PEMBINAAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan

Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)

Ir. Ary Sudijanto., MSEDirektur

PEMBINAAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Sosialisasi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

“TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN”

1982

1997

2009

1986

1993

1999

2010

2

tonggak awal(PP 29/1986)

Pengembangan(PP 51/1993)

Perbaikan(PP 27/1999)

revitalisasi 2012

PP 27/2012Integrasi IL dalamProses Amdal & UKL-UPL

UU 4/1982

UU 23/1997

UU 32/2009

“Revolusi Perizinan”:

1. PP No 24/2018, Perizinan

Melalui (OSS);

2. PP No. 22/2021

PP 22/2021

Perkembangan Kebijakan AMDAL di Indonesia

2018

OSS(PP 24/2018)

2021

2020UU 11/2020

AmanatUndang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk

ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009)

1. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan (PasaL 24);

• Lembaga Uji Kelayakan;

• Tim Uji Kelayakan;

• Anggota Tim Uji Kelayakan (berisi pakar yang bersertifikasi)

• Sistem Sertifikasi.

2. Proses Pelibatan Masyarakat (Pasal 26);

• Masyarakat terkena dampak langsung;

• Keterlibatan dalam penyusunan;

• Keterlibatan dalam penilaian.

3. Sertifikasi dan kriteria penyusun Amdal (Pasal 28);

• Sistem sertifikasi

4. Bantuan Pemerintah terhadap UMK (Pasal 32)

5. Pengaturan mengenai UKL-UPL (Pasal 34);

• Penyusunan standar UKL-UPL

6. Pengaturan mengenai SPPL (Pasal 35);

• Mengintegrasikan SPPL ke dalam NIB3

6. Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20);

7. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 59, Pasal 61);

8. Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan (Pasal 55);

9. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 71, 76, 82C);

AmanatUndang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk

ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009)

4

5

Sistematika PP

• 13 Bab• 534 Pasal

• 15 Lampiran

Struktur Kerangka PP P3LH

Daftar Lampiran PP

6

1. Lampiran I (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir PenapisanWajib Amdal)

2. Lampiran II (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan)

3. Lampiran III (Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL)

4. Lampiran IV (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup)

5. Lampiran V (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan)

6. Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional)

7. Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien)

8. Lampiran VIII (Baku Mutu Air Laut)

9. Lampiran IX (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber SpesifikKhusus)

10. Lampiran X (Parameter Uji Karakteristik LB3)

11. Lampiran XI (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3)

12. Lampiran XII (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbusan Akhir)

13. Lampiran XIII (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3)

14. Lampiran XIV (Limbah nonB3 Terdaftar)

15. Lampiran XV (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha TerkaitPersetujuan Lingkungan)

7

Muatan Substansi, PP 22 Tahun 2021

PP 22 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

1) PP. 19/1999);

2) PP. 41/1999);

3) PP. 82/2001);

4) PP. 27/2012); dan5) PP. 101/2014)

PP. 46/2017);(Pasal 21 – 25)

1) Sistim Informasi

2) Pembinaan dan

Pengawasan;

3) Pengenaan SanksiAdministrasi.

PP Eksisting dicabut PP Eksisting direvisi Pengaturan baru

BAB II Persetujuan Lingkungan

8

PRINSIP & KONSEP DASARPengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja

Beberapa perubahan pengaturan

Amdal dalam UU CK:

• Perubahan nomenklatur perizinan;

• Pengintegrasian Izin Lingkungan;

• Transformasi Komisi Penilai Amdal

menjadi Tim Uji Kelayakan;

• Uji kelayakan dokumen Amdal oleh

Ahli bersertifikat;

• Pengaturan Keterlibatan Masyarakat

secara lebih Proporsional;

• Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke

dalam dokumen Lingkungan

Secara Prinsip dan KonsepTIDAK BERUBAH dari konseppengaturan dalam ketentuansebelumnya, perubahan lebih

diarahkan untukPENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA sesuaidengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan

kepada setiap orang dalammemperoleh Persetujuan

Lingkungan namun denganTETAP MEMENUHI KETENTUAN

yang ditetapkan9

Kriteria Amdal

10

Pasal 22 dan 23,

UU 32/2009Sebagai dasar

penetapan wajib

Amdal

UU 32/2009

Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban AspekLingkungan Kedalam Perizinan Berusaha

