PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - bogorkab.go.id Strategis... · tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, ... kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan ... INTERNAL )

RENSTRA DINAS KESEHATAN

2013 - 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

JLN. RAYA TEGAR BERIMAN DESA PAKANSARI

KECAMATAN CIBINONG

PEMERINTAH

KABUPATEN BOGOR

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

i

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013 –

2018. Rancangan Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bogor

yang akan disusun pada bulan Januari 2014 mendatang yang telah disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Rancangan Rencana Strategis

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan selama tahun 2013-2018. Dalam Rencana Strategis juga memuat

sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun

suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ

tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Sedangkan secara substansi mengacu

juga kepada kebijakan pusat dan propinsi, khususnya dalam penetapan indikator

sasaran selain memunculkan indikator spesific local tetap mempertimbangkan

indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan oleh Departemen

Kesehatan.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2015 ini disusun dengan

tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil

Bupati Bogor terpilih dengan program, kegiatan dan indicator-indikator sasaran

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sehingga nantinya dapat untuk

menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan

di Kabupaten Bogor. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai

kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di

Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga

kepada Bappeda yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD di lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang telah memberikan masukan bagi

penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan (2013 – 2018)

ini. Mudah-mudahan dokumen ini benar-benar memberi manfaat dalam

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor.

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

ii

Bogor, Maret 2014

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Dr. Hj. CAMALIA W. SUMARYANA, M.KM

Pembina Utama Muda

NIP. 195806101985112001

Renstra Dinas Kesehatan - Kabupaten Bogor

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar …………………………………………………………... Daftar Isi ……………………………………………………………………

i iii

Bab I . Pendahuluan 1.1. Latar Belakang …………………………………………..…. 1.2. Landasan Hukum …………………….……………….……. 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 1.4. Hubungan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................... 1.5.Sistematika Penyusunan renstra .......................................

1 2 5

5 7

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas kesehatan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas kesehatan..........................................................................

2.2. Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan ............................. 2.3. Kondisi Umum Anggaran ................................................. 2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja ............................................ 2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................ 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada Dinas Kesehatan .....................................................

9

19 27 28 30

30

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ..............................................................................

A. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .........................................

B. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ............... C. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis .......................................... D. Penentuan Isu- Isu Strategis .........................................

34

38 40

42 45

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan ................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................... 4.3 Strategi dan Kebijakan ..............................................

43 47 52

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan pendanaan Indikatif ............................................ Ban VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada

Tujuan dan sasaran RPJMD ...................................................

49

64

Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan terpilihnya Bapak H. Rachmat Yasin

sebagai Bupati Bogor kembali, dan Ibu Hj. Nurhayanti sebagai Wakil

Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, maka

Dinas Kesehatan harus menyelaraskan Rancangan Rencana

Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan

strategi yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dari proses penyusunan Renstara adalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 dan Pasal 151

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja

perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program

dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target

indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Rancangan Rentra Dinas kesehatan ini akan dipergunan sebagai

dasar untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah 2013-2018 yang akan disusun pada bulan

Januari 2014.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana

Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang

wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis

lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen

Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran


2

dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun

2013-2018 sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018. Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan

lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)


3

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4484);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan



4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2008 Nomor 7);


tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 9);


tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran

Daerah Nomor 12 Tahun 2008);


5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013-

2018 dimaksudkan sebagai dokumen rancangan perencanaan

jangka menengah yang yang nantinya dapat dipergunakan untuk

menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Tujuan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 untuk menyempurnakan target

pencapaian kinerja dari yang sudah tercapai di tahun 2013 sampai

dengan yang akan dicapai tahun 2018 sesuai dengan RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan disusun. Renstra ini

yang nantinya dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan

Renja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai

dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 merupakan satu

bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam menjalankan

agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata

Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. RPJMD tersebut

akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor . Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah

Kabupaten Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Dinas

Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor


6

Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten

Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Bogor. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan, berdasarkan Renja Dinas

Kesehatan disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah

RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD

dalam bentuk DPA Dinas Kesehatan. Gambaran tentang hubungan

antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2008-

2013 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan

dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem

keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

PEMDA SKPD

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas

Kesehatan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan

seluruh bidang/bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan

Stakeholders dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak

baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan

masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

RPJMD KAB.BOGOR

2008-2013

RENSTRA SKPD

2008 - 2013

RKPD RENJA SKPD

RAPBD RKA SKPD

APBD DPA SKPD


7

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,

maksud dan tujuan, landasan hukum, Hubungan

Renstra Dinas kesehatan dengan Dokumen

Perencanaan lainnya dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur

Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya

Dinas Kesehatan, Kinerja Pelayanan Dinas

Kesehatan dan Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi

permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan

RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi

dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan

kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan

program kewilayahan disertai indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang

ada di Dinas Kesehatan untuk periode tahun 2008-

2013.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU


8

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja

SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah

berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris

dan bidang sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu

kepala Dinas dalam pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat

mempunyai fungsi :

a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan dinas;

b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas;

c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

e. pengelolaan situs web dinas; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan

kinerja dinas.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan

pelaporan mempunyai fungsi antara lain :


10

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program dinas;

b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas;

c. pembinaan hubungan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

kinerja dinas.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian

umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah

tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;

b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;

c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan

administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas;

c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban

administrasi keuangan dinas.

2. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pengelolaan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan

informasi kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi dan Sumber

Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pengembangan sumber daya kesehatan;

2. Pengelolaan promosi kesehatan,


11

3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan,

membawahi tiga seksi antara lain :

a. Seksi Promosi Kesehatan, mempunyai tugas membantu

kepala bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, seksi

ini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan promosi

program kesehatan;

2) Pembinaan dan pengembangan peran serta generasi

muda dan wanita;

3) Pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok

masyarakat potensial kesehatan; dan

4) Pembinaan dan advokasi serta pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan.

b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan, mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya

Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan data dan

informasi kesehatan. Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, penyediaan

data dan informasi kesehatan;

2) Pengembangan system informasi kesehatan; dan

3) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;

dan

4) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan.

c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya

Kesehatan dalam mengembangkan sumber daya

kesehatan. Seksi ini berfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber

daya kesehatan;


12

2) Pengelolaan pengembangan system pembiayaan

kesehatan;

3) Pembinaan dan pengembangan kapasitas tenaga

kesehatan;

4) Pengkajian kelembagaan organisasi bidang kesehatan;

5) Pengkajian sarana dan prasarana kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Fungsi :

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

2. pengelolaan pelayanan kefarmasian dan POM,

3. pengelolaan pelayanan upaya kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi tiga seksi antara lain

adalah :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan kesehatan dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Seksi

ini memiliki fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan

kesehatan kuratif dan rehabilitatif dasar;

2) Pengelolaan dan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa,

mata, matra, gigi dan mulut;

3) Pengelolaan pelayanan medik dasar dan penunjang medik;

4) Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

dasar;

5) Pembinaan kesehatan rujukan;

6) Pengendalian rujukan rumah sakit pemerintah dan swasta;

dan

7) Pengendalian, pelayanan rumah sakit pemerintah dan

rumah sakit swasta.


13

b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan, mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam

melaksanakan pelayanan farmasi serta pengawasan obat dan

makanan. Seksi ini berfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis kefarmasiann dan

pengawasan obat dan makanan;

2) Perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan;

3) Pengelolaan dan pembinaan obat pelayanan kesehatan

dasar;

4) Pembinaan dan pengendalian distribusi obat;

5) Pelayanan dan pengendalian administrasi apotik dan toko

obat;

6) Pengelolaan perbekalan farmasi;

7) Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi izin

pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat

Kesehatan (PBAK), dan Industri Kecil Obat Tradisional

(IKOT); dan

8) Pengawasan dan pembinaan obat esensial, industry

makanan rumah tangga dan perbekalan farmasi.

c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan, mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam

melaksanakan pelayanan upaya kesehatan, mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan upaya kesehatan;

2) Pelayanan dan pengendalian administrasi, registrasi,

akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatanndan praktik

tenaga kesehatan;

3) Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian sarana

pelayanan kesehatan;

4) Pelayanan dan pengendalian administrasi sarana

kesehatan, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis,


14

klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer, dan

pengobatan tradisional; dan

5) Pengelolaan pelayanan administrasi dan rekomendasi

sarana upaya pelayanan kesehatan

4. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan

kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan Gizi masyarakat dan institusi

2. Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana

3. Pengelolaan kesehatan remaja dan lanjut usia

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi tiga

seksi antara lain:

a. Seksi Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana,

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan

Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan

kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Seksi ini

berfungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan ibu, anak dan

keluarga berencana;

2) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis

kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; dan

3) Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

b. Seksi Gizi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan

pengelolaan kesehatan gizi, seksi ini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakat

dan instritusi;

2) Pengelolaan pembinaan dan pengembangan gizi

masyarakat dan;


15

3) Pengelolaan usaha perbaikan gizi keluarga dan usaha

perbaikan gizi institusi.

c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan remaja dan

lanjut usia. Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan remaja dan lanjut

usia;

2) Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis

kesehatan remaja dan lanjut usia dan;

3) Pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia.

5. Bidang Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan

kesehatan lingkungan

Bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan

kesehatan lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit

dan kesehatan lingkungan. Fungsi bidang tersebut adalah :

1. Pengelolaan kesehatan lingkungan

2. Pengelolaan pemberantasan penyakit

3. Pengelolaan surveilans , epidemiologi dan imunisasi

Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan

Lingkungan membawahi tiga seksi antara lain :

a. Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan

kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan

pemberantasan penyakit. Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data

pemberantasan penyakit;

2) Penyusunan petunjuk teknis penanggulangan dan

pemberantasan penyakit; dan

3) Penanggulangan dan pemberantasan penyakit.


16

b. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

penyakit dan kesehatan lingkungan dalam melaksanakan

pengelolaan program surveilans epidemiologi dan imunisasi.

Seksi ini mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan serta analisis data surveilans

epidemiologi dan imunisasi;

2) Penyusunan petunjuk teknis surveilans epidemiologi dan

imunisasi; dan

3) Pelaksanaan pengamatan penyakit potensi kejadian luar

biasa, penyakit menular, penyakit lintas batas dan

penyakit tidak menular.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan

kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan

kesehatan lingkungan, penyehatan institusi tenpat-tempat

umum dan tempat pengolahan makanan. Seksi ini meiliki

fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan

lingkungan;

2) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan;

3) Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan

pemukiman pedesaan, perkotaan kumuh dan pemukiman

baru;

4) Pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi di

lingkungan pasca kejadian luar biasa, dampak negative

sampah di tempat pembuangan akhir, dampak pestisida di

kawasan pertanian dan perkebunan; dan

5) Pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi di institusi

tempat umum dan tempat pengolahan makanan.

6. Jabatan Fungsional


17

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa

kelompok sesuai bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional

ini di pimpin oleh Koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk

oleh tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Promkes & SDK

Sie Promkes

Sie PSDK

Sie Data & SIK

Bidang Yankes

Sie Yandasruj

Sie PUK

Sie Farmasi & POM

Bidang Binkesmas

Sie Gizi

Sie Kes. Remaja dan Lansia

Sie Ibu dan Anak

Bidang P2PKL

Sie Sepim & Imunisasi

Sie P2M

Sie Kesling

UPT

Sub. Bag. Prog. & Pelaporan

Sub. Bag. Umum &

Kepeg

Sub. Bag. Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS


18

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS KESEHATAN

2.2.1 Data sarana

a) Sarana Kesehatan Pemerintah

Puskesmas

Tabel II .1 Sarana Kesehatan di Puskesmas

No Kecamatan/UPT

Sarana Kesehatan

Pu

sk(U

PF

)

Pu

stu

/

wah

an

a

Ru

mdin

Dr

Ru

mdin

Para

medis

Polin

des

Pu

slin

g

Am

bu

lan

ce

Roda 2

1 Jasinga 3 4 3 2 - - 2 12

2 Cigudeg 3 4 4 4 3 1 2 11

3 Sukajaya 2 4 1 1 - - 1 9

4 Parung panjang 2 6 2 3 - - 3 8

5 Tenjo 2 2 1 3 - 1 2 11

6 Nanggung 2 4 2 1 - - 2 9

7 Leuwiliang 2 4 2 1 7 1 0 7

8 Leuwisadeng 2 3 1 2 - - 1 7

9 Rumpin 3 6 2 2 1 - 2 12

10 Cibungbulang 3 6 2 3 5 - 2 13

11 Pamijahan 3 4 2 4 1 - 1 13

12 Ciampea 4 3 2 3 - - 1 12

13 Tenjolaya 1 2 - - - - 1 6

14 Ciomas 4 4 1 2 - 1 - 10

15 Tamansari 3 2 1 5 1 1 - 8

16 Darmaga 4 3 1 2 1 1 - 11

17 Cisarua 2 4 1 2 1 1 - 7

18 Megamendung 2 3 2 3 2 1 - 9

19 Ciawi 3 1 2 1 0 1 - 9

20 Caringin 3 2 2 3 - 1 - 8

21 Cigombong 2 1 2 2 5 1 1 8

22 Cijeruk 2 1 2 2 - 1 1 6

23 Kemang 2 2 1 - - 1 - 7

24 Rancabungur 2 1 1 1 2 1 - 7

25 Parung 2 1 1 1 - 1 1 6

26 Ciseeng 2 1 1 2 - 1 - 8

27 Gunung Sindur 2 3 1 - - - 1 7

28 Bojong Gede 3 1 1 - - 1 - 9

29 Tajurhalang 1 4 1 - 2 - 1 3

30 Cibinong 4 6 4 3 - 1 - 10

31 Sukaraja 3 4 1 3 - 3 - 6

32 Citeureup 3 4 3 4 - - 1 10

33 Babakan madang 3 2 3 3 - - 1 9

34 Gunung Putri 4 3 1 1 - - 1 9

35 Cileungsi 3 4 2 2 3 1 1 10

36 Klapanunggal 2 6 2 - 1 0 1 7

37 Jonggol 3 2 2 - 1 1 2 10

38 Sukamakmur 2 2 1 2 1 - 2 8

39 Cariu 2 3 2 1 - - 1 9

40 Tanjungsari 1 5 1 1 5 1 1 7

TOTAL 101 128 67 76 42 30 41 358


19

Sarana pemerintah lainnya :

Tabel II.2 Sarana Kesehatan Pemerintah Lainnya

No Sarana Jumlah

1 Rumah Sakit:

a. RSUD b. RSIA Jonggol (Persiapan) c. RS.ABRI

d. RS Paru

4 1 1

1

2 Gudang Farmasi Dinkes 1

3 Labkesda 1

4 PPKK 1

5 Kendaraan Roda 4 Operasional 25

6 Alat Fogging 6

7 Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat

44

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan tahun 2012

b) Sarana Kesehatan Swasta

Tabel II.3 Sarana Kesehatan Swasta

No Sarana Jumlah

1 Rumah Sakit:

a. RS Umum

b. RS Ibu dan Anak

c. RS Bersalin

9 5

0

2 Balai Pengobatan 288

3 Klinik Perusahaan 0

4 Rumah Bersalin 25

5 Praktek Dokter Bersama 1

6 Dr.Umum Praktek 1.881

7 Drg. Praktek 307

8 Dokter Spesialis Praktek 342

9 Bidan Praktek 510

10 Batra 58

11 Optikal

7

12 Radiologi 4

13 Apotik 256

14 Toko Obat 73

15 Unit Transfusi Darah 1 Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan tahun 2012

2.2.2 Data Tenaga

Kondisi ketenagaan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor, termasuk puskesmas, labkesda, PPKK, BP Korpri, dan

Rumah Sakit tahun 2013, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


20

Tabel II.4 Kondisi Ketenagaan di Lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor Tahun 2013

No Jenis

Din

as

labkesda

PPK

K

BP k

orp

ri

Pu

skesm

as

RS

Tota

l

1 Dokter Umum a. PNS

b. PTT

c. Tenaga kontrak

d. Swasta

8

1

0

0

1

0

0

0

3

1

0

0

2

0

0

0

147

61

0

0

129

0

0

138

290

63

0

138

2 Dokter Spesialis

a. PNS

b. PTT

c. Tenaga kontrak

d. Swasta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

323

120

0

0

323

3 Dokter Gigi a. PNS

b. PTT

c. Tenaga kontrak

d. Swasta

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

53

23

0

0

21

0

0

59

78

23

0

59

4 Master Kesehatan (S2) 13 0 0 0 3 19 35

5 Sarjana Kesehatan

Masyarakat (SKM)

27 0 0 0 45 65 138

6 D3 Kesehatan Masyarakat 1 0 0 0 2 17 20

7 Apoteker 7 0 2 0 2 34 45

8 Asisten Apoteker 2 0 0 0 22 200 224

9 Perawat (Akper+SPK) 16 0 8 1 456 1.687 2168

10 Perawat Gigi 0 0 1 0 48 22 71

11 Bidan 13 0 2 0 806 493 1314

12 Tenaga Pelaksana Gizi 5 0 9 0 47 56 117

13 Sanitarian 7 1 1 0 47 16 72

14 Laboratoris 0 7 1 0 24 146 178

15 Tenaga Non Medis 55 0 0 0 156 1.810 2.021

16 Tenaga pembantu

paramedis

1 0 0 0 60 134 195

17 Tenaga Anastesi 0 0 0 0 0 41 41

18 Tenaga Rontgen 0 0 1 0 3 69 73

19 Tenaga Fisioterapis 0 0 0 0 0 54 54

TOTAL 158 9 30 4 2.005 5.653 7.879

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan Tahun 2012

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang

pembentukan lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian

formasi jabatan di Dinas Kesehatan terdiri dari eselon II,III dan

IV yaitu sebanyak 21 orang dan untuk UPT Dinas kesehatan

memiliki 42 UPT (Puskesmas, Labkesda dan Kesja) sehingga

untuk yang di UPT terdiri dari 42 Kepala UPT (Eselon IV a) dan


21

42 Kepala Tata Usaha (Eselon IV b). Selengkapnya dapat

dilihat table dibawah ini.

Tabel II.5. Jumlah pegawai di Dinas kesehatan Yang

menduduki Jabatan dan Staf tahun 2013

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Eselon II 1 0.6%

2. Eselon III 5 3.2%

3. Eselon IV 14 8.9%

4. Fungsional 34 21.5%

4. Staf 104 65.8%

JUMLAH 158 100%

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 156 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kesehatan

terdapat 65 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan

golongan IV sebanyak 9%. Namun masih ada pegawai yang

bersatatus golongan I yaitu 1%. Selengkapnya dapat dilihat

tabel berikut :

Tabel II.6 Jumlah Pegawai Dinas kesehatan berdasarkan

Pangkat/Golongan

N0 Golongan Jumlah (orang ) %

1. IV 14 8,9%

2. III 104 65,8%

3. II 39 24,7%

4 I 1 0.6%

Jumlah 158 100%

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabilan dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas

Kesehatan yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana

Muda/D3 lebih mendominasi yaitu sebesar 36%, sedangkan

yang paling rendah yaitu tingkat SD 1%, Selengkapnya dapat

dilihat tabel dibawah ini.


22

Tabel II.7. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan

Pendidikan tahun 2012.

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

1. Strata-2 ( S2 ) 13 8,2%

2. Strata-1 ( S1 ) 64 40,5%

3. Akademi / D1,D2 dan D3

44 27,9%

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

4 SLTA/SMK 33 20,9%

5 SLTP 3 1,9%

6 SD 1 0,6%

Jumlah 158 100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas

Kesehatan 76,58 % tenaga dengan klasifikasi Sarjana Muda

(DIII), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Hal ini sebenarnya sudah

merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang

ada di Dinas Kesehatan umumnya sudah diatas 50 % tingkat

perguruan tinggi.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat

8,3% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 8 jenis disiplin

ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 33% yang terdiri dari 22 jenis

disiplin ilmu. Sedangkan kearsipan hanya 1% dengan latar

belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut.

Tabel II.8. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan

kesarjanaan

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH

(orang )

A. DOKTOR -

B. MAGISTER (S 2)

1 Administrasi Kebijakan

Kesehatan

1

2 Manajemen 2


23

3 Ekonomi Kesehatan 1

4 Gizi 1

5 Epidemiologi 3

6 Informasi kesehatan 1

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH

(orang )

7 Hukum Kesehatan 1

8 Kesehatan reproduksi 2

9 Administrasi Rumah sakit 0

10. Kesehatan Lingkungan 1

Sub Total Magister (S2)

13 orang

C. SARJANA

1 Dokter Umum 9

2 Dokter Gigi 2

3 Keperawatan 3

4 Apoteker 4

5 Epidemiologi 7

6 PKIP 2

7 Kesehatan Reproduksi 1

8 Kesehatan Lingkungan 1

9 Kesehatan Masyarakat 8

10 Gizi 7

11 Ilmu pemerintahan 2

12 Administrasi kebijakan

Kesehatan

1

13 Kependidikan 1

14 Administrasi Negara 3

15 Manajemen 0

16 Akuntansi 1

17 Teknik Komputer 1

18 Ilmu Ekonomi 4

19 Ilmu Komunikasi 1

20 Ilmu social 2

21 DIV Bidan Komunitas 3

22 DIV Kesehatan Lingkungan 1

23 DIV Epidemiologi 1


24

Sub Total S1/ D IV 64 Orang

C. SARJANA MUDA

1 Keperawatan 13

2 Kebidanan 7

3 Kefarmasian 1

4 Ekonomi 1

5 Kesehatan Lingkungan 2

6 Gizi 2

7 Informatika 2

8 Kearsipan 1

9 Akuntansi 2

10 Kesmas 1

Sub Total DIII (Sarjana Muda) 32 orang

D. D II Jurusan Perpustakaan 1 orang

E D I

1. Bidan 7

2. Kesehatan Lingkungan (SPPH) 2

3 Asisten Apoteker 1

4 Gizi (SPAG) 1

Sub Total DI 11 orang

F. SLTA/SMK

1 SPK 0

2 PEKARYA SLTA 0

3 SMA/SMK 33

Sub Total SLTA/SMK 33 orang

G. SLTP

1 SMP 3

2 PEKARYA SMP 1

Sub Total SLTP 4 orang

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

H. SD 1 orang

T O T A L : 158 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu

pegawai yang ada di Dinas Kesehatan menunjukkan hal yang

bervariasi, dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan


25

ilmu yang ada menjadikan Dinas Kesehatan di Kabupaten

Bogor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di

Dinas Kesehatan, pegawai juga mendapat pelatihan

penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 85 pegawai

Dinas Kesehatan terdapat 8.24 % yang telah mengikuti

penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis

penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 28.24 %.

Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6.

Tabel II.9. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti

penjenjangan

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang

)

%

1. Spama/Diklat PIM III 5 29%

2. Adum/Adumla/Diklat PIM IV

12 71%

Jumlah 17 100%

2.3 . Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

tahun 2008-2010 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor,

dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap

tahunnya mengalami peningkatan secara fluktuatif, semula pada

tahun 2008 sebesar Rp. 111.919.689.000,- dan pada tahun 2013

meningkat menjadi RP 334.872.708.000,-, atau naik sebesar 66,57

%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2008

sebesar Rp. 106.040.858.505,- kemudian menjadi RP

326.502.109.276,- pada tahun 2013, atau naik sebesar 67,52 %.

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang

telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2008-2013

mencapai sebesar 96,26%.


