Top Banner
PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: Neilla Dian Fitryana NIM: 11140440000061 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A
79

pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

Apr 30, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM

HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI

DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Neilla Dian Fitryana

NIM: 11140440000061

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

Page 2: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

ii

PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAMHUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI

DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ahdan Hukum Untuk Memenuhi SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H)

Oleh:

Neilla Dian Fitryana

NIM: 11140440000061

Pembimbing:

Dr. H. Abdul Halim M.Ag., CM

PROGRAM STUDI HUKUMKELUARGA FAKULTAS SYARIAH

DAN HUKUM UNIVERSITASISLAM NEGERI SYARIF

HIDAYATULLAHJ A K A R T A2020 M/ 1441 H

Page 3: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strara 1 di

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Semua benar yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil penjiplakan karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 14 Agustus 2020

Neilla Dian Fitryana

Page 4: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum

Keluarga Di Indonesia dan Brunei Darussalam” telah diajukan dalam sidang

munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Agustus 2020. Skripsi

ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program

Strata Satu (S-1) pada Prigram Studi Hukum Keluarga.

Jakarta, Agustus 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A.

NIP. 197608072003121001

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua : Dr. Hj. Mesraini, M.Ag. (......................)

NIP. 197602132003122001

2. Sekretaris : Chairul Hadi, M.A. (......................)

NIP. 197205312007101002

3. Pembimbing : Dr. H Abdul Halim MA. (......................)

NIP. 196706081994031005

4. Penguji I : Dr. Hj. Azizah, MA (......................)

NIP. 196304091989022001

5. Penguji II : Hj. Hotnidah Nasution MA (......................)

NIP. 197106301997032002

Page 5: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

v

ABSTRAK

NEILLA DIAN FITRYANA. NIM 11140440000061.PEMENUHAN NAFKAH

OLEH SUAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN BRUNEI

DARUSSALAM. Program Studi Hukum Keluarga.. Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1441H/2020M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga di

Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai Konsep Nafkah bagi Suami menurut

Undang-undang yang berlaku yang ada di kedua negara ini, yakni Negara Indonesia

dan Brunei dengan membandingkan dengan cara menggunakan metode

perbandingan vertikal dan perbandingan horizontal dengan madzhab fiqih.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan menggunakan

pendekatan normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan

dengan tema studi ini.

Studi ini menunjukkan bahwa bagi suami tidak mampu melaksanakan hak dan

kewajiban sebagai suami kepada isteri dan anaknya selama tiga bulan berturut-

turut, maka isteri boleh menuntut suaminya ke Pengadilan Agama untuk

menceraikan suaminya, yang tertera pada Undang-undang No 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Lain hal dengan di Brunei Darussalam apabila suami tidak

mampu atau mempunyai tunggakan nafkah, maka isteri boleh dituntut sebagai suatu

hutang, yang tertera di dalam Perintah Darurat (Undang-undang Hukum Keluarga

Islam Brunei Tahun 1999).

Kata Kunci: nafkah suami, hukum keluarga, Brunei Darussalam,

Pembimbing : Dr. H Abdul Halim, M.Ag., CM.

Daftar Pustaka: 1998-2019

Page 6: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan

lipahan rahmat dan karunianya kepada umat manusia di muka bumi ini, khususnya

kepada penulis. Shalawat teriring salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw,

keluarga serta para sahabatnya yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat

manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari

berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dala

kesemptan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta beserta Wakil

Dekan I, II, III Fakultas Syariah daan Hukum.

2. Dr. Mesraini, S.H, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta

Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga,

3. Dr. H. Abdul Halim., M.Ag. CM, Dosen pebimbing skripsi penulis yang

senantiasa memberikan bimbingan saran dan banyak ilmu kepada penulis

dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta yang

telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan, yang

tidak penulis sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis.

5. Staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf

Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas

untuk mengadakan studi kepustakan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu dan adikku Nuke, Ziel dan sepupuku Adib dan mba Afri dan

seluruh keluarga besar yang sudah memberi dukungan dan semangat serta

doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini

7. Edi Yulianto sebagai kerabat dekat yang yang selalu memberi dorongan dan

penyemangat dalam penyelesaian skripsi penulis

8. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2014 yang tidak bisa sebut satu-

persatu yang sudah membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam

pengerjaan skripsi penulis

9. Teman-teman KKN Gravity 2017 (Acep, Mujahiddin, Irfan, Amir, Wahyu,

Ihsan, Wahyu Adi, Hajar, Dewi, Nanda, Rosiana, Safira, Lingga, Desti, Irna

10. Safira dan Dewi yang sudah memberi dukungan kepada penulis dan semoga

cepat menyusul buat safira

11. Yuyun Yunena yang telah menemani penulis selama kuliah

Page 7: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

vii

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk

mahasiswa/i Fakultaas Syariah dan Hukum.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Penulis

Page 8: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.............................................................1

B. Identifikasi Masalah...................................................................6

C. Batasan Masalah.........................................................................6

D. Rumusan Masalah...............................................................,......7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................................7

1. Tujuan Penelitian.................................................................7

2. Manfaat Penelitian...............................................................7

F. Metode Penelitian......................................................................7

G. Kajian Pustaka...........................................................................8

1. Kajian Studi Terdahulu........................................................9

2. Kerangka Konseptual...........................................................9

H. Sistematika Penulisan...............................................................11

BAB II NAFKAH DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya...............................12

B. Nafkah dalam Pemikiran Imam Mazhab.................................14

1. Nafkah dalam Pemikiran Mazhab Hanafiah......................14

2. Nafkah dalam Pemikiran Mazhab Malikiyah....................14

3. Nafkah dalam Pemikiran Mazhab Syar’iyyah...................14

4. Nafkah dalam Pemikiran Mazhab Hanbaliyah..................15

C. Nafkah dalam Pemikiran Ulama Kontemporer di Indonesia dan

Brunei Darussalam..................................................................15

BAB III HUKUM KELUARGA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Sejarah Terbentuknya Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei

Darussalam...............................................................................18

B. Pembaharuan Hukum Keluarga Negara Indonesia dan Brunei

Darussalam...............................................................................27

C. Sistematika Peradilan Islam Negara Indonesia dan Brunei

Darussalam..............................................................................36

BAB IV PERBANDINGAN HAK PEMENUHAN NAFKAH OLEH

SUAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Page 9: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

ix

A. Nafkah Bagi Suami Menurut Undang-Undang yang Berlaku Di

Indonesia..................................................................................46

B. Persamaan Dan Perbedaan Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Di

Negara Indonesia dan Brunei

Darussalam...............................................................................54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..............................................................................63

B. Saran .......................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................65

LAMPIRAN.........................................................................................................68

Page 10: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang

mayoritas penduduknya beragama Islam. Mazhab Syafi’i mendominasi

perkembangan Islam di negara Indonesia dan Brunei. Madzhab ini merupakan

madzhab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, khususnya dikedua negara

tersebut, Fiqih madzhab Syafi’i juga digunakan secara turun menurun untuk

menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari,

baik bidang ubudiyah, bidang muamalah, bidang kewarisan maupun bidaang

pernikahan.1

Ruang lingkup hukum keluarga Islam di atas berdasarkan Undang-

Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah rumah tangga pada umumnya mampu

menghasilkan sejumlah harta kekayaan terutama melalui

pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, khususnya suami (ayah) yaitu mela

ksanakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan suami terhadap isteri

nya.

Undang-Undang Perkawinan menganjurkan suami wajib melindungi

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga

sebaik-baiknya2 yang dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu

bahwa kewajiban suami memiliki kewajiban sesuai dengan penghasilannya

suami menanggung

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

1Abdul Hadi, Fiqih Madzhab Syafi’i Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang

Perkawina (Indonesia, Brunei, dan Malaysia 1971-1991). Disertasi IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta, h. 1-3 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Page 11: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

2

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan

anak,

3. Biaya pendididikan bagi anak.3

Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam karena dianggap

sebagai inti syari’ah. Hal tersebut berkaitan dengan asumsi umat Islam yang

memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke

dalam agama Islam. Sehingga hukum keluarga ini diakui sebagai landasan bagi

pembentukan masyarakat muslim secara global dapat dikatakan hanya dalam

hukum keluarga syari’at Islam berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam

sedunia.

Perlu dijelaskan bahwa hukum yang paling awal dikenal manusia adalah

hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan Adam

dan Hawa. Disamping itu hukum yang berkembang sekarang, terutama hukum

keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan

pengembangan hukum yang te-klah diperkenalkan Tuhan kepada generasi

manusia terdahulu. Karena itulah hukum keluarga dapat menjadi hukum yang

selalu eksis dalam setiap kurun waktu dan tempat.

Dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, kedudukan suami

dan isteri adalah sama dan seimbang. Suami mempunyai hak dan begitu isteri

mempunyai hak, sebaliknya, suami mempunyai kewajiban begitu juga isteri

mempunyai kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami dan isteri

adalah sebuah keniscayaan agar rumah tangga dijalani harmonis, bahagia, dan

sejahtera.

Islam menganut prinsip-prinsip dalam kesetaraan gender yang disebut

dengan prinsip egalitirian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki

maupun perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Dalam prinsip

keseteraan gender ada beberapa prinsip yang untuk diketahui yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

3 Kompilasi Hukum Islam

Page 12: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

3

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah4

4. Adam dan hawa terlibat secara akif dalam drama kosmis

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Musdah Mulia, salah satu tokoh muslim di Indonesia menyebutkan bahwa

kesamaan antara perempuan dan laki-laki, terutama dilihat dari tiga dimensi.

Pertama dari segi hakikat kemanusiaannya, kedua dari segi pelaksanaan ajaran

agama, dan ketiga dari segi hak-hak dalam keluarga.5

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 telah mengatur secara jelas

mengenai perlakuan yang adil terhadap perempuan, baik dari segi menegakkan

hukum maupun mengupayakan adanya perlakuan yang sama antara perempuan

dan laki-laki dalam mengakses keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Pasal 16

menentukan bahwa: Negara-negara wajib melakukan langkah tindak yang tepat

untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam urusan yang

berurusan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan

antara lelaki dan perempuan, khususnya akan menjamin hak yang sama untuk

memasuki jenjang perkawinan dan hanya dengan persetujuan yang bebas dan

sepenuhnya. 6

Menurut laporan bank dunia bertajuk woman, businnes and the law 2019.

Dalam 10 tahun, data menunjukan adanya pertumbuhan yang baik terkait

undang-undang di tempat kerja yang ramah gender. Kawasan yang kesetaraan

gendernya membaik adalah asia selatan, asia timur, dan pasifik, serta afrika sub

sahara. Adapun Indonesia memiliki nilai 64,38. Untuk negara serumpun, angka

ini lebih tinggi daripada Malaysia (50) dan Brunei Darussalam (53,13). Namun

4 Safira Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap

Hukum Islam,” STAIN Watampone download tanggal 2 mei 2020 pada pukul 11:15 5 Vicky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam,” Journal

Walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/viewFile/639/578. 6 Ninik Rahayu dengan judul Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan

Implementasinya di Indonesia, http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/375/257

Jurnal oleh dikutip pada tanggal 1 Mei 2020 pada pukul 12:00

Page 13: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

4

masih rendah dibanding Singapura, Vietna, dan Filipina, yakni 82,50, 81,88 dan

81,25.7

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami isteri dibahas dalam Undang-

Undang Perkawinan dan KHI seperti pembahasan nafkah yang menyatakan

bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap isterinya salah satunya memberi

nafkah. Nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan isteri berupa makanan,

tempat tinggal, pakaian, dan pengobatan meskipun isteri berkecukupan, nafkah

juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan

syari’at.8 Namun, Apabila suami tidak menjalani kewajibannya sebagai suami

dalam hal nafkah selama 3 bulan berturut-turut maka, isteri boleh

menggugatnya ke pengadilan.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam berawal dari

abad ke 16, kesultanan brunei merupakan negara yang kuat dan memiliki

otoritas. Kemudian pada abad 17 sampai abad 18, kesultanan brunei mulai

berkurang akibat adanya konsesi, yang dibuat oleh belanda, inggris, British

North Borneo Company dan serangan-serangan pembajak, namun kebijakan

atas konsensi tersebut justru merugikan Brunei sendiri. Dan terakhir abad 19,

wilayah negara Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-

batas yang ada sekarang.

Pada tahun 1847 M, kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris

disertai adanya perjanjian adanya diantara kedua negara yang di tanda tangani

perjanjian yang intinya memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan

Inggris didalam menjalankan tugas nya di kerajaan Brunei Darussalam

terhadap rakyatnya. Dengan adanya perjanjian tersebut, tentunya mengalami

perubahan diberbagai bidang, khususnya penerapan hukum Islam di Brunei.

Berawal dari perubahan tersebut berdampak pada dipersempitnya

kewenangan Kanun Brunei yang Islami yang dibatasi hanya pada persoalan

7 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07/satu-dekade-reformasi-kesetaraan-

gender-dunia dikutip pada tanggal 27 Mei pada pukul 21:45

8 M.Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, Fiqih Munakahat, (Tangerang ,CV. Jaya Star

Nine,2009), h. 130.

