BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima ) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 ( lima) Tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra SKPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Kerja SKPD. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km 2 , Sebagian besar wilayah daratannya berupa hutan seluas 183.396,34 ha atau 31.72 %. Lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44 % , perkebunan seluas 82.143,63 ha atau 14.21 % pemukiman seluas 127.454,22 ha atau 22.04 % dan sisanya Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 1
103
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI · Web viewDalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima ) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 ( lima) Tahun kedepan.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra SKPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Kerja SKPD.
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km2, Sebagian besar wilayah daratannya berupa hutan seluas 183.396,34 ha atau 31.72 %. Lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44 % , perkebunan seluas 82.143,63 ha atau 14.21 % pemukiman seluas 127.454,22 ha atau 22.04 % dan sisanya dimanfaatkan untuk jalan, ladang dan lain-lain. Selain itu wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 175,8 km dan 10 pulau. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 1
dan Jember, sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi / pangan di Propinsi Jawa Timur.
Pembangunan pertanian di Banyuwangi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah produksi pertanian tanaman pangan, Hortikultura, kehutanan dan perkebunan merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
B. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan bidang pertanian
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 2
tanaman pangan, Hortikultura,, kehutanan dan perkebunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian. Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
D. Sistematika Penulisan
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 4
Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 disusun sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Memuat pengertian Renstra, fungsi, latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Dokumen Perencanaan Strateguis (Renstra).
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi.
Bab III ISU STRATEGIS Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, isi dan program SKPD, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD tahun 2010 – 2015, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 5
Memuat ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII PENUTUP
Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan .
Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian
tanaman pangan, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Pertanian tanaman pangan, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan.
c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian tanaman pangan, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan.
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 6
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian tanaman pangan, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan;
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat membawahi ;
a) Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
b) Sub bagian Keuangan dan perlengkapanc) Sub Bagian penyusunan program
3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha bidang pertanian tanaman pangan meliputi pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyuluhan pengenalan teknologi pertanian dan pendataan. Bidang Pertanian Tanaman pangan membawahi ;
a) Seksi Bina produksi padi dan palawija b) Seksi perlindungan, pengelolaan lahan dan air c) Seksi Sarana prasarana dan Usaha Tani
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 7
4. Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan komodite hortikultura (Tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias), pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura. Bidang Hortikultura membawahi ;
a) Seksi Tanaman Buah;b) Seksi Tanaman Sayuran;c) Seksi Tanaman Hias, Tanaman Obat dan Pengolahan Hasil.
5. Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan kawasan, pembinaan produksi hasil hutan, pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan perlindungan hutan serta konservasi sumberdaya alam. Bidang Kehutanan membawahi ;
a) Seksi Peredaran hasil hutan;b) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;c) Seksi Konservasi Sumberdaya alam dan Perlindungan
Hutan;
6. Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan kawasan , pembinaan urusan budidaya tanaman perkebunan dan pemberian izin usaha perkebunan. Bidang perkebunan membawahi;
a) Seksi Tanaman Tahunan;b) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah;c) Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan;
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 8
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut :
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 9
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Banyuwangi( Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor : 6 Tahun 2011 )
Renstra Distanhutbun Kab. Banyuwangi 2010-2015 10
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
SUB BAG KEUANGAN
DAN
SUB BAG ADMINISTRASIUMUM &
SUB BAGPENYUSUNAN
PRORAM
BIDANG HORTIKULTURA
SEKSI TANAMAN BUAH
BIDANG PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
SEKSI BINA PRODUKSI PADI
DAN PALAWIJA
SEKSI SARANA PRASARANA
DAN USAHA TANI
SEKSI TANAMAN HIAS, TANAMAN OBAT
DAN PENGOLAHAN HASIL
SEKSI PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN LAHAN
DAN AIR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
U P T D
SEKSITANAMAN SAYURAN
BIDANGKEHUTANAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI PEREDARAN HASIL
HUTANSEKSI
REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN
SEKSIKONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSITANAMAN TAHUNAN
SEKSI TANAMAN SEMUSIM
DAN REMPAH-REMPAH
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN
BINA USAHA
2.2 Sumber Daya SKPDDinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumberdaya yang dimiliki seperti dalam tabel berikut :
2.2.1 Sumber Daya Manusia / Sumberdaya Aparatur Tabel 1. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Uraian S-2 S-1 Diploma
SMA SMP SD Jml
1. Kepala Dinas 1 0 0 0 0 0 12. Sekretaris 0 1 0 0 0 0 13. Kepala Bidang 1 3 0 0 0 0 44. Kasubbag 1 3 0 0 0 0 45. Kepala Seksi 0 12 0 0 0 0 126. Staf
Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis dan Fungsional
No.