26

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut

kelompok belanja dari tahun 2008-2013, sebagai bagai berikut :

Tabel II.10. ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI TAHUN 2008-

2013

TAHUN ANGGARAN ( RP .) REALISASI %

2008 RP 111.919.689.000,- RP 106.040.858.505,- 94,75%

2009 Rp 173.266.271.000,- RP 170.162.111.117,- 98,21%

2010 RP 234.077.295.000,- RP 231.486.516.867,- 98,89%

2011 RP 245.211.729.000,- RP 237. 942.199.570,-

97,03%

2012 RP 295.114.552.000,- RP 269.182.840.528,- 91,21%

2013 RP 334.872.708.000,- RP 326.502.109.276,- 97,50%

2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di

Bawah ini :

TABEL.II.11. SARANA KERJA DINAS KESEHATAN :

NO URAIAN BANYAKNY

A

SATUAN

1 TANAH 10.947 M2

2 GEDUNG 7.111 UNIT M2

3 LISTRIK 1 JARINGAN

4 AIR 1 JARINGAN

5 TELPON 1 LINE (1 FAX)

6 AREA PARKIR 1 AREA

7 RUANG RAPAT 3 RUANG

8 RUANG ARSIP 1 RUANG

9 KOPERASI 1 BUAH

10 KANTIN 1 BUAH

11 MUSOLLA 1 BUAH

12 KENDARAAN RODA 4 85 UNIT

13 KENDARAAN RODA 2 358 UNIT

14 MEJA RAPAT 10 SET

15 AC 39 UNIT

16 KOMPUTER PC 33 UNIT


27

17 KOMPUTER

NOTEBOOK

11 UNIT

18 MEJA KERJA 149 UNIT

19 KURSI KERJA 215 UNIT

20 FILLING KABINET 18 UNIT

21 RAK ARSIP 41 UNIT

22 INFOKUS 3 UNIT

23 JARINGAN INTERNET 2 JARINGAN

24 AREA TAMAN LUAR 1 AREA

27 LEMARI ARSIP 35 UNIT

Dari tabel II.11 dapat dilihat bahwa perbandingan antara

luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Kesehatan sebesar 7.111

M2 : 168., hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai

memiliki ruang sebanyak 42. M2.

2.5. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya

kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai,

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini,

pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang

mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil

interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan

permasalahan pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari kinerja

pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas

kesehatan dapat dilihat pada Tabel II.12 (terlampir) :

Dari tabel II.12 mengemukakan pada tahun mana saja

rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau

kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan

selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD,

misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil

(sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan

sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan


28

potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD Dinas

Kesehatan.

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

di bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan

tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus

dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi

kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika

pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang

diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor

kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan

perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah

provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar

adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program

dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal

maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode

SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi

Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan

Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman

Threaths (ancaman).

Tabel II.13. Tabel Analisis SWOT Analisis SWOT

Kekuatan

(Strength)

Kelemahan

(Weakness)

Peluang

(Opportunity)

Ancaman

(Threath)

1. Kewenangan

Untuk melakukan

fasilitas bidang

kesehatan

1. Regulasi Bidang Kesehatan yang masih minim

1. Adanya otonomi daerah yg memberikan

kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik

1. Adanya Re – Emerging dan New- emerging

disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang


29

2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program

2. Jumlah dan Jenis

tenaga kesehatan

belum memeuhi

standar palayanan

fasilitas kesehatan

2. Adanya komitmen yg kuat dr pemerintah pusat, propinsi, daerah dlm upaya mendukung

program2 bidang kesehatan

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM)

3. Distribusi tenaga

kesehatan yang

belum merata

3. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dlm peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dlm pembangunan

kesehatan

3. Kualitas

Lingkungan bersih

yang masih rendah

4. Adanya Standar operasional Prosedur (SOP), Juklak dan

Juknis dan modul kegiatan program

4. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

3.

4.

4. Semakin

banyaknya UKBM

sebagai bentuk

peran serta

masyarakat

4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Bogor

5. Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah cukup memadai

5. Peran serta dan

kemitraan yang

belum terjalin

optimal

5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang Kesehatan

5. Luasnya Wilayah Kabupaten Bogor dan Geografis yang sulit

6. Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai

6. Sistem pengawasan

dan pengendalian

program yang belum

optimal

6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) unt penanggulangan masalah2 kesehatan yg hrs segera ditangani dan mempermudah koordinasi dgn linsek terkait

6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk

7. Adanya system informasi kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke Dinas kesehatan sampai ke Tingkat Pusat yang berbasis Website

7.Sarana dan Prasaran

Kesehatan dasar dan

rujukan yang belum

merata

7.Adanya layanan

Informasi Publik

Pemerintah

Kabupaten Bogor

8. Adanya Kebijakan Program tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang terintegrasi dengan BPJS

8.Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum maksimal

9. Adanya sistem

pembinaan secara

berjenjang sampai

tingkat wilayah

(Binwil & Korwil)

9. Pelayanan kesehatan

yang dilaksanakan

belum seluruhnya

sesuai dengan SOP

10. Pemanfaatan

system Informasi

Kesehatan

10. Pemanfaatan

system informasi

kesehatan yang

belum optimal


30

Adapun kondisi lingkungan internal dapat dijabarkan dalam Tabel

II.14. IFAS ( Internal Factors Analysis Summary) dibawah ini :

FAKTOR STRATEGIS

INTERNAL

BOBOT RATING SKOR RANG

KING

RASIONAL

KEKUATAN :

1. Kewenangan Untuk

melakukan fasilitas

bidang kesehatan

20 5 100 I

2. Anggaran yang

cukup memadai

dalam menunjang kegiatan program

10 4 40 V Kebijakan Penggunaan

Anggaran kesehatan

dengan efisien dan

efektif

3. Adanya Standar

pelayanan minimal

bidang kesehatan (SPM)

10 4 40 VI Pelayanan kesehatan

sesuai SPM

4. Adanya Standar

operasional

Prosedur (SOP),

Juklak dan Juknis

dan modul kegiatan

program

15 4 60 IV Pelayanan kesehatan

sesuai SOP, Juklak dan

Juknis

5.Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan

sudah cukup

memadai

5 3 15 VIII Peningkatan kualitas

tenaga kesehatan di

Kabupaten Bogor

6.Jumlah sarana

kesehatan dasar

dan rujukan, baik pemerintah maupun

swasta cukup

memadai

5 3 15 VII Efektifitas Sarana dan

Prasarana baik dasar

dan rujukan , baik

pemerintah maupun

swasta

7. Adanya system informasi kesehatan

yang berjenjang dari

puskesmas ke Dinas

kesehatan sampai ke

Tingkat Pusat yang

berbasis Website

15 4 60 III

8.Adanya Kebijakan Program tentang

Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin

yang terintegrasi

dengan BPJS

20 5 100 II Peningkatan Koordinasi

dengan BPJS

9.Adanya sistem

pembinaan secara

berjenjang sampai

tingkat wilayah

(Binwil & Korwil)

5 3 15 IX Efeftifitas Sistem pembinaan berjenjang

sampai tk.wilayah

TOTAL 100

KELEMAHAN

1. Regulasi Bidang

Kesehatan yang

masih minim

20 4 80 I


31

2. Jumlah dan Jenis

tenaga kesehatan

belum memeuhi

standar palayanan

fasilitas kesehatan

10 3 30 VI Pemerataan sarana

kesehatan dasar dan

rujukan

3. Distribusi tenaga

kesehatan yang

belum merata

15 5 75 II

4. Keterampilan tenaga kesehatan yang

belum memadai

3.

10 4 40 V Peningkatan system

pengawasan

5.Peran serta dan

kemitraan yang

belum terjalin

optimal

5 3 15 VII Optimalisasi informasi

program

6.Sistem pengawasan

dan pengendalian

program yang belum

optimal

10 5 50 IV Penerapan SOP sesuai

standar

7.Sarana dan Prasaran

Kesehatan dasar dan

rujukan yang belum

merata

5 3 15 VII Optimalisasi

pemanfaatan Sistem

informasi kesehatan

8.Sosialisasi informasi

program dan hasil

kegiatan belum

maksimal

10 5 50 IV Mengoptimalkan peran

serta dan kemitraan

dlm bidang kesehatan

9.Pelayanan kesehatan

yang dilaksanakan

belum seluruhnya

sesuai dengan SOP

15 4 60 III Memaksimalkan

Regulasi bidang

kesehatan

TOTAL 100

Sedangkan masing-masing kondisi lingkungan eksternal dapat

dijabarkan dalam tabel II.15. Tabel EFAS (Eksternal Factors

Analysis Summary) berikut ini :

FAKTOR STRATEGIS

EKSTERNAL

BOBOT RATING SKOR RANGKIN

G

RASIONAL

PELUANG

1. Adanya otonomi

daerah yg memberikan

kewenangan yg lbh

luas dalam

pengembangan system

pelayanan kesehatan yg local spesifik

25 5 125 I

2. Adanya komitmen yg

kuat dr pemerintah

pusat, propinsi, daerah

dlm upaya

mendukung program2 bidang kesehatan

20 4 80 III


32

3. Semakin banyaknya

pelayanan kesehatan

swasta dan segmen

pasar dlm peningkatan

penyelenggaraan kesehatan dan peran

serta masyarakat dlm

pembangunan

kesehatan

10 3 30 V Optimalisasi

kemudahan dalam

komunikasi

4. Semakin banyaknya

UKBM sebagai bentuk

peran serta

masyarakat

20 5 100 II Perkuat

Koordinasi lintas

sector

5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang

Kesehatan

15 4 60 IV Optimalkan UKBM

yg sudah terbentuk

6. Kemudahan dalam komunikasi (via

internet) unt

penanggulangan

masalah2 kesehatan yg

hrs segera ditangani

dan mempermudah koordinasi dgn linsek

terkait

10 3 30 V

7.Adanya layanan

Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten

Bogor

7. Adanya otonomi

daerah yg memberikan

kewenangan yg lbh

luas dalam

pengembangan system pelayanan kesehatan

yg local spesifik

100

ANCAMAN

1. Adanya Re – Emerging

dan New- emerging

disease dan daerah endemis penyakit yang

terus berkembang

15 3 45 V Adanya upaya

Promotif, preventif

dan kuratis dalam

pencegahan

endemis penyakit

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan

masyarakat yang

masih rendah

13 3 39 VI Peningkatan

pengetahuan dan

pendidikan

masyarakat dengan

penyuluhan2

kesehatan.

3. Kualitas Lingkungan

bersih yang masih

rendah

13 4 52 IV Peningkatan

Kualitas

lingkungan bersih

4. Karakteristik

penduduk yang

heterogen di

Kabupaten Bogor

16 4 64 III


33

5. Luasnya Wilayah

Kabupaten Bogor dan

Geografis yang sulit

18 4 72 II

6. Laju Pertumbuhan

Penduduk yang tinggi

baik alami maupun migrasi serta tingginya

mobilitas penduduk

25 4 100 I

TOTAL 100

Hendw@

Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018 34

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang

dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain :

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Bogor dinilai masih

sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.

3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar

pelayanan fasilitas kesehatan

4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum

merata.

5. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum

maksimal.

6. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih

rendah.

7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin

meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new

emerging dan re- emerging ).

8. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di

masyarakat.

9. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih

rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah

terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.

10. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T

(terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan

terlambat mendapat penanganan).


A. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi

dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana

pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Bogor 2013 – 2018 adalah “ KABUPATEN

BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“.

Indikator termaju dari penjabaran Visi diatas adalah :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks

pendidikan (education), kesehatan (health), dan daya beli

(purchasing power pariety – PPP);

Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang

berkualitas di seluruh wilayah (LPE, PDR Harga Berlaku,

PAD/APBD);

Kesalehan sosial ( ZIS dan Ratio Tempat Ibadah).

1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu

instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi

juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi

pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten

Bogor adalah:


Misi Pertama :

Meningkatkan Kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Misi Kedua :

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan

Pariwisata

Misi Ketiga :

Meningkatkan Integrasi, Konektivitas dan Kualitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan

Misi Keempat :

Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Misi Kelima :

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola

pemerintahan yang baik

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas

Kesehatan sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kesehatan, mempunyai tujuan dalam misi ke empat yaitu :

1. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam

Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat serta PHBS.

3. Meningkatkan puskesmas terakreditasi dan mempersiapkan

puskesmas BLUD.

4. Meningkatkan KapasitasSumber Daya sarana dan prasarana

kerja serta Kualitas Aparatur.

5. Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi

pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor.

6. Meningkatkan Jejaring Pelayanan Kesehatan.


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas fungsinya

Ditinjau dari sisi tugas dalam bidang kesehatan, secara umum tugas

Dinas Kesehatan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus,

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berkontribusi langsung dalam

mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan pemerataan

dan mutu pelayanan kesehatan.

B. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diuraikan

bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia

semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan

informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak

pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan

arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya

pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan

berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya

tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini

menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi

pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai

tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-

guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian

Kesehatan memiliki sasaran strategis dalam pembangunan

kesehatan tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular


3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar

wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan

menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan

dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan

kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada

tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah

Tertinggal, terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit

tidak menular.

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan

Minimal (SPM).

Pembangunan di Jawa Barat menuntut perhatian lebih, tidak

hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan,

namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa

yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan

dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai

agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan

nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan

dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat

antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya

kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup

masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan

kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur

strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya


saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan

struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian

masyarakat Jawa Barat.

Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor

masuk dalam wilayah 4 yaitu : Wilayah Bogor, dengan lingkup

kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi,

Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan

kategori permasalahan kesehatan yang dihadapi sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti

infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;

b. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan

penyakit menular;

c. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025,

disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk

mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang

selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage

Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai

konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan

lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program

rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi

kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat

mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat

khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna

menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa

potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan

berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan

perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur

(Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang


lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan

pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola

ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan

merata di seluruh wilayah Daerah. Lebih lanjut dikemukakan

strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah

meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b)

strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;

(c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan

perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e)

strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan

tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan

sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur

ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan;

(b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana

wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman

bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan

pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling

melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana

pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan

rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan

sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman

perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam

implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan

penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan

pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh


adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor

antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten

Bogor lainnya. RTRW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas

Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana – sarana

kesehatan sehingga isu –isu ketimpangan pembangunan wilayah

yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai respon atas berbagai isu –isu yang berkembang maka

Dinas Kesehatan sebagai implikasinya maka perlu adanya

peningkatan kompetensi SDM tentang kesehatan lingkungan.

Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu

melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas

koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam

perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan

informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan

informasi.

D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap

lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan dan kesehatan, maka isu-isu strategis yang menjadi

acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018). Dari hasil

analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal diperoleh issue-

issue strategis sebagai berikut :

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Bogor dinilai masih

sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah

dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan

fasilitas kesehatan

3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum

merata.


4. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum

maksimal.

5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih

rendah.

6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin

meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new

emerging dan re- emerging ).

7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di

masyarakat.

8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih

rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah

terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.

9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi

(AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T ( terlambat

mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat

mendapat penanganan).


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi

dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun

2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013

- 2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR

MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-

masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor menetapkan Visi :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ”

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu

berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam

mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri

sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya

untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang

berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013 – 2018) sebagai berikut:


Misi Pertama :

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut

kemandiriannya di dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan

Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang akuntabel.

Misi Kedua :

Meningkatkan daya dukung Pelayanan Kesehatan

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat

terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk

mengembangkan hidup sehat.

Misi Ketiga :

Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Dalam

Jaminan Kesehatan Nasional

Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung

pencapaian misi pertama dan pencapaian visi dibutuhkan

ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan

yang akuntabel.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan

strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi

dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang

harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu

tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan


pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi

terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Bogor telah dirumuskan dalam adalah :

A. Tujuan Misi ;

1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah,

merata dan berkualitas bagi semua orang.

2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat dalam Bentuk Jampesehat.

3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan

B. Sasaran :

1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi

masyarakat

2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat

3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat

4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik

6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik

layanan dasar maupun rujukan.

Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD

dijabarkan kembali dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

MISI PERTAMA :

Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam

Jaminan kesehatan Nasional

Sasaran :

1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan

2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin.

3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan

4) Status gizi balita dan ibu hamil

5) Persalinan oleh tenaga kesehatan

6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap


7) Upaya penanggulangan penyakit menular

8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan.

9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan

kesehatan

10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

MISI KEDUA :

Tujuan :

1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

serta PHBS

2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan

puskesmas BLUD.

Sasaran :

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan








9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan

kesehatan


MISI KETIGA :

Tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana

kerja serta kualitas aparatur.

2) Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan

kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor.


3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan

Sasaran :

1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan








9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam

pelayanan kesehatan


Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kesehatan lebih lengkapnya

sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka

rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan

pelayanan kesehatan

b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

dengan kompetensi yang dibutuhkan.

c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten

Bogor

d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup

bersih dan sehat.

e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan

standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan

f) Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi

penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yg tinggi

g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di

masyarakat.


Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan

standar yang berlaku

2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

kesehatan/ tenaga kesehatan

3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan

perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)

4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan

pemeliharaan kesehatan

5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam

bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang

kesehatan.

7. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka

mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas

Kesehatan.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR TERMAJU

BIDANG KESEHATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013-

2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan

lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan

Kewilayahan. Di dalam Rencana Strategis periode tahun 2013-2018 yang

disesuaikan dnegan tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk

menjadikan Kabupaten Bogor yang termaju di Indonesia maka akan

dituangkan pula Indikator Termaju di sektor kesehatan yang dapat

menjadikan daya ungkit pada Indikator Termaju di Tingkat Kabupaten.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan

rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan

rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian / Lembaga

dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau

kawasan. Adapun Rencana program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam tabel

V.1 di bawah ini ;


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik

terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus

dipenuhi oleh Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor,

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara

langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu

pada Tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada Tabel VI.1 sebagai

berikut :

Tabel VI.1 Indikator Termaju dan Indikator Rencana Program Prioritas

Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TERMAJU

1 Jumlah puskesmas yang terakreditasi

7 persiapan 22 45 75 101 101

2

Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan

kesehatan (APBD Kabupaten Bogor)

362.716 382.121 420.333 462.366 508.603 559.463 559.463

3 Angka Usia Harapan Hidup

69,69 70,5 70,9 71,2 71,5 71,7 71,7

INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS

1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

1 : 9.718 1 : 9.550 1 : 9.394 1 : 9.247 1 : 10.695 1 : 9.110 1 : 8.982

2 Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk 1 : 232.353 1 : 218.066 1 : 205.948 1 :195.519 1 : 186.462 1 : 178.526 1 : 178.526

3

Rasio dokter per

satuan penduduk

1 : 3.923 1 : 3.879 1 :3.835 1 :3.788 1 : 3.741 1 :3.690 1 : 3. 690

4 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1 : 2.666 1 : 2.637 1 : 2. 606 1 : 2.576 1 :2.542 1 : 2.508 1 : 2.666

5 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

75 80.00 80.00 81.25 81.25 82.50 82.50

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

86,1 90.00 90.00 91.25 92,5 93,75 93,75

7 Persentase balita gizi buruk

0.021 0.021 0. 0200 0.020 0.019 0.0185 0.0185

8

Cakupan Desa / kelurahan Universal

Child Immunization (UCI)

80 100 100 100 100 100 100


No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA

92.08 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00

11

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Cakupan kunjungan bayi

94.7 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

13 Cakupan puskesmas 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50

15 Cakupan Rumah dengan bebas jentik

95.01 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.01

16

Cakupan TTU (Tempat-

Tempat Umum) yang memenuhi syarat

77.22 77.72 78.22 78.72 79.22 79.72 79.72

17 Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)

yang memenuhi syarat

89.71 89.96 90.21 90.46 90.71 90.96 89.71

18 Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang

memenuhi syarat

70.07 70.57 71.07 71.57 72.07 72.57 72.57

19

Cakupan JAGA (Jamban Keluarga)


70,13 70,63 71.13 71,63 72,13 72,63 72,63

20 Prosentase pengadaan obat essensial

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21

Cakupan pengawasan

terhadap obat 45.09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22

Cakupan Desa Siaga Aktif

50,23 60 80 85 90 100

23

Jumlah desa siaga

yang aktif 216 261 348 369 391 434

24 Jumlah Total desa 430 434

434

434

434

434

25

Angka kelangsungan hidup bayi

26

Angka Usia Harapan Hidup

69.69 70.5 70.9 71.20 71.5 71.7 71,7


Renstra Dinas Kesehatan 2013 – 2018 57

BAB V

P E N U T U P

Renstra Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima ) tahunan yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembanguan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Bogor

Tahun 2013 -2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dariRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Bogor 2005 –

2025.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2018 menjadi pedoman

dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen perencanaan tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan. Semoga Renstra ini

bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan

tahun – tahun berikutnya.

Cibinong, 27 Oktober 2014

BUPATI

RACHMAT YASIN

: Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor

1 2 3 4 5

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Meningkatnya cakupan - Prosentase pengadaan obat 100%

pelayanan kesehatan dan gizi essensial

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat bagi masyarakat - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100%

perawatan

- Persentase balita gizi buruk 0,02%

3 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan 100%

Rujukan Pasien masyarakat miskin

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan - Cakupan Desa/kelurahan Universal 95%

Penyakit Menular; Child Immunization (UCI)

- Cakupan penemuan dan 82%

penanganan penderita penyakit TBC

BTA


penanganan penderita penyakit DBD

5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1 : 10.396

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas per satuan penduduk

Pembantu dan Jaringannya; - Rasio Rumah Sakit per satuan 1 : 326.538

6 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana penduduk

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit - Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 4.804

Tabel Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

(Renstra Tahun 2013 )

Indikator Kinerja Target kinerja Tahun 2013Program dan Kegiatan SasaranNo

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata - Rasio tenaga medis per satuan 1 : 3.113

- Cakupan puskesmas 252,5%

- Cakupan pembantu puskesmas 30,14%

7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Cakupan komplikasi kebidanan yang 80%

Melahirkan dan Anak; ditangani

- Cakupan pertolongan persalinan 90%

oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 93,75

- Angka Usia Harapan Hidup 69,97

- Ratio posyandu persatuan balita 11,24%

8 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan - Cakupan pengawasan terhadap 45%

Makanan obat dan makanan yang berbahaya

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Prosentase Sarana Kesehatan yang 100%

berijin

10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Meningkatnya kesadaran - Cakupan Desa Siaga Aktif 214 desa

Masyarakat masyarakat tentang perilaku

hidup bersih dan sehat;

11 Program Pengembangan Lingkungan sehat - Cakupan Rumah dengan bebas 95%

jentik

- Cakupan TTU (Tempat-Tempat 77,13%

Umum) yang memenuhi syarat

- Cakupan TPM (Tempat Pengolahan 89,66%

Makanan) yang memenuhi syarat

- Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) 70%

1 2 3 4 5



- Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) 70%


12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya jumlah dan

13 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur kualitas sumber daya kesehatan

14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Terwujudnya

15 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pertanggungjawaban

16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

- Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi masing-masing

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

: Diisi dengan sasaran program dan kegiatan renstra tahun 2013

: Diisi dengan indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2013

: Diisi dengan target kinerja program dan kegiatan tahun 2013

: Diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2013

: Diisi dengan program dan kegiatan sesuai Renstra Dinas Kesehatan kab/Kota diambil target tahun 2013

: Diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan

6

100%

100%

0,0207%

100%

95,12%

92,08%

100%

1 : 9718

1 : 232.353

1 : 3.923



Realisasi Tahun 2013

6


1 : 2.667

252,5%

30,18%

99,70%

86,11%

94,76%

69,69

11,43%

45,09%

109,65%

216 desa ( 100,93%)

95,01%

77,22%

89,71%

70,07%

6


70,13%







REVIEW RENTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013-2018

Kabupaten/Kota : Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Regulasi bidang - Meningkatkan - Sarana dan - Mengoptimalkan - Pemenuhan sarana Program Obat dan - Sarana dan Prosentase Pengadaan 100% 100% 100% 100% 100%

kesehatan di Cakupan prasarana yankes kewenangan dan prasarana Perbekalan prasarana yankes Obat Essensial

Kabupaten Bogor Kepesertaan dasar dan rujukan untuk kesehatan sesuai Kesehatan dasar dan rujukan

dinilai masih sangat Masyarakat dalam pengembangan dengan standar yang - Pengadaan Obat

lemah dan perlu Jaminan Kesehatan - Pelayanan pelayanan berlaku Pelayanan - Pelayanan

dibenahi serta Nasional Kesehatan kesehatan Kesehatan Dasar Kesehatan

ditingkatkan fungsinya Masyarakat Miskin - Pemenuhan dan -Pengadaan Bahan Masyarakat Miskin

dalam pelaksanaan - Meningkatkan - Meningkatkan peningkatan kualitas Habis Pakai

pembangunan cakupan pelayanan - Jumlah dan kuantitas dan sumber daya Laboratorium - Jumlah dan

kesehatan kesehatan dan gizi Kualitas tenaga kualitas tenaga manusia kesehatan / Puskesmas Kualitas tenaga

masyarakat serta kesehatan kesehatan dengan tenaga kesehatan - Pengadaan Alat kesehatan