Page 14: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

5

Undang-Undang perdata sebagai bukti, yaitu adanya Undang-Undang

Muhammadn’s Law Enactmen Nomor 1 Tahaun 1911, yang khusus menangatur

masalah ibadah, nikah atau cerai bagi orag Islam, hingga tahun 1984 ketika

terjadi Revision Law of Brunei Undang-Undang inipun mengalami revisi tapi

hanya sedikit saja disamping namanya dirubah dengan Undang-Undang Majelis

Ugama dan Mahkamah Kadi yang hanya mengatur pesoalan perkawinan,

perceraian dan pembiayaan hidup/nafkah. 9

Undang-undang Hukum Keluarga Islam, 1999 Perintah Darurat Brunei

menjelaskan bahwa tunggakan nafkah yag tidak bercagar boleh boleh dituntut

sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan jika tunggakan kena

dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir

itu. Tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu

hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pustakanya,

Tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul yang kena dibayar

sebelum orang yang berhak terhadapnya itu mati, boleh dituntut sebuah suatu

hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Pasal 72 menyebutkan seseorang isteri boleh atas permohonannya di

mahkamah mendapatkan suatu perintah.10 Pembicaraan nafkah hanya dipakai

dalam tuntutan yang dibuat oleh orang Islam dengan orang Islam yang lainnya.

yang termasuk kedalam ini adalah para isteri, anak sah yang belum dewasa,

orang yang tidak mampu membiayai (fiskal), orang yang berpenyakit dan anak

diluar nikah. Tiga syarat ini bisa dijadikan tuntutan berdasarkan hukum Muslim

yang dalam hal menentukan hak untuk nafkah. Dalam kasus anak diluar nikah,

mahkamah kadi akan membuat ketentuan yang dianggap sesuai. Perintah bisa

dikuatkan melalui mahkamah majistret atau mahkamah kadi besar.11

9HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20DI%20BRUNEI%20DARUSSALAM.pdf di

kutip pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 10:11 10 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga

Islam Tahun 1999 Bahagian VI tentang Nafkah Isteri, dan Anak 11 file:///H:/referensi/2638-5638-1-SM.pdf dikutip pada tangal 27 Februari 2020 Pada pukul

18:00

Page 15: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

6

Dari kesimpulan diatas bahwa pembahasan Undang-Undang Indonesia

dan Brunei bahwa pembahasan tentang hukum keluarga tentang hak pemenuhan

nafkah oleh suami memiliki perbedaan aturan yang berbeda dalam pembahasan

nafkah sesuai imam madzhab, uniknya adalah ketika negara Indonesia dan

brunei darussalam memiliki mazhab yang sama yaitu sama-sama menganut

madzhab syafi’i. Sedangkan dalam madzhab syafi’i menyatakan bahwa apabila

suami tidak mampu dalam membayar nafkah isterinya boleh meminta fasakh.

Namun, kedua negara tersebut memiliki aturan yang berbeda dalam pemenuhan

nafkah oleh suami atau ketidakmampuan suami membayar nafkah kepada

isterinya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis mendapatkan identifikasi

masalah adalah sebagai berikut :

a. Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam mengatur tentang

nafkah

b. Pemenuhan nafkah oleh suami di Indonesia dan Brunei

c. Pandangan Imam Mazhab tentang pemenuhan nafkah oleh suami di

Indonesia dan Brunei

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi

masalah yang akan dibahas tentang perbandingan hukum keluarga pemenuhan

hak nafkah oleh suami di Indonesia dan Brunei khususnya ketidak-mampuan

membayar nafkah dalam pandangan imam madzhab sehingga pembahasannya

lebih jelas dan terarah sesuai yang diharapkan penulis.

Mengingat akan uraian di atas tentang hukum keluarga Indonesia dan

Brunei Darussalam yang mempunyai beberapa perbedaan dalam aturan-aturan

hukum keluarga maka penulis akan membatasi masalah skripsi ini bahwa yang

dimaksud nafkah adalah sesuatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan

istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang

Page 16: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

7

Untuk memperjelas atas pembahasan yang tertera pada judul skripsi

penulis yaitu “Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga di

Indonesia dan Brunei Darussalam” maka penulis membuat perumusan masalah

yang tertera di bawah ini :

D. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan nafkah bagi suami menurut Undang-Undang hukum

keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam?

2. Baagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemenuhan Nafkah Suami di

Negara Indonesia dan Brunei Darussalam

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian dan penelitian ini akan dijelaskan

dibawah :

a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan nafkah bagi suami menurut

Undang-Undang hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam?

b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemenuhan nafkah

suami di kedua negara tersebut?

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Syaria‘ah dan Hukum

khususnya bagi program studi Hukum Keluarga untuk mengetahui

beberapa perbedaan dan persamaan mengenai masalah nafkah bagi

suami di Indonesia dan Brunei

b. Bagi kalangan civitas akademi diharapkan penelitian akan menambah

khazanah keilmuan yang ada di syari’ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

c. Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini dapat menjadi ilmu

pengetahuan tambahan tentang permssalahan dalam nafkah di berbagai

negara khususnya Indonesia dan Brunei Darussalam

Page 17: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

8

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soejono Soekamto adalah suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode sistematika dan permikiran tertentu, dengan jalan

menganalisanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan komparatif. Penelitian

komparatif (comparative study) merupakan penelitian membandingkan

kondisi yang ada di dua negara dengan dua atau sistem hukum yang ada

yang lebih baik. Skripsi ini juga bertujuan untuk menggaali lebih dalam lagi

tentang pemenuhan hak nafkah bagi suami serta perbedaan hukum keluarga

yang ada di Asia Ternggara yakni negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis

positivism. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

berwenang. Konsepsi memandang hukum sebagai suatu sistem normatif

yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat

yang nyata.

3. Sumber Data dan Tekhnik Penulisan Data

Penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data

sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber adalah:

a. Sumber data primer adalah menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun

1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan Peraturan Negara Brunei Darussalam yang diatur

dalam Perintah Darurat (Undang-undang Hukum Keluarga Islam)

Tahun 1999.

b. Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung dalam

penelitian seperti, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan

lain-lain seperti pada penelitian diluar sumber primer

Page 18: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

9

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama pengumpulan data adalah guna

memperoleh data yang diperlukan. Tekhnik pengumpulan data yang

digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian komparatif. Penelitian ini

bersifat membandingkan yani dengan membandingkan Hukum Keluarga

Indonesia dengan hukum keluarga Brunei Darussalam sudah sesuai dengan

hukum Islam belum. Teknik penulisan dalam skripsi ini berpendapat pada

buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017

G. Kajian Pustaka

1. Kajian Studi Terdahulu

Studi mengenai nafkah dalam Undang-Undang hukum keluarga di

negara-negara Muslim telah banyak menjadi perhatian para penelitian

terdahulu, namun khusus mengenai kajian nafkah suami dalam sistem

hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam masih sangat terbatas,

diantaranya; Luthfah Rohmanah (2018) yang menjelaskan tentang aturan dan

proses dalam perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Perbedaannya dari skripsi penulis adalah membahas tentang pemenuhan

hak nafkah oleh suami di negara Indonesia dan Brunei. Persamaannya

adalah landasan hukum yang sama baik landasan hukum Indonesia maupun

Brunei Darussalam.12 Fajar Devan Afrizon (2016) menjelaskan tentang

perbandingan perbedaan aturan yang dibuat di tiga negara yaitu Indonesia,

Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berisi tentang sanksi pelanggaran

dalam penanganan kasus poligami dan pencatatan perkawinan. Perbedaan

dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perbandingan hukum

keluarga tentang pemenuhan hak nafkah oleh suami di Indonesia dan Brunei

12 Luthfah Rohmanah (2018). “Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga Di

Indonesia dan Brunei Darussalam tentang Perceraian.” Skripsi pada Fakultas syari’ah dan Hukum

UIN syarif Hidayatullah Jakarta.

Page 19: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

10

Darussalam. Persamaan nya dengan mengambil landasan hukum disetiap

negara.13

Sedangkan kajian Ade Irma Imamah (2018) perbandingan aturan

antar Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pembahasan rujuk yang

diambil pada perspektif hukum Islam, gender dan HAM. Sedangkan skripsi

penulis membahas tentang perbandingan hukum keluarga tentang

pemenuhan hak nafkah oleh suami di Indonesia dan Brunei Darussalam

dalam perspektif Imam Madzhab.14 Ak MD Saifullah PG Sulaiman. (2015),

membahas tentang nafkah keluarga yang mencakup kewajiban suami

menafkahi isteri, kewajiban ayah bertanggungjawab atas anak, dan anak

yang sudah mampu menafkahi kedua orang tuanya. 15 Sedangkan studi ini

melakukan perbandingan hukum keluarga tentang hak pemenuhan nafkah

oleh suami di Indonesia dan Brunei Darussalam.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pemahaman yang dimaksud dalam

tema penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa hal berikut ini;

a. Nafkah : Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam

bentuk materi.

b. Hukum Keluarga merupakan keseluruhan ketentuan yang menyangkut

hubungan hukum mengenai keluarga sedarah dan keluarga karena

perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian.

c. Brunei Darussalam adalah negara yang berbentuk kerajaan dipimpin

seorang raja yang disebut dengan sultan. Negara ini menganut sistem

hukum keluarga yang merujuk pada mazhab Imam Syafi’iyah.

13 Fajar Devan Afrizon (2016), “Sanksi pelanggaran terhadap aturan poligami dan

pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan negara Brunei Darusaalam,” Skripsi pada

Fakultas syari’ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta.

14 Ade Irma Imamah (2018), “Hak Penolakan Rujuk di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Perspektif Hukum Islam, Gender dan HAM.” Tesis pada Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Syarif

Hidayarullah Jakarta.

15 Ak MD Saifullah PG Sulaiman. (2015), “Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syarak dan

Dalam Undang-Undang Keluarga Brunei Darussalam,” Tesis pada Fakultas Syari’ah dan Undang-

Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Negara Brunei Darussalam.

Page 20: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

11

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran tentang kerangka dan

alur penulisan skripsi ini, serta apa saja yang nanti akan dibahas dalam skripsi

ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat

penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, tekhnik penelitian, dan

sistematika penulisan

Pada bab II berisi tentang nafkah dalam pemikiran Islam yaitu tentang

pengertian dan dasar hukum nafkah, nafkah dalam pemikiran imam mazhab

yakni nafkah dalam pemikiran mazhab Hanafi, nafkah dalam pemikiran

Malikiyah, nafkah dalam pemikiran Hanabilah, dan nafkah dalam pemikiran

Syafi’iyah, nafkah dalam pemikiran ulama kontemporer di Indonesia dan

Brunei Darussalam.

Pada bab III berisi tentang hukum keluarga dalam perundang-undangan

di Indoneia dan Brunei Darussalam yaitu sejarah terbentuknya hukum keluarga

Indonesia dan brunei, pembaharuan hukum keluarga negara Indonesia dan

Brunei,sistematika peradilan Islam negara Indonesia dan Brunei Darussalam

Pada bab IV berisi tentang analisis perbandingan yaitu nafkah bagi suami

menurut Undang-undang negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Sedangkan

Pada bab V berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.

Page 21: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

BAB II

NAFKAH DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi kata “نفقة” berasal dari bahasa arab artinya yaitu biaya,

belanja, pengeluaran uang. Kata نفقة dihubungkan dengan perkawinan maka

mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan nya dari hartanya untuk

kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

Sedangkan nafkah isteri yakni termasuk kewajiban suami terhadap

isterinya memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan iseri

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan apabila

suaminya kaya. Dengan demikian nafkah isteri berarti pemberian yang wajib

dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.

Kata نفقة adalah jama’ dari kata النفقة secara etimologi berarti uang, dirham,

atau yang sejenisnya dari harta benda. Atau An-Nafaqah secara bahasa berarti

mengeluarkan dan menghabiskan harta. 16

Jadi, nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak isteri baik dalam

perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya

limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi

nafkah17

Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan,

pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri

mrmbutuhkan bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul

dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.18

Setelah mengetahui pengertian dan hukum nafkah,maka perlunya

mengetahui apa yang ada di Al-Qur’an agar manusia dibumi ini tidak semena-

mena dalam memandang suatu nafkah. Dalam Al-Qur’an antara lain :

16 Sofiandi dkk, Nafkah Dalam Pandangan Islam, (Riau ,PT. Indragiri Dot Com, 2019), h.

6-7. (Selanjutnya disebut Nafkah Dalam Pandangan Islam) 17 Sofiandi dkk, Nafkah Dalam Pandangan Islam, h. 6-7. 18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, KENCANA, Cet I

2006), h. 166.

Page 22: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

13

ا م ب ض و ع ى ب ل م ع ه عض ب ل للا ا فض م اء ب س لى الن ون ع ام و ال ق ج الر

ظ للا ف ا ح م ب ب ي غ ل ات ل ظ اف ات ح ت ان ات ق ح ال الص م ف ه ل ا و م ن أ وا م ق ف ن أ

ن وه ب اض ر ع و اج مض ن في ال وه ر ج اه ن و ظوه ع ن ف ه شوز ون ن اف خ تي ت الل و

ا19 يرا ب ا ك ي ل ان ع ك ن للا يلا إ ب ن س ه ي ل غوا ع ب ل ت م ف ك ن ع ط ن أ إ ف

Artinya ; kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan bagian mereka (laki-laki) sebagian yang

lain (wanita), dan karena merekka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, telah

ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka ditempat ditempat tidur mereka, dan pukullah

mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah maha

tinggi lagi maha besar.

Ayat diatas merupakan sebab analisis logis kenapa pembebanan

pemberian nafkah tersebut diletakkan atas pundak suami. Alasannya adalah

bahwa secara naruli dan tbiatnya. Suami pada umumnya lebih kuat

dibandingkan dengan isteri. Kondisi seperti ini sangat manusiawi dan secara

fisolofis menunjukkan dengan jelas proposionalitas Islam dalam memposisikan

wanita sebagai mahluk yang harus dihormati dan diperlakukan dengan lemah

lembut sesuai dengan tabiatnya.

