PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

C:\Documents and Settings\Boss\Local Settings\Temp\Framework\02-POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH_97853E.DOC

1

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, maka untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangandaerah secara transparan dan bertanggungjawab perlu disusunPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diubahdan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf adan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitungtentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang PembentukanPropinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4033);


2

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4712);


3

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);


4

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);

23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentangPola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (LembaranDaerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentangKewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran DaerahKabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian PertamaPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung


5

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

4. Bupati adalah Bupati Belitung.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada PemerintahKabupaten Belitung yang bertanggung jawab kepada Bupati danmembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiridari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan danKelurahan.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilaidengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang.

13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuntnyadisingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerahselaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang jugamelaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

14.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupatiyang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakankeseluruhan pengelolaan keuangan daerah.


6

15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatPPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BendaharaUmum Daerah.

16.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalahPPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara UmumDaerah.

17.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakantugas bendahara umum daerah.

18.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsiSKPD yang dipimpinnya.

19.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

20.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebutdengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperolehBarang/ Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruhkegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

21.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalahPejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa.

22.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik daerah.

23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkatPPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usahakeuangan pada SKPD.

24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangtugasnya.

25.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerahdan membayar seluruh pengeluaran daerah.

26.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpananuang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah padabank yang ditetapkan.

27.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan dan


7

mempertanggunjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD.

28.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggunjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalampelaksanaan APBD pada SKPD.

29.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

30.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

31.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih.

32.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

33.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatandaerah dan belanja daerah.

34.Defisit Anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan danbelanja daerah.

35.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaranberikutnya.

36.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selamasatu periode anggaran.

37.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkandaerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yangbernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajibanuntuk membayar kembali.

38.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatanpenganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusanterhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satuanggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibatkeputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkandalam prakiraan maju.

39.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan danauntuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan gunamemastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telahdisetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

40.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitasdan kualitas yang terukur.

41.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunanrencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk


8

seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yangdidasarkan pada prinsip pencapaian efesiensi alokasi dana.

42.Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yangdilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

43.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upayayang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuaidengan misi SKPD.

44.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaiansasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulantindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan danteknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenissumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkankeluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

45.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

46.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarandan tujuan program dan kebijakan.

47.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

48.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programBupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerahdengan memperhatikan RPJM Nasional.

49.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumenperencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

50.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisiprogram dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untukmelaksanakannya.

51.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerahyang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dananggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

52.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja danpembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)tahun.


9

53.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkatPPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimunanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagaiacuan dalam penyusun RKA-SKPD.

54.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatDPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan danbelanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olehpengguna anggaran.

55.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumenpelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

56.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yangbersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untukmengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaankegiatan dalam setiap periode.

57.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalahdokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakankegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

58.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalahdokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab ataspelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan pembayaran.

59.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuksatuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

60.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalahdokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD.

61.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD kepada pihak ketiga.

62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atasbeban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uangpersediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

63.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atasbeban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untukmengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.


10

64.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yangselanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitanSP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhandananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telahditetapkan sesuai dengan ketentuan.

65.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2Dadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yangditerbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

66.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepadapemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapatdinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainyaberdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat yang lainnyayang sah.

67.Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

68.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintahdaerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilaidengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

69.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampungkebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapatdipenuhi dalam satu tahun anggaran.

70.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatuproses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badanunit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalianmelalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaankebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana danperaturan perundang-undangan.

71.Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barangyang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik segaja maupun lalai.

72.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah SKPD/ unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerahyang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatberupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.

73. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaatekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/ ataumanfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuanpemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.


11

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sertamelakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahandaerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaaan yang dipisahkan padaperusahaan daerah;

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalamrangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ ataukepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah inimeliputi :

a. azas umum pengelolaan keuangan daerah;

b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

c. struktur APBD;

d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD dan RKA PPKD;

e. penyusunan dan penetapan APBD;

f. pelaksanaan dan perubahan APBD;

g. penatausahaan keuangan daerah;

h. pertanggungjwaban pelaksanaan APBD;

i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;

j. pengelolaan kas umum daerah;

k. pengelolaan piutang daerah;

l. pengelolaan investasi daerah;

m. pengelolaan barang milik daerah;

n. pengelolaan dana cadangan;

o. pengelolaan utang daerah;

p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;


12

q. penyelesaian kerugian daerah;

r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian KetigaAzas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yangterintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian PertamaPemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalamkepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ barang;

d. menetapkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaranpembantu;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utangdan piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanbarang milik daerah;


13

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atastagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD;

b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah.