- Keterampilan tenaga PHBS kompetensi yang Kedokteran Pakai

kesehatan yang belum - Status gizi balita dibutuhkan - Peningkatan Habis - Status gizi balita

memadai - Meningkatkan dan ibu hamil kualitas upaya - Pengadaan dan ibu hamil

puskesmas - Menyusun kesehatan baik Perlengkapan Medis

-Jumlah dan jenis terakreditasi dan - Persalinan oleh Sistem Kesehatan upaya kesehatan Pakai Habis - Persalinan oleh

tenaga kesehatan mempersiapkan tenaga kesehatan Daerah (SKD) perorangan (UKP) - Pengadaan Bahan tenaga kesehatan

belum memenuhi puskesmas BLUD Kabupaten Bogor maupun upaya Pendukung Obat dan

standar pelayanan - Cakupan Imunisasi kesehatan perbekalan - Cakupan Imunisasi

fasilitas kesehatan - Meningkatkan Dasar Lengkap - Meningkatkan dan masyarakat ( UKM) kesehatan Dasar Lengkap

kapasitas sumber memasyarakatkan - Rapat Kerja

- Sarana dan prasaran daya sarana dan - Upaya perilaku hidup - Pengembangan Program Obat dan - Upaya

kesehatan dasar dan prasarana kerja Penanggulangan bersih dan sehat pembiayaan Perbekalan Penanggulangan

rujukan yang belum serta kualitas Penyakit Menular kesehatan melalui Kesehatan Penyakit Menular

merata aparatur sistem jaminan - Pembangunan

- Lingkungan Bersih - Mengoptimalkan pemeliharaan /Perluasan Gudang - Lingkungan Bersih

- Sosialisasi informasi - Meningkatkan dan sehat melalui sarana kesehatan kesehatan Obat Dinas dan sehat melalui

program dan hasil fungsi koordinasi, pendidikan yang ada dan Kesehatan pendidikan

kegiatan yang belum regulasi dan kesehatan standar operasional - Peningkatan - Peningkatan Sarana kesehatan

maksimal fasilitasi pelayanan prosedur untuk manajemen dan Prasarana

kesehatan - Kemandirian meningkatkan kesehatan termasuk Pengadaan Alat - Kemandirian

- Tingkat pengetahuan pemerintah, swasta masyarakat dan kualitas pelayanan regulasi dalam Kesehatan dan Lab masyarakat dan

dan pendidikan dan lintas sektor partisipasi swasta kesehatan bidang kesehatan Kimia di Puskesmas partisipasi swasta

masyarakat yang masih dalam pelayanan dan sistem dalam pelayanan

rendah Meningkatkan kesehatan - Memanfaatkan kesehatan daerah Program Upaya kesehatan Cakupan Pelayanan 65% 65% 65% 65% 65%

jejaring pelayanan sistem informasi (SKD) Kesehatan Kesehatan Masyarakat

- Intensitas beberapa kesehatan - Tata kelola untuk mendeteksi Masyarakat - Tata kelola

penyakit menular dan Pelayanan penularan penyakit - Peningkatan - Biaya Penunjang Pelayanan

tidak menular semakin Kesehatan yang akibat mobilisasi pemberdayaan Pelayanan Kesehatan yang

meningkat, ada akuntabel penduduk yang masyarakat dan Kesehatan di UPT akuntabel

ancaman peningkatan tinggi swasta dalam bidang Puskesmas dan UPT

penyakit lain ( new kesehatan Lainnya

emerging dan re - - Meningkatkan - Rapat kerja

emerging) kualitas kesehatan - Peningkatan program upaya

lingkungan di kualitas kesehatan kesehatan

- Kualitas kesehatan masyarakat lingkungan dalam masyarakat

lingkungan dan sanitasi masyarakat - Pelayanan

dasar masih buruk di kesehatan dalam

masyarakat rangka P3K

Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Prioritas dan kegiatan Indikator Kinerja Target kinerjaSasaran

- Pengadaan Alat

- Aksesibilitas Kesehatan untuk

masyarakat terhadap UKS

Pelayanan kesehatan - Pengadaan sarana

masih rendah, pendukung

terutama masyarakat pelayanan

miskin yang tinggal di kesehatan di

daerah terpencil dan puskesmas

letak geografis yang - Biaya Penunjang

sulit di jangkau Pelayanan

Kesehatan Kerja

- Masih tingginya - Belanja Jasa Sarana

Angka Kematian Ibu JKN

(AKI), Angka Kematian

Bayi ( AKB) dan Angka Program Perbaikan Gizi - Cakupan Balita Gizi 100% 100% 100% 100% 100%

Masyarakat

Kematian Balita - Pengadaan Buruk mendapat

(AKABA), akibat 3T Makanan Tambahan perawatan

(terlambat mengambil dan Vitamin - Rasio Posyandu per 11,36% 11,48% 11,60% 11,72% 11,84%

keputusan, terlambat satuan balita

merujuk, dan - Rapat kerja -Persentase Balita gizi 0,021 0.020 0.020 0,019 0,0185

terlambat mendapat program perbaikan Buruk

penanganan ) gizi masyarakat

Program Pencegahan dan - Cakupan Penemuan dan 82% 82% 82% 82% 82%

Penanggulangan Penyakit penanganan penderita

Menular penyakit TBC BTA

- Penyemprotan - Cakupan Penemuan dan 100% 100% 100% 100% 100%

/fogging sarangpenanganan Penderita penyakit

nyamuk DBD

- Peningkatan surveilans -Cakupan Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100%

epidemiologi dan Universal Child Immunization

penanggulangan wabah (UCI)

- Pemeriksaan Calon - Cakupan penjaringan 100% 100% 100% 100% 100%

Jemaah haji kesehatan siswa SD dan

- Fasilitasi pelaksanaan setingkat

program P2TB- Cakupan AFP rate per 100.000

2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15

- Fasilitasi pelaksanaan penduduk< 15 thn

kegiatan program P2 Diare Ispa - Kesembuhan Penderita TB 85% 85% 85% 85% 85%

- Fasilitasi pelaksanaan BTA positif

kegiatan P2 Kusta - Penemuan penderita 100% 100% 100% 100% 100%

- Pencegahan dan Pneumonia Balita

Penanggulangan Penyakit - Penemuan Penderita Diare 100% 100% 100% 100% 100%

Menular Seksual ( HIV/AIDS) Mendapat Pelayanan

- Surveilans Accute Flacid - Cakupan desa/kel KLB yg 100% 100% 100% 100% 100%

Paralysis (AFP) dilakukan Penyelidikan

- Pengobatan Massal Filariasis Epidemiologi < 24 jam

- Fasilitasi Program Imunisasi - Penderita Kusta (PB dan MB) 90% 90% 90% 90% 90%

dan BIAS RFT ( release from treatment)

- Rapat Kerja Program -Proporsi Imunisasi Campak 100% 100% 100% 100% 100%

Pencegahan dan pd anak 12-23 bln

pembetantasan Penyakit serta -Angka Penemuan kasus 1 1 1 1 1

Surveilans Epidemiologi malaria per 1.000 penduduk

- Persentase Penduduk yg 67% 67% 67% 67% 67%

memiliki akses thdp air

minum berkualitas

- Persentase kualitas air 100% 100% 100% 100% 100%

minum yang memenuhi syarat

- Persentase penduduk yang 75% 75% 75% 75% 75%

menggunakan jamban sehat

Program Pengadaan, - Rasio Puskesmas, poliklinik, 1:9.550 1:9.394 1:9.247 1:9.1106 1:8.982

Peningkatan dan Perbaikan pustu per satuan penduduk

Sarana dan Prasarana - Cakupan puskesmas 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5

Puskesmas/Pustu dan - Cakupan pembantu 30,65 31,11 31,57 32,03 32,49

jaringannya puskesmas

- Pengadaan Puskesmas

keliling

- Pengadaan Ambulance

puskesmas

- Pengadaan Perlengkapan

kantor puskesmas

- Pengadaan Mebeulair

puskesmas

- Pengadaan alat-alat

kedokteran puskesmas


laboratorium puskesmas

- Pengadaan sarana pelayanan

kesehatan

- Revitalisasi puskesmas

- Rehabilitasi Puskesmas

- Rehabilitasi Ruang Radiologi

dan laboratorium

-Pembangunan Pustu

- Pembangunan Puskesmas

DTP

-Pengadaan Lahan Puskesmas

- Pengadaan Lemari Es Pusk

- Biaya Pengurusan Surat Ijin

operasional puskesmas

- Rehabiltasi pustu

- Pengadaan alat kesehatan

program KIA

- Pemagaran puskesmas

-Pembangunan Gedung

puskesmas PONED


puskesmas mampu PONED

- Pembangunan lahan parkir

puskesmas

-Pengadaan UKS Kit untuk

puskesmas

-Pengadaan Lansia Kit untuk

puskesmas

- Pengadaan PPTM Kit di

puskesmas

Program Peningkatan - Cakupan komplikasi 80,00 80,00 81,25 81,25 82,50

Keselamatan Ibu Melahirkan kebidanan yang

dan Anak ditangani

- Kemitraan Paraji untuk - Cakupan pertolongan 90,00 90,00 91,25 92,5 93,75

persalinan di puskesmas persalinan oleh tenaga

PONED kesehatan yang memiliki

-Belanja operasional call center/ kompetensi kebidanan

SMS Gateway - Cakupan Kunjungan bayi 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

-Rapat kerja program - Cakupan Kunjungan Bumil 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

peningkatan pelayanan K4

kesehatan Ibu, Anak dan remaja - Cakupan Pelayanan Nifas 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

- Cakupan Neonatus dengan 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

komplikasi yang ditangani

Program Peningkatan - Angka Usia Harapan Hidup 70,5 70,9 71,20 71,5 71,7

Pelayanan Kesehatan Lansia (UHH)

- Rapat kerja Program

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

- Kegiatan Peringatan Hari Lanjut

Usia (HLUN)

- Peningkatan Kemampuan

Petugas Kesehatan dan Kader

dalam Manajemen Posbindu

- Pengembangan Puskesmas

Santun Lansia

- Optimalisasi Pelaksanaan

Posbindu

- Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Lansia di Panti

Werda

- Pengembangan Posbindu

PTM (Penyakit Tidak Menular )

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Remaja



Kesehatan Remaja


KKR /Peer Konselor


Guru UKS

- Pengembangaan Puskesmas

PKPR

- Penjaringan Kesehatan Bagi

Remaja

- Pendidikan Kespro Remaja di

Institusi

- Pelayanan Kesehatan Anak

berkebutuhan Khusus

Program Standarisasi Rasio dokter per satuan 1: 3.879 1 : 3.835 1 :3.788 1 : 3.741 1 :3.690

Pelayanan Kesehatan penduduk

- Monitoring Evaluasi dan Rasio tenaga medis per satuan 1 : 2.637 1 : 2. 606 1 : 2.576 1 :2.542 1 : 2.508

pelaporan penduduk

- Penyusunan dan

pengembangan data

kesehatan

- Pengembangan kegiatan

pengelolaan Primari care ( P

care) JKN puskesmas

- Pembinaan sarana/institusi

swasta

-Jasa pelayanan kesehatan

- Rapat koordinasi, evaluasi dan

perencanaan program

- Akreditasi puskesmas

- Persiapan penerapan pola

pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD)

Program Pelayanan Kesehatan - Cakupan Pelayanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Penduduk miskin Kesehatan rujukan pasien

-Pelayanan Operasi Katarak masyarakat miskin;

- Jaminan Pelayanan Kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Daerah dasar pasien masyarakat

- Peningkatan Pelayanan miskin

kesehatan bagi Masyarakat

Miskin di Luar Kuota Jamkesmas

Program pengadaan - Rasio Rumah Sakit per 1: 218.066 1:205.948 1: 195.519 1:186.463 1: 178.526

peningkatan sarana dan satuan penduduk

prasarana Rumah sakit/ RS - Cakupan pelayanan Gawat

Jiwa/ RS Paru/ RS Mata darurat Level 1 yg harus

- Pengadaan Ruang Rawat Kelas diberikan sarana kesehatan

III RSAU (RS) di kabupaten/Kota

Program Pengawasan dan -Cakupan pengawasan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pengendalian kesehatan terhadap obat dan makanan

makanan berbahaya

- Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan Hasil

Produksi Rumah Tangga

- Penyuluhan keamanan pangan

dlm rangka sertifikasi produk

pangan (SPPIRT)

Program Pengembangan - Cakupan Rumah dengan 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Lingkungan Sehat bebas jentik

-Pengawasan Hygiene dan Prosentase TTU yg memenuhi 77,72 78,22 78,72 79,22 79,72

sanitasi tempat- tempat Umum syarat

- Sanitasi Total Berbasis Prosentase TPM yg memenuhi 89,96 90,21 90,46 90,71 90,96

Masyarakat (STBM) syarat

- Pengawasan Hygiene dan Cakupan JAGA memenuhi 70,63 71,13 71,63 72,13 72,63

sanitasi Tempat syarat

- Rapat kerja Program Cakupan SAB memenuhi 70,57 71,07 71,57 72,07 72,57

Pengembangan Lingkungan sehat syarat

- Pengawasan Kualitas

lingkungan

Program Promosi Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif 60 80 85 90 100

dan Pemberdayaan

Masyarakat

-Penyediaan Media Penyuluhan

Kesehatan

- Penyuluhan Kesehatan

- Fasilitasi UKBM dan Pembinaan

Kesehatan Lintas sektor

- Fasilitasi Tim Pembina

Kabupaten Sehat

-Rapat Kerja Bidang Promosi dan

SDK

- Peringatan Hari Kesehatan

Nasional (HKN)

Program Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

-Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan&

Penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

- Penyediaan Makanan dan

Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam dan luar

daerah

- Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis

perkantoran

- Penyediaan Pel. Administrasi

Kepegawaian

- Penyediaan Pelayanan

Administrasi Barang


Keamanan Kantor

- Penyediaan Pelayanaan arsip

SKPD

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

- Pengadaan Mebelair

- Pengadaan Peralatan Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

-Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter

Puskesmas

- Rehabilitasi Rumah Dinas

Paramedis Puskesmas

- Pemasangan Partisi dan

Penataan Interior Kantor Dinas

Kesehatan

- Pembangunan Turap Gedung

Kantor Dinas Kesehatan

- Revitalisasi Rumah Dinas

Puskesmas

- Pembangunan Rumah dinas

Puskesmas

- Pengadaan sarana penunjang

gudang vaksin dinas kesehatan

Program Peningkatan Disiplin

aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

TOTAL

14 15

226.064.543.735 Dinas kesehatan


dan Puskesmas

Lokasi kegiatan Biaya

32.700.556.527 Dinas Kesehatan


354.746.865.262





867.203.723.418

4.882.481.000

727.938.113








2.378.969.051.491

REVIEW RENTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013-2018

Kabupaten/Kota : Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Regulasi bidang - Meningkatkan - Sarana dan - Mengoptimalkan - Pemenuhan sarana Program Obat dan - Sarana dan Prosentase Pengadaan 100% 100% 100% 100% 100%

kesehatan di Cakupan prasarana yankes kewenangan dan prasarana Perbekalan prasarana yankes Obat Essensial

Kabupaten Bogor Kepesertaan dasar dan rujukan untuk kesehatan sesuai Kesehatan dasar dan rujukan

dinilai masih sangat Masyarakat dalam pengembangan dengan standar yang - Pengadaan Obat

lemah dan perlu Jaminan Kesehatan - Pelayanan pelayanan berlaku Pelayanan - Pelayanan

dibenahi serta Nasional Kesehatan kesehatan Kesehatan Dasar Kesehatan

ditingkatkan fungsinya Masyarakat Miskin - Pemenuhan dan -Pengadaan Bahan Masyarakat Miskin

dalam pelaksanaan - Meningkatkan - Meningkatkan peningkatan kualitas Habis Pakai

pembangunan cakupan pelayanan - Jumlah dan kuantitas dan sumber daya Laboratorium - Jumlah dan

kesehatan kesehatan dan gizi Kualitas tenaga kualitas tenaga manusia kesehatan / Puskesmas Kualitas tenaga

masyarakat serta kesehatan kesehatan dengan tenaga kesehatan - Pengadaan Alat kesehatan

- Keterampilan tenaga PHBS kompetensi yang Kedokteran Pakai

kesehatan yang belum - Status gizi balita dibutuhkan - Peningkatan Habis - Status gizi balita

memadai - Meningkatkan dan ibu hamil kualitas upaya - Pengadaan dan ibu hamil

puskesmas - Menyusun kesehatan baik Perlengkapan Medis

-Jumlah dan jenis terakreditasi dan - Persalinan oleh Sistem Kesehatan upaya kesehatan Pakai Habis - Persalinan oleh

tenaga kesehatan mempersiapkan tenaga kesehatan Daerah (SKD) perorangan (UKP) - Pengadaan Bahan tenaga kesehatan

belum memenuhi puskesmas BLUD Kabupaten Bogor maupun upaya Pendukung Obat dan

standar pelayanan - Cakupan Imunisasi kesehatan perbekalan - Cakupan Imunisasi

fasilitas kesehatan - Meningkatkan Dasar Lengkap - Meningkatkan dan masyarakat ( UKM) kesehatan Dasar Lengkap

kapasitas sumber memasyarakatkan - Rapat Kerja

- Sarana dan prasaran daya sarana dan - Upaya perilaku hidup - Pengembangan Program Obat dan - Upaya

kesehatan dasar dan prasarana kerja Penanggulangan bersih dan sehat pembiayaan Perbekalan Penanggulangan

rujukan yang belum serta kualitas Penyakit Menular kesehatan melalui Kesehatan Penyakit Menular

merata aparatur sistem jaminan - Pembangunan

- Lingkungan Bersih - Mengoptimalkan pemeliharaan /Perluasan Gudang - Lingkungan Bersih

- Sosialisasi informasi - Meningkatkan dan sehat melalui sarana kesehatan kesehatan Obat Dinas dan sehat melalui

program dan hasil fungsi koordinasi, pendidikan yang ada dan Kesehatan pendidikan

kegiatan yang belum regulasi dan kesehatan standar operasional - Peningkatan - Peningkatan Sarana kesehatan

maksimal fasilitasi pelayanan prosedur untuk manajemen dan Prasarana

kesehatan - Kemandirian meningkatkan kesehatan termasuk Pengadaan Alat - Kemandirian

- Tingkat pengetahuan pemerintah, swasta masyarakat dan kualitas pelayanan regulasi dalam Kesehatan dan Lab masyarakat dan

dan pendidikan dan lintas sektor partisipasi swasta kesehatan bidang kesehatan Kimia di Puskesmas partisipasi swasta

masyarakat yang masih dalam pelayanan dan sistem dalam pelayanan

rendah Meningkatkan kesehatan - Memanfaatkan kesehatan daerah Program Upaya kesehatan Cakupan Pelayanan 65% 65% 65% 65% 65%

jejaring pelayanan sistem informasi (SKD) Kesehatan Kesehatan Masyarakat

- Intensitas beberapa kesehatan - Tata kelola untuk mendeteksi Masyarakat - Tata kelola

penyakit menular dan Pelayanan penularan penyakit - Peningkatan - Biaya Penunjang Pelayanan

tidak menular semakin Kesehatan yang akibat mobilisasi pemberdayaan Pelayanan Kesehatan yang

meningkat, ada akuntabel penduduk yang masyarakat dan Kesehatan di UPT akuntabel

ancaman peningkatan tinggi swasta dalam bidang Puskesmas dan UPT

penyakit lain ( new kesehatan Lainnya

emerging dan re - - Meningkatkan - Rapat kerja

emerging) kualitas kesehatan - Peningkatan program upaya

lingkungan di kualitas kesehatan kesehatan

- Kualitas kesehatan masyarakat lingkungan dalam masyarakat

lingkungan dan sanitasi masyarakat - Pelayanan

dasar masih buruk di kesehatan dalam

masyarakat rangka P3K

Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Prioritas dan kegiatan Indikator Kinerja Target kinerjaSasaran

- Pengadaan Alat

- Aksesibilitas Kesehatan untuk

masyarakat terhadap UKS

Pelayanan kesehatan - Pengadaan sarana

masih rendah, pendukung

terutama masyarakat pelayanan

miskin yang tinggal di kesehatan di

daerah terpencil dan puskesmas

letak geografis yang - Biaya Penunjang

sulit di jangkau Pelayanan

Kesehatan Kerja

- Masih tingginya - Belanja Jasa Sarana

Angka Kematian Ibu JKN

(AKI), Angka Kematian

Bayi ( AKB) dan Angka Program Perbaikan Gizi - Cakupan Balita Gizi 100% 100% 100% 100% 100%

Masyarakat

Kematian Balita - Pengadaan Buruk mendapat

(AKABA), akibat 3T Makanan Tambahan perawatan

(terlambat mengambil dan Vitamin - Rasio Posyandu per 11,36% 11,48% 11,60% 11,72% 11,84%

keputusan, terlambat satuan balita

merujuk, dan - Rapat kerja -Persentase Balita gizi 0,021 0.020 0.020 0,019 0,0185

terlambat mendapat program perbaikan Buruk

penanganan ) gizi masyarakat

Program Pencegahan dan - Cakupan Penemuan dan 82% 82% 82% 82% 82%

Penanggulangan Penyakit penanganan penderita

Menular penyakit TBC BTA

- Penyemprotan - Cakupan Penemuan dan 100% 100% 100% 100% 100%

/fogging sarangpenanganan Penderita penyakit

nyamuk DBD

- Peningkatan surveilans -Cakupan Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100%

epidemiologi dan Universal Child Immunization

penanggulangan wabah (UCI)

- Pemeriksaan Calon - Cakupan penjaringan 100% 100% 100% 100% 100%

Jemaah haji kesehatan siswa SD dan

- Fasilitasi pelaksanaan setingkat

program P2TB- Cakupan AFP rate per 100.000

2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15 2/100.000pddk< 15

- Fasilitasi pelaksanaan penduduk< 15 thn

kegiatan program P2 Diare Ispa - Kesembuhan Penderita TB 85% 85% 85% 85% 85%

- Fasilitasi pelaksanaan BTA positif

kegiatan P2 Kusta - Penemuan penderita 100% 100% 100% 100% 100%

- Pencegahan dan Pneumonia Balita

Penanggulangan Penyakit - Penemuan Penderita Diare 100% 100% 100% 100% 100%

Menular Seksual ( HIV/AIDS) Mendapat Pelayanan

- Surveilans Accute Flacid - Cakupan desa/kel KLB yg 100% 100% 100% 100% 100%

Paralysis (AFP) dilakukan Penyelidikan

- Pengobatan Massal Filariasis Epidemiologi < 24 jam

- Fasilitasi Program Imunisasi - Penderita Kusta (PB dan MB) 90% 90% 90% 90% 90%

dan BIAS RFT ( release from treatment)

- Rapat Kerja Program -Proporsi Imunisasi Campak 100% 100% 100% 100% 100%

Pencegahan dan pd anak 12-23 bln

pembetantasan Penyakit serta -Angka Penemuan kasus 1 1 1 1 1

Surveilans Epidemiologi malaria per 1.000 penduduk

- Persentase Penduduk yg 67% 67% 67% 67% 67%

memiliki akses thdp air

minum berkualitas

- Persentase kualitas air 100% 100% 100% 100% 100%

minum yang memenuhi syarat

- Persentase penduduk yang 75% 75% 75% 75% 75%

menggunakan jamban sehat

Program Pengadaan, - Rasio Puskesmas, poliklinik, 1:9.550 1:9.394 1:9.247 1:9.1106 1:8.982

Peningkatan dan Perbaikan pustu per satuan penduduk

Sarana dan Prasarana - Cakupan puskesmas 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5

