PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang ) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Disusun Oleh: M. Syahril Syamsuddin Nim: 203046101725 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA 2010 M/1431H
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang )
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Disusun Oleh: M. Syahril Syamsuddin
Nim: 203046101725
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA
2010 M/1431H
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah / BAZDA Kota Tangerang )
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Disusun oleh:
M. Syahril Syamsuddin Nim: 203046101725
Dibawah bimbingan:
Pembimbing II
Dr. H. Fuad Thohari, MA NIP. 197003232000031
Pembimbing I Dr. H. A. Juaini Syukri. Lcs. MA
NIP. 19550761992031001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA
2010 M/1431H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 1 Juni 2010 M 18 Djumadil Tsani 1431 H
M. Syahril Syamsuddin
OTLINE BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Pembatasan dan Perumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Metode Penelitian dan teknik penulisan E. Studi Reviw Terdahulu. F. Sistematika penulisan
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat produktif 1. Pengertian Zakat Produktif 2. Dasar Hukum Zakat Produktif
B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Islam C. Pengertian dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Umat
1. Pengertian Pemberdayaan Umat 2. Bentuk - Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Umat
BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL /
BAZNAS A. Gambaran umum BAZNAS B. Sejarah Berdiriya BAZNAS C. Struktur Organisasi BAZNAS D. Tujuan, Fungsi , Visi dan Misi BAZNAS E. Landasan Berdiriya BAZNAS
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Zakat Peoduktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat 1. Penghimpunan Zakat Produktif 2. Pengelolaan Zakat Produktif
B. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat 1. Pendekatan Religi 2. Pendekatan Sosial
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan B. Saran
Daftar Pustaka
KATA PENGANTAR
Segala puji sukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
segala Rahmat-Nya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu
tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Besar Nabi Muhammad SAW.
Penulisan karya Ilmiah dalam bentuk sekripsi ini merupakan salah satu bagian syarat
untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai
bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua,
seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis sampaikan ucapan terima
kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM.
2. Dr. Euis Amalia, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharuddin Lathif, M.
Ag, Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak
langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
3. Drs. Djawahir Hajazziey, SH, MA Ketua Program Non Reguler dan Drs. H. Ahmad
Yani, MA. Sekretaris Program Non Reguler.
4. Dr. H. A. Juaini Syukri. Lcs. MA dosen pembimbing I dan Dr. H. Fuad Thohari, MA
dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan
pengarahan serta bantuan literatur dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Para pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan
Hukum serta perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
iv
v
6. Pihak BAZDA Kota Tangerang yang telah banyak membantu dalam memperoleh data
dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kaka dan adik-adiku terimakasih atas dukungan moril
dan materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak
habis-habisnya bahkan Do’a-do’a munajatnya yang tak henti-hentinya siang dan malam
kepada Allah SWT
8. Sahabat-sahabat di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta teman-teman
Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah 2003 Non Reguler
PS C.
Dan akhirnya penulis akhiri dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, Raja dari segala
Raja, pencipta Jagad Raya dan penguasa Ilmu Pengetahuan, Dengan segala kelemahan dan
kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca
pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah kita. Amin.
Jakarta, 1 Juni 2010 M 18 Djumadil Tsani 1431 H
M. Syahril Syamsuddin
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv
DAFTAR ISI......................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ..............................................................................................viii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Pembatasan dan perumusan Masalah ........................................ 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................. 7
D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan .................................. 9
E. Studi Reviw Terdahulu. ........................................................... 10
F. Sistematika penulisan ............................................................. 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat produktif........................ 13
B. Tujuan, Hikmah dan Hakikat Zakat ........................................ 17
C. Pendayagunaan Dana Zakat .................................................... 21
D. Pemberdayaan Ekonomi Umat................................................ 25
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH / BAZDA KOTA TANGERANG
A. Sejarah Berdirinya BAZDA kota tangerang............................ 34
B. Visi dan Misi Kota Tangerang................................................. 35
C. Struktur Organisasi BAZDA Kota tangerang.......................... 37
D. Pola Pengumpulan dan pendistribusian................................... 47
E. Program pendayagunaan BAZDA Kota Tangerang................ 50
vi
vii
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA
BAZDA KOTA TANGERANG
G. Pengelolaan Zakat Peoduktif dalam Pemberdayaan
Ekonomi Umat ........................................................................ 54
A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya
Pemberdayaan Ekonomi Umat................................................ 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 76
B. Saran........................................................................................ 77
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 79
ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya
masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan
zakat bersifat produktif tersebut.
Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana
zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan
supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara
konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan
penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka
dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung
Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan
Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang
terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat,
mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi,
memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar
dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan
yang layak dan mandiri.
Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat
muslim Indonesia sebenarnya meiliki potensi strategic yang layak di kembangkan
menjadi salahsatu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak
dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah
beragama islam, dan secara kultural kewajiban zaka, dorongan berinfak dan
sedekah di jalan Allahtelah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat
5
muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat
terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bias terlaksana dalam
aktifitas sehari-hari umat islam, maka secara hipotik zakat termasuk didalamnya
adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional6
Badan Amil Zakat Daerah Tangerang menyalurkan dana zakat produktif
pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan
Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau
mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan
dengan fasilitas Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang dan
Muḍarabah dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak.
Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Daerah Kota
Tangerang, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa
meningkatkan pendapatan mereka
Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari
zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa
dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada
meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa,
meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi,
pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator
adanya pertumbuhan ekonomi. 6Djamal Doa, ”Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta” (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) Cet.II, h.3
6
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai zakat produktif dengan judul: “PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN
AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KOTA TANGERANG”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar mempermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu mengidentifikasi
permasalahan yang akan dibahas, masalah ini akan terkait diantaranya:
a. Pemberdayaan Ekonomi Umat
b. Konsep Zakat
c. Konsep Kesejahteraan
d. Zakat Produktif
e. Distribusi pendapatan secara Islami
f. Lembaga-lembaga penyalur dana Zakat
g. Keuangan
1. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan mengenai zakat produktif dan
pemberdayaan ekonomi umat maka perlu pembatasan masalaah, pembatasan
masalah ini di harapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan agar
terarah.
7
Adapun pembatasan permasalaah dalam skripsi ini adalah zakat
produktif yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Daerah kota Tangerang untuk
pemberdayaan ekonomi umat khususnya umat islam.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan
yang dihadap adalah permasalahan ekonomi umat (baca: kemiskinan) masih
belum teratasi secara maksimal maka dengan adanya Badan Amil Zakat
Nasional apakah potensi zakat produktif dapat di gunakan sebagai alternatif
pengurangan kemiskinan di Indonesia saat ini, adapun selanjutnya dapat
penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan
ekonomi umat oleh BAZDA Kota Tangerang?
b. Bagaimana Tantangan BAZDA Kota Tangerang dalam pemberdayaan
ekonomi umat?
c. Strategi apa yang tepat yang di ambil oleh BAZDA Kota Tangerang dalam
upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta
memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan
8
praktik pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif oleh BAZNAS.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
a. Mengetahui konsep pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan
ekonomi umat oleh BAZDA Kota Tangerang.
b. Untuk mengetahui Tantangan BAZDA Kota Tangerang dalam
pemberdayaan ekonomi umat.
c. Mengetahui strategi apa yang di ambil oleh BAZDA Kota Tangerang
dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif?
2. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta
kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya:
a. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan
memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam
pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif dimana penulis
dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku
perkuliahan.
b. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan
sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya dan keuangan
Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang
pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.
c. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan.
9
d. Adapun bagi Badan Amil Zakat Daerah Kota Tangerang (BAZDA), dapat
dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan
meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki
kelemahan dan kekurangan yang ada.