Jenis Diklat Jumlah (orang)
1. Spamen/Diklatpim II 22. Spama/Diklatpim III 53. Spada/Adum/Diklatpim IV 144. Diklat Teknis Substantif 105. Diklat Fungsional 117
Jumlah 148
2.2.2 Sumberdaya Sarana Prasarana
Kinerja SKPD juga didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain gedung dan perlengkapan Kantor/Dinas, kendaraan (roda empat dan dua) Tanah, Gedung BPP, UPTD dan tenaga lapangan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Tabel 3. Sarana/prasarana Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
No.
Jenis Barang/Asset Jumlah
1. Tanah 145.594 M22. Bangunan/Gedung 43 unit2. Peralatan 157 unit3. Mesin (Mobil dan sepeda Motor) 181 unit4. Jaringan Irigasi, Dam Penahan 235,25 m35. Jalan Usahatani/Jalan Produksi 78.670 m
2.2.3 Sumberdaya Anggaran
Ditinjau dari sumber daya anggaran (Alokasi dan Realisasi) Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan berdasarkan data yang ada dapat dijabarkan mulai tahun 2008 – 2010 sebagai berikut :
1). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2008Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kehutanan, Pertanian
dan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2008 sebelum dimerger dengan Dinas Peternakan adalah sebesar Rp. 10.951.775.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.747.679.033,- capaian kinerja kegiatan sebesar 34,05 %. Kondisi ini terjadi karena kegiatan PAK tahun 2008 tidak dapat diserap terkait waktu pelaksanaannya akhir tahun anggaran.
2). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2009 sebesar Rp. 13.970.947.400,- terealisasi sebesar Rp. 11.964.936.880,- atau sebesar 85,64 % dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 97,86 %. Rincian program /kegiatan beserta alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.
No Program/Kegiatan Anggaran (%)Alokasi Realisasi 1. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (pembinaan pengusaha peternakan)
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pertanian / Perkebunan (Pengembangan Usaha Agribis Pedesaan/PUAP)
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pertanian / Perkebunan (Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT)
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pengadaan Ternak Kambing PE Bibit)
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pengadaan
210.000.000
600.000.000
140.441.900
537.741.625
66,88
89,62
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulasn Daerah (Lomba Kelompok Ternak Itik Tingkat Nasional Tahun 2009)
Kegiatan penyuluhan Distribusi pemasaran Atas Hasil produksi Peternakan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan peredaran Bahan Asal hewan dan Obat Hewan)
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan Lingkungan)
Kegiatan Peningkatan Peranserta
676.631.000
50.000.000
160.000.000
574.589.500
44.316.850
157.195.000
84,92
88,63
98,25
TOTAL ANGGARAN SKPDTOTAL ANGGARAN APBD KABUPATEN
30.056.954.6411.348.543.217.586,21
PROSENTASE ANGGARAN SKPD 2,23 %
3). Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2010
Alokasi anggaran Belanja Langsung SKPD pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.055.754.375,- terealisasi sebesar Rp. 11.388.825.078,- atau sebesar 81,03 % dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,02 %. Rincian program /kegiatan beserta alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Anggaran (%)Alokasi Realisasi 1. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Lomba Kelompok Peternak tingkat kabupaten)
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pertanian / Perkebunan (Pengembangan Usaha Agribis Pedesaan/PUAP)
9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan penyuluhan Distribusi pemasaran Atas Hasil produksi Peternakan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan peredaran Bahan Asal hewan dan Obat Hewan)
87.648.000 84.216.750 96,09
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna.
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dapat diukur berdasarkan target Renstra SKPD dan realisasi capaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Capaian RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Capaian RPJMD Tahun 2006
1. Meningkatnya Akses petani kepada sumberdaya produktif, permodalan, informasi dan transportasi maupun peningkatan SDM petani, dari target 100 terealisasi menjadi 100,5 dengan capaian kinerja 100,5 %.
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan yang ramah lingkungan dapat terwujud dari target 30,05 % terealisasi menjadi 32,45 % dengan capaian kinerja 107,99 %
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani dari 110,05 pada tahun 2006 terealisasi menjadi 110,10 dengan capaian kinerja 100,05 %.