Puskesmas/Pustu dan - Cakupan pembantu 30,65 31,11 31,57 32,03 32,49

jaringannya puskesmas

- Pengadaan Puskesmas

keliling

- Pengadaan Ambulance

puskesmas

- Pengadaan Perlengkapan

kantor puskesmas

- Pengadaan Mebeulair

puskesmas


kedokteran puskesmas


laboratorium puskesmas

- Pengadaan sarana pelayanan

kesehatan

- Revitalisasi puskesmas

- Rehabilitasi Puskesmas

- Rehabilitasi Ruang Radiologi

dan laboratorium

-Pembangunan Pustu

- Pembangunan Puskesmas

DTP

-Pengadaan Lahan Puskesmas

- Pengadaan Lemari Es Pusk

- Biaya Pengurusan Surat Ijin

operasional puskesmas

- Rehabiltasi pustu


program KIA

- Pemagaran puskesmas

-Pembangunan Gedung

puskesmas PONED


puskesmas mampu PONED

- Pembangunan lahan parkir

puskesmas

-Pengadaan UKS Kit untuk

puskesmas

-Pengadaan Lansia Kit untuk

puskesmas

- Pengadaan PPTM Kit di

puskesmas

Program Peningkatan - Cakupan komplikasi 80,00 80,00 81,25 81,25 82,50

Keselamatan Ibu Melahirkan kebidanan yang

dan Anak ditangani

- Kemitraan Paraji untuk - Cakupan pertolongan 90,00 90,00 91,25 92,5 93,75

persalinan di puskesmas persalinan oleh tenaga

PONED kesehatan yang memiliki

-Belanja operasional call center/ kompetensi kebidanan

SMS Gateway - Cakupan Kunjungan bayi 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

-Rapat kerja program - Cakupan Kunjungan Bumil 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

peningkatan pelayanan K4

kesehatan Ibu, Anak dan remaja - Cakupan Pelayanan Nifas 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

- Cakupan Neonatus dengan 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

komplikasi yang ditangani

Program Peningkatan - Angka Usia Harapan Hidup 70,5 70,9 71,20 71,5 71,7

Pelayanan Kesehatan Lansia (UHH)



Kesehatan Lansia

- Kegiatan Peringatan Hari Lanjut

Usia (HLUN)


Petugas Kesehatan dan Kader

dalam Manajemen Posbindu

- Pengembangan Puskesmas

Santun Lansia

- Optimalisasi Pelaksanaan

Posbindu

- Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Lansia di Panti

Werda

- Pengembangan Posbindu

PTM (Penyakit Tidak Menular )

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Remaja



Kesehatan Remaja


KKR /Peer Konselor


Guru UKS

- Pengembangaan Puskesmas

PKPR

- Penjaringan Kesehatan Bagi

Remaja

- Pendidikan Kespro Remaja di

Institusi

- Pelayanan Kesehatan Anak

berkebutuhan Khusus

Program Standarisasi Rasio dokter per satuan 1: 3.879 1 : 3.835 1 :3.788 1 : 3.741 1 :3.690

Pelayanan Kesehatan penduduk

- Monitoring Evaluasi dan Rasio tenaga medis per satuan 1 : 2.637 1 : 2. 606 1 : 2.576 1 :2.542 1 : 2.508

pelaporan penduduk

- Penyusunan dan

pengembangan data

kesehatan

- Pengembangan kegiatan

pengelolaan Primari care ( P

care) JKN puskesmas

- Pembinaan sarana/institusi

swasta

-Jasa pelayanan kesehatan

- Rapat koordinasi, evaluasi dan

perencanaan program

- Akreditasi puskesmas

- Persiapan penerapan pola

pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD)

Program Pelayanan Kesehatan - Cakupan Pelayanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Penduduk miskin Kesehatan rujukan pasien

-Pelayanan Operasi Katarak masyarakat miskin;

- Jaminan Pelayanan Kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Daerah dasar pasien masyarakat

- Peningkatan Pelayanan miskin

kesehatan bagi Masyarakat

Miskin di Luar Kuota Jamkesmas

Program pengadaan - Rasio Rumah Sakit per 1: 218.066 1:205.948 1: 195.519 1:186.463 1: 178.526

peningkatan sarana dan satuan penduduk

prasarana Rumah sakit/ RS - Cakupan pelayanan Gawat

Jiwa/ RS Paru/ RS Mata darurat Level 1 yg harus

- Pengadaan Ruang Rawat Kelas diberikan sarana kesehatan

III RSAU (RS) di kabupaten/Kota

Program Pengawasan dan -Cakupan pengawasan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pengendalian kesehatan terhadap obat dan makanan

makanan berbahaya

- Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan Hasil

Produksi Rumah Tangga

- Penyuluhan keamanan pangan

dlm rangka sertifikasi produk

pangan (SPPIRT)

Program Pengembangan - Cakupan Rumah dengan 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Lingkungan Sehat bebas jentik

-Pengawasan Hygiene dan Prosentase TTU yg memenuhi 77,72 78,22 78,72 79,22 79,72

sanitasi tempat- tempat Umum syarat

- Sanitasi Total Berbasis Prosentase TPM yg memenuhi 89,96 90,21 90,46 90,71 90,96

Masyarakat (STBM) syarat

- Pengawasan Hygiene dan Cakupan JAGA memenuhi 70,63 71,13 71,63 72,13 72,63

sanitasi Tempat syarat

- Rapat kerja Program Cakupan SAB memenuhi 70,57 71,07 71,57 72,07 72,57

Pengembangan Lingkungan sehat syarat

- Pengawasan Kualitas

lingkungan

Program Promosi Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif 60 80 85 90 100

dan Pemberdayaan

Masyarakat

-Penyediaan Media Penyuluhan

Kesehatan

- Penyuluhan Kesehatan

- Fasilitasi UKBM dan Pembinaan

Kesehatan Lintas sektor

- Fasilitasi Tim Pembina

Kabupaten Sehat

-Rapat Kerja Bidang Promosi dan

SDK

- Peringatan Hari Kesehatan

Nasional (HKN)

Program Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

-Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan&

Penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

- Penyediaan Makanan dan

Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam dan luar

daerah

- Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis

perkantoran

- Penyediaan Pel. Administrasi

Kepegawaian


Administrasi Barang


Keamanan Kantor

- Penyediaan Pelayanaan arsip

SKPD

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

- Pengadaan Mebelair

- Pengadaan Peralatan Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

-Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter

Puskesmas

- Rehabilitasi Rumah Dinas

Paramedis Puskesmas

- Pemasangan Partisi dan

Penataan Interior Kantor Dinas

Kesehatan

- Pembangunan Turap Gedung

Kantor Dinas Kesehatan

- Revitalisasi Rumah Dinas

Puskesmas

- Pembangunan Rumah dinas

Puskesmas

- Pengadaan sarana penunjang

gudang vaksin dinas kesehatan

Program Peningkatan Disiplin

aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- Pembinaan Mental dan Rohani

bagi Aparatur

-Penilaian Angka Kredit Tenaga

Fungsional Kesehatan

- Pengiriman Peserta Bintek

Asuhan Persalinan Normal (APN)

- Pengiriman Peserta Bintek

Penatalaksanaan Asfiksia Bayi

Baru Lahir

- Bimbingan Teknis Pertolongan

Pertama Gawat Darurat Obstetri

dan Neonatal (PPGDON)

- Pengiriman peserta bimbingan

teknis PONED

- Pengiriman peserta Bimbingan

teknis PPGD

- Bimbingan Teknis simulasi

Deteksi Dini Intervensi Tumbuh

Kembang (SDIDTK)

- Pengiriman peserta Bimbingan

Teknis Konselor Menyusui

- Bintek Pemantauan Pertumbuhan

Balita

- Pelatihan Akreditasi puskesmas

- Bimbingan Teknis MTBS/M

- Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk

- Bintek Manajemen Program Gizi

- Pelatihan Geriatri

- Pelatihan Penanganan Kekerasan

terhadap Anak dan Perempuan

- Pelatihan Mikrokopis Malaria

- Pelatihan PPTM Bagi Petugas

Puskesmas

- Pelatihan Manajemen Program

Imunisasi

- Set Up Pelayanan HIV dan IMS

- Pengiriman Pelatihan VCT

petugas puskesmas

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

- Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- Penyusunan laporan Keuangan

Semesteran

- Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

- Penyusunan Perencanaan

anggaran

- Penatausahaan Keuangan SKPD

- Penyusunan Renstra SKPD

- Penyusunan Renja SKPD

- Publikasi Kinerja

TOTAL

14 15



dan Puskesmas

Lokasi kegiatan Biaya



354.746.865.262





867.203.723.418

4.882.481.000

727.938.113








2.378.969.051.491

Target Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Dinas Kesehatan Kab/Kota : Kabupaten BogorNO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pencapaian

Tahun 2013Realisasi Pencapaian

(Kab/Kota ) Tahun 2013 Keterangan

1 2 3 4 5

Meningkatnya

Persentase desa siaga

aktif

70 216 desa (100.93%)

Target 214 desaPersentase Rumah

Tangga yang ber PHBS

50 -

SD ber PHBS . 80 -OPD Prov ber PHBS . 100 -

Menjamin setiap orang

miskin mendapatkan

pelayanan kesehatan

dasar dan atau

rujukan/spesialistik

yang bermutu

Persentase masyarakat

miskin yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

di Puskesmas dan

jaringannya .

40

55,15%

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

pasien masyarakat

miskinPersentase masyarakat

miskin yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

di RS dan jaringannya .

20,82%Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

Persentase RSD

mempunyai Tim Terapi

Gizi .

80% -

Meningkatnya

perlindungan pada

ibu hamil, ibu bersalin,

ibu nifas, bayi, anak

dan masyarakat risiko

tinggi

Ratio Kematian Bayi

dari 5,14 menjadi

2,64/1000 KH

2,64 32/1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi

sesuai SDKI 2012

Ratio Kematian Ibu dari

96 /100.000 KH pada

tahun 2008 menjadi

73/100.000 KH pada

tahun 2014

73 228 /100.000 kelahiran

hidup Angka Kematian Ibu

sesuai SDKI 2012

meningkatnya persen

kab/kota dengan gizi

buruk kurang dari 0.9%

100 -

Cakupan Persalinan

yang ditolong oleh

tenaga kesehatan .

95% 86,11%

Cakupan Kunjungan

Neonatus pertama (KN

1) .

95% -

Cakupan pelayanan

kesehatan antenatal

(K4) .

96.00% 84.51%

Cakupan Kunjungan

Neonatus Lengkap (KN

Lengkap) .

86.00% -

Cakupan neonatus

komplikasi yg ditangani

.

60% 46,05%

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan

kabupaten/kota untuk

mencapai Desa Siaga

dan PHBS

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pencapaian



1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Cakupan penanganan

komplikasi kebidanan

(PK) .

50.00% 99,70%

Cakupan Pelayanan

kesehatan ibu nifas

(KF3) .

86.00% 87,47%

Cakupan kunjungan

balita .

75.00% 77,42% Cakupan pelayanan

anak balitaCakupan kunjungan

bayi .

86.00% 94,76%

Cakupan Peserta KB

Aktif .

86.00% 100%

metode kontrasepsi

jangka panjang (MKJP)

dan Non MKJPCakupan SD/MI yang

melaksanakan

penjaringan siswa

kelas I .

92.00% 90,23%

Persentase Kab/Kota

yang memiliki minimal

2 Puskesmas Santun

Lansia .

65.00% -

Persentase Kab/Kota


4 puskesmas mampu

tatalaksana Pelayanan

Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR)

87.00% -

Persentase Kab/Kota


2 Puskesmas mampu

Tatalaksana KTA

75.00% -

Meningkatnya

Keluarga Sadar Gizi

Meningkatnya status

gizi balita -

Menurunnya

prevalensi balita gizi

buruk dari 1,08

menjadi 0,5%

0.6 0,69%

Persentase Balita Naik

Timbangannya

88.6. 77,02%

Persentase Balita

ditimbang berat

badannya

85.00% 67,00%

Persentase Balita 6-59

bulan mendapat kapsul

Vitamin A

100.00% 83,19%

Persentase ibu hamil

yang mendapatkan Fe

90 tablet (Fe 3)

96.00% -

Gizi buruk mendapat

perawatan

100.00% 100%

Persentase Balita (6-24

bulan) BGM Gakin

dapat MP-ASI

20.00% 93,55%

Presentase bayi 0-6

bulan mendapat ASI

Eksklusif

75.00% 48,08%




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Meningkatnya

penggunaan obat obat

yang rasional dan

pemakaian obat

generik di fasilitas

pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta

disetiap jenjang

Jumlah Kab/Kota yang

melaporkan

Penggunaan Obat

Rasional (POR)

26 -

Jumlah RS pemerintah

yg melaksanakan 12

kegiatan Pelayanan

Informasi Obat (PIO)

sesuai standar

15 -

Jumlah Kab/Kota

dengan puskesmas yg

melaksanakan 10

kegiatan Pelayanan

Informasi Obat (PIO)

sesuai standar

26 -

Prosentase

penggunaan obat

generik di sarana

pelayanan pemerintah

(RSUD)

70% -

100%

Meningkatnya

pengawasan dan

pengendalian

peredaran sediaan

makanan dan sediaan

perbekalan farmasi

terutama napza,

narkoba dan batra

25%

Jumlah Kab/Kota yang

melaporkan

penggunaan narkotika

dan psikotropika

dengan software

sipnap

-

-Persentase produk

farmasi (Alkes,obat,

kosmetik, alkes, otrad

dan PKRT) yang diuji

memenuhi syarat

80% -

Jumlah sarana industri

rumah tangga yang di

bina dan di awasi

3000 4283

Jumlah Industri kecil

obat tradisional(IKOT)

dibina dan diawasi

90% -

Persentase Kabupaten

Kota minimal 2

puskesmas yang

melaksanakan

pembinaan program

kesehatan tradisional

40% -




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Tertanggulanginya

masalah kesehatan

pada saat dan pasca

bencana dan antisipasi

global warming

Prosentase kab/kota

dengan rapid health

assesment (RHA)

Bencana ≥ 80%

80% -

Meningkatnya derajat

kesehatan dan

kebugaran jasmani

masyarakat melalui

aktifitas fisik dan

olahraga yang baik,

benar, teratur dan

terukur

Persentase Puskesmas

di 26 Kabupaten Kota

yang melaksanakan

pembinaan program

kesehatan Olahraga

masyarakat

40% -

Meningkatnya

Kualifikasi Rumah Sakit

Provinsi menjadi

Center of

Excellent/Rujukan

Spesifik berbasis

Masalah Kesehatan

Jawa Barat

(diantaranya stroke,

penyakit jantung, dan

gerontology) yang

mempunyai kualitas

tingkat

Nasional/Dunia;

Persentase RS provinsi

yang telah menjadi

centre of exellent

sesuai bidangnya

30% -

Terwujudnya sistem

rujukan pelayanan

kesehatan dan

penunjangnya

(Laboratorium

Diagnostik Kesehatan)

regional Jawa Barat

(diantaranya HIV dan

Flu Burung)

Tingkat pencapaian

BLK sebagai CoE

pelayanan penunjang

diagnostik dan

laboratorium

kesehatan masyarakat

bertaraf internasional

-

Jumlah Rumah Sakit

Pemerintah (RSUD, RS

Povinsi, RS TNI Polri

dan RS Vertikal) yang

mampu melaksanakan

pelayanan kesehatan

penyakit TB Paru

sesuai standar

50% -

Jumlah RSD berfungsi

sebagai RS Rujukan

kasus Flu burung

7 -




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Tersedianya

anggaran/pembiayaan

kesehatan di Provinsi

serta Kabupaten dan

Kota dengan jumlah

mencukupi, teralokasi

sesuai dengan besaran

masalah dan

termanfaatkan secara

berhasil guna dan

berdaya guna dan

diutamakan untuk

Upaya pencegahan dan

peningkatan kesehatan

(Preventif dan

Promotif);

Jumlah Dokumen

Laporan Akuntabilitas

Diskes Provinsi

1 -

Jumlah Dokumen

Laporan Pencapaian

Kinerja Diskes Provinsi

5 -

-Jumlah dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Kesehatan

7 -

Jumlah dokumen

penetapan kinerja

Diskes Prov. Jabar

1 -

Terwujudnya sistem

informasi dan

Surveilance

Epidemiologi

Kesehatan yang

evidence base, akurat

diseluruh Kabupaten

dan Kota, Provinsi Jawa

Barat dan on line

dengan Nasional

Tersedianya data dan

informasi

komprehensif

kesehatan Jawa Barat

74 -

Terciptanya Sistem

Pembiayaan Kesehatan

Masyarakat Skala

Provinsi

Jumlah dokumen

pendukung

pengembangan JPKM

Jawa Barat (model,

perda dan pergub)

-

Jumlah dokumen

regulasi dan

pendukung Sistem

Kesehatan Provinsi

(Perda, dan Pergub)Tersedianya berbagai

kebijakan, standar

pelayanan kesehatan

Provinsi, SPM bidang

kesehatan Provinsi,

pedoman dan regulasi

kesehatan

Jumlah dokumen NSPK

bidang kesehatan skala

provinsi

ditiadakan




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Terwujudnya

mekanisme dan

jejaring untuk

terselenggaranya

komunikasi dan

terbentuknya

pemahaman publik

tentang PHBS,

pembangunan

kesehatan dan

masalah kesehatan

global, nasional dan

lokal

Jumlah Dokumen

Kerjasama bidang

kesehatan di daerah

lintas batas

1 -

Jumlah dokumen

kerjasama mitra praja

utama

1 -

-Pelayanan kesehatan

di setiap Rumah Sakit,

Puskesmas dan

Jaringannya memenuhi

standar mutu

Terbentuknya Tim

Jaminan Mutu Provinsi

1 -

Terbentuknya Tim

Jaminan Mutu

Kabupaten / Kota

26 -


memenuhi Klasifikasi

Standar Mutu

25% -

Persentase RSU sesuai

standar pelayanan

kelas D,C dan B non

pendidikan

100 -

Persentase RSK sesuai

standar pelayanan

kelas C,B dan A

100 -

Terbentuknya Dewan

Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin

Provinsi Jawa Barat

-

Persentase kota yang

melaksanakan program

Puskesmas Perkotaan

35% -


yang memenuhi

Standar Penilaian

Kinerja Puskesmas

50% -

Terwujudnya

akuntabilitas dan

pencapaian Kinerja

program

pembangunan

kesehatan yang baik

Persentase Anggaran

Kesehatan/ Kapita

minimal sesuai dengan

WHO dan Komitmen

Bupati/Walikota se

Indonesia

-

Persentase Dana Pusat

(APBN) utk

pembiayaan kesehatan

yang sesuai dengan

standar WHO

11,95%

Persentase anggaran

APBN dibandingkan

dengan Total anggaran

kesehatan di

kab.Bogor




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Persentase Dana APBD

Prov untuk


yang sesuai dengan

standar WHO

8,53% Persentase anggaran

APBD Prop

dibandingkan dengan

Total anggaran

kesehatan di

kab.BogorPersentase Dana APBD

Kab/Kota utk


yang sesuai dengan

standar WHO

64,52%

Persentase anggaran

APBD Kabupaten

dibandingkan dengan

Total anggaran

kesehatan di

kab.BogorPeningkatan kualitas

sarana prasarana

pelayanan kesehatan

Rumah Sakit

Jumlah RSD mampu

PONEK

34 -

Persentase RS

Pemerintah yang telah

diakreditasi

90.00% -

Persentase RS Swasta

tang telah diakreditasi

70.00% -

Presentasi UTDC sesuai

standar

30% -

Peningkatan kuantitas,

kualitas dan fungsi

sarana prasarana

pelayanan kesehatan

di Puskesmas dan

jaringannya


terakreditasi

25% - direncanakan dari

tahun 2015 sampai

2018 seluruh pusk di

Kabupaten Bogor

sudah terakreditasi,

sat ini sedang dalam

persiapan.

Persentase Pelayanan

Kesehatan Dasar

terakreditasi

8.00% -

Jumlah Puskesmas

mampu PONED dan

Pelayanan gawat

darurat

604 22

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

Dinas Kesehatan dan

UPT Kesehatan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Diskes

Jabar

90 -

100 -Peningkatan Sarana

dan Prasarana Gudang

Obat

90 -

Persentase

laboratorium

Kesehatan milik

Pemerintah yang

terfasilitasi akreditasi

100.00% -

Presentasi Akreditasi

Laboratorium Klinik

swasta yang akreditasi

75.00% -




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Persentase desa UCI 95.00% 95,12%

Cakupan immunisasi

Polio

90.00% 91,78% Cakupan polio pada

bayiPersentase kab/kota

yang melaksanakan

program pengendalian

penyakit tidak menular

100% -

Jumlah Kab./Kota yang

menyelenggarakan

sero surveilans pada

kelompok risiko tinggi

20 -

-

Setiap KLB dilaporkan

secara cepat < 24 jam

kepada kepala dan

instansi kesehatan

terdekat

Proporsi

Kabupaten/Kota

dengan kelengkapan

Laporan Survelans

Terpadu ≥ 90 %

100.00% -

Proporsi kab/kota

dengan kelengkapan

laporan mingguan W2

≥ 90%

90.00% -

Eliminasi penyakit

tertentu yang

berorientasi pada

penguatan sistem,

kepatuhan terhadap

standar dan

peningkatan komitmen

para pihak

Proporsi

Kabupaten/Kota

dengan AFP rate ≥

2/100.000 anak <

15 tahun

90.00% 2.11/ 100.000

Jumlah kasus AFP rate

( Non Polio) di Kab.

BogorCakupan pemeriksaan

kesehatan ke-I calon

jemaah haji

100.00% -

Meningkatnya peran

provinsi dalam upaya

pengendalian,

penemuan dan

tatalaksana kasus

HIV/AIDS, TBC, DBD,

malaria, penyakit

cardio vasculer (stroke,

MI), penyakit

metabolisme (DM) dan

penyakit jiwa, penyakit

gimul, penyakit mata

dan telinga, penyakit

akibat kerja

Case Detection Rate TB 80.00% 75,52% Angka Penemuan

kasus TB ( CDR ) Cure rate (angka

kesembuhan)

penderita TB BTA +

kasus baru

87.00% 84,50%

Angka Kesembuhan

kasus TB (CR)

-

Meningkatnya jumlah

persentase desa

mencapai Universal

Child Immunization

(UCI)




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Proporsi kab/kota

dengan angka

kesakitan demam

berdarah (DBD) <

55/100.000.

65% -

Proporsi kab/kota

dengan angka

kematian (DBD) <1%.

76 25Jumlah Kematian

akibat DBD

1,86% Case Fatality Rate (

CFR)Proporsi penderita flu

burung yang

ditemukan dan

ditangani

100% -

Angka Penemuan

Kasus Malaria per

1.000 penduduk

< 1 -

Proporsi kasus Malaria

mendapat terapi

radikal sesuai standar

100% -

Persentase

kabupaten/kota

dengan 10 Puskesmas

yang melaksanakan

pelayanan Kesehatan

Jiwa

80.00% -

Presentase RS yang

mampu melaksanakan

pelayanan kesehatan

pada kasus AIDS, TB

sesuai standar

50.00% -

Persentase kabupaten/

kota dengan 50%

Puskesmas yang


kesehatan Gigi

80.00% -

Persentase

Kabupaten/Kota yang

melaksanakan operasi

katarak bagi Gakin di

Prov. Jawa Barat

100% -

7

Persentase kabupaten/

kota dengan 25%

Puskesmas


kesehatan indra

40% -

Persentase

kabupaten/kota

dengan 4 Puskesmas

yang melaksanakan

kesehatan kerja

60.00% -

Persentase

kabupaten/kota

mempunyai Sentra

Keperawatan

30.00% -

Jumlah Kab/Kota

minimal 4 Puskesmas

yang melaksanakan

program Perkesmas

30% -




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Setiap KLB/Wabah

penyakit

tertanggulangi secara

cepat dan tepat

Proporsi

Kabupaten/Kota

melaporkan KLB

<24jam 90%

90.00% 100%

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB yg

dilakukan penyelidikan

Epidemiologi < 24 jamProporsi kab kota

dengan kelengkapan

laporan STP KLB

>=90%.

95.00% -

Tertanggulanginya

masalah kesehatan

akibat bencana (tidak

terjadi KLB penyakit di

lokasi bencana).

