PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ﻓﻤﺮﻳﻨﺘﻪﮐﺒﻮﻓﺎﺗﻦﺃﭼﻴﻪﺗﭭﻪس کڧن دودوکن د دين١ ڧنچ ن١ ت١ تن سيڧلJln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp. Baru (0643) 21277 Takengon. 24514 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 188.55/139/DKPS/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, wajib untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dam Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
22
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS …€¦ · Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL فمرينتهکبوفاتنأچيهتڤه
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 188.55/139/DKPS/2019 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(KTP-el)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara
pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan
langsung maupun tidak langsung, wajib untuk
menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik yang profesional, transparan dan
akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu
menetapkan Standar Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dam Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tentang
Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.
Menetapkan : MEMUTUSKAN
KESATU : Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah meliputi ruang
lingkup pelayanan sebagai berikut: Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el) ; a. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el baru; (Apabila Belum
Memiliki KTP-el)
b. Standar Pelayanan Penerbitan KTP Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el rusak;
c. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el perbaikan; d. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el pindah; e. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el datang:
KETIGA : Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah
dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon. 3. Yang bersangkutan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Takengon, pada tanggal 1 Juli 2019
27 Syawal 1440 H
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH
MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA
Pembina Tk. I Nip. 19800415 199810 1 0001
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 065/140/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP-el BARU (APABILA BELUM
MEMILIKI KTP-el)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Adminisrasi Kependudukan. 3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun
2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27
Tahun 2007 Tentang aturan pelksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.
5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013
Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19
Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur
Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan
dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):
9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
.
2. Persyaratan Pelayanan
a. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) KTP-el Baru 1. Melakukan Perekaman Biometrik KTP-el.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
3. Sistem, mekanisme,
dan prosedur
1. Pengguna layanan menyampaikan berkas
yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran pada petugas pelayanan di Kecamatan serta melakukan perekaman data KTP-el.
2. Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerima berkas dan mengagendakan berkas, diserahkan ke Operator untuk dicetak.
3. KTP-el di aktifasi dan langsung diserahkan kepada masyarakat.
4. Jangka waktu penyelesaian
1 (satu) hari kerja
Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari
kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah
5. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua
pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.
6. Produk Pelayanan
a. KTP-el Baru
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan 3. Televisi
4. Jaringan 5. Ruang Laktasi
6. Tempat bermain anak 7. Ruang Sholat
8. Kompetensi Pelaksana
1. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
2. Menguasai aturan tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola
data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,
terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Petugas layanan menerima dan melakukan perekaman data KTP-el
Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas dan
memvalidasi hasil rekaman dengan sidik
jari
KTP-el diaktifasi oleh pencetak
langsung diberikan kepada masyarakat
Pengguna layanan menyampaikan
berkas ke petugas pelayanan KTP-el
9. Pengawasan internal 1. Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;