PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, penghormatan

terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar itu Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan

daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

daerah sehingga memberi peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur dan

melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan

masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Hal ini banyak disikapi oleh kalangan pemerintah daerah termasuk

Pemerintah Daerah Kota Bandung seperti tertuang dalam program kerja bagian

pemberdayaan perempuan Kota Bandung Tahun 2002 dalam bentuk: Pertama

sikap optimis bahwa otonomi luas merupakan pilihan terbaik bagi daerah, dimana

daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan fungsi

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Kedua sikap pesimis terhadap

kesungguhan pemerintah dan manfaat kebijakan otonomi, sikap ini berdasarkan

fakta bahwa otonomi yang luas membawa dampak terhadap peningkatan beban

kerja pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Pemerintah daerah itu sendiri menurut UU Nomor 22 Tahun 1999

merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai

badan eksekutif daerah. Sedangkan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga

2

perusahaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan

membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri dari sekretaris daerah, dinas, dan Lembaga Teknis Daerah (LTD),

kecamatan, kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah (UU, 1999: 3).

Potensi kaum perempuan Indonesia disektor pendidikan, ekonomi dan

ketenagakerjaan berdasarkan data survey Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun

1999-2000 masih dibawah laki-laki seperti dikutip dalam Suara Karya Online

Tanggal 27 April 2004, dimana 54% perempuan Indonesia hanya lulusan Sekolah

Dasar (SD) kebawah, 19% lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),

27% lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari penduduk usia 10-44

tahun dan 45 tahun keatas. Selain rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan

ketenagakarjaan perempuan di Indonesia dikategorikan juga paling tinggi angka

buta huruf jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 3.816.681 perempuan dan

2.138.781 laki-laki. Data minimnya tingkat pendidikan, serta tingginya angka buta

huruf dikalangan perempuan Indonesia diatas merupakan suatu ancaman yang

sangat besar bagi masa depan bangsa dimana kaum perempuan merupakan salah

satu komponen yang ada di masyarakat yang bisa dilibatkan dalam pembangunan.

Potensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat masih belum

mendapat porsi yang wajar. Hal ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh

pemerintah mengingat kaum perempuan dari sisi kuantitas menempati urutan

pertama dari komposisi warga masyarakat. Demikian sambutan Walikota

Bandung yang dibacakan asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,

Drs. Askary Wirantaatmadja pada acara pembukaan dialog interaktif tentang

3

peningkatan pemberdayaan pengusaha perempuan tanggal 23 Desember 2002 di

ruang serbaguna Balaikota Bandung seperti yang yang dikutip dalam Galamedia

tanggal 24 Desember 2002.

Sambutan Walikota ini juga dapat didukung dengan data terakhir potensi

perempuan pada sensus penduduk tahun 2000 di Kota Bandung, yang dikutip

dalam program kerja bagian pemberdayaan perempuan, dimana potensi kaum

perempuan masih dibawah laki-laki dan tingkat putus sekolah kaum perempuan

juga sangat tinggi. Penyebab putus sekolah karena dipengaruhi oleh krisis

ekonomi,kultur/budaya dan kurang/jauh dari fasilitas pendidikan. Hal ini juga

diungkapkan oleh wakil gubernur Jawa Barat bidang kesejahteraan Deden Ruchlia

dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemberdayaan perempuan

tanggal 28 Oktober 2002 di Bandung, dimana kaum perempuan di Jawa Barat

masih terhimpit beberapa persoalan/permasalahan. Permasalahan tersebut dapat

dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat 35,72 juta jiwa, 17.642.937 juta jiwa

adalah kaum perempuan dengan permasalahan dibidang pendidikan, kesempatan

kerja, kesehatan dan kesempatan menduduki suatu jabatan.

(http//www.jabar.go.id)

Fenomena yang diungkapkan wakil gubernur Jawa Barat di bidang

kesejahteraan diatas ini karena kondisi perempuan yang buta huruf khususnya

dipedesaan sebesar 5,1%, laki-laki 2,2% dan untuk diperkotaan perempuan buta

huruf sebesar 1,4% dan laki-laki 0,4%. Dengan tingginya angka buta huruf ini

maka kita bisa melihat angka partisipasi sekolah menurut umur dan jenis kelamin

pada tahun 2000, umur 7-12 tahun perempuan 96,2% dan laki-laki 96,1%. Umur

4

13-15 tahun perempuan 73,5% dan laki-laki 74,0%. Umur 16-18 tahun permpuan

44,7% dan laki-laki 46,9%. Umur 19-24 tahun perempuan 8,2% dan laki-laki

11,3%. Pada tahun 2001 jumlah perempuan yang mengantongi ijazah SLTA 4,135

sementara laki-laki adalah 16%, jumlah ini semakin kecil untuk perempuan yang

lulus diploma (DII dan DIII) dengan perbandingan 1,42% dan laki-laki 1,53%,

sedangkan sarjan (S1-S3) perempuan hanya 1,40% dan laki-laki adalah 2,275

selebihnya perempuan hanya mengantongi ijazah SD,SLTP atau sama sekali tidak

memiliki ijazah, dengan kata lain putus sekolah dasar atau sama sekalia tidak

bersekolah.

Angka partisipasi pendidikan diatas berdasarkan umur dan jenis kelamin

menunjukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit kaum

perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan

wanita ini akan memberikan dampak pada kedudukannya dalam pekerjaan dan

upah yang mereka terima. Dengan rendahnya pendidikan berarti kurangnya

keterampilan dan keahlian, untuk itu pekerjaan yang cocok adalah sebagai buruh

manual dan upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan mereka

yang terampil dan ahli dibidang tertentu.

Berdasarkan fenomena diatas maka dapat dikatakan bahwa kaum

perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, meskipun secara hukum

kesempatan untuk meningkatkan status dan peranan perempuan sejak Indonesia

meratifikasi konvensi perempuan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984.

Ketertinggalan kaum perempuan ini dapat dilihat dari pembagian kerja secara

seksual didalam masyarakat, dimana peran perempuan adalah dilingkungan rumah

5

tangga dan peran pria diluar rumah. Pembagian pekerja secara seksual ini jelas

tidak adil bagi wanita sebab dapat menempatkan wanita pada kedudukan

subordinate/terpinggirkan terhadap pria sehingga cita-cita untuk mewujutkan

wanita sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat

sulit terlaksana. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan perempuan sehingga tidak

menempatkan wanita pada kedudukan yang termajinalkan.

Pemberdayaan menurut A.M.W.Pranarka dan Vidhyandika Moeljanto

dalam bukunya Onnoy S. Prijono dan A.M.W.Pranarka adalah:

“ Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil

dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik didalam

kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional maupun

dalam bidang politik, ekonomi, dll”(Prijono dan Pranarka, 1996:56).

Konsep pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan sesuatu

yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam seluruh aspek kehidupan

seperti dalam paragraf sebelumnya tertuliskan tentang permasalahan yang

dihadapi kaum perempuan sehingga perlu adanya pemberdayaan.

Pengertian pemberdayaan perempuan menurut program bagian

pemberdayaan perempuan Kota Bandung Tahun 2002 adalah:

“ Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk

memperoleh akses dan peluang serta penguasaan terhadap sumber daya,

ekonomi, politik, sosial budaya agar berperan dan berpartisipasi aktif

dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah sebagai

perempuan mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya”.

Berdasarkan definisi diatas maka pemberdayaan perempuan sangat perlu agar

perempuan memperoleh akses dan peluang di bidang ekonomi, politik, sosial

budaya serta mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan

keputusan.

6

Hasil survey tahun 1999 tentang masalah yang melanda perempuan

Indonesia seperti yang telah dikutip dalam jabar.go.id tanggal 30 maret 2004

tersebut meliputi pekerjaan, posisi dalam pemerintahan/politik/lembaga/ketua

umum partai politik dan masalah kemiskinan yang menimpa perempuan.

Dibidang ekonomi perempuan selalu menjadi korban dari setiap perubahan

ekonomi. Keterpurukan ekonomi telah membawa perempuan dalam perjuangan

untuk terus menghidupi keluarga. Saat ini angka partisipasi angkatan kerja

perempuan yang dikutip pada suara karya online tanggal 27 April 2004

perempuan hanya 51%, jauh dibawah laki-laki yang mencapai 86%. Sebagian

besar perempuan bekerja disektor informal. Dalam pengupahan pria menerima

upah 100%, sementara perempuan hanya 60%. Melihat angka partisipasi kerja

perempuan jauh dibawah laki-laki dan dalam hal pengupahan juga perempuan

lebih rendah upahnya hal ini membuat kaum wanita lebih tersisihkan dalam dunia

kerja.

Masih dalam hasil survei BPS tahun1999-2000 yang dikutip dalam suara

karya online tanggal 27 April 2004, sosial ekonomi hampir 50% perempuan

pedesaan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Angka dan fakta

tersebut menunjukan bahwa perempuan hanya dimanfaatkan sebagai Sumber

Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar demi

kepentingan ekonomi negara dan bukan untuk kepentingan perempuan. Tidak

hanya itu, Indonesia juga mendapat julukan dari dunia internasional sebagai salah

satu negara terburuk dalam menangani perdagangan perempuan dan anak-anak.

7

Perdagangan perempuan dan anak-anak di perkirakan mencapai 700 ribu sampai 1

juta orang pertahun ( Global Watch Against Child Labour,2002).

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan

Perempuan Deden Ruchlia mengatakan bahawa kaum perempuan di Jawa Barat

masih terhimpit beberapa permasalahan dibidang ekonomi khususnya Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nilainya masih rendah yaitu 30,3%

dibandingkan dengan laki-laki sebesar 58,9%, sedangkan untuk Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan memiliki nilai 9,4%, laki-laki mencapai

angka 7,4%. Data yang diperoleh tahun 2000 menunjukan bahwa perempuan

setengah pengangguran mencapai 44,2% dan laki-laki 28,8%. Ada tiga hal yang

dijumpai dalam pekerjaan yang berkaitan dengan TPAK dan upah dikutip pada

jabar.go.id 30 Maret 2004 adalah:

1. Masalah pekerjaan TPAK perempuan hanya mencapai 51,2% angka ini

berada dibawah laki-laki yang mencapai 83,6%

2. Perbandingan upah perempuan juga rendah dengan, perbandingan 46%

dan laki-laki 100%

3. Keterlibatan bekerja di sektor formal prosentasenya lebih rendah, dengan

perbandingan perempuan 42%, laki-laki 2,70%.

Perbandingan antara TPAK pada tahun 2002 dan 2004 jika dilihat dari

kutipan diatas maka TPAK tahun 2002 masih dibawah 50% dan meningkat

ditahun 2004 menjadi 51,2%, namun masih menjadi masalah karena masih jauh

dibawah TPAK laki-laki. Melihat rendahnya TPAK ini disebabkan oleh minimnya

pendidikan perempuan dan angka buta huruf masih tinggi. Masalah ini harus

mendapat perhatian dari semua kalangan baik dari pemerintah maupun non

pemerintah karena perempuan juga merupakan suatu komponen masyarakat yang

terlibat dalam pembanguan disegala bidang kehidupan.

8

Dalam hal ini maka peranan pemerintah daerah meningkatkan

perekonomian dan ketenagakerjaan wanita adalah mengembangkan

ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan

kompetinsi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah pekerja, menjamin

kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, serta melakukan

berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari

kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis

ekonomi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peranan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan dilakukan berdasarkan program

pembangunan nasional (PROPENAS) 2000-2004 dalam Undang-undang Nomor

25 Tahun 2000 Bab VIII butir 3 adalah:

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh

lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan

keadilan gender

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan

dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan

3. Meningkatkan nilai histories perjuangan kaum perempuan dalam rangka

melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga

dan masyarakat.