95.00% -

Presentase kab/kota

cakupan imunisasi

campak ≥ 90%

95% 92,28%

Menurunnya Case

Fatality Rate Diare saat

KLB

< 1% 72,71%Kasus Diare yang

ditanganiMicrofilaria rate <1 -Meningkatnya

kab./kota dengan

prevalens kusta< 1

/10.000 pddk

24 Kab./Kota 0,58%

Prevalensi penyakit

kusta di Kab. BogorMenurunkan Proporsi

cacat tingkat 2 pada

penderita kusta baru

9% 12,61%

Cacat tk 2 penderita

kusta di Kab BogorProporsi Kab./Kota

dengan Cakupan

Pneumonia Balita 86%

40.00% 25,38%

Penemuan Kasus

Peneumonia balitaPersentase Kasus

Rabies Yang

Ditemukan dan

Ditatalaksana sesuai

Standar

90% -

Persentase Kasus

Antraks Yang

Ditemukan dan


Standar

80% -

Persentase Kasus Pes

Yang Ditemukan dan


Standar

80% -

Proporsi Kab./Kota

dengan Cakupan

Pelayanan Diare 100%

23.00% 99,75%

Cakupan Penemuan

penderita DiarePersentase Kasus

Leptopirosis Yang

Ditemukan dan


Standar

82% -

Proporsi kab./kota

yang melaksanakan

manajemen faktor

risiko

75.00% -Terkendalinya

pencemaran

lingkungan sesuai

dengan standar

kesehatan terutama di

daerah lintas batas

kabupaten dan kota

serta provinsi




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Proporsi Pembinaan

pengawasan kualitas

kesehatan lingkungan

di sasaran prioritas

provinsi

85.00% -

Proporsi kabupaten

yang dibina dalam

penerapan sanitasi

total berbasis

masyarakat

100.00% -

Jumlah Puskesmas

PONED yang diawasi

kualitas lingkungannya

-

a. % puskesmas ada

dokter min 2

60%

-

b. % puskesmas ada

dokter gigi min 1 55%-

c. % puskesmas ada

perawat min 7 50%-

d. % pusk ada tenaga

Perawat Gigi min 152%

-

e. % pusk. ada tenaga

bidan min 3 97%-

f. % pusk. ada tenaga

nutrisionis min 166%

-

g. % pusk ada tenaga

sanitarian min 1 39%-

h. % pusk ada tenaga

epidemiologi min 19%

-

i. % pusk ada tenaga

PKM min 1 16%-

j. % pusk ada tenaga

Ass. Apoteker min 1 7%-

k. % pusk ada tenaga

Analis Kes. min 1 33%-

l. % RSUD ada tenaga

spesialis 4 dasar dan 4

penunjang24%

-

n. % PPDS di PKM

PONED Jabar Selatan100%

-

o. % desa tersedia

tenaga bidan 100%-

Meningkatnya

pendayagunaan

aparatur kesehatan

p. Tersedia Profil SDM

Kesehatan di

puskesmas dan RSUD1 dok

-

q. Jumlah tenaga

kesehatan teladan/

berprestasi 15

-

r. Meningkatnya %

tenaga kesehatan

berpendididkan

minimal D3 66

-

s. Terbentuknya MTKP -

t. % peserta uji

kompetensi tenaga

kesehatan tertentu

sesuai usulan 100%

-

-

Terkendalinya

pencemaran

lingkungan sesuai

dengan standar

kesehatan terutama di

daerah lintas batas

kabupaten dan kota

serta provinsi

Meningkatnya jumlah,

jenis dan penyebaran

tenaga kesehatan

termasuk SDM

kesehatan (meliputi

dokter, bidan desa,

perawat dan sarjana

kesehatan masyarakat)

yang sesuai dengan

standar




1 2 3 4 5

Meningkatnya

komitmen dan

kemampuan


mencapai Desa Siaga

dan PHBS

Meningkatnya kualitas

tenaga kesehatan

Persentase pelatihan

yang dilaksanakan di

Bapelkes terakreditasi

100%

-

v. % Penerbitan SK PAK

jafung tenaga

kesehatan provinsi

sesuai usulan 100%

-

x. % Penerbitan

registrasi tenaga

kesehatan tertentu

sesuai usulan 100%

-

y. % institusi tenaga

kesehatan yang

difasilitasi sesuai

usulan 100%

-

-% Penerbitan surat

tugas dokter spesialis

yang diusulkan100%

-

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

mengikuti Diklat Teknis

dan Fungsional di

Bapelkes

-

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

mengikuti Diklat Pra

Tugas di Bapelkes

-

Prosentase Diklat di

Bapelkes yang telah

dilakukan evaluasi

pasca

-

Prosentase

Pengembangan

Kurikulum dan Modul

Diklat di Bapelkes

-

% Evaluasi Pasca Diklat

di BAPELKES 100%

-

Anggaran obat/kapita

Rp. 9000/orang/tahun

selama 9 bulan9000

-

Jumlah Kab/Kota

terpenuhi 36 obat

esential 27 Kab/ Kota

100%

Persentase Pengadaan

Obat EsensialProsentase

ketersediaan OGB di

sarana distribusi 95%

100% -Meningkatnya Citra

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit,

Puskesmas dan

Jaringannya

RS Kab/Kota yang

Menyelenggarakan

Pelayanan Gawat

Darurat sesuai Standar100%

-

Meningkatnya

kecukupan obat dan

perbekalan kesehatan

(standar nasional Rp.

9000/ orang/ tahun )

: Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor

1 2 3 4 5

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Meningkatnya cakupan - Prosentase pengadaan obat 100%

pelayanan kesehatan dan gizi essensial

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat bagi masyarakat - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100%

perawatan

- Persentase balita gizi buruk 0,02%

3 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan 100%

Rujukan Pasien masyarakat miskin

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan - Cakupan Desa/kelurahan Universal 95%

Penyakit Menular; Child Immunization (UCI)


penanganan penderita penyakit TBC

BTA



5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1 : 10.396

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas per satuan penduduk

Pembantu dan Jaringannya; - Rasio Rumah Sakit per satuan 1 : 326.538

6 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana penduduk

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit - Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 4.804




Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata - Rasio tenaga medis per satuan 1 : 3.113

- Cakupan puskesmas 252,5%

- Cakupan pembantu puskesmas 30,14%

7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Cakupan komplikasi kebidanan yang 80%

Melahirkan dan Anak; ditangani

- Cakupan pertolongan persalinan 90%

oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 93,75

- Angka Usia Harapan Hidup 69,97

- Ratio posyandu persatuan balita 11,24%

8 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan - Cakupan pengawasan terhadap 45%

Makanan obat dan makanan yang berbahaya

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Prosentase Sarana Kesehatan yang 100%

berijin

10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - Meningkatnya kesadaran - Cakupan Desa Siaga Aktif 214 desa

Masyarakat masyarakat tentang perilaku

hidup bersih dan sehat;

11 Program Pengembangan Lingkungan sehat - Cakupan Rumah dengan bebas 95%

jentik

- Cakupan TTU (Tempat-Tempat 77,13%


- Cakupan TPM (Tempat Pengolahan 89,66%


- Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) 70%

1 2 3 4 5



- Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) 70%


12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya jumlah dan

13 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur kualitas sumber daya kesehatan

14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Terwujudnya

15 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pertanggungjawaban

16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

- Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi masing-masing

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6







6

100%

100%

0,0207%

100%

95,12%

92,08%

100%

1 : 9718

1 : 232.353

1 : 3.923




6


1 : 2.667

252,5%

30,18%

99,70%

86,11%

94,76%

69,69

11,43%

45,09%

109,65%

216 desa ( 100,93%)

95,01%

77,22%

89,71%

70,07%

6


70,13%







INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL

DAN KEGIATAN PERENCANAAN

(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Meningkatkan 1 Sarana dan -Prosentase Pengadaan Obat

essensial1 02 01 15 1 Program Obat dan Perbekalan - Prosentase Pengadaan Obat essensial 22.333.077.600 100% 19.715.164.000 100% 39.676.735.000 100% 43.644.408.500 100% 48.008.849.350 100% 52.809.734.285 100% 226.064.543.735

Cakupan Prasarana Kesehatan;

Kepesertaan yankes dasar dan -Pengadaan Obat pelayanan Kesehatan Dasar

(DAK)

Jumlah Jenis obat pelayanan kesehatan dasar

yang dibeli17.078.292.500 131 jenis 14.016.453.000 137 jenis

27.395.021.000 140 jenis 30.134.523.100 140 jenis 33.147.975.410 145 jenis 36.462.772.951 158.235.037.961

Masyarakat rujukan -Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium

Puskesmas

Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Lab pusk yang

dibeli1.244.814.600 87 jenis 1.472.839.000 98 jenis 4.966.335.000 95 jenis 5.462.968.500 95 jenis 6.009.265.350 95 jenis 6.610.191.885 25.766.414.335

Masyarakat - Pengadaan Alat Kedokteran Pakai HabisJumlah Jenis alat kedokteran pakai habis yang


- Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai HabisJumlah jenis perlengkapan medis pakai habis yg

dibeli616.104.000 10 jenis 619.868.000 10 jenis 928.441.000 10 jenis 1.021.285.100 10 jenis 1.123.413.610 10 jenis 1.235.754.971 5.544.866.681

-Pengadaan Bahan Pendukung Obat dan

Perbekalan kesehatan

Jumlah jenis bhan pendukung obat dan

perbekalan kesehatan yang dibeli660.545.000 7 jenis 678.614.000 2 jenis 1.330.166.000 7 jenis 1.463.182.600 7 jenis 1.609.500.860 7 jenis 1.770.450.946 7.512.459.406

- Pengadaan Laboratorium Habis PakaiJumlah bahan laboratorium habis pakai yang

diadakan123.425.000

-Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan

kesehatanJumlah rapat kerja yang di laksanakan - 3 kl 24.810.000 3 kl 36.520.000 4 kl 40.172.000 4 kl 44.189.200 4 kl 48.608.120 194.299.320

- Cakupan Pelayanan Kesehatan 1 02 01 16 2 Program Upaya Kesehatan - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 10.854.026.553 65% 75.274.362.000 65% 109.372.529.000 65% 120.309.781.900 65% 132.340.760.090 65% 145.574.836.099 593.726.295.642

masyarakat Masyarakat;

1 02 01 16 Biaya Penunjang Pel. Kesehatan di UPT Jumlah kunjungan yang datang ke puskesmas

Puskesmas dan UPT lainnya 12.768.774.700

- UPT Pusk Cibinong 299.892.633 218.443 452.327.000 240.287 401.564.000 264.316 441.720.400 290.748 485.892.440 319.822 534.481.684 2.615.878.157

- UPT Pusk Babakan Madang 191.145.735 104.477 225.653.000 114.925 177.346.000 126.417 195.080.600 139.059 214.588.660 152.965 236.047.526 1.239.861.521

- UPT Pusk Gunung Putri 303.579.416 107.209 392.643.000 117.930 324.057.000 129.723 356.462.700 142.695 392.108.970 156.965 431.319.867 2.200.170.953

- UPT Pusk Sukaraja 546.984.779 99.818 575.603.000 109.800 485.172.000 120.780 533.689.200 132.858 587.058.120 146.144 645.763.932 3.374.271.031

- UPT Pusk Citeureup 332.825.554 58.779 386.280.000 64.657 301.140.000 71.123 331.254.000 78.235 364.379.400 86.058 400.817.340 2.116.696.294

- UPT Pusk Cileungsi 327.938.969 46.778 374.189.000 51.456 318.055.000 56.601 349.860.500 62.262 384.846.550 68.488 423.331.205 2.178.221.224

- UPT Pusk Jonggol 501.280.688 100.944 547.136.000 111.038 460.000.000 122.142 506.000.000 134.356 556.600.000 147.792 612.260.000 3.183.276.688

- UPT Pusk Cariu 214.575.254 38.691 238.533.000 42.560 200.146.000 46.816 220.160.600 51.498 242.176.660 56.647 266.394.326 1.381.985.840

- UPT Pusk Sukamakmur 315.221.316 45.654 349.120.000 50.219 329.572.000 55.241 362.529.200 60.765 398.782.120 66.842 438.660.332 2.193.884.968

- UPT Pusk Klapa Nunggal 247.629.707 53.018 276.745.000 58.320 255.585.000 64.152 281.143.500 70.567 309.257.850 77.624 340.183.635 1.710.544.692

- UPT Pusk Ciomas 250.938.420 110.269 291.587.000 121.296 282.949.000 133.425 311.243.900 146.768 342.368.290 161.445 376.605.119 1.855.691.729

- UPT Pusk Darmaga 192.923.445 159.114 229.618.000 175.025 228.347.000 192.528 251.181.700 211.781 276.299.870 232.959 303.929.857 1.482.299.872

- UPT Pusk Ciampea 262.729.989 99.647 363.108.000 109.612 333.941.000 120.573 367.335.100 132.630 404.068.610 145.893 444.475.471 2.175.658.170

- UPT Pusk Pamijahan 176.422.490 68.757 202.679.000 75.633 195.966.000 83.196 215.562.600 91.516 237.118.860 100.667 260.830.746 1.288.579.696

- UPT Pusk Cibungbulang 471.571.171 130.180 492.616.000 143.198 439.680.000 157.518 483.648.000 173.270 532.012.800 190.597 585.214.080 3.004.742.051

- UPT Pusk Rumpin 386.123.058 52.370 465.779.000 57.607 434.486.000 63.368 477.934.600 69.704 525.728.060 76.675 578.300.866 2.868.351.584

- UPT Pusk Leuwiliang 152.469.774 54.861 167.743.000 60.347 168.207.000 66.382 185.027.700 73.020 203.530.470 80.322 223.883.517 1.100.861.461

- UPT Pusk Cigudeg 426.671.551 65.063 463.272.000 71.569 411.608.000 78.726 452.768.800 86.599 498.045.680 95.259 547.850.248 2.800.216.279

- UPT Pusk ParungPanjang 315.506.687 257.427 439.715.000 283.170 407.270.000 311.487 447.997.000 342.635 492.796.700 376.899 542.076.370 2.645.361.757

- UPT Pusk Tenjo 320.587.000 51.720 345.685.000 56.892 316.021.000 62.581 347.623.100 68.839 382.385.410 75.723 420.623.951 2.132.925.461

- UPT Pusk Jasinga 427.949.159 68.797 483.556.000 75.677 422.005.000 83.244 464.205.500 91.569 510.626.050 100.726 561.688.655 2.870.030.364

- UPT Pusk Sukajaya 261.928.482 22.055 288.522.000 24.261 253.368.000 26.687 278.704.800 29.355 306.575.280 32.291 337.232.808 1.726.331.370

- UPT Pusk Nanggung 355.415.247 39.135 383.433.000 43.049 350.449.000 47.353 385.493.900 52.089 424.043.290 57.298 466.447.619 2.365.282.056

- UPT Pusk Kemang 134.796.212 55.974 163.979.000 61.571 133.934.000 67.729 147.327.400 74.501 162.060.140 81.952 178.266.154 920.362.906

- UPT Pusk Bojong Gede 291.279.150 121.654 320.600.000 133.819 265.502.000 147.201 292.052.200 161.921 321.257.420 178.114 353.383.162 1.844.073.932

- UPT Pusk Parung 312.042.007 84.456 347.013.000 92.902 292.645.000 102.192 321.909.500 112.411 354.100.450 123.652 389.510.495 2.017.220.452

- UPT Pusk Rancabungur 111.505.236 57.723 137.843.000 63.495 112.558.000 69.845 123.813.800 76.829 136.195.180 84.512 149.814.698 771.729.914

TABEL V.1

TABEL V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PROGRAM PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018

KEGIATANTARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

- UPT Pusk Gn. Sindur 221.786.961 61.125 276.870.000 67.238 243.293.000 73.961 267.622.300 81.357 294.384.530 89.493 323.822.983 1.627.779.774

- UPT Pusk Ciseeng 109.969.480 65.470 260.209.000 72.017 219.214.000 79.219 241.135.400 87.141 265.248.940 95.855 291.773.834 1.387.550.654

- UPT Pusk Ciawi 176.965.459 127.912 361.007.000 140.703 298.000.000 154.774 327.800.000 170.251 360.580.000 187.276 396.638.000 1.920.990.459

- UPT Pusk Cijeruk 224.382.576 63.797 250.817.000 70.177 221.133.000 77.194 243.246.300 84.914 267.570.930 93.405 294.328.023 1.501.477.829

- UPT Pusk Megamendung 138.084.472 36.940 268.998.000 40.634 238.103.000 44.697 261.913.300 49.167 288.104.630 54.084 316.915.093 1.512.118.495

- UPT Pusk Cisarua 152.941.862 76.076 189.956.000 83.684 169.696.000 92.052 186.665.600 101.257 205.332.160 111.383 225.865.376 1.130.456.998

- UPT Pusk Caringin 174.753.366 80.615 219.165.000 88.677 187.869.000 97.544 206.655.900 107.299 227.321.490 118.028 250.053.639 1.265.818.395

- UPT Pusk Tamansari 133.500.486 77.483 157.237.000 85.231 170.387.000 93.754 187.425.700 103.130 206.168.270 113.443 226.785.097 1.081.503.553

- UPT Pusk Cigombong 332.484.643 102.660 410.436.000 112.926 357.387.000 124.219 393.125.700 136.640 432.438.270 150.305 475.682.097 2.401.553.710

- UPT Pusk Tenjolaya 91.276.000 35.278 107.079.000 38.806 99.483.000 42.686 109.431.300 46.955 120.374.430 51.651 132.411.873 660.055.603

- UPT Pusk Tajurhalang 202.966.064 43.550 228.072.000 47.905 191.281.000 52.696 210.409.100 57.965 231.450.010 63.762 254.595.011 1.318.773.185

- UPT Pusk Tanjungsari 324.112.665 19.573 342.628.000 21.530 323.787.000 23.683 356.165.700 26.052 391.782.270 28.657 430.960.497 2.169.436.132

- UPT Pusk Leuwisadeng 135.111.883 67.130 156.452.000 73.843 143.418.000 81.227 157.759.800 89.350 173.535.780 98.285 190.889.358 957.166.821

- UPT Kesja 88.213.334 34.631 100.010.000 38.094 110.011.000 41.904 121.012.100 46.094 133.113.310 50.703 146.424.641 698.784.385

- UPT Labkesda 215.544.173 2.463 303.342.000 2.709 333.342.000 2.980 366.676.200 3.278 403.343.820 3.606 443.678.202 2.065.926.395

- Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Jumlah Rapat kerja yang dilaksanakan - 8 kl 60.000.000 10 kl 100.000.000 10 kl 110.000.000 10 kl 121.000.000 10 kl 133.100.000 524.100.000

Masyarakat

- Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3KJumlah pelayanan kesehatan dalam rangka P3K

yang dilaksanakan- 93 OH 125.000.000 100 OH 150.000.000 100 OH 165.000.000 100 OH 181.500.000 100 OH 199.650.000 821.150.000

Pengadaan Alat Kesehatan untuk Usaha

Kesehatan SekolahJumlah alat kesehatan unt UKS yang dibeli 300 unit 110.000.000 300 unit 121.000.000 300 unit 133.100.000 300 unit 146.410.000 510.510.000

-Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP

Puskesmas JasingaJumlah peserta JKN di puskesmas - 1.039.192.000 22.342 1.608.624.000 24.576 1.769.486.400 27.034 1.946.435.040 29.737 2.141.078.544 8.504.815.984


Puskesmas BagoangJumlah peserta JKN di puskesmas - 415.152.000 10.822 779.184.000 11.904 857.102.400 13.095 942.812.640 14.404 1.037.093.904 4.031.344.944


Puskesmas CurugJumlah peserta JKN di puskesmas - 607.464.000 15.835 1.140.120.000 17.419 1.254.132.000 19.160 1.379.545.200 21.076 1.517.499.720 5.898.760.920


Puskesmas CigudegJumlah peserta JKN di puskesmas - 931.788.000 19.940 1.435.680.000 21.934 1.579.248.000 24.127 1.737.172.800 26.540 1.910.890.080 7.594.778.880


Puskesmas Lebak wangiJumlah peserta JKN di puskesmas - 789.480.000 20.579 1.481.688.000 22.637 1.629.856.800 24.901 1.792.842.480 27.391 1.972.126.728 7.665.994.008


Puskesmas BunarJumlah peserta JKN di puskesmas - 356.112.000 9.096 654.912.000 10.006 720.403.200 11.006 792.443.520 12.107 871.687.872 3.395.558.592


Puskesmas SukajayaJumlah peserta JKN di puskesmas - 995.328.000 26.349 1.897.128.000 28.984 2.086.840.800 31.882 2.295.524.880 35.071 2.525.077.368 9.799.899.048


Puskesmas Kiara PandakJumlah peserta JKN di puskesmas 675.072.000 17.536 1.262.592.000 19.290 1.388.851.200 21.219 1.527.736.320 23.340 1.680.509.952 6.534.761.472


Puskesmas Parung PanjangJumlah peserta JKN di puskesmas 1.154.784.000 22.930 1.650.960.000 25.223 1.816.056.000 27.745 1.997.661.600 30.520 2.197.427.760 8.816.889.360


Puskesmas DagoJumlah peserta JKN di puskesmas 566.160.000 11.242 809.424.000 12.366 890.366.400 13.603 979.403.040 14.963 1.077.343.344 4.322.696.784


Puskesmas TenjoJumlah peserta JKN di puskesmas 952.224.000 15.616 1.340.352.000 17.178 1.474.387.200 18.895 1.621.825.920 20.785 1.784.008.512 7.172.797.632


Puskesmas Pasar ReboJumlah peserta JKN di puskesmas 642.096.000 16.738 1.205.136.000 18.412 1.325.649.600 20.253 1.458.214.560 22.278 1.604.036.016 6.235.132.176


Puskesmas NanggungJumlah peserta JKN di puskesmas 1.193.952.000 23.707 1.706.904.000 26.078 1.877.594.400 28.685 2.065.353.840 31.554 2.271.889.224 9.115.693.464


Puskesmas Curug BitungJumlah peserta JKN di puskesmas 584.460.000 15.235 1.096.920.000 16.759 1.206.612.000 18.434 1.327.273.200 20.278 1.460.000.520 5.675.265.720


Puskesmas LeuwiliangJumlah peserta JKN di puskesmas 1.807.483.000 35.768 2.575.296.000 39.345 2.832.825.600 43.279 3.116.108.160 47.607 3.427.718.976 13.759.431.736


Puskesmas PurasedaJumlah peserta JKN di puskesmas 1.054.656.000 27.914 2.009.808.000 30.705 2.210.788.800 33.776 2.431.867.680 37.154 2.675.054.448 10.382.174.928


Puskesmas SadengJumlah peserta JKN di puskesmas 525.564.000 13.700 986.400.000 15.070 1.085.040.000 16.577 1.193.544.000 18.235 1.312.898.400 5.103.446.400


Puskesmas Sadeng pasarJumlah peserta JKN di puskesmas 810.648.000 21.186 1.525.392.000 23.305 1.677.931.200 25.635 1.845.724.320 28.199 2.030.296.752 7.889.992.272


Puskesmas RumpinJumlah peserta JKN di puskesmas 580.320.000 11.346 816.912.000 12.481 898.603.200 13.729 988.463.520 15.102 1.087.309.872 4.371.608.592




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6


Puskesmas GobangJumlah peserta JKN di puskesmas 707.940.000 18.454 1.328.688.000 20.299 1.461.556.800 22.329 1.607.712.480 24.562 1.768.483.728 6.874.381.008


Puskesmas CicangkalJumlah peserta JKN di puskesmas 724.600.000 17.000 1.224.000.000 18.700 1.346.400.000 20.570 1.481.040.000 22.627 1.629.144.000 6.405.184.000


Puskesmas ibungbulangCJumlah peserta JKN di puskesmas 782.400.000 15.296 1.101.312.000 16.826 1.211.443.200 18.508 1.332.587.520 20.359 1.465.846.272 5.893.588.992


Puskesmas CijujungJumlah peserta JKN di puskesmas 466.596.000 12.613 875.736.000 13.874 963.309.600 15.262 1.059.640.560 16.788 1.165.604.616 4.530.886.776


Puskesmas Situ UdikJumlah peserta JKN di puskesmas 694.600.000 16.296 1.173.312.000 17.926 1.290.643.200 19.718 1.419.707.520 21.690 1.561.678.272 6.139.940.992


Puskesmas PamijahanJumlah peserta JKN di puskesmas 917.568.000 17.939 1.291.608.000 19.733 1.420.768.800 21.706 1.562.845.680 23.877 1.719.130.248 6.911.920.728


