PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SEKRETARIAT DAERAH Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795 SENDAWAR Tanggal : 15 September 2017 Kepada Yth. Nomor : 027/ /PBJ/IX/2017 Kepala Badan Perencanaan Perihal : Penyampaian Data Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Daerah Tahun 2017 Penelitian dan Pengembangan Daerah Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan Di – S E N D A W A R Dengan Hormat, Menanggapi surat yang ditujukan kepada ULP Barang dan Jasa berdasarkan surat Nomor 133/2906/BP3D.-TU.P/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Permintaan Data Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka dengan ini kami Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat 3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Dengan berlakunya seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat tersebut pada butir 1 hingga 4, maka secara otomatis Peraturan terkait Organisasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku termasuk dengan Peraturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada butir 1 hingga 4 diatas, sehingga ULP Barang dan Jasa tidak lagi ada sebagai sebuah organisasi dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk sebagai bentuk perluasan ULP yang salah satu tugas perluasannya adalah bertindak sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dari Kab. Kutai Barat dan untuk selanjutnya sebagai unit kerja dalam Perangkat Daerah Sekretariat Daerah disebut sebagai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795
SENDAWAR
Tanggal : 15 September 2017 Kepada Yth. Nomor : 027/ /PBJ/IX/2017 Kepala Badan Perencanaan Perihal : Penyampaian Data
Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Daerah Tahun 2017
Penelitian dan Pengembangan Daerah Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan Di – S E N D A W A R
Dengan Hormat, Menanggapi surat yang ditujukan kepada ULP Barang dan
Jasa berdasarkan surat Nomor 133/2906/BP3D.-TU.P/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Permintaan Data Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka dengan ini kami Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Dengan berlakunya seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat tersebut pada butir 1 hingga 4, maka secara otomatis Peraturan terkait Organisasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku termasuk dengan Peraturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada butir 1 hingga 4 diatas, sehingga ULP Barang dan Jasa tidak lagi ada sebagai sebuah organisasi dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk sebagai bentuk perluasan ULP yang salah satu tugas perluasannya adalah bertindak sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dari Kab. Kutai Barat dan untuk selanjutnya sebagai unit kerja dalam Perangkat Daerah Sekretariat Daerah disebut sebagai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
Disamping tugas sebagai unsur staf dan administratif di bidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perbup 21/2017 Pasal 14, bahwa terdapat perluasan tugas yang salah satu tugasnya adalah bertindak sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang merupakan perluasan fungsi dan tugas dari ULP yang mengelola fungsi Unit Layanan Pengadaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pada masing-masing Sub-Bagian, sehingga dengan hormat kami menyampaikan salinan struktur tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sementara terkait pembentukan UKPBJ yang merupakan salah satu capaian dan data dukung. Berikut ini adalah uraian singkat atas permintaan data pelaporan capaian keberhasilan pada B09 Tahun Anggaran 2017, yaitu :
Tabel 1 Uraian Singkat Data Dukung RAD PPK 2017 Sektor Pengadaan
Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
No Uraian Data Dukung
Penjelasan Keterangan Terlampir Sebagai
1. Capaian Program Prioritas Tahap B06
Maturitas berada pada Level 2
Sub-Variabel yang menyebabkan masih tertahan di Level 2 adalah : Variabel tata laksana Sub-Variabel Pemilihan Penyedia, bahwa terdapat 61 kombinasi SOP yang harus dibuat dan baru selesai proses pemetaan penjadwalan namun belum dibentuk SOP sesuai notasi naskah kedinasan resmi. Solusi : Pada tahun 2018 akan dibentuk tim untuk mengelola data hasil pemetaan 61 kombinasi SOP dan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa yang baru
Stratnas Bappenas RAD-PPK urusan PBJ terlampir sebagai Lampiran 1
2. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati terkait pembentukan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) secara permanen
1. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
1. Perda 7/2016 pasal 2 huruf a (Sekretariat Daerah Tipe A)
2. Perbup 29/2016 Pasal 3 ayat (1), huruf c, angka 4, butir huruf b (b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
Bagan Struktur sebagai Lampiran 2
3. Peraturan
Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
4. Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (ULP, LPSE, LPP PBJ)
3. Perbup 25/2017 Pasal 33 Ayat (3)
huruf b (Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement))
4. Struktur berdasarkan Peraturan
Daerah dan peraturan Bupati tersebut diatas ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah, dimana bersifat sebagai pedoman sementara, mengingat Peraturan Presiden terbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur LPSE dalam UKPBJ baru akan ditetapkan Januari 2018 sehingga tidak dapat di derivasi di Daerah sebagai Regulasi SOTK baku, namun struktur yang ada berdasarkan Perda dan Perbup diatas sudah mengakomodir fungsi LPSE, ULP dan LPP PBJ
3. Link Draft RUP APBD TA 2018
Proses penyusunan RKA belum selesai, namun saat ini SIMDA Anggaran BPKP sudah mencapai verisi 12.0.11 sehingga ekspor data dapat lebih mudah sehingga sudah ada sebagian yang mengupload RUP
Link : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D255
Screenshot terlampir sebagai Lampiran 3
Demikian data yang dapat disampaikan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai UKPBJ dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Paraf Hierarkhis
Plh. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
Pj. Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan
Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah,
Kasubag Penilaian, Penghapusan & Pelaporan
AMI PARAMBAN, S.T NIP. 19780831 200502 1 002
Paraf Hierarkhis
Pj. Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan
Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Kutai Barat di Sendawar (sebagai laporan) 2. Wakil Bupati Kutai Barat di Sendawar (sebagai laporan) 3. Sekretaris Daerah Kutai Barat di Sendawar 4. Inspektur Kutai Barat di Sendawar
Lampiran I Surat Nomor 027/558/PBJ/IX/2017 Tanggal 15 September 2017 Tentang Penyampaian Data Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Daerah Tahun 2017
Lampiran II Surat Nomor 027/558/PBJ/IX/2017 Tanggal 15 September 2017 Tentang Penyampaian Data Pelaporan Capaian Keberhasilan dan Data Dukung B09 Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Daerah Tahun 2017
Related Documents