Atas dasar peranan pemerintah daerah diatas mendorong penulis untuk

lebih dalam meneliti tentang pemberdayaan perempuan dan langka-langka apa

yang diambil untuk meningkatkannya. Dalam penelitian ini penulis mengambil

studi kasus di bagian pemberdayaan perempuan Kota Bandung karena bagian ini

yang menangani segala kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Kota

9

Bandung yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2).

P2TP2 merupakan suatu lembaga pengembangan swadaya masyarakat,

dimana organisasi ini bergerak pada tingkat kelompok primer dan badan-badan

pemerintahan yang menangani tentang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengungkapkan

permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul:

“ PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI DAN

KETENAGAKERJAAN, Studi Kasus di Bagian Pemberdayaan Perempuan

Sekretariat Kota Bandung”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul beberapa permasalahan

yang diambil penulis. Untuk itu penulis akan mengidentifikasi permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi?

2. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan?

10

1.3. Maksud dan tujuan penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya

pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi dan ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.

2. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

1.1. Untuk kepentingan penyusun, yaitu sebagai penambah khasanah

teoritis dan pengetahuan serta tempat atau wadah untuk

menerapkan teori-teori tentang peranan Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan

ketenagakerjaan.

1.2. Untuk kepentingan ilmiah, yaitu sebagai upaya dalam

mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun bagi

ilmu pemerintahan, khususnya pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi dan ketenagakerjaan.

11

2. Kegunaan Praktis

Untuk lembaga yang terkait, yaitu sebagai bahan masukan yang berkaitan

dengan berbagai persoalan tentang peranan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan

ketenagakerjaan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan adalah salah satu strategi dalam pembangunan, dimana

konsep pemberdayaan pertama kali muncul kepermukaan pada tahun 1990-an.

Istilah pemberdayaan sering digunakan secara luas oleh berbagai lapisan

masyarakat, baik oleh pemerintah, petugas sosial, lembaga swadaya

masyarakat, kalangan praktis pelaksana program atau proyek.

Berhubungan dengan salah satu strategi dalam pembangunan maka

pemberdayaan menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljanto dalam

bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka adalah:



kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun

dalam bidang politik, ekonomi,dll” (Prijono dan Pranarka, 1996:56).

Adapun pengertian lain tentang pemberdayaan menurut Hulme dan Turner (1990)

dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka adalah:

“ Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan sosial yang

memungkinkan orang-orang pinggiran tidak berdaya untuk memberikan

pengaruh yang lebih besar diarena politik lokal maupun nasional. Oleh

karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif” (Prijono

dan Pranarka, 1996:62)

12

Dari pengertian diatas proses pemberdayaan mengandung dua makna

pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau

mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi

lebih berdaya. Kedua proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu

agar mempunyai kemampuan atau keberadaan untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan juga merupakan

suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah

antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun pemikiran lain bahwa konsep pemberdayaan dipengaruhi oleh

tulisan yang berhubungan dengan gender dan feminisme seperti yang di

ungkapkan oleh Karl M. dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka

bahwa:

“ Pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan

kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, dan tindakan transformasi

agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan

wanita” (Prijono dan Pranarka, 1996:63).

Pada pengertian diatas Karl Marx lebih menekankan pada persamaan

derajat yang lebih besar antara pria dan wanita.

Pengertian lain pemberdayaan perempuan menurut Saparinah Sadli dalam

bukunya Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima,

ditinjau dari perspektif hak asasi manusia adalah:

“Pemberdayaan perempuan adalah perempuan sebagai sesama manusia

dapat mengontrol kehidupannya sendiri, dapat menentukan agenda

kegiatannya, dapat mengembangkan keterampilannya secara optimal dan

mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan dari sendiri.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif,

politik/sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual dan

pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga

13

merupakan hasil bahwa perempuan manjadi manusia yang menjadi

kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupan

sendiri”(Ihromi, Irianto dan Luhulima, 2000: 21-22)

Dari pengertian diatas maka dikatakan bahwa untuk memberdayakan

perempuan maka perempuan sendirilah yang harus dapat melakukannya, dengan

cara mampu membuat pilihan, mampu menyuarakan pendapatnya dan

kebutuhannya sebagai perempuan. Untuk menyalurkan semua ini institusi-institusi

yang ada di tingkat lokal, nasional dan kerja sama internasional dapat membantu

proses pengembangan kepercayaan diri perempuan. Peningkatan harga diri

perempuan dan membantu perempuan menyusun agenda kegiatan bagi dirinya

sendiri baik dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pada tahun 1970-an timbul suatu pemikiran dari women in development

(WID) akan perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan

dapat menikmati semua pihak. Perlu disadari bahwa perempuan adalah sumber

daya manusia yang sangat berharga, sehingga perempuan yang sebelumnya

posisinya termarjinalkan, atau berada digaris pinggir, perlu diikut sertakan

kedalam pembangunan.

Menurut Miranti Hidajadi dalam Jurnal Perempuan edisi 17 bahwa sasaran

dari pendekatan WID adalah:

“Sasaran pendekatan WID adalah pada kalangan perempuan dewasa yang

secara ekonomi miskin dan pendekatan ini memberikan perhatian pada

peran produktif perempuan dalam pembangunan seperti inisiatif

pengembangan teknologi yang lebih baik dalam arti tepat guna untuk bisa

meringankan beban kerja perempuan.Tujuannya adalah menekankan

kepada sisi produktif kerja dan tenaga perempuan terutama berkaitan

dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi

produksinya” (Jurnal Perempuan, 2001: 12).

14

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pengertian pemerintah daerah menurut

Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

“ Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Dengan kata

lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintahan daerah” (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 17).

Pengertian pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah (PP) No 84

Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah adalah:

“ Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang

lain sebagai badan eksekutif daerah” (PP, 2001: 42).

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang

dimaksudkan adalah pemerintah daerah dalam arti sempit. Pemerintah daerah

dalam arti sempit terdiri dari kepala daerah, sekertaris daerah, dan dinas-dinas di

daerah. Jadi pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang ada dalam wilayah

daerah kabupaten dan bupati kepala daerah sebagai unsur pimpinan penyelenggara

pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk itu tugas-tugas negara/ pemerintah juga merupakan tugas-tugas

pemerintah daerah, akan tetapi tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan

pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan

kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada

pada posisi yang seimbang. Pada kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk

sangatlah relevan untuk diwujudkan karena pada hakikatnya masyarakat yang

15

memiliki tingkat heterogenitas cendrung mendambakan suatu pola kehidupan

yang harmonis.

Berkaitan dengan peranan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan

yang menyangkut mengorganisir aktivis sosial yang memberikan pendidikan

kepada masyarakat, menurut Maurice Duverger yang lebih mengarahkan kepada

upaya pemberdayaan ( Duverger ,1982:35).

Dalam buku Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Politik Orde Baru

Ryaas Rasyid mengatakan bahwa fungsi hakiki pemerintah adalah fungsi

pemberdayaan. Fungsi ini lebih mengarah sebagai upaya membantu

memaksimalkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan maupun pada

proses sosial.

Apabila upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan peranan dan diiringi dengan pola perencanaan yang baik

maka menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam rangka pemberdayaan ini

upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat

kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal,

teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, untuk itu diperlukan peranan

pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, melalui

aktivitas pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan baik, menurut

Kartasasmita melalui tiga cara yaitu:

16

1. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan

berkembang.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum perempuan.

3. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi

(Kartasasmita, 1996: 207).

Dengan demikian, maka peranan pemerintah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan adalah membangkitkan motivasi/meningkatkan

motivasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan

perempuan agar dapat menimbulkan pengaruh positif atas produktivitas

masyarakat, untuk mencapai kemandirian dan meningkatnya pemberdayaan

masyarakat khususnya perempuan.

Peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan

perempuan berdasarkan fungsi hakiki pemerintah menurut Ryaas Rasyid adalah

pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dalam kondisi sekarang

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap budaya, kemiskinan, dan

keterbelakangan. Ada tiga cara untuk meningkatkan pemberdayaan yang baik

menurut Kartasasmita adalah:

1. Upaya memberdayakan perempuan harus pertama-tama dimulai dengan

menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan

berkembang. Upaya ini bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap

manusia laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi yang

dapat dikembangkan. Pemberdayaannya dengan mendorong, memotivasi,

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya.

17

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum

perempuan.Upaya ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif,

selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum

perempuan harus diberi kesempatan dengan membuka akses pada modal,

teknologi, informasi, pasar, dan berbagai peluang lainnya.

3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses

pemberdayaan, harus diupayakan agar yang lemah tidak menjadi

bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang

kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah

amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan ini.

Memberdayakan perempuan adalah memampukan dan memandirikan

kaum perempuan sebagai warga masyarakat yang sejajar dengan kaum

laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan

perempuan adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu

yang diarahkan pada peningkatan kopentensi dan kemandirian tenaga kerja,

peningkatan upah kerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan

kebebasan berserikat, serta melakukan berbagai upaya terpadu untuk

mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi

pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

Dari uraian diatas maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran ini

sebagai berikut:

18

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan hipotesis, karena

penulisan ini terdiri dari satu variabel. Oleh karena itu penulis menggunakan

proposisi.

Pengertian proposisi menurut Masri Singarimbun dalam bukunya Metode

Penelitian Survei adalah:

Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep (Singarimbun, 1989:

34)

Jadi proposisi tidak mempunyai format yang tertentu. Biasanya disajikan dalam

bentuk suatu kalimat pernyataan yang menunjukan hubungan antara dua konsep.

Proposisi dalam penelitian ini adalah:

Fungsi Pemberdayaan:

1. Menciptakan suatu iklim yang

memungkinkan potensi kaum

untuk perempuan berkembang

2. Memperkuat potensi yang

dimiliki oleh perempuan

3. Memberdayakan dalam arti

melindungi

Pemberdayaan Perempuan

- Bidang ekonomi

- Bidang

ketenagakerjaan

Fungsi hakiki

pemerintah

Pemberdayaan

19

Peranan pemerintah daerah dapat dilihat melalui fungsi pemberdayaan dengan

menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan untuk

berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki oleh perempuan, memberdayakan

dalam arti melindungi kaum perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif

dengan analisis data kualitatif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena

hanya menggambarkan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan melalui program-program dan fungsi dari bagian

pemberdayaan perempuan Kota Bandung.

Pengertian metode penelitian deskriptif menurut Moh. Nasir, Ph.D.

adalah:

“ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,

suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat

deskriptif, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”

(Nazir,1999: 63).

Adapun pengertian lain dari metode penelitian deskriptif yang diuraikan

menurut Sudarwan Danim adalah:

“ Penelitian deskriptif adalah proses studi atau investigasi mendalam

(groundwork) yang esensial bagi studi-studi yang berfokus pada penjelasan,

prediksi, dan kontrol fenomena social dan pendidikan”(Danim, 2002: 70)

20

Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan

penjelasan tentang peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penyusunan melakukan

pengambilan data dengan cara:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung kelapangan dimana penulis secara

langsung terlibat dalam kegiatan dialog interaktif masalah penanggulangan

narkoba di kalangan kaum muda oleh bagian pemberdayaan perempuan. Dalam

acara dialog interaktif ini dilibatkan pelajar SLTP dan SLTA di a Bandung.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang

berkaitan dengan penelitian ini.

Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada aparat pemerintah dan non

pemerintah diantaranya:

1. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan

2. Pimpinan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan(P2TP2) beserta stafnya.

3. Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat langsung dalam

hal sebagai ketua pelaksana kegiatan yang diadakan oleh Bagian

Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung.

21

3. Studi kepustakaan/dokumentasi

Studi kepustakaan dengan membaca dan mencari buku-buku, jurnal,

majalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.Penelitian ini

dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai kepustakaan ini juga

dimaksudkan sebagai landasan bagi analisis dan merumuskan teori atau

informasi yang berkaitan erat dengan penelitian. Dokumen yang berkaitan

dengan penelitian ini adalah laporan kerja, buku saku program bagian

pemberdayaan perempuan, jurnal perempuan dimana artikelnya berkaitan

dengan judul penelitian serta dokumen artikel yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan program kerja.

4. Angket

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data

angket karena penulis secara langsung menggunakan wawancara kepada

narasumber serta didukung dengan studi pustaka atau dokumen yang berkaitan

dengan hasil penelitian ini.

1.6.2. Unit Analisis

Unit analisis menunjukan siapa/ apa yang mempunyai karakteristik yang

akan diteliti (Soehartono,2002: 29).Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari

aparat pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerja sama dengan

pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pada penelitian ini

penulis mengambil beberapa nara sumber yang dianggap lebih mengenal dan

22

mengetahui tentang pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi dan

bidang ketenagakerjaan. Nara sumbernya adalah:

1. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan: Satu Orang

Sebagai pengkoordinasi perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan

dan mengevaluasi, memonitoring dan pengendalian kegiatan perumusan

kebijakan pemberdayaan perempuan.

2. Kepala Sub Bagian Tiga Orang yaitu:

2.1. Kepala sub bagian analisa kebijakan yang mempunyai tugas dibidang

analisa kebutuhan pemberdayaan perempuan

2.2. Kepala Sub bagian P3M (pemberdayaan partisipasi peran aktif

masyarakat) dan organisasi perempuan yang mempunyai tugas

dibidang administrasi pemberdayaan partisipasi peran aktif masyarkat

dan organisasi perempuan dalam kesetaraan gender.

2.3. Kepala Sub bagian evaluasi dan pelaporan yang mempunyai tugas

dibidang evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan seperti

dalam pengumpulan, pengolahan data kegiatan pemberdayaan

perempuan.

3. Pimpinan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

satu orang dan satu orang stafnya.

P2TP2 merupakan suatu lembaga non pemerintah yang menangani

pemberdayaan perempuan, yang langsung dibawah Bagian Pemberdayaan

Perempuan Kota Bandung. P2TP2 merupakan kepanjangan tangan dari

23

pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota

Bandung.

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di bagian pemberdayaan perempuan

yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan

sebagai ketua pelaksana atau sebagai staf monitoring kegiatan yang

diadakan oleh bagian pemberdayaan perempuan Kota Bandung sebanyak

tiga orang.

1.7. Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan di bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung

Komplek Balaikota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 02. Adapun jadwal

penelitian “ Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan

Perempuan DI Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan” dapat dilihat dari tabel

dibawah ini:

24

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No Waktu

TAHUN 2004

Kegiatan Maret April Mei Juni Juli agst Sept Keterangan

1 Rencana

pengajuan judul

Konsultasi

pembimbing

2 Pembuatan

usulan

penelitian

Konsultasi

pembimbing

3 Penyempurnaan

usulan

penelitian

Konsultasi

pembimbing

4 Perbaikan bab I Konsultasi

5 Penyempurnaan

Bab I

Konsultasi

pembimbing

6 Observasi dan

wawancara

Mandiri

8 Penyusunan

draft laporan

awal

Konsultasi

pembimbing

9 Penyusunan

laporan akhir

Konsultasi

pembimbing

10 Pengadaan dan

distribusi hasil

penelitian

mandiri

25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas

pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan

pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan

kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada

pada posisi yang seimbang.

2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pengertian pemerintah daerah menurut

Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan didaerah. Dengan kata

lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintahan daerah” ( Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 17).

Pengertian pemerintah daerah menurut UU No 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah adalah:

“ Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang

lain sebagai badan eksekutif daerah” (UU,1999: 3).

26

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang

dimaksudkan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah, sekertaris

daerah, dan dinas-dinas di daerah. Jadi pemerintah daerah merupakan suatu sistem

yang ada dalam wilayah daerah kabupaten dan bupati kepala daerah sebagai unsur

pimpinan penyelenggara pemerintah di daerah.

2.1.2. Fungsi Pemerintah Daerah

Dalam buku kajian awal birokrasi pemerintah dan politik orde baru, Ryaas

Rasyid mengatakan bahwa fungsi hakiki pemerintah adalah fungsi pemberdayaan.

Fungsi ini lebih mengarah sebagai upaya membantu memaksimalkan

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan maupun pada proses sosial.

Untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan baik, menurut

Kartasasmita melalui tiga cara yaitu:

4. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum wanita

berkembang

5. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum wanita



Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan

azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam

fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra

adalah:

1. Fungsi otonomi

Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segal urusan

yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih

tinggi tingkatannya.

27

2. Fungsi pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau

pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung

jawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah

kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin

berkembang dan kompleks

4. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:

1. Pembinaan wilayah

2. Pembinaan masyarakat

3. Pemberian pelayanan,pemeliharaan serta perlindungan kepentingan

umum

( Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 20-27).

Dari fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan

wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya

wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat

diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi

meningkatkan wilayahnya. Adapun upaya pemerintah daerah mengenai

pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk

meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih

mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain

fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari

pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan

kepentingan umum merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan

dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan

pelayanan misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum

28

penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara

memberikan advokasi terhadap kaum-kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga

Bantuan Hukum (LBH).

Fungsi pemerintah menurut Bintoro dalam bukunya Inu Kencana Syafiie

adalah:

“Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan kebebasan

cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan

masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur

tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik

masyarakat, pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk

mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruan, harus mengusahakan

pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan

kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)” (Syafiie, 1992:

15-16).

Fungsi pemerintah daerah menurut Bintoro diatas maka dikatakan bahwa

pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membangun dan

mengembangkan minat serta bakat yang dimilikinya tanpa campur tangan dari

pemerintah itu tetapi dilain pihak pemerintah juga sebagai pemegang mandat

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap

kepentingan golongan lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi dari

pemerintah adalah sebagai pendorong dan pemegang mandat dalam meningkatkan

sumber daya manusia yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

29

Fungsi pemerintah menurut Prajudi dalam bukunya Inu Kencana Syafiie

adalah:

Fungsi pemerintah adalah:

1. Pengaturan

2. Pembinaan masyarakat

3. Kepolisian

4. Peradilan (Syafiie, 1992: 16).

Dari fungsi pemerintah menurut Prajudi diatas maka fungsi pengaturan

adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau

kebijakan agar masyarakat lebih teratur. Fungsi pembinaan masyarakat adalah

salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia

melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan

kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Fungsi kepolisian

adalah sebagai pengatur tata tertib yang berlaku dimasyarakat serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelanggaran dari tata tertib yang berlaku

di masyarakat tersebut. Fungsi kepolisian juga sebagai penegak hukum dan

keadilan. Dan fungsi peradilan adalah fungsi yang mengadili orang-orang dalam

hal pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku dimasyarakat. Adapun fungsi

lain dari peradilan ini adalah sebagai penegakan hukum dan supremasi hukum.

Fungsi ini dikatakan berhasil apabila sudah melaksanakan fungsinya sebagai

penegak keadilan.

30

2.2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan

sumber daya manusia dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dalam segala

bidang

2.2.1. pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan

sumber daya manusia dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dalam segala

bidang.

Pemberdayaan adalah salah satu strategi dalam pembangunan,

dimana konsep pemberdayaan pertama kali muncul kepermukaan pada tahun

1990-an. Istilah pemberdayaan sering digunakan secara luas oleh berbagai

lapisan masyarakat, baik oleh pemerintah, petugas sosial, lembaga swadaya

masyarakat, kalangan praktis pelaksana program atau proyek.

Berhubungan dengan salah satu strategi dalam pembangunan maka

pemberdayaan menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljanto dalam

bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka adalah:



kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun

dalam bidang politik, ekonomi,dll” (Prijono dan Pranarka, 1996:56).

Adapun pengertian lain tentang pemberdayaan menurut Hulme dan Turner (1990)

dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka adalah:

“ Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan sosial yang

memungkinkan orang-orang pinggiran tidak berdaya untuk memberikan

pengaruh yang lebih besar diarena politik lokal maupun nasional. Oleh

31

karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif” (Prijono

dan Pranarka, 1996:62).

Dari pengertian diatas proses pemberdayaan mengandung dua makna

pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau

mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi

lebih berdaya. Kedua proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu

agar mempunyai kemampuan atau keberadaan untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan juga merupakan

suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah

antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial

2.2.2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan, menurut Kartasasmita melalui tiga cara yaitu:

1. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum wanita

berkembang

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum wanita



2.2.3. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut Saparinah Sadli dalam bukunya Tapi

Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima ditinjau dari

perspektif hak asasi manusia adalah:

“Pemberdayaan perempuan adalah perempuan sebagai sesama manusia

dapat mengontrol kehidupannya sendiri, dapat menentukan agenda

kegiatannya, dapat mengembangkan keterampilannya secara optimal dan

mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan dari sendiri.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif,

32

politik/sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual dan

pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga

merupakan hasil bahwa perempuan manjadi manusia yang menjadi

kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupan sendiri”

(Ihromi, Irianto dan Luhulima, 2000: 21-22).

2.2.4. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan buku saku Program kerja Bagian Pemberdayaan Perempuan

(PBPP) sekretariat Kota Bandung tujuan pemberdayaan perempuan adalah:

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegaram dan

meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan

dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta

meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat

(PBPP,2001:15).

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi dan ketenagakerjaan maka sasaran yang harus diperhatikan berdasarkan

buku saku program bagian pemberdayaan perempuan sekretariat Kota Bandung

adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam

33

perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan

proporsional diberbagai bidang kehidupan.

2. Tercapainya peningkatan kualitas peranan pengelolaan dan kemandirian

organisasi perempuan dan komitmen masyarakat dalam pemberdayaan

perempuan.

3. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan dan

keadilan gender diseluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumus

kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan dan penegak hukum

disemua tingkat dan segenap objek pembangunan.

4. Tercapainya peningkatan kesadaran kritis masyarakat tentang perbedaan

kebutuhan minat, aspirasi dan kepentingan perempuan.

5. Terwujudnya pembangunan sektor yang berprespektif gender yang dimulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi baik

ditingkat pusat maupun daerah.

6. Terwujudnya perubahan dan pembaharuan produk hukum dan peraturan

perundang-undangan dan nilai-nilai sosial budaya yang kondusif untuk

kesetaraan dan keadilan gender.

7. Tercapainya penurunan kemiskinan dalam keluarga dan masyarakat

melalui pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan diberbagai

bidang kehidupan.

8. Mengoptimalkan motivasi kualitas SDM untuk memunculkan

kepemimpinan perempuan.

5

34

9. Mengoptimalkan pelaksanaan visi dan misi untuk menyamakan persepsi

yang sama dengan pengaruh agama dan budaya terhadap kesetaraan dan

keadilan gender (PBPP,2001:18).