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Persetujuan Lingkungan

Persyaratan dankewajiban AspekLingkungan“Diintegrasikan”

kembali

Perizinan

Berusaha

“Semangat UU Cipta Kerjaadalah Penyederhanaan

Regulasi Perizinan”

11

“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya

diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha”

Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalamPerizinan Berusaha

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Perizinan

Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB

Pengawasan

Penegakan

Hukum:• Administrasi

(Psl. 77, UU CK)

PersyaratanpenerbitanPerizinanBerusaha

• Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasanketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapPerizinan Berusaha;

• Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadipelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukanpengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

• Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepadapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasanditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha.(Psl. 72 & 76, UU CK)

Persetujuan

Lingkungan

SKKL

PKPLH

NIB

Dokumen

Lingkungan

Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam

Perizinan Berusaha(Psl 1 angka 11 & 12,

UU CK)

(Psl. 24 ayat (5), UU CK)

(Psl. 1, angka 35, UU CK)

(Psl. 63, UU CK)

12

Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Perizinan

Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB

Persyaratanpenerbitan“termuat”

dalamPerizinanBerusaha

Persetujuan

Lingkungan

SKKL

PKPLH

NIB

Jenis

Dokumen

Lingkungan

NIB sebagai PerizinanBerusaha telah

mengintegrasikan SPPL

Tinggi

MenengahTinggi

Rendah

MenengahRendah

Tingkat Risiko Usaha

≠

Tingkat Risiko Usaha digunakan untuk penetapan

jenis Perizinan Berusahayang harus dimiliki oleh

pelaku usaha

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengantingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan

pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diaturdalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009

IzinLingkungan

Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU CKPengintegrasian kembali “Izin Lingkungan” kedalam Perizinan Berusaha,

memperkuat posisi perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999

UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP 27/2012

UU Cipta Kerja / 2020

SKKL/RekomedasiUKL-UPL

Izin Usaha

SKKL/RekomendasiUKL-UPL

Izin UsahaIzin

Lingkungan

SKKL/ PKPLHPerizinan

Berusaha/PersetujuanPemerintah




Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkanpersyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha

Izin Usaha tidakmemasukkan

Peryaratan Lingkungan, namun telah tercantumdalam Izin Lingkungan

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tidak dapat di enforce (tidak masuk dalam Izin Usaha)

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan dapat di enforce (masuk dalam Izin Lingkungan)

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tetap dapat di enforce (karena termuat (terintegrasi) dalam Perizinan Berusaha)

Dalam Implementasi di lapangan Pejabat

penerbit Izin Usaha tidak memasukkan

Peryaratan Lingkungandalam Izin Usaha yang

diterbitkan

Perizinan Berusaha/ IzinUsaha/PersetujuanPemerintah akan

memuat Peryaratankewajiban dan aspek

Lingkungan yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan

14

Penerbitan Persetujuan Lingkungan

UU 32/2009 & PP 27/2012 PP 24/2018 UU 11/2020 & PP 22/2021

PenyusunanDokumen Lingkungan

Penilaian/pemeriksaanDokumen Lingkungan

PenerbitanPersetujuan Lingkungan(SKKL atau Rekomendasi

UKL-UPL)

PenerbitanIzin Lingkungan



PenerbitanPersetujuan Lingkungan(SKKL atau Rekomendasi

UKL-UPL)

PenerbitanIzin Lingkungan

• SKKL dan Rekom UKL-UPL memuatpernyataan Kelayakan Lingkungan;

• Izin Lingkungan memuat persyaratan danKewajiban aspek Lingkungan

• SKKL dan Rekom UKL-UPL memuat pernyataanKelayakan Lingkungan dan persyaratan dankewajiban aspek Lingkungan;

• Izin Lingkungan diterbitkan oleh OSS, BKPM;• Khusus kegiatan diluar OSS (Migas, Tambang,

kegiatan pemerintah), mekanisme masihmengikuti ketentuan sesuai PP 27/2012



PenerbitanPersetujuan Lingkungan(SKKL atau Persetujuan

PKPLH)

• SKKL dan Persetujuan PKPLH memuatpernyataan Kelayakan Lingkungan danpersyaratan dan kewajiban aspek Lingkungan;

