LAMPIN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 /PMK.OS/2014 TENTANG . REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT SURAT SURAT PERMOH ONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Nom or Sifat : .............. /20 Lampiran: .................... . KOP SURAT ........................ , ... ... 20 ... Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Yth. Direktur Jenderal PerbendaharaanI Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............ 1) Di .......................... 2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ........ /PMK.OS/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Le mbaga/Satuan Kerja, dengan 1n1 kai mengukan permohonan persetujuan pembukaan rekening .......................... 3) pada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 untuk keperluan .......................... 5) Apabila permohonan ijin pembukaan reke ning ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daſtar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasa ma yang baik diucapkan terima kasih. Tembusan : KPA atau pej abat yang ditunjuk, ..................... 6) NIP .............. . Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga .......................... ?)
48
Embed
kopertis12.or.idkopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/05/252_PMK.05_2014-Lamp.pdf · pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK. O S / 2 0 1 4 TENTANG . REKENING MILIK KEM ENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Apabila permohonan ij in pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas .
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terima kasih .
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Uraian
Diisi : - Direktur Jenderal Perbenclaharaan untuk permohonan
pem)Jukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
. . . 1Jl11
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN eli Daerah sesuai dengan wilayah ke1ja masing-masing KPPN
Diisi Jakarta a tau nama kota tempat lokasi KPPN
Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau
Diisi : - Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro eli mana
rekening tersebut akan dibuka - "B ank 1.1111 u1n"
Untuk permohonan 1Jll1 pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito
- "Bank umum eli luar negeri" U n tuk rekening pad a Perwakilan RI
Diisi : - Menampung pendapatan Negara clalam rangka pelaksanaan APBN
yang eli tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau - Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran; atau
- Menampung selain eli atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor I satuan kerja sesua1 clengan bidang tugasnya.
Diisi Nama KPA atau pejabat yang clitunjuk
Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga
M EN TER! K E U A N G A N REP U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S alinan se suai d<_::ngan aslinya KEPALA B!RO UMUM
B A M B A N G P . S . B RO DJ O N EG O R O
u . b ·, � . . ' 'c , I, · " , . · I • \ KEPALA _B.AGIAN T. U . ' KE:M:ENTERIAN �.: .�if( � � ........ � �- �:z: · ,A .' ::/ j f "•�"' ! ;, .. � · · • · l · '- '1 1 ' ' : , , ,, t , v..
.. '-' ' . j� I
GIART() k . . , ·· �i_' ·· ,; NIP 1 9 S 9 042 0 1 9 8402.1 00,1
., . �
LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENI N G
Uraian
Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan
. . . - lj ln
pemJ:mkaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk
permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN di Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
Diisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau
Diisi : - Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana
rekening tersebut akan dibuka - " B ank UITIUin"
Untuk permohonan lj l11 pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito
- "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI
Diisi : - Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN
yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau - Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
- Menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesum dengan bidang tugasnya.
Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk
M E NTEP.I K E U A N G A N REP U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S alinan sesuai deng_an aslinya KEPALA BIRO UMUM',
. - �� · . .
BAMBA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO
u b � .;.t, •• KEPALA .BAGlAN--Tkr�'l{ , MENTERIAN
' . . - \ �:· ', �- i. r q· � ·. U�.':U :\:1 I ' • l .(�� - - � 2* .... • -;.: ,\--__ .,. ,._,.. - } l
G IAR1\0 ...... '
NIP 1 9�s9b42EH:-9'84o'2' r oo 1 . ,
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
TATA CARA PENGI SIAN SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI SME PENYALURAN DANA
REKENING DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA/ JASA GIRO
Non1or
1 )
Uraian
Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pennohonan ij in
pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk permohonan ij in
pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesum dengan wilayah ke1ja masing-masing KPPN
2) Diisi : Nama kota tempat lokasi KPPN
3) Diisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
4) Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5) Diisi : Penj elasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka
6) Diisi Penj elasan mengenm mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibuka mulai dari penenmaan dana dari pihak pemberi sampm kepada penerima akhir.
M EN TE l�! KEUAN G A N P.E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttd .
BAMBA N G P . S . B RO DJ O N EG O RO
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN DANA HIBAH KEDALAM DIPA
LAMPIRAN VI P�RATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.O S / 2 0 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini , segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya.
Selanjutnya Saudara diminta untuk :
1 . Memenuhi kewaj iban sebagai berikut :
a . Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sej ak terbitnya surat persetujuan ini kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0)
b . Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ) paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya.
c. Menyaj ikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a.
d . Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening.
e . Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
a . Rekening tidak dilaporkan . paling lambat · 2 1 (dua puluh satu) hari kalender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan m1 kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 )
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING
Nomor Uraian
1 ) Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
2) Diisi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukanpermohonan pembukaan rekening.
3 ) Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi
4) Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
5) Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
6) Diisi Penerimaan atau pengeluaran a tau lainnya ( selain penerimaan atau peng�luaran)
7) Diisi : - Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana
rekening tersebut akan dibuka - "Bank umum"
Untuk permohonan ij in pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito
- "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI
8 ) Diisi : - Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN
yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau - Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh · Bendahara Pengeluaran; atau
- Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor j satuan kerj a sesum dengan bidang tugasnya. (Untuk persetujuan rekening penampungan dana hibah langsung ditambahkan " . . . . . . untuk hibah dengan register nomor . . . . . . . . "
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
9 ) Diisi : - Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama
- Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ;
- Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra ke1ja) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . untuk . . . . " .
1 0) Diisi :
1 1 )
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin . pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesuai dengan wilayah kelj a masing-masing KPPN
Diisi Nania KPPN mitra Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
kerj a masing-rna sing
1 2) Diisi :
1 3)
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah
Diisi Nama KPPN mitra Kementerianj Lembagaj Saturu1. Kerja
ke1j a masing-rna sing
1 4) Diisi Tanggal terhitung 1 5 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembul5:aan rekening atau akhir semester berkenaan bagi rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito dan rekening pada Perwakilan RI
1 5) Diisi : an . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 6) Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 7) Diisi :
M ENTE R I KEUAN GAN REPU BU K I N D O N ES IA
- 5 -
1 . Direktur Jenderal Perbenclaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau
KPPN mitra kerj a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jencleral Perbendaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2 0 Sekretaris Jenderal instansi vertikal Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
0 0 mas1ng-masu'lg
M E NTER! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttd o
BAMBA N G P o S o B R O DJ O N EG O RO
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/2014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
. . . lJ ln
- Kepala Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
Diisi Direktur Jencleral Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menerbi tkan surat persetLljuan pembukaan rekening
Diisi Tanggal surat persetujuan pembukaan rekening
Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang tercantum dalam surat persett.ljuan pembukaan rekening
Diisi Penerimaan a tau pengeluaran a tau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
Diisi Nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran
Diisi Nama rekening yang telah clibuka sesuai dengan rekening koran
Diisi Tanggal pembukaan rekening
Diisi Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro climana rekening tersebut dibuka
Diisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk
Diisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas
Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerianj Lembaga/ S atuan Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbenclaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2 . Sekretaris Jenderal instansi vertikal 1nas1ng-masing Kementerian j Lembagaj Satuan Ke1j a
M E NTEEI KEUAN G A N REP U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
B A M B A N G P . S . B R O DJ O N EG O RO
No .
3)
1
2
3
dst.
-
M E NT E R ! KEUANGAN
R E P U B L I K I N DO N E S IA
LAMPIRAN IX . PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA
FORMAT LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA LAPORAN SALDO REKENING
TATA CARA PENGISIAN LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA/
SATUAN KERJA
Nmnor Uraian
1 ) Diisi Nama Kementerian/ Lembagaj Sa:tuan Kerj a
2 ) Diisi Periode laporan posisi rekening
3) Diisi Nomor urut rekening kelolaan
4) Diisi Nom or rekening kelolaan sesuai dengan rekening koran
5) Diisi Nama rekening kelolaan
6) Diisi Diisi nama bank dan cabang temp at pembukaan rekening
kelolaan
7) Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penerimaan, 2 0 untuk
rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara
pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.
