PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab; b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT - samarinda.bpk.go.idsamarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Kab... · untuk menyembuhkan penyakit, untuk memulihkan kesehatan, untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab;
b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu di Kabupaten Kutai Barat;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian
2
wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas dalam daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas tetapi dalam wilayah kerja Puskesmas;
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang dilayani oleh Bidan;
11. Pondok Kesehatan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut PKMK adalah Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang dilayani oleh Perawat;
12. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat yang dilaksanakan oleh perorangan, berkelompok maupun badan usaha;
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada orang baik sebagian maupun secara keseluruhan;
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan PKMK;
15. Pelayanan rujukan spesialistik adalah pelayanan kesehatan yang dilayani oleh tenaga-tenaga kesehatan/kedokteran spesialis atau yang ahli di bidangnya masing-masing;
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan/atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non-medis yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan barang yang diterimanya;
18. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang tanpa tinggal di ruang rawat inap;
19. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang dengan tinggal di ruang rawat inap;
20. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis;
21. Tindakan medik adalah setiap upaya untuk mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit, untuk menyembuhkan penyakit, untuk memulihkan kesehatan, untuk memperbaiki fungsi sistem dalam tubuh, untuk mencegah atau mengurangi akibat lanjutan dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberi wewenang untuk itu;
22. Perbekalan Farmasi adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, bahan obat dan obat, reagensia/produk diagnostik invitro atau barang lain yang sejenis atau terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang :
a. disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau suplemennya dan/atau;
b. digunakan untuk diagnosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan/atau;
c. dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia.
23. Peserta tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah;
24. Peserta tertanggung PT. (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) Indonesia adalah karyawan perusahaan swasta dan/atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
25. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kampung (Petinggi) yang dikukuhkan oleh Camat, dan mereka yang dipelihara oleh Panti Sosial/Rumah Yatim Piatu/Rumah Jompo Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum;
26. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib dan sedang dalam masa hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tetap;
3
27. Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah;
28. Perintis Kemerdekaan adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah;
29. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap Badan Usaha, perorangan dan masyarakat, serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran terhadap makanan, minuman dan lingkungan;
30. Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Barat adalah upaya pelayanan kesehatan baik secara menyeluruh atau sebagian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perusahaan Perorangan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Penyalur Alat Kesehatan adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi atau perusahaan perorangan yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
32. Pedagang Besar Farmasi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
33. Rumah Sakit adalah Badan Hukum yang memiliki ijin untuk melaksanakan pelayanan kesehatan umum (Rumah Sakit Umum) dan/atau pelayanan kesehatan khusus (Rumah Sakit Khusus) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
34. Klinik atau Balai Pengobatan Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
35. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan kebidanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
36. Laboratorium Kesehatan adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian kesehatan secara laboratorik dengan menggunakan perbekalan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
37. Klinik Fisioterapi adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pelayanan Fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
38. Apotik adalah suatu sarana kesehatan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat, yang memiliki ijin yang sah;
39. Toko Obat adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan penyaluran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
40. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan angkutan dengan kendaraan ambulans dan/atau kendaraan angkutan jenazah yang memiliki ijin yang sah;
41. Toko Optik adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan usaha penyediaan, penyimpanan dan penyaluran alat optik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ijin yang sah;
42. Praktek Dokter adalah upaya pelayanan kesehatan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis, yang memiliki ijin praktek yang sah;
43. Praktek Bidan adalah upaya pelayanan kebidanan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok, yang memiliki ijin praktek yang sah;
44. Praktek Perawat adalah upaya pelayanan keperawatan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok, yang memiliki ijin praktek yang sah;
45. Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif adalah upaya pelayanan pengobatan secara tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4
46. Tukang Gigi adalah perorangan yang memiliki ijin untuk melakukan pelayanan gigi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
47. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
48. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
49. Surat Ijin Kerja Apoteker adalah surat ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan;
50. Cacat mental dan jiwa adalah orang yang terganggu kesehatan mental dan jiwanya (orang gila);51. Jasa Boga golongan A adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang
melayani masyarakat umum;52. Jasa Boga golongan B adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang
melayani kebutuhan khusus asrama haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan umum dalam negeri;
53. Jasa Boga golongan C adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang melayani kebutuhan untuk sarana angkutan umum internasional dan pesawat udara;
54. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian pembayaran atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 3
(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas Jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan diberikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan PKMK, yang diterima atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
(2) Subjek retribusi Untuk jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah orang pribadi atau badan hukum yang menerima jasa pelayanan kesehatan tersebut.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
KEBIJAKSANAAN TARIF
Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab dalam pemeliharaan kesehatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
(3) Tarif jasa pelayanan kesehatan pada Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB V
BESARNYA RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, PKMK dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 7
(1) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polinkam, dan PKMK untuk setiap kunjungan adalah sebagai berikut:
a. Rumah Sakit, Puskesmas/ Puskesmas Keliling …………………………………………… : Rp. 1.000b. Puskesmas Pembantu/Polinkam/PKMK ……………………………………………………… : Rp. 500
(2) Pasien rujukan dari institusi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak dikenakan retribusi.
