PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 T E N T A N G PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan di segala bidang; b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta dalam rangka upaya peningkatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu menyusun pedoman pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pekalongan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang pengujian Kendaraan Bermotor. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pekalongan dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
21
Embed
PEMERINTAH Kab. Pekalongan - Biro Hukum · bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat ... rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. ... dan jalan kabel.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat
nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam
menunjang dan mendorong pertumbuhan di segala bidang;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara
teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan,
melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang
diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta
dalam rangka upaya peningkatan pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat, maka perlu menyusun pedoman pengujian
kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pekalongan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan daerah
tentang pengujian Kendaraan Bermotor.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Pekalongan dalam lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUndanga-
Undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10);
4
Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan Kabupaten
Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan
Kabupaten Pekalongan.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga
tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut
bagasi.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
5
11. Kendaran khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada
kendaraan motor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk
barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus.
12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.
15. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan