pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara - BAGIAN ...

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ketatanegaraan, Republik Indonesia telah

beberapa kali berganti sistem pemerintahan termasuk sistem

pemerintahan daerah dimana ketika dulu masih menggunakan sistem

sentrasilasi, sekarang Indonesia telah menggunakan sistem

desentralisasi. Dengan dipraktikannya desentralsasi maka seluruh

tanggung jawab pengelolaan rumah tangga daerah diserahkan kepada

daerah itu sendiri kecuali atas beberapa kewenangan yang masih dimiliki

untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Agar daerah otonom dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab

pengelolaan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang

dimilikinya maka pengelolan sumber daya yang baik dan terpadu menjadi

salah satu kunci penting keberhasilannya. Pengelolaan ini mencakup

keseluruhan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah

daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada,

semakin baik dan terpadu pengelolaan sumber daya yang dimiliki akan

semakin meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan

digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

meningkatkan pembangunan masyarakat daerah baik dalam sisi ekonomi

maupun kedewasaan spiritual.

2

Agar pendapatan daerah yang diperoleh tersebut kemudian dapat

dimanfaatkan dengan baik untuk sebesar besar kemakmuran rakyat,

harus juga diatur prosedur dan mekanisme pengelolaannya, dengan

demikian adanya pengaturan mengenai tata kelola keuangan daerah

menjadi suatu keharusan bagi daerah dalam melaksanakan seluruh

kewenangannya.

Pada dasarnya kekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan

bagian dari kekuasaan pemerintahan pusat karena kewenangan

pengelolaan perbendaharaan dan kas negara berada pada Presiden

sebagai kepala negara kemudian sebagai implikasi adanya desentralisasi

menyerahkan pengelolaannya kepada daerah otonom dalam hal ini

kepada kepada daerah sehingga kemudian kepala daerah memiliki

otoritas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh

daerah untuk membiayai berbagai kewenangannya sebagaimana diatur

dalam Undang-undang yaitu kewenangan konkuren yang dibagi atas:

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum & penataan ruang;

4. perumahan rakyat & Kawasan pemukiman;

5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

6. sosial.

3

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

1. tenaga kerja;

2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

3. pangan;

4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;

6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;

10. komunikasi dan informatika;

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12. penanaman modal;

13. kepemudaan dan olah raga;

14. statistik;

15. persandian;

16. kebudayaan;

17. perpustakaan; dan

18. kearsipan.

Urusan pilihan:

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;

3. pertanian;

4

4. kehutanan;

5. energi dan Sumberdaya mineral;

6. perdagangan;

7. perindustrian; dan

8. transmigrasi

Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan berkaitan dengan

kewenangan yang diberikan tersebut mengharuskan pemerintah daerah

untuk menyediakan dana yang cukup yang hanya bisa tercapai apabila

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik,

masih ada beberapa masalah yang sering muncul sehingga perlu untuk

dicarikan jalan keluarnya, salah satunya adalah adanya kewenangan

yang besar dari DPRD Kabupaten untuk melakukan intervensi terhadap

perencanaan keuangan daerah melalui pelaksanaan hak budgeting yang

dimilikinya. Pada dasarnya, pelaksanaan program pemerintahan pada

masyarakat daerah dilaksanakan berdasarkan musrenbang yaitu

kegiatan musyawarah untuk meminta usulan masyarakat terkait

penyusunan program pemerintahan daerah agar sesuai dengan

kebutuhan yang ada akan tetapi DPRD juga memiliki program reses yang

tujuannya serupa dengan musrenbang sehingga ketika musrenbang

sudah dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan reses akan

berakibat pada banyaknya perubahan pada program yang sudah disusun

oleh pemerintah daerah, jika penyesuaian program ini dilaksanakan atas

5

kepentingan masyarakat maka kedua kegiatan ini dianggap akan saling

melengkapi, akan tetapi jika usulan perubahan atau penambahan

program ini dilakukan karena ada motif politis agar memperoleh

dukungan dari pemilhnya atau sekedar menggenapi janji kampanye atau

bahkan didasarkan pada motif ekonomi yaitu untuk memberikan

keuntungan pada diri sendiri atau pada pendukungnya pada saat

pencalonan melalui campur tangan dalam pengadaan barang atau

pelaksanaan kegiatan di daerah maka tentu akan sangat merugikan

masyarakat yang membutuhkan kebijakan tersebut untuk mengatasi

masalah yang ada di sekitarnya, meskipun tidak juga menutup

kemungkinan motif ekonomi tersebut muncul dari pihak pemerintah.

Penyusunan kegiatan pemerintahan yang didasari dengan motif tertentu

ini tentu akan berakibat pada panjangnya penyusunan RAPBD karena

perlu pembahasan dan negosiasi yang panjang antara pemerintah daerah

dengan DPRD.

Masalah selanjutnya adalah dalam perencanaan pembangunan

daerah melalui proses musrenbang, partisipasi masyarakat masih sering

dinomor duakan, bahkan dalam penyusunan kebijakan daerah masih

didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD, dan program

perangkat daerah. Musrenbang dilaksanakan karena dianggap sebagai

salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan

RAPBD sedangkan hasilnya sebagian masih dibiarkan atau tidak

dimasukan dalam hasil yang menjadi dasar penyusunan kebijakan yang

6

tertuang dalam dokumen keuangan dan pembangunan daerah, akibatnya

adalah munculnya beberapa program pemerintahan yang masih kurang

menyentuh masalah yang belum terselesaikan di masyarakat.

Praktik musrenbang sebagai aktualisasi partisipasi masyarakat

dalam penyusunan program pemerintahan juga memiliki kekurangan

karena pelaksanaan musrenbang yang masih terpisah dengan

penganggaran atau informasi mengenai ketersedian anggaran tidak

tersedia ketika pelaksanaan musrenbang, dengan demikian kegiatan

musrenbang menjadi kegiatan mengumpulkan daftar kegiatan sebanyak-

banyaknya agar semakin besar peluang kegiatan yang diusulkan untuk

dapat diterima sebagai program yang akan dilaksanakan, dampak

negatifnya adalah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan karena

menjadi solusi atas masalah yang timbul di masyarakat ternyata tidak

diakomodir sebagai kegiatan yang perlu dilaksanakan, yang diakomodir

adalah kegiatan yang diusulkan yang memberikan keuntungan bagi pihak

tertentu. Akibat dari terpisahnya kegiatan musrenbang dan penganggaran

juga dapat berkibat pada keterlambatan tersedianya dana untuk

pelaksanaan kegiatan, karena seharusnya pelaksanaan kegiatan

pemerintahan apalagi yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus

sudah tersedia mulai tanggal 1 januari karena APBD ditetapkan pada

bulan desember tahun sebelumnya akan tetapi masih didapati beberapa

kasus, dana belum tersedia sampai beberapa bulan dari tanggal

seharusnya dana tersedia.

7

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sering ditemui

kasus tidak sinkronnya dokumen RPJPD dengan RPJMD dan RPJMD

dengan RKPD padahal seharusnya penyusunan RKPD harus mengacu

pada RPJMD dan selanjutnya penyusunan RPJMD mengacu pada RPJPD.

Hal ini pada umumnya disebabkan karena kurangnya tenaga perencana

pada perangkat daerah sehingga dokumen perencanaan dibuat oleh

penggunan anggaran dan bendahara ataupun pihak lain yang kurang

berkompeten tanpa melibatkan perencana akibatnya banyak ditemui

usulan kegiatan yang hanya disalin dan tempel dari kegiatan yang lalu

dan tidak melihat perkembangan daerah kedepan. Karena dokumen

perencanaan yang dibentuk seperti itu, ditemui indikator capaian yang

tidak jelas dan sulit diukur karena hanya menggunakan kata-kata yang

indah serta dasar asumsi yang kurang valid dan analisis yang tidak

dilakukan secara mendalam yang seharusnya mengarah pada bagaimana

cara mencapai tujuan.

Dalam perencanaan juga sering terjadi masalah yaitu setiap

perangkat daerah yang ada ingin menjadi yang terdepan dalam program

dan rencana kerja perangkat daerah. Bukannya hal tersebut buruk, akan

tetapi kadang hal tersebut akan menjurus pada keinginan perangkat

daerah untuk diutamakan dalam penganggaran karena programnya,

contohnya adanya keinginan tugas pokoknya untuk menjadi arus utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pengarus utamaan

gender, pengarus utamaan pemberantasan kemiskinan, pengarus

8

utamaan penganan bencana, dan sebagainya, sehingga menganggap

tugasnya lebih bermanfaat dan layak diprioritaskan dalam penganggaran.

Selain itu, ego sektoral perangkat daerah masih sering muncul dan

berakibat pada berkurangnya koordinasi antar perangkat daerah

sehingga program kerja yang ada kadang bertabrakan, contohnya

program dinas pertanian yang menciptakan program pembukaan lahan

untuk pertanian tapi di dinas perumahan dan permukiman membuat

program pembukaan lahan untuk permukiman di lokasi yang sama

dengan lokasi yang menjadi program dinas pertanian.

Eksekusi program pemerintah daerah juga kadang menjadi masalah

karena pendekatan masalah yang dilakukan hanya melihat akar masalah

dan berpotensi menimbulkan bias dalam persoalannya. Contohnya

adalah ketika dinas perpustakaan melaksanakan pemetaan masalah dan

menemukan bahwa di suatu desa ada masalah rendahnya pengetahuan

rata-rata masyarakat, dinas kemudian membuat program pendirian

perpustakaan desa tetapi kemudian setelah beberapa tahun

pendiriannya, gedung tersebut sepi pengunjung dan akhirnya berubah

menjadi gedung yang digunakan untuk olahraga bulutangkis. Hal ini

terjadi karena solusi yang diambil hanya dari satu segi dan hanya melihat

akar masalah saja tanpa melakukan kajian lebih lanjut dimana mungkin

permasalahan utama yang harus dijawab adalah peningkatan minat baca

dulu baru kemudian penyediaan gedung, dari contoh tersebut dapat

dilihat bahwa yang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah

9

adanya kajian yang komperhensif terhadap suatu masalah yang ada

sehingga dapat menemukan solusi yang tepat yang menghasilkan

penggunaan dana yang efisien. Selain itu perlu juga diubah pola pikir

pelaksana kegiatan dari orientasi proyek yaitu orientasi jangka pendek

dan berkonotasi pada keuntungan semata menjadi orientasi program

yaitu orientasi jangka panjang dan berkonotasi pada pemajuan

pembangunan daerah.

Dengan banyaknya permasalahan pengelolaan keuangan, maka

dapat dilihat bahwa politik anggaran di daerah masih kurang berpihak

pada rakyat. Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk

membiayai birokrasi pemerintahan daerah sedangkan dana pelayanan

publik maupun investasi pemerintah daerah untuk pemajuan

perekonomian masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah

adalah daya serap anggaran pemerintah daerah yang belum tinggi

sehingga ada ditemui dana yang menganggur, hal ini bukan disebabkan

karena daerah memilliki uang berlebih atau hasil penghematan anggaran

akan tetapi hal ini terjadi lebih karena buruknya sistem perencanaan

keuangan daerah, berbelitnya prosedur pengadaan barang/jasa di

daerah, maupun karena orientasi sempit pada PAD yang berharap pada

hasil penyertaan modal yang dilakukan pada perusahaan daerah.

Selanjutnya yang menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan

daerah adalah administrasi pengelolaan keuangan di daerah menyangkut

10

akuntansi dan tata pembukuan di daerah serta desain politik kebijakan

dan komitmen penegakan tata pemerintahan yang baik di daerah.

Sebagai lembaga eksaminator, BPK merupakan lembaga yang

berwenang penuh melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan

keuangan di daerah dimana hasilnya akan dilaporkan pada masyarakat

umum bagaimana keadaan pengelolaan keuangan di daerah. Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara sendiri telah 3 kali meraih opini wajar tanpa

pengecualian

11

12

Berita diambil dari bolmora.com, 27 Mei 2019.

Keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ketiga

kalinya secara berturut-turut tentu menandakan bahwa pengelolaan

keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah dilaksanakan

dengan baik, tetapi opini wajar tanpa pengecualian untuk ketiga kalinya

tersebut juga meninggalkan tugas agar pegelolaan keuangan yang baik

yang sudah dilaksanakan di daerah perlu dipertahankan bahkan

ditingkatkan.

Berbagai permasalahan tersebut merupakan tantangan yang harus

diatasi dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah khususnya yang

dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah

13

otonom yang menyelenggarakan tugas pemerintahan sebagai implikasi

sistem desentralisasi yang diterapkan pemerintah.

Salah satu kekurangan sistem desentralisasi adalah masing-masing

daerah akan memegang kewenangan penuh dalam melakukan

pengelolaan keuangan yang mengakibatkan munculnya beragam cara

dalam proses pengelolaan keuangan, dengan kata lain tiap daerah otonom

akan punya cara masing-masing untuk melakukan penngelolaan

keuangan daerah, bahkan pada daerah otonom yang berada di provinsi

yang sama. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan

keuangan negara secara makro karena negara akan sulit melakukan

pengawasan dan evaluasi di daerah.

Sulitnya negara melakukan pengawasan dan evaluasi di daerah

terkait pengelolaan keuangan akan menambah banyak pekerjaan pada

pemerintah pusat sehingga memperpanjang proses pengelolaan keuangan

negara yang dapat berakibat pada terhambatnya pemberian dana bagi

pemerintah daerah, dengan demikian akan menghambat juga

pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam melakukan

pelayanan kepada masyarakat daerah.

Cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah ini

adalah dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang

menjadi pedoman bagi daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan

yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

14

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dibentuknya kedua Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi

Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengelolaan, bahkan

ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan delegasi bagi

Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur

mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pembentukan

Peraturan Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini oleh

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan degan tujuan

mempermudah kegiatannya dan mengatasi masalah yang dikemukakan

diatas.

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil pengumpulan dan inventarisasi permasalahan berkaitan

dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara, maka didapatkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai

berikut:

15

1. Agar daerah otonom dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab

pengelolaan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang

dimilikinya maka pengelolan sumber daya yang baik dan terpadu

menjadi wajib untuk dilaksanakan.