Pasal 8
(1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polinkam, dan PKMK adalah sebagai berikut:
A. PENGOBATAN UMUM
NO. JENIS PELAYANAN OBAT/BHP
JASAPELAYANAN
(Rp)1. Rawat Jalan Puskesmas/Puskesmas Keliling
Puskesmas Pembantu/Polinkam/ PKMKRFS 1.000
2. Rawat Inap Puskesmas per hari RFS 8.000
B. TINDAKAN MEDIS UMUM
NO JENIS PELAYANAN OBAT/BHP
JASAPELAYANAN
(Rp)1. Pengangkatan Tumor Jinak
a. Kesulitan Tinggi RFS 15.000b. Kesulitan Sedang RFS 10.000c. Kesulitan Rendah RFS 7.500
2. Jahit Luka Jaringan Kulit dan Otota. Sampai dengan 5 jahitan RFS 5.000b. Setiap penambahan satu jahitan berikutnya ditambah biaya RFS 1.000
3. Buka Jahitan
6
a. Jahitan Jelujur s/d 5 Jahitan RFS 2.000b. Jahitan Biasa s/d 5 jahitan RFS 2.000c. Setiap satu jahitan berikutnya ditambah biaya RFS 1.000
a. Untuk pencabutan 1 gigi sulung RFS 2.500b. Selanjutnya untuk setiap 1 gigi sulung berikutnya ditambah
biayaRFS 1.000
2. Pencabutan Gigi Tetapa. Untuk pencabutan 1 gigi tetap 1) Tanpa komplikasi RFS 4.000 2) Dengan komplikasi RFS 6.000b. Selanjutnya untuk setiap pencabutan 1 gigi tetap
berikutnya ditambah biayaRFS 2.000
3. Pencabutan Gigi Tertanam/Impaksi RFS 10.000
7
4. Insisi Abses Gigi RFS 2.000
5. Tumpatan Sementara RFS 3.000
6. Tumpatan Tetapa. Tumpatan Tetap Amalgam - Besar RFS 7.000 - Kecil RFS 5.000b. Tumpatan Tetap Silikat - Besar RFS 7.000 - Kecil RFS 5.000
7. Scalling (per-regio) RFS 5.000
8. Perawatan Saluran Akar (per kunjungan)a. Pertama RFS 3.000b. Berobat RFS -
E. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
NO JENIS PELAYANANOBAT/BHP
JASAPELAYANAN
(Rp)1. Pemeriksaan Darah
a. Hitung jenis darah RFS 2.000b. Hitung hemoglobin RFS 1.000c. Laju endap darah RFS 2.000d. Golongan darah RFS 3.000e. Malaria RFS 2.000f. Filaria RFS 2.000g. STS/VDLR RFS 3.000h. Hitung trombosit RFS 3.000i. Erytrosit RFS 2.000j. Leukosit RFS 2.000k. Trombosit RFS 2.000
4. Pemeriksaan cairan dalam jaringan tubuh (BTA) - -
F. PELAYANAN LAIN-LAIN
NO JENIS PELAYANAN OBAT/BHP
JASA PEL(Rp)
1. Pemeriksaan untuk pemberian Surat Keterangan Kesehatana. Untuk kepentingan pekerjaan - 2.000b. Untuk kepentingan pendidikan - 1.000c. Surat Keterangan Sakit - -
2. Pemakaian mobil ambulance/ mobil jenazaha. sampai dengan 5 KM pertama RFS 5.000b. Selanjutnya setiap 1 KM berikutnya ditambah sebesar RFS 1.000
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
1 Penggunaan Ruang Ob-
servasi (kurang dari 6 jam)
RFS 70,000 80,000 100,000
2 Lebih dari 6 jam, penam-bahan/jam
RFS 10,000 15,000 20,000
IV. RUANG KHUSUS
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin
1 Penggunaan Ruang
ICU/NICU/PICURFS 350,000
2 Penggunaan Ruang Intermediari/ HCU
RFS 150,000
Keterangan : Tarif Penggunaan Kamar ICU/NICU/PICU/HCU dihitung per hari, sudah termasuk didalamnya :
a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau Konsultasi dengan Dokter Spesialis;
b. Perawatan dan akomodasi di ruang ICU/NICU/PICU/HCU;c. Pemeriksaan Laboratorium Paket II A untuk kelas III;d. Obat Standart dan BHP/ALKES selama perawatan;e. Pemakaian Peralatan yang tersedia di Ruang ICU/NICU/PICU/HCU (Oksigen, Alat monitoring
jantung dan Paru.
