KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN NGLIPAR A. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
38
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN NGLIPARe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/142_kecamatan nglipar/KAK.pdf · Kerja Kecamatan Nglipar; 11. Peraturan Bupati Gunungkidul
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN NGLIPAR
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup
semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan
serta menyeluruh. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat
diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.
Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam substansinya
juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan prinsip otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara
struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan,
kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan
daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada
pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung
terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan
tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah
kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan
desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan
peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa; 6. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RT/RW; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat; 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Monografi Desa; 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa; 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 14. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala desa;
16. Peratuiran Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah: 1. Tersusunnya Siklus Tahunan Desa Tahun 2019 yang tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. 2. Meningkatkan SDM Pengelola Keuangan Desa. 3. Terisinya Jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 4. Tersedianya Data Tanah Kas Desa dengan baik. 5. Terciptanya upaya Kerjasama Antar Desa di wilayah Kecamatan Nglipar 6. Tersusunnya data Monografi Desa yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan yang
berlaku. 7. Terwujudnya Tata kelola wilayah Perkotaan di setiap Desa
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah di Kecamatan Nglipar
Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
Waktu
Jumlah
No.
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Orang
Ket.
Pelaksanaan
Terlibat
1. Januari 2019 Bimtek Pengelolaan - Tim 40 orang
Keuangan Desa - Pemerintah Desa
2. Februari Rakor Penyusunan - Tim 45 orang
2019 Pertanggungjawaban dan - Pemerintah Desa
LPPDesa Tahun 2018
3. Maret 2019 Sosialisasi produk hukum - Tim 40 orang
desa - Pemerintah Desa
4 April 2019 - Monitoring APBDesa - Tim 9 orang
Triwulan I
- Penguatan Kapasitas - Tim 60 0rang
Lembaga Desa - DP3AKBPM&D Kab.
GK
5 Mei 2019 Penguatan Kapasitas - Tim 80 orang
Lembaga Kemasyarakatan - DP3AKBPM&D Kab.
Desa GK
6 Juni 2019 Rakor Penyusunan - Tim 15 orang
Monografi Semester 1 - Pemerintah Desa
7 Juli 2019 - Monitoring APBDesa - Tim Kecamatan 9 orang
Triwulan II
- Fasilitasi persiapan - Tim Kecamatan
9 orang
Pengisian Perades
8 Agustus - Tim Kecamatan
2019 - Rakor Penyusunan 30 orang
RKPDesa
- Tim Kecamatan
- Penguatan Kapasitas
Perades - DP3AKBPM&D 80 orang
Kab.Gunungkidul
Waktu
Jumlah
No.
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Orang
Ket.
Pelaksanaan
Terlibat
9 September - Rakor Penyusunan - Tim Kecamatan 9 orang
2019 RAPBDesa Perubahan
10 Oktober - Monitoring APBDesa - Tim Kecamatan 9 orang
2019 Triwulan IV
- Fasilitasi Pendataan - Tim Kecamatan 30 Orang
Tanah Kas - Pemerintah Desa
11 Nopember Koordinasi Pemanfaatan Tim Kecamatan 62 orang
2019 tata Ruang Wilayah Dispertaru GK
12 Desember - Rakor Penyusunan - Tim Kecamatan 73 orang
2019 RAPBDesa 2020
- Rakor Pengisian - Tim Kecamatan
30 orang
Perades
- Pemerintah Desa
- Penyusunan Monografi
Tim Kecamatan 15 orang
semester II
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai
berikut:
1. Tahap I (Januari s.d. Maret) Dokumen Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa dan LPPDesa
2. Tahap II (April s.d. Juni) Laporan Monitoring APBDesa Triwulan I
Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa Arsip Monografi Desa Semester I
3. Tahap III (Juli s.d. September) Laporan Monitoring APBDesa Triwulan II Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa Laporan Penguatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Laporan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa Perubahan
4. Tahap III (Oktober s.d. Desember) Laporan Monitoring APBDesa Triwulan III Data Tanah Kas Desa Laporan Kegiatan Pemanfaatan tata Ruang Wilayah Laporan Monitoring APBDesa Triwulan IV Arsip Monografi Desa Semester II Laporan Penyusunan APBDesa Tahun 2020
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Nglipar. Seksi Tata Pemerintahan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76
Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat;
b. Sekretariat yang membawahi :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Penyuluhan Produk Hukum Desa dan
Bimtek Pengelolaan Keungan Desa 2. Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Penguatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa. 4. Koordinasi dan Pendampingan Kerjasama antar Desa. 5. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Monografi Desa. 6. Koordinasi Pemanfaatan Tata ruang Wilayah.
J. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019,
dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Mengetahui,
Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN
BENCANA KECAMATAN NGLIPAR
A. LATAR BELAKANG
Keamanan dan Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang
sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar
tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk
mengimplementasikannya.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten juga
berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang keamanan, ketertiban
umum dan penanggulangan bencana alam. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan
fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang
keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan serta
penanganganan kejadian bencana alam, tahun 2019 didasarkan pada peraturan
dan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan peraturan di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan di
bidang keamanan, ketertiban umum dan penanggulangan dan penanganan
bencana berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019; 10. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang
Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019. 11. Keputusan Camat Nglipar Nomor 19/KPTS/2019 tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca) Pengendalian
Keamanan Lingkungan Kecamatan Nglipar Tahun 2019. C. TUJUAN
1. Tujuan penyelenggaraan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum
serta penanggulangan dan penanganan korban bencana alam Kecamatan
Nglipar Tahun 2019 adalah: a. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Terlaksananya pembinaan Linmas Inti Kecamatan sebagai upaya peningkatan
sumber daya manusia di bidang keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c. Sebagai upaya pencegahan dini timbulnya penyakit masyarakat.
e. Terlaksanya upaya pencegahan bencana dan penanganan korban bencana
alam.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
Wilayah Kecamatan Nglipar.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
Waktu
Jumlah
No.
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Orang
Keterangan
Pelaksanaan
Terlibat
Persiapan
Forkopinca Tim Forkopinca
18 orang
Januari - Persiapan
1.
Desa se-Kec.
Maret 2019 rakor mitigasi 34 orang
bencana Nglipar
Masyarakat
Persiapan
2.
April - Juni Forkompinca Tim Forkopinca 18 orang
2019 Pembinaan 40 orang
Linmas Inti
Kecamatan
3. Juli – Sept. Persiapan
2019
Forkopinca
18 orang
Waktu
Jumlah
No.
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Orang
Keterangan
Pelaksanaan
Terlibat
Tim Forkopinca
Persiapan Desa, toga/tomas 44 orang
Pembinaan dan Siswa
34 orang
Oktober-
Kecamatan,,Koramil, Pekat
Polsek dan Desa
4.
Desember
Rakor
2019 mitigasi
bencana
Forkopinca Tim Forkopinca 18 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam adalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya 12 kali patrol terpadu (Januari – Desember 2019)
2. Pembinaan Linmas Inti Kecamatan 31 orang ( Mei minggu ke dua 2019)
3. Rapat koordinasi mitigasi bencana dan penanganan bencana alam 60 orang
(Februari minngu ke-III dan Desember minggu ke- II 2019)
4. Pembinaan pekat 36 orang (Oktober minggu ke- I 2019)
5. Terlaksananya patrol terpadu pekat 12 kali (Januari –Desember 2019) H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019
adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Nglipar Kabupaten
Gunungkidul. I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019 di
Kecamatan Nglipar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebeser Rp. 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Belanja fotocopy/pengadaan
3. Belanja makan, sneck dan minum rapat
4. Transport peserta rapat
5. Honor Non PNS
6. Biaya Perjalanan Dinas
K. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference ini sebagai
petunjuk dan gambaran mengenai kegiatan di bidang penyelenggaraan
keamananan dan ketertiban dan penanggulangan bencana dan penanganan
kormban bencana alam tahun 2019, yang akan dilaksanakan oleh seksi
ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Nglipar Kabupaten
gunungkidul dan memuat informasi mengenahi latar belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu pelaksanaan lokasi pelaksanaan, tahapan waktu pelaksanaan,
output dan pelaksaan serta sumber dana (pembiayaan).
Nglipar, 5 Januari 2019 Mengetahui, Pengguna Aaggaran Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SUKAMTO, SIP SUMARDO, S.ST,MM NIP. 19650720 198603 1 012 NIP. 19670421 198902 1 002
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KECAMATAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk menumbuhkan dan menjaga rasa Nasionalisme Bangsa, Momentum
yang menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia perlu dijaga, karena bangsa yang
besar adalah bangsa yang senantiasa mengingat sejarah bangsanya dan
menghargai jasa Pahlawannya. Salah satunya adalah sejarah yang menjadi
tonggak berdirinya Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang Berdaulat yaitu
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Adalah menjadi kewajiban kita semua sebaga komponen bangsa untuk
menjaga Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Apalagi bagi
generasi muda yang akan menjadi pewaris dan mengisi Kemerdekaan Bangsa
Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan untuk mengenang dan menumbuhkan rasa
Nasionalisme Bangsa adalah Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun
pada tanggal 17 Agustus, termasuk di Kecamatan Nglipar.
Kecamatan Nglipar sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten
berkewajiban melaksanakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklasmasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban
tersebut diperlukan rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Upacara Memperingati
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
2019 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam
pelaksanaannya sesuai dengan pedoman secara nasional baik di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan
Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10 Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang
Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
C. TUJUAN
Tujuan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan
Nglipar adalah ;
a. Terbentuknya Anggota Pasukan Pengibar Bendera.
b. Terlaksananya latihan Anggota Paskibra agar dalam melaksanakan tugas
mengibarkandan menurunkan bendera Merah Putih saat pelaksanaan
Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke-74 Tahu 2019 dapat
berjalan dengan baik.
c. Terbentuk mental disiplin dan tanggungjawab Anggota Paskibra.
e. Terlaksanya Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Kecamatan Ngawen Tahun 2019.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan
Nglipar akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan (Juli dan Agustus 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 akan dilaksanakan Lapangan
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
NGLIPAR TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Pelayanan publik adalah Kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga nagara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa
ruang lingkup pelayanan publik dapat digolongkan dalam 2 bentuk yaitu : Pelayanan Barang
dan Jasa Publik dan Pelayanan Administratif.
Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik meliputi :
1. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang undangan yang menjamin
terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
peleyanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh
6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif
dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
8. Keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.
Berdasarkan Surat Keputusan Camat Nglipar Nomor 26/KPTS/2018 tentang Perubahan
atas Keputusan PLT Camat Ngawen Nomor 23/KPTS/2017 tentang Standart Pelayanan pada
Kecamatan Nglipar meliputi : Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga, Pelayanan Permohonan
Kartu Tanda Penduduk, Pelayanan Penerbitan Surat Pindah antar Kabupaten/Kota atau
Provinsi dan Surat Pengantar Pindah yang Bertransmigrasi antar Kabupaten/Kota atau antar
Provinsi, Pelayanan Permohonan Pindah datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar
Provinsi, Pelayanan Study Banding, Pelayanan Konsultasi, PengesahanRekomendasi
Kepesertaan BPJS KIS APBD Kabupaten, Rekomendasi Pelaksanaan Nikah karena
dilaksanakan kurang dari 10 hari setelah pendaftaran, Pelayanan Pemberian Iin Usaha Mikro
dan Kecil.
B. DASAR HUKUM. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015.
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Bupati Gunugkidul Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat.
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemebrian Izin Usaha
Mikro dan Kecil dalam Rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan.
C. TUJUAN.
Agar terdapat batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan
kewajiban serta kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik
sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan. Selain daripada itu akan memperjelas acuan dan
pedoman pelaksanaan rencana kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kecamatan
Nglipar Tahun 2019 yang dituangkan dalam matrik kegiatan dan penganggarannya selama
satu tahun.
D. WAKTU PELAKSANAAN.
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nglipar Tahun
2019 dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai bulan Januari 2019
sampai dengan bulan Desember 2019.
E. LOKASI PELAKSANAAN.
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Tahun
2019 adalah di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN.
Jumlah
No Waktu Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Orang Keteranga
. Pelaksanaan
Terliba n
t
1 Januari - -Menyiapkan SOP . 7 (tujuh) desa di
Maret 2019 Pelayanan Kecamatan Nglipar
-Menyiapan blangko .Dinas Kependudukan
IUMK dan Pencatatan Sipil
-Pelaksanaan 10 .Dinas Koperasi Usaha 54
jenis pelayan (1 Kecil dan Menengah.
pelayanan masih .Bagian Organisasi
dalam proses yaitu Kabupaten.
IMB) .Pelaku usaha
2 April - - Pelaksanaan 10 .7 (tujuh) desa di
Juni 2019 jenis pelayan (1 Kecamatan Nglipar
pelayanan masih .Dinas Kependudukan
dalam proses yaitu dan Pencatatan Sipil 60
IMB) .Dinas Koperasi Usaha
- Monitoring dan Kecil dan Menengah.
evaluasi -Pelaku usaha
3 Juli – -Pelaksanaan 10 .7 (tujuh) desa di
September jenis pelayan (1 Kecamatan Nglipar
2019 pelayanan masih .Dinas Kependudukan
dalam proses yaitu dan Pencatatan Sipil
IMB) .Dinas Koperasi Usaha 78
Kecil dan Menengah.
.Perbankan
.Pelaku usaha
4 Oktober - -Pelaksanaan 10 .7 (Tujuh) desa di
Desember jenis pelayanan (1 Kecamatan Nglipar
2019 pelayanan masih .Dinas Kependudukan
dalam proses yaitu dan Pencatatan Sipil
IMB) .Dinas Koperasi Usaha 48
- Monitoring dan Kecil dan Menengah.
evaluasi -Pelaku usaha
-Penyusunan
Laporan
G. KELUARAN ( OUTPUT ).
Jumlah Layanan selama 1 (satu) tahun pada Kegiatan Penyelenggaraan
Terpadu Kecamatan sebanyak 2.650 layanan
H. PELAKSANA.
Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Tahun 2019
adalah Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiayatan Penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan tahun
2019 di Kecanatan Nglipar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 sebesar Rp. 18.400.000,00 ( Delapan
belas Juta empat ratus ribu rupiah ) yang akan digunakan untuk :
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Belanja foto kopy/penggandaan
3. Belanja Makan, snek, ninum rapat
4. Biaya Perjalanan dinas
J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Term Of Refernce (TOR) merupakan petunjuk
dan penjelasan mengenai kegiatan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu
Kecamatan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum
Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul dan memuat informasi latar
belakang dasar hukum, tujuan, waktu pelaksanaan, keluaran (Output) dan