2. Perlu ada pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan

pendapatan daerah yang didalamnya termasuk keuangan daerah,

dengan demikian adanya pengaturan mengenai tata kelola keuangan

daerah menjadi suatu keharusan bagi daerah dalam melaksanakan

seluruh kewenangannya.

3. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan berkaitan dengan

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengharuskan

pemerintah daerah untuk menyediakan dana yang cukup yang hanya

bisa tercapai apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan

baik.

4. Adanya kewenangan yang besar dari DPRD Kabupaten untuk

melakukan intervensi terhadap perencanaan keuangan daerah melalui

pelaksanaan hak budgeting yang dimilikinya sehingga perlu ada

koordinasi yang baik dalam pelaksanaan musrenbang dan reses

DPRD.

5. Dalam perencanaan pembangunan daerah melalui proses

musrenbang, partisipasi masyarakat masih sering dinomor duakan,

bahkan dalam penyusunan kebijakan daerah masih didominasi oleh

16

kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD, dan program perangkat

daerah.

6. Praktik musrenbang sebagai aktualisasi partisipasi masyarakat dalam

penyusunan program pemerintahan juga memiliki kekurangan karena

pelaksanaan musrenbang yang masih terpisah dengan penganggaran

atau informasi mengenai ketersedian anggaran tidak tersedia ketika

pelaksanaan musrenbang hasilnya kegiatan yang seharusnya

dilaksanakan karena menjadi solusi atas masalah yang timbul di

masyarakat ternyata tidak diakomodir sebagai kegiatan yang perlu

dilaksanakan, yang diakomodir adalah kegiatan yang diusulkan yang

memberikan keuntungan bagi pihak tertentu

7. Tidak sinkronnya dokumen RPJPD dengan RPJMD dan RPJMD

dengan RKPD padahal seharusnya penyusunan RKPD harus mengacu

pada RPJMD dan selanjutnya penyusunan RPJMD mengacu pada

RPJPD

8. Kurangnya tenaga perencana pada perangkat daerah sehingga

dokumen perencanaan dibuat oleh penggunan anggaran dan

bendahara ataupun pihak lain yang kurang berkompeten tanpa

melibatkan perencana akibatnya banyak ditemui usulan kegiatan

yang hanya disalin dan tempel dari kegiatan yang lalu dan tidak

melihat perkembangan daerah kedepan.

9. Setiap perangkat daerah yang ada ingin menjadi yang terdepan dalam

program dan rencana kerja perangkat daerah, hal tersebut akan

17

menjurus pada keinginan perangkat daerah untuk diutamakan dalam

penganggaran karena programnya yang berakibat pada kurng

harmonisnya pelaksanaan pemerintahan daerah.

10. Eksekusi program pemerintah daerah kadang menjadi masalah

karena pendekatan masalah yang dilakukan hanya melihat akar

masalah dan berpotensi menimbulkan bias dalam persoalannya.

11. Politik anggaran di daerah masih kurang berpihak pada rakyat.

Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk membiayai

birokrasi pemerintahan daerah sedangkan dana pelayanan publik

maupun investasi pemerintah daerah untuk pemajuan perekonomian

masyarakat.

12. Daya serap anggaran pemerintah daerah yang belum tinggi sehingga

ada ditemui dana yang menganggur, hal ini bukan disebabkan karena

daerah memilliki uang berlebih atau hasil penghematan anggaran

akan tetapi hal ini terjadi lebih karena buruknya sistem perencanaan

keuangan daerah, berbelitnya prosedur pengadaan barang/jasa di

daerah, maupun karena orientasi sempit pada PAD yang berharap

pada hasil penyertaan modal yang dilakukan pada perusahaan

daerah.

13. Keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ketiga

kalinya secara berturut-turut selain menandakan bahwa pengelolaan

keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah

dilaksanakan dengan baik, tetapi juga perlu dimaknai sebagai

18

landasan agar pengelolaan keuangan yang baik yang sudah

dilaksanakan di daerah perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

14. Adanya ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan

delegasi bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah

yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusuanan Naskah Akademik

1. Tujuan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah sebuah landasan

yang memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaturan

mengenai pemenuhan kebutuhan hukum yang muncul atas kegiatan

pengelolaan keuangan daerah di wilayah kabupaten bolaang

mongondow utara, yang nantinya akan dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah. Secara umum tujuan yang diharapkan dengan

dibuatnya suatu Peraturan Daerah ini, yaitu terbentuknya suatu

pedoman dalam melakukan pengelolaan keuaangan daerah yang baik.

Sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteran

masyarakat daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukanan di atas, secara rinci tujuan penyusunan naskah

akademik ini adalah:

19

a) Merumuskan permasalahan yang ada, terutama dalam hal

pengaturan mengenai pengelolaan keungan daerah dan

selanjutnya menemukan jawaban sebagai solusi bagi

permasalahan yang ada.

b) Menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan di daerah.

c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan

daerah, sehingga ketika diberlakukan Peraturan Daerah

tersebut dapat diterima, baik oleh seluruh pemangku

kepentingan maupun masyarakat.

d) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki

keterkaitan dengan pengaturan dalam rancangan peraturan

daerah yang akan dibuat, sehingga norma yang diatur dalam

peraturan daerah nantinya tidak akan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis sejajar

atau berada di atasnya. Pengkajian peraturan perundang-

undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam

rancangan Peraturan daerah juga menjadi perlu dilakukan agar

dalam perumusan norma nantinya dapat melihat hal yang

20

belum termasuk dalam cakupan peraturan perundang-

undangan yang lain sehingga peraturan daerah yang akan

dibuat nantinya dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada.

e) Menentukan Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup

Materi Muatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan

di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Kegunaan

Kegunanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang pengelolaan keuangan daerah adalah:

a) Sebagai acuan atau referensi dan dokumen resmi yang menyatu

dengan konsep Rencangan Peraturan Daerah yang akan diajukan

dalam pembahasan penetapan Peraturan daerah.

b) Sebagai pertanggung jawaban secara ilmiah mengenai konsepsi dan

kemanfaatan dari penetapan peraturan daerah.

c) Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta materi

muatan juga pasal-pasal dalam menentukan norma dalam

Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan

metode deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur,

peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian,

dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan

21

dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan

menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada

level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di

atasnya.

Data dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 jenis yaitu

data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan

adalah Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal

yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan

diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan

hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang

membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku

literatur hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tertier ialah bahan

hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

22

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Menciptakan negara yang makmur merupakan impian semua negara.

Kemakmuran itu sendiri dapat tercipta apabila seluruh kegiatan dalam

negara berjalan dengan benar dan teratur. Pemerintah dan warga negara

harus bekerja sama untuk mewujudkan impian tersebut. Karena hal ini

merupakan tujuan bersama dan bukan hanya menjadi tanggungjawab

salah satu pihak saja. Tujuan ini tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan Unndang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Agar tujuan ini bisa terlaksana maka perlu ditopang dengan

keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya. Keuangan menjadi

salah satu tolak ukur kemakmuran suatu negara yang akan menggerakan

seluruh aktivitas dalam negara. Oleh karena itu diperlukan suatu tata

kelola keuangan yang baik dan bersih agar mampu menjadi alat pendorong

percepatan kemakmuran negara.

1. Teori tentang keuangan negara

Pengertian keuangan negara dapat ditemukan dalam Undang – Undang

maupun pendapat para ahli. Keuangan negara menurut Undang – Undang

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

23

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. 1 dalam pengertian ini terdapat dua makna yang ditinjau dalam

arti luas dan arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan

barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara.

Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang

dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk

tahun yang bersangkutan. Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas

substansi keuangan negara dalam arti luas dan sempit agar ada

keseragaman pemahaman dengan manfaat terhadap pihak – pihak yang

berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara sehingga tidak

melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan

negara. Pengertian selanjutnya keuangan negara sebagai substansi

hukum ditinjau dari dua aspek, keuangan negara dalam arti luas dan

keuangan negara dalam arti sempit. Hal ini dilakukan untuk memberi

pemahaman secara yuridis terhadap keuangan negara agar mudah

dipahami sehingga dapat dibedakan secara prinsipil. Penentuan

keberadaan keuangan negara dalam arti luas didasarkan pendekatan yang

digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara sebagaimana

tercantum dalam penjelasan Undang – Undang Keuangan Negara sebagai

berikut :

1 Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

24

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter

dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut.

2. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi

seluruh objek sebagaimana yang dimiliki oleh negara, dan/atau

dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan

negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan

keuangan negara.

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dimulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungjawaban.

4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,

kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan

dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Pendekatan sebagaimana tersebut melahirkan tolak ukur untuk

menetapkan substansi keuangan negara dalam arti luas.

Keuangan negara dalam arti luas meliputi satu kesatuan yang tak

25

terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara,

anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan negara pada

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan demikian, keuangan negara dalam arti luas mengandung

substansi tidak terbatas hanya pada anggaran pendapatan dan

belanja negara saja.

Keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian dari

keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan

negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran

pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi

keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi

keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh

dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi

keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran

pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun

dalam bentuk Undang – Undang. 2

Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang – Undang

meliputi :

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2 Prof.Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H,.M.H. Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik.

26

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak

ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/

perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau

kepentingan umum.

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan

fasilitas yang diberikan pemerintah. 3

3 Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

27

Ruang lingkup keuangan negara dikelompokan dalam tiga

bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi

pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun

pengelompokan pengelolaan keuangan negara sebagai berikut :

1. Bidang pengelolaan pajak ;

2. Bidang pengelolaan moneter ;

3. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, hanya akan menjadi cita – cita hukum ketika tidak

didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pedapatan

negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan negara

merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk

membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka

pencapaian tujuan negara yang tergantung dari pendapatan

negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan

untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut. Adapun jenis

pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara sebagai

berikut :

1. Pajak negara yang terdiri dari :

a. Pajak penghasilan ;

b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa

c. Pajak penjualan atas barang mewah ; dan

28

d. Bea materai.

2. Bea dan cukai yang terdiri dari :

a. Bea masuk ;

b. Cukai gula ; dan

c. Cukai tembakau.

3. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari :

a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana

pemerintah ;

b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam ;

c. Penerimaan dari hasil – hasil pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan ;

d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh pemerintah ;

e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan

yang berasal dari pengenaan denda administrasi ;

f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak

pemerintah ; dan

g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang –

Undang tersendiri.

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan

negara tersebut, setiap saat dapat mengalami

perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis

pendapatan negara maupun dalam bentuk

29

pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi

penambahan atau pengurangan jenis penerimaan

negara wajib diatur dengan Undang – Undang sebagai

konsekuensi dari negara hukum. Dalam arti, walaupun

Presiden sebagai pengelola keuangan negara tetapi

tidak mudah melakukan penambahan atau

pengurangan jenis penerimaan negara kecuali

dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini dimaksudkan agar keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukumtetap ada dalam penambahan atau

pengurangan jenis penerimaan negara tersebut.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari

pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan

keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat

pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan

dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan

pemeriksaan keuangan negara. Ruang lingkupnya

meliputi :

a. Perencanaan keuangan negara ;

b. Pelaksanaan keuangan negara ;

c. Pengawasan keuangan negara ;

30

d. Pertanggungjawaban keuangan negara. 4

2. Hubungan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara

optimal jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian

sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan

mengacu pada Undang – Undang tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dan

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan

daerah. Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah

diuraikan sebagai berikut :

1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan

pengelolaan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.

2. Presiden kemudian menyerahkan kekuasaan tersebut kepada

pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) selaku kepala

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan

mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang

terpisah.

3. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan

pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaan (expenditure),

baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan

daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang

berkualitas, responsibel, dan akuntabel.

4 Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H,.M.H. Hukum Keuangan Negara Teori dan

Praktek..

31

4. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan

administrasi dan hubungan kewilayahan.

5. Hubungan tersebut diatur sedemikian rupa melalui kewajiban

pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada

pemerintah daerah.

Hubungan antara pengelolaan keuangan negara dengan keuangan

daerah dalam hal ini dilihat dari dua sisi, yakni dari hukum keuangan

negara dan dari sisi hukum pemerintahan daerah. Penyerahan pengelolaan

keuangan daerah kepada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan

daerah berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yakni

bahwa gubernur/walikota/bupati bertanggungjawab atas pengelolaan

keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah

sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan pengelolaan keuangan

daerah melekat pada bagian pengaturan pemerintahan daerah dan

sekaligus merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan

negara dengan bertitik tolak pada prinsip pembagian sumber keuangan,

yaitu prinsip uang mengikuti fungsi (money follow function). Oleh sebab

itu, hubungan keuangan daerah dengan pusat dalam hal ini menyangkut

pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure), baik

untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah

dalam rangka memberikan pelayanan publik dengan mengacu pada

Undang – Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Hubungan hukum antara negara,

32

pemerintah pusat/pemerintah daerah, dan keuangan/daerah ialah negara

memiliki hak atas kekayaan negara/daerah dalam batas kewenangan.

Kekayaan negara/daerah memberikan suatu nilai yang kemudian diatur

melalui pengelolaan keuangan negara dan pihak yang mewakili negara

dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah pemerintah melalui

suatu mekanisme pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya pemerintah

menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah

untuk dikelola oleh pemerintah daerah. 5

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terkecil dari

pengelolaan keuangan negara. Untuk memahami pengelolaan keuangan

daerah perlu melihat pengertian tentang penggelolaan terlebih daulu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengelolaan adalah proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 6 Pengelolaan ini

terkait dengan keuangan daerah. Oleh karena itu menjadi penting juga

untuk melihat pengertian tentang keuangan daerah. Menurut Pasal 1 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

5 Muhammad Djumhana, 2007, OP.cit,.hlm 5. 6 KBBI.

33

milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 7

Pengertian lain tentang keuangan daerah menurut para ahli antara lain

menurut Drs. Tjahja Supriatna, definisi keuangan daerah adalah

kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola

mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya

dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas

pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Jaya, berpendapat bahwa keuangan

daerah merupakan seluruh tatanan, perangkat kelembagaan, dan

kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan serta belanja

negara. 8 Keuangan daerah meliputi :

1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3) Penerimaan Daerah;

4) Pengeluaran Daerah;

5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa :

i. uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang

dapat

7 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. 8 http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/03/definisi-keuangan-daerah.html

34

ii. dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang

dipisahkan;

iii. dan/atau

6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam

i. rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah

dan/atau

ii. kepentingan umum. 9

Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut Pasal 1 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, memberikan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah. 10 Tentunya setelah memahami pengertian

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dipahami juga bahwa semua

rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tersebut mulai dari perencanaan

sampai kepada pertanggungjawaban dan pengawasan harus terlaksana

sebaik mungkin agar penyalahgunaan terhadap keuangan daerah dapat

diminimalisir. Pentingnya pengelolaan yang baik dan benar akan

mempengaruhi stabilitas keuangan suatu daerah. J. Wajong menyatakan

mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut :

9 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. 10 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

35

1. bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang

begitu besar pada hari kemudian penduduk sedaerah,

sehingga kebijaksanaan yang ditempuh pada melakukan

kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau

kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;

2. bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan

memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara

pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa

kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan,

yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar

harta daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat

sedaerah sangat berhubungan erat;

3. bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian

keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang di

perhadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan

susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat

berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang

bijaksana. 11

4. Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menjadi perlu juga untuk melihat otonomi daerah yang dikaitkan

dengan pengelolaan keuangan. Otonomi yang diberikan kepada daerah

11 http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/keuangan-daerah.html

36

kabupaten dan kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau

diskresi yang luas, nyata, an bertanggungjawab kepada pemerintah

daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan

diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal –

hal mendasar dalam Undang – Undang tersebut adalah kuatnya upaya

untuk mendorong pemberdaaan masyarakat, pengembangan prakarsa

dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan

peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang –

Undang tersebut juga memberikan otonomi secara utuh kepada daerah

kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan

menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, sekarang daerah

sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi

kebijakan – kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi

masyarakat ini, desentralisasi dan otonomi daerah kemudian akan

mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satu

aspek pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah

masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran

daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang

(rupiah) dalam suatu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah atau APBD merupakan salah satu instrument

kebijakan yang utama bagi pemerintahan daerah. Sebagai instrument

37

kebijakan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Anggaran daerah digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan

dan belanja, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan, otorisasi belanja atau pengeluaran – pengeluaran dimasa

datang, penentuan ukuran – ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat

untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari

berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan

pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk

mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas

dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dalam upaya pemberdayaan

pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan

dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerh antara lain

adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan

public (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya

porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public, tetapi juga

terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

38

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran pada

partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD,

kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau

pendanaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan

kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi, dan

akuntabilitas.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, dan

PNS daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja,

dan anggaran tahun jamak.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih

professional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran

DPRD, dan auditor/pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini

atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan

transparansi informasi anggaran kepada publik.

9. Aspek Pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan

pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna

pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

10. Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk

menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan

komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi

39

sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta

mempermudah mendapatkan informasi. 12

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga

bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek

tersebut meliputi :

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan

pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang

potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan

pendapatan tersebut.

2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-

biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang

menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara

pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang

diproyeksikan untuk masa depan.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus memiliki tujuan yang

jelas, menurut Brian Binder tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk pertanggungjawaban

pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas

keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang

syah. Unsur-unsur dari tanggung jawab tersebut adalah : keabsahan,

setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum

12 Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak.,CA.,Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

40

tertentu; dan pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga

kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan

penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-

benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu

melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang

(termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan

kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan Daya guna kegiatan daerah

tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa

sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan

biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

petugas keuangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar

semua tujuan tersebut di atas tercapai; mereka harus mengusahakan

agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk

41

membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan

sasaran.

Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya sekedar

meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan

pembangunan, tetapi juga bagaimana suatu daerah mengelola keuangan

dengan cara efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena

itu menjadi penting juga untuk melihat sedikit teori tentang

pemerintahan daerah agar dapat mengetahui kewenangan – kewenangan

apa saja yang dimiliki oleh daerah dalam hal Pengelolaan terhadap

Keuangan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh daerah dan sejauh

mana hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah.

Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau

ditugaskan kepada daerah, hubungan tersebut sebagaimana tercantum

dalam Pasal 279 ayat (2) melliputi :

1. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah

dan retribusi daerah;

2. pemberian dana bersumber dari perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk

Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam

undang-undang; dan

42

4. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan

insentif (fiskal). 13

Dalam mengelola keuangan daerah pemerintah daerah juga

mempunyai kewajiban antara lain :

1. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel;

2. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam

APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan

3. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang

ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai

bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dan daerah serta merupakan

amanat dari undang – undang yang harus ditaati.

Selanjutnya berbicara tentang keuangan daerah pasti berbicara

tentang manajemennya mulai dari pendapatan sampai kepada pengeluaran

terdapat definisi dari manajemen itu sendiri, diantaranya :

1. Menurut Rue dan Byars Manajemen berasal dari kata kerja “to

manage” yang artinya mengelola.

2. Frenklin mengemukakan pendapatnya tentang manajemen sebgai

Berikut menitikberatkan pada proses yang berbeda yang terdiri

dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan

13 Pasal 279 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

43

pengawasan yang dilakukan untuk mencapai saasaran yang telah

ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya

lainnya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses

pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber daya melalui

perencanaan, pembagaian tugas, pelaksanaan dan pengawasan.

3. Menurut Darise tentang pengelolaan keuangan, menyatakan

bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat

dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan

termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi

dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan

keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen

keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan

bertanggung jawab. 14

Dapat disimpulkan manajemen keuangan daerah merupakan proses

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian

terhadap semua hak dan kewajiban daerah penyelenggaraan pemerintah

yang ada yang segalanya dinilai dengan uang, dan masuk dalam kekayaan

yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah dalam rangka

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga

bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek

tersebut meliputi :

14 http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/keuangan-daerah.html

44

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan

pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang

potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan

pendapatan tersebut.

2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar

biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang

menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara

pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan

untuk masa depan.

5. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah melihat teori dan pendapat – pendapat tentang keuangan

negara, keuangan daerah, dan Pengelolaan keuangan daerah perlu

melngetahui kewenangan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah dan siapa saja pemegang kewenangan tersebut. Menurut

Undang – Undang pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah

adalah Kepala Daerah. Akan tetapi Kepala Daerah melimpahkan sebagian

atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta

pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yaitu :

1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah;

45

2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat

pengelola keuangan daerah; dan

3) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku

pengguna anggaran.

Adapun kewenangan pengelola keuangan daerah sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada

DPRD untuk dibahas bersama;

c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah

mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan

Daerah;

e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak

terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat

dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. Menetapkan KPA;

46

h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran;

i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;

j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

Utang dan Piutang Daerah;

k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 15

6. Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat,

dan hati – hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa

semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem

akuntansi pemerintah daerah. Pemeritah daerah perlu meneliti adakah

penerimaan yang tidak disetor kedalam kas pemerintah daerah dan

disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Penerimaan daerah terdiri dari

15 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

47

pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana

diatur dalam Undang – Undang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (hasil

penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah).

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

48

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan

terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil

yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan

bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya

alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan,

pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan

pertambangan panas bumi.

2) Dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus

dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom

(Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya

sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu

komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu

komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU)

dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah

keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari

Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.

49

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal

penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara

kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.16

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara kepada

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana

Alokasi Umum (DAU). 17

c. Lain – lain Pendapatan

Lain – lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan

pendapatan dana darurat.

Pembiayaan bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

b. penerimaan Pinjaman Daerah;

16 https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum. 17 https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus.

50

c. Dana Cadangan Daerah; dan

d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 18

Selanjutnya pengeluaran daerah, pengeluaran daerah berkaitan dengan

semua uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari

belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah terdiri

atas : belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil

dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

1. Belanja Aparatur Daerah

Belanja aparatur daerah terdiri atas:

a. Belanja administrasi umum; terdiri atas belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja perjalanan dinas.

b. Belanja operasi dan pemeliharaan; terdiri atas belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja

pemeliharaan.

c. Belanja modal; adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli

modal seperti tanah, mobil, atau alat-alat lainnya.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

1) Pembayaran pinjaman yang jatuh tempo.

2) Penyertaan modal pemerintah.

3) Pemberian pinjaman daerah. 19

18 Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 19 https://sobatmateri.com/sumber-pendapatan-dan-pengeluaran-daerah/

51

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Oleh karena setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk

uang dianggarkan melalui APBD, maka perlu untuk mengetahui fungsi

APBD dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 20 APBD memiliki fungsi yang

strategis untuk mewujudkan cita – cita kesejahteraan rakyat. Fungsi

penting dari APBD sebagai berikut :

1) APBD memiliki fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa

anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) APBD memiliki fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) APBD memiliki fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa

anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) APBD memiliki fungsi alokasi, mengandung arti bahwa

anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan

20 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

52

lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.

5) APBD memiliki fungsi distribusi, mengandung arti bahwa

kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

6) APBD memiliki fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa

anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah. 21

Dengan memperhatikan fungsi APBD tersebut, maka pengelolaan APBD

(penganggaran dan pembelanjaan) yang tidak sesuai dengan fungsi

tersebut, termasuk praktik pergeseran anggaran dan penggunaan

anggaran mendahului perubahan, merupakan bentuk pembobolan

keuangan daerah yang termasuk dalam jenis korupsi. Pemerintah daerah

memiliki kewenangan menguasai karena perintah undang – undang.

Kewenangan menguasai bukan kewenangan dalam kesewenang –

wenangan melainkan kewenangan yang terukur, tertib, dan

bertanggungjawab. Kewenangan tersebut masuk dalam lingkup

kewenangan untuk mengelola. Bersinggungan dengan kewenangan

pemerintah daerah untuk mengelola APBD, maka APBD yang ditetapkan

21 Dr. Hendra Karianga, S.H,.M.H. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era

Otonomi Daerah.

53

setiap tahun oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai alat stabilitas

pembangunan daerahharus dapat mengatasi tiga hal pokok, yakni :

1. APBD dikelola dan berororientasi pada pertumbuhan (pro growth);

2. APBD dikelola dan harus dapat membuka lapangan kerja (pro job);

dan

3. APBD dikelola dan harus dapat mengatasi kemiskinan (pro poor). 22

Teori – teoari dan pendapat yang dikemukakan serta dikaji dalam bagian

pertama bab ini memberikan gambaran betapa pentingnya suatu

pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh karena itu diperlukan suatu

regulasi yang mengatur agar dapat tercipta suatu tatanan pengelolaan

keuangan daerah yang bersih, dan teratur di Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas merupakan prinsip atau dasar yang menjadi acuan berpikir. Asas

dijadikan pegangan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah agar

tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan

daerah khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat terpenuhi.

Sebagaimana asas dalam Undang – Undang keuangan menjadi acuan dalam

pengelolaan keuangan negara, maka asas – asas yang samapun digunakan

dalam pengelolaan keuangan daerah. Asas tersebut terdiri dari :

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

22 Dr. Hendra Karianga, S.H,.M.H. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era

Otonomi Daerah.

54

Merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat tersebut,

tetapi berhak untuk menuntut pertanggingjawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

pengelola keuangan.

3. Proporsionalitas

4. Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

6. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri

Merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa

keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan

tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. 23

23 Ibid, hal 22.

55

Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang

tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi

acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, juga menjadi acuan

dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara memiliki luas wilayah 1.856,86 kilometer bujur sangkar,

berpopulasi 79.366 jiwa penduduk ditahun 2020. Sebagai Kabupaten yang

sedang berusaha untuk menata pemerintahannya agar menjadi lebih baik,

tentunya bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal yang dilalui oleh

pemerintah daerah dalam mempertahankan ekonomi dan pertumbuhan

daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah dikelola sejak tahun 2008 oleh pemerintah daerah dimulai dari

angka 280 miliar, sekarang semakin bertambah hingga 721 miliar ditahun

2017. Pengelolaan keuangan daerah terus diperbaiki hingga beberapa kali

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia. Produk hukum daerah mulai dibenahi disetiap

tahunnya untuk mencapai puncak kepatuhan dan disiplin. Tetapi, ditahun

2017 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan Peraturan

Daerah tentang Hak dan Keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

56

Daerah yang masih membutuhkan revisi peraturan bupati yang disesuaikan

dengan asas kepatuhan, disiplin dan disesuaikan dengan pendapatan

daerah. Selama empat puluh sembilan hari audit Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Bupati

Tahun 2017 pada pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah dan

telah menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian. tetapi, dibalik dari opini

implikasiwajar tanpa pengecualian BPK menemukan Tuntutan Ganti Rugi

sebesar lima ratus tujuh puluh dua milliar pada lintas satuan kerja

perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan

satu koma dua miliar atas kelemahan asas kepatuhan, asas kesesuaian

pendapatan daerah, asas disiplin pada hak dan keuangan anggota dewan

perwakilan rakyat daerah Bolaang Mongondow Utara. Hasil audit Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi pada LHP Bupati tahun 2017

menemukan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 572 miliar disejumlah satuan

kerja perangkat daerah yang masing – masing sekertariat DPRD senilai Rp

480 juta dan Rp 92 juta di SKPD lainnya. Serta Rp 1,2 miliar pada hak dan

keuangan anggota DPRD Bolmut yang direkomendasikan BPK harus

disesuaikan dengan pendapatan keuangan daerah.24 Ditahun 2019

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali juga memperoleh

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI. Opini WTP ini merupakan ketiga kalinya yang diterima

Pemerintah Daerah Bolmut berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan (LHP)

24 Ihttp://sulutdaily.com/menuju-60-hari-rekomendasi-bpk-atas-temuan-pada-lhp-

bupati-2017/

57

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolmut

tahun anggaran 2019.25 Hal ini tidak berarti bahwa terbebas dari

permasalahan. Berkaca dari pengalaman tahun 2017 maka tentunya

pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merasa perlu untuk

menuangkan semua perubahan sistem lewat suatu regulasi yang akan

mampu mengatur dan menata keuangan daerah. Hal ini dikarenakan

pemerintah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak akan

kecolongan lagi seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Permasalahan

keuangan yang terjadi membuat pemerintah bersikap lebih hati – hati dan

lebih bijak menyikapinya.

Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara tidak menginginkan terjadi kebocoran – kebocoran dalam pengelolaan

keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah

dan membuat pelayanan kepada masyarakat tersendat. Banyak contoh juga

yang terjadi didaerah lain dimana ketika keuangan daerah tidak diawasi

dengan benar pengelolaanya maka menyebabkan kerugian besar terhadap

daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah menupayakan regulasi entang

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini

dapat segera ditetapkan, guna mencegah permasalahan yang sama terulang

kembali.

25 https://www.trendingpublik.com/ketua-dprd-berharap-pemda-bolmut-tindak-

lanjuti-hasil-temuan-bpk-ri-perwakilan-sulut/

58

D. Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek

kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan

daerah.

Keuangan merupakan salah satu aspek terpenting untuk mengukur

apakah suatu daerah dikatakan sejahtera atau tidak. Oleh karena itu

diperlukan suatu pengaturan yang berfungsi sebagai payung hukum untuk

mengawasi apakah pengelolaan keuangan mulai dari pemasukan sampai

kepada pengeluaran dapat berjalan semestinya, dan para pemegang

kewenangan mampu menjalankan proses tersebut dengan benar.

Dalam regulasi yang akan ditetapkan ini, akan mengatur lebih

komprehensif mengenai perencanaan, kelembagaan, pengawasan yang akan

dilakukan, serta pengelolaan keuangan yang lebih bertanggungjawab

sehingga regulasi ini benar – benar akan memberikan dampak terhadap

pengelolaan keuangan di daerah.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan

berdampak bagi kehidupan masyarakat. Pertama, dengan semakin tertibnya

pengelolaan keuangan daerah, akan meminimalisir terjadinya kebocoran

atau pencurian terhadan keuangan daerah sehingga diharapkan seluruh

pendapatan daerah akan memberikan dampak positif dan pemberian

pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat. karena apabila keuangan

dapat diatur dengan baik maka otomatis dampaknya terhadap pelayanan

publik. Akan terjadi peningkatan pelayanan dan fasilitas – fasilitas

59

terhadap masyarakat. Kedua, penggunaan anggaran akan tepat pada

sasaran dan tujuan, tidak akan terjadi kesewenang – wenangan dalam

pengelolaan keuangan. Semua akan berjalan dengan baik sehingga

masyarakat akan merasakan kesejahteraan oleh karena semua kebutuhan

masyarakat dapat diperhatikan oleh pemerintah. Ketiga, kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah ataupun pengelola keuangan di daerah

akan terbangun dengan baik. Karena masyarakat melihat kinerja yang baik

dari pengelola keuangan.

Secara teoritis, Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini tidak akan membebani

Anggara Pendapatan Belanja Daerah, karena hanya mengatur tentang

sistem. Tidak ada pembebanan pada keuangan daerah. Dampak yang baik

juga akan sangat terasa, pengelolaan keuangan daerah yang dahulu

menemui banyak permasalahan akan menjadi lebih baik sehingga akan

terwujud suatu pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan

professional.

60

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting

dalam pembangunan hukum di daerah, tujuan dilakukannya evaluasi dan

analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi

suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya

Rancangan Peraturan Daerah hakikatnya adalah memperoleh kondisi hukum

yang ada. Kegiatan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-

undangan yang terkait adalah untuk menilai apakah materi dari suatu

Rancangan Undang-undang sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum

yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakan supremasi

hukum dalam kehidupan masyarakat serta mengetahui kondisi hukum atau

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi materi

yang akan diatur. Dengan adanya kajian ini akan diketahui posisi dari

Rancangan Peraturan Daerah dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Untuk itu dengan adanya analisis yang dilakukan dapat

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah

61

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan yang ada dalam

Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Hasil dari penjelasan atau uraian ini

menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan

dengan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang perlu

diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan secara

substansi mengatur materi yang berkaitan erat dengan Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta yang

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membentuk

Peraturan Daerah, yaitu:

Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis

tersebut yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah

dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan” telah memberikan dasar untuk membentuk suatu

62

peraturan yang berlaku di daerahnya yang disebut dengan peraturan

daerah yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan tugas-tugas

pemerintahan daerah untuk mengatur dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat di daerahnya sebagai daerah otonom yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan ini telah memberikan dasar konstitusional bagi daerah

dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menjamin terciptanya

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom.

Dengan demikian daerah memiliki keleleluasaan bertindak yang dijamin

dengan adanya kepastian hukum untuk mengusahakan cabang-cabang

produksi yang penting di wilayahnya dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah untuk digunakan dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat. Tidak terkecuali pengelolaan keuangan daerah dalam

rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta

pelayanan yang optimal sehingga perlu diatur pelaksanaannya dalam

bentuk Peraturan Daerah sebagai kewenangan asli daerah yang diberikan

oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

63

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Nomor 3861);

Dalam Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan

langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak

pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada

para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga

Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri,

Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain yang memiliki

fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-

cita perjuangan bangsa terutama terkait dalam hal pengelolaan keuangan

negara yang berimplikasi pula kepada penyelenggaraan pemerintahan di

daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum

penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyeienggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Untuk

itu di dalam undang-undang telah diatur mengenai kewajiban para

Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta

kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

64

Dalam penjelasan pasal 3 angka 4 UU No 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dari KKN, 'Transparansi'

adalah "asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak

asasi pribadi, golongan dan rahasia negara". Artinya, keterbukaan

informasi merupakan sebuah keniscayaan, supaya dapat mempersempit

ruang gerak terjadinya sebuah KKN yang merugikan uang rakyat.

Semangat pemberantasan KKN secara undang-undang maupun dalam

bentuk peraturan pemerintah sudah sangat baik, banyak sekali dalam

peraturan perundang-undangan yang menuntut setiap penyelenggara

pemerintahan, untuk menciptakan sebuah transparansi birokrasi guna

terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan demikian dalam pengaturan mengenai pengelolaan

keuangan daerah dalam peraturan daerah perlu menerapkan asas

tansparansi birokrasi disetiap Lembaga negara maupun pemerintah

daerah, baik dalam perencanaan, pengelolaan maupun penggunaannya

sehingga penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola

secara transparan..

65

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa

anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan

undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata

uang ditetapkan dengan undang-undang

Melalui batasan pengertian tersebut menunjukan bahwa pengelolaan

keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur

mengenai ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

66

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Ketentuan Pasal 2 huruf g di atas menunjukan bahwa uang yang

dimiliki oleh daerah termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan

memperhatikan batasan pengertian keuangan Negara sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pun

demikian cara pengelolaannya. Sehingga metode pengelolaan yang akan

ditetapkan melalui penormaan dalam peraturan daerah perlu menunjukan

adanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan

67

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan

Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang

mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan

yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masingmasing tingkat

pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah

dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan

Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas

maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni

fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi

68

dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan

oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang

lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam

penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan,

pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara

nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan,

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk

perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi,

dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara

efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak

tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD,

sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat

yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada

69

Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka

Tugas Pembantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan

Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang

bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan

Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber

dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain

dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya,

juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen

Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah

serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan

70

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan

mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor

pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi

yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-

Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah

ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang

merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi

Daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali

mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi

DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal

kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang

potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh

alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan

fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

71

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan

khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana

dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Undang-Undang ini juga mengatur hibah yang berasal dari

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga

internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau

perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk

barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak

perlu dibayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga

mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana

nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi

dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan

Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu

Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk

menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat,

Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada Daerah tersebut

setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang

bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan

72

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang

bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak

menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta

stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman

Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi

Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang

melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber

dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan

mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar

terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan

fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak

hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang

menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek

pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan

penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka

pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah

Daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah

dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih

maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah.

Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi

Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

73

Untuk itu dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan

Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara hal ini sangat jelas

diatur dalam pasal 82, dimana pengelolaan keuangan dilakukan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para

pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua

penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah

dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam

APBD. Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, APBD, Perubahan

APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Surplus APBD digunakan untuk

membiayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk

Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah. Dalam

hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber Pembiayaan

untuk menutup defisit tersebut.

Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin

tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang

dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas

Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan

kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada Daerah.

74

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengadministrasian

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui

mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi

mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan

pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi

berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya

dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini khususnya dalam pasal 101 pemerintah

menyelenggarakan system informasi keuangan daerah secara nasional

dengan tujuan:

a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional

b. Menyajikan informasi keuangan Daerah secara nasional

c. Merumuskan kebijakan keuangan Daerah, seperti Dana

perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian deficit anggaran

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan

Desentralisasi, Dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman

daerah dan deficit anggaran

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-

pokok muatan UndangUndang ini adalah sebagai berikut:

75

a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;

b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan

Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

c. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam

komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil;

d. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;

e. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;

f. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;

g. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah,

termasuk Obligasi Daerah;

h. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;

i. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan

j. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini

dipertegas dengan pemberian sanksi.

76

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang

ditetapkan dalam APBN dan APBD (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 4). Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-

undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum

perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara,

pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang

negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah,

pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan

pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah,

penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan

layanan umum. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam

pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini

menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas

spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan

Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas

universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan

secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa

berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas

mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas

77

peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara

ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin

keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini

dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan

kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk

menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut

dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas

pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu

dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam

pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat

pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 UU ini penyelengaraan perbendaharaan

negara harus memperhatikan asas dan prinsip umum yang diatur dalam

undang-undang perbendaharaan negara yaitu bahwa:

1. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

78

2. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah

Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran

atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran

tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

4. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang

sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

5. semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang

sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

6. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak

dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang

selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

7. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan

pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda

dan/atau bunga.

Di dalam penyelenggaraan perbendaharaan Negara tentunya

memiliki Pejabat Perbendaharaan Negara, dimana dalam pasal 4 sampai

dengan Pasal 6 undang-undang ini menyebutkan Pejabat Perbendaharaaan

Negara adalah Menteri/pimpinana Lembaga Gubernur/bupati/walikota

selaku Kepala Daerah, serta kepala satuan kerja perangkat daerah, dimana

semuanya pejabat perbendaharaan negara yang merupakan pengguna

Anggaran/Pengguna Barang yang memiliki kewenangan dan bertanggung

79

jawab atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, adapun bunyi dari Pasal

4 sampai dengan Pasal 6 yaitu:

Pasal 4

(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang :

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan negara;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan piutang;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan

perintah pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik negara;

80

i. mengawasi pelaksanaan anggaran;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan

dan/atau Bendahara Pengeluaran;

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 6

81

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya.

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya

selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang dan piutang;

f. menggunakan barang milik daerah;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-

prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas,

perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan

82

investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum

mendapat perhatian yang memadai.

Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan

untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan

uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta

ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan

dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian

piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan

pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan

utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik

negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur

pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta

kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah,

dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi

pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang

mengatur mengenai hal-hal tersebut agar

-Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;

83

-Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan

keuangan;

-Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap

entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat,

laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan

pemerintah daerah;

-Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

-Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern

yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat;

-Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan

yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government

Finance Statistics/GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis

kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan

antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian

statistik keuangan pemerintah.

84

Selanjutnya dalam Bab XI Undang-undang Perbendaharaan Negara ini

juga diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini

ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh

pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut

negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/

lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan

tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi

kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti

kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah

ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan

pelanggaran administratif dan/atau pidana.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara

85

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Agar suatu daerah dapat melaksanakan seluruh tugas pemerintahan

daerah yang dimilikinya maka sebelumnya perlu memperoleh pengakuan

secara hukum bahwa daerah tersebut telah sah berdiri sebagai suatu

daerah yang mandiri. Pengakuan tersebut datang dari Undang-Undang

Pendirian suatu daerah sebagai daerah otonom.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi

Sulawesi Utara, Untuk dapat menjalankan segala kewenangan yang

diberikan tersebut, pemerintah daerah otonom harus membentuk

instrumen hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri. Dengan

dibentuknya sebuah instrumen hukum itu, maka akan melegalkan

semua tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala

kewenangannya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka instrumen

hukum tersebut bernama Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum

utama daerah yang ditunjang dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, dengan berdirinya Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Utara di

86

Propinsi Sulawesi Utara, maka untuk menjalankan segala kewenangan

Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai

dasar hukum pelaksanaannya.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan

pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai

salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban

kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini, telah

ditetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.yang diharapkan dapat lebih

87

mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian

daerah.Setelah adanya perubahan dalam pengaturan pajak daerah melalui

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, ada beberapa perubahan yang cukup signifikan yang berpengaruh

pada hubungan keuangan pusat dan daerah, salah satunya adalah tentang

pengalihan pajak sebelumnya dipungut pusat menjadi pajak daerah, yaitu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB (Bea

Pengalihan Hak Atas tanah dan Bangunan). Dengan diberlakukannya

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, sebagaimana

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri bahwa daerah tidak dapat begitu

saja menjalankan kewenangannya untuk memungut pajak daerah atau

retribusi daerah. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakukan

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah membawa implikasi bagi daerah. Implikasi tersebut terutama

berkaitan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat

dipungut serta mekanisme hukum pemungutan yang harus disiapkan

daerah. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat Penambahan jenis pajak

daerah yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota.

