Pemberitaan Umum Tentang Perbankan Hari ini: · Web viewMedia massa nasional yang turut memuat isu Persoalan yang terjadi pada Program Kartu Sakti Jokowi lainnya antara lain, Koran

Analisa media, 07 November 2014

Eksekutif Analisa:

o Media yang meliput tentang Isu Program Sosial Presiden Joko Widodo :Hari ini ada beberapa artikel yang memberitakan tentang isu Anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Media Indonesia dan Harian Pelita menjadi media leader yang memberitakan isu tersebut. Media massa nasional yang turut memuat isu Persoalan yang terjadi pada Program Kartu Sakti Jokowi lainnya antara lain, Koran Tempo, Republika, Koran Sindo dan lainnya.

o Persentase isu : Isu terkait Persoalan Program Presiden yang ditampilkan oleh media hari ini hampir semuanya mengangkat isu tentang Anggaran Kartu Sakti, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ,dan Legalitas program Jokowi.

Catatan Penting :

1. Pemberitaan seputar isu Anggaran yang terjadi pada Program Kartu Sakti Jokowi yang dimuat oleh

media hari ini semuanya mengangkat pemberitaan terkait isu Anggaran Kartu Sakti, Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan, Legalitas program Jokowi .Isi pemberitaan isu ini sebagian berkaitan dengan

Program Presiden Joko Widodo yang sedang berlangsung, seperti KIS, KIP, dan KKS.

2. Dalam pemberitaan isu tersebut, Media Indonesia dan Harian Pelita memuat beberapa artikel

pemberitaan. Pemberitaan Media Indonesia lebih kepada Anggaran dari Program KIS sedangkan pada

Harian Pelita lebih kepada legalitas program jokowi dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Sumber pemberitaan yang dikutip oleh media terkait isu ini paling banyak berasal dari Pakar Hukum

Tata Negara. Sedangkan institusi lainnya yang turut menjadi sumber pemberitaan media antara lain

dari DPR RI, Kemensos dan lainnya.

1


A. Isu Share

Anggaran Kartu Sakti20%

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

20%

Dasar Hukum Kartu Sakti6%Penderita ODHA

6%

Pelayanan BPJS Kesehatan6%

Penggunaan Kartu KIS7%

Funsi KIS dan KJS7%

Program Kartu Jokowi7%

Sosialisasi BPJS Kesehatan7%

Kepesertaan KIS7%

Legalitas Program Jokowi7%

Anggaran Kartu Sakti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dasar Hukum Kartu Sakti

Penderita ODHA Pelayanan BPJS Kesehatan Penggunaan Kartu KIS

Funsi KIS dan KJS Program Kartu Jokowi Sosialisasi BPJS Kesehatan

Kepesertaan KIS Legalitas Program Jokowi

Paparan:

Chart diatas menunjukan pemberitaan isu Anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang paling sering di

bicarakan yaitu tentang Anggaran Kartu Sakti Jokowi .

2


B. Lembaga Share

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan …

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

KPK

BPJS Kesehatan Cibinong

Divisi Kajian Hukum Tata Negara SIGMA, M

DPP Partai Demokrat

LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC)

Puskesmas Kecamatan Kalideres

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Pemda

Dinkes

Wapres RI

Kemensos

DPR RI

Pakar Hukum Tata Negara

Paparan:

Dari Chart diatas dapat dilihat bahwa Pakar Hukum Tata Negara, cukup mendominan menjadi institusi

yang menjadi rujukan media pada Anggaran Kartu Sakti hari ini. Lembaga lainnya yang turut menjadi rujukan

media antara lain DPR Ri, Kemensos, Wapres RI.

3


C. Narasumber Issue

Yusril Ihza Mahendra11%

Khofifah Indar Parawansa11%

Fahri Hamzah11%

Dien Emmawati7%

Budiyono4%Boyamin saiman

4%Margarito Kamis4%

Dede M4%

Aditya Wardhana4%

Jusuf Kalla4%

Jusuf Kalla4%

Bamabang Widianto4%

Tulus Abadi4%

Rieke Diah Pitaloka4%

Usman Sumantri4%

Andi Nurpati4%

Yusri Ihza Mahendra4%

H Taufik Rahman SH4%

Zulkarnaen4%

Imam Nasef4%

Johanis Mau4%

Narasumber

Yusril Ihza Mahendra Khofifah Indar Parawansa Fahri Hamzah Dien Emmawati Budiyono

Boyamin saiman Margarito Kamis Dede M Aditya Wardhana Jusuf Kalla

Jusuf Kalla Bamabang Widianto Tulus Abadi Rieke Diah Pitaloka Usman Sumantri

Andi Nurpati Yusri Ihza Mahendra H Taufik Rahman SH Zulkarnaen Imam Nasef

Johanis Mau

Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara): Namun, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya, cara mengelola Negara tidak sama dengan cara mengelola rumah tangga atau warung.

Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial) : Laporkan saja, kami akan lakukan validasi kepada BPJS

Fahri Hamzah (Wakil ketua DPR RI) : “Pertama, jangan berpikiran kita akan menghambat keinginan Jokowi mempermudah akses rakyat ke kesehatan dan pendidikan. Itu jauh dari itu. Kita bicarakan bagaimana keinginan baik pemerintah disertai azas legalitas dari semua keputusannya,”

Dien Emmawati (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) : "Jadi, warga miskin yang dulu terdaftar di Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga dari BPJS. Jadi, semuanya satu pintu. JKN dan KIS itu kartunya, pelaksananya BPJS,"

4


D. Media Share

Harian Pelita14%

Media Indonesia14%

Rakyat Merdeka11%

Koran Sindo11%

Republika11%

Kompas online11%

Pos Kota11%

Koran Tempo7%

Tempo online7%

Tribunnews online3%

Media

Paparan :Chart diatas menunjukan Media Indonesia dan Harian Pelita menjadi leading media dalam

memberitaan isu Program Presiden Jokowi di media dengan dua artikel . Terdapat Tujuh media cetak nasional dan Lima media online yang memuat isu Program Presiden Jokowi hari ini.

5


Ringkasan Berita BPJS :

Ringkasan Isu ToneFungsi KIS dan KJS Diklaim Tak Akan Tumpang TIndihKoran Tempo, Hal 26 Linda hairani/Moyang kasih dewimerdeka

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) tak akan mendapat fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut Dien, data pemegang masing-masing kartu di simpan didalam sistem pusat dan di kelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat telah di luncurkan oleh Presiden Joko Widodo secara serentak di beberapa lokasi di Jakarta, senin lalu.

Dien EmmawatiKepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta

“Kalau ada identitas yang ganda, akan terpental langsung dari sistem,”

Tulus AbadiPengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

“Infrastrukturnya belum lengkap, rumah sakit kurang, tenaga kesehatan masih terbatas. Ini masihbikin ribet masyarakat,”

Funsi KIS dan KJS

Dasar Hukum Kartu Sakti DipertanyakanKoran Sindo, Hal 2 Rahmat sahid

Kontroversi mengenai legalitas Program Kartu Sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir.Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai program bantuan sosial yang diluncurkan Presiden tersebut di pertanyakan dasar hukumnya.

Yusril Ihza MahendraPakar Hukum Tata Negara

‘Namun, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya, cara mengelola Negara tidak sama dengan cara mengelola rumah tangga atau warung,”

Margarito KamisPakar Hukum Tata Negara

“Dibereskan dulu tatanan hukumnya, baru di lanjutkan programnya,”

Rieke Diah PitalokaAnggota dari Fraksi PDI-P

Dasar Hukum Kartu Sakti

6


“Kami harus meluruskan beberapa opini yang terjadi bahwa KIS dan KIP itu sebagai konpensasi dari kenaikan harga BBM. Itu tidak tepat sama sekali,”

DPR Pertanyakan legalitas program KIS dan KIPHarian Pelita, Hal 1-19 kim

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di awal pemerintahannya. Program ‘kartu sakti’ tersebut di nilai sejumlah kalangan tidak sesuai prosedur yang ada. Sebab, alokasi anggaran yang di gunakan dalam program tersebut belum di sahkan dalam APBN 2015.