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan kehutanan dapat terwujud dari target 25 % tahun 2006 terealisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Terciptanya sistem kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang tangguh dapat terwujud dari 25,03 % tahun 2006 meningkat menjadi 25,2 % dengan capaian kinerja 100,68 %
6. Meningkatnya produktivitas Padi dari 665.353 ton/tahun pada tahun 2006 dapat terealisasi menjadi 665.355 ton/tahun dengan capaian kinerja 100 %
7. Meningkatnya Produktivitas Kelapa dari 1.191 ton/tahun menjadi 1.268 ton/ tahun dengan capaian kinerja 106,47 %.
8. Meningkatnya produksi telur dari 110.04 ton/ tahun menjadi 115.35 ton/ tahun denga capaian kinerja 104,78 %.
Capaian RPJMD Tahun 2007
1. Meningkatnya Akses petani kepada sumberdaya produktif, permodalan, informasi dan transportasi maupun peningkatan SDM petani, dari target 100,5 dapat terealisasi menjadi 101 dengan capaian kinerja 100,5 %.
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan yang ramah lingkungan dapat terwujud dari target 34,5% terealisasi 36,5 % dengan capaian kinerja 105, 8 %
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani dari target 110,05 pada tahun 2007 terealisasi 110,25 dengan capaian kinerja 100,07 %..
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan kehutanan dapat terwujud dari target 35 % tahun 2007 menjadi 35 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Terciptanya sistem kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang tangguh dapat terwujud dari 25,17 % tahun 2007 meningkat menjadi 25,30 % dengan capaian kinerja 100,52 %.
6. Meningkatnya produktivitas Padi dari target 678.680 ton/tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 724.934 ton / tahun dengan capaian kinerja 106,82 %.
7. Meningkatnya Produktivitas Kelapa dari 1.200 ton/tahun menjadi 1.290 ton/ tahun dengan capaian kinerja 107,50 %.
8. Meningkatnya produksi telur dari 118.04 ton/ tahun menjadi 120,50 ton/ tahundengan capaian kinerja 102,08 %.
Capaian RPJMD Tahun 2008
1. Meningkatnya Akses petani kepada sumberdaya produktif, permodalan, informasi dan transportasi maupun peningkatan SDM petani, dari target 101 dapat terealisasi menjadi 101,5 dengan capaian kinerja 100,50 %.
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan yang ramah lingkungan dapat terwujud dari target 36,25% tahun 2008 menjadi 36,5 % dengan capaian kinerja 100,69 %.
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani dari target 110,28 pada tahun 2008 menjadi 110,30 dengan capapain kinerja 100,02 %.
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan kehutanan dapat terwujud dari target 45 % tahun 2008 menjadi 47 % dengan capaian kinerja 104,44 %.
5. Terciptanya sistem kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang tangguh dapat terwujud dari 25,35 % tahun 2006 meningkat menjadi 25,40 % dengan capaian kinerja 100,02 %.
6. Meningkatnya produktivitas Padi dari 690.105 ton/tahun pada tahun 2008 dapat terealisasi menjadi 724.600 ton/tahun dengan capaian kinerja 105 %.
7. Meningkatnya Produktivitas Kelapa dari 1.205 ton/tahun menjadi 1.250 ton/ tahun dengan capaian kinerja 103,73 %.
8. Meningkatnya produksi telur dari 124.32 ton/ tahun menjadi 125 ton/ tahun dengan capaian kinerja 100,55 %.
Capaian RPJMD Tahun 2009
1. Meningkatnya Akses petani kepada sumberdaya produktif, permodalan, informasi dan transportasi maupun peningkatan SDM petani, dari target 101,5 dapat terealisasi menjadi 101,5 dengan capaian kinerja 100 %.
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan yang ramah lingkungan dapat terwujud dari target 37,5% tahun 2009 menjadi 38,15 % dengan capaian kinerja 101,73 %
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani dari 110,39 pada tahun 2009 menjadi 110,51 dengan capaian kinerja 100,11 %.
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan kehutanan dapat terwujud dari target 55 % tahun 2009 terealisasi menjadi 55 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Terciptanya sistem kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang tangguh dapat terwujud dari 25,75 % tahun 2009 meningkat menjadi 25,75 % dengan capaian kinerja 100 %.
6. Meningkatnya produktivitas Padi dari 697.875 ton/tahun pada tahun 2009 meningkat menjadi 754.378 ton/tahun dengan capaian kinerja 108,10 %
7. Meningkatnya Produktivitas Kelapa dari 1.212 ton/tahun menjadi 1.215 ton/ tahun dengan capaian kinerja 100,25 %.
8. Meningkatnya produksi telur dari 130.54 ton/ tahun menjadi 131.45 ton/ tahun dengan capaian kinerja 100,70 %.
Capaian RPJMD Tahun 2010
1. Meningkatnya Akses petani kepada sumberdaya produktif, permodalan, informasi dan transportasi maupun peningkatan SDM petani, dari target 102 dapat terealisasi menjadi 102 dengan capaian kinerja 100 %.