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), danayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedomandengan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi dibidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah;

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabatpengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinatorpengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :

a. memimpin TAPD;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangandaerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.


14

(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab ataspelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)kepada Bupati.

Bagian KetigaPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangandaerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkanoleh Bupati;

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD plehbank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatpengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama pemerintah daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

n. melakukan pengeloaan utang dan piutang daerah;


15

o. melakukan penagihan piutang daerah;

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

q. menyajikan informasi keuangan daerah;

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerjapengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3)juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k,huruf m, huruf n, danhuruf o.

(5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainya di lingkungan satuan kerjapengelolaan keuangan daerah.


16

Bagian KeempatPejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugasdan wewenang :

a. menyusun RKA-SKPD

b. menyusun DPA-SKPD

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pegeluaran atas bebananggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;

h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;

i. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

m. pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggungjawab ataspelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindaksebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dalam melaksanakantugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepalaunit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasapengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat(1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.


17

(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,besaran uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ataurentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barangbertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada penggunaanggaran/ pengguna barang.

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagaiPejabat Pembuat Komitmen.

Bagian KelimaPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 13

(1) Pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ kuasapengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatanmenunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugasmencakup :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.

(3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkanpertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja,lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) PPTK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran.

Bagian KeenamPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaranyang termuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapakan pejabatyang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagaipejabat penatausahaan keuangan SKPD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1), mempunyai tugas :


18

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang diajukanoleh bendahara pengeluaran;

c. menyiapkan SPM; dan

d. menyiapkan laporan keuangan SKPD;

(2) Pejabat penatausahaan keuangan tidak boleh merangkap sebagaipejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian KetujuhBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaananggaran pendapatan pada SKPD.

(2) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaananggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarangmelakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatanperdagangan, pekerjaan borongan dan penjualan jasa atau bertindaksebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, sertamenyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainyaatas nama pribadi.

(5) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Bupati

menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara

pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secarafungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaPPKD selaku BUD.

BAB III

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD


19

Bagian PertamaAzas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang,barang dan/ jasa dianggarkan dalam APBD.

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarankan dalam APBD merupakanperkiraaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuksetiap sumber pendapatan.

(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerahdianggarkan secara bruto dalam APBD.

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harusberdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukungdengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yangcukup.

(2) Penanggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengandasar hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember.


20

Bagian KeduaStruktur APBD

Pasal 20

(1) APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas UmumDaerah, yang menambah ekuitas dana lancar,yang merupakan hakdaerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembalioleh Daerah.

(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputisemua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yangmengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalamsatu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannyakembali oleh Daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian KetigaPendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)huruf a dikelompokan atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana Perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan Asli Daerah sebaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf aterdiri atas :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan


21

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmencakup :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yangtidak dipisahkan;

c. jasa giro

d. pendapatan bunga;

e. tuntutan ganti rugi daerah;

f. keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing; dan

g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa olehdaerah.

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b meliputi :

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatandaerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, danadarurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuanberupa uang, barang dan/ atau jasa yang berasal dari pemerintah,masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yangtidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam peraturan bupati sesuai ketentuan peraturanperundangan.

Bagian KeempatBelanja Daerah


22

Pasal 26

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yangterdiri dari urusan wajib, urusan pilihan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerahyang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layakserta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaianstandar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahandaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Belaja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)

diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta

jenis belanja.

(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah.

(3) Klarifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri dari :

a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a diklarifikasi menurut kewenanganPemerintahan Daerah Kabupaten.

(5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduanpengelolaan keuangan negara terdiri dari :

a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan keamanan;

c. ekonomi;

d. lingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g. pariwisata dan budaya;


23

h. agama;

i. pendidikan; dan

j. perlindungan sosial.

(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah.

(7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal;

d. bunga;

e. subsidi;

f. hibah;

g. bantuan sosial;

h. belanja bagi basil dan bantuan keuangan; dan

i. belanja tidak terduga.