ن أ اد ر ن أ م ن ل ي ل ام ن ك ي ل و ن ح ه د ل و ن أ ع ض ر ات ي د ال و ال و

وف ر ع م ال ن ب ه ت و س ك ن و ه ق ز ه ر ود ل ل و م لى ال ع ة و اع ض م الر ت ي

20

Artinya : para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

kepada para ibu dengan cara ma’ruf

Kata wa’adal mauludi lahu menunjukan wajib nafkah bagi

seorang ayah terhadap isteri, baik pangan yang diungkapkan dengan

kata Kiswatuhunna. Namun beban kewajiban tersebut dibatasi oleh

19 Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 34 20 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 233

Page 23: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

14

Allah SWT dengan kata bilma’ruf yang bermakna sesuai dengan

standar umum yang berlaku dan kemampuan suami.

B. Nafkah Dalam Pemikiran Imam Mazhab

1. Nafkah dalam Pemikiran Madzhab Hanafiyah

Nafkah menurut madzhab Hanafi adalah suatu yang digunakan

memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah

segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang, maupun papan yang bisa

digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Standar ukuran nafkah bagi Imam

Abu Hanifah yang menjadi standar ialah keutamaan kebutuhan isteri.21

2. Nafkah dalam Pemikiran Madzhab Malikiyah

Nafkah terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan

dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari

ulama madzhb ini beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan

yang berupa bahan makanan pokok saja, namum sebagian yang lainnya juga

memasukkan kategori sandang dan sandang dan pangan serta hal lainnya.

tanpa ada pembatasan apapun juga , namun yang harus digaris bawahi disini

adalah bahwa, menurut madzhab maliki, nafkah hanya terbatas pada

pemenuhan kebutuhan dasar selain manusia. Standar ukuran nafkah yang

dimiliki madzhab Malikiyah sama dengan Imam Abu Hanifah

3. Nafkah Dalam Pndangan Madzhab Syar’iyyah (Syafi’iyah)

Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa

makanan pokok dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan sandang ataupun

papan. Namun, skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada isteri,

nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi

tanggungannya didalam rumah dari adik ipar atau sepupu yang kebetulan

tinggal bersamanya (Nafkah al-Qorobah) seperti asisten rumah tangga

hingga hewan peliharaan (Nafkah al-Mulk). Standar ukuran madzhab

21 Ibid Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 170.

Page 24: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

15

Syafi’iyah berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah

isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.22

4. Nafkah Dalam Pandangan Madzhab Hanbaliyah

Jika oleh syar’iyyah nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja,

maka kebalikannya pada madzhab hanbali. Oleh karena itu, nafkah

mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang hingga

hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya..

pemberiannya tidak hanya pada nafkah zaujiyyah saja namun juga termasuk

nafkah al-qorobah dan al-mulk.

C. Nafkah Dalam Pemikiran Ulama Kotemporer di Indonesia dan Brunei

1. Nafkah Dalam Pandangan Ulama Kotemporer di Indonesia

Selain pengertian nafkah dari madzhab fiqih selanjutnya ada

pembahasan pengertian nafkah dari beberapa ulama kotemporer yaitu

sebagai berikut :

a. Adul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu seseorang

mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi

berupa roti, lauk pauk, pakalian, tempat tinggal dan hal-hal yang

berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik, dan

sebagainya.

b. Al-Said Al iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan

definisi nafkah sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan

sendiri, maupun orang lain berupa makanan, minuman dan selain

keduanya

c. Hassan Ayyub mendefinisikan semua kebutuhan dan keperluan yang

berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah,

dan lain lain

2. Nafkah Dalam Pamdangan Ulama Kotemporer Brueni Darussalam

Brunei Darussalam memiliki buku yang berisikan fatwa yang

difatwakan oleh mufti seperti halnya Indonesia adalah Majlis Ulama

22Ibid Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 171.

Page 25: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

16

Indonesia (MUI) yang fungsimya membuat fatwa untuk kemaslahatan

seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, begitupun di Brunei memiliki

fatwa. Berikut fatwa tentang nafkah yang ada di buku Irsyad Hukum yang

di terbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri Negara

Brunei Darussalam sebagai berikut :

Hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap

isterinya adalah;

a. Makanan

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan

makanan asasi bagi sebuah negeri seperti beras di Negara

Darussalam. Bagi suami yang mampu atau kaya, dia wajib

memberi nafkah sebanyak dua mudd, yaitu bersamaan dengan 1

kilo 133.70 gram beras. Manakala suami yang tidak mampu

hanya wajib satu mudd sahaja yaitu 556.85 gram bagi setiap hari.

Adapaun bagi orang yang pertengahan, wajib membayar 1 ½

mudd yaitu bersamaan 850.275 gram.

Menurut Imam as-Syirazi Rahimahullah pula adalah harus

bagi suami memberi beras itu dengan nilaian harga jika suami

isteri setuju.

b. Pembantu bagu isteri yang biasanya mempunyai pembantu

Suami yang berkemampuan dituntut menyediakan pembantu

jika isteri daripada keluarga yang kebiasaannya mempunyai

pembantu. Dalam hal ini, suami juga wajib membayar nafkah

bagi pembantu tersebut seperti bayaran gaji, makan, minum dan

pakaiannya.

c. Pakaian

Menurut ulama, urusan menyediakan pakaian isteri tertakluk

pada kemampuan suami karena tidak ada nash yang menentukan

kadar dan jumlahnya. Akan tetapi hakim atau kadi boleh

Page 26: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

17

menentukan kadar dan jumlahnya itu dengan

mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami.

Termasuk dalam kategori pakaian yang wajib disediakan itu

ialah milhafah (selimut) wisadah (bantal), labid (hamparan

permadani yang tebal atau tilam) hasyir (tikar) dan lain-lain.

Alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian sikat dan

sebagainya,

d. Rumah serta perkakas-perkakasnya

Suami wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk

isterinya sama ada dengan membeli, menyewa, meminjam atau

didapatkan melalui waqaf. 23

Dari sekian banyak definisi nafkah yang telah diutarakan

diatas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan

pemenuhan segala jenis kebutuhan yang dianggap subtansial

untuk menunjang kehidupan. Adapun standar yang dianggap

cukup berdasarkan kebiasaan umum yang tidak berlebihan. 24

23 Jabatan Penerangan Buku Irsyad Hukum disusun oleh Mufti Kerajaan

http://pelitabrunei.gov.bn/Lists/Agama/NewDisplayForm.aspx?ID=645&ContentTypeId=0x0100

F6D57A3EFF61B0428F673FEADAB5CF1E, e- Paper dikutip pada tanggal 31 Juli 2020 pada

pukul 19:34 24 Ibid Sofiandi dkk, Nafkah Dalam Pandangan Islam, h. 6-16.

Page 27: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

BAB III

HUKUM KELUARGA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Sejarah Terbentuknya Hukum Keluarga Di Indonesia dan Brunei

1. Indonesia

Sejarah hukum keluarga Indonesia terbagi dalam dua masa yaitu

hukum keluarga pra-kemerdekaan, yang dibagi menjadi dua yaitu hukum

keluarga pra-penjajahan (pra-kolonial), dan hukum keluarga zaman

penjajahan (kolonial). Hukum keluarga pascakemerdekaan dibagi dalam

tiga yaitu hukum keluarga awal kemerdekaan, hukum keluarga ssudah

1950, dan terbentuknya Undang-undang perkawinan baru. Berikut

uraiannya.25

a. Kerajaan Islam

Hukum Islam mulai berlaku dan dilaksanakan oleh umat Islam di

Indonesia. Hukum Islam ada ketika pertama kali orang Islam

menginjakkan kakinya di Indonesia (abad 12-17 M). Penyelesaian

perkara masih dengan cara yang sederhana yaitu melalui hakam

(abritase)26

Pada abad ke-13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara

menganut hukum Islam Madzhab Syafi’i. Kemudian pada abad ke 15

dan 16 M di pantai utara Jawa terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan

Demak,Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Sementara itu, dibagian

timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate,

Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan

juga menganut hukum Islam Madzhab Syafi’i.

25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandar Lampung: PT Citra Aditya

Bakti, 2010), h. 60-64. 26 Ali Sodikin, Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia

(Yogyakarta, Beranda, 2012), h. 181.

Page 28: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

19

b. Masa Penjajahan Belanda

Masa awal penjajahan Belanda hikum perkawinan yang berlaku

adalah hukum perkawinan Islam lebih khusus berasal dari kitab-kitab

fikih yang menggunakan bahasa arab dari kitab Undang-Undang yang

dibuat oleh beberapa kerajaan Islam. Undang-Undang Perkawinan

yang terpapar dalam staablad tahun 1929 menempatkan penghulu

sebagai pegawai pemerintah yang berada dibawah kontrol Bupati

Kemudian tahun 1931 keluar Undang-undang staatblad No 53,

Undang-undang ini memberikan efek yang serius bagi eksistensi

hukum Islam.

c. Masa Kemerdekaan

Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah RI telah menerapkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentatatan Nikah,

Talak dan Rujuk dan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947

tentang Pegawai Pencatat Nikah.27 Menteri Agama membentuk Panitia

Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (NIR) yang

bertugas menjadi RUU (Rancangan Undag-Undang) yang selaras

dengan keadaan zaman.28 Pada masa orde baru inilah keinginan untuk

mewujudkan Undang-undang perwakilan bangkit kembali yang

berujung dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU)

perkawinan oleh Menteri Kehakiman sebagai perwakilan dari

pemerintah DPR pada tahun 1973 terlaksana. Meskipun demikian

ternyata darft RUU tersebut menuai banyak kecaman terlebih dari

kalangan umat Islam yang menilai RUU tersebut banyak yang tidak

sesuai dengan hukum Islam. Dengan perjalanan yang berliku dan

pejuang yang keras akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU

perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang . kehadiran UU No 1

Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana

27 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

157. 28 Ibid Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, h. 158.

Page 29: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

20

pertama. Peratura Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 yang diundangkan

tanggal 1 April 1975. Kedua, Peraturan Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Ketiga Petunjuk Mahkamah Agung RI.29

Dalam Pasal 67 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa 1.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, 2.

Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan

secara efektif dan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Bagi umat Islam

diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 dan No. 4

Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama No 3

Tahun 1975. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan

Dalam Negeri No. 221 Tahun 1975, Tanggal 1 Oktober 975 tentang

Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Kemudian pada tahun 1983 lahir pula PP No 10 yang mengatur izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan

pada tanggal 21 April 1983. Selanjutnya disusul dengan Undang-

undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian pada

tahun 1990 keluar PP No 45 yang berisi perubahan PP No 10 Tahun

1983. Kemudian satu tahun setelah nya telah disusun Kompilasi

Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan, dan

perwakafan.30

Latar belakang penyusunan KHI didasarkan pada konsideran

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama

tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 tentang Penunjukan

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui

yudisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI.31Proses

29 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan

Hukum Indonesia di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Menteri& Status

Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009),

h. 48. 30 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan

Hukum Indonesia di Dunia Muslim, h. 49. 31 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademika Presindo, 1992),

h. 15.

Page 30: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

21

pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi

hukum Islam di Indonesia selama ini. Dalam membicarakan hukum

Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang

diperangi ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah

hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari

ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional

dan merupakan beban dalam pembinaan dan pengembangannya.32

KHI ini merupakan keberhasilan besar besar umat Islam

Indonesia pada pemerintahan orde baru. Tujuan perumusan KHI di

Indonesia adalah menyiapkan pedoman fikih yang seragam dan telah

menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa

Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan

terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan

Agama. Apabila tidak ada KHI atau para hakim di Pengadilan Agama

dalam menyelesaikan perkara, maka ia berpedoman kepada referensi

kitab fikih yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi

dan kondisinya diamana fuqaha itu berada sebagai akibat rujukan yang

berbeda.33

2. Brunei Darussalam

Negara Brunei meruakan salah satu negara kerajaan Islam di utara

bagian utara kalimantan berbatasan dengan Lautan Cina Selatan diutara dan

Serawak dibarat, dan timur. Luas :5765 km. Pendudu: 264.000. komposisi

penduduk melayu (69%) asli (5%). Cina (18%), dan bangsa-bangsa lain

(8%). Agama resmi Islam (67%) Sedang yang lainnya Budha (14%),

Kristen (9,7%) dan lainnya (12%) termasuk agama pribumi suku dayak.

Bahasa resmi Melayu. Ibukota Bandar Sribegawan. Mata uang: Dollar

Brunei (100 Cents). Sumber utama penghasilan negara: gas bumi dan

32 M Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta :Rajawali Press, 1996), h. 198. 33 Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Hukum Islam vol XV, No 1 (Riau: Juni,

2015), h. 33.

Page 31: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

22

minyak. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena

hasil minyak buminya.34

Brunei berada di bawah kekuasaan inggris selama 100 tahun, pada

tahun 1963 menolak bergabung dengan negara Malaysia dan berdiri sendiri

Dari Inggris pada tahun 1983. Brunei memproklamasikan

kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibukota Bandar Seri

Bengawan. Atas kemerdekaan dari penjajah Inggris, maka Brunei menjadi

sebuah Negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau

kebudayaan melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan

menguntungkan. Dengan konstitusi yang berdasar pada alliran Ahlus

Sunnah wal Jama’ah dan bermadzhab Syafi’i. Namun demikian, dalam

beberapa aturan hukum lainnya yang tidak diatur dalam hukum keluarga,

warga Negara Brunei tetap mempunyai hak untuk memilih atas beberapa

mazhab fikih lain selain mazhab Syafi’i.35

Sebelum datangnya Inggris, Undang-undang yang dilaksanakan di

Brunei adalah Undang-undang Islam yang telah dikanunkan dengan

Hukum Kanun Brunei tersebut sudah ditulis pada Pemerintahan Sultan

Hasan (1605-1619M) yang disempurnakan oleh sultan Jalilul Jabbar (1619-

1652M). Pada tahun 1847 Inris mulai mencampuri urusan bidang

kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brueni karena itu pada tahun inilah

semakin jauh mencampuri urusan hukum. Brunei setelah diadakan

perjanjian tahun 1856. Dengan perjanjian ini Inggris merasa mempunyai

saluran untuk intervensi dalam masalah keadilan dan kehakiman

Kesultanan Brunei.36

Diperkirakan Islam mulai diperkenalkan di Brunei Darussalam pada

tangun 1977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang

dari Cina Islam telah menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang

34 Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” h. 33. 35 Intan Cahyani, Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, Jurnal Al-Qadau, vol 2, No.,

2, 2015, h. 150. 36 Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,

(Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 173.