88

Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak

daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

89

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini. Jenis

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak

dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan

dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan pengaturan mengenai retribusi diatur dalam Bab VI

undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang

jenis-jenis retribusi yaitu:

Pasal 110

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

90

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

91

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

92

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Tata Cara

pemungutan retribusi yaitu diatur dalam Pasal 160 yaitu:

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didahului dengan Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah

Untuk itu dengan adanya perluasan basis pajak dan retribusi yang

disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut,

jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam

Undang-Undang, selanjutnya untuk Retribusi, dengan peraturan

pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi

selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang

memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

93

Dengan demikian dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan pungutan Daerah, maka setiap Peraturan Daerah tentang

Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang

menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana

alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Setelah mencermati beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah

memiliki pedoman dan dasar hukum dalam membuat Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

94

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan

yang mengatur tata cara pembentukan setiap jenis Peraturan Perundang-

undangan. Adapun dalam Pasal 7 diatur mengenai hierarkhi Peraturan

Perundang-undangan yaitu:

(1) Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Pearturan Perundang-undangan sesuai dengan

hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam membentuk

Peraturan Daerah, Pemerintahan Daerah harus menaati setiap ketentuan

95

yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berada pada

kedudukan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 14 diatur mengenai materi muatan yang dapat diatur

dalam peraturan daerah. Ketentuan Pasal 14 yang berbunyi “Materi

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”

memberikan penjelasan yang lebih lanjut atas materi muatan Peraturan

Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan ini semakin jelas

disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan merupakan ruang lingkup yang dapat diatur dalam peraturan

daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus menyesuaikan dengan

kewenangan-kewenangan daerah otonom yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan

Daerah yang hanya berlaku di daerah otonom tersebut. Selanjutnya dalam

Pasal 14 ini membuka substansi baru yang dapat diatur dalam Peraturan

Daerah yaitu untuk menampung kondisi khusus daerah, ketentuan ini

memberikan kewenangan kepada daerah untuk bebas membentuk suatu

peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik khusus yang ada di

daerah tersebut, hal ini dimaksudkan agar peraturan daerah sebagai

bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

96

dapat langsung menyentuh pusat permasalahan dalam daerah tersebut

yang belum tentu sama dengan daerah lain sehingga efektifitas hukum

yang coba diberikan oleh Peraturan Daerah yang dibentuk akan tercapai

sepenuhnya. Selain kondisi khusus daerah, dalam Peraturan Daerah juga

dapat memuat penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi hal ini dimuat sebagai suatu bagian dalam materi muatan

Peraturan Daerah karena banyaknya delegasi yang diberikan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang berada pada hierarkhi lebih tinggi

kepada Peraturan Daerah terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan

negara, yang kemudian agar dapat diterapkan di setiap daerah harus

disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat, sehingga

jalan yang paling baik agar Perundang-undangan tersebut dapat diterima

dan dijalankan oleh masyarakat di daerah harus dimuat dalam Peraturan

Daerah yang sudah melalui berbagai kajian.

Demi menjamin terciptanya suatu Peraturan Daerah yang baik maka

perlu melalui beberapa tahapan pembentukan. Dalam Undang-undang ini

diatur mengenai beberapa tahapan yang harus dilalui dalam membentuk

suatu produk Peraturan Perundang-undangan yaitu perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan. Adanya berbagai tahapan ini dimaksudkan agar Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya asal jadi melainkan

memiliki proses dan kajian yang matang sehingga ketika akan diterapkan

97

nanti dapat berlaku efektif sesuai dengan harapan pemerintah yang

membentuknya.

Sebelum membentuk Peraturan Daerah yang memuat pasal-pasal

pengaturan yang mengikat setiap subjek yang diatur didalamnya, perlu

disusun sebuah dokumen yang memuat alasan-alasan ilmiah mengenai

pentingnya Peraturan Daerah tersebut dibuat, dokumen tersebut

merupakan Naskah Akademik yang dibuat dalam tahapan penyusunan

Peraturan Daerah. Dasar hukum pembuatan Naskah Akademik yang

mendampingi Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang

berbunyi “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah

Akademik”. Ketentuan ini berlaku juga terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota yang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yaitu

“ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

98

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman penyelenggaraan

pemerintahan daerah di setiap daerah otonom yang ada.

Daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk

membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri dalam Undang-

undang ini diatur dalam BAB XI, ketentuannya dimuat dalam Pasal 236

yaitu :

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,

Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

99

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda

dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama Peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236

diatas adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, dimana peraturan daerah tersebut dibetuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan materi muatan yang

sudah diatur dan dibatasi kewenangannya. Hal ini berarti daerah dapat

dengan bebas membentuk Peraturan Daerah akan tetapi materi

muatannya harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 237 disebutkan :

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada

ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau

tertulis dalam pembentukan Perda.

100

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara efektif dan efisien.

Dalam membentuk Peraturan Daerah, perlu memperhatikan

ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan

berkembang di tengah-tengah masyarakat hal ini dikarenakan posisi dari

peraturan daerah yang berada pada hierarkhi yang paling bawah dalam

sistem hukum nasional yang mewajibkan kepatuhan substansi oleh

peraturan daerah atas peraturan perundang-undangan di atasnya, selain

itu karena peraturan daerah itu berlaku secara lokal maka harus

memperhatikan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima dan

menjalankan Peraturan Daerah tersebut.

Alur pembentukan Peraturan Daerah diatur jelas dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah ini diatur dalam Pasal 239 sampai Pasal

244

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 239

(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program

pembentukan Perda.

101

(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan

setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif

terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

b. APBD.

(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat

memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

a. penataan Kecamatan; dan

b. penataan Desa.

(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat

mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda

karena alasan:

102

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana

alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui

bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani

bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang

hukum pada Pemerintah Daerah;

d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda

Kabupaten/Kota; dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 240

(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program

pembentukan Perda.

103

(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang

undangan.

Paragraf 4

Pembahasan

Pasal 241

(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala

Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 242

104

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan

kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala

daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3

(tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari

pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.

(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari

terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari

pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register

Perda.

(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor

register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari

sejak rancangan Perda diterima.

105

(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan

membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda

yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib

diundangkan dalam lembaran daerah.

(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan

sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini

dinyatakan sah”.

(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum

pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 243

(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat

ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam

lembaran daerah.

106

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala

menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah

mendapatkan nomor register kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register

Perda diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pengundangan

Pasal 244

(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh

sekretaris Daerah.

(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada

tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang

bersangkutan.

Tahapan-tahapan tersebut menjadi mutlak untuk dipatuhi oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam

membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan

Keuangan Daerah, karena dengan dipenuhinya setiap tahapan

107

pembentukan ini, maka Peraturan Daerah yang dibentuk tidak cacat

formil.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4574);

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan

yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas

pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Menurut PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Pasal 1 angka 9, arti dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang bertujuan untuk

menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri

dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis

108

penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi, hal ini telah diatur

dalam Pasal 2 PP Nomor 55 tahun 2005 .

Selanjutnya menurut PP Nomor 55 tahun 2005 mengenai dana

perimbangan khususnya dalam Pasal 1 angka 24, arti Dana Alokasi

Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam

upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar

masyarakat. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi

kegiatan, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Sedangkan pengertian Dana alokasi umum Menurut PP Nomor 55

tahun 2005 tentang dana perimbangan Pasal 1 angka 23 yaitu dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan

formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan

fiskal, dan potensi daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Pelayanan Umum ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

109

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum merupakan landasan hukum untuk

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Di dalam

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum, yang

selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutntya dalam Pasal 1 angka 2

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya

disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada. masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada

umumnya.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah khususnya BAB V telah

diatur dengan jelas mengenai pengelolaan keuangan BLU, dimana dengan

pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka

pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja,

pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan

kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta

110

kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan

kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat

dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam

pertanggungjawabannya, Dalam Peraturan Pemerintah ini, BLU wajib

menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas

yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam

pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan

anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang

telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari

menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak

menandatangani kontrak kinerja (a contractual performance agreement), di

mana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas

kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab

untuk menyajikan layanan yang diminta.

Dengan demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format

baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk

menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan

sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum selama ini dipandang perlu melakukan

penyempurnaan terhadap beberapa pengaturan dalam Peraturan

Pemerintah tersebut agar lebih memperlancar penerapan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum dengan tetap memperhatikan

111

akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas

yang telah diberikan, Sehingga mengenai detail-detail pengelolaan

keuangan daerah tersebut dalam peraturan daerah harus menyesuaikan

dengan peraturan pemerintah ini.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah

selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk

terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan

pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan

dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada

masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan

kemajuan tekhnologi informasi yang demikian pesat serta potensi

pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi

berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan

informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya

pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab

tuntutan perubahan secara efektif. Untuk menindaklanjuti

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata

112

pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan

mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan

Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan

sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses

antar unit kerja.

Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.56 Tahun 2005 Pasal 1

angka 15 Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,

serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait

lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai

bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah No. 56

Tahun 2005 bahwa SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing

pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) .Untuk itu

Perumusan materi muatan yang nantinya akan diatur dalam peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pengelolaan

113

Keuangan Daerah perlu memperhatikan pokok-pokok pengaturan yang

sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Didalam Peraturan Pemerintah ini menjabarkan lebih rinci

komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh

setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan, serta

pemerintah pusat/daerah. Selain itu, diatur pula hierarkhi kegiatan

akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya

Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam rangka memperkuat

akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat

yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan

tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan.

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan

Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah

disajikan sesuai dengan SAP.

114

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah khususnya dalam BAB II diatur mengenai pelaporan

Keuangan dan Kinerja yaitu:

Pasal 2

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap

Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

a. Laporan Keuangan; dan

b. Laporan Kinerja.

Pasal 3

(1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah;

c. Kementerian Negara/Lembaga; dan

d. Bendahara Umum Negara.

(2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

115

Pasal 4

(1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian

Negara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi.

(2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di

lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan

bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja

Pengguna Anggaran, penyusunan Laporan Keuangan oleh Entitas

Pelaporan dan penyajiannya kepada BPK untuk diaudit, hingga

penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun,

segala hal yang berhubungan dengan pembahasan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau

penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak dicakup

pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, maka Standar akuntansi

pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi

116

Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan. Dalam ketentuan umum khususnya dalam Pasal 1

angka 3 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang

selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Dalam Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh

KSAP melalui proses baku penyusunan (due process).

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP

Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis

Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas

Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi

entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini khususnya

dalam BAB II telah diatur juga tentang Penerapan Standar Akuntasi

yaitu:

BAB II

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dalam bentuk PSAP.

117

(3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

(4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari

Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam

penyusunan SAP.

(3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.

(4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan

PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa

Keuangan untuk mendapat pertimbangan.

118

Pasal 6

(1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu

pada SAP.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman

umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur

dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada

pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP

Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis

Akrual.

119

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual

secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual

secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP.

(2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

(3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Dengan melihat ketentuan diatas maka Penyusunan PSAP

dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang

merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar

Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar

120

Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan

pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu

masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Untuk itu laporan keuangan yang dihasilkan dari

penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat

lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna

maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan

biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip

akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan

manfaat yang diperoleh.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272:

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas

sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan

dilakukan melalui perjanjian (Pasal 1 angka 10).

Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang

mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah

Daerah, diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan

prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus

dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

121

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

dimana dalam Pasal 2 yang menyebutkan Hibah Daerah meliputi:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;

b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam pengaturan tentang Bentuk dan Sumber Hibah juga

telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 yaitu Hibah Daerah dapat

berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

maka pelaksanaan kebijakan Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi

Daerah. Pemberian hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu

sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis,

adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan

kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut,

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

122

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dasar filosofis berkaitan dengan cita-cita hukum dimana semua

masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum,

misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

Cita hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka

mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan

kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai

hakikat sesuatu.Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik

sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini

ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum

atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali

akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi

adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-

teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan

moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan

dan Peraturan Daerah) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan

rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin

keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem

123

nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai

hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan

wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Landasan filosofis merupakan pandangan atau sikap batin dari

masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah lebih khusus dalam

hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tercantum tujuan negara dapat dibagi atas 3 tujuan pokok yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan umum

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dengan demikian sudah menjadi tugas dan kewajiban negara termasuk

pada tingkat pemerintahan daerah untuk melakukan pengembangan dan

penataan sumber daya yang dimiliki yang didalamnya termasuk pengelolaan

keuangan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup

dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan

(termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh

masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan

124

yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak

begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup

dalam masyarakat harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan

harapan-harapan masyarakat.Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan

dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam

seketika. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan

hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan

perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah

pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari

peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan

perkembangan masyarakat.

Pada saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat berbagai

masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan sebagaimana sudah

digambarkan sebelumnya. seluruh permasalahan ini harus dicari jalan

keluarnya dan diatur dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan

pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan daerah ini

merupakan pelaksanaan delegasi dari Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

125

Selain itu, beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah

adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

126

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor …) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

127

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengatur mengenai

pengelolaan Keuangan Daerah adalah agar terciptanya administrasi dan

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,

meningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan keuangan, tersedianya sumber daya aparatur yang

handal dan kompeten serta tersedianya standar operasional dan

prosedur masing masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan

minimal untuk meningkatkan pelayanan, dan tersedianya Analisa

Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah, dan

tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan

tepat waktu berbasis teknologi informasi dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada

ketentuaan peraturan perundang-undangan

128

B. Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup

pengaturan mengenai Pengelola Keuangan Daerah, APBD, penyusunan

rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan,

laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD,

akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan Daerah

dan Utang Daerah, BLUD, penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, dan

informasi Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai keseluruhan

mekanisme ini sangat penting agar Pemerintah Daerah diharapkan

mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai

dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem

tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Untuk itu jangkauan dan arah pengaturan yang ada dalam

naskah akademik akan menjadi ruang lingkup dalam penormaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

129

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan materi yang tidak akan

terpisahkan dengan sasaran, arah dan jangkauan yang telah diuraikan

diatas, sehingga dalam menentukan luasnya pengaturan dan norma

dalam rancangan peraturan daerah ini tidak akan keluar dari materi

tersebut.

Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah mencakup:

Seperti yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

bahwa BAB I Ketentuan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

130

Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah

tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

131

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan

Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas

Daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

Daerah.

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

14. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai

dengan kewenangan Daerah guna mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

15. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik

maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH

adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu

APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

132

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi.

18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali.

22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah

jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan

sebab lainnya yang sah.

23. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi

133

Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum

daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha

milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,

dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan

pengembalian pokok pinjaman.

24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan

sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1

(satu) tahun anggaran.

25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas

dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan

134

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah.

30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan

APBD.

31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan

dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi

biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada

tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan

maju.

32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang

berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan

oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

33. Kegiatan adalah bagian dari Program yang

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja

perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik

yang berupa personil atau sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

135

atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis

sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang

dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari

1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan

melalui kontrak tahun jamak.

35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan Program dan

kebijakan.

36. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)

Program.

37. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu

Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu

Kegiatan.

38. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

menampung seluruh Penerimaan Daerah dan

membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

40. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh

Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan

Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah

pada bank yang ditetapkan.

136

41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

42. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya

dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan

pembayaran atas pelaksanaan APBD.

43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk

mengajukan permintaan pembayaran.

44. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang

diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk

membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja

perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah

dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang

menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan

melalui mekanisme pembayaran langsung.

45. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS

adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah

kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah

membayar langsung.

46. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut

137

TU adalah tambahan uang muka yang diberikan

kepada bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran

atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari

UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

47. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk

penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban

pengeluaran DPA SKPD.

48. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas

Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan

sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan

dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang

dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang

telah dibelanjakan.

50. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas

Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan

dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas

Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

138

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

53. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)

periode anggaran.

55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib

dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah.

56. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan

persetujuan bersama Bupati.

57. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan

pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat.

58. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

59. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

139

60. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

61. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal.

62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh

satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja

perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

63. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah.

64. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

65. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1

(satu) atau beberapa Program.

66. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya.

67. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

140

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi SKPD.

68. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan

dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan APBD.

69. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

70. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai BUD.

71. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas BUD.

72. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari

suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

73. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPD.

74. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang

selanjutnya disebut PPK Unit SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

unit SKPD.

75. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan

141

APBD pada SKPD.

76. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

77. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

78. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup

guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap

periode.

80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.

81. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah

prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik

yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan

142

pengguna laporan keuangan dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

terhadap anggaran, antar periode maupun antar

entitas.

82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan

keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan

Daerah.

83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

84. Hari adalah hari kerja.

➢ Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka telah diatur mengenai

ruang lingkup Pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

143

c. PPKD;

d. PA;

e. KPA;

f. PPTK SKPD;

g. PPK SKPD;

h. PPK Unit SKPD;

i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan

j. TAPD.

Untuk itu dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah perlu

dirumuskan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan ruang

lingkup yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

tahun 2019 khususnya dalam BAB II.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam peraturan daerah yang nantinya akan diatur tentang pengelolaan

keuangan daerah perlu ditentukan bahwa, Bupati merupakan pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah beserta dengan kewenangan

apa saja yang dimiliki kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah

tersebut. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut dimaksudkan agar

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dapat memiliki dasar yang standar dalam melaksanakan fungsinya. Di

sisi lain juga dimaksudkan agar terdapat pembagian yang jelas dalam

hal kewenangan dari masing-masing unsur yang terlibat dalam

144

pengelolaan keuangan daerah. Penentuan kewenangan bupati sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat didasarkan

pada kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dimana dalam ketentuan

kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa Pemegang kekuasaan

pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh

Daerah dan/atau masyarakat;

145

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang

dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk itu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah, maka bupati perlu dibantu oleh pejabat-pejabat yang secara

teknis akan melaksanakan pengelolaan dalam hal menguji dan

menerima atau mengeluarkan uang sebagaimana dimaksud. Berkaitan

dengan hal tersebut, dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor

12 tahun 2019 dan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pelaksana teknis

pengelolaan keuangan daerah yang akan membantu Bupati (Kepala

Daerah) dalam melaksanakan kewenangannya yaitu:

146

a. koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. PPKD; dan

c. PA.

Hal tersebut diatas merupakan pedoman dalam peraturan pemerintah

dan peraturan menteri dalam negeri dimana telah diatur rincian

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unsur yang telah

disebutkan di atas. Sehingga dalam peraturan daerah penormaannya

dapat mengikuti pengaturan tersebut.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekertaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah

merupakan salah satu pejabat perangkat daerah yang membantu tugas

kepala daerah, berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 telah diatur koordinator pengelolaan

keuangan daerah beserta tugasnya yaitu:

(1) Sekretaris Daerah adalah Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah

(2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban

147

pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Melihat ketentuan yang telah diatur diatas maka dalam penyusunan

peraturan daerah perlu diatur mengenai tugas tugas dari kooordinator

pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD yang merupakan Bendahara Umum Daerah yang memiliki tugas

dan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah, hal tersebut sangat

jelas diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

dan Pasal 7 dimana:

(1) PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan

Daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

148

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah

diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas umum daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah;

i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

149

perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas

Umum Daerah.

Sebagai pengaturan lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

mengatur lebih rinci lagi mengenai unsur-unsur yang secara langsung

terlibat dalam pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana

dimaksudkan. Selain pejabat sebagaimana disebutkan di atas, dalam

Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri dimaksud

menambahkan PPKD selaku BUD mengusulkan lebih dari 1 pejabat

kepada Bupati sebagai kuasa BUD yang bertanggung jawab kepada

PPKD selaku BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang

kendali yang meiliki tugas:

a. menyiapkan Anggaran Kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang Daerah;

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi;

150

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas

Beban APBD;

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah

Daerah;

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan

k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

Sebagai pedoman, dalam peraturan pemerintah dan peraturan

menteri dalam negeri ini telah diatur rincian kewenangan dan tanggung

jawab masing-masing unsur yang disebutkan di atas. Sehingga dalam

peraturan daerah penormaannya dapat mengikuti pengaturan tersebut.

Pengguna Anggaran

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna

Anggaran mempunyai tugas menyusun RKA SKPD, menyusun DPA

SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

Beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang

dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan

ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola Utang dan

Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,

151

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat

lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan PA bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Pengguna Anggaran

tersebut diatas maka dalam rancangan peraturan daerah harus

mengatur tentang tugas dan kewajibannya dari pejabat pengguna

anggaran mengacu pada peraturan yang berlaku.

Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pejabat PA dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan

pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang

kendali yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 PP nomor 12 Tahun 2019 Pelimpahan

kewenangan tersebut meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban

anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

152

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPTK SKPD)

Dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara tentang pengelolaan keuangan daerah sangat perlu diatur

mengenai PPTK SKPD sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor

12 tahun 2019 Pasal 12 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal

12 untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA, dimana PPTK ini

merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan structural atau

sesuai dengan tugas dan fungsinya pejabat fungsional umum selaku

PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati

PPK SKPD

153

Dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, maka

kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD/ unit SKPD yang tidak

merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK yang mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM, dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dari PPK SKPD

diatas telah diatur dalam Pasal 14 ayat 2, Pasal 15 ayat 2 PP Nomor 12

tahun 2019 dan Pasal 13 ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD maka

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

yang masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sebagaimana

154

yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019

bahwa Bendahara Penerima memiliki tugas dan wewenang menerima,

menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah

yang diterimanya. Sedangkan Tugas dan wewenang dari Bandahara

Penerima menurut Pasal 19 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP

GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada

PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD

secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bendahara

Penerima dan Bendahara Pengeluaran mengusulkan kepada Kepala

SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas

pengelolaan Pendapatan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 PP

155

Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan

penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau

penjualan jasa; dan

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya

atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

TAPD

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah

dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang terdiri

atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan

kebutuhan yang memiliki tugas membahas kebijakan Pengelolaan

Keuangan Daerah, menyusun dan membahas rancangan KUA dan

rancangan perubahan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPAS

dan rancangan perubahan PPAS, melakukan verifikasi RKA SKPD,

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD,

perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD, melakukan verifikasi

rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD,

menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan

156

RKA, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

➢ APBD

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 23 sampai

dengan Pasal 26 PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa pada dasarnya

seluruh APBD yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan

kemampuan Pendapatan Daerah dengan mempedomani KUA PPAS yang

didasarkan pada RKPD yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sehingga APBD,

perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan. Selanjutnya dalam setiap anggaran

APBD menggunakan mata uang rupiah untuk setiap penerimaaan

daerah dan pengeluaran daerah. Dimana penerimaan daerah sendiri

terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah

yang merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah

dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

sedangkan untuk pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD

terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang

157

merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian

tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup

serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Struktur APBD

Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam menyusun

APBD diperlukan struktur APBD dimana APBD merupakan satu

kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh

Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas

yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Belanja Daerah yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang

merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. dan Pembiayaan daerah yang meliputi semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

Semuanya diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

158

perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Hal tersebut sangat

jelas telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 PP Nomor 12 Tahun

2019 dan juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

khususnya dalam Pasal 22 dan Pasal 23

Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 mengatur mengenai

Pendapatan daerah yang dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Untuk

itu dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan

daerah sangat perlu diatur mengenai pendapatan daerah, dimana

pendapatan daerah yang diatur dalam PP ini meliputi:

1. Pendapatan asli Daerah yang terdiri atas :

a. pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendapatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang

merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal

daerah dan

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri atas:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- hasil kerja sama daerah

159

- jasa giro;

- hasil pengelolaan dana bergulir;

- pendapatan bunga;

- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai

akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan

Pendapatan Daerah;

- penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- pendapatan denda pajak daerah;

- pendapatan denda retribusi daerah;

- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- pendapatan dari pengembalian;

- pendapatan dan BLUD; dan

- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Pendapatan transfer yang meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

- dana perimbangan yang didalamnya terdiri atas

160

(1) Dana transfer umum yang meliputi DBH dan DAU,

(2) Dana Transfer Khusus yang meliputi DAK khusus dan DAK

Non khusus

- dana insentif Daerah dan dana desa

b. Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan

bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi:

a. hibah;

b. dana darurat; dan/atau

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat,

dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat

untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan Dana darurat merupakan dana yang

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak

mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah

161

Belanja daerah yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b PP

Nomor 12 Tahun 2019 untuk mendanai pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri juga atas terkait Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan

Dasar, dan juga Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi

yang dimiliki daerah yang berpedoman pada analisis standar belanja,

dan/atau standar teknis yaitu standar harga satuan regional yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Untuk itu Urusan

Pemerintahan Daerah harus diselaraskan dan dipadukan dengan

belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain

terdiri atas:

a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan keamanan;

c. ekonomi;

d. perlindungan lingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g. pariwisata;

h. pendidikan; dan

i. perlindungan sosial.

162

Di dalam Belanja daerah menurut program dan kegiatan rinciannya

paling sedikit mencakup target dan Sasaran, indikator capaian

Keluaran, indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja

Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran

yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan

nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan

indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selanjutnya dalam peraturan daerah yang nantinya akan dibuat perlu

diatur mengenai klasifikasi belanja daerah sebagaiman yang telah diatur

dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri atas:

a. belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk

Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat

jangka pendek.

b. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)

periode akuntansi

c. belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang

tidak dapat diprediksi sebelumnya

d. belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah

Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah

Daerah kepada pemerintah desa

163

Sedangkan untuk Belanja operasi dapat dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Dalam Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati,

pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN, dan untuk Belanja

Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

Pegawai ASN Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan

Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, untuk Tambahan

penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

pertimbangan objektif lainnya. Hasl tersebut diatas diatur dengan

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

164

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program

dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran

bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan

perjanjian pinjaman.

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa

yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau

badan usaha milik swasta yang merupakan badan yang menghasilkan

produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat yang nantinya akan

diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh

kantor akuntan publik sesuai untuk menjadi bahan pertimbangan

untuk memberikan subsidi. Untuk itu dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi

kepada Bupati. Sehingga Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah

daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan

dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

165

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus setiap tahun anggaran. Selanjutnya dalam Pemberian hibah

ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan

Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk Belanja hibah

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dimana bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai

penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dapat berkelanjutan.

Untuk belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

166

perundang-undangan.

Didalam klasifikasi belanja daerah yang didalamnya terdapat

belanja modal untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.Untuk kriteria

pengadaan aset tetap terdiri atas:

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

c. batas minimal kapitalisasi aset.

Yang selanjutnya Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar

harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan

dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Untuk pengaturan mengenai Belanja modal sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 65 dapat berupa:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan

peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dan 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap pakai;

167

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan

jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap

lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a

sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang

tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah,

tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja tanah yang

dimaksudkan digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap Untuk itu dalam Belanja bantuan

keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 diberikan

kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

168

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

dan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana badan

keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan kepada Daerah kabupaten/kota lain;

b. bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Daerah

provinsi lainnya; dan/atau

c. bantuan Keuangan Daerah kepada desa.

Bantuan keuangan yang dimaksud diatas bersifat umum atau khusus dan

untuk Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum

diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan, sedangkan

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan

yang dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Berdasarkan PAsal 68 maka perlu diatur mengenai Belanja tidak terduga yang

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan

169

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dan apabila dalam hal belanja tidak terduga

tidak mencukupi, dapat menggunakan

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan

lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

dan/atau

b. kas yang tersedia.

Untuk Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Selanjutnya berdasarkan PAsal 69, maka dalam pengaturan Belanja tidak

terduga yang digunakan dalam keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

Sedangkan untuk Keperluan mendesak meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang- undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

170

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

Untuk itu Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. Sehingga

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau

kejadian luar biasa. Dalam hal ini Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang digunakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan untuk Pengeluaran

untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya

dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu

dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dengan demikian dalam pengaturan mengenai Belanja Daerah yang

telah disebutkan diatas , hal yang perlu diatur yakni berkaitan dengan

pendanaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini telah

dipedomani pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 sehingga untuk penormaan dalam peraturan daerah dapat disesuaikan.

Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 70 maka pembiayaan

daerah perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah ini, dimana

pembiayaan daerah terdiri atas:

171

a. penerimaan Pembiayaan; dan

b. pengeluaran Pembiayaan.

Dalam Pembiayaan daerah dapat dirinci menurut Urusan Pemerintahan

daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. Untuk

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a. SiLPA;

b. pencairan Dana Cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan Pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk

Pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

SElanjutnya Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan

terhadap pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit

anggaran

172

Penerimaaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang dimuat dalam peraturan daerah perlu

menyesuaikan pada ketentuan yang ada dalam PP Nomor 12 tahun 2019 dan

juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dimana SiLPA

merupakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e. penghematan belanja;

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan; dan/atau

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana

pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal Pencairan Dana Cadangan yang bersumber dari penerimaan

pembiayaan daerah digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana

Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah

yang penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,

dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil

tetap dengan risiko rendah, dimana Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD, untuk

itu Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana

173

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD

pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah

disebutkan diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah harus

dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. Sehingga Penerimaan

Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian

pinjaman bersangkutan.

Selanjutnya untuk Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada pihak penerima pinjaman, dan untuk Penerimaan

Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan

Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 77 dalam PP Niomor 12 tahun 2019 Pengeluaran

pembiayaan merupakan Pembayaran cicilan pokok utang digunakan untuk

menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang

harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya

merupakan prioritas utama dan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang

harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian

174

pinjaman.Dalam pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Daerah dapat

melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik

negara dan juga dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan

dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai

penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dimana Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak

diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal

tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan

dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. Dalam hal

Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai

penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai

penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya untuk dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan juga untuk mendanai

kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk dana cadangan tersebut bersumber dan

penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk

175

dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas

Umum Daerah, maka dalam Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam

Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan sebelum

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda

tentang APBD.

Selanjutnya dalam Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk

menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik

negara, koperasi, dan/atau masyarakat yang dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan DPRD dan kemudian menjadi bagian yang disepakati dalam KUA

dan PPAS. Untuk itu dalam Ketentuan mengenai tata cara Pemberian

Pinjaman Daerah perlu diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

Surplus dan Defisit

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 84 sampai dengan Pasal 88

dalam pengelolaan keuangan tentunya secara otomatis terdapat Selisih antara

anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD untuk itu APBD dapat

digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah dan juga penerimaan

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

176

b. penyertaan modal Daerah;

c. pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Sedangkan untuk Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto

yang merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran

Pembiayaan. Dengan demikian Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi

surplus atau defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester

dalam tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Rancangan APBD

Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan APBD sangat jelas dimuat dalam

PP Nomor 12 Tahun 2019 khususnya dalam BAB IV. Untuk itu dalam

pelaksanaan penyusunan rancangan APBD kepala daerah menyusun

rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu

pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dimana dalam

Rancangan KUA tersebut memuat:

a. kondisi ekonomi makro daerah;

177

b. asumsi penyusunan APBD;

c. kebijakan Pendapatan Daerah;

d. kebijakan Belanja Daerah;

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

f. strategi pencapaian.

Selanjutnya untuk Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan

yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum

dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk

masing-masing Program dan Kegiatan.

Dalam menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepala daerah

harus menyampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli

untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD,

setelah disepakati ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD

paling lambat minggu kedua bulan juli sehingga bisa menjadi pedoman bagi

perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program

nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun

dalam hal rancangan PPAS maka kegiatan tersebut dapat dianggarkan untuk

178

1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk

Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan persetujuan Bersama antara Kepala

daerah dan DPRD yang kemudian ditandatangani Bersamaan dengan

penandatanganan KUA dan PPAS . Untuk Kegiatan Tahun Jamak harus

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang

memerlukan waktu penyelesaian lebih dan 12 (dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap

berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Dalam persetujuan Bersama diatas paling sedikit memuat:

a. nama Kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Dengan demikian untuk Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan

Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah

berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas

nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

179

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 khususnya dalam Pasal 93 sampai

dengan Pasal 100 mengatur tentang RKA SKPD, untuk itu dalam pelaksanaan

RKA SKPD kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS

dengan menggunakan pendekatan :

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;

b. penganggaran terpadu; dan

c. penganggaran berdasarkan Kinerja

yang kemudian disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur

dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan

setiap tahun. Dan apabila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran

akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala

SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

Dalam penyusunan RKA SKPD yang menggunakan pendekatan kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun

prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan

Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun

anggaran yang direncanakan dengan memadukan seluruh proses perencanaan

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen

rencana kerja dan anggaran. Untuk itu Pendekatan penganggaran

berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari

Kegiatan; b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

180

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Maka Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan

akan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil

pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya

sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. yang bertujuan

untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau

belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan

pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun

yang direncanakan. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan

dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Selanjutnya dalam Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana yang telah disebutkan diatas

harus berpedoman pada:

a. indikator Kinerja;

b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;

c. standar harga satuan;

d. rencana kebutuhan BMD; dan

e. Standar Pelayanan Minimal.

Untuk Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan

dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan,

Keluaran, dan Hasil. kemudian untuk Tolok ukur Kinerja yang merupakan

ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan keadaan semula dengan

181

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas

pelaksanaan dan setiap Program dan Kegiatan. Dan untuk Sasaran Kinerja

merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang

diharapkan dan suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dan untuk Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas

beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Sedangkan Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa

yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan

mempertimbangkan standar harga satuan regional dimana standar Pelayanan

Minimal merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan

mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk itu di dalam penyusunan RKA SKPD harus memuat rencana

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta

prakiraan maju untuk tahun berikutnya yang dirinci sampai dengan rincian

obyek pendapatan daerah . Dan juga memuat informasi mengenai Urusan

Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang

akan dicapai dari Program dan Kegiatan memuat Urusan Pemerintahan

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan

Daerah. Dimana dalam Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai

dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan

182

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Rencana Pembiayaan

memuat kelompok yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit

APBD; dan

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan

rincian obyek Pembiayaan.

Maka dalam pengaturan urusan Pemerintahan daerah memuat Urusan

Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai

Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, perle menyesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019

khususnya dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103, dimana dalam

penyusunan RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi yang dilakukan oleh TAPD

untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

a. KUA dan PPAS;

b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;

183

c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;

f. analisis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h. perencanaan kebutuhan BMD;

i. Standar Pelayanan Minimal;

j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Jika dalam hal hasil verifikasi TAPD diatas terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Untuk itu dalam menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala

SKPD. harus memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,

Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, dan Kegiatan;

184

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar Piutang Daerah; h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi

daerah lainnya;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

l. daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

Dan untuk Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD. Dengan demikian Rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD juga harus memuat lampiran paling sedikit terdiri

atas:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,

Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja,

dan Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan d. daftar

nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

185

Oleh karena itu di dalam Rancangan Perda tentang APBD yang nantinya akan

disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah berdasarkan

peraturan yang berlaku.

➢ Penetapan APBD

Dalam ketentuan BAB V PP Nomor 12 tahun 2019 untuk penetapan APBD

harus dilakukan Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Kepala

Daerah yang mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan

dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari

sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan apabila Kepala

Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan pengajuan maka dilakukan pembahasan ancangan Perda

tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala

Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan

dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

186

Mekanisme dalam Pembuatan Ranperda setelah melakukan pembahasan

maka kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda

tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun

anggaran setiap tahun dan berdasarkan persetujuan bersama Kepala Daerah

menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Dan apabila DPRD

dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang

APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun

akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dan jika mengalami keterlambatan penetapan APBD

karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang

APBD kepada DPRD dari jadwal sanksi sebagaimana yang telah dijelaskan

diatas tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Dan selanjutnya jika Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan

Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah

menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka

APBD tahun anggaran sebelumnya. Rancangan Perkada tentang APBD

tersebut diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib. Dan untuk Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat

dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan

pada APBD; dan/atau

187

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam Rancangan Perkada tentang APBD harus memuat lampiran

yang terdiri atas:

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;

c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,

Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan

Pembiayaan;

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, dan Kegiatan;

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

h. daftar Piutang Daerah;

i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

l. daftar Kegiatan tahun anggaran diselesaikan dan dianggarkan anggaran ini;

m. daftar Dana Cadangan;

n. daftar Pinjaman Daerah;

188

o. daftar nama penerima, hibah; dan

p. daftar nama penerima, bantuan sosial.

Dan setelah membuat lampiran dalam Rancangan Perkada dapat ditetapkan

menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah

provinsi dan dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah

kabupaten/kota dan untuk memperoleh pengesahan rancangan Perkada

tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas)

hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan

Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD dan Apabila dalam

batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada maka Kepala

Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

Dan jika dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya

untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 maka Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan

189

Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah perlu dilakukan mengingat Rancangan Perda provinsi tentang

APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD harus disampaikan kepada

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda

provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. Di

dalam Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD tersebut disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang

disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. Kemudian dalam melakukan

evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan. Untuk pelaksanaan Evaluasi

dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

Yang kemudian hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri

yang disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD yang dimaksud diterima. Dan selanjutnya

Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan

190

Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur

menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apabila setelah berkoordinasi

terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD,

gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dan hasil evaluasi tersebut tidak

ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan

rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer

Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya di dalam Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang

telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3

(tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang

APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota yang

kemudian Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD tersebut harus disertai dengan RKPD, KUA,

191

dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. Dan dalam

melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD

sebaimana yang disebutkan di atas maka gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Evaluasi

tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda

kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

Berdasarkan Keputusan gubernur maka gubernur yang merupakan wakil

Pemerintah Pusat menyampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15

(lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang

APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum,

RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan

Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dan apabila gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda

192

kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil

evaluasi diterima maka hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali

kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda

kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri,

selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dan selanjutnya jika dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

tidak melaksanakan evaluasi maka Menteri mengambil alih pelaksanaan

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

pelaksanaannya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dan dalam

penyampaian hasil evaluasi Gubernur kepada Menteri paling lambat 3 (tiga)

hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi

rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD, dan sesudah itu dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi

yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD

melalui badan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD

193

untuk dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD dan kemudian

dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya untuk disampaikan kepada

Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD

kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut

ditetapkan.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 117 PP Nomor 12 Tahun 2019 maka dalam Rancangan

Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang

telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD

dan Perkada tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya dalam Penetapan

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

setelah itu kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada

tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7

(tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Dan apabila Kepala Daerah

berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan

Perkada tentang penjabaran APBD.

➢ PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

194

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan BAB VI PP

Nomor 12 Tahun 2019 maka semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

yang dikelola oleh BUD. Akan tetapi dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas maka sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah tersebut.

Selanjutnya dalam PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran,

dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Pejabat yang menandatangani dan/atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi

dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung

jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan

surat bukti dimaksud. Yang dimkasud dengan Kebenaran material tersebut

merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas

Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Untuk

itu Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain

dari yang diatur dalam Perda, selanjutnya dalam Penerimaan SKPD yang

merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk

pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk itu Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan

195

yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ,

karena Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Didalam pelaksanaan APBD berdasarkan Pasal 125 PP Nomor 12 Tahun 2019

maka kepala Daerah dalam hal ini Bupati harus menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;

dan g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD

Dan untuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat dilakukan

sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka

Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat ditetapkan oleh

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Maka dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

196

pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang nantinya akan

digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari dan

dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurangkurangnya sekali

sehari pada akhir hari. Dan untuk kewajiban pemindahbukuan yang

dimaksud secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, sehingga

pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam

Perkada. Dan untuk Rekening pengeluaran yang dimaksud diatas

dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai

Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya

ditetapkan dengan Perkada. Dan kemudian untuk Pemindahbukuan dana dari

rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke

Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD. Yang nantinya

Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka

rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP. Dengan

demikian Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau

imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat

suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dan untuk Biaya yang timbul sehubungan

dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang

berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

197

Selanjutnya dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat

mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik

Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu

likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud

diatas harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31

Desember.

Penyiapan DPA SKPD

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 dalam Penyiapan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka PPKD

memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan

rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang

penjabaran APBD ditetapkan. Untuk Rancangan DPA SKPD yang dimaksud

memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran

yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan

rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang

diperkirakan. Yang selanjutnya Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA

SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah

pemberitahuan disampaikan. Dan Kemudian TAPD melakukan verifikasi

rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan dan

diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perkada

tentang penjabaran APBD dan berdasarkan hasil verifikasi PPKD

198

mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari

sekretaris daerah. Dan apabila dalam hasil tidak sesuai dengan Perkada

tentang penjabaran APBD, maka SKPD melakukan penyempurnaan rancangan

DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Setelah mendapat pengesahan, selanjutnya disampaikan kepala SKPD yang

bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan

pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan. Yang

kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD

selaku PA.

Anggaran Kas dan SPD

Di dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Kas dan SPD, PPKD selaku BUD

menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan

dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana

yang tercantum dalam DPA SKPD. Di Dalam penyusunan Anggaran Kas

sebagaimana yang disebutkan diatas memuat perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan

untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Untuk itu dalam rangka manajemen kas, maka PPKD menerbitkan SPD

dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

199

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam

DPA SKPD.

Untuk SPD tersebut disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh

PPKD.

Yang kemudian nantinya akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati

mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Di dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Bendahara

Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum

Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dan setiap penerimaan harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran, untuk Bukti yang

dimaksud yaitu bukti dokumen elektronik. Sedangkan untuk Penyetoran

penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran yang dilakukan

secara tunai dan/atau nontunai dan penyetoran ini dianggap sah setelah

Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dengan demikian Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau

surat berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih dan 1 (satu) hari,

b. atas nama pribadi.

Untuk itu Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan

yang menjadi tanggung jawabnya dan wajib menyampaikan laporan

200

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah itu PPKD melakukan verifikasi, evaluasi,

dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.

Dan apabila ada pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang

sifatnya berulang dan tidak terulang dan terjadi pada tahun yang sama

maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening

penerimaan yang bersangkutan dan belanja tidak terduga.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 mengenai

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, maka Setiap pengeluaran

harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

pihak yang menagih. Untuk itu Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban

APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Dimana Pengeluaran

kas tersebut tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran

mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Dalam Pengajuan SPP kepada

KPA harus berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, lokasi, serta besaran

201

anggaran kegiatan dari SKPD yang kemudian disampaikan Bendahara

Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Untuk itu SPP yang diajukan

oleh Bendahara pengeluaran kepada PA sebagaimana yang dimaksud diatas

terdiri atas:

a. SPP UP;

b. SPP GU;

c. SPP TU; dan

d. SPP LS

Sedangkan untuk pengajuan SPP kepada KPA terdiri atas:

a. SPP TU; dan

b. SPP LS.