Bagian KelimaPembiayaan Daerah

Pasal 28

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman; dan

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup :

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal pemerintah daerah;

c. pembayaran pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan


24

terhadap pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian PertamaRencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabarandari RPJMD dengan menggunakan bahan hasil Renja SKPD untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana KerjaPemerintah.

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasipencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahunsebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajibandaerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun untukmenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Meitahun anggaran sebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Bagian KeduaKebijakan Umum APBD

Pasal 31


25

(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1) menyusun rancangan KUA.

(2) Penyusunan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri setiap tahun.

(3) Bupati menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunanRAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Junitahun anggaran berjalan.

(4) Rancangan KUA yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalampembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Bagian KetigaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 32

(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah danDPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati.

(2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

(3) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;

b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masingprogram.

(4) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupatidan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatanganibersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

(5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaipedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian KeempatRencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 33

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimanadimaksud pada Pasal 32 ayat (5) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.


26

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangkapengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu danpenganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 34

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaranjangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yangberisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yangdirencanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yangdirencanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untukpelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 35

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadudilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan danpenganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumenrencana kerja dan anggaran.

Pasal 36

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja denganmemperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran danhasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensidalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, danstandar pelayanan minimal.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuatrencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dankegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampaidengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sertaprakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian KelimaPenyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


27

Pasal 38

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahasoleh TAPD.

(3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD denganKUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaransebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaiankinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuanharga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 39

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikutdokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaaholeh TAPD.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian PertamaPenyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 40

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDkepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya padaminggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalamrangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 41

(1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu padaperaturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkanpada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan


28

kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD.

Bagian KeduaPersetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 42

(1) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati terhadaprancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan.

(2) Atas dasar Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentangPenjabaran APBD.

Pasal 43

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 ayat (1) tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Bupatiterhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupatimelaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDtahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan,yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanjayang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harusdialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untukkeperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutanseperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnyakelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakatantara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakankewajiban kepada pihak ketiga.

(5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(6) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas)hari terhitung sejak diterima rancangan dimaksud.

(7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud padaayat (6) belum disahkan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBDditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.


29

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan PeraturanBupati tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 44

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujuibersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAPBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerjadisampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangandimaksud.

(3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15(lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Bupatimenetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadiPeraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentangPenjabaran APBD.

(4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan PeraturanDaerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentangPenjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkanrancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

(5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan PeraturanDaerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentangPenjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersamaDPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hariterhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, danBupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadiPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligusmenyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 45

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) Bupati harusmemberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnyaDPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.


30

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang PencabutanPeraturan Daerah dimaksud.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Pasal 46

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 47

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danrancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkandengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (5) dapat dilakukan Bupati bersama dengan Badan AnggaranDPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelahkeputusan ditetapkan.

Bagian KeempatPenetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Pejabaran APBD

Pasal 49

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancanganPeraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasiditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Bupati tentang penjabaran APBD.


31

(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan PeraturanBupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahunanggaran sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan PeraturanBupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian PertamaAzas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 50

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian KeduaPenyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 51

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan,memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusunrancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, danrencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yangdiperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telahdisusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanuntuk diverifikasi oleh TAPD.

(4) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-samadengan kepala SKPD yang bersangkutan.


32

(5) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimna dimaksud padaayat (4), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejakditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuanSekretaris Daerah.

(7) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuankerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuanganselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(8) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagaidasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku penggunaanggaran/ pengguna barang.

Bagian KetigaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 52

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas UmumDaerah.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya kerekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerjaatau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atassetoran dimaksud.

Pasal 53

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkandalam Peraturan Daerah.

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajibmengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 54

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapatdipergunakan langsung untuk pengeluaran.

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dandalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secaralangsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah,asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaanbunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan


33

dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatanbarang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerahdan berbentuk barang menjadi milik/ aset daerah dicatat sebagaiinventaris daerah.

Pasal 55

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutanganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan padarekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalianpenerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian KeempatPelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 56

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapatdilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBDditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidaktermasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifatwajib.

Pasal 57

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atauDPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 58

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebakan dalam APBD.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepadaPegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektifdengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah danmemperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


34

Pasal 59

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan danpajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintahatau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bankpersepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkanSPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganpenerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarandaerah; dan

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarantidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 61

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasaditerima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaanyang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uangpersediaan yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehpengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam perintah


35

pembayaran; dan


(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 62

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluanpelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 63

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaranberkenaan.