Page 32: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

23

Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah

(1406-1408). Pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) dilakukan revisi pada

beberapa hal menyangkut tata pemerintahan yaitu:

a. Menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama

dianggap memainkan peranan penting dalam memnadu Negara Brunei

Darussalam ke arah kesejahteraan.

b. Menyusun adat-istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik suka

maupun duka, disamping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan

raja.

c. Menguatkan Undang-undang Islam, yaitu hukum Qanun yang

mengandung 46 pasal dan 6 bagian.

Pada tahun 1888-1983 Negara Brunei Darussalam berada dibawah

penguasa Inggris. Kemudian Brunei memproklamasikan kemerdekaannya

pada tanggal 31 Desember 1983.37

Pemberian kekuasaan dalam bidang hukum secara penuh baru

diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya. Perjanjian pada 1888

dalam artikel VII yang membuat aturan.

a. Bidang kuasa sivil dan jenayah kepada jawatan kuasa kehakiman

Inggris untuk mengendalikan kes rakyat asing dari negara-negara

jajahan Inggris dan kes rakyat negara lain jika mendapat persetujuan

kerajaan negara mereka

b. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei

jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau

pendakwa. Tetapi jika didalam sesuatu kes itu, rakyat Brunei adalah

orang yang dituntut dan didakwa maka kes itu akan diadili oleh

Mahkamah Tempatan.

37 Ibid Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,

h. 173.

Page 33: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

24

Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintah, antara lain

dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-undang

Agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati

sultan dalam masalah agama Islam benar-benar berfungsi sebagai

pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara.38

Kekuasaan yang lebih luas lagi dalam bidang hukum diberikan setelah

adanhya perjanjian tahun 1906. Adanya perjanjian tersebut Inggris lebih

leluasa mendapat kekuasaan yang luas untuk campur tagan dalam urusan

perundang-undangan, pentadbiran keadilan dan kehakiman, masalah negara

dan pemerintah kecuali dalam perkara-perkara agama Islam. Karena

Undang-undang adat dan kedudukan hukum syara dirasa tidak begitu jelas,

Kesultanan Brunei memberi petisi kepada Pesuruhjaya British pada 2 juli

1906 yang isinya menuntut.

a. Setiap kasus yang berkaitan dengan Agama Islam diadili oleh hakim-

hakim setempat.

b. Meminta agar adat-adat undang-undang setempat tidak ditombak,

dipindah dan dilanggar selama-lamanya.

Peraturan dan perundang-undangan di Brunei terus menerus

dirombak, seperti pada tahun 1912 Majlis Masyarakat Negeri telah

mengundangkan Undang-undang Agama Islam yang dikenal dengan

“Muhammadans Law Enactment yang disempurnakan pada tahun 1913

dengan aturan yang dikenal dengan “Muhammadan’s Marriage and

Divorce Enactment”. Sampai yang terakhir yaitu dengan diundangkannya

Undang-undang Majlis Ugama, Adata Negeri dan Mahkamah Kadi tahun

1955, yang telah berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah tahun itu

berturut-turut undang-undang mengalami amandemen yaitu mulai tahun

1957, 1960, 1961, 1967.

38 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada, 2002), h. 110.

Page 34: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

25

Ketika menjadi Revision Law of Brunei pada tahun 1984, Undang-

undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja di samping namanya

ditukar dengan akta ini merupakan akta yang menyatukan Undang-undang

yang ditadbir oleh Mahkamah Kadi dan juga bagi membolehkan penubuhan

institusi-institusi yang mengurus dan mentadbir perjalanan agama Islam di

Negara Brunei Darussalam antara ciri utama akta ini adalah merangkumi

Undang-undang subtantif yang berkaitan dengan keterangan, kesalahan

jenayah Syari’yah, dan lain-lain. Salah satu perkara yang penting yang perlu

dinyatakan dalam kajian ini adalah Akta Majlis Ugama Islam dan

Mahkamah-mahkamah Kadi ini wujud sebelum termaktubnya Undang-

undang perlembagaan Brunei. Akta ini kemudian telah mengalami beberapa

pindaan apabila tubuhnya Mahkamah-mahkamah Syar’iyah pada 26 Mac

2011 melalui satu akta yang dinamakan sebagai Perintah Darurat

(Mahkamah-mahkamah Syari’ah) 1998. Beberapa peruntukan yang

terkadang dalam Akta Majlis Ugama dan Mahkamah-mahkamah Kadi

tersebut telah dimansuhkan dengan sebagaimananya masih lagi terpakai dan

berkuat kuasa. Antara peruntukan yang masih terpakai dan berkuat kuasa

adalah berkenaan pemelukan Islam yang kandungannya sangat ringkas dan

kurang jelas. Manakala peruntukan yang menyentuh hal-hal kekeluargaan

telah dimasukh dan diganti dengan Perintah Darurat Undang-undang

Keluarga Islam.39

Menurut Undang-undang ini didasarkan pada perundangan yang

berlaku di Negeri Kelantan dengan mengalami penyesuaian-penyesuaian

dengan kondisi Brunei. Peraturn ini membuat peraturan tentang;

a. Pendahuluam (Bagian I Pasal 1-4)

b. Majlis Ugama Islam (Bagian II Pasal 5-44)

c. Mahkamah Syari’yah (Bagian III Pasal 45-96)

d. Masalah Keuangan (Bagian IV Pasal 134-122)

e. Masjid (Bagian V Pasal 123-133)

39 Saaidah binti Derma Wijaya Haji Tamit, Institusi Keluarga dan Undang-undang, (Bandar

Seri Bengawan: Pusat Da’wah Islamiah, 2012), 10-11.

Page 35: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

26

f. Perkawinan dan Perkawinan (Bagian VI Pasal 123-156)

g. Nafkah Tanggungan (Bagian VII Pasal 157-163)

h. Mualaf (Bagian VIII Pasal 164-168)

i. Kesalahan (Bagian IX Pasal 169-195)

j. Perkara Umum (Bagian X Pasal 196-204).

Pada tahun 1999 Undang-undang telah diluluskan yaitu Perintah

Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) 1999, yang menjadi rujukan

kepada hal ehwal yang berhubungan dengan institusi keluarga seperti

perkahwinan dan perceraian. Perintah ino juga dikenal sebagai “suatu

perintah bagi menggubal untuk hal tertentu mengenai Undang-udang

Keluarga Islam berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah,

penjagaan, dan perkara-perkara lain berhubungan dengan kehidupan

keluarga”. Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999

mweupakan Undang-undang Keluarga yang mempunyai peruntukan yang

lebih kemas dan menyeluruh. Perintah ini tidak memansukhkan peruntukan

dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi yang berurusan

dengan orang muslim di Brunei.40

Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) 1999 ini

mengandung sepuluh bahagian, yaitu sebagai berikut:

a. Gerakan dan Tafsiran (bab 1- bab 7)

b. Perkahwinan dan orang yang boleh mengakad nikahkan perkahwinan

(bab 8- bab 23)

c. Pendaftaran Perkahwinan (bab 24-bab 32)

d. Hukuman dan Peruntukan rapaian berhubungan dengan akad nikah dan

pendaftaran perkahwinan (bab 33- bab 39)

e. Pembubaran Perkahwinan (bab 40- 60)

f. Nafkah, Isteri, dan Anak (bab 61-87)

g. Penjagaan (bab 88- bab 94)

h. Rampaian (bab 113- bab 122)

40 Saaidah binti Derma Wijaya Haji Tamit, Institusi Keluarga dan Undang-undang, h.11-12.

Page 36: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

27

i. Hukuman (bab 123- bab 139)

j. Perkara-perkara AM (bab 140- bab 147).

Perkara am adalah membetulkan kesilapan-kesilapan, pemeriksaan

daftar dan indeks, bukti, kuasa untuk membuat aturan Hukum Syara’

hendaklah dikenakan jika tiada peruntukan, pengecualian, pemansukhan

dan pidanaan bab 5 dari penggal 124.

B. Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei

Pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim, terutama terjadi

terjadisetelah ada persentuhan antara Islam dan barat, ketika masa kolonialisme.

Sehingga pasca-kolonialiasme pembaharuan inipun terjadi di beberapa negara

muslim yang baru merdeka. Tanggapan dan respon umat Islam terhadap

baratpun terkait dengan kemajuan barat dan kemunduran umat Islam berbrda-

beda. Pertama, ada yang menolak barat, sehingga pembaharuan mereka adalah

purifikasi Islam. Menurut barat, umat Islam mundur karena telah meninggalkan

Islam yang murni. Sehingga untuk mendapatkan kemajuannya umat Islam harus

kembali kepada ajaran Islam yang murni.

Pembaharuan hukum Islam memiliki konsep dan metode yakni ada tiga

macam metode yaitu Intra-doctrinal Reform yang berprinsip tetap merajuk pada

konsep fiqih dengan cara Tahyir (memilih pandangan salah satu ulama fiqih,

Ektra-doctrinal Reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqih

konvensional tapi merujuk pada nash Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad

dengan menggunakan metode penafsiran ulang terhadap nash (Reinterpretasi)

dan Regulatory Reform yang perkembangan masyarakat muslim yang

bersentuhan dengan Barat.

Hingga saat ini pengaruh mazhab-mazhab fiqih ini masih kuat diberbagai

di negara Muslim. Seperti Dinasti Usmani menganut mazhab Hanafiyah:

kemudian madzhab ini menyebar di dunia Arab; dan dibawa ke Dinasti Mughal

oleh Turki Usmani, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Afganistan,

Pakistan, dan India juga menganut madzhab ini. Masyarakat muslim di

beberapa negara Melayu menganut madzhab Syafi’i. Iran menganut mazhab

Page 37: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

28

Ja’fari (Syi’ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya,

Tunisia, Maroko dan sebagainya, menganut mazhab Maliki.41

1. Indonesia

Indonesia memiliki tahap dalam pembaharuan hukum keluarga Islam

yakni sebagai berikut:

a. Periodesasi Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini banyak

yang hilang dari peredaran, kecuali hukum keluarga. Dewasa ini hukum

Islam bidang keluarga di Indonesia sekularisme di segala bidang

kehidupan telah diperbarui, dikembangkan selaras dengan

perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara persial,

maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX

setahap demi setahap. Perkembangan Hukum Islam bidang keluarga di

Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-undang

Dasar 1945 atau dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri

memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan

hukum keluarga agar kehidupan wanita, isteri, ibu, dan anak-anak di

dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

b. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Pembaharuan hukum Islam dengan metode Intra-doctrinal ini

merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan keada mazhab

hukum Islam (fiqih) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu

Negara seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunny dan lebih

banyak mengambil dari doktrin Imam Syafi’i. Mesir pada awalnya

menganut Syafi’iyyah,kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti

Usmani beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini.

c. Konsepsi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam.

Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini berkaitan

41 Ibid

Page 38: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

29

dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai

pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada

dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu

hal yang mendasarina, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan

pernah ada tanpa adanya sesuatu hal yang melatar belakanginya, karena

Negara Indonesia tidak semua masyarakatnya berkeluarga dengan

beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum

keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga sangat penting kehadirannya ditengah-tengah

masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga tidak bisa

disamakan dengan yang beragama selain muslim, sehingga masyarakat

menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus,

apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula

sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaharuan hukum.

Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan,

ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi

pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum

keluarga.

Pada zaman modern khususnya abad ke XX, bentuk-bentuk

literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain

fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab-kitab fiqih. Adapun yang

pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim

khususnya mengenai hukum keluarga, sedangkan yang kedua adalah

KHI yang merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi,

tetapi juga bukan kitan fiqih. Sikap para ulama terhadap

diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara

muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para

ulama ada yang masih mempertahankan ketentuan hukum lama dengan

kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun

subtansi hukumnya. Dibelakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Page 39: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

30

1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki

peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah

keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada

yang mempelajari dan memahami berbagai aturan dalam kedua

Undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai

dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi, sebagian

ualama lain justru merasa bangga dengan lahirnya Undang-undang itu

karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan

pemikiran umat Islam Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti

dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk

menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan kompilasi

terssebut.

d. Hukum Keluarga Islam di Indonesia Amtara Syari’ah dan Hukum

Sekuler

Pembaharuan hukum keluarga Islam, Indonesia cendrung

menempuh jalan kompromi antara syari’ah dan hukum sekuler Hukum

keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada

kitab-kitab fiqih klasik, fiqih modern, himpunan fatwa, keputuaan

pengadilan agama (yudisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada

seluruh ulama Indonesia. Pengambilan dari hukum barat sekuler

memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di

Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata (Bulgelijk Wetbook)

yang diterjemahan menjadi kitab Undang-undang Hukum Perdata ,

hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang di perbaharui) warisan

Belanda dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordasi, adanya

pengaruh hukum barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti

halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan. Perwakafan,

wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum

keluarga Islam agar sesuai engan perkembangan zama demi

Page 40: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

31

menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah sayu dari keunikan

tersebut.

e. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Isdonesia meski sebagai golongan yang berpenduduk mayoritas

muslim, dan bukn negara Islam, adanya suatu upaya pembaharuan

hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya para pemikir reformis

muslim, mulai dari luar negeri sampai yang di dalam negeri. Dari luar

negeri seperti yang disebutkan antara lain Rifa’ah al Thtawi (2801-

1874), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan

Fzlur Rahman (1919-1988) . sedangkan tokoh dalam negeri reformis

muslim nasional antara lain ada sejumlah tokoh-okoh pembaharu yang

ada di Indonesia, seperti Indonesia, seperti, Hasbi Ash-Shiddiqi dengan

“Fiqih Indoneisa” Hazairin dengan “Fiqih Mazhab Nasional”, Munawir

Syadzali dengan”Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid

dengan “Pribumisasi Islam” Sahal Mahfudz dengan “Fiqih Sosial” dan

Masdar F. Mas’udi dengan “Agama Keadilan” Pembaharuan hukum

Islam sebagai upaya mencari relevansi hukum Islam dengan

perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri, melainkan

ada faktor yang mendorongnya.

f. Faktor-faktor penyebab pembaharuan hukum keluarga di Indonesia

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan

hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan faktor. Termasuk

didalamnya hukum keluarga.

1) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum , karena norma-norma

yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan

kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru

terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.

2) Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturaan hukum

yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada

aturan hukumnya;

Page 41: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

32

3) Pengaruh reformasi sebagai bidang yang memberikan peluang

terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum

nasional.

4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan

oleh para Mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembahruan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan

karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai

akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas.

g. Konflik Hukum Islam, Sipil, dan Adat Bidang Hukum Keluarga di

Indonesia

Di Indonesia, terjadi konflik antara hukum Islam, Sipil (Barat), dan

hukum Adat. Konflik antara tiga sistem hukum ini berawal sejak

masuknya penjajahan Belanda di Indonesia dan terus berlanjut sampai

sekarang. Khususnya pada hukun keluarga, konflik antara hukum

Islam,Adat, dsn hukum Sipil di Indonesia dapat dijelaskan dengan bahwa

Islam ssngst memperhatikan prmbinaan pribadi, dan keluarga.

Akhlak yang baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan

masyarakat yang baik dan humoris, oleh karena itu, hukum keluarga

menempati posisi penting dalam hukum Islam. Kendatipun ddalam fiqih

hukum keluarga digolongkan Mu’amalah akan tetapi unsur ibadatnya

lebih terasa karena itu hukum keluarga selalu berkaitan erat dengan

agama Islam. Disinilah timbul konflik-konflik timbul, yaitu manakala

ada sistem hukum lain (hukum Sipil dan Adat) yang akan

menemukannya, terlebih lagi karena sejarah penjajahan atas negeri-

negeri Islam mencatat, kehendak yang berkuasa untuk memberlakukan

hukum Sipil itu diwarnai oleh politik kekuasaan.

Hukum sipil pun, terutama bidang hukum keluarga, erat seringkali

berkaitan dengan moral dan kesusilaan masyarakat barat tempat hukum

Sipil bermula dan berkembang, moral dan kesusilaan mana tentunya

berakar pada agama Kristen. Sementara itu hukum Adat juga erat

Page 42: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

33

pertaliannya dengan moral dan susila masyarakat tertentu, yang niscaya

berakar pada agama dan kepercayaan terutama pada zaman bahri yang

berkembang pada masing-masing masyarakat adat.

h. Al-Ahwal al-Syakhsiyyah sebagai Komponen Fiqih

Dalam ilmu fiqih dikenal dengan adanya bidang al-Ahwal al-

Syakhsiyyah atau hukum keluarga, yaitu fiqih yang mengatur hubungan

antara suami-isteri, anak dan keluarganya. Pokok kajannya adalah

sebagai berikut:

a) Munakahat

b) Mawaris

c) Wasiat

d) Wakaf

Munakahat atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan

pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan hak-

hak dan kewajiban diantara keduanya,. Pembahasan fiqih munakahat

menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara

yang ada didalam bidang perkawinan sejumlah 22 macam, diantaranya

mencakup topik-topik tentang peminangan, akad-akkad, wali nikah,

saksi nikah, mahar, mahram, rada’ah, hadhanah, perihal yang berkaitan

dengan putusnya perkawinan , iddah, ruju’, ila’, dzihar, li’an, nafkah, dan

lain-lain.

i. Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis,

sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat

muslim. Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk

menyelesaikan masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan

adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculnya

gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam rangka

mencari pola fiqih yang bersifat khas Indonesia atau fiqih yang bersifat

kontekstual. Kemunculan KHI Indonsia dapat dicatata sebagai sebuah

Page 43: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

34

prestasi besar yang dicapai umat Islam. Seidaknya dengan adanya KHI

itu, maka saat ini di Indonsia tidak akan ditemukan lagi pluralisme

putusan hakuim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan

hakim adalah sama. selain itu fiqih yang selama ini tidak positif, telah

ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat

seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan

lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari

tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah mejadi buku hukum atau

pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqih Indonesia.

Menurut Cik Hasan Bisri . kompilasi Hukum Islam merupakan upaya

akomodatif ari mazhab-mazhab fiqih klasik. Kendatipun demikian tidak

dapat dipugkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh

mazhab Syafi’i.42

2. Brunei Darussalam

Pada awal abad ke-16, Kesultanan Brunei merupakan Negara yang kuat

dan otoritas tidak hanya meliputi seluruh pulau Brunei tetapi juga beberwpa

baagian pulau-pulau Sulu dan Philipina. Namun kemudian memasuki abad

ke-17 hingga abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang

akibat adanya konsesi yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Serawak,

Brintish North Borneo Company dan serangan-serangan para pembajak

namun kebijakan atas konsesi tersebut justru merugikan Brunei sendiri. Dan

pada akhirnya memasuki abad ke-19, wilayah Negara Brunei Darussalam

tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sekarang.

Dengan kedatangan beberapa Negara asing ke Brunei, terkhusus Inggris

berdampak pada adanya peruhahan dalam sistem hukum keluarga Islam

dalam perjalanan panjang menuju kemersekaan hibgga sekarang.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasan (1605-1619) M), yaitu sebelum

kedatangan Inggris, beliau telah membuat sebuah aturan hukum Islam

42 Saaidah binti Derma Wijaya Haji Tamit, Institusi Keluarga dan Undang-undang, (Bandar

Seri Bengawan: Pusat Da’wah Islamiah, 2012), h.12.

Page 44: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

35

tersebut kemudinan di qanun dengan nama Hakim Kanun Brunei. Kemudian

disempurnakan oleh pemimpin setelahnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar.

Pada tahun 1847 M, Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris

disertai dengan adanya perjanjian diantara kedua negara. Perjanjian yang

dibuat tahun 1856 itu memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan

kasus-kasus yang timbul dari perikatan dikalaangaan rakyat inggris atau

terjadi diantara rakyat Inggris dengan rakyat asing di Negara Kesultanan

Brunei. Namun demikian hakim-hakim kerajaan Inggris didampingi oleh

haakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya. Secara perlahan-lahan

Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei

dan semakin memiliki kuasa untuk meintervensi masalah keadilan dan

keadilan dan kehakiman Negsra tersebut.

Pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yaang intinya

meemeberikan kuasa penuh kepada haakim kerajan Inggris di dalam

menjalankan tugasnya. Adapun perjanjiaan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang kuasa civil dan jinayah kepada jutawan kuasa kehakiman Inggris

untuk mengendalikan kes rakyatnya, kes rakyat asing dari Negara-

negara jajaahan Inggris dan kes rakyat Negara lain jika mendapat

persetujuan Negara mereka.

b. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei

jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau

pendakwa. Tetapi juka didalam kes itu, rakyat Brunei adalah orang yang

dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah

Tempatan

Inti dari perjanjian tersebu adslah memberikan kuasa penuh kepada

hakin keraiaan Inggris didslam menjalamkan tugasnya di kerajaan Brunei

Darussalam terhadsp rakyatnya. Dengan adanya perjanjian perjanjian

tersebut diatas, tentang mengakibatkan perubahan-perubahan diberbagai

bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei.

Tahap awal perubahan terdampak pada dipersempitnya kewenangan

Kanun Brueni yang Islami dibatasi hanya pada persoalan Undang-undang

Page 45: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

36

Perdata sebagai bukti, yaitu adanya Undang-Undang Muhammadn’s Law

Enactmen Nomor 1 Tahaun 1911, yang khusus menangatur masalah ibadah,

nikah atau cerai bagi orag Islam. Selanjutnya pada tahun 1913 keluar

peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinana dan perceraian yang

dikenal dengan “Muhammad Marriage and Divorce Enactment” Nomor 2

Tahun 1913. Dan selanjutnya pada tahun 1955, dibentuk Undang-undang

Majaelis Ugama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun

1955, dengan tujuan untuk menyatukan Undang-undang yang berkaitan

dengan hukum Islam hingga tahun 1984 ketika terjadi Revision Law of Brunei

Undang-Undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping

namanya dirubah dengan Undang-Undang Majelis Ugama dan Mahkamah

Kadi yang hanya mengatur pesoalan perkawinan, perceraian dan pembiayaan

hidup/nafkah.

Adapun yang menjadi materi pembaharuan Hukum Keluarga di Brunei

Darussalam sebagai berikut:

a. Pembatalan Pertunangan

b. Pendaftaran Nikah

c. Perceraian yang dilakukan suami

d. Perceraian dengan talak tebis

e. Talak tafwid, fasakh, dan perceraian di Pengadilan, dan

f. Rujuk

g. Surat kematian.43

C. Sistematika Peradilan Islam di Negara Indonesia dan Brunei

Peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental,44 peradilan

sebagai terjemahan dari kata “qadha” yang berarti “memutuskan,”

“melaksanakan,” “menyelesaikan.” Dan adapula yang menyatakan bahwa,

43 Intan A Cahyati, Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam, h.9. 44 Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, Jurnal El-Qanuri, IAIN Padangsidimpuan,

2019, h. 7.

Page 46: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

37

umumnya kamus tidak tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan.45

Sedangkan tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama, dan hukum

Islam(Syari’at) sudah ada jauh sebelum manusia ada, sedang hukum umum baru

ada setelah manusia ada dalam kehidupan. Berikut adalah sistem peradilan yang

ada di negara Indonesia dan Brunei Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Indonesia

Perjanjian peradilan agama yang telah dilalui dalam rentang waktu

yang demikian panjang berarti kita bahas masa lalu yakni sejarah Peradilan

Agama.

a. Peradilan Agama Sebelum Tahun 1882

1) Peradilan Agama di Jawa

Corak hubungan agama Islam dsn pemerintahan tercermim

pula dalam pengaturan tempat-tempat keraton. Istana dengan alun-

alun persegi empat dan masjid. Keraton sebagai lambang atau

simbol pemerintahan didampingi oleh lapangan luas sebagai simbo;

angkutan bersenjata dimana persegi empatnya adalah gambaran

jumlah 40 angota tentara raja dan istana sebagai unsur normatif

terpenuhinya kewajiban shalat Jum’at menurut madzhab Syafi’i,

serts masjid sebagai gambaran peranan dalam pengaturan

pemerintahan.

Ketika kerajaan Mataram diperintah Sultan Agung mulailah

diadakan perubahan dalam sistem Peradilan yakni memasukkan

unsur hukum dan ajaran agama melalui cara memasukkan orang-

oran dari kalangan Islam ke dalam Peradilan Perdata tanpa dirubah

sekalipun oleh Sultan Agung.

Dalam perkembangan berikutnya Peradilan Pertama diubah

menjadi Peradilan Serambi yang tidak lagi dipinpin oleh raja tetapi

dipimpin oleh penghulu yang didampingi oleh alim ulama sebagai

anggota majlis. Alasan disebut Pengadilan Surambi karena sidang-

45 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentan Sejarah dan Pasang

Surut, (Malang, UIN-Malang Press, 2008), h. 1.

Page 47: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

38

sidangnya dilakukan di Surambi Majlis Agung. Walaupun telah

terjadi perubahan nama namun tugas, wewenang kekuasaannya

tetap tidak berbeda dengan Pengadilan Perdata. 1677 merupakan

permulaan jatuhnya kerajaan Mataram dan kerajaan mataram

berpecah menjadi Yogyakarta dan Sukakarta, pemerintahan Belanda

mempunyai peluang dan kesempatan luas untuk turut campur dalam

urusan peradilan di dua pemerintahan itu.

2) Peradilan Agama di Luar Jawa

Untuk daerah luar jawa dan data-data yang ada dapat kita

telusuri ada beberapa daerah yang bersentuhan langsung dengan

perkembangan Peradilan Agama seperti Aceh (Nanggroe Aceh

Darussalam), Jambi, Palembang, Bengkulu, Sumatera Barat,

Sumatera Timur, Lampung , Bangka Belitung, Sulawesi. Memiliki

sistem peradilan masing-masing daerah sebagai berikut :

Kesultanan Aceh Darussalam sebagai contoh adalah salah satu

negara yang sudah berdiri pada abad ke-16 dan baru takhluk pada

Belanda diakhir abad ke-19. Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada abad

ke-18 menulis sejarah dunia termasuk kesultanan Aceh, tetapi masih

sedikit di singgung. Dalam cerita lisan rakyat ada kisah proses

keadilan, hukuman yang dijatuhkan yang kelihatan direkam relatif

baik karena pelaku pidana, orang penting, atau tokoh publik.

Menceritakan tentang kepaduan antara hukum syari’at dan adat yang

berlaku ditengah masyarakat saat itu.

Selanjutnya ada jambi dimana di ibukota Jambi terdapat

Pengadilan Agama yang didasarkan kepada Pasal 25 dan Reglement

Jambi, Staatblad 1906 No 320 yang pada pokoknya berisi “Perkara-

perkara yang mulaii berlakunya Reglement ini diputus oleh

Pengadilan Agama di Ibukota Jambi tetap diputus oleh pengadilan

tersebut, didasarkan kepada Pasal 3 dan Pasal 178.

Pada tahun 1927 tanggal 1 Juli Reglement Jambi dicabut dan

pada tanggal yang sama mulailah berlaku Rechtsreglement

Page 48: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

39

Buitengwesten. (RBG). Dalam RBG peradilan agama tidak

mendapat pengaturan sendiri, akan tetapi dapat diterima, bahwa

adanya peradilan agama merupakan kecuali disamping peradilan

Landraad, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 RBG yang

pada pokoknya berisikan, bahwa landraad mengadili perkara-

perkara, kecuali kalau perkara-perkara itu termasuk wewenang

peradilan lain.

Yang dilanjut era masa Palembang sama dengan bengkulu

terdapat lebih banyak bahan Peradilan Agama di kota ini sudah ada

sebelum 1821 dengan ketetapan Gubernur Jendral 3 Juni 1823,

bahwa di Ibukota Palembang akan didirikan Pengadilan Agama

untuk mengenai perkawinan, perceraian, dan harta peninggalan.

Dilanjut dengan sumatera barat selalu dijumpai Pengadilan

Agama yang nampaknya tidak diakui oleh pemerintahan Belanda.

Dan itu sebabnya mengapa keputusan tidak pernah sampai kepada

Landaard untuk memperoleh eksekutor-verkaling. Pengadilan

Agama sedemikian itu selalu disebut dengan nama “Sidang Jum’at”

atau “Rapat Agama”.

Berbeda dengan Lampung pada umumnya tidak mengenal

Pengadilan Agama, dapat diberitakan bahwa atas inisiatif rakyat

Kedewasaan Kalianda diadakan satu dewan penghulu pada tahun

1925, mengikuti kenyataan dikampung sebelumnya, dimana

persoalan agama dibawakan oleh Penghulu, Khatib, dan Bilal”, akan

tetapi keputusan dewan kampung dan dewan penghulu tersebut tidak

dapat pelaksanaannya dipaksakan, apabila tidak dipatuhi secara

sukarela.

Di sulawesi integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya

dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan

raja. Kerajaan pada awalnya menerima Islam dengan resmi adalah

kerajaan Talo di Sul-Sel, kemudian menyusul kerajaan Gowa yang

Page 49: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

40

pada waktu itu sudah merupakan kerajaan terkuat di daerah

Sulawesi. 46

3) Peradilan Agama Dalam Rentang 1937-1945

a) Melacak Lahirnya Staadblad 1937

Sebagai kelanjutan politik Kolonial Belanda, karena salah

satu unsur penghalang kepentingan kolonial dimata Belanda

adalah Hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum rakyat

Indonesia. Oleh karena pemerintah kolonial merasa perlu

mengeliminasi hukum Islam, yang notabene didalamnya

termasuk hukum keluarga, berikut lembaga yang mengatur dan

menanganinya yakni Peradilan Agama.

Staatsblad, 1937 No. 116 Pasal 2a Ayat (1) yang berlaku

tanggal 01 April 1937, maka kompetensi Peradilan Agama

menjadi lebih sempit, sehingga hanya terbatas dalam bidang-

bidang:

(1) Perselisihan antara suami isteri yang beragma Islam;

(2) Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian

antara orang yang beragama Islam yang memerlukan

perantara hakim Agama (Islam)

(3) Memberi putusan perceraian

(4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang

digantungkan (taklik talak) sudah ada;

(5) Perkara mahar (maskawin) sudah termasuk mur’ah

(6) Perkara tentang keperluan kehidupan suami isteri yang wajib

diadakan oleh suami.

Tegasnya, dengan Staadblad 1937 ini wewenang Peradilan

Agama hanya berkenan dengan bidang perkawinan, meskipun

demikian masih juga ada pembatasan, yakni:

46 Ibid Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentan Sejarah dan Pasang Surut

Hal 129

Page 50: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

41

(1) Apabila perkawinan itu dilakukan menurut BW, seperti

suami isteri dari golongan Eropa atau Cina yang beragama

Islam:

(2) Apabila perkawinan itu dilakukan menurut perkawinan

campuran Staatsblad 1898 No, 158, yaitu perkawinan orang-

orang yang tunduk pada hukum yang berlainan diatur

menurut hukum suaminya.

(3) Apabila perkawinan dilakukan menurut Staatblad 1933 No.

74 (Ordonasi Nikah Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan

Ambon) walaupun sesudah perkawinan mereka lalu

keduanya atau salah satunya masuk Islam.

b) Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang

terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa

semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari

Pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak

mengalami perubahan agama dan Kaikioo Kootoo Hooin untuk

Mahkamah Islam tertinngi, berdasarkan aturan peralihan pasal 13

bala tentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 07 Maret 1942 No.1.

Kebijakan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang

adalah pada tanggal 29 April 1942 Pemerintahan Bala Tentara

Dai Nippon mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1942

tentang Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon dalam Pasal 1

diseutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan

“Gunsei Hooin” (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara.

Pada masa penduduk Jepang ini, kedudukan Pengadilan

Agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945

pemerintah bala tentara Jepang (Guiseikanbu) mengajukan

pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (Sanyo-Aanyo

Kaigi Jimushitsu) dalam rangka masuk Jepang akan memberikan

Page 51: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

42

kemerdekaan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu

bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara

mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan

agama dalam negara Indonesia merdeka kelak.

4) Peradilan Agama pada Tahun 1945-1959

a) Penyerahan Pembinaan Kepada Kementrian Agama

Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama yang

disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan

Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman kepada

Kementrian Agama melalui Penetapan Pemerintah No 5-SD

tanggal 25 Maret 1946.

b) Lahirnya UU No 22 Tahun 1945

Berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak,

dan rujuk seperti yang diatur dalam Huwelijsordonatie S. 1929

No. 348 JO-S 1931 No. 467, Vorszenlandsehe

Hueelijksordonatie Buitengzuesten S. 1923 No. 482 tidak sesuai

lagi dengan keadaan sedangkan pembuatan peraturan baru

mengenai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu

singkat, maka sambil menunggu peraturan baru.

Dengan keluarnya Undang-undang No 22 Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka negara

diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran

Nikah, Talak, dan Rujuk dan Pengadilan Agama. penghulu

kepada yang tadinya merangkap ketua Pengadilan Agama tidak

lagi mencampuri urusan pengadilan dan oleh sebab itu

terbentuknya penghulu kabupaten yang diserahi urusan

kepenghuluan disamping penghulu Hakim yang dikhususkan

menangani Pengadilan Agama saja dengan mendapat gaji dan

tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala.

Page 52: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

43

Untuk mencapai kesatuan dalam hukum pada akhir tahun

1947 pemerintah RI menghapus pengadilan yang selama ini

khusus berlaku dikeluarga keraton Solo dan Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui sebelum itu bagi keluarga keraton Solo

dan Yogyakarta dalam urusan agama diadakan pengadilan

tersendiri. Untuk urusan agama Islam dilaksanakan pengadilan

Surambi dan untuk banding ada pula Pradoto Gede. Dengan

penghapusan kedua Pengadilan itu, maka sejak diakhir tahun

1947 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi

keluarg keraton.47

5) Peradilan Agama Kotemporer Hubungan dengan (Mahkamah

Agung

Pembinaan baru dapat dilakukan di zaman kemerdekaan,

terutama di zaman reformasi melalui amandemen Undang-undang

Dasar, Undang-undang Peradilan Agama dan perubahan sistem

peradilan menjadi sistem satu atap dibawah Mahkamah Agung.

Sistem peradilan ditetapkan dan diatur berdasarkan pasal-pasal

dalam konstitusi, berbagai Undang-undang dan penjelasan undang

serta peraturan pemerintahan dan lain-lain.

Bab IX, Pasal 24 UUD 1945 hasil perubahan ketiga

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Sementara itu, badan-badan lain yang fungsinya

47 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentan Sejarah dan Pasang

Surut, h. 139.

Page 53: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

44

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-

undang.

Ketentuan tersebut diulang kembali dalam bab II pasal 10 UU

No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dilakukan

oleh sebuah Mahakamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya.

Perkembangan Peradilan Agama antara lain dapat dilihat dari

peningkatan kewenangan, mulai dari putusnya yang terbatas dalam

bidang nikah, talak, rujuk yang harus dilakukan oleh Peradilan

Umum sampai meningkat menjadi tujuh bidang dalam Undang-

Undang No 3 tahun 2006 dan juga kewenangan tambahan untuk

Mahkamah Syar’iyyah Aceh sebagai Peradilan Agama plus berdasar

berbagai Qanun Aceh sebagai otonomi khusus.48

2. Brunei

Brunei dengan bangga melestarikan sistem politik tradisionalnya,

yang meninggalkan dokumen hukum tertulis Hukum Qanun. Opini,

bagaimanapun, sangat berbeda pada historisitas dan implementasi aktualnya

sebelum abad ke-20. Apapun implementasi aktual dan legalitas positif dari

Intisari, jelas bahwa selama masa kejayaan Kesultanan Brunei pada abad

ke-16, seperti yang disaksikan oleh orang-orang Spanyol (Boxer Codex

1599), ia telah mendirikan pengadilan yang dikelola oleh pejabat hukum

tertentu-cum eksekutif Empat pejabat tinggi (Wazir) seperti Bendahara dan

Temenggung memiliki pengadilan otonom masing-masing dengan

menggunakan hukum adat, seperti atau sebanding dengan yang tercantum

dalam Intisari. Pada saat yang sama, hukum syariah sebagaimana ditentukan

dalam teks-teks Syafii digunakan oleh hakim Muslim (qadi), yang ditunjuk

oleh Sultan untuk mengelola keadilan berdasarkan hukum Islam. Ketentuan

hukum syariah semacam itu juga ditemukan dalam Intisari. Seorang

sejarawan Brunei baru-baru ini menyatakan bahwa jika selama masa

48 Rifyal Ka’bah, Peradilan Islam Kotemporer, (Jakarta, diterbitkan oleh Universitas Yasri,

2009), h. 122-123.

Page 54: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

45

kediaman Inggris, qadi dan pengadilannya berada di bawah hakim sipil,

sebelum abad ke-20, pengadilan qadis telah dikuasai oleh pengadilan wazir

sebagai yang terakhir, tidak seperti qadis, tidak bertanggung jawab atau

tidak bertanggung jawab kepada Sultan (Dato Haji Metussin bin Haji Baki,

2005). Meskipun klaim semacam itu tidak terbukti secara memuaskan, 6 ini

merupakan perbandingan yang menarik karena sistem hukum dan peradilan

Brunei pra-20 abad masih merupakan teka-teki. Selama titik politiknya pada

abad ke-19, administrasi peradilan Brunei telah menjadi objek kritik oleh

banyak pejabat Inggris.

Sejak awal, administrasi peradilan di Brunei telah dilihat oleh petugas

kolonial dalam konteks pemerintahan dan administrasi. Karena Brunei telah

mengalami penurunan kritis pada pertengahan abad ke-19, tetap adalah

kerajaan yang sekarat tanpa pemerintahan dan administrasi yang tepat,

negara terfragmentasi dan mengalami involusi. Pandangan negara ini sangat

memengaruhi apa yang harus dilakukan di bidang hukum dan administrasi

peradilan. Meskipun ragu-ragu mengakui sistem peradilan Brunei, itu tidak

sepenuhnya dibuang dan dinyatakan tidak berfungsi. Masalah utama seperti

yang dilihat oleh para perwira ini, termasuk Malcolm S.H. yang

berpengaruh. McArthur, adalah disjungsi dan fragmentasi sistem peradilan.

Akibatnya, keadilan menjadi relatif dan diterapkan secara tidak konsisten.49

49Iik Arifin Mansurnoor (Terjemahan), Formulating and Implementing a Shari’a Guided

Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challege, Jurnal Internasional oleh

%20dan%20Bu%20Windy/sistematika%20peradilan%20Islam/formulation%20of%20brunei.pdf

dikutip pada tanggal 30 Juni 2020 pada pukul 01:01

Page 55: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

BAB IV

PERBANDINGAN HAK PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM

UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Hak Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Menurut Undang-undang Yang

Berlaku di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam

1. Ketentuan Nafkah Bagi Suami Menurut Undang-Undang di Indonesia

Di Indonesia Hukum Islam sangat pantas menjadi sumber

pembentukan hukum nasional, karena dinilai mampu mendasari dan

mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Upaya pembentuk hukum positif dengan bersumber hukum Islam,

sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, namun masih bersifat

parsial, yaitu tentang perkawinan, kewarisan perwakafan, penyelenggaraan

haji, dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum

positif bersumberkan hukum Islam yang luas dan selaras dengan tuntutan

perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih yang

berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta

komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.50

Setelah mengetahui apa itu bahwa antara ukum Islam dan hukum

positif masih berkesinambungan di Indonesia maka berikut macam-macam

hukum positif yang salah satu adanya Hirearki peraturan Indonesia. Salah

satunya adalah Undang-undang yang bisa dikatakan sebagai landasan bagi

masyarakat Indonesia. Misalnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan

adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan itu sudah tentu

bergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing

pihak, isteri dan suami. Perkawinan tidak saja dipandang sebagai media

50 M. Sularno, “Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia,”

https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam/ dikutip pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul

22:16

Page 56: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

47

merealisasikan syari’at Islam agar memperoleh didunia dan di akhirat, tetapi

juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya51 berikut ialah

kewajiban suami terhadap isteri yang tertera dibawah ini:

a. Di halalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri

demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual diantara mereka

berdua.

b. Timbulnya hubungan mahrom diantara mereka berdua.

c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.

d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami

e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri.

f. Menjaga penampilan lahiriah antar keduanya.

1) Kewajiban suami terhadap isterinya.

a) Yang berupa uamg (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari

seperti mahar dan nafkah.

b) Yang bersifat non materi yaitu menggauli isteri dengan sebaik-

baiknya dan melaksanakan keadilan diantara isteri-isteri apabila

menikah lebih dari satu.

2) Kewajiban isteri terhadap suami

a) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya

selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah

b) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan

dirinya.

c) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami

seperti bersikap angkuh, atas penampakkan wajah atau

penampilan buruk lainnya

Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

51 Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembanan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta, Kencana, 2004),

h. 180.

Page 57: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

48

Tampaknya UUP memberikan aturan yang jelas berkenaan hak

dan kewajiban suami istri khususnya pada ketentuan nafkah bagi

suami ini diatur dalam pasal 34

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.52

Pada aturan diatas dijelaskan bahwa suami

berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup yang keperluan nya

termasuk dalam hal nafkah dalam segi pangan, sandang,

dan tempat tinggal sesuai kemampuan suami dan apabila

suami melalaikan kewajiban nya dalam segala hal

keperluan isterinya maka dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan.

Beranjak dari Undang-undang perkawinan seperti

yang disebutkan pada salah satu pasal menurut Sayuti

Thalib ada lima hal yang sangat pentig, pertama

pergaulan hidup suami isteri yang baik, kedua suami

memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga dan isteri

memiliki kewajiban menjadi ibu rumah tangga. Ketiga,

rumah kediaman disediakan suami dan suami isteri

wajib untuk tinggal satu rumah. Keempat, belanja

kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan

isteri wajib membantu suami mencukupi kebutuhan

52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34.

Page 58: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

49

biaya hidup. Kelima, isteri wajib bertanggungjawab

mengrus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah

tangga yang diusahakan suaminya.53

Undang-undang perkawinan secara khusus tidak

menjelaskan masalah nafkah, namun apa yang dituntut

ulama fiqih berkenaan dengan nafkah tersebut telah

diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak

dan kewajiban suami isteri. KHI juga tidak secara

spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang

lebar mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang

menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang

dihendaki oleh Undang-undang Perkawinan. Hampir

keseluruhan aturan dalam KHI itu memuat dalam pasal

80 yang mengacu pada kitab-kitab fiqih pada umumnya

mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-

Syafi’iyah.54 Berikut KHI tentang hak dan kewajiban

yang tertera di bawah inii:

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah

tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah

tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri

bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya

53 Ibid Sayuti Thalib 54 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 181.

Page 59: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

50

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada

isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada

ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada

tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur

apabila isteri nusyuz.

Page 60: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

51

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan

anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk

isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah

talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan

anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat

menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan

lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang

lainnya.

KHI diatas menyatakan bahwa suami adalah

pembimbing bagi isterinya pembimbing dalam hal

pendidikan agama, serta pengetahuan yang berupa hal

positif selama menjalankan rumah tangga dan meskipun

suami berhak memutuskan segala sesuatu yang ada didalam

rumah tangga, maka harus sepengetahuan isteri atau sesuai

kesepakatan bersama agar komunikasi dalam rumah tangga

tetap berjalan harmonis.

2. Ketentuan Nafkah Bagi Suami Menurut Undang-undang Yang

Berlaku di Brunei Darussalam

Penyelesaian nafkah pada sekyen 65. Sesuatu perjanjian untuk

membayar dengan wang atau harta lain, satu jumlah asas wang bagi

Page 61: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

52

menjelaskan segala tuntutan nafkah masa hadapan tidak boleh berkuat

kuasa sehingga ia telah diluluskan, dengan atau tanpa syarat-syarat, oleh

Mahkamah tetapi bila diluluskan sedemikian, hendaklah menjadi suatu

pembelaan yang baik terhadap apa-apa tuntutan nafkah

Dilanjut sekyen 69. Tertakluk pada sekyen 65, Mahkamah boleh atas

permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah

itu pada bila-bila masa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang

nafkah yang dibuat di antara suami dan isteri, jika Mahkamah berpuas hati

bahwa terdapat sesuatu perubahan mustahak pada keadaan telah berlaku

tanpa menghiraukan sebarang peruntukan yang berlawanan dalam

perjanjian itu.

Pada sekyen 70 nafkah dibayar kepada seseorang dibawah sesuatu

perintah Mahkamah tidaklah boleh diserah hak atau dipindah milik atau

kena ditahan, diasingkan atau dikelnakan levi, untuk atau berkenaan dengan

apa-apa hutang atau tuntutan.

Pada sekyen 71, (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar boleh

dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan jika

tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan

dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan

dalam kebankrapannya dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar

sebelum ia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena

dibayar dari harta pustakanya

Sekyen 71 (2) tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul

yang kena dibayae sebelum orang yang berhak terhadapnya itu mati boleh

dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri disisi undang-undang orang

itu.55

Dari ketentuan Undang-undang di kedua negara diatas maka penulis

menyimpulkan bahwa adanya perbandingan dengan mencantumkan tabel

dibawah ini :

55 Undang-undang Hukum Keliarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999

Page 62: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

53

No Materi Undang-

undang

Indonesia Brunei

Darussalam

Persamaan/

perbedaan

1 Suami wajib

memberi nafkah

Undang-

Undang No 1/74

Pasal 34 ayat 1

dan KHI Pasal

80 ayat 2 dan

ayat 4

Undang-

undang

Hukum

Keluarga

Islam Tahun

1999 sekyen

61

Indonesia dan Brunei

memiliki kesamaan

suami yang

bertanggung jawab

dalam memberi

nafkah

2 Suami wajib

menyediakan

tempat tinggal

UU No 1/74

Pasal 78 ayat 1

UU Hukum

Keluarg

Islam Tahun

1999 sekyen

74

Indonesia dan Brunei

sama-sama seorang

suami wajib

menyediakan tempat

tinggal

Suami wajib

melindungi

isterinya

UU No 1/74

Pasal 34 ayat 1

dan KHI Pasal

80 ayat 2

Sekyen 61 Perbedaan dari ini

adalah ketika UU

Brunei tidak

menjelaskan tentang

melindungi secara

spesifik

3 Suami adalah

pembimbing

yang wajib

memberikan

pendidikan

agama

KHI Pasal 80

ayat 1 dan 3

Perbedaannya adalah

ketika UU Brunei dan

UU Indonesia tidak

pula menjelaskan

secara spesifik dalam

pendidikan agama ,

tetapi ada pada KHI

saja

4 Suami adalah

kepala keluarga

UUP No 1/74

Pasal 31 ayat 3

Tidak dijelaskan

bahwa suami adalah

Page 63: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

54

5dan KHI Pasal

79 ayat 1

kepala keluarga di

UU Brunei

5 Kelalaian/

ketidakmampuan/

tunggakan suami

UUP No 1/74

Pasal 34 ayat 3

UU Hukum

Keluarga

Islam Tahun

1999 sekyen

71

Kesamaan kedua

dalam menyelesaikan

sengketa nafkah

dapat menuntut ke

pengadilan/

mahkamah , namun

perbedaannya adalah

dalam ketentuan

nafkah

B. Analisis Perbandingan Secara Vertikal Dalam Ketentuan Hak

Pemenuhan Bagi Suami yang Berlaku di Indonesia dan Brunei dengan

Fiqih Madzhab

1. Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Menurut Madzhab Fiqih

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan

kehidupan rumah tangga.56 Setelah adanya akad pernikahan maka

banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya.

Dalam terminilogi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib

dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam

tanggungjawabannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan (ma’tam),

sandang (malbas), dan papan (maskan), termasuk juga kebutuhan

sekunder seperti perabot kerumah tanggaan.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan

nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah

56 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 181.

Page 64: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

55

sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada ister, kerabat, dan miliknya

sebagai keperluan pokok, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal57

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-

laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga

terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi

benturan dan keluhan dalam suami isteri. Dalam hal pemberian nafkah

mungkin terjadi suatu waktu suami tiidak dapat melaksanakan

kewajibannya itu.

Para ulama telah sepakat bahwa nafkah isteri wajib diberikan oleh

suaminya. Mereka telah sepakat pula bahwa apabila suami tidak mampu

membelanjai isterinya, sedang isteri rela tinggal bersamanya, maka

tidak ada thalaq dan tidak ada fasakh selama isteri rela. Tetapi mereka

berbeda pendapat apabila isteri tidak rela.

Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri berhak minta cerai dan

hakim berhak memisahkan antara keduanya, meskipun mereka berbeda

pendapat, mengenai kategori pemisahan itu apakah talak atau fasakh,

atau segera arau ditangguhkan beberapa hari atau sebulan atau setahun.

Jumhur ulama mengambil dalil dengan kitab, sunnah, dan logika.

Adapun dalil dari kitab ialah Firman Allah SWT:

يح ب احسان )البقرة: (58 ف إمساك بمعروف اوتسر

Artinya : ... Maka menahan dengan cara yang baik atau

melepaskan dengan cara yang baik.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan

kita menahan isteri dengan cara yang baik, dan ini tidak mungkin dalam

keadaan papa, oleh karena itu wajiblah mengambil alternatif

melepaskan dengan baik, yaitu dengan menceraikan.59

Dalam fiqih hukum pemberian nafkah menjelaskan, terkait

dengan persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama fiqih

57 Depag RI, 1985: 185 58 Q.S Al-Baqarah Ayat 228 59 Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-Sayis “Perbandingan Madzhab Dalam

Masalah Fiqih” (Banda Aceh, Bulan Bintang, 1977), h. 189.

Page 65: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

56

menemukan persoalan penting berkaitan yang apabila keengganan

suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Menurut jumhur

ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah isterinya bukan

berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi

tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah

mampu.

Menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali, apabila suami tidak

mampu sama sekali membayar nafkah isteri nya boleh meminta fasakh.

Namun, menurut madzhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu

membayar nafkah isterinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan).

Namun, kedua madzhab ini memiliki pendaapat lain mengenai hak

pemenuhan nafkah untuk suami yaing berpendapat bahwa Menurut

madzhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak

mampu itu menjadi hutang baginya yang harus dibayarnya ketika ia

mampu. Bahan menurut madzhab Maliki, karena tidak mampu mampu

membayar nafkah isterinya maka selama ketidakmampuan itu

kewajiban nafkah gugur dari suami.60

2. Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Menurut Ketentuan Undang-

undang di Indonesia dan Bruei Darussalam

Di Indonesia dengan melaksanakan akad nikah antara seorang

laki-laki dengan wanita maka timbulah hak dan kewajiban serta

hubungan timbal balik diantara kedua pihak, serta keluarga dan

lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya.

Kedudukan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam

perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan selaras sebagaimana yang ditelah

diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dinyatakan

dalam Bab XII KHI mengenai hak damn kewajiban suami isteri yang

terutang dalam pasa; 77 sampai pasal 80

60 Subaidi Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, h. 160-161.

Page 66: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

57

Diatas jelas diterangkan bahwa seorang suami harus mempunyai

tanggung jawab yang besar dan utama didalam keluarga, yaitu

menanggung segala keperluan dari isteri dan anaknya dalam hal

pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman sesuai dengan

kebutuhan mereka, oleh karena itu seorang isteri juga mempunyai

kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang

diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan

yang dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan , kebutuhan

anak, biaya pendidikan bagi anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya

serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam pasal 80 ayat (4) huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan

pengjhasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan

bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan

kemampuan namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami

kepada isteri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya

terhadap isteri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal

tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan melanggar nilai

serta norma agama. maka, isteri atau anak dapat menuntut haknya

tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh

suami maka isteri dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan

nafkah ke Pengadilan Agama.

Nafkah yang belum ditunaikan oleh suami kepada isteriya

sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, perihal ini isteri dapat

menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah

Maldiyah atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih

dari tiga bulan secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum

dalam Shigat Thalaq.61

61 Sisca Hadi Velawati dkk, Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian, Jurnal

https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkara-

perceraian.pdf Dikutip pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukum 12:02

Page 67: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

58

Di Brunei Darussalam dalam praktek di Mahkamah dalam

pembahasan nafkah merupakan satu tanggungjawab hakiki pihak suami

dan ayah sebagai kepala keluarga. Disamping itu, nafkah juga

merupakan tanggungjawab anak kepada kedua orang tuanya. Nafkah

yang dimaksudkan ialah menyediakan segala keperluan isteri dan anak-

anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kemudahan yang

lain-lain, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam

Qur’an Surat At-Talaq ayat 7 :

ا ءاتىه ٱلل م زقهۥ فلينفق م ر عليه ر ن سعتهۦ ومن قد يكل ل لينفق ذو سعة م

ا بعد عسر يسرا نفساا إل ما ءاتىها سيجعل ٱلل ٱللArtinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah

menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.62

Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarga

merupakan nafkah yang paling utama. Rasullullah SAW bersabda:

“satu dinar yang engkau belanjakan dijalan Allah satu dinar

yang engkau keluarkan untuk membebaskan hamba satu dinar

yang aku sedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar yang

engkau nafkahkan untuk keluargamu maka yang paling besar

pahala dari semua nafkah tersebut adalah satu dinar yang engkau

nafkahkan untuk keluargamu”.