D. Metode Penelitian dan teknik penulisan
Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan
data diskriptif dan tertulis dengan informasi dari intansi terkait dalam objek
penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah lapangan,
Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian
penulis menggunakan jenis metodepengumpulan data sebagai berikut
1. Library Research Penelitian kepustakaan
Metode yang penulis gunakan yaitu kajian dengan menelaah dan
menelusuri literature yang berkenaan dengan masalah yang di teliti baik
berupa buku-buku artikel-artikel, website dan tulisan lain yang mngandung
informasi dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara
langsung ataupun tidak langsung.
2. Field Research Penelitian lapangan
Dengan metode ini penulis mengobservasi tempat penelitian dalam hal ini
Badan Amil Zakat Daerah Kota Tangerang (BAZDA) yang berkator pusat di
kota tangerangyang berkaitan dengan objek penelitian.
10
Sedangkan metode pembahasan dalam penulisan skripsi ini mengunakan
metode Diskriptif Analisis7 yaitu penulis menggambarkan permasalahan
dengan di dasari pada teori-teori zakat dan ekonomi Islam. Lalu di analisis
lebih lanjut untuk kemudian di ambil kesimpulan
Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku Pedoman
Penulisan Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
E. Studi Reviw Terdahulu.
Dari beberapa literature skripsi yang berada di perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum maupun perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta penulis banyak menemukan literatur yang membahas
tentang zakat produktif namun dari beberapa literatur itu yang mempunyai
kemiripan dari jenis skripsi yang penulis buat hanya ada tiga skripsi yang relefan
dengan pembahasan yang akan peneliti lakun selain tentunya ada hal-hal yang
membedakan di bawah ini adalah hasil setudi reviw terdahulu pada skripsi yang
telah ada, tahun 20078 oleh Fadilah, sifat penelitianya adalah kualitatif tentang
Efektifitas Penyaluran Zakat dalam meningkatkan pendapoatan mustahik dan di
7S.Nasution, Metode Reseach (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.24.
8Fardillah, (2007) ”Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapoatan Mustahik pada LAZNAS Bangun Sejahtra Mitra (BSM Umat)”, Skripsi S1 Jakarta Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
11
simpulkan bahwa penyaluran zakat yang di maksud adalah pola penyaluran zakat
dalambentuk pemberdayaan (produktif) yang di sertai target terjadinya
kemandirian ekonomi bagi mustahik dan mengupayakan adanya peningkatan
pendapatan bagi mustahik, sedangkan
Abdul Waiz pada tahun 20089 juga mengadakan penelitian secara kuantitatif
tentang Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat
Petani (Studi di Lembaga Pertanian Sehat Dompet Duafah Republika)
F. Sistematika Penulisan
Merujuk pada semua yang di tuliskan di atas dan metode yang di gunakan
serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam
skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang di susun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi
terdahulu serta sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan di bahas tentang: Pengertian zakat
produktif, dasar hukum zakat produktif, konsep pemberdayaan
9Abdul Waiz, (2008) ”Efektifitas, Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Petani (Studi di Lembaga Pertanian Sehat Dompet Duafah Republika)”, Skripsi S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2008
12
ekonomi umat, pengertian pemberdayaat ekonomi umat, dan
bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi umat.
BAB III : OBJEK PENELITIAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, gambaran
umum BAZNAS, sejarah berdirinya BAZNAS struktur
oeganisasi, visi dan misi, Landasan berdiri dan Jenis-jenis atau
bidang pengelolaan unit usaha.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan menganalisis data primer dan data
sekunder mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam
peningkatan ekonomi umat dalam bab ini akan di bahas
mengenai bagaimana BAZNAS mengelola dana zakat
produktifnya untuk memperdayakan ekonomi umat khususnya
umat islam dalam pengentasan kemiskinan dan bagaimana
strategi tersebut dapat berimbas secara makro sehingga dapat
menimbulkan ekonomi negara berkembang.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Adalah penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan
jawaban permasalahan dengan di sertai saran serta diakhiri
dengan daftar pustaka.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif
a. Pengertian Zakat
Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah,
tumbuh dan berkembang.1 Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat
diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika
pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta
ang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan
berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang ounya harta).2
Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta
tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oelh Allah
untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan
persyasratan tertentu pula.3 Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini
berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya
akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.