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, kehutanan yang ramah lingkungan dapat terwujud dari target 38,15% dapat terelisasi 40,15 % dengan capaian kinerja 105,24 %
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani dari target 110,50 dapat terealisasi 110,55 dengan capaian kinerja 100 %.
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan kehutanan dari target 65 % dapat terealisasi 65 % dengan capaian kinerja 100 %.
5. Terciptanya sistem kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang tangguh dapat terwujud dari target 25,95 % meningkat menjadi 25,98 % dengan capaian kinerja 100,12 %.
6. Meningkatnya produktivitas Padi dari target 708.550 ton/tahun dapat terealisasi 833.913 ton/tahun dengan capaian kinerja 117,69 %
7. Meningkatnya Produktivitas Kelapa dari 1.215 ton/tahun dapat terealisasi menjadi 1.230 ton/ tahun dengan capaian kinerja 101,23 %.
8. Meningkatnya produksi telur dari 131.35 ton/ tahun menjadi 135.25 ton/tahun dengan capaian kinerja 102,97 % .
Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini adalah :
1. Organisasi SKPD hasil merger 4 Dinas tidak efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi pada 5 tahun mendatang dapat dioptimalkan dengan memecah SKPD yang overload menjadi 2 (dua) SKPD baru yang efektif yaitu menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; dan Dinas Peternakan. Pemecahan SKPD diikuti dengan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya. Pejabat dan Staf dengan latar belakang pendidikan Sarjana pertanian, perkebunan (Tenaga penyuluh Pertanian, UPTD, BPP, petugas teknis) dikembalikan kepada Instansi terkait tidak menjadi staf Kecamatan.
Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi karena masing-masing bidang punya instansi Vertikal di tingkat Propinsi Jawa Timur yang
berkaitan langsung dengan APBD Tingkat I Propinsi dan juga anggaran dari Pusat (Kementerian Pertanian dan Kehutanan). Dengan adanya PP No. 41 tahun 2007 terjadi perubahan nomenklatur SKPD di Kabupaten Banyuwangi yang tidak efektif dan tidak sesuai/pas dengan Organisasi Kementerian Pertanian dan Kehutanan sehingga perlu diselaraskan. Dampaknya karena jumlah Satker sangat besar/gemuk, volume pekerjaan yang tinggi dengan jumlah staf yang terbatas sangat menghambat untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidangnya masing-masing, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pelaporannya.
2. Pendapatan petani masih rendah dibandingkan sektor lainRenstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Banyuwangi 1 - 5 tahun kedepan harus mendorong melalui program kegiatan untuk peningkatan pendapatan petani karena merupakan sisi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama adalah upaya meningkatkan pendapatan petani yang masih rendah dibandingkan sektor lain.
Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha nonpertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual, di mana upaya peningkatan volume produksi ini
merupakan hal yang sudah banyak dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan.
Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi kalau juga meningkat. Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan. Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka perlu menempuh sejumlah rencana aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain :(1) Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya
komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.
(2) Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan
petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.(3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan captive
market bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.
(4) Mengembangkan kelembagaan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga akibat tidak memiliki gudang penyimpanan.
3. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya
banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik enghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.
4. Masih Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Hortikultura, LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat), Penggerak Masyarakat Desa, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.
5. Lemahnya dukungan kredit bagi petaniHingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada
kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan
pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya akibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan kesejahteraan petani. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan seed capital kepada 24 kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.
6. Rendahnya Kualitas SDM PertanianRendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala
yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah
mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, melihat kemiskinan di pedesaan telah menjadikan mereka kurang tertarik lagi bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini hanya dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran seluruh pelaku, termasuk kelompok pemuda dan wanita di pedesaan. Kelompok ini sesungguhnya dapat lebih memegang peranan penting dalam seluruh proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha indusri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.
Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas di sektor pertanian on Farm dan off-farm. Beberapa bidang usaha yang sangat terbuka untuk dikembangkan adalah usaha penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, usaha penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian, pelayanan jasa alsintan, konsultan penyuluhan pertanian, analisis kredit perbankan serta pengelolaan lembaga keuangan mikro di perdesaan.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut produksi dan produktivitas, bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membudayakan penggunaan pupuk organik dan
kimiawi secara berimbang dan bertahap untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. membangun infrastruktur lahan dan air, perbenihan/ perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, Millenium Development Goals (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global, meningkatkan kemampuan pengendalian hama; pengendalian cara tanam padi-padi polowijo, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif,
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kehutanan dan perkebunan yang baru terbentuk adalah mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati oleh generasi penerus, peningkatan produktivitas padi, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB. Demikian juga bidang kehutanan dengan prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, menurunnya kerusakan kawasan hutan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
Pemasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :
1. Penempatan Kuantitas dan kualitas SDM pertanian, kehutanan dan perkebunan belum sesuai dengan kompetensinya. Akibatnya volume pekerjaan tidak proporsional dibandingkan staf yang ada.