No. Jenis Pelayanan BHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
Keterangan : Tarif Rawat Inap per hari, sudah termasuk didalamnya :1. Visite dokter/dokter Spesialis;2. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;3. Paket pemeriksaan laboratorium (Paket II A untuk kelas III);4. Obat standart dan bahan habis pakai selama perawatan (IV Cateter, Infus Set, Larutan Satndart
Infus 2 botol/ hari).
B. Non Paket
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Kelas III Kelas II Kelas I
A. Persalinan Normal 1 Oleh Bidan RFS 150,000 2 Oleh Dokter RFS 200,000 3 Oleh Spesialis RFS 300,000
B. Persalinan Dengan Penyulit
1 Per Vaginam RFS 500,000 2 Per Abdominam RFS 1,500,000
Keterangan : Tarif Persalinan, sudah termasuk di dalamnya :1. Pelayanan Persalinan.2. Perawatan Bayi.
B. Non Paket
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Kelas III Kelas II Kelas I
A. Persalinan Normal 1 Oleh Bidan RFS 175,000 250,000 350,0002 Oleh Dokter RFS 225,000 300,000 400,0003 Oleh Spesialis RFS 375,000 550,000 850,000
B. Persalinan Dengan Penyulit
10
Per Vaginam
1. Oleh Dokter RFS 300,000 400,000 500,0002. Oleh Spesialis RFS 500,000 700,000 1,000,000
VII. TARIF ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP Rp. 25.000,-
VIII.TINDAKAN MEDIK KECIL DAN PEMAKAIAN ALAT SEDERHANA
No Jenis Pelayanan BHP/ALKES GAKIN UMUM PERUSAHAAN1 Kategori I RFS 1,500 3,000 5,0002 Kategori II RFS 2,500 5,000 7,5003 Kategori III RFS 5,000 7,500 10,0004 Kategori IV RFS 7,500 10,000 15,0005 Kategori V RFS 10,000 15,000 20,0006 Kategori VI RFS 20,000 25,000 40,0007 Kategori VII RFS 30,000 40,000 50,0008 Kategori lain-lain RFS 80,000 100,000 150,000
IX. JENIS JAHITAN LUKA DENGAN MENGGUNAKAN BENANG CAT GUT / BENANG SIDE
No T I N D A K A N BHP GAKIN UMUM PERUSAHAAN1 (1-3) Jahitan,Panjang
benang (30cm)RFS 7,000 12,000 20,000
2 (4-6) Jahitan,Panjang benang (45cm)
RFS 10,000 17,000 27,000
3 (7-9) Jahitan,Panjang benang (75cm)
RFS 15,000 20,000 35,000
4 (10-12)Jahitan,Panjang benang (90cm) RFS
18,000 25,000 50,000
5 (13-15)Jahitan,Panjang benang (120cm) RFS
22,000 30,000 60,000
6 (16-18) Jahitan,Panjang benang (135cm) RFS
25,000 35,000 70,000
7 (19-21) Jahitan,Panjang benang (150cm)
RFS 30,000 40,000 80,000
X. TINDAKAN PADA LUKA BAKAR/COBOSTIO
NO T I N D A K A N BHP GAKIN UMUM PERUSAHAAN1 1-10 % RFS 7,000 10,000 15,0002 11-20 % RFS 10,000 15,000 20,0003 21-30 % RFS 20,000 25,000 30,0004 31-40 % RFS 30,000 40,000 50,0005 41-50 % RFS 40,000 50,000 75,000
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
1 Tindakan Medis Paket III A Rumah Sakit Type C
27,500 40,000 60,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
B. Paket III B
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
1 Tindakan Medis Paket III B Rumah Sakit Type C
65,000 80,000 100,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
C. Paket III C
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
1 Tindakan Medis Paket III C Rumah Sakit Type C
250,000 300,000 400,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
XV. TINDAKAN OPERASI
PAKET OPERASI
