Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah

Disampaikan untuk Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

LAN-RI

� ANALISIS KEBIJAKAN

MateriMateri

� JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN

� JFAK DALAM KONTEKS PEMDA

ANALISIS

KEBIJAKAN

MengapaMengapa AnalisisAnalisisKebijakanKebijakan PentingPenting??

� Tujuan Negara diwujudkan melalui instrumenkebijakan publik.

� Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg diilustrasikan oleh:� Rendahnya index kinerja nasional (HDI, Government

Effectiveness, Doing Business, CPI, dll);

� Banyaknya kebijakan bermasalah di tingkat Pusat maupunDaerah.

� Tuntutan perampingan struktur organisasi sbgimplikasi RB yg harus diimbangi dengan peningkatanprofesionalisme SDM, terutama yg berhubungandengan prumusan & analisis kebijakan.

Policy Analysis CyclePolicy Analysis Cycle

Sumber: Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.

Policy Analysis CyclePolicy Analysis Cycle

Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

Policy Analysis CyclePolicy Analysis Cycle

Sumber: Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago

(dimodifikasi).

JAFUNG

ANALIS

KEBIJAKAN

JafungJafung AnalisAnalis KebijakanKebijakan

� Diatur dalam Permenpan & RB No. 5/2012 (dalam proses revisi).

� Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yg sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan analisis kebijakan.

� Jafung Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen, yaiturumpun jabatan fungsional yg kegiatannya berhubungandengan penelitian, peningkatan atau pengetahuan di bidangpeningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen (lampiranKeppres No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS).

JafungJafung AnalisAnalis KebijakanKebijakan

� Instansi Pembina Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk adalah LAN (Pasal 5), dengan tugas:

o Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFAK;o Menyusun pedoman formasi JFAK;o Menetapkan standar kompetensi JFAK;o Mengusulkan tunjangan JFAK;o Mensosialisasikan JFAK;o Menyusun kurikulum & menyelenggarakan Diklat

fungsional/teknis fungsional AK;o Mengembangkan sistem informasi JFAK;o Memfasilitasi pelaksanaan JFAK, pembentukan organisasi

profesi AK, serta penetapan etika profesi & kode etik AK; o Melakukan pembinaan Tim Penilai JFAK dan Monev JFAK.

JenjangJenjang JabatanJabatan & & PangkatPangkat

Jenjang Jabatan Jenjang Pangkat

Analis Kebijakan Pertama Penata Muda Tingkat I (III/b).

Analis Kebijakan MudaPenata (III/c), dan Penata Tingkat I

(III/d)

Analis Kebijakan Madya

Pembina (IV/a), Pembina Tingkat I

(IV/b), dan Pembina Utama Muda

(IV/c)

Analis Kebijakan UtamaPembina Utama Madya (IV/d), dan

Pembina Utama (IV/e)

(Pasal 7)

UnsurUnsur & Sub & Sub UnsurUnsur -- 11

� Pendidikan, meliputi:• pendidikan sekolah dan memperoleh

ijazah/gelar;• pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

• pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

� Analisis Kebijakan (Tugas Pokok):• Identifikasi masalah dan kebutuhan;• Penyusunan agenda kebijakan;• Rekomendasi kebijakan;• Dialog dan advokasi kebijakan;• Implementasi kebijakan;• Monitoring dan evaluasi kebijakan.

UnsurUnsur & Sub & Sub UnsurUnsur -- 22

� Pengembangan profesi, meliputi:• pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis

kebijakan;• penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di

bidang analisis kebijakan;• pengembangan sistem analisis kebijakan;• pembuatan buku pedoman/petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan; dan

• kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.

� Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:• pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;• peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis

Kebijakan;• keanggotaan dalam organisasi profesi;• keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan

fungsional Analis Kebijakan;• perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan

lainnya;• perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan• perolehan gelar kehormatan akademis.

PejabatPejabat ygyg MenetapkanMenetapkan AKAK

• Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya sampai dengan Analis Kebijakan Utama, di lingkungan LAN dan instansi lainnya.

• Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Instansi masing-masing.

• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Provinsi.

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Kabupaten/Kota.