2. Petugas penyuluh, petugas teknis, UPTD, BPP yang berada di SKPD Kecamatan menyebabkan lambatnya koordinasi dan pelayanan.
3. Alokasi anggaran masih kecil berkisar 1-2 % dari total APBD tahun berjalan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.
Mendasar pada Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumberdaya Manusia”,
Misi untuk mewujudkan Visi tersebut yang diamanatkan pencapaiannya pada Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Banyuwangi yaitu : a) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinyuitas
produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
b) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
d) Meningkatkan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.
Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian,
Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Pertanian, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan.
c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :
1. Organisasi SKPD sebelumnya terlalu besar tidak efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Penempatan SDM pertanian,Hortikultura, kehutanan dan perkebunan belum sesuai dengan kompetensinya dan berada di SKPD kecamatan.
Sedangkan pendorong pelayanan SKPD :
1. Rencana pengembalian/pemecahan SKPD baru yang lebih efektif dengan penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya.
2. Kebijakan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pusat bisa bertambah secara proporsional ketika OPD sudah selaras dengan organisasi Kementerian dan Dinas Propinsi Jawa Timur.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
Sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan. peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), ada 5 (lima) komoditas yang dijadikan target swasembada, yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Selanjutnya, lima komoditas tersebut dinamakan komoditas pangan utama. Saat ini dua komoditas pangan utama (padi dan jagung) sudah dalam posisi swasembada, sehingga ditargetkan ke depan adalah pertahankan posisi swasembada tersebut (swasembada berkelanjutan), bahkan diharapkan bisa dijadikan komoditas ekspor. Sementara tiga komoditas pangan utama lainnya ( kedelai, gula dan daging sapi) ditargetkan bisa mencapai swasembada pada tahun 2014.
2. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manucfacturing Practices). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar), kopi cita rasa khas, kualitas tembakau yang low TAR dan nikotine sudah harustersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Sat ini, sekitar 80 %
produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20% dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.
3. Peningkatan kesejahteraan petani.Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti factor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.
Maka Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Organisasi SKPD tidak selaras/pas dengan organisasi vertikal diatasnya.
2. Penempatan aparatur Kabupaten/Kota yang tidak tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/ Kota, dimana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan.
3.4. Telaahan Rentra Kementerian kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Sasaran jangka menengah Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Pencapaian kebijakan prioritas / target sukses pembangunan kehutanan. a) Pemantapan Kawasan Hutanb) Rehabilitasi Hutan dan peningkatan daya dukung daerah Aliaran
Sungai (DAS)c) Pengamanan hutan da pengendalian kenakaran hutand) Konservasi keanekaragaman hayatie) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutananf) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutang) Mitigasi dan adaptasi perubahah iklim sektor kehutanan
2. Pencapaian target nasional pembangunan sektor kehutanana) Merealisasikan tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam
daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 1.6 ha;b) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan
kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha, dan Hutan Desa seluas 500 ribu Ha;
c) Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah kurang lebih seluas 2,65 juta Ha;
d) Penerbitan ijin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu alam dan Restorasi Ekosistem pada areal bekas tebangan seluas 2,5 juta Ha;
3. Peningkatan keberhasilan pembangunan sektor kehutanan
Keberhasilan pembangunan sektor kehutanan di daerah dapat ditingkatkan dengan beberapa hal sebagai berikut :1. Dana bagi hasil dari provisi sumberdaya
hutan, agar segera dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hal ini agar secara intensif berkoordinasi dengan SKPD yang menangani keuangan di masing-masing kabupaten /kota;
2. Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan yang ada di kabupaten/kota agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secaras teknis dan administrasi, termasuk pelaporannya.
Maka Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Organisasi SKPD tidak selaras/pas dengan organisasi vertikal diatasnya.
2. Penempatan aparatur Kabupaten/Kota yang tidak tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/ Kota, dimana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan.
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
1) Strategi Penataan Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Pemanfaatan ruang wilayah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung terdiri atas: kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perlindungan bawahan, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan perdagangan/jasa.
2) Strategi Penataan Kawasan Lindung a. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi untuk
melindungi kawasan bawahnya (fungsi hidrologis), melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam.
b. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sangat dibatasi agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan, dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung pada prinsipnya dapat dilanjutkan sejauh tidak mengganggu kepentingan fungsi lindungnya.