2.2.5. Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi berdasarkan buku saku

program bagian pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pengarus-utamaan jender dalam pembangunan ekonomi dan

ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan

3. Peningkatan pengentasan kemiskinan

4. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin

5. Menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, (PBPP, 2001: 20 )

2.2.6. Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan berdasarkan buku

saku program bagian pemberdayaan perempuan adalah:

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga

kerja perempuan :

a. Penyuluhan tentang hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja

perempuan

b. Penerapan norma perlindungan hukum, perlindungan tenaga kerja dan

fungsi reproduksi pekerja perempuan

35

c. Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja perempuan dan pemberian

bantuan hukum pada sektor formal dan informal

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme serta produktivitas pekerja

perempuan :

a. Peningkatan pendidikan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja

perempuan

b. Peningkatan ketahanan mental dan kebugaran jasmani.

3. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

4. Peningkatan kualitas dan produktifitas kerja

6. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, (PBPP, 2001: 20 )

2.2.7. Wanita Dalam Pembangunan

Strategi peningkatan peranan perempuan dalam Jurnal Perempuan Edisi

35 adalah:

“ Peningkatan peranan perempuan lebih menekankan pada paradigma

perempuan dalam pembangunan (Women In Developmen-WID), dan

perempuan dan pembangunan (Women And Developmen- WAD).

Pendekatan ini lebih ditujukan pada masalah menegjar ketertinggalan

perempuan dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan “

(Jurnal Perempuan’ 2004: 100).

Agenda utama program wanita dalam pembangunan menurut Mansour

Fakih adalah:

“ Bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan,

asumsinya penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak

berpartisipasi dalam pembangunan” (Fakih, 2003: 60).

36

Menurut Miranti Hidajadi dalam jurnal perempuan edisi 17 bahwa

sasaran dari pendekatan wanita dalam pembangunan adalah:

“Sasaran pendekatan WID adalah pada kalangan perempuan dewasa yang

secara ekonomi miskin dan pendekatan ini memberikan perhatian pada

peran produktif perempuan dalam pembangunan seperti inisiatif

pengembangan teknologi yang lebih baik dalam arti tepat guna untuk bisa

meringankan beban kerja perempuan.Tujuannya adalah menekankan

kepada sisi produktif kerja dan tenaga perempuan terutama berkaitan

dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi

produksinya” (Jurnal Perempuan, 2001: 12).

Wanita dalam pembangunan berdasarkan selayang pandang program

bagian pemberdayaan perempuan adalah:

“Wanita dalam pembangunan adalah suatu pendekatan pembangunan yang

ditujukan untuk kaum perempuan dengan tujuan meningkatkan kemampuan

perempuan, agar perempuan dapat turut serta dalam proses pembangunan secara

serasi dan selaras. Kegiatan program dan proyek berdasarkan pendekatan ini

hanya mengarah untuk perempuan saja, misalnya : peningkatan pendapatan

perempuan, peningkatan pengusaha kecil, peningkatan pemeliharaan balita,

peningkatan kesehatan, dan gizi” (PBPP, 2001: )

2.2.8. Arah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Arah tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah

meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang

mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender, serta

meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap

mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum

37

perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta

kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pendekatan pembangunan yang diarahkan dalam pemberdayaan

perempuan dalam Jurnal Perempuan Edisi 35 Tahun 2004 adalah:

“Pembangunan lebih diarahkan pada bidang ekonomi tetapi belum secara

khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap

perempuan dan laki-laki, sehingga memberikan kontribusi terhadap

timbulnya ketidakadilan gender” (Jurnal Perempuan’ 2004: 100).

2.3. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

2.3.1. Pengertian ekonomi

Pengertian ekonomi menurut A. Abdurrachman dalam ensiklopedia

ekonomi keuangan perdagangan adalah:

“ Ekonomi adalah suatu istilah yang dipakai untuk setiap tindakan atau

usaha atau proses yang bertujuan akan menciptakan barang-barang atau

jasa-jasa yang dimaksudkan akan memenuhi atau memuaskan kebutuhan-

kebutuhan manusia. Lebih khusus, istilah ini dipakai untuk menggambarkan

corak produksi barang-barang dan jasa-jasa yang paling efektif dan sesuai

dengan pengetahuan teknik yang sudah ada” (Ensiklopedia,1991: 364).

Bidang ekonomi menurut Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota

Bandung adalah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah berupa

pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatam misalnya pengembangan

usaha kecil dengan cara memberikan pinjaman modal tanpa anjungan dan bunga

yang sangat rendah serta melalui latihan-latihan keterampilan yang diberikan

pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomiannya.

38

2.3.2. Pengertian Ketenagakerjaan

Pengertian ketenagakerjaan berdasarkan pasal I ketentuan umum Undang-

undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan adalah:

“ Ketenagakerjaan adalah segalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama , dan sesudah masa kerja” (UU, 2003: 3).

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat.

Bidang ketenagakejaan menurut Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota

Bandung adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja atau buruh pabrik serta

mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tanggah, dimana mereka kurang

memiliki keahlian yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian

keluarga, sehingga upaya pemerintah adalah memberikan penyuluhan dan latihan

kepada tenaga kerja perempuan seperti penyuluhan sehingga dapat meningkatkan

kualitas sumber daya yang dimilikinya.

2.3.3. Pembangunan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

pembangunan ketenagakerjaan mempunyai landasan, asas, dan tujuan.

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembangunan ketenagakerjaan

diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional

lintas sektoral pusat dan daerah.

39

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

(UU, 2003: 8)

Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan UU NO 25 Tahun tentang

PROPENAS bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha

bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar

(UUD) 1945 pasal 27 ayat (2) yang merupakan ciri dari sistem ekonomi

kerakyatan. Masalah yang dihadapi adalah tingginya tenaga kerja yang

menganggur dan setengah mengaggur. Masalah rendahnya kualitas dan

produktivitas tenaga kerja dan belum memadai perlindungan terhadap tenaga kerja

termasuk tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu dari rendahnya

pendidikan kaum perempuan .

40

41

BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1. Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung

Bagian pemberdayaan perempuan berada dalam lingkungan sekretariat

daerah Kota Bandung yang keberadaannya langsung dibawah Asisten Ekonomi

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKBANG) berdasarkan Peraturan

Daerah ( Perda ) No 3 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi

sekretariat daerah tanggal 7 maret 2001. Bagian pemberdayaan perempuan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas asisten ekonomi

pembangunan dan kesejahteraan rakyat dibidang perumusan kebijakan

administrasi pemberdayaan perempuan.

Bagian pemberdayaan perempuan Kota Bandung ini berdiri pada tahun

2001 dan sekaligus sebagai pencetus berdirinya bagian pemberdayaan perempuan

di propinsi Jawa Barat. Bagian pemberdayaan perempuan Kota Bandung berdiri

bertepatan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten/kota dan didukung pula oleh pusat studi wanita Universitas

Padjadjaran Bandung. Hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia

khususnya kaum perempuan yang ada di Kota Bandung.

3.2. Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung

Bagian pemberdayaan perempuan mempunyai visi dengan terwujudnya

keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Visi ini dapat

42

diwujudkan dengan melaksanakan program-program kerja dimana salah satu

program kerja yang rutin dilaksanakan oleh bagian pemberdayaan perempuan

dengan pihak lain. Agar visi dari bagian pemberdayaan perempuan dapat terwujud

sampai pada sasarannya maka pada tahun 2002 atas kerja sama dengan lembaga

swadaya masyarakat yang ada di Kota Bandung maka dibentuklah Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) sebagai kepanjangan

tangan dari bagian pemberdayaan perempuan sekretariat Kota Bandung sebagai

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan.

3.3. Struktur Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung

BAGAN 3.1

Struktur Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung

(PBPP,2001: )

BAGIAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

SUB BAGIAN

ANALISA

KEBIJAKAN

SUB BAGIAN P3M

ORGANISASI

PEREMPUAN

SUB BAGIAN

EVALUASI &

PELAPORAN

43

Melihat dari struktur organisasi ini Bagian Pemberdayaan Perempuan di

bantu tiga sub bagian diantaranya sub bagian analisa kebijakan,sub bagian P3M

organisasi perempuan dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. Dari ketiga sub

bagian ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan Bagian

Bemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dibidang perumusan

kebijakan administratif pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas maka

fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah:

1. Melaksanakan dan penyusunan rencana perumusan kebijakan

pemberdayaan perempuan.

2. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan yang

meliputi analisa kebutuhan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan

partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan serta

evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan.

3. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan

perempuan.

4. Pelaksanaan evaluasi, monotoring dan pengendalian kegiatan perumusan

kebijakan pemberdayaan perempuan.

Adapun tugas Kepala Bagian Ppemberdayaan Perempuan dibantu oleh 3

(tiga) Kepala Sub Bagian yang antara lain:

44

1. Sub Bagian Analisa Kebijakan, tugasnya:

- Melaksanakan sebagian tugas bagian pemberdayaan

perempuan dibidang analisa kebutuhan pemberdayaan

perempuan

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana pada point

satu, sub bagian ini mempunyai fungsi:

Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan

rencana analisa kebijakan pemberdayaan

perempuan

Pelaksanaan analisa dan pengkajian kebijakan

pemberdayaan perempuan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

analisa dan pengkajian pemberdayaan perempuan.

2. Sub Bagian Pemberdayaan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat

(P3M) organisasi perempuan, tugasnya:

- Melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan

Perempuan di bidang administrasi pemberdayaan

partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi

perempuan dalam kesetaraan gender.

- Untuk melaksanakan tugas pokok pada point pertama

maka sub bagian ini mempunyai fungsi:

45

Melaksankan dan meyiapkan bahan penyusunan

rencana pemberdayaan partisipasi peran aktif

masyarakat dan organisasi perempuan dalam

kesetaraan gender.

Pelaksanaan perumusan kebijakan pemberdayaan

partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi

perempuan dalam kesetaraan gender.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

perumusan kebijakan pemberdayaan partisipasi

peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan

dalam kesetaraan gender.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, tugasnya:

- Melaksanakan sebagian tugas bagian pemberdayaan

perempuan dibidang evaluasi dan pelaporan

pemberdayaan perempuan.

- Untuk melaksanakan tugas pokok pada point pertama

maka fungsi sub bagian ini adalah:

Pengumpulan dan pengelohan data kegiatan

pemberdayaan perempuan

Pelaksanaan dan penyusunan rencana evaluasi dan

pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan.

P2TP2 merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan

perempuan melalui berbagai layanan konsultasi, informasi, peningkatan

46

pengetahuan, keterampilan, menjalin kerjasama dengan pihal lain serta kegiatan-

kegiatan lainnya. P2TP2 Kota Bandung berdiri atas dasar kajian dari Pusat Studi

Wanita (PSW) Universitas Padjadjaran (UNPAD) mengacu kepada rencana

menteri negara pemberdayaan perempuan untuk membentuk Women center pada

tanggal 29 oktober 2002 dan pengurus P2TP2 disyahkan oleh Surat Keputusan

(SK) Walikota Bandung Nomor 260/Kep.1499-Huk/2002.

Sasaran dari P2TP2 adalah masyarakat umum, khususnya perempuan di

Kota Bandung, dengan tujuan memberi kontribusi terhadap terwujudnya keadilan

dan kesetaran gender melalui kesediaan wahana kegiatan P2TP2.

P2TP2 terdiri atas beberapa devisi:

1. Divisi I (Data dan Informasi)

Menggali potensi dan permasalahan perempuan di Kota Bandung serta

menyediakan media informasi tentang aktivitas dan potensi perempuan

berupa brosur, leaflet, dan media lainnya.

