esselon di Kabupaten
LebakNo Tingkat Esselon Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Esselon II 34 2 362 Esselon III 183 17 2003 Esselon IV 557 195 7524 Fungsional Umum 1733 617 23505 Fungsional Tertentu 4598 4198 8796
Dan tingkat Pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.4Tingkat Pendidikan PNS di Kabupaten Lebak
No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 SD 199 1 2002 SMP 235 11 2463 SMA 1298 632 19304 D I 17 46 635 D II 1493 1373 28666 D III 213 412 6257 D IV 28 36 648 S 1 3339 2467 58069 S 2 282 51 33310 S 3 1 0 1
Total 7105 5029 12134 Sumber : BKD Kab. Lebak, 2015 (data diolah)
Selanjutnya berdasarkan Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Lebak dibagi berdasarkan wilayah kerja pembangunan, diupayakan agar lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD Tahun 2014 – 2019. Adapun wilayah administrasi pembangunan di Kabupaten Lebak dibagi menurut letak wilayah secara geografis sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.5Pembagian Wilayah Administrasi Pembangunan Kabupaten Lebak
Wilayah Pembangunan Lebak Utara, meliputi :
Wilayah Pembangunan Lebak Selatan, meliputi :
Wilayah Pembangunan Lebak Timur,
meliputi :
Wilayah Pembangunan Lebak Barat,
meliputi :a. Kecamatan Rangkasbitungb. Kecamatan
Warunggunungc. Kecamatan Cibadakd. Kecamatan Cikulure. Kecamatan Cimargaf. Kecamatan Majag. Kecamatan Curugbitungh. Kecamatan Kalanganyar
a. Kecamatan Malingpingb. Kecamatan Wanasalamc. Kecamatan Cijakud. Kecamatan Panggarangane. Kecamatan Bayahf. Kecamatan Cilograngg. Kecamatan Cibeberh. Kecamatan Cigemblongi. Kecamatan Cihara
a. Kecamatan Cipanasb. Kecamatan Muncangc. Kecamatan Sobangd. Kecamatan Sajirae. Kecamatan
Leuwidamarf. Kecamatan
Bojongmanikg. Kecamatan
Lebakgedong
a. Kecamatan Banjarsarib. Kecamatan
Gunungkencanac. Kecamatan Cileles
Pemerintah Kabupaten Lebak I-4
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
h. Kecamatan Cirinten
Sumber : RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2019
Topografi lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Lebak meliputi lahan datar dan landai seluas 90.033 Ha, lahan bergelombang dan berbukit seluas 104.792 Ha, lahan pegunungan dan curam seluas 91.171 Ha, serta lahan lainnya seluas 18.476 Ha. Jarak Ibukota Kabupaten Lebak ke kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Rangkasbitung sejauh 1 Kilometer dan yang terjauh adalah Kecamatan Cilograng dengan jarak 160 Kilometer. Kondisi klimatologi Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 250 – 27,90 C dan kelembaban udara berkisar antara 74 % – 86 %. Kondisi topografis Kabupaten Lebak memiliki karakteristik umum yang bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/ pegunungan.1. Dataran, tersebar di bagian utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur Kabupaten
Lebak,3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur
Kabupaten Lebak,4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak,5. Gunung/ Pegunungan, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak.
Selanjutnya komposisi Jumlah Bangunan Rumah Tinggal (bangunan rumah) di Kabupaten Lebak Tahun 2014, sesuai dengan data pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak adalah sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 1.6Jumlah Rumah Tempat Tinggal dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Lebak
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lebak, Januari 2015 (data diolah)
d. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan
Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Lebak berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.9Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak
Tahun 2014No. Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga Jumlah
Jumlah 391,717 372,007 763,724Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lebak, Semester I 2015 (data diolah)
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah
Potensi bahan galian tambang yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara merupakan potensi unggulan daerah yang dapat memberi daya ungkit terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai upaya eksplorasi dan operasi produksi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, koperasi, dan badan usaha lainnya telah diarahkan kepada implementasi tata kelola pertambangan yang bertanggungjawab serta memenuhi kaidah kelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Potensi unggulan daerah dalam bidang pertambangan umum sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 1.12Potensi Unggulan Daerah di Bidang Pertambangan Umum
15 Fosfat 21,40 21,40Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lebak (data diolah)
Selain itu Kabupaten Lebak memiliki potensi unggulan daerah yang cukup bervariasi, antara lain pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, agroindustri serta usaha mikro, kecil dan menengah lainnya. Beberapa potensi unggulan daerah yang diuraikan tersebut dapat disimak pada beberapa tabel :
Tabel 1.13Data Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama di Kabupaten Lebak
Tahun 2014
No Komoditas Tanam Panen
Produksi
Total Tingkat
Pemerintah Kabupaten Lebak I-10
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
No. Obyek Wisata Lokasi di KecamatanPantai Ciantir BayahPantai Tanjung Layar BayahPantai Tanjung Karang BayahGoa Sangkir BojongmanikGoa Lalay BayahAir Terjun Curug Halimun CipanasAir Terjun Curugrame CijakuCurug Indihiyang WarunggunungCurug Kanteh CilograngKawah Cipanas Sobang
3. Pariwisata BuatanArung Jeram LebakgedongPermandian Air Panas CipanasAir Panas Senanghati Malingping
Sumber : Profil Investasi, BPMPPT Kab. Lebak, 2014
Seluruh potensi unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak.