3) Strategi Penataan Kawasan Budidaya
a. Penataan kawasan budidaya dimaksudkan agar kegiatan yang dikembangkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Banyuwangi.
b. Strategi penataan kawasan budidaya pada dasarnya memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.
c. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya diarahkan agar tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor. Dalam kaitannya dengan permasalahan percampuran antar beberapa kegiatan budidaya atau rencana sektoral yang telah ada, maka perlu adanya pengendalian pemanfatan ruang sebagai suatu bagian dari mekanisme pengelolaan tata ruang.
4) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupatena. Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi meliputi
penetapan kawasan strategis pertanian tanaman pangan dengan usaha pencetakan lahan sawah baru; Penetapan kawasan hortikultura dimaksudkan agar kwalitas, kwantitas serta kontinyuitas produk hortikultura sesuai dengan kebutuhan pasar, penetapan kawasan strategis perikanan yang berupa pertambakan dan pengembangan perikanan rakyat; dan penetapan kawasan strategis industri.
b. Strategi pengembangan kawasan strategis social-budaya yaitu menkonservasi kawasan pengembangan budaya, yang dipusatkan pada permukiman Suku Using.
c. Strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup yaitu penetapan kawasan yang menjadi kawasan pengendalian lingkungan hidup yaitu terdiri dari; Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo dan kawasan rawan bencana lainnya seperti sempadan pantai maupun kawasan sekitar mata air.
d. Strategi pengembangan kawasan strategis lainnya meliputi pengembangan agropolitan yang berpusat di Bangorejo yang terintegrasi dengan sistem agropolitan Ijen, pengembangan kawasan pariwisata yang ditetapkan pada 3 (tiga) obyek wisata unggulan yaitu Kawah Ijen, Pantai Plengkung dan Sukamade .
Dengan adanya Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat membantu tugas pokok dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bidang pertanian, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan. Program kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan lebih terjaga karena sudah ada rambu-rambu tentang penetapan kawasan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
1. Organisasi SKPD tidak selaras/pas dengan organisasi vertikal diatasnya dan rencana pengembalian/pemecahan SKPD baru yang lebih efektif dengan penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya.
2. Belum tertatanya mekanisme antar lembaga yang saling mendukung pembangunan pertanian, Petugas penyuluh, petugas teknis, UPTD, BPP yang berada di SKPD Kecamatan menyebabkan lambatnya koordinasi dan pelayanan.
3. Kebijakan alokasi anggaran masih berkisar 1-2 % dari total APBD tahun berjalan.
Visi adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai de3ngan tugas dan funmgsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan serta menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.
Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015, maka visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah :
“Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang berdaya saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari ”
Makna VisiMelalui upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan lestari, maka diharapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan akan terwujud petani memiliki daya tawar tinggi dan berpendapatan tinggi sehingga meningkat kesejahteraannya.
4.1.2 MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi, maka misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinyuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
4. Meningkatkan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDRenstra Distanhutbun Kab.Banyuwangi 2010 - 2015 43
4.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditas padi dan palawija, komoditas unggulan hortikultura, komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan
2. Meningkatkan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
3. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani
4. Meningkatkan fungsi hutan dan lahan4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria ”SMART”, yaitu Specific (khusus), Measureable (terukur), attainable (dapat dicapai), Realistic (nyata) dan Time bound (tepat waktu).
Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Produktivitas Padi per Hektar Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Meningkatnya produksi padi per satuan luas (kw/ha) ;
2. Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Nilai total produk pertanian yang dinyatakan dalam %, dari total PDRB Kabupaten Banyuwangi.
3. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRBUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Nilai total produk perkebunan tanaman keras yang dinyatakan dalam % dari total PDRB Kabupaten Banyuwangi.
4. Meningkatnya produksi kelompok petani terhadap PDRBUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Nilai total produk produksi kelompok petani yang dinyatakan dalam % dari total PDRB Kabupaten Banyuwangi.
5. Meningkatnya Cakupan bina kelompok taniUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Jumlah kelompok tani/gabungan kelompok tani yang mendapat bantuan/fasilitasi kegiatan dari dana APBD dari total kelompok tani/gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dinyatakan dalam %.
6. Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan LahanUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha), dari total luas hutan dan lahan kritis yang ada (ha), dinyatakan dalam %.
7. Menurunnya kerusakan kawasan hutanUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha), dari total luas hutan dan lahan kritis yang ada (ha), dinyatakan dalam %.
8. Meningkatnya Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRBUntuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Nilai total produk kehutanan yang dinyatakan dalam %, dari total PDRB Kabupaten Banyuwangi.
9. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :Indeks harga yang diterima petani dibagi indeks harga yang dibayar petani, dalam %. Adapun Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Perkebunan sebagaimana terlampir, dalam Dokumen Renstra ini.
Pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan jangka menengah pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam Tabel T.-IV.C.24 sebagai berikut :
Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinyuitas produk padi/palawija, komoditas unggulan hortikultura, komoditas unggulan perkebunan dan kehutanan
.
Meningkatkan penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan
Meningkatkan fungsi hutan dan lahan
Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani
1. Meningkatnya Produktivitas Padi atau bahan pangan lokal lainnya per hektar
Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perlu kiranya mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunisties/ Peluang and Threats/Ancaman).
Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi diidentifikasi sebagai berikut :
4.3.1 Lingkungan StrategisTerdapat dua lingkungan strategis yang ada di Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
4.3.1.1 Lingkungan Internal
Dalam lingkungan internal terdiri dari 2 faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor Kekuatan (Strength) dan Faktor Kelemahan (Weakness) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Produksi dan produktivitas padi yang meningkat dan varietas lokal Genjah Arum yang bisa dikembangkan
2. Luasnya Lahan Pertanian mencpai 11, 58 % dari total luas daratan Banyuwangi
3. Tersedianya jumlah penduduk dan organisasi yang memadai
1. Nilai Tambah Produk-produk pertanian masih rendah
2. Belum optimalnya pemanfaatan SDA pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
3. Kualitas SDM masih rendah
4.3.1.2 Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang relatif sulit dikelola dan dikendalikan terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
Peluang (Opportunities)O
Ancaman (Threats)T
1. Arus Manusia, Barang dan Modal yang tinggi
2. Meluasnya Ekonomi Pasar
3. Arus Investasi Meningkat
4. Sumber Pendanaan Pembangunan dari Pusat dan Propinsi
1. Penetrasi kekuatan ekonomi Pasar global
2. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu
3. Hama dan Penyakit Tanaman
4. Kerusakan lingkungan dan Bencana alam
4.3.2 Analisis Strategis
Berdasarkan analisis SWOT dengan faktor internal maupun eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan/Strength, kelemahan/Weakness, Kesempatan/ Opportunisties dan Ancaman/Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Strategi S – O yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang
2. Strategi W – O yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang
3. Strategi S – T yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk mengahadapi Ancaman
4. Strategi W - T, yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman
Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
PEMETAAN INTERAKSI FAKTORFaktor
Eksternal KEKUATAN KELEMAHAN
Faktor Eksternal
T A N T A N
G A N
1. Bertani Selaras Lingkungan
2. Pemberdayaan kelompok tani
3. Mengembangkan jejaring antar daerah , pemerintah provinsi dan pusat sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan pertanian
1. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif berbasis Pertanian
2. Rehabilitasi Hutan dan lahan
3. Pengndalian Hama dan Penyakit Tanaman
Keterangan :S – O : Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk mencapai peluang O = (Opportunity)W – O : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk mencapai peluang O=Opportunity)
S – T : Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk menghadapi Ancaman (T=threat)W – T : Mnekan kelemahan (W=weakness) untuk menghadapi Ancaman (T=threat)
Sebagaimana yang terlihat didalam bagan pemetaan interaksi faktor di atas terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.
Pertama Strategi S - O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi pertama ini mencakup:
1. Melakukan revitalisasi sektor pertanian, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan varietas lokal padi Genjah Arum
2. Luasnya lahan Pertanian yang mencapai 11, 58 % dari total luas daratan Banyuwangi.
3. Tersedianya jumlah penduduk dan organisasi yang memadai
Kedua Strategi W - O, yaitu strategi untuk menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi yang kedua ini mencakup:
VISI : Terwujudnya Petani Yang Brakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang berdaya saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari.
MISI : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinyuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok taniNO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )1. Meningkatkan
produksi, produktivitas dan kualitas produk padi /palawija, komoditas unggulan hortikultura, perkebunan dan kehutanan
1. Meningkatnya Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
1. Meningkatkan pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
2. Meningkatkan nilai tambah Produk produk perkebunan
1. Proses Budidaya Pertanian : Pemanfaatan Lahan pertanian
seoptimal mungkin. Pengembangan produk-produk
unggulan pertanian Mengembangkan Pupuk dan Obat-
obatan organik. Mengembangkan teknologi on – farm
dan pola pergiliran tanaman Pemberdayaan petani Membangun akses pasar
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANRENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUWANGI
VISI : Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan Yang Berdaya Saing Tinggi, berjkelanjutan dan Lestari.
MISI I : Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinyuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas padi/palawija, komoditas unggulan hortikultura, perkebunan dan kehutanan
Meningkatnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kontribusi produksi kelompok petani pada PDRB (%)
3,69 3,86 4,03 4,20 4,36
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
1,06 1,07 1,07 1,08 1,09
MISI II : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5
Meningkatkan penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (%) 110,55 110,65 110,75 111 111,5
MISI III : Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok taniTUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-
BAB VRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program dan KegiatanPenyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan pertanian mulai tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat ;b. Penyediaan jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik ;c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjad. Penyediaan alat tulis kantor ;e. Penyediaan jasa perkantoran ;f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor ;h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantori. Penyediaan peralatan rumah tangga ;
j. Penyediaan makanan dan minuman ;k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;l. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; m. Rehabilitasi sedang /berat gedung;n. Penyediaan bahan logistik kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;b. Pengadaan meubelair;c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantord. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ;e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi kegiatan :
a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ;b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis ;c. Peningkatan kemampuan lembaga ;d. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi
petani/kelompok petani.e. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan
produktivitas lahan tidur. 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /
Perkebunan, meliputi kegiatan :a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;c. Pengembangan pertanian pada lahan kering; d. Pengembangan Perbenihan/Perbibitane. Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan f. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunana. Pengembangan pusat pusat etalase/eksibisi/promosi atas
hasil produksi Pertanian/Perkebunan;b. Promosi Atas hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan
daerah;c. Pemeliharaan Prasarana Distribusdi Hasil produksi
Pertanian / Perkebunan.6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan, meliputi kegiatan :a. Penyedaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian / perkebunan tepat guna;b. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
modern bercocok tanam; c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :a. Penyediaan Sarana produksi pertanian/Perkebunan;b. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ;c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ; d. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;e. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan
pertanian8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
:a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh;b. Penyuluhan dan pendampingan bagi
9. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi kegiatan :a. Pengembangan Hutan Tanaman;b. Pengembangan Hasil hutan Non Kayu;c. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan;d. Optimalisasi PNBP;e. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil hutan;
10. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan meliputi kegiatan :a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan;b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan;c. Koordinasi Penyelengaraan Reboisasi dan Penghijauan
Hutan;11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya
hutan, meliputi kegiatan :a) Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak
Perusakan Hutan;b) Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan;c) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan.
12. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri, meliputi
kegiatan :a) Pertanian Tanaman palawija, Padi Gogorancah
13. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutana) Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat ;b) Kajian Alih Fungsi hutan lindung menjadi hutan industri.
B. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan
dari Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi adalah :
a) Aparatur Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunanb) Kelompok Tani/ Buruh Tanic) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)d) HIPPA/GHIPPAe) LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat).f) PMD (Penggerak Masyarakat Desa).g) Asosiasi hortikultura ( Asosiasi buah, sayur dan
tanaman hias/bunga)h) Pengusaha Pangan Olahan dan Produsen Buah dan
Sayurani) Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan
C. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja dalam konteks program dan kegiatan mencakup pengukuran output untuk kegiatan dan outcome pada program.
D. Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau APBN sebagaimana terlampir.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif yang manggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan
untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diingikan.
Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan RPJMD Kabupten Banyuwangi tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan lokal lainnya per hektar Indikator Kinerja : Produktivitas padi (Ku/Ha)
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRBIndikator Kinerja : Prosentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRBIndikator Kinerja : Prosentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
4. Meningkatnya Produksi kelompok petani terhadap PDRBIndikator Kinerja : Prosentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
5. Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok PetaniIndikator Kinerja : Prosentase Cakupan Bina Kelompok Petani
6. Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan LahanIndikator Kinerja : Prosentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Menurunnya Kerusakan Kawasan HutanIndikator Kinerja : Prosentase menurunnya kerusakan kawasan
hutan8. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Indikator Kinerja : Prosentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
9. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) Indikator Kinerja : Prosentase Nilai Tukar Petani (NTP)
Indikator pengukuran kinerja diatas sesuai Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi yang mangacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tabel. T-IV.C29Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Kabupaten Banyuwangi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Keberhasilan perencanaan
strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari seluruh jajaran SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.
Demikian penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan daya beli dan pelayanan umum (public service) di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015.
Banyuwangi, 20 September 2011
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUWANGI Sekretaris,
Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat khususnya petani secara berencana, bertahap dan berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima ) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Renstra SKPD untuk 5 (lima) Tahun kedepan.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan. Renstra SKPD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Kerja SKPD.
Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan dalam pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak terkait sangat di harapkan demi kesempurnaannya.
Banyuwangi, 20 September 2011PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUWANGI
202.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
………..30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
……31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih …………………………………………………………..……… 31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ……………………………………..…….
33
3.4
3.5
Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ………………………………….………Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ………………………………….