8) Diisi Nomor surat ij in persetujuan permohonan pembukaan
rekening dari Kuasa BUN
9) Diisi Tanggal surat lj ln persetLlj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN
1 0) Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan atau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro / biaya-biaya)
1 1 ) Diisi Saldo terakhir rekening kelolaan
1 2 ) Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan
1 3) Diisi Nama Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran
M E NTEH.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
BAMBA N G P . S . B RO DJ O N EG O RO
Kode Nama Nomor No. BA Es . I
Satke Satker Rekening 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1 2 3 4
dst.
MENTERI KEUANGAN
R E P U B L I K I N DONESIA
LAMPIRAN X PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS/2014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
Nama Bank/ Kode Sur�t Ijin - Sal do Keterangan Rekening Kantor Pos Rekening Nomor Tanggal
9) 1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5)
- -· --
Kepala Kantor,
NiP: : : : · · · · · · · · · · · · · · · ·1 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
f ·
Nomor
1 )
2 )
3 )
4)
5)
6)
7) 8)
9 ) 1 0)
1 1 )
1 2 )
1 3 )
1 4)
1 5)
1 6)
M ENTE R I KEUAN GAN R E PUBU K I N D O N ES IA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR SALDO REKENING KPPN
Uraian
Diisi Nama dan kode KPPN
Diisi Periode laporan posisi rekening
Diisi Nomor urut
Diisi Kode Bagian Anggaran Negaraj Lembaga/
Diisi Kode eselon I N egara/ Lembaga/ Satuan
Diisi Kode satker . .
masmg-mas1ng Negara/ Lembaga/ Satuan
Diisi Nama satker
. . masm.g-masm.g
. . masmg-masmg
Kemen terian
Kemen terian
Kemen terian
'
Diisi Nom or rekening kelolaan sesuai dengan rekening koran
Diisi Nama rekening
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan, 2 0 untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.
Surat Ij in Tanggal Nomor Nama Bank/ Kode Transaksi
Rekening Rekening Kantor Rekening Nomor Tanggal Terakhir Pos
9) 1 0) 1 1 ) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5)
Kepala Kantor,
NiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sal do Keterangan
1 6) 1 7)
-·
f
Non1.or
1 ) 2) 3) 4) 5)
6) 7)
8) 9) 1 0) 1 1 ) 1 2)
1 3 ) 1 4) 1 5 )
1 6) 1 7) 1 8)
M ENTERJ KEUAN GAN
R E PUBL! K I N D O N ES IA
- 2 -TATA CARA PENGISIAN
DAFTAR SALDO REKENING TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Uraian
Diisi Nama Provinsi masing-masing Kanwil DJPB
Diisi Periode laporan posisi rekening
Diisi Nomor urut
Diisi Kode KPPN
Diisi Kode Bagian Anggaran Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Diisi Kode eselon I Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Diisi Kode satker N egara/ Lembagaj Satuan Ke1j a
Diisi Nama satker
masing- masing
. . masmg-masmg
. . mas1ng-masmg
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
Diisi Nama rekening
Kemen terian
Kemen terian
Kemen terian
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan, 20 untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.
Diisi Nomor sur at . . .
persetujuan permohonan pembukaan 1] 111. rekening dari Kuasa
Diisi Tanggal sur at . . .
persetujuan permohonan pembukaan lJ lll. rekening dari Kuasa
Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran
(Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkreditan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya- biaya) Diisi Saldo terakhir rekening
Diisi Keterangan tam bah an mengenai rekening
Diisi Nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Per bendaharaan
M EN TEH.I K E U A N G A N REP U B LJ K I N D O N E S I A ,
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/2014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ SATUAN KERJA
Tanggal Transaksi Sal do Keterangan Terakhir
1 4) 1 5) 1 6)
An. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas N egara,
NiP: : : : · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 7 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . - - ..i .
f
Nomor
1 ) 2 ) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9) 1 0) 1 1 )
1 2)
1 3 )
1 4)
1 5) 1 6) 1 7)
M ENTER! KEUANGAN
REPUBL! K I N D O N ES IA
- 2 -TATA CARA PENGISIAN
DAFTAR SALDO REKENING DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Uraian
Diisi Periode laporan posisi rekening
Diisi Nomor urut
Diisi : Kode KPPN
Diisi Kode Bagian Anggaran . .
masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/ Satuan Kerj a
Diisi Kode eselon I . .
masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/ S atuan Keri a Diisi Kode satker
. . masmg-masmg Kemen terian Negara/ Lembaga/
S atuan Ke1j a
Diisi Nama satuan kerj a
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
Diisi Nama rekening
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan, 20 untuk rekening pen gel uaran, 2 1 untuk rekening bend ahara pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.