Bagian KelimaPelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 64

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukanmelalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 65

(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening KasUmum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan,setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturandaerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaanmencukupi.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggisejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanaipelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuaidengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentangpembentukan dana cadangan.

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umumdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan suratperintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.


36

Pasal 66

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuaidengan ketentuan perundangan-undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada buktipenerimaan yang sah.

Pasal 67

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yangakan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuaidengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukandalam nilai rupiah.

Pasal 68

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan padaperjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaianpengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjaditanggungan pihak peminjam.

Pasal 69

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan danacadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai denganjumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yangditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening danacadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan olehkuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 70

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlahyang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkandalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 71

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harusdibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannyamerupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerahyang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.


37

Pasal 72

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusanBupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 73

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintahdaerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerahdilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 74

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUDberkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahbukuan yangditerbitkan oleh PPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yangtercantum dalam perintah pembayaran;


d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran ataspengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBDDAN PERUBAHAN APBD

Bagian PertamaLaporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 75

(1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertamaAPBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepadaDPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yangbersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintahdaerah.

(3) Hasil pembahasan dituangkan dalam nota kesepakatan yang berisiperkembangan dan/ atau perubahan keadaan sebagai salah satudasar penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaranyang bersangkutan.

Bagian KeduaPerubahan APBD

Pasal 76


38

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahankeadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalamrangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaranyang bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umumAPBD;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserananggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenisbelanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnyadiusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikandalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dsekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahdaerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 77

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaandan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan ataupenurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 78

(1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah .tentangPerubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untukmendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yangbersangkutan berakhir.

(2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga)


39

bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 79

(1) Proses evaluasi penetapan rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah danPeraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 dan Pasal 49.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkanrancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD danrancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dansekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalantermasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

(3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD danPeraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 80

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Bupati wajibmemberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahanAPBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut peraturandimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/ataukeadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/ataukeadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian PertamaAzas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 81

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendaharapenerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau


40

menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian KeduaPelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 82

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan suratpertanggungjawaban (SPJ);

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. bendahara penerimaan/ pengeluaran; dan

f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukansebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 83

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalammelaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalamSKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/ataupembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusankepala SKPD.

Pasal 84

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD denganmempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan programdan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUDuntuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 85

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (1) dilakukan dengan uang tunai.


41

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kasumum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sahsetelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau suratberharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerjadan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 86

(1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakanpembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran ataspenerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporanpertanggungjawaban penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat(2).

Pasal 87

Tata cara penatausahaan bendahara penerimaan diatur lebih lanjutdalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 88

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.

(2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaankeuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihandari pihak ketiga.

(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yangditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuanganpada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaransetinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

(5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiridengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendaharapengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat(6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikanrincian kebutuhan dan waktu penggunaan.


42

Pasal 89

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukanpermintaan uang persediaan kepada kuasa BUD denganmenerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukanpenggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasaBUD, dengan menerbitkan SPMGU yang dilampiri bukti aslipertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaansebelumnya.

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahanuang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LSberpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 90

(1)Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukankepada bank operasional mitra kerjanya.

(2)Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lama .2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3)Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukanpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai denganketentuan perundang-undangan.

(4)Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaransebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 91

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjutdalam peraturan Bupati.

Bagian KelimaAkuntansi Keuangan Daerah

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem Akuntansi Pemerintah Daerahyang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.


43

(2)Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada PeraturanDaerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 93

Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkanPeraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 94

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi :

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset; dan

d. prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 95

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakanakuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana,yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangandi lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungandengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri darilaporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuanganyang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barangmemberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjaditanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistempengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Pasal 96

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan


44

perhitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dandisajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiridengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat(2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhipertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 97

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporankeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 98

(1) Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 96 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambatnya-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelahmenerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau belummelakukan pemeriksaan, rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 diajukan kepada DPRD.


45

Pasal 99

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadaplaporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporankeuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1).

BAB X

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 100

(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumberpembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerahtentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutupi denganpembiayaan netto.

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/ defisit APBD kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalamtahun anggaran berkenaan.

Pasal 102

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

a. SiLPA daerah tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman; dan/ atau

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Pengendalian Surplus APBD

Pasal 103

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 104

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang,pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatanjaminan sosial.


46

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian PertamaPengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 105

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui rekening kas umum daerah.