• Persetujuan Lingkungan sebagai prasyaratdan termuat dalam Perizinan Berusaha

Dampak

Jenis PerizinanBerusaha

Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 UU CK

Tinggi

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

MenengahTinggi

Rendah

MenengahRendah

IZIN

SERTIFIKAT STANDAR

NIB

SKKL

PKPLH

NIB

IZIN

PENGAWASAN

PEMBINAAN

Kriteria Risiko (dasar)

Dampak Penting AMDAL

UKL-UPL

Dampak TidakPenting, kegiatan

Skala kecil

SPPL

Dampak TidakPenting

IZIN Usaha dan/atau Kegiatan

PENGAWASAN

PEMBINAAN

IzinLingkungan

Tingkat Risiko

Norma Perizinan (UU 32/2009)

Konsep Perizinan RBA (UU CK)

• Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis

dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting;

• Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.

Jenis DokumenLingkungan


PersetujuanLingkungan



Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha

16

Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK

Dampak



Tinggi

MenengahTinggi

Rendah

MenengahRendah

IZIN

SERTIFIKAT STANDAR

NIB

IZIN

PENGAWASAN

PEMBINAAN

Kriteria Risiko (dasar)

AMDAL

UKL-UPL

Dampak TidakPenting kegiatan

Skala kecil

SPPL

Dampak TidakPenting

Tingkat Risiko

untuk Instansi Pemerintah

untuk Pelaku Usaha

• Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah

dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

• Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan


SKKL

PKPLH

NIB


17

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

PERSETUJUAN PEMERINTAH

PENGAWASAN

Jenis Perizinan/ Persetujuan


PEMBINAAN

SKKL

PKPLH

Dampak Penting

Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan

LEMBAGA UJI

KELAYAKAN

Tim UjiKelayakan

Pusat(KLHK)

Tim UjiKelayakan

Provinsi(tiap Provinsi)

Tim UjiKelayakanKab/Kota

(tiap Kab/Kota)

Tim UjiKelayakan

Pusat(penugasan

khusus)

Dibentuk olehPemerintah

Lembaga UjiKelayakan

membentukTim Uji

Kelayakanuntuk

melaksanakan tugasnya

Tim UjiKelayakan, bertugas

membantuMenteri, gubernur,

bupati/walikotauntuk

melakukanpenilaian uji

kelayakanlingkungan

hidup rencanausaha dan/ataukegiatan sesuai

kewenangan

• Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli

bersertifikat

• Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota tim uji kelayakan,

sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji

Kelayakan;

• Tim Uji Kelayakan dengan penugsaan khusus merupakan Tim Uji kelayakan yang dapat

ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian

uji kelayakan

18

Bank Ahli

Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan:1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK;

2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah;

3. Mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Pengajuan

Pemeriksan Formulir

Kerangka Acuan

Pemeriksaan

Formulir KA

Penyusunan Formulir

Kerangka Acuan (KA)

Penyusunan ANDAL

dan RKL-RPLSurat Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup

Pengumuman dan

Konsultasi Publik

Surat Keputusan

Ketidaklayakan Lingkungan

Hidup

Pemrakarsa Tim Uji Kelayakan (TUK) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan

(Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)

Penerbitan Berita

Acara Kesepakatan

Formulir KA

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian

Administrasi

ANDAL & RKL-RPL

Penilaian Substansi

ANDAL & RKL- RPL

Rekomendasi TUK

SPT dari

Pengumuman

= 10 hari

Kerja

10 hari kerja

(semenjak Formulir KA diterima secara lengkap)

50 hari kerja,

(termasuk perbaikan dokumen)

10 hari kerja

Perizinan

Berusaha

1

2 3 4 5

6

8 9

10

11a

11b

SKKL sebagai prasyarat

dan termuat dalam

Perizinan Berusaha

Pengajuan Penilaian

ANDAL dan RKL-

RPL

7 Persetujuan Lingkungan

Dikembalikan untuk

diperbaiki, dalam hal

diperlukan perbaikan

Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat

MasyarakatTerkenaDampak

Langsung

MasyarakatBerkepentingan/

Terpengaruh

LSM pembinamasyarakat

PemerhatiLingkungan

Pasal 26 UU CK

masyarakat yang tidak terkena dampak, tetapi mempunyai perhatian

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak

lingkungan yang akan ditimbulkannya

Masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas

sosial) yang berkepentingan terhadaprencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan

manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian

LSM yang memang terbukti sebelumnya telahmelakukan pembinaan dan pendampingan terhadap

masyarakat yang terkena dampak langsung

Konsultasi PublikPengumuman

Pemerintah(Tim Uji Kelayakan)

Pemrakarsa

PelibatanMasyarakat

Konsultasi Masyarakatdalam Uji Kelayakan

(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan denganmelibatkan masyarakat yang terkena dampaklangsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

20

PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL.• Untuk Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung dari rencana

usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak;

• Pelibatan masyarakat lain diluar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melalui TUK

21

PENILAIAN AMDALDilakukan oleh TIM UJI KELAYAKAN (TUK)

Masyarakat lain :• Masyarakat pemerhati• Masyarakat yang terpengaruh

atas keputusanDapat dilibatkan oleh TUK apabilatidak ada masukan yang diperoleh

2

Dalam Penilaian Amdalmasyarakat terkenadampak langsung

dilibatkan

Masukan masyarakatlain yang relevan

disampaikan kepadapemrakarsa sebagaibahan Pelingkupan

PENYUSUNAN AMDALDilakukan oleh PEMRAKARSA

Dalam penyusunan Amdal, Masyarakat yang dilibatkanadalah masyarakat terkenadampak langsung dan LSM

Pembina langsung masyarakat

1

Dalam Penilaian Amdalmasyarakat lain yang masukannya relevan

dilibatkan

Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK(Penyusunan dan Penilaian Amdal)

Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria KompetensiPenyusun Dokumen Amdal

PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

AMDAL

UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN

PEMERINTAH

TIM UJI KELAYAKAN (Unsur Pemerintah Pusat dan

daerah serta AHLI BERSERTIFIKAT)

LEMBAGA UJI KELAYAKAN

Penyusun maupun Penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal

yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/saintifik

Pengambil Keputusan(Menteri, gubernur,

bupati/walikota)

PEMRAKARSA

PenyusunBersertifikat

Lembaga Penyedia JasaPenyusunan Amdal

Teregistrasi

Menunjuk

22

Pengaturan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

NSPK Kewenangan

Persetujuan PKPLH*Pemerintah Pusat

melalui PP

Menteri LHK

Standar UKL-UPL

Instansi LHsesuai kewenangan

melakukan verifikasikesesuaian standar yang dipilih dalam form UKL-UPL oleh pelaku usaha

Menteri LHK(Ditjen PKTL)

Gubernur(DLH Provinsi)

Bupati/ Walikota(DLH Kab/Kota)

Menyampai-kan

PersetujuanPKPLHmelalui

OSS

Perizinan Berusahadalam bentuk:• Izin; atau• Sertifikasi Standar;

Pemrakarsa

mengisi Form

Standar UKL-UPL

*) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 23

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai denganKewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha

Pengaturan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Perizinan Berusaha :• Izin• Sertifikat Standar• NIB

Persyaratanpenerbitan“termuat”

dalamPerizinanBerusaha

Persetujuan

Lingkungan

SKKL

PKPLH

NIB

Dokumen

Lingkungan

NIB sebagai PerizinanBerusaha telah

mengintegrasikan SPPL

24

Pengaturan Integrasi Izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup dengan Amdal dan UKL-UPL

Integrasikajian

dampakdalam

dokumenAmdal atauUKL-UPL

Kajian Teknis

Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan

pengolahan danpenimbunan LB3

Kajian Teknis

Pembuanganair limbah ke

laut

Kajian Teknis

Pembuangan air limbah ke sumber

air

Kajian Teknis

Membuang emisike udara

Kajian Teknis

Pemanfaatan air limbah untuk

aplikasi ke tanah

Kajian Teknis

Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan

pengolahan danpenimbunan B3

Pasal 61A,UU CK

Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU 32/2009

Integrasi Pengelolaan ke dalam

dokumen AMDAL atau UKL-UPL

a

d

c

b

f

25

SertifikatLayak Operasi

UntukOperasionalkegiatannya

Pasal 61 A

Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah

B3;

b. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau

menimbun Limbah B3;

c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut;

d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;

e. Membuang emisi ke udara; dan/atau

f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan

tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

e

Penyusunan & Penilaian Amdal

atau UKL-UPL

Kajian Andal(Kelola Pantau yang Rinci dan

Operasional)

Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3, pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL

SKKL/Persetujuan PKPLHsudah memuat/ melampirkan

persyaratan dan kewajiban Rekomtek

Implementasi Perizinan Berusaha

Integrasi Izin PPLH dan Andallalin ke dalam Dokumen Lingkungan(Amdal atau UKL-UPL) Serta Persetujuan Awal Pemerintah

Proses KA - Andal Proses Andal, RKL-RPL

Persetujuan AwalPemerintah (FS

Kegiatan, RIP, dll…)

Persetujuan TeknisPLB3, PPKL, Andallalin

Masuk ke dalamDokumen Lingkungan

Post Inspection (Cek Kesesuaian

Persetujuan Teknis)

Pertek ditujukan bagiusaha dan/atau kegiatan

yang berisiko tinggi danmenengah, Pertek bagi

Risiko menengah dilakukanby Sistem

Diterbitkan bukti pemenuhanPersyaratan Teknis sebagaidasar pelaksanaan kegiatan

operasional

Mekanisme seperti ini telah lama diterapkan, seperti:• Persetujuan Tekno Ekonomi untuk kegiatan Pertambangan;• RIP untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan;• RIB untuk kegiatan pembangunan Bandar Udara;• Desain Bendungan dari komite Keselamatan Bendungan;• SLF untuk kegiatan Pembangunan Gedung; dll.

Pasal 61 ADalam Hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan: menghasilkan, melakukan, membuang dan/atau memanfaatkan ….. yang merupakan

bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakandalam Amdal atau UKL-UPL.

untuk memastikan terpenuhinyaketentuan dalam Rekomtek/Persetujuan Teknis

Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan

Rencana Tata Ruang

26

Andalalin

Proses Paralel

Penerbitan Izin PPLH/ Persetujuan Teknissebelum dan setelah UU 11/2020 dan PP 22/2021

UU 32 Tahun 2009 dgn turunannya PP 27/2012

UU 11 Tahun 2020 dgn turunannya PP 22/2021

Izin LingkunganPenyusunan

Dokumen Lingkungan



Penilaian permohonanIzin PPLH

Uji Coba Izin PPLH

1

7

5

6

4

32




Penilaian PersetujuanTeknis

Post Inspection

SLO(Sertifikat Laik Operasi)

1

4

5

3

2

a

b

Proses secara

Sekuen

Pra-

AMDAL

Pengisian

Formulir KA

oleh

Pemrakarsa

Pemeriksaan

Formulir KA oleh

Tim Teknis

Penyusunan

ANDAL & RKL-

RPL oleh

Pemrakarsa

Penilaian atauPenilaian akhirANDAL & RKL-RPL Oleh TUK

Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh TUK

keputusankelayakan LH (SKKL) & PerizinanBerusaha atauketidak-layakan LH

perbaikan dokumenAndal dan RKL-RPL

10 hari kerjaSemenjak dinyatakan

lengkap60-180 hari kerja

50 hari kerja

10 hari kerja

Persetujuan Teknis dalam bentuk Rencana Induk Pelabuhan

Persetujuan Teknis dalam Pengelolaan Limbah B3

Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah

Persetujuan Teknis Kajian Dampak Lalu Lintas

Integrasi ke dalam Amdal

Penyusun Amdal: Pemrakarsa & Penyusun Amdal Bersertifikak

Kompetensi (KTPA & ATPA)

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK): Sertifikasi Kompetensi Penyusuan

Amdal

LEMBAGA UJI KELAYAKAN

Penilai AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan/ TUK (Unsur Pemerintah dan Ahli

Bersertifikat)

Menteri LHK

Masyarakat TerkenaDampak Langsung(Pengumuman & Konsultasi Publik)

Masyarakat Pemerhati LH dan terkena

Pengaruh/Berkepentingan(Konsultasi

Masyarakat)

Penapisan & PengecualianAmdal, Data & Informasi

Baku Mutu Lingkungan Hidup• Air dan Udara Ambien;• Air Limbah (effluent)• Emisi;• Gangguan

Baku Kerusakan LH • Tanah• Mangrove• Lamun• Terumbu Karang

Dana JamianPemulihan LH

Proses Persetujuan Lingkungan (SKKL) dan Integrasi denganPersetujuan Teknis

28

• Pengaturan kewenangan penerbitanPERSETUJUAN LINGKUNGAN didasarkan padakewenangan penerbitan PERIZINAN BERUSAHA atau PERSETUJUAN PEMERINTAH;

• Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam IzinLingkungan;

• Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagiankegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;

• Pengaturan menyelaraskan kewenanganPersetujuan Lingkungan dengan PerizinanBerusaha

Pengaturan kewenangan penerbitanPersetujuan Lingkungan

29

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atauPoersetujuan Pemerintah ( contoh: Kegiatan PERTANIAN)

PP 5/2021 Lampiran I, (Sektor PERTANIAN)

PP 22/2021

KewenanganPenerbitan

Persetujuan

Lingkungan samadengan

kewenanganpenerbitan

Perizinan Berusaha

atau Persetujuan

Pemerintah

Usaha dan/atau Kegiatan

Wajib UKL-UPL


Wajib AMDAL

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atauPoersetujuan Pemerintah ( contoh: Kegiatan MIGAS)

PP 5/2021 Lampiran I, (Sektor ESDM)

PP 22/2021


Persetujuan



Perizinan Berusaha

atau Persetujuan

PemerintahUsaha dan/atau Kegiatan

Wajib UKL-UPL


Wajib AMDAL

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atauPoersetujuan Pemerintah ( contoh: Kegiatan JALAN)

PP 5/2021 Lampiran I, (Sektor PUPR)

PP 22/2021


Persetujuan



Perizinan Berusaha

atau Persetujuan

PemerintahUsaha dan/atau Kegiatan

Wajib UKL-UPL


Wajib AMDAL

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pemegang

Persetujuan

Lingkungan

Perubahan

Usaha dan/atau

Kegiatan

Perubahan

Persetujuan

Lingkungan

Pelaksanaan

Perubahan Usaha

dan/atau Kegiatan

Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

merujuk pada ketentuanPasal 89 ayat (2), PP

22/2021

Dengan melalui penyusunan dokumen LHa.Wajib Amdal: Amdal Baru

(Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL;

b.UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan

tidak dapat dilakukan sebelum

diterbitkannya perubahan PersetujuanLingkungan

PENGECUALIAN :1. Perubahan (Kepemilikan,

Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi);

2. Penciutan/pengurangan;3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)

yang diwajibkan;

33

Tanpa Penyusunan Dokumen

Lingkungan Hidup baru

AMDAL

BARU

Adendum

Andal &

RKL-RPL

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Kriteria

Perubahan

yang lebih

detail

1. Perubahan Spesifikasi Teknik;

2. Penambahan Kapasitas Produksi;

3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;

4. Perubahan waktu atau durasi operasi;

5. Perubahan Kebijakan Pemerintah;

6. Perubahan LH yang mendasar akibat

peristiwa alam atau akibat lain;

7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam

jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan

keputusan Persetujuan Lingkungan;

8. Perubahan identitas penanggung jawab

kegiatan;

9. Perubahan wilayah administrasi

pemerintahan

10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan;

11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari

Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah

dan/atau kegiatan;

13. Perubahan dampak dan/atau risiko

lingkungan berdasarkan hasil analislis

risiko dan/atau audit lingkungan yang

diwajibkan.

a b

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Sumber: Pasal 89 dan 90, PP 22 Tahun 2021

UKL-UPL

BARU

c

34

Batas AMDAL

Batas dokumen

UKL-UPL

USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN

WAJIB AMDAL

USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN

WAJIB UKL/UPL

USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN WAJIB SPPL

Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH

Kegiatan

berdampak

penting terhadap

LH

Kegiatan

tidak

berdampak

penting

terhadap LH

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &

tidak berdampak penting serta

Kegiatan usaha mikro dan kecil

Saat ini dalam

Peraturan Gub. atau

Bupati/Walikota

Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Saat ini dalam Peraturan

MENLHK 38/2019

Ditetapkandalam

PeraturanMenteri

35

Ditetapkandalam

PeraturanMenteri LHK

(P.4/2021)