Kemudian dilakukan Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP dan mengganti UP.

Dan mengenai besaran UP dan GU selanjutnya akan ditetapkan dengan

keputusan Kepala Daerah. Dan mengenai Pengajuan SPP UP diajukan dengan

melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana

yang telah disebutkan diatas dan kemudian dilampiri dengan dokumen asli

pertanggungjawaban penggunaan UP.

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran

pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU

dengan Batas jumlah pengajuan SPP TU yang harus mendapat persetujuan

202

dan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

penggunaannya ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya dalam hal sisa TU

tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan,maka sisa TU disetor ke Rekening

Kas Umum Daerah. Berdasarkan Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU

sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dan yang telah ditetapkan

sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Sehingga dalam melakukan Pengajuan SPP TU harus dilampirkan dengan

daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan mengenai Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan;

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Di dalam Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam

hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA paling lambat 3

(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dan pihak ketiga melalui PPTK dan

dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

203

Untuk itu berdasarkan pengajuan SPP UP diatas, maka PA mengajukan

permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP dan PA

mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan

menerbitkan SPM GU, setelah itu PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada

Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Selanjutnya SPP LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana yang

disebutkan diatas maka PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan

c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Untuk itu berdasarkan hasil verifikasi diatas PA/KPA memerintahkan

pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Dan apabila dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak

menerbitkan SPM LS maka PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam

hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat paling lambat 1 (satu) hari terhitung

sejak diterimanya SPP.

Selanjutnya dalam Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang

diterima dan PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya,

yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima sehingga Kuasa

BUD berkewajiban untuk:

204

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Dan apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu Kuasa maka BUD tidak

menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA serta mengembalikan dokumen

SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. Untuk itu

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan

pembayaran setelah:

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA

beserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen

pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib juga

menolak melakukan pembayaran dan PA/KPA apabila tidak memenuhi

persyaratan hal ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran

yang dilaksanakannya.

205

Untuk itu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai

wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas

Umum Negara.

Dan begitu juga dengan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani

tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui

PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD juga wajib

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang

menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaksanakan setelah diterbitkan surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. Dan untuk tertib

laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling

lambat tanggal 31 Desember. Untuk itu pengaturan tentang Ketentuan batas

waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban

ditetapkan dalam Perkada.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

206

Dalam Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

Pembiayaan Daerah Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 154 dilakukan

oleh kepala SKPKD melalui Rekening Kas Umum Daerah. Dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening

Kas Umum Daerah, untuk itu BUD melakukan pencatatan dan pengesahan

penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. Dan apabila

keadaan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang

menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya, maka dapat digunakan dalam tahun

anggaran berjalan untuk:

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah;

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;

dan/atau

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang

telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam

tahun anggaran berjalan.

207

Untuk itu Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas

Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesuai peruntukannya dan juga dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan

yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan

yang bersangkutan mencukupi, dan untuk Pemindahbukuan tersebut

dilakukan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan

sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang

ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan juga

dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD, Sedangkan Pengalokasian anggaran untuk pembentukan

Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. Oleh karena

itu Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan yang dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD

atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala

SKPKD; b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang

tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

208

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapk

Dengan demikian pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 159 PP

Nomor 12 tahun 2019 merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

➢ LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN

APBD

Dalam pelaksanaan Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 160 PP Nomor 12

tahun 2019 maka Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi

semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Dan kemudian Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD paling

lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Dasar Perubahan APBD

Berdasarkan Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 Laporan realisasi semester

pertama APBD menjadi dasar dalam perubahan APBD untuk itu perubahan

APBD dapat dilakukan jika terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

209

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar

jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Dalam perubahan KUA dan Perubahan PPAS menurut Pasal 162 PP NOmor 12

Tahun 2019 apabila terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA dalam perubahan APBD yang berupa pelampauan atau tidak tercapainya

proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi

Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan

daerah. Maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi KUA kedalam rancangan perubahan KUA serta

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD yang disertai penjelasan

mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya,

Penjelasan tersebut terdiri atas:

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD

tahun anggaran berjalan;

210

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan

dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pergeseran Anggaran

Di dalam perubahan Perda APBD dapat dilakukan apabila Pergeseran

anggaran antar yang dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar

Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja. Sedangkan untuk

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek

belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Dengan demikian kedua pergeseran tersebut dapat diformulasikan dalam

Perubahan DPA SKPD yang selanjutnya perubahan perkada tentang

penjabaran APBD akan dituangkan dalam rancangan Perda tentang

perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran. Apabila

Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tidak melakukan perubahan

APBD; atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang

perubahan APBD Untuk itu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

211

Dalam Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD yang

menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk pendanaan pengeluaran, harus

diformulasikan terlebih dahulu kedalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA

SKPD

Pendanaan Keadaan Darurat

Berdasarkan Pasal 166 PP Nomor 12 tahun 2019 Pemerintah Daerah

mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Dan apabila setelah

dilakukan perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak

melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran.

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Menurut ketentuan Pasal 167 dan Pasal 168 PP Nomor 12 tahun 2019 Untuk

pendanaan keadaan luar biasa dapat dilakukan Perubahan APBD hanya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dimana keadaan luar biasa

merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar

dari 50% (lima puluh persen). Untuk itu kenaikan lebih dari 50 % yang

dimaksud dalam perubahan anggaran dapat dilakukan melalui penambahan

Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan

212

Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan untuk penurunan

lebih dari 50 % yang dimaksud dalam perubahan anggaran dapat dilakukan

melalui penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja

Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Dengan demikian Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar

biasa akan diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan APBD

Dalam penyusunan perubahan APBD menurut PP Nomor 12 tahun 2019 maka

semua Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus

dalam tahun anggaran berkenaan, Dan kemudian dibahas bersama dan

disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat

minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan dan

perubahan tersebut akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam

menyusun RKA SKPD yang kemudian Perubahan KUA dan perubahan PPAS

tersebut akan disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:

a. Program dan Kegiatan baru;

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format

RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan

213

kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. Dan Penyampaian

tersebut dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun

anggaran berkenaan.

elanjutnya untuk menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan

perubahan PPAS dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang kemudian

disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda

tentang perubahan APBD. Dengan demikian Ketentuan mengenai tata cara

penyusunan RKA SKPD sebagaimana yang disebutkan diatas berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Menurut ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 173 DPA SKPD yang dapat

diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja

Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula yang kemudian akan

diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD, dimana Perubahan DPA SKPD

tersebut memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian

obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan

perubahan maupun setelah perubahan.

Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 174 RKA SKPD yang memuat Program

dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam

perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD

melalui PPKD untuk diverifikasi yang dilakukan oleh TAPD untuk menelaah

kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:

a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;

b. prakiraan maju yang telah disetujui;

214

c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;

f. analisis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h. perencanaan kebutuhan BMD;

i. Standar Pelayanan Minimal; dan

j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.

Dan apabila dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian maka

kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Untuk itu PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang

telah disempurnakan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada kepala

daerah yang memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,

Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan

daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

215

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar Piutang Daerah;

h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;

l. daftar Dana Cadangan daerah; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dalam dokumen pendukung terdiri atas nota

keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Sedangkan dalam Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

yang disebutkan diatas memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis,

obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

216

Penetapan Perubahan APBD

Dalam penetapan perubahan APBD sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor

12 Tahun 2019 maka Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda

tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen

pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama

paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Dan untuk pelaksanaan Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan

APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah

menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan

dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pembahasan tersebut berpedoman pada perubahan RKPD,

perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 179 PP Nomor 12 Tahun 2019

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir, dan apabila dalam jangka

waktu yang ditentukan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala

Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, maka Kepala

Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD

tahun anggaran berkenaan. Untuk itu Penetapan rancangan Perda tentang

217

perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dalam pelaksanaan perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala daerah,

maka dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang

telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan kepala daerah tentang

penjabaran perubahan APBD dievaluasi yang disertai dengan perubahan

RKPD perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala

Daerah dan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA,

perubahan PPAS, dan RPJMD, dan kemudian Kepala daerah menetapkan

rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan apabila hasil

evaluasi rancangan peraturan daerah yang dsebutkan diatas tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan

RPJMD, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling

lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Dan penyempurnaan hasil

evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD

melalui badan anggaran dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD

yang nantinya akan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang

218

perubahan APBD. sehingga hasil penyempurnaan yang ditetapkan Keputusan

pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya yang kemudian

akan disampaikan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

➢ AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Di dalam pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah

dilaksanakan berdasarkan:

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi kebijakan akuntansi

pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang memuat penjelasan

atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam

penyajian pelaporan keuangan dalam mengatur definisi, pengakuan,

pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa

sesuai dengan SAP.

b. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD

dimana SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam

buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan yang

paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan

perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

c. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan

219

keuangan secara lengkap yang bertujuan untuk mewujudkan statistik

keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan

terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang

meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang

kemudian diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan

keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi

atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dan dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➢ Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD khususnya dalam BAB IX PP Nomor 12 tahun 2019 kepala

daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja

dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

anggaran berakhir dan kemudian dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD

untuk mendapat persetujuan Bersama yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

220

bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan atas dasar persetujuan bersama

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dan selanjutnya sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah maka rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah

disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran perubahan APBD dievaluasi. Dan apabila hasil evaluasi rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD,

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD, Peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan

APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan instansi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

kemudian Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan

Kepala Daerah. Dan sebaliknya Jika hasil evaluasi sebagaimana yang

disebutkan diatas saling bertentangan dan tidak menindaklanjuti temuan

laporan hasil pemeriksaan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

➢ Kekayaan Daerah dan Utang Daerah

221

Dalam ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 khususnya dalam BAB X

pengeloaan piutang daerah merupakan kekayaan Daerah dan Utang Daerah,

dimana Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,

belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang

Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu dan Piutang Daerah yang

tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu maka Pemerintah

Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah

perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang

Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk itu Piutang Daerah dapat dihapuskan secara

mutlak atau bersyarat dan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara

dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 115 untuk penghapusan piutang

daerah di tetapkan oleh:

a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah);

b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

222

Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan

menatausahakan Piutang Daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi

penagihan yang kemudian setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan

Piutang Daerah kepada Kepala daerah, untuk itu bukti pembayaran Piutang

Daerah dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas

pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Pengelolaan Investasi Daerah

Berdasarkan Pasal 201 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Di dalam Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah kepala daerah

dapat melakukan pengelolaan Utang dan juga dapat melakukan pinjaman

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk Biaya

yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada

anggaran Belanja Daerah.

➢ BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

223

Dalam ketentuan BAB XI PP Nomor 12 Tahun 2019 maka pemerintah Daerah

dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,maka

dari itu Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam

Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian

Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang

dihasilkan.

Bentuk dari Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan

kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Untuk itu BLUD yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola untuk

menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyusun rencana bisnis

dan anggaran yang kemudian laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan

SAP.

Selanjutnya dalam BLUD khususnya dalam Pembinaan keuangan BLUD

dilakukan oleh PPKD, pembinaan teknis BLUD, dan kepala SKPD yang

bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

224

Dengan demikian Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung

untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan yang meliputi pendapatan

yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai

kebutuhan.

Yang kemudian Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan

Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja

Pemerintah Daerah.

➢ PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Setiap bendahara,

Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak

langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud. Dengan

demikian Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian, sehingga mengenai Tata

cara penggantian kerugian daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

225

➢ INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah wajib

menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat

paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan

laporan keuangan. Agara supaya Informasi keuangan daerah dapat digunakan

untuk:

a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;

c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan

Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian semua Informasi keuangan daerah harus mudah diakses

oleh masyarakat dan wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

➢ Ketentuan Penutup

Karena tidak ada hal yang menghalangi penerapan Peraturan Daerah ini maka

dalam ketentuan penutup menentukan berlakunya Peraturan Daerah ini

dimulai pada saat diundangkan.

226

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendelegasikan kepada daerah

untuk membuat peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupatrn Bolaang Mongondow Utara wajib untuk membentuk peraturan

trsebut. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan sering menjadi

permasalahan serius yang dijumpai ditiap daerah yang dapat menjadi tolak

ukur berhasilkah suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri.

Selain itu juga, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara masih menimbulkan masalah sehingga dibutuhkan

aturan yang lebih tegas untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran

terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Regulasi ini juga nantinya berfungsi untuk mengatur tatanan

pengelolaan keuangan daerah mulai dari alur sampai kepada pemegang –

pemegang kewenangan yang nantinya akan bersinggungan dengan

penetapan APBD di daerah. Akan ada juga bagian – bagian yang akan

dimasukan dalam regulasi ini yang sebelumnya belum pernah ditetapkan

dan diatur dalam sebuah peraturan daerah.

227

B. Saran

1. Dalam rangka untuk menertibkan pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka sebaiknya peraturan

daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini segera ditetapkan.

2. Untuk mengoptimalkan peraturan daerah tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka

sebaiknya perlu diadakan sosialisasi dan pendekatan kepada setiap

pengelola keuangan daerah agar semakin memahami bagaimana cara

mengelola keuangan daerah dengan baik.

228

Daftar Pustaka

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti

2007.

Karianga, Hendra. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi

Daerah.. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2012

Saidi, Muhammad Djafar. Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik. Raja

Grafindo Persada. Depok. 2008

Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2008

Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Publisher.

Yogyakarta. 2018

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

229

Sumber Lainnya

https://sobatmateri.com/sumber-pendapatan-dan-pengeluaran-daerah/

http://sulutdaily.com/menuju-60-hari-rekomendasi-bpk-atas-temuan-pada-

lhp-bupati-2017/

https://www.trendingpublik.com/ketua-dprd-berharap-pemda-bolmut-tindak-

lanjuti-hasil-temuan-bpk-ri-perwakilan-sulut/

http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/03/definisi-keuangan-

daerah.html

http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/keuangan-daerah.html

http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/keuangan-daerah.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus.