KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI A. LATAR BELAKANG Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar- benar menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan iklim sertakondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebutdilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Namun demikian hal ini menuntut kesiapan koperasi itu sendiri. Permasalahan yang umum dihadapi koperasi yaitu faktor internal koperasi, seperti SDM pengelola dan pengurus koperasi kurang kompeten, pengelolaan koperasi yang masih belum profesional, rendahnya tingkat partisipasi anggota, dan juga tingkat kepatuhan yang masih rendah. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945. Didalam implementasi berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan koperasi untuk koperasi dengan cakupan wilayah keanggotaan kabupaten adalah PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Alamat : Jl. KH Agus Salim 83, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
22
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KOPERASI…e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas koperasi, usaha... · seperti SDM pengelola dan pengurus koperasi kurang kompeten,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam
perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-
benar menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan
demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap,
demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi
pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan
kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan
mengembangkan iklim sertakondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan
bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya
Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat
diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan
bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha
lainnya. Hal tersebutdilakukan dengan memperhatikan kepentingan
ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.
Namun demikian hal ini menuntut kesiapan koperasi itu sendiri.
Permasalahan yang umum dihadapi koperasi yaitu faktor internal koperasi,
seperti SDM pengelola dan pengurus koperasi kurang kompeten,
pengelolaan koperasi yang masih belum profesional, rendahnya tingkat
partisipasi anggota, dan juga tingkat kepatuhan yang masih rendah.
Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya
kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945.
Didalam implementasi berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan koperasi untuk
koperasi dengan cakupan wilayah keanggotaan kabupaten adalah
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Alamat : Jl. KH Agus Salim 83, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dimana dalam
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang
terkait dengan perkoperasian. Dan di kabupaten Gunungkidul sebagai
pelaksana teknis dibidang koperasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Peraturan Presiden nomor 04 tahun 1994 Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan PAD Koperasi
3. Peraturan Presiden nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah
4. Peraturan Presiden nomor 09 tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan USP Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 9
tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi USP oleh
Koperasi
8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang USP oleh Koperasi
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02
/Per/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
C. TUJUAN
Maksud pembinaan dan pengawasan koperasi adalah untuk mencapai
tambahan jumlah koperasi aktif dan sehat secara usaha untuk usaha
simpan pinjam. Kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi
dilaksanakan selama tahun 2019, dari bulan Januari hingga Desember.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah tahun 2019 adalah :
1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembinaan usaha koperasi Dinas
Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2019;
4. RKA digunakan sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran untuk
kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berkenaan.
5. ROPK dipergunakan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
6. LkjIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilaian kinerja agar
dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan dalam waktu
1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah di Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
1.
Pembinaan dan
Pengawasan
Koperasi
Januari s.d
Desember Tim Koperasi
150
Koperasi
2. Bedah Koperasi Maret s.d.
Agustus Satgas
Pengawasan 10 koperasi
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
Koperasi
3.
Lomba Tangkas
Trampil bagi
Siswa
Agustus Tim Koperasi
2 kali
4.
SDM Tenaga
Pendamping
Koperasi
Januari
s.d.
Desember
Tim Koperasi
2 Orang
5. Sosialisasi
Koperasi
Januari s.d
Desember Tim Koperasi
20 pra
koperasi
6.
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Februari
s.d. Maret Tim Koperasi
150
koperasi
7. Pendampingan
pra RAT
Oktober
s.d.
Desember
Tim Koperasi
56
koperasi
8.
Penilaian
Koperasi
Berprestasi
Januari Tim Koperasi
10
koperasi
9. Buku Profil
Koperasi Juni Tim 50 buku
10. Diklat Akunting Februari,
Juli Tim Koperasi
40 orang
11. Diklat Auditing April, Juli Tim Koperasi
40 orang
12 Pendataan Kopsis Juli s.d.
September Tim Sekolah
50 kopsis
13
Sosialisasi
Praturan
Perundangan-
undangan
April, Juli Tim Koperasi
60 orang
14 Diklat Dewan
Pengawas Syariah Agustus
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
20 orang
15 Diklat Pendidikan
Anggota
Maret,
April
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
16 Diklat
Komputerisasi
Juni,
Agustus
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
17 Diklat Manajemen
Resiko September Dinas
Pedamping 30 orang
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
DAK Koperasi
18
Diklat Penilaian
Kesehatan
Koperasi
September,
Oktober
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
19 Diklat Pengelola
Kopsis
Maret,
Oktober
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
F. KELUARAN
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah
sebagai berikut :
1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi diwilayah
kabupaten Gunungkidul
2. Terlaksananya pemeriksaan/bedah terhadap koperasi diwilayah
kabupaten Gunungkidul
3. Lomba Tangkas Trampil perkoperasian bagi Siswa ditingkat SMP dan
SMA
4. SDM tenaga pendamping koperasi sebagai petugas yang memberikan
pendampingan bagi koperasi
5. Terlaksananya Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok
masyarakat/pra koperasi
6. Terlaksananya penilaian kesehatan bagi Koperasi Ismpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam diwilayah kabupaten Gunungkidul
7. Terlaksananya pendampingan pra RAT bagi koperasi yang akan
melaksanakan RAT diwilayah kabupaten Gunungkidul
8. Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi diwilayah kabupaten
Gunungkidul
9. Terbitnya Buku profil Koperasi sebagai sumber informasi Gerakan
Koperasi di Kabupaten Gunungkidul
10. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang akuntansi
koperasi
11. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang auditing atau
pengawasan
12. Terdatanya koperasi siswa
13. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan peraturan
perundang-undangan
14. Meningkatnya kapasitas dan wawasan Dewan Pengawas Syariah
15. Meningkatnya wawasan perkoperasian anggota koperasi
16. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan pengelolaan
keuangan berbasis IT/komputer
17. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan Manajemen
Resiko
18. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi terkait dengan penilaian