Lampiran I,

PermenLHK 38 Tahun 2019

• 14 Bidang • 87 Jenis Kegiatan

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

No BidangJumlah Jenis

Kegiatan

1. Multisektor 5

2. Pertahanan 3

3. Pertanian 3

4. Perikanan dan KELAUTAN 6

5. Kehutanan 1

6. Perhubungan 5

7. Teknologi Satelit 5

8. Perindustrian 8

9. Pekerjaan Umum 14

10. Perumahan dan Kaw. Permukiman 3

11. Energi dan Sumber Daya Mineral 23

12. Pariwisata 2

13. Ketenaganukliran 5

14. Pengelolaan LB3 4

Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran I, PenetapanWajib Amdal nya akanditetapkan kemudian olehMenteri setelah dilakukanpengkajian

Hanya Berisi Daftar

Wajib Amdal

PERMENLHK Eksisting

Lampiran Rancangan

PermenLHK 2021

• Lampiran I, KBLI (13 Sektor);

• Lampiran II, Non KBLI;• 1004 KBLI dan 36 Non KBLI

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

No SektorJumlah Jenis

Kegiatan/KBLI

KBLI

1. Sektor PUPR 39 KBLI

2. Sektor Perhubungan 11 KBLI

3. Sektor Perindustrian 527 KBLI

4. Sektor Pariwisata 45 KBLI

5. Sektor Ketenaga Nukliran 11 KBLI

6. Sektor Kesehatan 25 KBLI

7. Sektor Pertanian 196 KBLI

8. Sektor Perikanan dan Kelautan 33 KBLI

9. Sektor Ketenagalistrikan 3 KBLI

10. Sektor LHK 78 KBLI

11. Sektor ESDM 34 KBLI

12. Sektor Kominfo 2 KBLI

13.

Non KBLI

1 Multisektor 3

2. Non KBLI Lainnya 33

Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran, PenetapanWajib Amdal nya akanditetapkan kemudian olehMenteri setelah dilakukanpengkajian

Berisi Daftar Usaha dan/atau

Kegiatan Wajib Amdal, UKL-

UPL dan SPPL

Lampiran Daftar Usaha dan/atau KegiatanWajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

Bantuan Pemerintah terhadap UMK

Amdal bagi Usaha dan/ataukegiatan Mikro dan Kecil yang berdampak penting

terhadap lingkunganSesuaiKewenangannya

Pemerintah & Pemerintah Daerah

(melalui pembiayaan

APBN dan/atau APBD)

membantu

Bentuk bantuan:1. Fasilitasi;

2. Biaya; dan/atau

3. Penyusunan Amdal

39

KawasanEkonomiKhusus

KawasanIndustri

KawasanPerdagangan

Bebas danPelabuhan

Bebas

Kawasan …….

Kawasan……..

Penerapan RKL-RPL Rinci

40

41

Pengaturan Peralihan (1)

a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan.b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin

PPLH yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnyaPersetujuan Lingkungan;

c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkanpermohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telahlengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan olehKomisi Penilai Amdal atau instansi lingkungan hidup berdasarkanpengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan denganformat sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 PP22/2021;

d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses IzinPPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3berdasarkan permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021,pemohon diminta untuk mengajukan kembali permohonannya sesuai PP22/2021, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaikewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

42

Pengaturan Peralihan (2)e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan

Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telahlengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkanPersetujuan Teknis yang selanjutnya dimasukkan dalam PersetujuanLingkungan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan karenaperubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Pasal 89ayat (2) huruf j PP 22/2021.

f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampaidengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b,PP 22/2021.

g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlakudan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji KelayakanLingkungan Hidup.

h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki olehpenyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakusertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasikompetensi.

Tentang

Pengaturan Peralihan

Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021, Peraturan

Pemerintah Nomor 22

Tahun 2021, dan

Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2021

SURAT EDARAN MENLHK (SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021)

Bagaimana Status Perizinan Eksisting?...

PP 22/2021 PERIZINAN

EKSISTING

dinyatakan

TETAP BERLAKU

Pengaturan dalam Pasal 73, PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan

“Dokumen lingkungan yang telah mendapatpersetujuan sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dandipersamakan sebagai Izin Lingkungan”

Sejalan Pengaturan PP 27/2012

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. CJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp/Fax: 021-5705090

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih

PEMBINAAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Documents