Mengikut peruntukan Undang-undang Keluarga Islam Brunei

1999 seorang suami berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan

anak-anaknya.63 Dalam peruntukan mengenai hak nafkah seorang isteri

disebutkan dalam seksyen 61 (1) (2) (3) seperti berikut:

61 (1) “Tertakluk kepada hukum syara’ Mahkamah boleh

memerintahkan seorang suami supaya membayar nafkah

kepada isteri atau bekas isterinya.

62 Qur’an Surat At-Talaq Ayat 7. 63 Ak MD Saifullah Bin PG HJ Sulaiman dengan Judul “Nafkah Keluarga Menurut Hukum

Syarak dan Didalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999.” Tesis Pada

Fakultas Syari’ah dan Undang-undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 2015, h. 1-3.

Page 68: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

59

(2) “Tertakluk kepada hukum syara’ dan pengesahan

Mahkamah seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah

apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan

menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu antara

lain, (a) apabila menjauhkan dirinya daripada suaminya (b)

apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan

dengan kemahuan suaminya (c) apabila dia enggan

berpindah bersama suaminya kesatu rumah atau tempat lain,

tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syara’

(3) Isteri yang nusyuz, kemudian ia bertaubat dan menurut

kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu

tidaklah menjadi nusyuz.

64. Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pemberian

nafkah, memerintahkan yang memberi tanggungan memberi

nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau mana-

mana bahagiannya dengan letak apa-apa harta pada

pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya

membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada

mendapatkan harta itu.

Sedangkan, Brunei juga menerapkan aturan yang

apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai

suami terhadap isteri dan anaknya yang dapat di tuntut ke

mahkamah dan berikut aturan dalam Negara Brunei pada

sekyen 70 dan 71 (1) (2) sebagai berikut ;

70. nafkah yang kena dibayar kepada seseorang dibawah sesuatu

perintah mahkamah tidak boleh diserahhak atau pindah

pemilik atau kena ditahan, diasingkan atau dikenakan levi,

untuk berkenan dengan, apa apa hutang atau tuntutan

71. (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar boleh dituntut

sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan

Page 69: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

60

jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu

perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir,

tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya, jika

tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum ia mati,

tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena

dibayar dari harta pusakanya.

(2) tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul

yang kena dibayar sebelum orang yang berhak terhadapnya

itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri

disisi undang-undang orang itu.64

Tabel perbandingan pembahasan pembeda aturan

nafkah antara Madzhab Fiqih, Negara Indonesia dan Brunei

Darussalam tentang pemenuhan nafkah oleh suami sebagai

berikut:

Materi Madzhab

Fiqih

Indonesia Brunei

Penyelesaian

Permasalahan

tentang Nafkah

Mengajukan

gugatan ke

Pengadilan

Menuntut

ke

Mahkamah

Syar’iyyah

Kewajiban

Nafkah

Di wajibkan

oleh suami

Di wajibkan

oleh suami

Di

wajibkan

oleh suami

Kelalaian/

ketiidakmampuan

Suami membayar

nafkah

Syafi’iyyah :

pernikahannya

menjadi

fasakh

Hanafiyah:

dituntut

Dapat

mengajukan

gugatan

nafkah ke

Pengadilan

sampai

Dapat di

tuntut ke

Mahkamah

Syar’iyyah

atas hutang

64 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999 Sekyen 61 dan

64, 70 dan 71.

Page 70: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

61

menjadi

hutang sampai

suami mampu

malikiyah:

kewajiban

nafkahnya

menjadi gugur

jangka

waktu 3

bulan

C. Analisis Perbandingan Secara Horizontal Dalam Ketentuan

Hak Pemenuhan Bagi Suami yang Berlaku di Indonesia dan

Brunei

Dari uraian yang sudah dijelaskan pada bab bab sebelumnya,

dapat dipahami bahwa dalam peraturan Indonesia dan Negara

Brunei Darussalam mempunyai persamaan dan perbedaan. Dibawah

ini akan dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan aturan yang

terdapat di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam, yaitu

sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

a. Persamaan

Ketentuan nafkah bagi suami antara Negara Indonesia dan

Negara Brunei memiliki persamaan yaitu sama-sama suami yang

menjadi kepala keluarga dan harus menanggung dan

bertaggungjawab dalam pemenuhan nafkah berupa pakaian, rumah

tinggal, makanan, dan kebutuhan dan keperluan isteri dan anak-

anaknya dalam perkawinan. Negara Indonesia dan Negara Brunei

pula sama-sama berpatokan madzhab Syafi’i dalam hal

permasalahan penanganan masalah Hukum Keluarga yang berlaku

dikedua Negara tersebut.

b. Perbedaan

Jika diatas ada persamaan, maka kedua Negara juga

memiliki perbedaan yaitu dalam ketentuan nafkah adalah dalam

penyelesaian gugatan nafkah di Indonesia dalam Undang-undang

Page 71: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

62

dan KHI yang berlaku tidak mengatur secara spesifik tentang

aturan nafkah, hanya ada dalam aturan hak dan kewajiban suami

isteri pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

di pasal 30 sampai 34 dan Kompilsi hukum Islam (KHI) pada pasal

77 sampai 81 yang mengatur apabila suami tidak melaksanakan

hak dan kewajiban terhadap isteri dan anak maka, isteri boleh

mengajukan atau menggugat ke Pengadilan Agama.

Sedangkan Negara Brunei memiliki aturan dan spesifik

dalam mengatur sendiri dalam urusan nafkah seperti dalam

Perintah Darurat Undang-undang Hukum Keluarga Islam Tahun

1999 mengatur di bahagian VI tentang Nafkah Isteri, Anak dan

Lain-lain yang mengatur dalam pemenuhan nafkah bagi suami

dalam pasal 71 yang bisa disimpulkan apabila ada tunggakan

nafkah yang belum dibayar oleh suami kepada isteri, isteri boleh

menuntut dan menjadi hutang selama hidupnya.

Page 72: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraikan dari beberapa bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan nafkah menurut Undang-Undang yang berlaku bahwa Indonesia

memiliki aturan hukum yang wajib di patuhi bagi seluruh rakyat Indonesia

termasuk aturan yang menangani masalah hukum keluarga di Indonesia

yaitu Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus

tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 30 sampai pasal 34 yang

sesuai penulis bahas terkait pemenuhan nafkah bagi suami di Indonesia.

Indonesia juga memiliki aturan Kompilasi Hukum Islam atau disebut

dengan KHI mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berada di pasal

78 sampai 80.

2. Aturan Hukum Brunei Darussalam yaitu Undang-Undang Hukum

Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999 yang secara spesifik

membahas nafkah isteri, anak, dan lain-lain yang ada di Bahagian VI

3. Dalam pemenuhan hak nafkah bagi suami Indonesia dan Brunei

Darussalam sama-sama berkewajiban untuk pemenuhan nafkah bagi suami

kepada isteri nya harus bertanggung jawab untuk membelanjai, memiliki

tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan untuk isteri dan anaknya.

Perbedaannya dalam hak pemenuhan nafkah itu di Indonesia apabila suami

tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap isteri dan anaknya selama tiga

bulan berturut-turut, maka isteri dan anak boleh menggugat suaminya di

Pengadilan Agama baik menggugat cerai ataupun mengambil cara yaitu

gugatan anfkah di Pengadilan Agama. Sedangkan di Brunei Darussalam

apabila suami menunggak nafkah maka disebut sebagai hutang dan dapat

di buktikan di Mahkamah Syar’iyyah Brunei Darussalam, tunggakan juga

harus dibayar sebelum ia meninggal dunia dan harus dibayar dengan harta

milik sendiri.

Page 73: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

64

B. Saran

Mayoritas masyarakat Indonesia beranggapan bahwa ketika suami

tidak mampu menafkahi isteri dan keluarganya selama 3 bulan dapat

menggugat cerai ke pengadilan. Seharusnya Pengadilan Agama atau

Pemerintah merencanakan atau membuat program seperti workshop atau

seminar guna memberitahukan masyarakat lebih konkrit lagi bahwa

dalam hal ketidakmampuan suami membayar nafkah tidak harus pisah

tetapi hanya menggugat hak nafkah saja tetapi, masih ada status dalam

perkawinan .

Page 74: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademika Presindo,

1992),

Ak MD Saifullah Bin PG HJ Sulaiman dengan Judul “Nafkah Keluarga Menurut

Hukum Syarak dan Didalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei

Darussalam Tahun 1999” Tesis pada Fakultas Syari’ah dan Undang-

undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 2015.

Ali, M Daud, Asas-asas Hukum Islam, (Jakart:Rajawali Press, 1996).

Arifin, M.Zaenal MA dan Muh. Anshori, MA, Fiqih Munakahat, (Tangerang, CV.

Jaya Star Nine,2009)

Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang No 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Islam

vol XV, No 1 (Riau: Juni, 2015)

Hadi, Abdul. “Fiqih Madzhab Syafi’i Dalam Peraturan Perundang-undangan

tentang Perkawina (Indonesia, Brunei, dan Malaysia 1971-1991),” IAIN

Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Intan Cahyani, Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, Jurnal Al-Qadau, vol

2, No, 2, 2015,

Jamil, Syahril, Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2013)

Kompilasi Hukum Islam

Muhammad, Abdulkadir,, Hukum Perdata Indonesia. (Bandar Lampung: PT Citra

Aditya Bakti, 2010)

Muzdhar Atho, dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam

Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)

Nasution, Khairuddin , Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan

Perbandingan Hukum Indonesia di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode

Pembaruan dan Menteri& Status Perempuan dalam Hukum

Perkawinan/Keluarga Islam, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009

Nurddin,. Amiur, Dr. H. MA, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Hukum Perdata

Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembanan Hukum Islam dari Fiqih, UU

No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta, Kencana, 2004)

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Perintah Darurat (Undang-Undang

Keluarga Islam Tahun 1999

Page 75: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

66

Rahayu, Ninik, Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di

Indonesia

Rifyal Ka’bah, Peradilan Islam Kotemporer, (Jakarta, diterbitkan oleh Universitas

Yasri, 2009)

Rohmanah, Luthfah, Perbandingan Fiqih Madzhab dengan Hukum Keluarga di

Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian, Skripsi,

2019.

Saaidah binti Derma Wijaya Haji Tamit, Institusi Keluarga dan Undang-udang,

(Bandar Seri Bengawan:Pusat Da’wah Islamiah, 2012)

Shuhra, Safira Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya

Terhadap Hukum Islam a.n STAIN Watampone

Sodikin, Ali , Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia

(Yogyakarta, Beranda, 2012)

Sofiandi, BA,M,HI dkk, Nafkah Dalam Pandangan Islam, (PT. Indragiri Dot Com,

Riau, 2019)

Syaltout, Syaikh Mahmoud Prof, Dr dan Prof. Syaikh M.Ali As-Sayis

“Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih” (Banda Aceh, Bulan

Bintang, 1977)

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, KENCANA,

Cet I, 2006)

Thohir, Ajid , Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam,

(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zuhriah, ErfaniahM,H , Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentan Sejarah dan

Pasang Surut, (Malang, UIN-MALANG PRESS, 2008)

Website

HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20DI%20BRUNEI%20DARUSSALA

M.pdf di kutip pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 10:11

file:///H:/referensi/2638-5638-1-SM.pdf dikutip pada tangal 27 Februari 2020 Pada

pukul 18:00

https://lintar.net/kerangka-konseptual/ dikutip pada Tanggal 30 Juni 2020 pada

pukul 03:14

https://nurrunjamaludin.wordpress.com/2013/10/14/metode-pembaharuan-hukum-

keluarga-Islam/ dikutip pada Tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 18:55

Page 76: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

67

https://www.slideshare.net/TeguhDarmaSanjaya/penelitian-komparatif dikutip

pada tamggal 30 Juli 2020 pada pukul 10:51

%20dan%20Bu%20Windy/sistematika%20peradilan%20Islam/formulation%20of

%20brunei.pdf dikutip pada tanggal 30 Juni 2020 pada pukul 01:01

Terjemahan Jurnal dari Jurnal Internasional Formulating and Implementing

a Shari’a Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and

Challege oleh Iik Arifin Mansurnoor

Gunawan, Hendra, Sistem Peradilan Islam, Jurnal El-Qanuri,IAIN

Padangsidimpuan, 2019

/325-1014-2-PB%20(2).pdf dikutip pada tanggal 28 Juni 2020 pada pukul 18:56

Jurnal Studi Hukum oleh Subaidi dengan judul Konsep Nafkah Menurut

Hukum Perkawinan Islam, L.P Ma’arif NU Kabupaten Jepara

https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-

perkara-perceraian.pdf Jurnal oleh Sisca Hadi Velawati dkk, dengan judul

Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian dikutip pada tanggal 29 Juni

2020 pada pukum 12:02

Electronic Paper

http://pelitabrunei.gov.bn/Lists/Agama/NewDisplayForm.aspx?ID=645&

ContentTypeId 0x0100 F6D57A3EFF61B0428F673FEADAB5CF1E E-

Paper diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Buku Irsyad Hukum disusun

oleh Mufti Kerajaan dan dikutip pada tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 19:34

Page 77: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

68

LAMPIRAN:

Page 78: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

69

Page 79: pemenuhan nafkah oleh suami dalam hukum keluarga di ...

70