Puskesmas CiasmaraJumlah peserta JKN di puskesmas 551.520.000 14.377 1.035.144.000 15.815 1.138.658.400 17.396 1.252.524.240 19.136 1.377.776.664 5.355.623.304


Puskesmas CibeningJumlah peserta JKN di puskesmas 782.892.000 20.408 1.469.376.000 22.449 1.616.313.600 24.694 1.777.944.960 27.163 1.955.739.456 7.602.266.016


Puskesmas CiampeaJumlah peserta JKN di puskesmas 749.952.000 14.662 1.055.664.000 16.128 1.161.230.400 17.741 1.277.353.440 19.515 1.405.088.784 5.649.288.624


Puskesmas Ciampea UdikJumlah peserta JKN di puskesmas 506.772.000 13.210 951.120.000 14.531 1.046.232.000 15.984 1.150.855.200 17.583 1.265.940.720 4.920.919.920


Puskesmas PasirJumlah peserta JKN di puskesmas 303.588.000 7.914 569.808.000 8.705 626.788.800 9.576 689.467.680 10.534 758.414.448 2.948.066.928


Puskesmas Cihideung UdikJumlah peserta JKN di puskesmas 220.248.000 5.742 413.424.000 6.316 454.766.400 6.948 500.243.040 7.643 550.267.344 2.138.948.784


Puskesmas TenjolayaJumlah peserta JKN di puskesmas 1.308.336.000 25.976 1.870.272.000 28.574 2.057.299.200 31.431 2.263.029.120 34.574 2.489.332.032 9.988.268.352


Puskesmas CiomasJumlah peserta JKN di puskesmas 804.672.000 15.732 1.132.704.000 17.305 1.245.974.400 19.036 1.370.571.840 20.939 1.507.629.024 6.061.551.264


Puskesmas LaladonJumlah peserta JKN di puskesmas 200.880.000 6.015 433.080.000 6.617 476.388.000 7.278 524.026.800 8.006 576.429.480 2.210.804.280


Puskesmas CiapusJumlah peserta JKN di puskesmas 256.360.000 4.713 339.336.000 5.184 373.269.600 5.703 410.596.560 6.273 451.656.216 1.831.218.376


Puskesmas KotabatuJumlah peserta JKN di puskesmas 384.200.000 9.014 649.008.000 9.915 713.908.800 10.907 785.299.680 11.998 863.829.648 3.396.246.128


Puskesmas SirnagalihJumlah peserta JKN di puskesmas 555.264.000 8.159 587.448.000 8.975 646.192.800 9.872 710.812.080 10.860 781.893.288 3.281.610.168


Puskesmas TamansariJumlah peserta JKN di puskesmas 287.360.000 4.189 301.608.000 4.608 331.768.800 5.069 364.945.680 5.576 401.440.248 1.687.122.728


Puskesmas SukaresmiJumlah peserta JKN di puskesmas 248.112.000 10.566 760.752.000 11.623 836.827.200 12.785 920.509.920 14.063 1.012.560.912 3.778.762.032


Puskesmas DarmagaJumlah peserta JKN di puskesmas 390.384.000 10.856 781.632.000 11.942 859.795.200 13.136 945.774.720 14.449 1.040.352.192 4.017.938.112


Puskesmas Kampung ManggisJumlah peserta JKN di puskesmas 417.312.000 6.660 479.520.000 7.326 527.472.000 8.059 580.219.200 8.864 638.241.120 2.642.764.320


Puskesmas PurwasariJumlah peserta JKN di puskesmas 408.096.000 6.468 465.696.000 7.115 512.265.600 7.826 563.492.160 8.609 619.841.376 2.569.391.136


Puskesmas CangkurawokJumlah peserta JKN di puskesmas 160.668.000 7.752 558.144.000 8.527 613.958.400 9.380 675.354.240 10.318 742.889.664 2.751.014.304


Puskesmas CisaruaJumlah peserta JKN di puskesmas 686.976.000 11.406 821.232.000 12.547 903.355.200 13.801 993.690.720 15.181 1.093.059.792 4.498.313.712


Puskesmas CibulanJumlah peserta JKN di puskesmas 628.200.000 12.238 881.136.000 13.462 969.249.600 14.808 1.066.174.560 16.289 1.172.792.016 4.717.552.176


Puskesmas MegamendungJumlah peserta JKN di puskesmas 635.280.000 13.832 995.904.000 15.215 1.095.494.400 16.737 1.205.043.840 18.410 1.325.548.224 5.257.270.464


Puskesmas SukamanahJumlah peserta JKN di puskesmas 492.160.000 8.874 638.928.000 9.761 702.820.800 10.738 773.102.880 11.811 850.413.168 3.457.424.848


Puskesmas CiawiJumlah peserta JKN di puskesmas 619.536.000 13.431 967.032.000 14.774 1.063.735.200 16.252 1.170.108.720 17.877 1.287.119.592 5.107.531.512


Puskesmas BanjarsariJumlah peserta JKN di puskesmas 707.520.000 14.559 1.048.248.000 16.015 1.153.072.800 17.616 1.268.380.080 19.378 1.395.218.088 5.572.438.968


Puskesmas CitapenJumlah peserta JKN di puskesmas 342.756.000 12.614 908.208.000 13.875 999.028.800 15.263 1.098.931.680 16.789 1.208.824.848 4.557.749.328


Puskesmas CaringinJumlah peserta JKN di puskesmas 1.006.416.000 19.676 1.416.672.000 21.644 1.558.339.200 23.808 1.714.173.120 26.189 1.885.590.432 7.581.190.752


Puskesmas CiderumJumlah peserta JKN di puskesmas 943.712.000 20.127 1.449.144.000 22.140 1.594.058.400 24.354 1.753.464.240 26.789 1.928.810.664 7.669.189.304




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6


Puskesmas CinagaraJumlah peserta JKN di puskesmas 478.296.000 12.468 897.696.000 13.715 987.465.600 15.086 1.086.212.160 16.595 1.194.833.376 4.644.503.136


Puskesmas CigombongJumlah peserta JKN di puskesmas 619.392.000 32.351 2.329.272.000 35.586 2.562.199.200 39.145 2.818.419.120 43.059 3.100.261.032 11.429.543.352


Puskesmas CiburayutJumlah peserta JKN di puskesmas 459.720.000 6.591 474.552.000 7.250 522.007.200 7.975 574.207.920 8.773 631.628.712 2.662.115.832


Puskesmas CijerukJumlah peserta JKN di puskesmas 1.633.008.000 12.110 871.920.000 13.321 959.112.000 14.653 1.055.023.200 16.118 1.160.525.520 5.679.588.720


Puskesmas SukaharjaJumlah peserta JKN di puskesmas 252.828.000 11.984 862.848.000 13.182 949.132.800 14.501 1.044.046.080 15.951 1.148.450.688 4.257.305.568


Puskesmas KemangJumlah peserta JKN di puskesmas 803.232.000 15.969 1.149.768.000 17.566 1.264.744.800 19.322 1.391.219.280 21.255 1.530.341.208 6.139.305.288


Puskesmas JampangJumlah peserta JKN di puskesmas 347.280.000 8.316 598.752.000 9.148 658.627.200 10.062 724.489.920 11.069 796.938.912 3.126.088.032


Puskesmas BantarjayaJumlah peserta JKN di puskesmas 697.632.000 6.587 474.264.000 7.246 521.690.400 7.970 573.859.440 8.767 631.245.384 2.898.691.224


Puskesmas RancabungurJumlah peserta JKN di puskesmas 371.568.000 5.903 425.016.000 6.493 467.517.600 7.143 514.269.360 7.857 565.696.296 2.344.067.256


Puskesmas ParungJumlah peserta JKN di puskesmas 819.360.000 15.704 1.130.688.000 17.274 1.243.756.800 19.002 1.368.132.480 20.902 1.504.945.728 6.066.883.008


Puskesmas CogregJumlah peserta JKN di puskesmas 387.772.000 8.098 583.056.000 8.908 641.361.600 9.799 705.497.760 10.778 776.047.536 3.093.734.896


Puskesmas CiseengJumlah peserta JKN di puskesmas 1.218.000.000 11.192 805.824.000 12.311 886.406.400 13.542 975.047.040 14.897 1.072.551.744 4.957.829.184


Puskesmas Cibeteung UdikJumlah peserta JKN di puskesmas 556.056.000 18.071 1.301.112.000 19.878 1.431.223.200 21.866 1.574.345.520 24.053 1.731.780.072 6.594.516.792


Puskesmas Gunung SindurJumlah peserta JKN di puskesmas 596.016.000 13.639 982.008.000 15.003 1.080.208.800 16.503 1.188.229.680 18.154 1.307.052.648 5.153.515.128


Puskesmas SuliwerJumlah peserta JKN di puskesmas 482.920.000 7.340 528.480.000 8.074 581.328.000 8.881 639.460.800 9.770 703.406.880 2.935.595.680


Puskesmas Bojong GedeJumlah peserta JKN di puskesmas 910.080.000 24.186 1.741.392.000 26.605 1.915.531.200 29.265 2.107.084.320 32.192 2.317.792.752 8.991.880.272


Puskesmas KemuningJumlah peserta JKN di puskesmas 336.912.000 14.203 1.022.616.000 15.623 1.124.877.600 17.186 1.237.365.360 18.904 1.361.101.896 5.082.872.856


Puskesmas RagajayaJumlah peserta JKN di puskesmas 254.720.000 11.805 852.120.000 12.986 937.332.000 14.284 1.031.065.200 15.712 1.134.171.720 4.209.408.920


Puskesmas Tajur HalangJumlah peserta JKN di puskesmas 978.144.000 19.123 1.376.856.000 21.035 1.514.541.600 23.139 1.665.995.760 25.453 1.832.595.336 7.368.132.696


Puskesmas CirimekarJumlah peserta JKN di puskesmas 464.976.000 9.091 654.552.000 10.000 720.007.200 11.000 792.007.920 12.100 871.208.712 3.502.751.832


Puskesmas CibinongJumlah peserta JKN di puskesmas 735.840.000 14.386 1.035.792.000 15.825 1.139.371.200 17.407 1.253.308.320 19.148 1.378.639.152 5.542.950.672


Puskesmas Pabuaran IndahJumlah peserta JKN di puskesmas 594.768.000 11.628 837.216.000 12.791 920.937.600 14.070 1.013.031.360 15.477 1.114.334.496 4.480.287.456


Puskesmas KaradenanJumlah peserta JKN di puskesmas 619.920.000 12.120 872.640.000 13.332 959.904.000 14.665 1.055.894.400 16.132 1.161.483.840 4.669.842.240


Puskesmas CimandalaJumlah peserta JKN di puskesmas 1.067.568.000 12.168 876.096.000 13.385 963.705.600 14.723 1.060.076.160 16.196 1.166.083.776 5.133.529.536


Puskesmas SukarajaJumlah peserta JKN di puskesmas 566.928.000 11.045 795.240.000 12.150 874.764.000 13.364 962.240.400 14.701 1.058.464.440 4.257.636.840


Puskesmas CilebutJumlah peserta JKN di puskesmas 438.288.000 10.084 726.048.000 11.092 798.652.800 12.202 878.518.080 13.422 966.369.888 3.807.876.768


Puskesmas CiteureupJumlah peserta JKN di puskesmas 622.368.000 20.871 1.502.712.000 22.958 1.652.983.200 25.254 1.818.281.520 27.779 2.000.109.672 7.596.454.392


Puskesmas LeuwinutugJumlah peserta JKN di puskesmas 476.640.000 11.199 806.328.000 12.319 886.960.800 13.551 975.656.880 14.906 1.073.222.568 4.218.808.248


Puskesmas TajurJumlah peserta JKN di puskesmas 394.776.000 8.703 626.616.000 9.573 689.277.600 10.531 758.205.360 11.584 834.025.896 3.302.900.856


Puskesmas SentulJumlah peserta JKN di puskesmas 206.064.000 4.029 290.088.000 4.432 319.096.800 4.875 351.006.480 5.363 386.107.128 1.552.362.408


Puskesmas Babakan MadangJumlah peserta JKN di puskesmas 319.440.000 8.242 593.424.000 9.066 652.766.400 9.973 718.043.040 10.970 789.847.344 3.073.520.784


Puskesmas CijayantiJumlah peserta JKN di puskesmas 318.348.000 7.541 542.952.000 8.295 597.247.200 9.125 656.971.920 10.037 722.669.112 2.838.188.232


Puskesmas Gunung putriJumlah peserta JKN di puskesmas 367.584.000 7.187 517.464.000 7.906 569.210.400 8.696 626.131.440 9.566 688.744.584 2.769.134.424




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6


Puskesmas Bojong NangkaJumlah peserta JKN di puskesmas 179.904.000 3.518 253.296.000 3.870 278.625.600 4.257 306.488.160 4.682 337.136.976 1.355.450.736


Puskesmas CiangsanaJumlah peserta JKN di puskesmas 53.376.000 1.044 75.168.000 1.148 82.684.800 1.263 90.953.280 1.390 100.048.608 402.230.688


Puskesmas KarangganJumlah peserta JKN di puskesmas 110.832.000 2.167 156.024.000 2.384 171.626.400 2.622 188.789.040 2.884 207.667.944 834.939.384


Puskesmas CileungsiJumlah peserta JKN di puskesmas 458.208.000 10.582 761.904.000 11.640 838.094.400 12.804 921.903.840 14.085 1.014.094.224 3.994.204.464


Puskesmas Pasir anginJumlah peserta JKN di puskesmas 132.816.000 9.447 680.184.000 10.392 748.202.400 11.431 823.022.640 12.574 905.324.904 3.289.549.944


Puskesmas GandoangJumlah peserta JKN di puskesmas 304.896.000 21.301 1.533.672.000 23.431 1.687.039.200 25.774 1.855.743.120 28.352 2.041.317.432 7.422.667.752


Puskesmas Klapa NunggalJumlah peserta JKN di puskesmas 541.248.000 9.921 714.312.000 10.913 785.743.200 12.004 864.317.520 13.205 950.749.272 3.856.369.992


Puskesmas BojongJumlah peserta JKN di puskesmas 483.216.000 2.558 184.176.000 2.814 202.593.600 3.095 222.852.960 3.405 245.138.256 1.337.976.816


Puskesmas JonggolJumlah peserta JKN di puskesmas 1.089.552.000 8.958 644.976.000 9.854 709.473.600 10.839 780.420.960 11.923 858.463.056 4.082.885.616


Puskesmas SukanegaraJumlah peserta JKN di puskesmas 361.692.000 2.638 189.936.000 2.902 208.929.600 3.192 229.822.560 3.511 252.804.816 1.243.184.976


Puskesmas BalekambangJumlah peserta JKN di puskesmas 284.832.000 6.054 435.888.000 6.659 479.476.800 7.325 527.424.480 8.058 580.166.928 2.307.788.208


Puskesmas SukamakmurJumlah peserta JKN di puskesmas 1.370.784.000 27.216 1.959.552.000 29.938 2.155.507.200 32.931 2.371.057.920 36.224 2.608.163.712 10.465.064.832


Puskesmas SukadamaiJumlah peserta JKN di puskesmas 624.996.000 16.292 1.173.024.000 17.921 1.290.326.400 19.713 1.419.359.040 21.685 1.561.294.944 6.069.000.384


Puskesmas CariuJumlah peserta JKN di puskesmas 507.456.000 9.239 665.208.000 10.163 731.728.800 11.179 804.901.680 12.297 885.391.848 3.594.686.328


Puskesmas KaryamekarJumlah peserta JKN di puskesmas 100.116.000 7.425 534.600.000 8.168 588.060.000 8.984 646.866.000 9.883 711.552.600 2.581.194.600


Puskesmas Tanjung sariJumlah peserta JKN di puskesmas 624.448.000 13.318 958.896.000 14.650 1.054.785.600 16.115 1.160.264.160 17.726 1.276.290.576 5.074.684.336


BKTKJumlah peserta JKN di puskesmas 852.480.000 12.000 1.440.000.000 13.200 1.584.000.000 14.520 1.742.400.000 15.972 1.916.640.000 7.535.520.000

2 Meningkatkan -Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat1 02 01 20 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat - 100% 4.587.786.000 100% 5.156.547.000 100% 5.672.201.700 100% 6.239.421.870 100% 6.863.364.057 32.700.556.527

Cakupan perawatan perawatan

Pelayanan - Persentase balita gizi buruk - Rasio posyandu per satuan balita 11,36% 11,48% 11,60% 11,72% 11,84%

Kesehatan dan - Cakupan Pemberian makanan - Persentase balita gizi buruk 0,021 0,020 0,020 0,019 0,0185

Gizi

Masyarakat-

Pendamping ASI pd anak usia 6 -

24 bln keluarga miskin-

Cakupan Pemberian makanan Pendamping

ASI100% 100% 100% 100% 100%

serta PHBS pd anak usia 6 -24 bln keluarga miskin

- Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin Jumlah PMT Balita Gizi Buruk yang di beli 4.181.235.900 4.577.786.000 5.118.034.400 - 5.629.837.840 - 6.192.821.624 - 6.812.103.786 32.511.819.550

- Formula 75 250 org 220 org 220 org 215 org 210 org

- Formula 100 250 org 220 org 220 org 215 org 210 org

- Mineral Mix 250 org 220 org 220 org 215 org 210 org

- Formula Lanjutan 250 org 220 org 220 org 215 org 210 org

- Suplemen Makanan 250 org 220 org 220 org 215 org 210 org

Jumlah PMT Ibu Hamil KEK yang di beli 1.000 org 1.000 org 1.200 org 1.200 org 1.500 org

Jumlah MP ASI 6 - 11 bulan GAKIN 1.650 org 1.500 org 1.750 org 1.800 org 1.850 org

Jumlah MP ASI 12 - 24 bulan GAKIN 3.585 org 3.800 org 3.600 org 3.625 org 3.650 org

- Rapat kerja Program Perbaikan Gizi MasyarakatJumlah rapat kerja program perbaikan gizi yang

dilaksanakan3 kl 10.000.000 6 kl 38.512.600 6 kl 42.363.860 6 kl 46.600.246 6 kl 51.260.271 188.736.977

Puskesmas

terakreditasi -

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA

1 02 01 22 4Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular -

Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA1.244.691.276 82% 1.673.860.000 82% 1.714.199.500 82% 1.885.619.450 82% 2.074.181.395 82% 2.281.599.535 10.499.664.906




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

-Cakupan Penemuan dan

penanganan - Cakupan Penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100%

Penderita penyakit DBD Penderita penyakit DBD

-Cakupan Desa/Kelurahan

Universal - Cakupan Desa/Kelurahan Universal 100% 100% 100% 100% 100%

Child Immunization (UCI) Child Immunization (UCI)

- Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat- Cakupan penjaringan kesehatan siswa 100% 100% 100% 100% 100%

SD dan setingkat

-AFP rate per 100.000 penduduk<

15 thn- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn 2/100.000 pddk<15 2/100.000 pddk<15 2/100.000 pddk<15 2/100.000 pddk<15 2/100.000 pddk<15

-Kesembuhan Penderita TB BTA

positif- Kesembuhan Penderita TB BTA positif

-Penemuan penderita Pneumonia

Balita- Penemuan penderita Pneumonia Balita 100% 100% 100% 100% 100%

-Penemuan Penderita Diare

Mendapat Pelayanan-

Penemuan Penderita Diare Mendapat

Pelayanan100% 100% 100% 100% 100%

-Cakupan desa/kel KLB yg

dilakukan Penyelidikan

Epidemiologi < 24 jam

-Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam100% 100% 100% 100% 100%

-Penderita Kusta (PB dan MB) RFT

( release from treatment)-

Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( release

from treatment)90% 90% 90% 90% 90%

-Proporsi Imunisasi Campak pd

anak 12-23 bln-

Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23

bln100% 100% 100% 100% 100%

- Angka Penemuan kasus malaria

per 1.000 penduduk-

Angka Penemuan kasus malaria per 1.000

penduduk1 1 1 1 1

- Persentase Penduduk yg

memiliki akses thdp air minum

berkualitas

- Persentase Penduduk yg memiliki akses

thdp air minum berkualitas67% 67% 67% 67% 67%

-Persentase kualitas air minum

yang memenuhi syarat-

Persentase kualitas air minum yang

memenuhi syarat100% 100% 100% 100% 100%

-Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat-

Persentase penduduk yang menggunakan

jamban sehat75% 75% 75% 75% 75%

- Penyemprotan /fogging sarang nyamuk - Jumlah wilayah yang di fogging 331.315.000 107 titik 367.812.000 107 titik 418.144.000 107 titik 459.958.400 107 titik 505.954.240 107 titik 556.549.664 2.639.733.304

-Peningkatan surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan wabah- Jumlah Kejadian luar biasa yang ditangani 62.725.000 15 klb 133.757.000 15 klb 98.991.500 15 klb 108.890.650 15 klb 119.779.715 15 klb 131.757.687 655.901.552

- Pemeriksaan Calon Jemaah Haji - Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa 309.744.600 2847 CHJ 348.491.000 2847 CJH 361.146.000 2847 CJH 397.260.600 2847 CJH 436.986.660 2847 CJH 480.685.326 2.334.314.186

- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2TB -

Jumlah tenaga petugas TB yang diperiksa

kesehatannya , Jumlah slide TB BTA yg di cross

cek ke Labkesda, Juml.kasus TB MDR yg

dirujuk ke RS Persahabatan

55.285.000 132.350.000 228.945.000 251.839.500 277.023.450 304.725.795 1.250.168.745

-Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare

ISPA-

Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program

P2 Diare ISPA yang dilaksanakan10.510.000 68.125.000 64.725.000 71.197.500 78.317.250 86.148.975 379.023.725

- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta -Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program

P2 Kusta yang dilaksanakan 10.530.000 30.975.000 40.115.000 44.126.500 48.539.150 53.393.065 227.678.715

-Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular seksual (HIV/AIDS)- Jumlah Pemeriksaan VCT di UPK 62.747.629 2500 suspect 41.960.000 2500 suspect 52.925.000 2500 suspect 58.217.500 2500 suspect 64.039.250 2500 suspect 70.443.175 350.332.554

- Jumlah kasus HIV baru 20 kasus 20 kasus 20 kasus 20 kasus 20 kasus

- Jumlah bidan yang tersosialisasi PMTCT 120 bidan 120 bidan 120 bidan 120 bidan 120 bidan

-Jumlah petugas RSUD Cileungsi yang

tersosialisasikan pelayanan CST25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

- Jumlah sampel CD 4 yang diperiksa 100 DHA 100 DHA 100 DHA 100 DHA 100 DHA

- Surveilans Acut Flacid Paralysis (AFP) -Jumlah kasus AFP yang ditemukan dibuktikan

bukan polio158.538.000 73.910.000 108.595.000 119.454.500 131.399.950 144.539.945 736.437.395

-Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan

Gunung Sindur-

Jumlah desa yang dilakukan pengobatan

massal filariasis190.233.250 164.938.000 -

-Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan

Parung Panjang-

Jumlah desa yang dilakukan pengobatan

massal filariasis33.747.797 193.898.000 207.733.000 228.506.300 251.356.930 276.492.623 1.191.734.650

-Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS (Bulan

Imunisasi Anak Sekolah)-

Jumlah kecamatan yang dilaksanakan Program

Imunisasi dan BIAS77.735.000 82.880.000 91.168.000 100.284.800 110.313.280 462.381.080

-

Rapat Kerja Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit serta Surveilans

Epidemiologi

Jumlah rapat kerja program pencegahan dan

peberantasan penyakit serta surveilans yang

dilaksanakan

39.909.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 271.959.000

- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per1 02 01 25 5 Program Pengadaan, Peningkatan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 36.209.485.321 1:9.550 55.891.058.000 1: 9.394 72.383.193.200 1: 9.247 79.621.512.520 1: 9.106 87.583.663.772 1 : 8.982 96.342.030.149 354.746.865.262

satuan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana satuan penduduk

- Cakupan Puskesmas Puskesmas/Puskesmas Pembantu - Cakupan puskesmas 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

- Cakupan Pembantu Puskesmas dan Jaringannya; - Cakupan pembantu puskesmas 30,65 31,11 31,57 32,03 32,49

