Nombre:……………………………………………………………………………. DISEÑO GRÁFICO 1 EXAMEN IER PARCIAL Fecha: …………………………………………………. Profesora: Mónica Robles Paralelo: ……………………………… “Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y a actuar con honestidad; por eso no copio ni dejo copiar.” ……………………………………… Firma de compromiso del estudiante 1. De acuerdo a la definición de Icograda, los profesionales del diseño gráfico se especializan en: a) la estructuración y la organización de la información visual para ayudar a la comunicación y a la orientación. b) La modificación o cambio de ambientes bi o tridimensionales para cubrir las necesidades físicas o psíquicas del ser humano y la sociedad c) determinar, anticipadamente a su realización, las características finales de un artefacto y su modo de producción. d) solucionar problemas combinando la sensibilidad visual con habilidad y conocimiento en áreas de las comunicaciones, la tecnología y los negocios. Opciones de respuesta: a) a, b b) b, c c) c, d d) d, a 2. Complete con el literal que le corresponda. Entre las varias tipologías de especialidad en las que el diseñador gráfico se puede especializar se hallan por ejemplo, _a)_ usado entre otros, como como voz provocadora para incitar la acción o como un seductor señuelo para un producto o servicio. O bien se encuentra _b)_eficaz para hacer que data compleja sea más fácilmente comprensible. Por otro lado, _no hay que confundir _c)_ que puede reflejarse en tarjetas de visita, uniformes, materiales de marketing y otros materiales de comunicación; con _d)_ que a través de varios medios y un equipo más robusto, crea una percepción general sobre cualquier producto servicio u organización en la mente del consumidor. Finalmente, mencionaremos a _e) _ que se refiere a la aplicación del diseño en un entorno específico. a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ e) ___________________________ 3. Enumere las fases del Proceso de diseño gráfico significativo aplicado a un cartel (columna derecha) planteado por Herrera y Fernández: Realización de definitivos del cartel. Creación de ideas gráficas Definición de los objetivos comunicativos Clasificación de los principios lingüísticos a través de un cuadro de significantes posibles Síntesis, selección y evolución de las ideas gráficas 4. Complete. De acuerdo al proceso de Diseño de Ambrose-Harris, después de _ a)_, el cliente puede empezar a buscar o recibir _b)_, de cómo el producto ha sido recibido por el público objetivo y cuán positivos han sido sus efectos en éste. Así, una empresa de diseño puede averiguar cómo respondió la audiencia a su diseño. a. ___________________________ b. ___________________________ 5. Atribuya a cada concepto de la columna izquierda una de las 3 categorías planteadas en la creación de un campo semántico que forma parte del Proceso de diseño significativo según Herrera y Fernández:
4
Embed
PEMBERIAN PENGHORMATAN DAN PELEPASAN BAGI …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_284... · Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara; 5.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOM OR KM 284 TAHUN 2020
, TENTANO
PEMBERIAN PENGHORMATAN DAN PELEPASAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG MENINGGAL DUNIA BUKAN KARENA MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghormatan bagi Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan
yang meninggal rìunia bukan karena tugas kedinasan,
perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan persemayaman
dan pemakamannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penghormatan dan Pelcpasan bagi Aparatur Sipil
Negara yang Meninggal Dunia Bukan Karena
Melaksanakan Tugas Kedinasan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4916);
-2-
Menctapkan
PERTAMA
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang
Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kcmenterian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun
2012 Tentang Keprotokolan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGHORMATAN DAN PELEPASAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA YANG MENINGGAL DUNIA BUKAN
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang selanjutnya disingkat ASN yang
meninggal dunia/wafat diberikan penghormatan dan
pelepasan pemakaman enazah.
-3-
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
Pemberian penghormatan dan pclepasan pemakaman bagi
ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan
terhadap ASN aktif yang meninggal bukan karena
melaksanakan tugas kedinasan.
ASN aktif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, yaitu:
1. pegawai negcri sipil; dan
2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Pemberian penghormatan dan pelepasan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan
oleh Pejabat unit kerja/kantor Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dimana ASN tersebut bekerja.
Keluarga atau kcrabat dari ASN yang meninggal
dunia/wafat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, harus melaporkan ke Unit Kerja/Kantor UPT
tempat ASN tersebut bekerja terkait identitas diri ASN.
Unit Kerja/Kantor UPT tempat ASN tersebut bekerja, agar
berkoordinasi dengan • pihak keluarga atau kerabat
mengenai tempat rumah duka ASN disemayamkan dan
tempat dimakamkan serta waktu pemakaman.
Setelah identitas, tempat rumah duka, dan tempat
pemakaman, serta waktu ASN tersebut didapatkan oleh
Unit Kerja/Kantor UPT sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM,
agar menyesuaikan derigan data kepegawaian ASN
dimaksud untuk mengétahui lebih lanjut identitas secara
lengkap dengan menggunakan contoh Format Berita Acara
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kcputusan Menteri ini.
Apabila lokasi rumah duka, persemayaman dan/atau
tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEENAM tidak dapat dijangkau oleh unit kerja tempat
-4-
KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
A-SN tersebut bekerja, maka unit kerja asai ternpat kerja
agar bcrkoordinasi dengan unit kerja terdekat dan
mendelegasikan/meminta pejabat unit kerja tersebut
untuk hadir melakukan penghormatan terakhir dan
pelepasan pcmakaman jenazah ASN serta mcmbuat
laporan berupa Berita Acara Penghormatan Terakhir dan
Pelepasan Pemakaman Jenazah.
Pejabat unit kerja terkait atau Pejabat unit kerja terkait
sebagaimàna dimaksud dolarn Diktum KEENAM agar
menyiapkan naskah yang memuat prestasi kerja ASN dan
lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh pihak keluarga
atau kérabat vang akan dibacakan pada saat prosesi
pemakaman.
Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPAN disampaikan kepada Sekretaris Jenderal C.q
Kepala Biro Kepcgawaian ' dan Organisasi selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian. ■
Apabila ASN yang meninggàl dunia/wafat merupakan
pimpinan pada suatu unit kerja/kantor UPT, pejabat
lainnya pada unit kerja/kantor UPT pada ASN bekerja
untuk melaksanakan pelepasan dan penghormatan
berdasarkan ketentuam dalam Keputusan Menteri ini.
-5-
KEDUABELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
' REPUBLIK INDONESIA,
ttd
' BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kcpala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Kantor/Unit Pclaksana Teknis/Satuan Kerja di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
-o-
LAM PIRAN KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 284 TAHUN 2020
TENTANO PENGHORM ATAN DAN PELEPASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANGM ENINGGAL DUNIA BUKAN KARENA M ELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKIJNGAN KEM ENTERIAN PERHUBUNGAN
FORMAT BKRITA ACARA
TELAH MENINGGAL DUNIA PADA HAR1......... TANGGAI............. BULAN.....
TAHUN........ PUKUL...... WIB/W1TA/W1T DI KEDIAM AN / RUM AH SAKIT....................
ALMARHUM/ALMARHUMAH :
NAMA : .........................................................