1. Operasi Kelompok I
14
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin
1 Tindakan Operasi Kelompok I Rumah Sakit Type C
1,100,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
2. Operasi Kelompok II
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin
1 Tindakan Operasi Kelompok II Rumah Sakit Type C
1,500,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
3. Operasi Kelompok III
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin
1 Tindakan Operasi Kelompok III Rumah Sakit Type C
2,200,000
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
4. Operasi Khusus
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin
1 Tindakan Operasi Khusus Anak
RFS 4,000,000
2 Tindakan Operasi Khusus Digestif
RFS 4,000,000
RFS 5,000,0003 Tindakan Operasi Khusus
KebidananRFS 4,000,000
RFS 5,000,000 RFS 6,000,0004 Tindakan Operasi
OrtopediRFS 3,000,000
RFS 4,000,000 Jenis-jenis Tindakan
mengacu pada Tindakan Operasi Rumah Sakit Type C
( SK Menkes No. 56/Menkes/SK/I/2005)
XVI. OPERASI NON PAKET
A. Tarif Sewa Kamar Operasi
No. Jenis PelayananTarif ( Rp.)
Kelas III Kelas II Kelas I1 Operasi Kecil 25,000 50,000 75,0002 Operasi Sedang 50,000 100,000 200,0003 Operasi Besar 100,000 150,000 350,000
15
4 Operasi Khusus 125,000 250,000 400,000
B. Jenis Operasi
1. Operasi Kecil
No. Jenis Pelayanan BHPTarif ( Rp.)
Normal Patologis Komplikasi1 RJL / Kelas III RFS 150,000 200,000 250,0002 RJL / Kelas II RFS 240,000 300,000 350,0003 Kelas I RFS 280,000 350,000 425,000
2. Operasi Sedang
No. Jenis Pelayanan BHPTarif ( Rp.)
Normal Patologis Komplikasi1 RJL / Kelas III RFS 400,000 500,000 600,0002 RJL / Kelas II RFS 600,000 750,000 900,0003 Kelas I RFS 700,000 825,000 1,000,000
3. Operasi Besar
No. Jenis Pelayanan BHPTarif ( Rp.)
Normal Patologis Komplikasi1 RJL / Kelas III RFS 750,000 950,000 1,125,0002 RJL / Kelas II RFS 900,000 1,125,000 1,350,0003 Kelas I RFS 1,100,000 1,375,000 1,650,000
4. Operasi Khusus
No. Jenis Pelayanan BHPTarif ( Rp.)
Normal Patologis Komplikasi1 RJL / Kelas III RFS 1,400,000 1,750,000 2,100,0002 RJL / Kelas II RFS 1,700,000 2,125,000 2,550,0003 Kelas I RFS 2,000,000 2,500,000 3,000,000
XVI. TARIF TEAM OPERASI
No. Jenis Pelayanan Kelas III Kelas II Kelas I1 Asisten Tindakan (Team Operasi) a. Operasi Khusus (1 team) 125,000 175,000 225,000 b. Operasi Besar (1 team) 100,000 160,000 200,000 c. Operasi Sedang (1 team) 60,000 100,000 150,000 d. Operasi Kecil (1 team) 40,000 60,000 75,0002 Team Anestesi a. Operasi dengan dokter Spesialis
Anestesi Team 50% Jasa Operator
b. Operasi tanpa dokter Spesialis Anestesi Team 25% Jasa Operator
XVIII. TARIF RECOVERY ROOM
No. Jenis Pelayanan BHP Normal Patologis Komplikasi1 Pemakaian Ruang + Bed
Side MonitorRFS 100,000 125,000 150,000
2 Pemakaian Ruang + Bed Side Monitor + Syring Pump
RFS 150,000 175,000 200,000
3 Pemakaian Ruang + Bed Side Monitor + Syring Pump + Ventilator
No. Jenis PelayananBHP/ Tarif ( Rp.)ALKES Gakin Umum Perusahaan
1 Pemeriksaan Darah untuk Tranfusi
RFS 100,000 130,000 150,000
Keterangan : BHP/ALKES adalah harga kantong darah yang digunakan.