1Drs. K.H Didin Hafidhudhin. Msc, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah
(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet ke – 1, H.13
2 M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,” (Jakarta : UI- press, 1998).h.41
3Didin Hafidhudhin, “Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah”, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998) cet kepertama, h.13
13
14
Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan
karunia Allah SWT sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan
solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian
persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara
golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun
kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah.
Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan
mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini,
hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah SWT.
Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan
horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat
manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi)
dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan aakhlak mulia, menjadi
murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil
(kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan
bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban
kemasyarakatan yang selalu melinkupi hati.
Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata : Jiwa orang
yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih
dan bertambah maknanya4. Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya
4Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan F Filsafat Zakat
Berdasarkan Al – Qur’an dan Hadis (Jakarta: Mizan, 1996), cet ke-4, h.34.
15
untuk kekayaan tetapi dari itu pun sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:
⌦
)٣ ٠١ :التوبة( ☺ Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
b. Dasar Hukum Zakat
Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebgai ibadah dan
bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi social yang sangat
besar, di samping merupakan salah satu pialar ekonomi Islam. Jika zakat,
infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya
maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah
kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.
Zakat dala Al-Qura’an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan
hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:
a. Surat Al Baqarah ayat 110 sebagai berikut:
☺
16
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan”
(Qs. Al Baqaraha: 110)
b. Surat At- Taubah ayat 11 sebagai berikut:
⌧
) ١١:التوبة( ☺Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan
menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”
c. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:
☺
☺ ☺
⌧ ⌧ ☺
17
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs. At-Taubah : 60)
Adapin dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu:
…………………………………………………………………………………
Artinya : Dari Ibnu Abbas r. a dia berkata : Aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a Kalau ia menyebutkan hadits Nabi SAW, ia mengatakan “Nabi menyambung silaturrahmi, dan ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk).” (Bukhari II, 1993: 320).
Dari uraian nash diatas dapat dipahami mengenai kewajiban
mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan shigot
berupa redaksi dalam bentuk fiil amar yang berarti kewajiban atau perintah,
oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat.
B. Tujuan, Hikmah dan Hakikat Zakat
18
a. Tujuan Zakat
Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah
sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:5
a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan jidup mustahiq.
d. Sarana pemerataan pendapatan (Rizki) untuk mencukupi keadilan social.
b. Hikmah Zakat
Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksnakan ibadah
zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan
horizontal.6 Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud
ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa
harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan
mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk
menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.
Sedangkan secara horizontal; zakat bertujuan mewujudkan rasa
keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak
yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial
serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan
5M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi IslamZakat dan Wakaf” (Jakarta: UI Press, 1988). H.40 6Asnaini, Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
h. 42
19
pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan ummat manusia, terutama
Islam.
Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan
tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara
umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu
dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi
pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau
memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin
dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan
lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk
memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat
meningkatkan harkat dan martabat manusia.7
Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara
luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem
jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh
problem kesenjangan, gelandangan, problem Kematian dalam keluarga dan
hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.8
7 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876 8 Ibid, h. 881-917
20
Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan
Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia,
antara lain:9
a. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta
membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
c. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan
seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang
akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.
c. Hakikat Zakat
Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya
adalah merupakan hak mustahiq dan bukan merupakan pemberian atau
kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat
mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi
golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.10
Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hudang budi, balas
budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya zakat adalah pemberian
dari Allah SWT. Lagi pula menurut Islam seseorang yang kaya tidaklah
berlebih kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya.
Karena yang membedakannya hanya derajat ketaqwaannya.
9 Ibid, h. 15 10 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), h. 44
21
Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala
yang ada di bumi dan dilangit serta seisinya adalah milik Allah dan harta yang
dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT
semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:
): التوبة(
Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS. At-Taubah ayat: 104)
Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah
menyerahterimakan harta benda kepada Allah SWT, sebelum diterima oleh
orang fakir dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses
pengoperan hak milik kepaad Allah SWT. Dengan demikian hakikat zakat
sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah SWT.
Artinya orang fakir miskin menerima pengalihan harta itu bukan dari
orang kaya,
kan tetapi dari Allah Ta’ala. Harta yang diberikan Allah kepada orang-
orang kaya dikembalikan lagi oleh mereka kepada Allah, dan Allah yang
22
berikan kepada orang miskin.11 Jadi orang miskin bukan menerima harta dari
orang kaya melainkan dari Allah.
C. Pendayagunaan Dana Zakat
1. Pengertian Pola Pendayagunaan
Kata “pola” dalam kamus ilmiah popular artinya bentuk atau system.12
Sedangkan kata “pola” dalam kamus ilmiah popular artinya model, contoh
atau pedoman (rancangan).13 Pada pembahasan ini maka pola lebih tepat
diartikan sebgai bentuk, karena memiliki keterkaitan dengan kata yang
dirangkulnya yaitu pola pendayagunaan, yang berarti bentuk pendayagunaan.
Sedangkan pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti
manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar
bahasa Indonesia:
- Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- Pengusaha (tenga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan
baik.14
11 Ibid, h. 46 12Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1988), cet ke 1, h. 692
13Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Artaloka, 1994),h 605
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h 189
23
Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana
cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan
lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses
optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif dan, bermanfaat dan
berdayaguna.
2. Bentuk dan Sifat Pendayagunana/Penyaluran
Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:
a. Bentuk sesaat, dalam hal ini beratri bahwa zakat hanya diberikan kepada
seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa
penyakuran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian
ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang
barsangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yzng
sudah jumpo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah
hibah.
b. Bentuk pemerdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target
merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi
kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan
mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus
disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada
pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan
kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak
24
dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah
dicanangkan.15
Menurut Widodo sifat dana bantuan pemerdayaan terdiri dari
tiga yaitu:
a) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya
tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah
penyerahan zakat.
b) Dana bergulir, Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleg
pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan,
artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh
mustahik kepada pengelola ketika pengembaliaan pinjaman
tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang
dipinjamkan.
c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik
tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada
ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran
a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam
kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak
menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang berangkutan
seperti: zakat fitrah yang diberkan kepada fakir miskin untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan
kepada korban bencana alam.
b) pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran
dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
c) pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran
dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi,
mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari
kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau
memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
d) pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan
dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk
membangun sebuah proyek social maupun untuk membantu atau
menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.17
D. Pemberdayaan Ekonomi Umat
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
17 Daud Ali., Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h.62-63
26
Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment
yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan
potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan
pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya
masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri
mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah
yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.18
Payne sebagaimana dikutip Adi (2003) menjelaskan bahwa
pemberdayaan adalah:
“To help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of socisl or personal block to exercising excisting power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”. (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya) 19
Menurut Suharto (2005) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan
orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki
18Setiana L., Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dalam nurjanah, ed.,
19Isbandi Rukminto Adi, “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyaraka, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 77-78
27
kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga
mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari
kebodohan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif
yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatanya dan
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c)
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang
mempengaruhi kehidupan mereka.20
Adi (2005) juga mengutip pendapat Ife tentang pemberdayaan. Ife
menjelaskan bahwa:
“empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increasentheir capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community.” “Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depan dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka”.21
Selanjutnya Kartasasmita dalam buku Isu-isu Tematik Pembangunan
Sosial yang ditulis oleh Sulistiati (2004) mengatakan, bahwa memberdayakan
masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara
20Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat, (Bandung: PT Refika
Aditama , 2005), h. 58.
21Isbandi Rukminto Adi, “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyaraka”, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 50-51
28
mengembangkan dan mendinamisasi potensi-potensi masyarakat dalam
rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat.
Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan
menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota individu anggota
masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya
modern seperti kerjakeras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah
bagian pokok dari upaya pemberdayaan.22
Sedang menurut Parsons yang dikutip oleh Suharto (2005)
pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat
untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi
terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya.23
Menurut Cristenson dan Robinson, yang dikutip oleh Soetomo, bahwa:
“pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa
22Sulistiati, “Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi (Jakarta: Balai
latihan dan pengembangan Sosial Depsos RI, 2004), h.229
23Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama , 2005), h. 58.
29
intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka.”24
Dari definisi Cristenson dan Robinson, terlihat kesan yang hendak
menyatakan bahwaa dalam memberdayakan masyarakat intervensi bukanlah
suatu hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat
dalam proses yang berlangsung dimana pemberdayaan itu dilaksanakan.
Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik kesimpulan
bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk
membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang
dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian
hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.
2. Intervensi Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat
Parson dalam Suharto (2005) menyatakan bahwa proses pemberdayaan
umumnya dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi
pekerjaan social dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi
strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual. Meskipun pada
giliranya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti
mengkaitkan klien dengan sumber atau system diluar dirinya. Dalam konteks
pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui:
24Soetomo, “strategi-strategi Pembangunan Masyarakat” (Yogyakarta: Pustaka
Belajar,2006), h.81.
30
a. Intervensi Mikro, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien
secara individu melalui bimbingan, konseling, stes management, ciri
intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien
dalam menjalankan tugas-tugas kehidupanya. Model ini sering disebut
sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centred approach).
b. Intervensi mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap
sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan
kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamakan
kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki
kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Intervensi makro. Pendekatan ini disebut strategi system besar (large-
system strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada system
lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial,
Ñ���ú�������word/footnotes.xmlìXÝoâ8��?éþ�+O·R�„�m£Â*”¢åº·BÐj¥}���|$vd;°ü÷7Î�%�ÝÒ®ªíJ¼�â��çó7ã\�ü-GdE¥b‚w-§n[„r_�ŒÏ»ÖÃý°vi�¥��� N»Ö†*ëcïÏ?®×n(„æBSEP�Wî É -�·ÑPþ‚Æ ê"¡�‰¡�1h|•óF
Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI
Adiwarman Karim, Bank: Analisis fiqih dan Keuangan ,cet.3-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari ke Praktek, cet.1. Jakarta: Gema Insani Press,2001.
Arifin, Zaenal, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah,cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 203),
Didin Hafidudin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
Dalan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi kedua Jakarta: LPFEUI,1999
Dawam Rahardjo, Islam Transformasi Sosial Ekonomi, Yogyakarta: LSAF 1999
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Ulama Indonesia (MUI). Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, ed. Revisi. Ciputat: Gaung Persada, 2006.
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1997,
-----------, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
H.M, Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) Cet.II,
Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta: Raja Grafindi Persada 2006.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005
----------------, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Materi Dakwa Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)
Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat.
Putra, Dwika Darma, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Rasio Kecukupan Modal (Capital Adquacy Ratio/ CAR) Bank Syariah di Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2004.
Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Jakarta: Djambatan 2003
Save, M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, cet1, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 1997
Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi ke Dua, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
Sjahadeni, Sutan remy, Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, Jakarta: Grasindo, 2005.
Sofjan Assauri, Matematika Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
81
Sumarni, Murti, Manajemen Pemasaran Bank, Edisi kelima, Yogyakarta: Liberty, 2002
Syafri Harahap, Sofyan, Wiroso Muhammad Yusuf Akuntansi Perbankan Syariah, cet,1, Jakarta: LPFE Usakti, 2005
-----------------, Laporan Keuangan: Analisis Kritis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
Tazkiya Institute dan BI, Kajian Regulasi dan Prodak Perbankan Syariah sebagai Bahan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta: 2003.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep Produk dan Implementasi Oprasional Perbankan Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.
Tuti Lestari, Dampak Perlakuan Akuntansi Triyuwono,Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syariah, Yogyakarta:LKIS, 2000
Veithzal Rivai, Andi Permata Veithzal, Ferry N, Financial Bank, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
Yusuf Qordhowi, Al-Ibadh Fill Islam (Beirut: Muassasah Risalah 1993)