Fahri HamzahWakil ketua DPR RI

“Pertama, jangan berpikiran kita akan menghambat keinginan Jokowi mempermudah akses rakyat ke kesehatan dan pendidikan. Itu jauh dari itu. Kita bicarakan bagaimana keinginan baik pemerintah disertai azas legalitas dari semua keputusannya,”

Yusril Ihza MahendraPakar hukum tata Negara

“Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dari pikiran akan langsung di wujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya,”

Usman SumantriKepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK)

“Jadi ada UU BPJS yang mengamanatkan agar ada Badan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan. UU ini mengamanatkan satu hal bahwa masyarakat Indonesia itu yan tidak mampu di tanggung oleh Negara,”

Legalitas Program Jokowi

Menaker Sidak Perusahaan Yang Tidak Ikut BPJS KetenagakerjaanHarian Pelita, Hal 2 iz

Perusahaan BUMN Jadi PrioritasBisnis Indonesia, Hal 6 Tegar arief

Perusahana Diminta Daftarkan Karyawannya ke BPJStempo online Ursula florene Sonia

Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri berjanji akan mendatangi kantor Perusahaan-perusahaan yang belum

Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan

7


mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan.

Muhammad Hanif DhakiriMenteri Ketenagakerjaan (Menaker)

“Saya bersama-sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap program BPJS itu,”

Petugas Kurang, Antrean Calon Peserta BPJS Kesehatan MengularHarian Pelita, Hal 9 adi

Petugas loket di kantor pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kabupaten Bogor di jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong yang hanya tiga orang banyak dikeluhkan oleh para peserta BPJS yang jumlahnya ratusan orang dalam setiap harinya. Hal tersebut membuat antrian panjang dan tidak jarang para calon yang datang dari jauh harus kembali lagi keesokan harinya karena tidak terlayani.

Dede MPetugas Satpam BPJS Kesehatan Cibinong

“Setiap hari petugas di loket 1 melayani 100 calon peserta. Sementara warga yang datang lebih dari itu,”

Pelayanan BPJS Kesehatan

DPR Tolak Membiayai ‘Kartu Sakti JokowiRakyat Merdeka, Hal 7 FAZ

Program KIP dan KIS Gunakan Dana APBNMedia Indonesia, hal 2 Emir Chaerullah

3 Kartu Sakti MembahayakanPos Kota, Hal 1 rizal/yulian

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras program Kartu Sakti Jokowi, Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, haram bagi DPR memberikan uang Negara untuk membiayai program yang tidak ada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fahri HamzahWakil Ketua DPR RI

“Program harus punya nomenklatur. Kalau tidak ada dalam undang-undang APBN, Haram bagi DPR memberikan Anggaran,”

Anggaran Kartu Sakti

8


Andi NurpatiKetua DPP Partai Demokrat

Mengatakan, program Kartu Sakti Jokowi tidak berbeda dengan program-program pro rakyat pemerintahan SBY

Yusril Ihza MahendraPakar Hukum tata Negara

“Cara mengelola Negara tidak sama denganmengelola rumah tangga atau warung. Tidak bisa apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung di wujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu karena suatu tindakan harus ada landasan hukumnya,”

Jusuf KallaWakil Presiden RI

“Anggaran pelaksanaan program itu tercantum dalam APBN 2014. BPJS itu ada undang-undangnya (untuk Kartu Sehat). KIS hanya suatu sistem untuk melaksanakan BPJS,”

Khofifah Indar ParawansaMenteri Sosial

“Sebanyak Rp 6,2 Triliun untuk Implementasi KKS, Rp 199 miliar untuk pencetakan kartu ang didistribusikan ole PT Pos, dan Rp 14 miliar sisanya untuk program sosialisasi,”

Bamabang WidiantoSekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

“Ini sudah ada di APBN 2014. Kami tidak menambah anggaran baru,”

Johanis MauKabid Bantuan dan Jaminan Sosial

“Soalnya kami belum menerima informasi apapun,”

Boyamin saimanKoordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)

“Enggak boleh itu, Jelas itu pelanggaran. Nantinya, lama-lama perusahaan swasta atau cukong-cukong bisa ikut membantu memberikan anggaran. Ini membahayakan,”

9


Imam NasefPeneliti pada Divisi Kajian Hukum Tata Negara SIGMA, M

“Tidak bisa suatu tindakan dilakukan terlebih dahulu, kemudian dasar hukumnya menyusul, ini bisa di anggap illegal sampai payung hukumnya menyusul,”

ZulkarnaenWakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK)

“Itu kan kebijakan publik apakah ada unag Negara yang di rugikan untuk kepentingan sendiri. Jadi artinya jangan terlau curiga dan berlebih-lebihan melihat itu. Itu kan di tolong dan di percepat,”

JK Bela Program ‘ Kartu Jokowi ‘Republika, hal 1-9 teguh firmansyah

Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya angkat bicara seputar polemik Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pinter (KIP). JK menjelaskan program KIS dan KIP memiliki dasar hukum. KIS di payungi oleh undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sedangkan KIP mengacu pada aturan program wajib belajar 12 tahun.