- Pengadaan Perangkat Komputer Kantor - Jumlah perangkat komputer yang diadakan 387.757.000

- Pengadaan Kendaraan Roda Dua - Jumlah kendaraan roda dua yang di adakan 339.386.200

- Pengadaan Puskesmas Keliling - Jumlah Puskesmas keliling yang di beli - 4 unit 1.606.957.000 10 unit 3.500.000.000 9 unit 3.850.000.000 6 unit 4.235.000.000 6 unit 4.658.500.000 17.850.457.000

- Pengadaan Ambulance - Jumlah Ambulance yang dibeli 3.296.575.000 5 unit 1.502.871.000 5 unit 2.750.000.000 6 unit 3.025.000.000 5 unit 3.327.500.000 7 unit 3.660.250.000 17.562.196.000

- Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas -Jumlah perlengkapan kantor puskesmasyang

dibeli3.078.523.950 3 jenis 823.444.000 3 jenis 611.000.000 3 jenis 672.100.000 3 jenis 739.310.000 3 jenis 813.241.000 6.737.618.950

- Pengadaan Mebeulair Puskesmas - Jumlah Mebeulair yang di beli 3.592.888.500 4 jenis 1.270.798.000 7 jenis 1.230.000.000 7 jenis 1.353.000.000 7 jenis 1.488.300.000 7 jenis 1.637.130.000 10.572.116.500

- Pengadaan Alat-alat kedokteran puskesmas -Jumlah alat-alat kedokteran puskesmas yang


- Pengadaan Alat-alat laboratorium Puskesmas -Jumlah alat laboratorium puskesmas yang


- Revitalisasi PuskesmasJumlah bangunan puskesmas yang di

revitalisasi4.633.635.000 3 unit 6.861.885.000 4 unit 5.320.315.000 3 unit 5.852.346.500 3 unit 6.437.581.150 3 unit 7.081.339.265 36.187.101.915

- Rehabilitasi PuskesmasJumlah bangunan puskesmas yang

direhabilitasi5.869.460.600 3 unit 2.322.150.000 3 unit 4.227.303.474 3 unit 4.650.033.821 3 unit 5.115.037.204 3 unit 5.626.540.924 27.810.526.023

- Penataan Area Parkir Puskesmas Jumlah area parkir puskesmas yang di tata - - - 3 pusk 285.758.000 314.333.800 345.767.180 380.343.898 1.326.202.878

- Pembangunan Turap Puskesmas Jumlah luasan Turap yang dipasang 2 pusk 1.229.782.000 1.352.760.200 1.488.036.220 1.636.839.842 5.707.418.262

- Rehabilitasi Pustu Jumlah bangunan pustu yang di rehabilitasi 1.873.964.000 1 unit 275.204.000 11 pusk 3.409.642.526 3.750.606.779 4.125.667.456 4.538.234.202 17.973.318.963

- Rehabilitasi Pustu ( Perencanaan )Jumlah Puskesmas Pembantu yang

direhabilitasi2.233.000

- Pembangunan Poskesdas ( Perencanaan )Jumlah paket konsultan perencanaan yang

dibayarkan3.100.000

- Rehabilitasi Pos kesdes (Perencanaan )Jumlah paket konsultan perencanaan yang

dibayarkan2.389.200

- Pembangunan Pustu (perencanaan)Jumlah paket konsultan perencanaan yang

dibayarkan8.552.400

-Rehabilitasi Ruang Radiologi dan Laboratorium

Puskesmas JonggolJumlah Ruang Radiologi dan Laboratorium yang di rehab - 1 unit 211.674.000 -

- Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun 850.231.000 2 unit 676.476.000 2 unit - 2 unit - 2 unit 2 unit

- Pembangunan Puskesmas DTP/PONEDJumlah Puskesmas DTP /PONED yang

dibangun 2 unit 5.385.067.000 4 unit 11.396.645.000 2 unit 12.536.309.500 2 unit 13.789.940.450 2 unit 43.107.961.950

- Pengadaan Lahan Puskesmas Jumlah lahan puskesmas yang dibangun 1.224.581.500 2 lokasi 2.861.534.000 1 lokasi 499.250.000 2 lokasi 549.175.000 2 lokasi 604.092.500 2 lokasi 5.738.633.000

-Pengadaan Lemari Es dan Pemantau Suhu Lemari

Es penyimpanan vaksin di PuskesmasJumlah Lemari es puskesmas yang dibeli 40.200.000 2 unit 183.995.000 10 unit kulkas 241.129.200 5 unit kulkas 265.242.120 2 unit kulkas 291.766.332 2 unit kulkas 1.022.332.652

vaksin, termometer vaksin, termometer vaksin, termometer vaksin, termometer

digital 50 bh digital 25 bh digital 25 bh digital 25 bh

- Pengadaan alat penyimpan vaksin imunisasi Jumlah Lemari es vaksin yang dibeli 109.550.000

-

Peningkatan sarana dan prasarana pengadaan alat-

alat kesehatan dan Laboratorium Kimia di

puskesmas Kab. Bogor ( Banprop)

Jumlah sarana dan prasarana alat kesehatan

dan lab. Kimia di puskesmas yang ditingkatkan5.000.000.000 23.158.650.000 25.474.515.000 28.021.966.500 81.655.131.500

-

Pemenuhan kebutuhan penunjang laboratorium

untuk penyakit menular dan tidak menular (

Banprop 2012 )

Jumlah kebutuhan penunjang laboratorium

yang di beli319.325.540

-Pengadaan Alkes dan Lab Kimia di puskesmas (

Banprop)

Jumlah alkes dan Lab kimia puskesmas yang

diadakan7.900.000.000

-Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (

Kapitasi JKN 2014 )

Jumlah alat alat kedokteran puskesmas yang

diadakan7.219.796.000

-Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Puskesmas (

Kapitasi JKN 2014 )

Jumlah alat laboratorium puskemas yang

diadakan4.558.158.000

-Biaya Pengurusan Surat Ijin Operasional

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang diurus Ijin operasional

puskesmas- 20 pusk 85.000.000 27 pusk 93.500.000 27 pusk 102.850.000 27 pusk 113.135.000 394.485.000

- Biaya Uji Kaliberasi LaboratoriumJumlah alat laboratorium yang di uji

kalibrasinya100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000

- Relokasi Pustu Jumlah Pustu yang direlokasi 305.136.000

- Pengadaan Alat Kesehatan Program KIA Jumlah alat kesehatan program KIA yang dibeli 80.785.000 4 jenis 225.500.000 4 jenis 248.050.000 4 jenis 272.855.000 4 jenis 300.140.500 1.127.330.500

- Pemagaran Puskesmas Jumlah puskesmas yang dipagar kelilingnya 538.045.431 5pusk 1.168.692.000 1.285.561.200 1.414.117.320 1.555.529.052 5.961.945.003

- Pemagaran Pustu Jumlah pustu yang dipagar kelilingnya 1 pustu 150.401.000 165.441.100 181.985.210 200.183.731 698.011.041

- Pembangunan Gedung Puskesmas PONEDJumlah Gedung Puskesmas PONED yang

dibangun4.156.200.000 4.156.200.000

-Pembangunan Gedung puskesmas PONED (

perencanaan)

Jumlah paket konsultan perencanaan yang

dibayarkan34.270.000 34.270.000

- Pengadaan alat kesehatan puskesmas mampu

PONED

Jumlah Alat Kesehatan puskesmas mampu

PONED yang di beli899.462.000 899.462.000




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

-Pembangunan Lahan Parkir dan akses masuk

puskesmasJumlah Lahan Parkir puskesmas yang dibangun 82.286.000 82.286.000

- Pengadaan UKS Kit di Puskesmas Jumlah UKS Kit puskesmas yang di beli - 101 kit 353.500.000 - 388.850.000 - 427.735.000 - 470.508.500 1.640.593.500

- Pengadaan Lansia Kit di Puskesmas Jumlah Lansia Kit Puskesmas yang dibeli - 45 kit 202.500.000 45 kit 222.750.000 11 kit 245.025.000 0,00 269.527.500 939.802.500

- Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas Jumlah PPTM Kit puskesmas yang dibeli 5 kit 137.920.000 7 kit 151.712.000 7 kit 166.883.200 7 kit 183.571.520 640.086.720

-Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan ( Jasa

Sarana )Jumlah jasa sarana yang diadakan 1.311.771.000 2.100.000.000

-Cakupan komplikasi kebidanan

yang1 02 01 32 6 Program Peningkatan Keselamatan - Cakupan komplikasi kebidanan yang 983.388.700 80,00% 1.374.409.000 80,00% 2.538.609.250 81,25% 2.792.470.175 81,25% 3.071.717.193 82,50% 3.378.888.912 82,50% 14.139.483.229

ditangani Ibu Melahirkan dan Anak; ditangani

-Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga -

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga90,00% 90% 91,25% 92,50% 93,75% 93,75%

kesehatan yang memiliki

kompetensikesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

- Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi

- Angka kelangsungan hidup bayi - Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

- Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) - Cakupan Pelayanan Nifas 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

- Cakupan Pelayanan Nifas - Cakupan neonatus dengan Komplikasi 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

- Cakupan neonatus dengan

Komplikasiditangani

balita

-Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas

PONED

Jumlah kasus persalinan yang ditangani di

puskesmas PONED 571.190.000 2.389 388.150.000 5.280 1.740.430.000 5.808 1.914.473.000 6.389 2.105.920.300 7.028 2.316.512.330 7.730 9.036.675.630

kasus kasus kasus kasus kasus kasus

-Belanja operasional Call Center/ SMS Gateway

Program EMAS

Jumlah biaya operasional untuk call

center/SMS Gateway Program EMAS yang

adakan

412.198.700 31 jar 916.750.000 31 jar 717.550.000 31 jar 789.305.000 31 jar 868.235.500 31 jar 955.059.050 31 jar 4.659.098.250

-Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja

Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan dalam

rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu,

anak dan remaja

- 6 kali 69.509.000 6 kl 80.629.250 6 kl 88.692.175 6 kl 97.561.393 6 kl 107.317.532 6 kl 443.709.349

- Angka usia harapan hidup (AHH) 1 02 01 7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Angka usia harapan hidup (AHH) 69,69 70,5 13.900.000 70,9 561.380.000 71,2 617.518.000 71,5 679.269.800 71,7 747.196.780 71,7 2.619.264.580

Lansia;


Kesehatan Lansia

Jumlah Rapat Kerja yang dilaksanakan untuk

peningkatan program lansia- 2 kali 13.900.000 2 kali 24.500.000 2 kali 26.950.000 2 kali 29.645.000 2 kali 32.609.500 127.604.500

- Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN)Jumlah kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia

yang dilaksanakan1 kali 243.880.000 1 kali 268.268.000 1 kali 295.094.800 1 kali 324.604.280 1.131.847.080

-Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan

Kader dalam Manajemen Posbindu

Jumlah pelaksanaan pertemuan untuk

meningkatkan manajemen posbindu yang

dilaksanakan

2 kali 17.650.000 2 kali 19.415.000 2 kali 21.356.500 2kl 23.492.150 81.913.650

- Pengembangan Puskesmas Santun LansiaJumlah puskesmas santun lansia yang

dikembangkan40 pusk 15.500.000 40 pusk 17.050.000 40 pusk 18.755.000 40 pusk 20.630.500 71.935.500

- Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu Jumlah posbindu yang di optimalisasikan 101 pusk 196.350.000 101 215.985.000 101 237.583.500 101 261.341.850 911.260.350

-Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti

WerdaJumlah Panti Werda yang dibina 5 panti 14.500.000 5 panti 15.950.000 5 panti 17.545.000 5 panti 19.299.500 67.294.500

-Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak

Menular )Jumlah posbindu PTM yang dikembangkan 40 pusk 49.000.000 40 pusk 53.900.000 40 pusk 59.290.000 40 pusk 65.219.000 227.409.000

8Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Remaja- Angka usia harapan hidup (AHH) 69,69 70,5 - 70,9 430.625.000 71,2 473.687.500 71,5 521.056.250 71,7 573.161.875 71,7 1.998.530.625


Kesehatan RemajaJumlah rapat kerja yang dilaksanakan 1 kl 12.525.000 1 kl 13.777.500 1 kl 15.155.250 1 kl 16.670.775 1 kl 58.128.525

- Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor Jumlah tenaga yang dilatih kemampuan KKR 100 org 12.800.000 100 org 14.080.000 100 org 15.488.000 100 org 17.036.800 100 org 59.404.800

- Peningkatan Kemampuan Guru UKSJumlah guru UKS yang ditingkatkan

kemampuannya80 org 27.500.000 80 org 30.250.000 80 org 33.275.000 80 org 36.602.500 80 org 127.627.500

- Pengembangaan Puskesmas PKPR Jumlah puskesmas yang dikembangkan PKPR 40 pusk 200.000.000 40 pusk 220.000.000 40 pusk 242.000.000 40 pusk 266.200.000 40 pusk 928.200.000

- Penjaringan Kesehatan Bagi RemajaJumlah puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan40 pusk 28.000.000 40 pusk 30.800.000 40 pusk 33.880.000 40 pusk 37.268.000 40 pusk 129.948.000

- Pendidikan Kespro Remaja di InstitusiJumlah sekolah yang dididik k esehatan

reproduksi40 SMP/SMA 143.800.000 40 SMP/SMA 158.180.000 40 SMP/SMA 173.998.000 40 SMP/SMA 191.397.800 40 SMP/SMA 667.375.800




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

- Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus Jumlah SLB yang di bina 5 SLB 6.000.000 5 SLB 6.600.000 5 SLB 7.260.000 5 SLB 7.986.000 5 SLB 27.846.000

- Rasio dokter per satuan penduduk 1 02 01 23 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1: 3923 1 : 3.879 26.343.118.000 1 : 3.835 12.355.082.000 1 : 3.788 13.590.590.200 1 : 3.741 14.949.649.220 1 : 3690 16.444.614.142 99.269.676.233

-Rasio tenaga medis per satuan

penduduk - Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1 : 2.666 1 : 2.637 1 : 2.606 1 : 2.576 13.198.772.200 1 : 2. 542 14.576.149.420 1 : 2.508 16.033.764.362 1 : 2.508

- Monitoring, Evaluasi dan PelaporanJumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi

dan pelaporan yang diadakan213.998.601 1 dokumen 229.781.000 1 dokumen 252.759.000 1 dokumen 278.034.900 1 dokumen 305.838.390 1 dokumen 336.422.229 1 dokumen 1.616.834.120

- Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan Jumlah buku profil yang dicetak 150.204.250 200 buku 153.200.000 200 buku 317.850.000 200 buku 349.635.000 200 buku 384.598.500 200 buku 423.058.350 200 buku 1.778.546.100

Jumlah Buku saku Informasi kesehatan yang

dicetak250 buku 250 buku 250 buku 250 buku 250 buku 250 buku

Jumlah Laporan SP3 puskesmas yang di

validasi datanya480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan 480 laporan

Jumlah Data dan informasi kegiatan Dinas

Kesehatan yang up to date48 berita 48 berita 48 berita 48 berita 48 berita 48 berita

Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku

Jumlah permintaan data untuk institusi lain 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Jumlah bulan untuk pemeliharaan jaringan

internet10 kl 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl

Jumlah bulan untuk optimalisasi software SP3

oleh konsultan10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan

Jumlah pertemuan optimalisasi software

dengan program yang dilaksanakan3 kl 3 kl 3 kl 3 kl 3 kl 3 kl

Jumlah pertemuan optimalisasi software

dengan puskesmas yang dilaksanakan1kl 1kl 1kl 1kl 1kl 1kl

Jumlah tenaga IT yang dibutuhkan 2 org 2 org 2 org 2 org 2 org 2 org

- Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Jumlah sarana kesehatan swasta yang diawasi 74.100.000 12 sarana

kesehatan swasta80.750.000

12 sarana


12 sarana


12 sarana


12 sarana

kesehatan

swasta

130.604.375 12 sarana


Balai pengobatan 68 67 40 35 30

Rumah Bersalin 5 6 4 3 2

Rumah Sakit 16 7 7 7 7

Klinik 12 6 20 20 22

Laboratorium 2 1 1 1 1

Optical 2 2 2 2 2

Salon 2 0 0 0 0

Radiologi 2 0 0 0 0

Apotik 28 26 27 28 28

Toko Obat 12 15 15 15 15

Batra 19 19 20 21 22

Izin Baru Bidan 44 46 44 47 48

- Jasa Pelayanan KesehatanJumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif

dan jasa medis15.761.011.100 2.366 orang 25.443.522.000 2.366 orang 9.566.348.000 2.366 orang 10.522.982.800 2.366 orang 11.575.281.080 2.366 orang 12.732.809.188 2.366 orang 85.601.954.168

-Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan

Program

Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan

pelaksanaan program 236.249.800 100.000.000 120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 893.169.800

- Akreditasi puskesmas Jumlah puskesmas yang dilatih akreditasi 26.606.500 20 pusk 135.865.000 50 pusk 1.750.000.000 25 pusk 875.000.000 30 pusk 1.050.000.000 26 pusk 910.000.000 101 pusk 4.747.471.500

-Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD)

Jumlah puskesmas yang melaksanakan

assesment PPK BLUD- 13 pusk 200.000.000 20 pusk 250.000.000 23 puk 300.000.000 23 pusk 300.000.000 22 pusk 300.000.000 101 pusk 1.350.000.000

-Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Primari Care

( P- care) JKN Puskesmas

Jumlah server P - care Dinas Kesehatan yang

disediakan1 paket 575.620.000 1 paket 633.182.000 1 paket 696.500.200 1 paket 766.150.220 1 paket 2.671.452.420

jumlah jaringan P-care Dinas Kesehatan yang

terpelihara1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Jumlah kegiatan refresing yang dilaksanakan 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

Jumlah pertemuan konsolidasi pengelolaan data

P-care puskesmas2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

-

Cakupan Pelayanan Kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin;

1 02 01 24 10Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin -

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin;136.174.033.506 100.754.033.000 100.874.910.000 110.962.401.000 122.058.641.100 134.264.505.210 867.203.723.418

-Cakupan pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarakat

miskin

-Cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin

- Pelayanan Operasi Katarak 483.502.000 400 org 754.033.000 400 org 778.264.600 400 org 856.091.060 400 org 941.700.166 400 org 1.035.870.183 400 org 4.849.461.009

- Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah 122.489.379.052 382.893 org 100.000.000.000 382.893 org 100.096.645.400 382.893 org 110.106.309.940 382.893 org 121.116.940.934 382.893 org 133.228.635.027 382.893 org 687.037.910.353

-Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi

Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas13.201.152.454 120.158 or 8.400.000.000 143.568 or 33.121.137.600 143.568 or 36.433.251.360 143.568 or 40.076.576.496 143.568 or 44.084.234.146 143.568 or 175.316.352.056

-Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk 1 02 01 26 11 Program Pengadaan, Peningkatan - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk - - 4.882.481.000 - - 4.882.481.000

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ - Cakupan pelayanan Gawat darurat

- Cakupan pelayanan Gawat darurat

Level 1 yg harus diberikan sarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Level 1 yg harus diberikan sarana

Paru-paru/RS Mata kesehatan (RS) di kabupaten/Kota

- Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU Jumlah luasan ruangan yang dibangun 1 unit 4.882.481.000 4.882.481.000

-Cakupan pengawasan terhadap obat

dan makanan berbahaya1 02 01 12 Program Pengawasan dan Pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap obat 39.990.000 90.256.000 128.785.200 141.663.720 155.830.092 171.413.101 727.938.113

Kesehatan Makanan dan makanan berbahaya

-Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Jumlah dokumen hasil pemantauan IRTP pasca

rekomendasi39.990.000 1 dokumen 53.455.000 1 dokumen 90.485.200 1 dokumen 99.533.720 1 dokumen 109.487.092 1 dokumen 120.435.801 513.386.813

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai

usulan layak konsumsi122 industri 122 industri 122 industri 122 industri 122 industri

-Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka

sertifikasi produk pangan (SPPIRT)Jumlah peserta penyuluhan - 70 orang 36.801.000 70 orang 38.300.000 70 orang 42.130.000 70 orang 46.343.000 70 orang 50.977.300 214.551.300

-Cakupan Rumah dengan bebas

jentik1 02 01 21 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 348.540.500 415.410.000 789.270.000 868.197.000 955.016.700 1.050.518.370 4.426.952.570

-Prosentase TTU yg memenuhi

syarat- Prosentase TTU yg memenuhi syarat

- Prosentase TPM yg memenuhi syarat

- Cakupan JAGA memenuhi syarat

- Cakupan SAB memenuhi syarat

-Prosentase TPM yg memenuhi

syarat-

Pengawasan Hygiene dan sanitasi tempat- tempat

UmumJumlah Tempat-tempat umum yang di bina 15.000.000 25 TTU 24.300.000 30 TTU 77.455.000 30 TTU 85.200.500 30 TTU 93.720.550 30 TTU 103.092.605 398.768.655

- Cakupan JAGA memenuhi syarat - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Juml. RW yang di picu untuk stop buang air

besar sembarangan298.390.000 120 RW, 80 desa 331.810.000 120 RW,90 desa 407.030.000 120 RW,90 desa 447.733.000 120 RW,90 desa 492.506.300 120 RW,90 desa 541.756.930 2.519.226.230

- Cakupan SAB memenuhi syarat - Pengawasan Hygiene dan sanitasi Tempat Jumlah TPM yang dibina 35.150.500 70 TPM 44.300.000 80 TPM 150.107.000 80 TPM 165.117.700 80 TPM 181.629.470 80 TPM 199.792.417 776.097.087

-Rapat kerja Program Pengembangan Lingkungan

sehat

Jumlah rapat kerja pengembangan kesehatan

lingkungan- 3 kali 15.000.000 3 kali 15.000.000 3 kali 16.500.000 3 kali 18.150.000 3 kali 19.965.000 84.615.000

- Pengawasan Kualitas lingkungan Jumlah desa yang dipantau 8 desa 139.678.000 8 desa 153.645.800 8 desa 169.010.380 8 desa 185.911.418 648.245.598

- Cakupan Desa Siaga Aktif 1 02 01 19 14 Program Promosi Kesehatan dan - Cakupan Desa Siaga Aktif 899.444.450 9.803.825.000 3.368.473.950 3.705.321.345 4.075.853.480 4.483.438.827 17.409.019.407

- Cakupan penyuluhan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat;

kelompok di tk. Desa - Penyediaan Media Penyuluhan KesehatanJumlah media penyuluhan kesehatan yg

diadakan479.429.950 13 jenis 507.500.000 15 jenis 1.932.894.850 15 jenis 2.126.184.335 15 jenis 2.338.802.769 15 jenis 2.572.683.045 9.957.494.949

- Ratio posyandu persatuan balita - Penyuluhan KesehatanJumlah penyuluhan kesehatan yang

dilaksanakan199.426.000

10 kel.potensial, 1

kl seminar. 12

siaran radio, 20 kl

berita kesehatan

193.800.000

10 kel.potensial, 1

kl seminar. 12

siaran radio, 20 kl

berita kesehatan

361.544.850

10 kel.potensial, 1

kl seminar. 12

siaran radio, 20 kl

berita kesehatan

397.699.335

10 kel.potensial,

1 kl seminar. 12

siaran radio, 20

kl berita

kesehatan

417.584.302

10 kel.potensial,

1 kl seminar. 12

siaran radio, 20

kl berita

kesehatan

438.463.517 2.008.518.004

-Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas

sektor

Jumlah fasilitasi UKBM dan pembinaan

kesehatan lintas sektor 125.340.000

2 ds P2WKSS, 40

sekolah sehat, 40

posyandu

356.000.000

2 ds P2WKSS, 40

sekolah sehat, 40

posyandu

574.034.250

2 ds P2WKSS, 40

sekolah sehat, 40

posyandu

631.437.675

2 ds P2WKSS, 40

sekolah sehat, 40

posyandu

694.581.443

2 ds P2WKSS, 40

sekolah sehat, 40

posyandu

764.039.587 3.145.432.954

- Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten SehatJumlah fasilitasi operasional Kabupaten Sehat

yang dilaksanakan95.248.500 1 paket 148.525.000 1 paket 250.000.000 1 paket 275.000.000 1 paket 302.500.000 1 paket 332.750.000 1 paket 1.404.023.500

- Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDKJumlah rapat kerja bidang promosi dan SDK

yang dilaksanakan4 kali 40.000.000 4 kali 50.000.000 4 kali 55.000.000 4 kali 91.384.967 4 kali 132.952.679




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

- Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan Hari

Kesehatan Nasional ( HKN ) yang dilaksanakan1 kali 200.000.000 220.000.000 231.000.000 242.550.000,00 893.550.000

- - -

4 Meningkat 1 Tersedianya 15 Program Pelayanan Administrasi 13.190.288.437 15.990.020.000 14.248.013.406 15.672.376.747 17.239.176.421 18.962.656.063 95.302.531.074

nya sarana dan Perkantoran

kapasitas prasarana - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah legalitas alat surat menyurat yang

dibeli 3.600.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 4.380.000 530 bh materai 6000 25.500.000

400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000 400 bh materai 3000

sumber daya kerja yang -Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Jumlah jasa kantor untuk pembayaran

rekening air, telepon dan listrik 391.895.403 11 sambungan 1.012.788.000 11 sambungan 528.000.000 11 sambungan 580.800.000 11 sambungan 638.880.000 11 sambungan 702.768.000 11 sambungan 3.855.131.403

prasarana 2 Meningkatnya -Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas operasional

yang diperpanjang 20.020.900 43 unit 16.803.000 41 unit 17.658.000 41 unit 19.423.800 41 unit 21.366.180 41 unit 23.502.798 41 unit 118.774.678

kualitas kualitas - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan pemerintah daerah 297.357.990 13 org/thn 290.640.000 12 org/thn 300.000.000 13 org/thn 330.000.000 13 org/thn 363.000.000 13 org/thn 399.300.000 13 org/thn 1.980.297.990

Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang

dibayarkan

Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih yang dibeli

aparatur sumber daya - Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 159.182.620 72 jenis 203.266.000 75 jenis 275.781.406 75 jenis 303.359.547 75 jenis 333.695.501 75 jenis 367.065.051 75 jenis 1.642.350.125

kesehatan - Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

dibeli 935.993.950 216 jenis 1.212.304.000 208 jenis 1.165.000.000 210 jenis 1.281.500.000 210 jenis 1.409.650.000 210 jenis 1.550.615.000 210 jenis 7.555.062.950

3 Meningkatnya -Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor24.492.000 12 macam 12.753.000 13 macam 22.635.000 13 macam 24.898.500 13 macam 27.388.350 13 macam 30.127.185 13 macam 142.294.035

kinerja Dinas -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang dibeli18.139.500 4 jenis 18.840.000 4 jenis 19.200.000 4 jenis 21.120.000 4 jenis 23.232.000 4 jenis 25.555.200 4 jenis 126.086.700

Kesehatan 19 buku

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik yang dibeli 28.856.500 3 jenis 44.040.000 4 jenis 34.764.000 4 jenis 38.240.400 4 jenis 42.064.440 4 jenis 46.270.884 4 jenis 234.236.224

- Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah jamuan makanan dan minum untuk

rapat koordinasi internal122.187.400 478 122.200.000 478 134.420.000 478 147.862.000 478 162.648.200 478 178.913.020 478 868.230.620

Jumlah Jamuan untuk tamu kantor 1000 1000 1000 1000 1000 1000

-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam

dan luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan 709.568.174 1701 kali 1.074.890.000 1786 kali 860.600.000 1875 kali 946.660.000 1969 kali 1.041.326.000 2000 kali 1.145.458.600 5.778.502.774

-Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoranJumlah pegawai honor yang di gaji 10.243.025.000 674 orang 11.680.650.000 607 orang 10.524.400.000 607 orang 11.576.840.000 607 orang 12.734.524.000 607 orang 14.007.976.400 70.767.415.400

- Penyediaan Pel. Administrasi KepegawaianJumlah pegawai yang dilayani kebutuhan

administrasinya103.969.000 2132 orang 27.791.000 2132 orang 32.480.000 2132 orang 35.728.000 2132 orang 39.300.800 2132 orang 43.230.880 282.499.680

- Penyediaan Pelayanan Administrasi BarangJumlah penyediaan administrasi barang yang

dilaksanakan- 12 bulan 30.550.000 12 bulan 60.000.000 12 bulan 66.000.000 12 bulan 72.600.000 12 bulan 79.860.000 309.010.000

- Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor 132.000.000 7 orang 238.125.000 7 orang 238.125.000 7 orang 261.937.500 7 orang 288.131.250 7 orang 316.944.375 1.475.263.125

- Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD Jumlah pelayanan arsip dinas - - - 12 bulan 30.570.000 12 bulan 33.627.000 12 bulan 36.989.700 12 bulan 40.688.670 141.875.370

16 Program Peningkatan sarana dan 1.920.538.352 8.835.336.000 4.922.225.000 3.082.986.500 3.338.772.415 3.606.621.285 23.350.101.552

Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli - 42 unit 6.349.306.000 2 unit mobil 390.000.000 10 unit motor 429.000.000 471.900.000 519.090.000 8.159.296.000

2unit motor

- Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang diadakan 135.018.400 4 jenis 163.974.000 7 jenis 305.000.000 5 jenis 335.500.000 5 jenis 369.050.000 5 jenis 405.955.000 5 jenis 1.714.497.400

- Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli 95.255.100 11 jenis 429.187.000 11 jenis 272.938.000 11 jenis 300.231.800 11 jenis 330.254.980 11 jenis 363.280.478 11 jenis 1.791.147.358

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah luasan gedung kantor yang di pelihara 186.403.800 4110 M2 208.585.000 4110 M2 300.000.000 4110 M2 330.000.000 4110 M2 363.000.000 4110 M2 399.300.000 4110 M2 1.787.288.800

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang

dipelihara190.992.800 23 kendaraan 229.000.000 23 kendaraan 250.000.000 23 kendaraan 275.000.000 23 kendaraan 302.500.000 23 kendaraan 332.750.000 23 kendaraan 1.580.242.800

roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 roda 4

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara98.541.000 4 jenis 117.450.000 4 jenis 180.000.000 4 jenis 198.000.000 4 jenis 217.800.000 4 jenis 228.690.000 4 jenis 1.040.481.000

- Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter PuskesmasJumlah luasan rumah dinas dokter puskesmas

yang direhab895.603.279 6 unit 655.436.000 2 unit 562.426.000 3 unit 618.668.600 3 unit 649.602.030 3 unit 682.082.132 3 unit 4.063.818.041

- Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis PuskesmasJumlah luasan rumah dinas paramedis

puskesmas yang direhab1.460.000 1 unit 235.408.000

-Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor

Dinas KesehatanJumlah ruangan yang dipartisi 135.706.273 1 Ruang 125.000.000 5 ruang 150.000.000 4 bidang 165.000.000 0 181.500.000 0 199.650.000 0 956.856.273

3 subag

-Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas

KesehatanLuas turap yang dibangun - 1980 M2 2.119.510.000

- Revitalisasi Rumah Dinas PuskesmasJumlah luasan rumah dinas puskesmas yang di

revitalisasi- 1 unit 392.351.000 1 unit 431.586.100 1 unit 453.165.405 1 unit 475.823.675,25 1 unit 1.752.926.180




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

- Pembangunan Rumah dinas Puskesmas Jumlah luasan rumah dinas yang dibangun - 1 unit 321.990.000 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit 321.990.000

-Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas

kesehatan

Jumlah sarana penunjang gudang vaksin dinas

kesehatan yang di beli181.557.700 181.557.700

17 Program Peningkataan Disiplin - 312.400.000 343.640.000 378.004.000 415.804.400 457.384.840 1.907.233.240

Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaJumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

yang diadakan- 1.562 potong 312.400.000 1.562 potong 343.640.000 0 378.004.000 0 415.804.400 0 457.384.840 1.907.233.240

Perlengkapannya

18 Program Peningkatan Kapasitas 645.424.950 3.203.600.000 4.887.303.840 4.878.152.000 4.747.372.100 4.977.131.810 23.338.984.700

Sumber Daya Aparatur

- Pembinaan Mental dan Rohani bagi AparaturJumlah pelaksanaan pengajian bagi pegawai

dinas kesehatan26.500.000 7 kali 30.000.000 7 kali 36.000.000 7 kali 39.600.000 7 kali 43.560.000 7 kali 47.916.000 223.576.000

-Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Kesehatan

Jumlah penilaian angka kredit tenaga

fungsional kesehatan34.999.950 1200 or 35.000.000 1500 or 123.240.000 1500 or 129.402.000 1500 or 135.872.100 1500 or 149.459.310 607.973.360

-Pengiriman Peserta Bintek Asuhan Persalinan

Normal (APN)Jumlah bidan yang tersertifikasi dalam APN 105.000.000 28 orang 140.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 250.000.000 40 orang 275.000.000 40 orang 302.500.000 1.272.500.000

-Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan

Asfiksia Bayi Baru Lahir

Jumlah bidan yang terlatih penatalaksanaan

asfiksia Bayi baru lahir45.500.000 40 orang 140.000.000 40 orang 140.000.000 80 orang 280.000.000 80 orang 294.000.000 80 orang 308.700.000 1.208.200.000

-Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat

Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON)

Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana

PPGDON150.000.000 28 orang 140.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 220.000.000 40 orang 242.000.000 40 orang 266.200.000 1.218.200.000

- Pengiriman peserta bimbingan teknis PONEDJumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana

PONED75.000.000 10 orang 75.000.000 66 orang 495.000.000 40 orang 210.000.000 40 orang 231.000.000 20 orang 200.000.000 1.286.000.000

- Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGDJumlah tenaga medis dan paramedis yang

terlatih dalam tatalaksana PPGD148.425.000 78 orang 250.050.000 78 orang 300.000.000 94 orang 376.000.000 74 orang 303.400.000 74 orang 318.200.000 1.696.075.000

-Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini Intervensi

Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek

dalam melaksanakan SDIDTK - 40 orang 120.000.000 40 orang 132.000.000 40 orang 145.200.000 40 orang 159.720.000 40 orang 175.692.000 732.612.000

-Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Konselor

Menyusui Jumlah tenaga pelaksana gizi yg dilatih - 20 orang 110.000.000 40 org 240.000.000 21 orang 126.000.000 - - - - 476.000.000

- Bintek Pemantauan Pertumbuhan BalitaJumlah petugas yang dilatih pemantauan

pertumbuhan balita- - - 40 org 240.000.000 25 orang 125.000.000 25 orang 131.250.000 25 orang 137.812.500 634.062.500

- Pelatihan Akreditasi puskesmasJumlah tenaga yang dilatih akreditasi

puskesmas- 704.950.000 704.950.000

- Bimbingan Teknis MTBS/M Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek

dalam melaksanakan MTBS/M 15 orang 120.000.000 20 orang 125.000.000 20 orang 125.000.000 25 orang 130.000.000 25 orang 136.500.000 636.500.000

- Pelatihan tatalaksana Gizi BurukJumlah petugas yang dilatih tatalaksana gizi

buruk60.000.000 - - 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 40 org 240.000.000 1.020.000.000

- Bintek Manajemen Program GiziJumlah petugas yang dilatih tatalaksana

manajemen program gizi- - - 20 org 120.000.000 30 org 180.000.000 30 org 180.000.000 21 org 126.000.000 606.000.000

- Pelatihan Geriatri Jumlah petugas yang dilatih Geriatri - - - 40 org 200.000.000 27 org 135.000.000 27 org 135.000.000 27 org 135.000.000 605.000.000

-Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak

'dan Perempuan

Jumlah petugas yang dilatih dalam hal

penanganan kekerasan terhadap anak dan

perempuan

- - - 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 40 org 200.000.000 800.000.000

- Pelatihan Mikrokopis MalariaJumlah petugas yang dilatih dalam hal

mikroskopis malaria- - - 40 orang 120.000.000 - - - - - - 120.000.000

- Pelatihan PPTM Bagi Petugas PuskesmasJumlah petugas yang dilatih dalam

pengendalian penyakit tidak menular- - - 40 orang 120.000.000 40 orang 120.000.000 - - - - 240.000.000

- Pelatihan Manajemen Program ImunisasiJumlah petugas yang dilatih dalam Manajemen

Imunisasi- - - 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 40 nakes 90.750.000 363.000.000

- Set Up Pelayanan HIV dan IMSJumlah puskesmas yg dilaksankaan set up

pelayanan HIV dan IMS- - - - - 5 puskesmas 100.000.000 - - - - 100.000.000

- Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas Jumlah petugas yang dilatih dalam VCT - - - - - 20 orang 90.000.000 20 orang 90.000.000 20 orang 90.000.000 270.000.000

- Peningkatan Kapasitas tenaga Keperawatan Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa - - - 1 org 23.313.840 - - - 23.313.840

Melalui Program Tugas belajar Pendidikan

lanjutan S1 keperawatan dan NERS bagi

tenaga kesehatan di RS (Ban_Gub)

- Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagiJumlah tenaga kesehatan yang menerima

insentif- - 1.338.600.000 10 dokter 1.542.000.000 10 dokter 1.696.200.000 10 dokter 1.865.820.000 10 dokter 2.052.402.000 10 dokter 8.495.022.000

Dokter/drg dan Bidan PNS yang bertugas di - - - 56 bidan - 56 bidan 56 bidan 56 bidan 56 bidan

Puskesmas/desa Terpencil/sulit dijangkau - - - -

19 Program Peningkatan 453.666.878 550.000.000 801.800.000 881.980.000 970.178.000 1.067.195.800 4.655.205.678

Pengembangan Sistem pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan




(OUTPUT) 2013

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE



SASARAN

DAN 2014 2015 2016 2017 2018 RENSTRA SKPD 2018


1 2 3 4 5 6

-Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

yang disusun24.998.087 5 jenis lap 25.000.000 5 jenis lap 40.000.000 5 jenis lap 44.000.000 5 jenis lap 48.400.000 5 jenis lap 53.240.000 235.638.087

- Penyusunan laporan Keuangan SemesteranJumlah laporan keuangan semesteran dinas

kesehatan yang disusun19.999.388 2 dok 20.000.000 2 dok 40.000.000 2 dok 44.000.000 2 dok 48.400.000 2 dok 53.240.000 225.639.388

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunJumlah laporan keuangan akhir tahun dinas

kesehatan yang disusun24.999.438 1 dok 25.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 121.000.000 1 dok 133.100.000 514.099.438

- Penyusunan Perencanaan anggaranJumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas

Kesehatan yang disusun99.973.986 6 jenis dok 150.000.000 6 jenis dok 175.000.000 6 jenis dok 192.500.000 6 jenis dok 211.750.000 6 jenis dok 232.925.000 1.062.148.986

- Penatausahaan Keuangan SKPDJumlah administrasi keuangan yang efektif dan

tepat waktu149.999.990 3.000 SSP/SPM 175.000.000 3.000 SSP/SPM 256.800.000 3.000 SSP/SPM 282.480.000 3.000 SSP/SPM 310.728.000 3.000 SSP/SPM 341.800.800 1.516.808.790

- Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra SKPD 34.998.989 2 dok 25.000.000 2 dok 25.000.000 2 dok 27.500.000 2 dok 30.250.000 2 dok 33.275.000 176.023.989

- Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000

- Publikasi Kinerja Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD 98.697.000 5 kali 130.000.000 5 kali 150.000.000 5 kali 165.000.000 5 kali 181.500.000 5 kali 199.650.000 924.847.000

-

TOTAL 324.828.537.000 374.122.696.346 408.705.184.757 448.904.157.397 493.483.129.265 2.372.088.039.865

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1 : 10.186 1 : 10.695 1 : 10.396 1 : 10.396

per satuan penduduk

Jumlah puskesmas 101 101 101 101 101 101

Jumlah poliklinik 298 276 271 271 253 271

Jumlah pustu 86 86 106 (20 unit) 110 (4 unit) 119 (9 unit) 129 (10 unit)

Jumlah puskesmas + poliklinik + pustu 485 473 478 482 473 501

2 Rasio Rumah Sakit per satuan 1 : 307,355 1 : 310.091 1 : 340.229 1 : 350.878 1 : 337.736 1 : 326.538 1 : 326.538

penduduk

Jumlah Rumah Sakit 13 13 13 13 15 16

3 Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451 1 : 4.636 1 : 4.745 1 : 4.804 1 : 4.804

Jumlah dokter 821 835 1.070 1.059 1.066 1.084

Jumlah penduduk 4.302.974 4.477.296 4.763.209 4.909.916 5.059.177 5.208.423

4 Rasio tenaga medis per satuan 1 : 3.947 1 : 4.026 1 : 3.989 1 : 3.645 1 : 3.324 1 : 3.113 1 : 3.113

penduduk

Jumlah tenaga medis (dr, drg) 1.090 1.112 1.194 1.347 1.522 1.673

Jumlah penduduk 4.302.974 4.477.296 4.763.209 4.909.916 5.059.177 5.208.423

5 Cakupan komplikasi kebidanan yang 69,09 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00 80,00

ditangani

No Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Indikator



akhir periode RPJMD

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif 16.045 17.018 18.189 18.862 20.730 22.069

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan 23.224 24.311 25.088 25.150 26.749 27.586

6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 67,20 85,00 86,25 87,50 88,75 90,00 90,00

memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 78.078 101.126 102.613 105.029 113.302 118.494

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 116.120 118.972 118.972 120.033 127.665 131.660

7 Persentase balita gizi buruk 0,080 0,079 0,061 0,042 0,031 0,021 0,021

8 Cakupan Desa/kelurahan Universal 71,08 77.08 81.07 85,00 90,00 95,00 95,00

Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa/Kelurahan UCI 307 333 347 364 385 407

Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 428 428 428 428 428 428

9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan 308 308 244 262 196 136

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan 308 308 244 262 196 136

10 Cakupan penemuan dan penanganan 78,75 76,12 80,73 81,00 81,50 82,00 82,00

penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati 3.571 3.536 3.869 4.202 4.330 4.458

Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) 3.174 3.252 4.792 5.253 5.413 5.573

11 Cakupan penemuan dan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Indikator



akhir periode RPJMD


Jumlah penderita DBD yang ditangani 1.023 2.393 1.769 1.816 1.871 1.927

Jumlah penderita DBD yang yang ditemukan 1.023 2.393 1.769 1.816 1.871 1.927

12 Cakupan kunjungan bayi 73,61 87,87 90,00 91,25 92,50 93,75 93,75

Jumlah kunjungan bayi 81.114 99.204 104.831 104.314 112.465 117.553

Jumlah bayi lahir hidup 110.187 112.893 116.479 114.317 121.585 125.390

13 Cakupan puskesmas 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50

Jumlah puskesmas 101 101 101 101 101 101

Jumlah kecamatan 40 40 40 40 40 40

14 Cakupan pembantu puskesmas 20,09 22,43 24,77 25,70 27,80 30,14 30,14

Jumlah pustu 86 96 106 110 119 129

Jumlah desa 428 428 428 428 428 428

15 Cakupan Rumah dengan bebas jentik 86,22 91,30 92,30 93,00 94,00 95,00 95,00

Jumlah rumah/bangunan dengan bebas 17.836 458.732 463.752 200.202 472.295 678.954

jentik

Jumlah rumah/ bangunan yang diperiksa 20.686 502.423 502.423 215.267 502.423 714.720

16 Cakupan TTU (Tempat-Tempat 44,73 72,70 74,85 75,61 76,37 77,13 77,13


Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan 221 2.839 4.172 431 2.983 4.299

Jumlah TTU yang diperiksa 494 3.905 5.574 570 3.906 5.574

17 Cakupan TPM (Tempat Pengolahan 58,03 70,70 87,08 87,94 88,80 89,66 89,66


1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Indikator



akhir periode RPJMD


Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan 574 1.790 3.140 1.276 2.247 3.233

Jumlah TPM yang diperiksa 989 2.532 3.606 1.451 2.529 3.606

18 Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) 56,50 38,50 68,77 69,18 69,59 70,00 70,00


Jumlah SAB yang memenuhi syarat 15.555 39.702 16.031 28.119 40.412

Jumlah SAB yang diperiksa 40.406 57.733 23.174 40.406 57.733

19 Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) 40,84 30,80 66,19 67,46 68,73 70,00 70,00


Jumlah JAGA yg memenuhi syarat kesehatan 11.297 34.687 14.143 25.208 36.685

Jumlah JAGA yang diperiksa 36.675 52.406 20.964 36.675 52.406

20 Prosentase Sarana Kesehatan yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

berijin

Jumlah sarana kesehatan yang berijin 857 937 1.026 1.124 1.064 1.119

Target perijinan 857 937 1.026 1.124 1.064 1.119

21 Prosentase pengadaan obat essensial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah jenis obat generik berlogo yang tersedia 89 100 151 132 132 132

Jumlah jenis obat yang ada 89 100 151 132 132 132

22 Cakupan pengawasan terhadap obat 0,00 41,07 42,07 43,03 44,04 45,00 45,00

dan makanan yang berbahaya

Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang diperiksa 244 244 252 262 270 279


1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Indikator



akhir periode RPJMD

Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang ada 594 594 599 609 613 620

23 Cakupan Desa Siaga Aktif N/A 43 85 128 171 214 214

Jumlah desa siaga yang aktif 43 85 128 171 214

Jumlah desa siaga yang dibentuk 43 85 128 171 214

24 Angka kelangsungan hidup bayi 61,86 64,01 66,04 67,41 69,25 71,09 71,09

25 Angka Usia Harapan Hidup 67,68 67,78 68,48 68,90 69,47 69,97 69,97

SPM IKK IKU MDGs

1 2 3 4 5

1 Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 90% 95%

2 Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani 80% 80%80,0%

3 Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 90% 90% 90,0% 90%

4 Cakupan Pelayanan Nifas 90%

5 Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 100%

6Persentase Puskesmas rawat inaap yg mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal

emergensi dasar (PONED)

7Persentase RS Kabupaten yg melaksanakan pelayanan Obstetrik neonatal emergensi

komperhensif (PONEK)

5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani 80%85%

6 Cakupan Kunjungan bayi 90% 90%

7 Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI 100% 100%87,07%

8 Cakupan pelayanan anak balita 90%90%

9 Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln keluarga miskin 100%

10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% 100% 100%

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan Anak sekolah 100%85%

12 Cakupan Peserta KB Aktif 70%

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :

a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun≥ 2/100.000

penduduk

b. Penemuan penderita pneumonia balita 100% 100%

c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif 100% 100% 80% 90%

d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100%

TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPMTarget IKK

2011

Target IKU

Thn 2011

Target MDGs

Thn 2014

Realisasi Pencapaian Indikator 2013

SPM IKK IKU MDGs

1 2 3 4 5


2011

Target IKU

Thn 2011

Target MDGs

Thn 2014


e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan 100% 100%

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100% 38% 100%

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100%

16Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota100%

17 Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam100% 100%

18 Cakupan desa siaga aktif 80% 128 (29%)

19 Rasio puskesmas per satuan penduduk 1:31.386

20 Persentase sarana kesehatan swasta yang berijin 100%

21 Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa

22 Rasio Pustu per penduduk 1:11.138

23 Terbangunnya RSU Pemda

24 Persentase pengadaan obat essensial 100%

25 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 76%

26 Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya 41,07%

27 Cakupan balita gizi baik 88,20%

28 Cakupan ibu hamil gizi baik 76,50%

29 Cakupan Balita KEP 10,40%

30 Cakupan pelayanan kesehatan lansia

31 Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis 93%

32 Prosentase TTU yang memenuhi syarat 73,96%

33 Prosentase TPM memenuhi syarat 74,10%

34 Cakupan IS JAGA 52,50%

35 Cakupan IS SAB 54,30%

36 Kesembuhan penderita TB BTA Positif 85% 88%

SPM IKK IKU MDGs

1 2 3 4 5


2011

Target IKU

Thn 2011

Target MDGs

Thn 2014


37 Penderita kusta (PB dan MB) RFT( Release from Treatmen) 90%

38 Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tingkat desa 70%

39 Angka Kematian Balita 32%

40 Angka Kematian Bayi 19%

41 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 90%

42 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 90%

43 Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln 100%

44 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85%

45 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 85%

46 Persentase kasus baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan

47 Prevalensi kasus HIV <0,5

48 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 95%

49 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 100%

50 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1

51 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%

52 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 100%

53 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 75%

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - bogorkab.go.id Strategis... · tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, ... kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan ... INTERNAL )

Documents