2. Divisi II (Pelayanan dan Konsultasi)

Devisi memberikan pelayanan berupa pendampingan dan konsultasi dalam

bidang:

Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ketenagakerjaan

Kesehatan reprodusi remaja

Pendidikan non formal

Mental spiritual

47

3. Divisi III (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian Pengembangan)

Mengadakan berbagai pelatihan dan keterampilan

Menyelenggarakan seminar, lokakarya, dll

4. Divisi IV (Jaringan Kemitraan)

Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ instansi pemerintah dan

non pemerintah

Menghimpun donatur/ penyandang dana .

Semua divisi yang ada dalam P2TP2 sudah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan bidangnya masing-masing. Kegiatan yang telah dilakukan adalah

pendataan KDRT, pelatihan konselor KDRT, bakti sosial dan pendampingan

korban KDRT.

3.4. Data Potensi Kota Bandung

Data potensi perempuan Kota Bandung ini berdasarkan buku saku

program bagian pemberdayaan perempuan adalah:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kota Bandung

Lelaki Perempuan Jumlah

1.079.258 1.063.579 2.142.837

(PBPP, 2001: )

Berdasarkan data potensi Kota Bandung sensus terakhir tahun 2000

berdasarkan buku saku program bagian pemberdayaan perempuan menunjukan

bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Perbandingan jumlah penduduk ini tidak jauh berbeda dari seluruh jumlah

penduduk pada sensus tahun 2000. Hal ini juga menunjukan bahwa potensi dan

48

peluang kaum perempuan untuk berkembang juga sangat kurang jika dilihat dari

angka partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bandung masih dibawah laki-

laki karena bisa dapat dilihat dalam tabel tingkat pendidikan dibawah. Dengan

melihat minimnya tingkat pendidikan maka pekerjaan yang dimiliki oleh kaum

perempuan juga sangat terbatas dan gaji yang diterima juga sangat minim jika

dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan

Lelaki Jenjang

Pendidikan

Perempuan

222.614 SD 264.924

172.008 SLTP 162.374

330.130 SLTA 266.174

127.022 Diploma/Univ 82.570

851.774 Jumlah 776.042 (PBPP, 2001: )

Tingkat pendidikan pada tabel 3.1. menunjukan bahwa jumlah penduduk

berdasarkan sensus tahun 2000 jenjang pendidikan kaum perempuan jika dilihat

dari SD, SLTP, SLTA, Diploma/Universitas semakin tinggi jenjang pendidikan

semakin rendah pula angka tingkat pendidikan perempuan. Rendahnya tingkat

pendidikan perempuan ini disebabkan oleh beberapa faktor krisis ekonomi,

budaya/kultur dan kurang/tidak ada/jauh dari fasilitas pendidikan. Rendahnya

tingkat pendidikan perempuan jika dilihat dari segi ekonomi maka penyebab krisis

ekonomi dapat mengakibatkan kaum perempuan untuk tidak terlalu penting untuk

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Hal ini juga dapat dilihat dari segi budaya bahwa kaum perempuan hanya

bekerja di dapur dan melayani suami jadi tidak perlu melanjutkan sekolah ke

49

jenjang yang lebih tinggi. Faktor rendahnya pendidikan ini karena anggapan

masyarakat terhadap kaum perempuan itu masih sepeleh dalam hal pendidikan,

dimana semakin tinggi jenjang pendidikan seorang perempuan juga dia akan

kembali bekerja didapur.Dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat

beberapa faktor diatas maka tingkat putus sekolah juga semakin hari semakin

meningkat jika dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah.

Tabel 3.3

Tingkat Putus Sekolah

Lelaki Jenjang

Pendidikan

Perempuan

2.676 Pra-sekolah 9.812

84.770 SD 125.654

Tk SLTP Tk

Tk SLTA Tk

Tk Diploma/Univ Tk (PBPP, 2001: )

Tingkat putus sekolah berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 yang di

ambil dalam buku saku program pemberdayaan perempuan Kota Bandung

penyebabnya adalah krisis ekonomi, budaya, kurang/tidak ada/jauh dari fasilitas

pendidikan. Jika dilihat dari krisis ekonomi tingkat putus sekolah lebih tinggi jika

dibandingkan dengan penyebab yang lain. Krisis ekonomi penyebab utama tingkat

putus sekolah yang ada di Kota Bandung berdasarkan sensus tahun 2000.

Penyebab Putus Sekolah

a. Krisis Ekonomi (72 %)

b. Budaya/Kultur (27 %)

c. Kurang/tidak ada/jauh dari fasilitas pendidikan (11 %)

Persentasi penyebab putus sekolah akibat krisis ekonomi lebih besar

dibandingkan dengan kurang/tidak ada/jauh dari fasilitas pendidikan. Angka penyebab

putus sekolah lebih besar karena krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia belum juga

50

selesai maka semakin hari kaum perempuan memutuskan untuk melanjutkan sekolah

lebih sedikit dan bekerja.

Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Pra Sejahtera ( 9,26 %)

b. Sejahtera I (14,32 %)

c. Sejahtera II (16,11 %)

Melihat tingkat ekonomi masyarakat Kota Bandung berdasarkan sensus

terakhir Tahun 2000 maka dapat dikatakan bahwa tingkat sosial ekonomi

masyarakat yang pra sejahtera lebih sedikit dibandingkan dengan sejahtera dua.

Tabel 3.4

Mata Pencaharian

Lelaki Profesi Perempuan

134.023 PNS/TNI 52.994

131.939 Swasta 109.028

389.880 Wirausaha/lain-lain 439.294

655.842 Jumlah 601.316

(PBPP, 2001: )

Berberdasarkan sensus tahun 2000 mata pencaharian Masyarakat Kota

Bandung adalah PNS/TNI, Swasta, Wirausaha. Dari ketiga profesi di atas dapat

disimpulkan bahwa kaum perempuan lebih sedikit bekerja sebagai profesi

PNS/TNI, swasta dan wirausaha. Profesi yang paling bayak ditekuni kaum

perempuan adalah wirausaha karena dengan menjalankan wirausaha kaum

perempuan masih bisa mengurus rumah tangga. Hal ini juga disebabkan karena

tingkat pendidikan kaum perempuan rendah sehingga peluang untuk bekerja lebih

kepada sektor informal bukan sektor formal.

51

Tabel 3.5

Aktifitas Perempuan Dalam Pembangunan Wilayah

Kategori Bobot

(%) Aktif/terlibat langsung 27,93

Kadang-kadang 16,09

Kadang-kadang 16,09

Tidak Terlibat 55,98 J u m l a h 100

(PBPP, 2001: )

Melihat aktivitas perempuan dalam pembangunan berdasarkan sensus tahun

2000 dapat dikategorikan terlibat langsung sangat sedikit disebabkan karena

aktifitas kaum perempuan diluar rumah atau bekerja disektor formal sangat sedikit

sehingga keterlibatan aktifitas perempuan dalam pembangunan perempuan sangat

kurang, dan jika dikategorikan dalam tidak terlibatnya kaum perempuan dalam

aktifitas pembangunan wilayah karena tingkat pendidikan kaum perempuan dalam

melakukan kegiatan pembangunan sangat kurang sehingga aktifitasnya lebih pada

sektor informal yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan

kesejahteraan keluarga sehingga keterlibatan dalam pembangunan wilayah tidak

ada

Tabel 3.6

Kegiatan Perempuan

Kategori Bobot (%)

Sebagai Ibu Rumah Tangga 78,6

Bekerja di luar rumah 7,3

Mempunyai industri rumah

tangga atau kegiatan ekonomi

rumah tangga lainnya

14,1

J u m l a h 100

(PBPP, 2001: )

52

Kegiatan perempuan jika penulis lihat dari sensus tahun 2000 di Kota

Bandung dan kurangnya aktivitas kaum perempua dalam pembangunan wilayah

karena lebih banyak kaum perempuan melakukan kegitan sebagi ibu rumah

tangga. Dengan tingginya kegiatan perempuan sebagi ibu rumah tangga maka

peluang lebih besar dalam melakukan profesi wirausaha. Dengan rendahnya kaum

perempuan bekerja diluar rumah maka aktifitas perempuan dalam pembangunan

wilayah juga sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki dengan berbagai

aktifitas diluar rumah maka aktifitas pembangunan wilayah juga sangat besar.

53

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan

di bidang ekonomi dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat

proses pengentasan perempuan dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran

yang merupakan dampak krisis ekonomi. Untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, maka peran

pemerintah daerah dapat dilihat melalui fungsi dasar pemerintah yaitu

pemberdayaan.

4.1.1. Penciptakan Iklim Yang Kondusif Bagi Perngembangan Potensi Kaum

Perempuan di Bidang Ekonomi.

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kaum perempuan

dibidang ekonomi melalui program program kerja yang sudah terealisasi selama

berdirinya bagian pemberdayaan perempuan diantaranya meliputi:

1. Memberikan pelatihan keterampilan manajemen kewirausahan perempuan

meliputi:

a. Pelatihan keterampilan perempuan dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan

menjahit.

Maksud dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan

serta keterampilan perempuan dibidang menjahit pakaian serta tujuannya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan usaha

54

potensinya bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Program ini juga

memberikan wawasan serta keterampilan bagi perempuan sebagai upaya

Pemerintah Kota Bandung untuk memberdayakan perempuan dalam

pembangunan. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan dikelurahan

binaan. Latihan ini diberikan kepada sumber daya manusia yang

berpendidikan relatif rendah dan ditangani dengan sungguh-sungguh

karena mempunyai daya dukung yang sangat kuat bagi perekonomian

rakyat. Usaha konveksi/menjahit pakaian merupakan salah satu jawaban

positif bagi pergerakan ekonomi rakyat yang dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan ekonomi Kota Bandung.

Potensi kaum wanita di bidang ekonomi ini dapat dikembangkan

melalui program kerja yang sudah ada dan mendapat masukan dari pihal

lain yang bekerja sama dalam menangani pemberdayaan perempuan

seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi wanita dan lain-lain yang

lebih menjangkau kepada sasaran masyarakat bawah. Hal ini merupakan

masukan posistif bagi kemajuan dan pengembangan perekonomian

perempuan. Dengan melihat minimnya tingkat pendidikan kaum

perempuan akibat krisi ekonomi, budaya, serta tempat pendidikan jauh

dari rumah maka peran dari lembaga non pemerintah yang selama ini

bekerja sama dengan pemerintah seperti P2TP2 dapat memberikan

kegiatan latihan yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan

kaum perempuan.

55

Minimnya tingkat pendidikan maka peluang kaum perempuan untuk

bekerja diruang publik sangat minim pula, jika dapat dilihat dari kegiatan

perempuan lebih besar sebagai ibu rumah tangga jika dibandingkan

dengan perempuan yang bekerja diluar rumah. Dengan sebagian kegiatan

perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga maka lebih cocok kaum

perempuan bermata pencaharian sebagai wirausaha dengan cara

meningkatkan perekonomian keluarga. Agar kaum perempuan mempunyai

potensi yang dapat diandalkan dalam keluarga dimana dapat membantu

perekonimian keluarga maka peranan pemerintah daerah dalam

meningkatkannya melalui berbagai upaya melalui program-program yang

sudah disediakan dan dapat diarahkan demi kemajuan bersama.

Motivasi yang diberikan pemerintah daerah kepada kaun perempuan

dalam hal manajemen pengelolaan usaha, pengembangan desain, maupun

pengembangan kualitas produksinya dan bantuan permodalan agar mampu

berkembang dan bersaing dengan usaha-usaha lain yang sudah maju.

Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan keterampilan menjahit

dalam bentuk materi serta latihan praktek menjahit. Materi-materi tersebut

sebagai berikut: pola dasar badan (depan dan belakang), pola dasar tangan,

pola dasar tangan (depan dan belakang), cetak kupnat, macam-macam

leher, macam-macam kerah, macam-macam kerah setali, macam-macam

rok, kulot, macam-macam tangan, rompi, cara memperpanjang blus,

kebaya kartini, celana panjang, set dres, hem/kemeja, cara mengukur, cara

56

membuat pola dasar ukur sendiri, memperpanjang pola diatas kertas,

praktek memotong dan praktek menjahit.

Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat pra sejahtera dikelurahan

binaan. Warga yang diberikan pelatihan tersebut dapat dilihat dari

kebutuhannya oleh petugas kelurahan yang telah didata. Pelatihan ini

dilaksanakan rutin tahunan ditiap daerah binaan yang berbedah-bedah

serta dilanjutkan dengan tahap pembordiran. Hal ini untuk meningkatkan

kreativitas dan daya jual dari produksi.

b. Usaha mikro kredit

Usaha ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang mau menjalankan

usaha kecil-kecilan, dengan cara diberikan kredit dengan bunga yang

sangat rendah tanpa adanya anjungan seperti rumah tanah dan lain

sebagainya karena sasaran dari usaha ini adalah masyarakat ekonomi

lemah atau pra sejahtera. Untuk memastikan dana yang dipinjam tersebut

mencapai sasaran maka ada tim yang mensurvei keadaan dari peminjam

atau sipenerima kredit yang sebenarnya sehingga dana tersebut dapat

dikucurkan untuk melaksanakan usaha kecil tersebut.

Upaya dari usaha mikro kredit ini adalah untuk meningkatkan

perekonomian keluarga pra sejahtera dan meningkatkan perekonomian

Kota Bandung serta mengurangi angka kemiskinan. Dana yang di gunakan

untuk membantu usaha kecil melalui usaha mikro kredit merupakan dana

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

57

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat

melalui usaha kredit mikro ini diberikan kepada masyarakat yang

menjalankan usaha kecil seperti pedagang warung nasi, pedangang

gorengan, dan pedagang kecil lainnya. Pedagang-pedagang ini lebih

diperioritaskan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

keluarganya dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota

Bandung. Dengan upaya ini maka peranan pemerintah daerah semakin hari

semakin berat dalam meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja

perempuan dan pendidikan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

2. Pelatihan kepemimpinan

Untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan kepemimpinan perempuan

maka diberikan pelatihan manajemen dan kepemimpina perempuan dalam

pembangunan dengan menggunakan modul dari kantor menteri Negara

pemberdayaan perempuan Republik Indonesia yaitu:

1. Potensi dan peranan perempuan dalam pembangunan

2. Manajemen dan kepemimpinan perempuan

3. Menggerakan masyarakat

4. Perempuan sebagai manager program

Pelatihan kepemimpinan perempuan diberikan kepada kader gender,

pemimpin/calon pemimpin diorganisasi, sebagai salah satu upaya meningkatkan

kiprah perempuan dalam berbagai peranan dan posisi strategis yang relatif masih

rendah dibandingkan pria supaya mampu dipersiapkan sebagai Pembina,

58

penggerak, pelaku pembangunan serta pemanfaat hasil pembangunan baik dalam

keluarga, masyarakat sebagai mitra sejajar pria.

Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi dilaksanakan melalui upaya penumbuhan minat dan motivasi dibidang

usaha dan tenaga terampil melalui proses pembelajaran yang terarah dan

berkelanjutan. Keseluruan upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kelompok

dengan memberdayakan institusi masyarakat. Adapun upaya yang mengarah

kepada peningkatan kualitas perempuan dan keluarganya sehingga keluarganya

tersebut menjadi wirausaha dan tenaga terampil yang profesional Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan kualitas peran perempuan dan kemandiriannya dibidang ekonomi

dan peningkatan taraf kehidupan keluarga.

Setiap perempuan terutama perempuan yang masih tertinggal sesuai

dengan potensi dan peluang yang ada, akan dibantu untuk mengembangkan

dirinya. Upaya tersebut dilakukan dengan menumbuhkan semangat dan motivasi

berusaha serta meningkatkan keterampilan terutama bagi para ibu/perempuan dari

pasangan usia subur dan keluarga pra sejahtera.

4.1.2. Penguatan Potensi Perempuan untuk Berwirausaha

Ini merupakan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan melalui upaya langkah-langkah positif, selain hanya

menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum perempuan harus diberi

59

kesempatan dengan membuka akses pada modal teknoligi, informasi, pasar dan

berbagai peluang lainnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan melalui pengembangna produktifitas sumber daya

manusia, maka bagi perempuan yang tidak memiliki minat usaha diarahkan pada

peningkatan keterampilan sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri. Peranan

pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang

ekonomi melalui upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan

keterampilan tersebut meliputi:

1. Peningkatan jaringan keterampilan

Peningkatan jaringan keterampilan adalah melakukan akses kepada

lembaga/pusat kegiatan keterampilan agar dapat memberikan bantuan

keterampilan yang dibutuhkan oleh kaum perempuan sesuai dengan

bakat,minat dan potensi serta sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga terampil yang dapat

memenuhi kebutuhan kerja bahkan diharapkan mampu menciptakan

lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja lain.

Langkah-langkah peningkatan:

- Identifikasi potensi wilayah dan pusat keterampilan

Upaya ini untuk mendata minat, bakat yang dimiliki kaum perempuan

agar dapat disalurkan ke pusat keterampilan sesuai dengan minat,

bakat serta keahliannya. Hal ini merupakan langka awal dalam upaya

60

pamerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi-potensi kaum

perempuan yang mereka miliki.

- Identifikasi bidang keterampilan yang dibutuhkan oleh kaum

perempuan menyangkut bidang ekonomi industri kecil, perdagangan

dan jasa.

Upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan dibidang keterampilan

yang berkaitan dengan ekonomi industri kecil seperti usaha kerajinan

tangan yang akan dijadikan sebagai industri rumah tangga untuk

membantu perekonomian perempuan, sedangkan perdagangan dan jasa

yang dibutuhkan oleh kaum perempuan adalah keterampilan dalam

berdagang dimana memberikan peluang kepada kaum perempuan

untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan

perdagangan dan jasa yang diberikan.

- Membantu menghubungkan pusat-pusat keterampilan sesuai dengan

bidang yang diminati oleh kaum perempuan.

Latihan keterampilan dapat menghasilkan suatu yang maksimal maka

bidang yang diminati oleh kaum perempuan dapat di hubungkan sesuai

dengan pusat-pusat keterampilan sama dengan minatnya.

- Memfasilitasi dana dan sarana pelatihan

Agar pelatihan keterampilan bisa berjalan sesuai dengan rencana

seperti meningkatkan potensi ekonomi keluarga maka pemerintah

dapat memfasilitasi dengan memberikan bantuan kredit dengan bunga

yang sangat rendah untuk melanjutkan usaha kecil-kecilan serta sarana

61

pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum melaksanakan latihan

tersebut

2. Pembinaan kemitraan pemanfaatan tenaga terampil

Pembinaan keterampilan pemanfaatan tenaga terampil merupakan upaya

menggalang kerjasama dengan pihak instansi terkait baik pemerintah,

swasta, LSM, maupun masyarakat dalam mendayagunakan kaum

perempuan yang telah memiliki keterampilan dibidang tertentu.

Tujuannya adalah untuk memanfaatkan tenaga terampil yang dilatih

sehinggah memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keterampilan

yang dimilikinya dengan prinsip saling membutuhkan dan saling

menguntungkan.

Langkah-langkahnya :

- Identifikasi kebutuhan kemitraan

Upaya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh

pihak-pihak yang bekerja sama agar manfaat tenaga terampil yang

dilatih memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang yang

dimilikinya dengan prinsip saling membutuhkan dan

menguntungkan.

- Identifikasi potensi mitra usaha

Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh mitra usaha agar dapat

saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan.

- Pendekatan kepada mitra usaha

62

Menjalin kerja sama dengan mitra usaha dengan berbagai instansi

pemerintah atau non pemerintah dalam segala bidang melalui

pendekatan-pendekatan kemitraan.

- Menghubungkan mitra usaha dengan anggota kelompok tenaga

terampil

3. Pembinaan Modal Untuk Keterampilan

Pembinaan ini merupakan pembiayaan yang diperlukan untuk proses

pembelajaran pelatihan dalam peningkatan keterampilan sumber daya

manusia khususnya kaum wanita. Tujuannya membantu kaum wanita yang

berminat meningkatkan keterampilan tetapi tidak memiliki dana untuk

membiayai kegiatan pendidikan dan keterampilan tersebut.

Langkah-langkah :

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis

usaha

- Fasilitasi modal dan sarana

Pemerintah memberikan fasilitaas modal dan sarana untuk

menunjang peningkatan keterampilan dalam hal meningkatkan


- Pembinaan produksi

Memberikan pelatihan produksi kepada kaum perempuan untuk

lebih produktif dalam meningkatkan keterampilannya.

- Pembinaan kemitraan

63

Memberikan pelatihan dan pembinan hubungan kerjasama agar

hubungan antara pemberi dana dan yang menerimanya dapat

bermitra dengan baik.

- Pembinaan pemasaran

- Pembinaan jalinan usaha

Potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan ini bisa berkembang sesuai

dengan rencana maka pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak luar seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, P2TP2 dan lainnya

yang sering menangani pemberdayaan perempuan karena pemerintah daerah

hanya sebagai penentu kebijakan dimana LSM dan organisasi wanita tersebut

yang menangani secara langsung permasalahan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilihat bahwa bagian pemberdayaan

perempuan kota Bandung sebagai pemerintah daerah dalam menangani

pemberdayan perempuan mempunyai kepanjangan tangan melalui suatu

organisasi perempuan yang disebut sebagai pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan. Dimana P2TP2 ini sebagai pusat pelayanan bagi

perempuan yang menghadapi berbagai masalah yang ditangani oleh divisi-divisi

yang ada di P2TP2.

4.1.3. Pemberdayakan dalam arti Memberikan kesempatan Kepada

Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonominya

Dalam rangka mengembangkan perekonomian yang mandiri dan terpadu

kaum perempuan harus dipersiapkan mentalnya dalam menghadapi berbagai

macam kegiatan latihan untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, seperti

64

dalam hal persaingan menjalankan dan mengembangkan kewirausahaan.

Mengembangkan kewirausahaan ini harus memiliki dasar-dasar pengaturan dan

pengelolaan kewirausahaan tersebut. Sasaran pemerintah daerah untuk

meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah kalangan

menengah kebawah atau keluarga pra sejahtera, maka perlu adanya pelatihan

keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Jika dilihat dari perekonomian, kesejateraan kaum perempuan masih

dibawah laki-laki sehingga rentan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan.

Maka dari itu pemerintah daerah juga berupaya dalam perlindungan hukum

sehingga yang lemah tidak bertambah lemah ditindas oleh yang berkuasa seperti

pada masyarakat patriakis kaum perempuan yang bekerja dianggap hanya sebagai

pekerja sampingan dan bukan sebagai pekerja yang dapat membantu

perekonomian keluarga.

Dengan kemajuan dan perkembangan zaman anggapan pekerja perempuan

sebagai pekerja sampingan semakin berkurang karena pekerja perempuan semakin

berkembang dan lebih banyak sebagai pekerja yang dapat membantu

perekonomian keluarga dimana krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia belum

berakhir dan harga-harga semakin meningkat, hal ini memacu kaum perempuan

lebih keras bekerja untuk meningkatkan kesejatraan keluarganya.

Untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti

perdangan perempuan dibawah umur sebagai pekerja seks komersial baik didalam

negeri maupun di luar negeri karena faktor minimnya perekonomian keluarga

maka bagian pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan RPK POLDA Jawa

65

Barat dalam rangka melindungi tindak kekerasan dan pelecehan terhadap

perempuan. Adapun upaya dari RPK adalah untuk menindas oknum-oknum yang

terlibat dalam perdagangan perempuan dibawah umur. Hal ini merupakan salah

satu upaya dan pemerintah daerah untuk menerapkan perlindungan hukum

terhadap kaum perempuan.

Upaya bagian pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi yang sudah direalisasikan dalam

bentuk pelatihan keterampilan perempuan melalui kegiatan pelatihan menjahit.

Program ini untuk memberikan wawasan serta keterampilan bagi perempuan

sebagai upaya pemerintah Kota Bandung untuk memberdayakan perempuan

dalam pembangunan, diselenggarakan di kelurahan Braga dan kelurahan Kebon

Pisang Kecamatan Sumur Bandung sebagai warga binaan angkatan ke IV tahun

2002 dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.Waktu pelaksanaan pelatihan

keterampilan ini pada tanggal 20 Mei sampai dengan 25 Juni 2002 dengan

bertempat di kantor Rukun Warga (RW). 07 Kelurahan Braga untuk peserta

kelurahan Braga, dan Aula Kecamatan Sumur Bandung untuk peserta dari

Kelurahan Kebon Pisang.

Sasaran bagian pemberdayaan perempuan dalam latihan keterampilan ini

adalah kaum perempuan di kelurahan binaan yang di kategorikan berpendidikan

relatif rendah, Maka dengan diadakannya latihan menjahit ini untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia perempuan yang merupakan salah satu sasaran dari

bagian pemberdayaan perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

66

sasaran dari bagian pemberdayaan perempuan ini belum sepenuhnya mencapai

sasaran walaupun sasaran sudah mengarah kepada peningkatan kualitas dan

peranan kemandirian perempuan. Sasaran pemberdayaan belum sepenuhnya

tercapai karena hanya sebagian perempuan yang diberi kesempatan untuk

mengikuti latihan keterampilan ini dan di sadari juga bahwa bagian pemberdayaan

perempuan sekretariat Kota Bandung masih baru untuk mencapai sasaran yang

maksimal. Dengan adanya latihan menjahit ini merupakan suatu kebanggaan

dimana bagian pemberdayaan perempuan yang masih baru dan berani dalam

membuat program tetap bagi kemajuan dan kemandirian kaum wanita yang

berpendidikan relatif rendah. Perlu dikatan juga bahwa hasil dari evaluasi kegiatan

keterampilan menjahit kepada warga binaan, mereka umumnya awam dan baru

mengikuti pelatihan tingkat dasar, untuk itu bagia pemberdayaan perempuan

mendapat kendala dalam pengembangan, peningkatannya baik dalam kualitas

produk, design produk maupun keterampilan pemasarannya yang relatif rendah,

sehingga kurang berdaya saing.Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan lebih lanjut

berupa pembinaan/penyuluhan meliputi:

1. Peningkatan keterampilan dalam hal pemilihan bahan yang baik, design

maupun kualitas produk

2. Keterampilan pemasaran

3. Bantuan permodalan melalui kredit usaha kecil dengan tingkat bunga

rendah, sehingga mereka mampu berusaha secara kompetitif.

67

Upaya untuk melanjutkan kegiatan ini pada tahun berikutnya yaitu tahhun

2003, dengan keterampilan bordir kepada dua puluh orang peserta alumni

menjahit.

Usaha mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang

ada disekitar P2TP2 Kiara Condong.Warga yang diberikan kredit ini adalah

meraka yang menjalankan usaha kecil seperti warung nasi, tukang gorengan, dan

usaha kecil lainnya. Upaya ini untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil

tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Upaya ini sudah mencapai pada

sasarannya dimana dapat membantu masyarakat kalangan ekonomi menengah

kebawah untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka dengan cara

menjalankan usaha-usaha kecil.

Upaya pelatihan kepemimpinan perempuan ini dengan tujuan

mempersiapkan kepemimpinan perempuan yang terampil dalam berbagai segi

kehidupan dan pembangunan. Pelatihan manajemen kepemimpinan perempuan

dalam pembangunan angkatan VI tahun 2002 mengikut sertakan kader

gender/pengurus/calon pimpinan gerakan organisasi wanita, koperasi, Pendidikan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), KNPI, darma wanita Kota Bandung, darma

wanita persatuan Kelurahan/Kecamatan Kota Bandung sebanyak 35 (tiga puluh

lima) orang peserta dengan anggaran APBD. Latihan kepemimpinan berlangsunng

pada tanggal 18 sampai dengan 23 November 2002, yang bertempat di Bale Karya

Wanoja (P2TP2) Jalan Kiara Condong Nomor 84 Bandung.

Salah satu peranan pemerintah daerah melalui berbagai upaya dari bagian

pemberdayaan perempuan ini mencapai pada sasaran meningkatkan kualitas

68

sumber daya manusia perempuan dalam perumusan kebijakan dan mengambil

keputusan secara adil dan proporsional diberbagai bidang kehidupan. Dimana

sasaran dari pelatihan kepemimpinan perempuan ini sudah tercapai melalui ketua-

ketua organisasi wanita dalam mengikuti pelatihan ini.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui latihan-

latihan keterampilan serta upaya memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi

menengah kebawah untuk menjalankan usaha kecil menengah agar meningkatkan


4.2. Pemberdayan Perempuan di Bidang Ketenaga Kerjaan


di bidang ketenaga kerjaan dapat diusahakan melalui kegiatan-kegiatan praktis

atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagi pemerintah daerah tingkat kehidupan

tenaga kerja di bawah standar, serta peningakatan karier yang sangat terbatas

perlu diperbaiki sebab kebijakan menciptaan lapangan kerja perlu diimbangi

dengan peneriman kondisi kerja yang baik. Ini berarti bahwa tiap-tiap orang yang

bekerja berhak memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri

dan keluarganya. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas dalam hal lapangan kerja

adalah sama pentingnya. Disamping itu juga tenaga kerja merupakan bagian dari

proses produksi yang terpenting dan karena mereka adalah manusia maka perlu

diberi perhatian secara baik dengan segala harkat dan martabatnya.

69

4.2.1. Penciptakan Iklim Yang Kondusif Bagi Perngembangan Potensi Kaum

Perempuan di Bidang Ekonomi.

Ini merupakan upaya memberdayakan perempuan dimulai dengan

menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan

berkembang. Upaya ini bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia laki-

laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Pemberdayaannya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.Dalam hal

ini potensi yang sudah dimiliki oleh kaum perempuan ini jika tidak dimotivasi dan

didorong maka potensi yang sudah dimiliki tersebut tidak akan maju dan

berkembang.


dibidang ketenagakerjaan melalui upaya meningkatkan kualitas hidup maupun

kesejahteraan pekerja perempuan terutama melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah upaya memberikan peluang serta kesempatan kepada

pekerja untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta secara

mandiri menentukan masa depan yang mereka inginkan.

Untuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dan kemadirian kaum

perempuan di bidang ketenagakerjaan diperlukan adanya upaya dari pemerintah

daerah melalui bagian pemberdayaan perempuan yang bekerjasma dengan dinas

tenaga kerja yang ada di Kota Bandung diantanya:

1. Cara pandang masyarakat terhadap buruh perempuan

70

Dalam banyak hal cara pandang ini berdampak pada terbatasnya akses,

buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam suatu perusahaan.

Sementara disisi lain, kehidupan masyarakat diwarnai oleh struktur budaya

masyarakat yang patriaki, dimana pengakuan atas eksistensi laki-laki lebih

besar dari pada perempuan, khususnya dalam ruang publik. Perempuan

bekerja diruang publik bukanlah sesuatu yang diinginkan masyarakat

patriakis. Oleh karena itu dalam banyak hal dapat berakibat pada perlakuan-

perlakuan yang tidak adil dan tidak menguntungkan bagi buruh perempuan

yang bekerja. Persoalan utama ini tidak terlepas dari paradigma berpikir

masyarakat yang masih memandang perempuan dengan sebelah mata.

Perempuan masih dianggap sosok yang lemah dan bahkan tidak pantas untuk

bekerja dan pada akhirnya perempuan tersebut bekerja dianggap sebagai

aktivitas sampingan bukan sebagai aktivitas utama. Untuk itu maka

pemerintah berusaha agar pandangan tentang perempuan yang bekerja tidak

perlu memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, bahkan karir tidak menjadi

sumber utama dalam ekonomi keluarga. Anggapan ini sedikit demi sedikit

dapat dihindari karena kondisi buruh perempuan sekarang jauh berbeda dan

dalam banyak hal kinerja buruh jauh lebih baik dari pada laki-laki. Hal itu

maka hak-hak buruh perempuan dapat dihormati dan diperhatikan oleh

pemilik modal ataupun pemerintah.

2. Perlindungan dan penegakan hukum yang lebih memihak kepada buruh

perempuan.

71

Pemerintah daerah bekerja sama dengan badan legislatif di daerah dalam

rangka membawa aspirasi dari buruh untuk merevisi peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan ketenagakerjaan, dimana menerapkan tentang sistem kontrak

buruh yang sebenarnya tidak dapat diterapkan pada buruh perempuan. Hal ini

melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan dalam

memperoleh pekerjaan, seperti dalam UU No. 13 Tahun 1999 telah dengan

tegas-tegas membatasi kesempatan karir buruh perempuan yang menjadi

buruh kontrak tidak diberi tunjangan melahirkan.

3. Mengupayakan bahwa perusahaan hendaknya mengubah persepsi tentang

keuntungan perusahan. Persepsi keuntungan perusahan selama ini hanya

dipahami sebagai keuntungan materil. Lingkungan kerja yang sehat, buruh

perempuan yang terlindungi, kesejahteraan karyawan yang baik adalah

bentuk-bentuk keuntungan perusahaan

Pemberdayaan perempuan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan

melalui :

1. Memberikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerja dan

memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai

2. Meningkatkan kemampuan fisik yang terlihat pada penguasaan

keterampilannya sesuai dengan jenis pekerjaannya.

3. Membina tenaga kerja perempuan melalui pelatihan-pelatihan

keterampilan sehingga tenaga kerja atau buruh perempuan dapat

memiliki keahlian khusus selain sebagai buruh di suatu perusahaan.

72

4. Memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja perempuan

misalnya memberikan pil zat besi kepada tenaga kerja perempuan agar

tidak terjadi anemia atau kurang darah pada karyawan perempuan.

Adapun upaya lain yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan

pemberdayaan perempuan di bidang ketenagakerjaan melalui perusahaan-

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan. Perusahaan-perusahaan

ini akan dinilai atau dilombakan oleh pihak yang terkait atau pemerintah daerah

bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dalam hal penilaian terhadap perusahaan

tersebut sudah layak dalam membina dan melindungi hak-hak tenaga kerja wanita.

Sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan

perempuan dibidang ketenagakerjaan wanita adalah buruh pabrik. Sedangkan

P2TP2 sebagai lembaga non pemerintah dimana berada langsung dibawah bagian

pemberdayaan perempuan Kota Bandung menangani seluruh tenaga kerja

perempuan baik sebagai pekerja rumah tangga ataupun buruh pabrik. Hal ini dapat

dilihat bahwa di P2TP2 mempunyai divisi yang menangani ketenagakerjaan yaitu

divisi pelayanan dan kosultasi, dimana divisi ini memberikan pelayanan kepada

tenaga kerja perempuan yang mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan

sexsual ditempat kerja.