Jusuf KallaWakil Presiden RI

“Itukan kalau dalam rangka BPJS. Itukan ada payung hukumnya. KIP kan sudah terjadi sebelumnya. Wajar (Wajib Belajar) 12 Tahun. Itu didukung oleh APBN. Ituundang-undang lho,”

Fahri HamzahWakil Ketua DPR RI

Mengatakan, KIS dan KIP rawan tersangkut masalah hukum karena tidak memiliki landasan legal yang jelas. Tak hanya itu, program yang sudah di jalankan oleh Jokowi itu juga belum memiliki anggaran yang jelas. Presiden tidak bisa asal mengubah mata anggaran lain untuk menyukseskan janji pada masa kampanyenya.

Yusri Ihza MahendraPakar Hukum Tata Negara

“mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola Negara tidaklah sama dengan mengelola rumah tangga atau warung,”

Program Kartu Jokowi

10


Penderita ODHA Boleh Terima KIS, Ini Syaratnyatempo online Fardi Bestari

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bagi Orang dengan HIV (ODHA) yang mendapatkan virus itu karena sebagai korban dianjurkan untuk melaporkan kasusnya ke situs resmi program Kartu Indonesia Sehat. "Silakan lapor ke www.kawalbansos.com," katanya di Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada 6 Oktober 2014.


"Laporkan saja, kami akan lakukan validasi kepada BPJS,"

Aditya WardhanaDirektur LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC)

"KIS diharapkan dapat menanggung komponen layanan yang selama ini dibutuhkan oleh ODHA,"

Penderita ODHA

Banyak Perusahaan di Sumsel Tak Pedulikan BPJS Kesehatantribunews online ANGGA BHAGYA NUGRAHA

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim, H Taufik Rahman SH, menyesalkan banyaknya perusahaan – perusahaan yang tidak hadir pada acara sosialisasi BPJS Kesehatan di Hotel Grandzury Muaraenim, Kamis (6/11).

H Taufik Rahman SHSekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim

“Jaminan kesehatan pekerja adalah tanggung jawab perusahaan. Ini undang-undang yang mengatur bukan pemerintah daerah (Pemda). Diundang saja banyak yang tidak hadir, giliran ada masalah minta tolong sama Pemda,”

Sosialisasi BPJS Kesehatan

Pemilik Kartu Kesehatan Apa Pun Otomatis Anggota KISKompas online Andri Donnal Putera

Pelayanan jaminan sosial dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiap puskesmas dipastikan akan tetap berjalan, meskipun kini sudah ada program baru dari Presiden RI Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Penggunaan Kartu KIS

11


Budiyonopenanggung jawab JKN Puskesmas Kecamatan Kalideres

"Di surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan, kartu KIS sama dengan JKN, KJS, Jamkesmas, dan BPJS. Bagi masyarakat yang punya kartu-kartu itu, sudah otomatis jadi peserta KIS, tetap dilayani,"

Dien EmmawatiKepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta

"Jadi, warga miskin yang dulu terdaftar di Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga dari BPJS. Jadi, semuanya satu pintu. JKN dan KIS itu kartunya, pelaksananya BPJS,"

Tahun 2015, Penerima KIS Bertambah 1,7 Juta Jiwakompas online denny permana

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun 2015 mendatang akan ditambah sebanyak 1,7 juta jiwa. Pada tahun 2014, penerima KIS 432.000 jiwa.


"Insya Allah ada tambahan penerima KIS 1,7 juta jiwa di tahun 2015. Kami sedang usahakan verifikasi data penerimanya,"

Kepesertaan KIS

12

Pemberitaan Umum Tentang Perbankan Hari ini: · Web viewMedia massa nasional yang turut memuat isu Persoalan yang terjadi pada Program Kartu Sakti Jokowi lainnya antara lain, Koran

Documents