Tabel 1.16Lokasi Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Lebak
No. Jenis Komoditi Unggulan Sentra Pengembangan Sentra Pendukung
1 GULA ARENa. Pengembangan Industri Kecil Gula Aren
melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan diversifikasi produk
b. Revitalisasi Peralatan Perajin Gula Aren, Mesin Pengolahan Finishing, dan Pengemasan Produk Gula Aren
c. Pembangunan Unit Percontohan Dapur Produksi, Bangunan Finishing Gudang dan Pengemasan Produk Gula Aren
Lokasi di Kecamatan Cigemblong :1. Desa Cigemblong2. Desa Cikadongdong3. Desa Cikate4. Desa Mugijaya5. Desa Cikaratuan6. Desa Cibungur7. Desa Wangunjaya
Kecamatan Cihara :1. Desa Barunai2. Desa Lebakpeundeuy3. Desa Mekarsari
Kecamatan Panggarangan :1. Desa Gununggede2. Desa Jatake3. Desa Cibareno
Kecamatan Sobang :1. Desa Sukajaya2. Desa Sinarjaya3. Desa Hariang4. Desa Sukaresmi5. Desa Cirompang6. Desa Sindanglaya
Kecamatan Cirinten :1. Desa Cibarani
2 PISANGa. Pengembangan Industri Kecil Sale Pisang
melalui Peningkatan kapasitas, kualitas dan diversifikasi produk
b. Revitalisasi peralatan pengemasanc. Pembangunan Unit dapur Pengolahan
Sale Pisang
Kecamatan Cilograng :1. Desa Cikatomas2. Desa Cilograng3. Desa Lebaktipar4. Desa Gununggede5. Desa Cibareno
Kecamatan Bayah :1. Desa Sawarna2. Desa Sawarna Timur3. Desa Darmasari4. Desa Cidikit
Kecamatan Cijaku :1. Desa Cimenga
Kecamatan Cibeber :1. Desa Cikadu2. Desa Ciherang
3 IKANa. Pengembangan Industri Pengolahan ikan
melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan diversifikasi produk
b. Revitalisasi mesin peralatan, pengolahan dan pengemasan
Kecamatan Cihara :1. Desa Cihara
Kecamatan Malingping :1. Desa Sukaraja2. Desa Malingping
Selatan
4 BAMBUa. Pembangunan Gedung Sentra Pengrajin
Bambub. Pelatihan dan Magang Para Pengrajin
Kecamatan SajiraKecamatan Cimarga
Kecamatan RangkasbitungKecamatan LeuwidamarKecamatan CiharaKecamatan Panggarangan
Pemerintah Kabupaten Lebak I-12
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
Industri Kecil Bambu Sumber data : Disperindag (LKPJ SKPD) Tahun 2015
Perkembangan jumlah industri kecil tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019. Komoditi Industri Kecil di Kabupaten Lebak adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.17Komoditi Industri Kecil di Kabupaten Lebak :
No Komoditas Unit Usaha Tenaga Kerja Kapasitas Produksi Satuan
Nilai Produksi
(Rp.)1 Gula Aren 5,966 11.981 12.484.500 Kg 12,502,4472 Emping Melinjo 530 1.590 1.186.900 Kg 1,189,0203 Kerajinan Pandan 4.052 8.104 243.120 Lbr 255,2764 Kerajinan Bambu 1.473 3.006 1.241.940 Set 1,246,4195 Batu Fosil 14 55 4.125 Ton 4,194
Jumlah 12,035 24,736 15,160,585 15,197,356 Sumber : RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019
b. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan PDRB
PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua macam dasar harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Secara agregat, PDRB Kabupaten Lebak tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,509 trilyun rupiah atau naik sebesar 12,02% dari PDRB tahun 2012 yang mencapai 10,274 trilyun rupiah. Sementara untuk PDRB atas dasar harga konstan pertumbuhan yang terjadi diproyeksikan sebesar 5,73 % dari sebesar 4,608 trilyun rupiah pada tahun 2012 menjadi 4,872 trilyun rupiah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013. Secara umum, kondisi perekonomian nasional dan global tahun 2014 diproyeksikan akan terus mengalami perbaikan. Hal ini diharapkan terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi global dan penerapan berbagai paket kebijakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, perekonomian kabupaten Lebak pada tahun 2014 pun diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif.
Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kenaikan output barang dan jasa di wilayah tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Berdasarkan grafik 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Lebak secara umum terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pemerintah Kabupaten Lebak I-13
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dihitung untuk mengetahui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun.
