I PENDAHULUAN Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter, dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekedar common sense, nonscientific belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan. 1 Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sudah mulai eksis sejak Stovia pada tahun 1920-an ( dulu bernama Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman ) yang ditekuni oleh dr. H. J. F. Roll yang kemudian menerbitkan buku leerbook der Gerechtelick Geneeskunde. Pada tahun berikutnya, tercatat nama Prof. Sutomo Tjokronegoro, yang juga berkarya di bagian Patologi, melanjutkan pekerjaan di bagian Kedokteran Kehakiman. Pada tahun 1948, didirikan Lembaga Kriminologi yang dimaksud untuk member pelayanan keadilan secara terpadu. Lembaga kriminologi ini terdiri dari unsur kriminologi, kedokteran dan hukum yang secara struktural berdiri dibawah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I
PENDAHULUAN
Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman, merupakan salah satu mata ajaran
wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundangan
mewajibkan setiap dokter baik dokter, dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk
membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana
diminta oleh polisi penyidik.
Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu
kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan
suatu usaha ilmiah, dan bukan sekedar common sense, nonscientific belaka. Dengan demikian, dalam
penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan
pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan.1
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sudah mulai eksis sejak Stovia pada tahun
1920-an ( dulu bernama Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman ) yang ditekuni oleh dr. H. J. F. Roll yang
kemudian menerbitkan buku leerbook der Gerechtelick Geneeskunde. Pada tahun berikutnya, tercatat
nama Prof. Sutomo Tjokronegoro, yang juga berkarya di bagian Patologi, melanjutkan pekerjaan di
bagian Kedokteran Kehakiman.
Pada tahun 1948, didirikan Lembaga Kriminologi yang dimaksud untuk member pelayanan keadilan
secara terpadu. Lembaga kriminologi ini terdiri dari unsur kriminologi, kedokteran dan hukum yang
secara struktural berdiri dibawah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Baru
kemudian pada tahun 1978 lembaga kriminologi ini berdiri sendiri sebagai organ rektorat dan pada
tahun 1985 berubah nama menjadi Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, dan pada
perkembangan lebih lanjut diletakkan dibawah Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas
Indonesia
1
II
PEMBAHASAN
1. Aspek Hukum dan Medikolegal
1.1 Prosedur Medikolegal
Dalam menangani berbagai kasus yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia, seorang dokter dapat
mempunyai peranan ganda yaitu peranan pertama adalah sebagai ahli klinik sedangkan peran kedua
adalah sebagai ahli forensik yang bertugas membantu proses peradilan.
Kewajiban dokter untuk melakukan pemeriksaan kedokteran forensik ke atas korban apabila diminta
secara resmi oleh penyidik (polisi) dan jika menolak untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut di
atas dapat dikenai pidana penjara, selama-lamanya 9 bulan.
1.1.1 Kewajiban Dokter Membantu Peradilan
Pasal 133 KUHAP (mengatur kewajiban dokter untuk membuat Keterangan Ahli)
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau
ahli lainnya.
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang
dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan
atau pemeriksaan bedah mayat.
3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus
diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label
yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki
atau bagian lain badan mayat.
Penjelasan Pasal 133 KUHAP
2) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan
keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.
Pasal 134 KUHAP
1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi
dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2
2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan
tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu
diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
Pasal 179 KUHAP
1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli
lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan
keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam
bidang keahliannya.
1.1.2 Hak Menolak Menjadi Saksi/Ahli
Pasal 120 KUHAP
1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang
memiliki keahlian khusus.
2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan
memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan
karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia
dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
1.1.3 Bentuk Bantuan Dokter bagi Peradilan dan Manfaatnya
Pasal 184 KUHAP
1) Alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
3
Penjelasan Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut
umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia
menerima jabatan atau pekerjaan.
Pasal 187 KUHAP
Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan
dengan sumpah, adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangannya itu.
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat
oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai
sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang
lain.
Pasal 65 KUHAP
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang
mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
1.1.4 Sangsi bagi Pelanggar Kewajiban Dokter
Pasal 216 KUHP
1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut
undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan
tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan
tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan
dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.