(Pasal 20)

Tim Tim PenilaiPenilai -- 11

� Tim Penilai Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, disebut Tim Penilai Pusat;

� Tim Penilai Analis Kebijakan pada K/L, disebut Tim Penilai Instansi;

� Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi, disebut Tim Penilai Provinsi; dan

� Tim Penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota, disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(Pasal 21)

Tim Tim PenilaiPenilai -- 22

� Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi di LAN.

� Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kab/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi di LAN.

� Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:– Kepala LAN untuk Tim Penilai Pusat;

– Pejabat eselon I di K/L untuk Tim Penilai Instansi;

– Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

– Sekretaris Daerah Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota.

(Pasal 23)

PejabatPejabat ygyg MengusulkanMengusulkan AKAK

� Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN bagi angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

� Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon III untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan K/L atauPemdamasing-masing.

(Pasal 26)

FormasiFormasi -- 1 1

� Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala BKN.

� Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis Kebijakan.

(Pasal 34)

FormasiFormasi -- 2 2

� Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain :– ruang lingkup kebijakan;

– jumlah kebijakan yang dihasilkan;

– karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan

– jumlah dan jenis jabatan.

� Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan karakteristik pekerjaan yg sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 .

� Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eselon II, paling banyak 6.

� Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan eselon II, paling banyak 5.

(Pasal 35)

LAN-RI

� PNS yg pada saat ditetapkan Peraturan ini masih dan telah menjalankan tugas di bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam JFAK.

� PNS yg disesuaikan/diinpassing, harus memenuhi syarat sbb:

o Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yg relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;

o Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);o Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;o Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dano Lulus Uji Kompetensi.

� Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAK, sebagaimana tersebut dalam lampiran V Permenpan dan RB ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

� Pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

� Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menpan dan RBditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.

Pedoman Inpassing JFAK

LAN-RI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KEBIJAKAN

NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKATANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TH/LEBIH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 III/bSarjana/DIV 150 162 174 186 197

Magister (S2) 150 163 177 188 199

2 III/c

Sarjana/DIV 200 224 247 271 294

Magister (S2) 200 226 249 273 296

Doktor (S3) 200 228 251 275 298

3 III/d

Sarjana/DIV 300 322 345 368 391

Magister (S2) 300 325 347 370 393

Doktor (S3) 300 327 349 372 395

4 IV/a

Sarjana/DIV 400 434 468 502 536

Magister (S2) 400 437 471 505 539

Doktor (S3) 400 440 474 508 542

5 IV/b

Sarjana/DIV 550 584 618 652 686

Magister (S2) 550 587 621 655 689

Doktor (S3) 550 590 624 658 692

6 IV/c

Sarjana/DIV 700 734 768 802 836

Magister (S2) 700 737 771 805 839

Doktor (S3) 700 740 774 808 842

7 IV/d

Sarjana/DIV 850 895 940 985 1030

Magister (S2) 850 899 944 989 1034

Doktor (S3) 850 903 948 993 1038

8 IV/e Sarjana (S1) s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050

JFAK DALAM

KONTEKS

PEMDA

RestrukturisasiRestrukturisasi OrganisasiOrganisasi

� “Dengan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kebijakan jabatan struktural eselon III dan eselon IV di masing-masing instansi perlu ditinjau kembali” (Pasal 42) � JFAK adalah satu-satunya JF yg dikaitkanlangsung dengan RB. JFAK juga satu-satunyayg memiliki keterkaitan dengan jabatanstruktural.

� Inpassing diprioritaskan bagi pejabatstruktural yg terkena rasionalisasi.

� Pejabat struktural semua jenjang juga harusmemiliki kompetensi analisis jabatan.

LangkahLangkah TeknisTeknis

� Menyusun Formasi Kebutuhan JFAK.

� Meminta pertimbangan teknis dari Kepala BKN danpersetujuan Menpan thd Formasi tsb.

� Melakukan seleksi internal (memetakan minat & potensi PNS) untuk diusulkan sbg pejabatfungsional AK.

� Mengumpulkan berkas PNS yg diusulkan & menyampaikan kepada Instansi Pembina (portofolio).

� Melengkapi berkas yg kurang dalam hal InstansiPembina mengembalikan berkas yg dinilai kuranglengkap.

� Menindaklanjuti rekomendasi Instansi Pembina tentang PAK.

� Menugaskan PNS yg direkomendasikan sbg pejabatfungsional AK untuk mengikuti Diklat Pembekalan.

LAN-RI