Seiring dengan peningkatan PDRB, angka PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga meningkat menjadi Rp. 3.904.701,8,- pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp. 3.729.242,55,-. Pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.904.701,80,-. Sementara untuk pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,- atau meningkat 10.93% dari tahun 2012 yang mencapai Rp. 8.313.665,46,-. Sementara untuk tahun 2014 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,-. Peningkatan yang terjadi bahkan melebihi kenaikan tingkat inflasi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perubahan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat telah terjadi selama tahun 2012 – 2014.
Perbaikan capaian juga terjadi pada indicator-indikator makro lainnya. Indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Demikian pula pada capaian persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Meskipun demikian beberapa capaian indicator tadi jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional terlihat masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan capaian indicator-indikator makro terhadap target nasional berdasarkan RPJMN, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.18Perbandingan Capaian Beberapa Indikator Makro Tahun 2014 terhadap
Capaian Nasional
No PEMBANGUNAN BASELINE 2014 (RPJMN)
CAPAIAN 2014 (RPJMD) RASIO
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 68,8 93,192. Pertumbuhan Ekonomi 5,1% 5,32% 104.313. PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar
201043.325
4. PDB Per kapita (Rp ribu) Tahun asar 2000
40.785 39.977 98,01
5. Tingkat Kemiskinan 11,25% 7,07% 159,126. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 7,30% 79,73
Jika diperhatikan, maka pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ternyata capaiannya pada tahun 2014 masih jauh dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil analisa, diantara 3 indeks penyusun IPM, maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah indeks daya beli dan indeks pendidikan. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita meskipun fluktuatif namun sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, pengukuran keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara detail dapat diketahui melalui indikator-indikator sasaran yang merupakan implementasi dari setiap tujuan dan misi yang ingin dicapai dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.
Selanjutnya Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak pada Tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,509 Trilyun rupiah atau naik sebesar
Pemerintah Kabupaten Lebak I-14
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
12,02% dari total PDRB tahun 2012 yang mencapai 10,274 Trilyun rupiah. Berikut ini kami sajikan gambaran pertumbuhan total PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstans dari tahun 2011 – 2014 berdasarkan tabel berikut :
Tabel 1.19Total PDRB Kabupaten Lebak dari Tahun 2011 – 2014
Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2014 Keterangan : ***) Angka Masih Proyeksi
Peningkatan nilai total PDRB dan PDRB Per Kapita antara lain bersumber dari faktor-faktor pembentuk PDRB. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut adalah pertumbuhan pendapatan daerah dan belanja daerah yang terdapat pada APBD Kabupaten Lebak yang dapat kami sampaikan mulai Tahun 2011 - 2014, sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.21Perkembangan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dari Tahun 2011 –
Grafik 1.1Perkembangan Capaian Indikator Makro Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2014
Pemerintah Kabupaten Lebak I-15
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
Pemerintah Kabupaten Lebak I-16
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014
Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 dalam upaya mendorong realisasi dari minat investasi di Kabupaten Lebak diantaranya adalah menjaga iklim yang kondusif dalam penanaman modal, melakukan penyederhanaan prosedur perijinan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, peningkatan kepastian hukum dan penyediaan infrastuktur yang memadai secara bertahap. Perkembangan Nilai investasi secara kumulatif di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2014 telah mencapai Rp. 7,585,518,287,197,- dan US$ 590,827,300,- dengan uraian sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.22PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LEBAK
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
NO.
JENIS INVESTA
SI
TAHUNJUMLAH KETERANGAN
s.d 2013 2014
1 PMDN Rp. 1,148,714,078,031,-
Rp. 3,137,031,638,051,-
Rp. 93,014,382,551,-
Rp. 352,470,664,230,-
1,241,728,460,582,-
3,489,502,302,281,-
Jumlah Investasi >500 juta melalui Ijin Prinsip Penanaman ModalJumlah Investasi <500 juta tanpa melalui Ijin Prinsip Penanaman Modal
2 PMA US$ 590,827,300,-
Rp. 92,315,401,000,-
US$ -
Rp. 2,761,972,123,334,-
590,827,300,-
2,854,287,524,334,-
Ijin PMA diterbitkan oleh PTSP BKPM RI
JUMLAH
Rp. 4,378,061,117,082,-
Rp. 3,207,107,170,115,-
7,585,518,287,197,-
US$ 590,827,300,-
US$ -
590,827,300,-
Sumber : BPMPPT Kabupaten Lebak, 2015
Berdasarkan data realisasi Investasi sampai dengan akhir Tahun 2014, terlihat semakin banyak investasi baru dengan nilai investasi yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa bukan saja kapasitas produksi untuk investasi yang ada terus meningkat, namun juga semakin tingginya investasi dilakukan untuk industri dan produk-produk baru yang sebelumnya belum ada di Kabupaten Lebak.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terus berupaya melakukan dan mendorong terjadinya perbaikan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perijinan harus lebih ditingkatkan.