Diisi Nomor sur at . . .
persetujuan permohonan pembukaan lJ ln rekening dari Kuasa BUN
Diisi Tanggal surat 1J 111 persetujuan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa
Diisi Tanggal transaksi terakhir sesum rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya-biaya)
Diisi Saldo terakhir rekening
Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening
Diisi Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara
M E N TEH.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N ES I A ,
ttcl .
BAM B A N G P . S . B R O DJ O N EG O RO
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
MENTER! K EUANGAtfEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
R E P U BLIK INDONESIA
FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING
KOP SURAT
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAH PUSAT PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 )
Pada hari ini . . . . . . . 3 ) tanggal . . . . . . . 4) bulan . . . . . . . 5) tahun . . . . . . . 6) telah dilakukan Rekonsiliasi Data Rekening Pemerintah Pusat an tara . . . . . . . 7) dengan . . . . . . . 8) untuk periode data rekening sampai dengan tanggal . . . . . . . 9 ) , sebagai berikut :
1 . Rekening pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada . . . . . . . 1 0) bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada . . . . . . . 1 1 ) .
.
2 . Data awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada . . . . . . . 1 2) dan yang dicatat pada . . . . . . . 1 3) sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut ·
No . J enis Rekening Data . . . . . . . 1 4) Data . . . . . . . 1 5) 1 Rekening Pengeluaran 2 Rekening Penerimaan 3 . Rekening Lainnya
3 s t 1 h d ' l k k e e a 1 a u 1 T . d' 1 h d t an re <:ons1 1as1, 1pero e a a se b . b ' k t agm en u
Data Berbeda Data
No Jenis Data Dengan Berbeda Keterangan Rekening Sarna Dengan . . . . . . . 1 8) . . . . . . . 1 6) . . . . . . . 1 71
1 Pengeluaran 2 Penerimaan 3 Lainnya
4 . Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal . . . . . . . . . . . . . . . 1 9) .
5 . Hasil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini .
TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAI--1 PUSAT
Nomor Uraian
1 ) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukan.rekonsiliasi
2 ) Diisi Nomor Be rita Acara Rekonsiliasi sesuru nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi
3) Diisi I--Iari pelaksanaan rekonsiliasi
4) Diisi Tanggal pelaksanaan rekonsiliasi (dituli� dengan huruf)
5) Diisi Bulan pelaksanaan rekonsiliasi
6) Diisi Tahun pelaksru�aan rekonsiliasi (ditulis dengan huruf)
7) Diisi : - Nama I�PPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
8 ) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a yang melakukan rekonsiliasi
9 ) Diisi Tanggal akhir periode data yang direkonsiliasi
1 0) Diisi Nama Kernen terian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukan rekonsiliasi
1 1 ) Diisi : - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
1 2) Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukan rekonsiliasi
1 3) Diisi : - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
1 4) Diisi Nama Kernen terian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang melakukru� rekonsiliasi
1 5) Diisi : - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaru� Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
1 6) Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukru� Rekonsiliasi
1 7) Diisi: - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
1 8)
1 9)
20 )
2 1 )
22 )
23 ) 24)
i )
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii) viii)
ix)
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -Diisi Keterangan h.asil rekonsiliasi , dapat berupa penyebab umum perbedaan hasil rekonsiliasi
Diisi Tanggal terakbir penyeraban basil tindak lanjut perbedaan basil rekonsiliasi kepada Kuasa BUN
Diisi : - Untuk rekonsiliasi tingkat daerab :
An . Kuasa Pengguna Anggaran atau Pimpinan B LU - Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Perwakilan (Nama Bank/ Kantor
Pos)
Diisi : - Untuk rekonsiliasi tin.gkat daerab :
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi ,
Akuntansi dan Kepatuban Internal
- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat :
Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintab Lainnya dan
Bendabara Instansi
Diisi : - Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : Nama jabatan unit eselon IV - Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor
pos
Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN Diisi Nama pejabat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos
Diisi Norhor Berita Acara Rekonsiliasi sesuai nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi Diisi Nomor urut rekening yang direkonsiliasikan
Diisi Nom or rekening yang direkonsiliasikan
Diisi Nama rekening yang direkonsiliasikan