2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang
terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.
4
Pasal 222 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat
untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 224 KUHP
Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan
sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut undang-undang ia harus melakukannya:
1. Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan.
2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan.
Pasal 522 KUHP
Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak dating secara
melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
1.1.5 Rahasia Jabatan dan Pembuatan SKA/ V et R
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter
Saya bersumpah/berjanji bahwa:
Saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan
Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat
pekerjaan saya.
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur kedokteran.
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dank arena keilmuan
saya sebagai dokter…..dst.
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran
Pasal 1 PP No 10/1966
Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut
dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.
Pasal 322 KUHP
1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau
pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas
pengaduan orang itu.
5
1.1.6 Bedah Mayat Klinis, Anatomis dan Transplantasi
Pasal 2 PP No 18/1981
Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:
a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita
meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita
menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya;
c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24
(dua kaii duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke
rumah sakit.
Pasal 70 UU Kesehatan
(2) Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1.2 Aspek Hukum
Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Profesi Dokter
1.2.1 Kejahatan terhadap Tubuh dan Jiwa Manusia
Mencakup antara lain:
i. Pasal 89 KUHP
Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
ii. Pasal 90 KUHP
Luka berat berarti:
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali
atau yang menimbulkan bahaya maut.
2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3) Kehilangan salah satu pancaindra.
4) Mendapat cacat berat.
5) Menderita sakit lumpuh.
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
iii. Pasal 338 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
iv. Pasal 339 KUHP
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk
6
melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
v. Pasal 340 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun.
vi. Pasal 351 KUHP
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak 4500 rupiah.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun.
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
vii. Hooge Raad 25 Juni 1894
Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka.
Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.
viii. HR 21 Oktober 1935
Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.
Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja
merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.
ix. HR 8 April 1929
Adalah cukup bahwa terdapat suatu hubungan sebab akibat antara penganiayaan dan adanya
luka-luka berat. Tidaklah menjadi persoalan bahwa dalam keadaan normal akibatnya tidaklah
demikian.
x. Pasal 352 KUHP
1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanya atau menjadi bawahannya.
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
7
xi. Pasal 353 KUHP
1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4
tahun.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.
xii. Pasal 354 KUHP
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam, karena melakukan
penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama
sepuluh tahun.
xiii. Pasal 355 KUHP
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.
2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama
15 tahun.
xiv. Pasal 356 KUHP
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, menurut undang-undang,
isterinya atau anaknya.
2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan
tugasnya yang sah.
3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau
kesehatan untuk dimakan atau diminum. 2
2. Pemeriksaan Medis di Bidang Tanatologi
2.1 Tanda kematian tidak pasti
1. Pernafasan berhenti, dinilai lebih dari 10 menit
2. Terhentinya sirkulasi, dinilai lebih dari 15 menit, nadi karotis tidak teraba
3. Kulit pucat
4. Tonus otot menghilang dan relaksasi
5. Pembuluh darah retina mengalami segmentasi
6. Pengeringan kornea
8
2.2 Tanda kematian pasti
1. Lebam mayat (livor mortis). Setelah kematian klinis maka eritrosit akan menempati bagian
terbawah akibat gaya tarik bumi, mengisi vena dan venula, membentuk bercak warna merah ungu
pada bagian terbawah tubuh kecuali pada bagian yang tertekan alas keras. Lebam mayat biasanya
akan mulai tampak pada 20-30 menit pasca mati, makin lama intensitas makin bertambah dan
menjadi lengkap dan menetap setelah 8-12 jam. Sebelum waktu ini, lebam mayat masih bisa
memucat pada penekanan dan berpindah jika posisi mayat diubah. Memucatnya lebam akan lebih
cepat dan sempurna apabila penekanan atau perubahan posisi tubuh tersebut dilakukan dalam 6
jam pertama setelah mati klinis. Tetapi walaupun setelah 24 jam, darah masih dapat mengalir dan
membentuk lebam mayat di tempat terendah yang baru. Lebam mayat digunakan sebagai tanda
pasti kematian dan memperkirakan sebab kematian, karena pada keracunan zat-zat tertentu akan