Pasal 106

(1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD membukarekening kas umum daerah pada bank dengan kategori sehat yangditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah,kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaranpada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari kerja.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kasumum daerah.

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umumdaerah.

(6) Jumlah dana yang diterima pada rekening pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaranuntuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalamAPBD.

Pasal 107

(1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atasdana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat sukubunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2) Bunga dan/ atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan aslidaerah.

Pasal 108


47

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umumdidasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yangbersangkutan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanjadaerah.

Bagian KeduaPengelolaan Piutang Daerah

Pasal 109

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiappiutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenistertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepatwaktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataandapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerahyang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat daripembukuan, sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusanpiutang daerah, yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjangmenyangkut piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dariRp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian KetigaPengelolaan Investasi Daerah

Pasal 111

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangkapanjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaatlainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 112

(1) Invenstasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkanuntuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.


48

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12(dua belas) bulan.

Pasal 113

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (2) terdiri dari invenstasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untukdiperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niatuntuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(4) Ketentuan pelaksanaan investasi permanen dan non permanensebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku lebih lanjut dengan PeraturanBupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KeempatPengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 114

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehanlainnya yang sah.

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup :

a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan/ atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil,dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;

c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturanperundang-undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 115

(1) Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dantindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaankebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan,pemindahtanganan dan pengamanan.


49

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian KelimaPengelolaan Dana Cadangan

Pasal 116

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanaikegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalamsatu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakuppenetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenisprogram/ kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecualiDana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lainyang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentuberdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadipenerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yangbersangkutan.

Pasal 117

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapatditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap denganresiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud padaayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian KeenamPengelolaan Utang Daerah

Pasal 118

(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.


50

(2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelaksanaanpinjaman daerah.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaranbelanja daerah.

Pasal 119

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5(lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lainoleh undang-undang.

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabilapihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelumberakhirnya masa kadaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untukpembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 120

(1) Pinjaman daerah bersumber :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank;dan

e. masyarakat.

(2) Pinjaman daerah dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 121

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerahsetelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yangakan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan padapenerimaan pembiayaan.

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanjabunga dalam anggaran belanja daerah.

(6) Pembayaran pokok obligasi daerah dianggarkan pada pengeluaranpembiayaan.

BAB XII


51

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 122

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PeraturanDaerah tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukanpemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untukmenjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam PeraturanDaerah tentang APBD.

Pasal 123

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPengendalian

Pasal 124

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur danmenyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkunganpemerintahan daerah.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPemeriksaan Ekstern

Pasal 125

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahdilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 126

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangkarena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban


52

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangandaerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelahmengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugianakibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 127

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepalaSKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepadabendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yangnyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) segera dimintakansurat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugiantersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperolehatau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupatisegera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 128

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah, beradadalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yangdikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawainegeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untukmembayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejakkeputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepadabendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangbersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diriatau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waristidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanyakerugian daerah.


53

Pasal 129

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalamperaturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukanmilik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawainegeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah iniberlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah badan-badan lainyang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjangtidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 130

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yangtelah ditetapkan untuk menganti kerugian daerah dapat dikenai sanksiadministratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawainegeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yangbersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 131

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutanganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 132

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkanoleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana,BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukanbendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerahdiatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.


54

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 135

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

a. menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanan umum; dan

b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / ataupelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) hurufb, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana sepertidana bergulir, usaha kecil menengah, tabungan perumahan, daninstansi pengelola dana lainnya.

(3) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Daerah.

(4) Pengelolaan BLUD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 136

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkanserta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untukmenyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 137

(1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaanteknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atasurusan pemerintahan yang bersangkutan.

(2) Pembinaan keuangan BLUD dan pembinaan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan,supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangandaerah.

Pasal 138

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat ataubadan lain.


55

Pasal 139

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayaibelanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal96 ayat (2) dalam penyusunan laporan keuangan daerah dilaksanakansecara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrualmenjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.

(2) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah Berbasis Akrualsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuanperaturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 141

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua ketentuanpelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahsepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturandaerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan DaerahKabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBelitung Tahun 2003 Nomor 15) dinyatakan dicabut dan tidak berlakulagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


56

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandanpada tanggal 28 Juni 2011

BUPATI BELITUNG,ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandanpada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG,

ttd

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 21