Diisi Kode rekening yang direkonsiliasikan
Diisi Nama bank/ kantor pos tempat pembukaan rekening yang direkonsiliasikan
Diisi Hasil rekonsiliasi berupa data sama atau data berbeda Diisi Keterangan atas basil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab perbedaan basil rekonsiliasi per rekening
Diisi Tindak lanjut yang akan dilakukan atas basil rekonsiliasi per rekening
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
M ENTERI KEUAN GAN REPUBU K I N D O N ESIA
- 5 -Diisi : - Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : An . Kuasa Pengguna Anggaran
atau Pirn_pinan BLU - Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : An . Kuasa Pengguna Anggaran
(untuk rekonsiliasi dengan kantor pusat Kementerian Negara/ Lembaga atau Perwakilan (Nama Bank/ Kantor Pos)
Diisi : - Untuk rekonsiliasi tingkat daerah :
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi , Akuntansi dan Kepatuhan Internal
- Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi
Diisi : - Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Nama j abatan unit e selon IV - Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor
pos
Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN
Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos
M ENTERI KEUA N GAN REP U B LJ K I N D O N E S I A ,
ttd .
BAMBA N G P . S . B RO DJ O N EG O RO
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2 0 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit ij in Kuasa BUN Pus at
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e gara untuk penerbit lj 111 Kuasa BUN Daerah sesum dengan wilayah ke1j a n1asmg-masing KPPN
Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penenmaan a tau
Diisi Nomor rekening yang telah ditutup sesum dengan rekening koran
Diisi Nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
Diisi Tanggal penutupan rekening
Diisi Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dim ana rekening tersebut ditutup
Diisi Nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang disetorkan ke kas N egara
Diisi Nomor rekening kas negara tempat saldo rekening yang telah ditutup disetorkan
Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk
Diisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas
Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN; atau KPPN mitra ke1ja masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2 . Sekretaris Jenderal instansi vertical masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Ke1ja
M EN TEl�! KEUAN GAN R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S alinan s e s u ai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
TATA CARA PENGI SIAN SURAT PERINTAH BLOKIR REKENING
Uraian
Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka.
Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka.
Diisi : - Benclahara Penerimaan apabila menampung penclapatan
Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Penerimaan; atau
- Benclahara Pengeluaran apabila n1.enampung uang untuk keperluan belanj a negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran; atau
- Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain eli atas , berelasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ke1ja sesuai elengan biclang tugasnya.
Diisi Nama rekening yang akan clibekukan
Diisi Nomor rekening yang akan elibekukan
Diisi Penyebab pembekuan rekening
Diisi : An . Menteri Keuangan , Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
Diisi Nama je las Direktur Jencleral Perbenclaharaan a tau Kepala KPPN Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening
Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1ja instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah .
Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga
M E NTER! KEUAN GAN REP U B LI K I N D O NE S I A ,
ttcl .
S alinan s e s u ai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM- .
BAMBA N G P . S . B RO DJ O N EG O RO
·u . b . " ' · .. KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN
.A '•. "',..
l'h- ' \1
GIARTO � ,/ NIP 1 9 5 9 04 2 0 1 9 840 ? f OO l
- - p· .. · . · .
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN
MENTER I KEUANGAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN BLOKIR
Nomor : S - . . . . . . . . . . . . / 20 . . Sifat : Sangat Segera Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bendahara Penerimaan apabila menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
- Bendahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
- Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang tugasnya.
Diisi Nama rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya
Diisi Nomor rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya Diisi : An . Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening
Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi daerah .
Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian
M E NTEPJ K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S alinan s e s u ai den-g8.J-1 aslinya KEPALA BJRcJ' VM.OM .
. ,.. . '
BAMBAN G P . S . B RO DJ O N EG O RO
. . ' . b . ..: ' ' .. ' KEP P1.LA 1 :BAG-IA.W T. V 'll{_E¥ENTERIAN
. . ,, : - '
� .... ! I � -" 'II I ' · � i ..J ' ! I . . · \ . � 7 . GIARTO I ,.--( .· // NIP 1 9590420 1 9840AI:6o 1 -'. _:.;X
LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
M ENTE R I KE UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E SIA
- 2 -TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERINTAI-I PEN UTUPAN REKENING
Nomor Uraian
1 ) 2 ) 3 )
4)
5) 6)
7) 8)
9) 1 0) 1 1 )
1 2 )
1 3 ) 1 4)
1 5)
Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka .
Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka.
Diisi :
- Benelahara Penerimaan apabila tnenatnpung penelapatan Negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Penerimaan; atau
- Benelahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Pengeluaran; atau
- Rekening Pemerin tah Lainnya apabila menampung selain eli atas, berclasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ketj a sesuai clengan bielang tugasnya.
Diisi Nama rekening yang akan clitutup
Diisi Nomor rekening yang akan elitutup
Diisi Nomor Rekening Kas Negara
Diisi Nama Rekening Kas Negara
Diisi Penyebab penutupan rekening
Diisi Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN
Diisi Nama jelas Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN
Diisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a pemilik rekening
Diisi :
- Nama KPPN mitra ketja Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja , apabila penutupan elilakukan oleh Kuasa BUN Pusat
- Direktur Jencleral Perbenelaharaan, apabila penutupan clilakukan oeh Kuasa BUN eli Daerah
Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
Diisi Nama jabatan unit eselon II . .
tnastng-masm.g Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi elaerah . Diisi Sekretaris J encleral masing-masing Kemen terian Negara/ Lembaga
M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D O NESI A ,
�.,_--� S alinan ses"uai dengm1'aslinya KEPALA' BIR6 UMDM"-' �\
1 • \ . . . u . J .:.--- ·--�·\ '-." \ KEP.AJLA .BA:GIAN T . U , KE�ENTERIAN
LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTER! I�EUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS/20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTER!Af\ NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . / PMK.OS / 20 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a, dengan ini k a m i mengajukan permohonan persetujuan kern bali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas ( daftar terlam pir) .
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .
SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA
Nomor Uraian
1 ) Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan
. . . - lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewengan Kuasa BUN eli Daerah sesuai dengari wilayah ke1j a masing-masing KPPN
2) Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
3) Diisi KPA atau pej abat yang ditunjuk
i) Diisi Men teri / Pim pin an Lembaga/ Kepala Satuan Ke1j a pembuat surat
ii) Diisi Nomor surat perrnohonan persetujuan kembali atas rekening yang
iii) Diisi Nama Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a
iv) Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka
v) Diisi Nama rekening yang telah clibuka
vi) Diisi Nomor rekening yang telah clibuka sesuai dengan rekening koran
vii) Diisi Nama bank clan cabang tempat pembukaan rekening yang telah dibuka
viii) Diisi Tanggal surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa BUN
ix) Diisi Nomor surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa BUN
x) Diisi Tuj uan Pembukaan Rekening
xi) Diisi Saldo terakhir rekening yang telah dibuka
xii) Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening telah dibuka
xiii) Diisi Nama KPA atau pej abat yang clitunjuk
M E NTEH.l KEUAN GAN J<.E P U B LI K I N D O NE S I A ,
ttcl .
B A M BA N G P . S . B R O DJ O N EG O RO
r
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK. OS /20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
FORMAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS PEMBUKAAN REKENING
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK. OS / 20 1 4 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat Saudara tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening se bagaimana terlan1pir.
Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya.
Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1 . Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
a. Melaporkan perubahan nama rekening pada kesempatan pertama kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) paling lam bat tanggal 1 0 ( sepuluh) setiap bulannya.
c . Menyajikan rekening dala,m daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1ja .
d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening.
e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2 . Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari ka,lender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . 8)