XX. Tarif Pelayanan Obat
1. Tarif Pelayanan Obat - Obatan bagi Pasien Gakin dan Askes mengacu pada Plafon Harga Obat DPHO.
2. Tarif Pelayanan Obat-Obatan Pasien Umum Kelas III menggunakan obat Generik.3. Apabila memang membutuhkan Obat Paten, maka menggunakan Obat Paten yang
sudah dipilih dalam Formularium yang ditetapkan oleh Komite Farmasi Team RSUD HIS.
XXI Tarif Pelayanan Ambulans/Mobil Jenasah
Tarif Mobil Ambulan/Mobil Jenasah :1. Gakin 2. Umum
No K E L A S BHP JS RS JS PEL TARIF1 RJL / Kelas III RFS 5,000 10,000 15,0002 RJL / Kelas II RFS 10,000 15,000 25,0003 Kelas I RFS 15,000 20,000 35,000
XXIV. STERILISASI
18
No K E L A S BHP JS RS JS PEL TARIF1 Sterilisasi Alat Medis/Pack RFS 2,000 1,000 3,0002 Sterilisasi Linen/KG RFS 2,000 1,000 3,000
XXV. PERAWATAN JENAZAH
No K E L A S BHP JS RS JS PEL TARIF1 Perawatan Jenazah RFS 10,000 10,000 20,0002 Pengawetan Jenazah
(Formalin)RFS 10,000 50,000 60,000
XXVI. TARIF-TARIF YANG BELUM DITETAPKAN AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.
XXVII. PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIK OPERASIONAL PENETAPAN POLA TARIF AKAN DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.
Pasal 9
Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji dan pengelolaannya akan diatur melalui Peraturan Bupati.
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 10
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang memberikan pelayanan kesehatan;
(4) Pemungutan retribusi ijin upaya pelayanan kesehatan swasta dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
(5) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi ijin upaya pelayanan kesehatan swasta menggunakan tanda pemungutan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
(6) Penerimaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polinkam, dan PKMK disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
(7) Penerimaan pungutan retribusi ijin upaya pelayanan kesehatan swasta disetor ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
(8) Pengaturan pengelolaan pungutan obat dan atau bahan habis pakai, jasa Puskesmas, dan jasa pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polinkam, dan PKMK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan;
(9) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan mengangkat dan menetapkan pejabat yang ditunjuk baik yang berasal dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik secara bersama-sama maupun sendiri–sendiri sesuai kewenangan masing-masing.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
19
Pasal 12
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
(3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
(4) Pengeluaran surat teguran dan/atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan/atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
(6) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB X
KEBERATAN
Pasal 14
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dan [3] tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 15
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat [1] telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI
20
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [2] telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut;
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 17
(1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
(3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 18
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain: lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam;
21
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 22
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 24 peraturan daerah ini berwenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan :
a. Pemeriksaan rumah;
b. Pemasukan rumah;
c. Penyitaan benda;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
22
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dan 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tidak berlaku bagi :
a. Orang miskin;
b. Mereka yang berada di Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Penderita Cacat dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Pimpinan Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Penderita Cacat;
c. Peserta Asuransi Kesehatan;
d. Anggota Veteran, Wredathama dan keluarga yang tertanggung;
e. Kader kesehatan yang aktif terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Pengenal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas setempat;
f. Mereka yang terkena musibah bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati dalam batas waktu tertentu;
g. Pasien yang mendapat pelayanan pengobatan program;
h. Penderita cacat lumpuh, tunanetra, cacat mental dan jiwa;
(2) Murid TK, SD, SMTP, SMU, SMK dibebaskan dari biaya pengobatan dasar umum dan tindakan medis sesuai Pasal 7 dan Pasal 8, dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Pimpinan masing-masing;
(3) Untuk Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, serta Purnawirawan TNI dan POLRI beserta keluarganya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Ditetapkan di Sendawar
23
pada tanggal 12 Juli 2005
BUPATI KUTAI BARAT,
ttd
RAMA ALEXANDER ASIA
Diundangkan di Sendawarpada tanggal 12 Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT,
ttd
H. ENCIK MUGNIDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 39 SERI B