4.2.2. Penguatan Potensi Perempuan untuk Bekerja

Memperkuat potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan ini merupakan

langkah upaya yang sangat positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan

73

suasana. Dalam hal ini kaum perempuan diberikan kesempatan dengan membuka

akses pada modal, teknologi informasi, pasar, dan berbagai peluang lainnya.

Kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan

kesempatan kerja mereka melalui latihan-latihan yang diberikan untuk

meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari mata pencahariannya maka kaum

perempuan lebih besar bekerja sebagai wirausaha dalam arti pekerjaan lebih

kepada ruang lingkup didalam rumah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki

yang lebih banyak berprofesi sebagai PNS/TNI dalam arti mereka lebih banyak

bekerja atau berprofesi diluar rumah atau lebih banyak keruang publik. Dengan

sedikitnya kaum perempuan terlibat dalam ruang publik namun kualitas

perempuan yang terlibat dalam ruang publik yang bekerja dalam sektor formal

memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan kinerja laki-laki.

Untuk meningkatkan atau memperbaiki nasib kaum buruh/tenaga kerja ada

ditangan buruh/tenaga kerja itu sendiri. Dimana untuk meningkatkan dan

memperjuangkan kesejahteraannya dibentuklah organisasi atau serikat buruh

sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam prakteknya masih jauh

dari harapan, meskipun pemerintah sudah meratifikasi konvensi Internasional

Labor Organization (ILO) Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk

berorganisasi serta konvensi ILO No 98 mengenai hak untuk melakukan tawar-

menawar secara kolektif.. Dimana keberadaan buruh secara kolektif masih sulit

karena bertumpuknya kendala, dari masih kuatnya kontrol pemilik modal,

manajemen pabrik yang represif sehingga kondisi buruh sendiri yang membuat

organisasi tidak stabil.

74

Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti

LSM,P2TP2, organisasi wanita dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga

kerja perempuan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Peningkatan jaringan keterampilan

Peningkatan jaringan keterampilan adalah melakukan akses kepada

lembaga/pusat kegiatan keterampilan agar dapat memberikan bantuan

keterampilan yang dibutuhkan oleh kaum perempuan sesuai dengan

bakat,minat dan potensi serta sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga terampil yang dapat

memenuhi kebutuhan kerja bahkan diharapkan mampu menciptakan

lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja lain.

2. Menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja perempuan,

dengan cara memberikan tunjangan kesehatan dan jaminan sosial tenaga

kerja bagi buruh perempuan, serta upah yang adil dan imbalan yang sesuai

dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun.

3. Memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja perempuan untuk

dipromosikan kejenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan

apapun selain senioritas dan kemampuannya.

4.2.3. Pemberdayaan Dalam arati Memberikan Kesempatan Kepada

Perempuan Untuk Bekerja di Ruang Publik.

Divisi ini memberikan pendampingan apabila kasus yang dialami korban

masih bisa diatasi oleh divisi yang di P2TP2, dan apabila kasusnya sudah tidak

75

bisa ditangani oleh P2TP2 maka kasus tersebut diserahkan kepada pihak yang

berwajib, dimana P2TP2 bekerja sama dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

yang menangani tindak kekerasan baik secara fisik maupun secara psikologis.

RPK adalah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan POLRI, dimana

perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau

pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi wanita

yang empatik, penuh pengertian dan profesional dalam menjalankan tugasnya

sebagai pelayanan tindak kekerasan.

Secara umum hukum Indonesia belum menangani secara serius tentang

perlindungan tenaga kerja wanita di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini

dilihat dari berbagai kasus yang terjadi dimana pekerja rumah tanggah dianiaya

oleh majikan baik itu di luar negeri maupun didalam negeri, sejauh ini

penanganan dari pihak aparat terhadap pelaku tindak kekerasan belum mencapai

maksimal walaupun sudah ada upaya menuju kearah perlindungan hukum. Hal

lainpun terjadi pada tenaga kerja perempuan sebagai buruh pabrik dimana selama

ini kebijakan yang dikelurkan oleh pihak perusahaan tidak selalu berpihak kepada

tenaga kerja wanita seperti upah/gaji laki-laki lebih besar dibandingkan upah/gaji

wanita dimana waktu kerjanya sama. Hal ini menunjukan diskriminasi antara

perempuan dan laki-laki masih terjadi di dunia kerja.

Persoalan yang tidak kalah penting dan perlu perhatian khusus bagi buruh

perempuan adalah masalah perlindungan sosial. Hasil penelitian menunjukan,

masalah perlindungan sosial khusus bagi buruh perempuan ini belum bisa

diterapkan oleh sejumlah perusahaan. Bahkan ada perusahaa yanng dengan tegas

76

menyatakan, perlindungan sosial itu tidak bisa disediakan karena akan menambah

biaya operasional.

Tidak adanya perlindungan khusus bagi buruh perempuan ini tentu tidak

terlepas dari pemahaman perusahaan terhadap buruh perempuan yang masih

dipandang sepele. Sejumlah pandangan perusahaan terhadap buruh perempuan

tersebut dalam banyak hal berimlikasi pada munculnya sejumlah kebijakan

perusahaan yang secara mayoritas membatasi ruang gerak buruh perempuan untuk

memperoleh hak-haknya, seperti cuti haid dan izin menyusui. Hal ini menunjukan

bahwa perlindungan terhadap buruh perempuan masih menjadi suatu agenda

utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia.

Adapun kewajiban-kewajiban dari negara untuk menghormati, melindungi,

dan menjamin hak-hak buruh, diantaranya:

1. Hak atas pekerjaan

2. Upah yang adil dan kodisi yang layak bagi buruh beserta keluarga

3. Kondisi kerja yang aman dan sehat

4. Pembatasan waktu kerja, libur, dan istirahat dengan tetap mendapat gaji

dan imbalan

5. Kesempatan yang sama untuk mendapat promosi

6. Hak untuk berserikat, membentuk dan bergabung dengan serikat buruh

7. Hak untuk mogok

8. Hak atas jaminandan asuransi sosial dan

9. Cuti melahirkan dengan tetap mendapat gaji atau jaminan sosial yang

memadai

77

Dengan demikian pemerintah daerah harus lebih memberdayakan dan

melindungi tenaga kerja perempuan agar tidak terjadi pelecehan seksual ditempat

kerja.

Secara umum bagian pemberdayaan perempuan melaksanakan program

kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dibidang

ketenagakerjaan sudah dapat direalisasikan adalah bekerja sama dengan pihak-

pihak terkait seperti dinas tenaga kerja dimana memberikan evaluasi kepada

perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenagakerja perempuan dan sejauh

mana pihak perusahaan memberikan jaminan dan perlindungan kepada tenaga

kerja perempuan tersebut. Hal dapat memacu pihak-pihak perusahaan untuk

terlibat dalam kegiatan ini.

Adapun upaya lain dari bagian pemberdayaan perempuan dalam

meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan adalah

memberikan kesehatan kepada pekerja perempuan dengan cara memberikan pil

zat besi untuk mencega terjadinya anemia/kurang darah pada tenaga kerja

perempuan yang sedang hamil atau tidak, hal ini dilaksanakan untuk menunjukan

bahwa kepedulian kaum perempuan terhadap kaumnya sendiri tidak

diabaikan.Dengan diadakannya upaya diatas jika dilihat hanya sedikit kegiatan

yang mencapai pada sasaran buruh perempuan, karena tidak semua perusahaan

yang ada langsung diberikan pil zat besi serta penilain-penilain tentang

perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan tersebut dimana program ini masih

berjalan dua tahun dan bagian pemberdayaan perempuan juga masih baru dan

walaupun upaya yang sudah dilaksanakan ini sudah mancapai sasaran walaupun

78

masih belum maksimal. Untuk itu maka bagian pemberdayaan perempuan lebih

banyak bekerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM, organisasi wanita serta

membentuk P2TP2 yang selama ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu arah kedepan

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan yang terampil

dalam berbagai bidang serta kesehatan tenaga kerja perempuan.

Upaya bagian pemberdayaan perempuan ini perlu dukungan dari semua pihak

baik di pemerintahan dan lembaga-lembaga non pemerintahan karena tanpa

dukungan dari semua pihak ini semua yang sudah direncanakan tidak akan

terealisasi. Maka dukungan dan partisipasi sangat diperlukan dalam hal

membangun sumberdaya manusia khususnya perempuan dalam meningkatkan

angka partisipasi kerja.

79

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan

pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi dan ketenagakerjaan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi dengan cara memberikan pelatihan

keterampilan menjahit kepada kaum perempuan, usaha mikro kredit, dan

latihan kepemimpinan perempuan. Dimana latihan keterampilan dan usaha

mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat dimana tingkat ekonominya

masih dibawah standar atau pra sejahtera agar dapat meningkatkan

kesejahteraan keluarga melalui usaha-usaha yang di berikan oleh

pemerintah daerah.

Peranan ini mengarah kepada sasaran pemerintah daerah yaitu

golongan menengah kebawah, sehingga langkah-langkah yang diambil

untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan mencapai pada tujuannya

yaitu meningkatkan kesejateraan keluarga dan masyarakatnya serta

mengurangi angka kemiskinan.

2. Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan

perempuan dibidang ketenagakerjaan melalui usaha kegiatan pelatihan

keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dimana

tingkat kehidupan tenaga kerja masih dibawah standar. Dimana sasaran

80

pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan

dibidang ketenagakerjaan adalah buruh pabrik. Untuk itu maka pemerintah

daerah bekerja sama dengan P2TP2 untuk memberikan latihan-latihan

keterampilan serta memberikan perlindungan hukum kepada tenagakerja

perempuan. Adapun upaya dari pemerintah dalam memberikan kesehatan

kepada tenaga kerja perempuan, misalnya memberikan pil zat besi untuk

mencega terjadinya anemis atau kurang darah pada tenaga kerja

perempuan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah menganalisis hasil

penelitian mengenai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan

perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Bagian Pemberdayaan

Perempuan Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Bagian pemberdayaan perempuan Kota Bandung sebagai pemerintah

daerah harus memberikan latihan keterampilan tidak hanya di kelurahan

binaan tetapi juga pada kelurahan-kelurahan yang masih tertinggal dan

membutuhkan latihan keterampilan.

2. Bagian pemberdayaan juga harus lebih mengarahkan sasaran

pemberdayaan perempuan dibidang ketenagakerjaan pada tenaga kerja

rumah tangga, dimana bagian pemberdayaan perempuan dapat bekerja

sama dengan organisasi wanita/LSM untuk membina yayasan-yayasan

81

yang menyalurkan pembantu rumah tanggah, agar tidak terjadi kasus-

kasus penganiayaan pembantu.

3. Bagian pemberdayaan perempuan juga harus memberikan kontrol kepada

masyarakat yang telah diberikan pelatihan agar tidak terjadi

penyalahgunaan dana bantuan yang telah diberikan pemerintah daerah dan

arahan yang diberikan dalam bentuk latihan tersebut tidak direalisasikan

oleh kaum perempuan yang telah diberikan latihan.

4. Bagian pemberdayaan perempuan harus lebih banyak bekerja sama dengan

pihak pihak yang terkait seperti LSM, organisasi perempuan, P2TP2, serta

lembaga-lembaga bantuan hukum agar dapat membela kasus-kasus yang

berkaitan dengan tenaga kerja perempuan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Documents