MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1A6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2020 - 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilaksanakan penilaian mandiri pada seluruh aspek Sistem Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri pada seluruh aspek Sistem Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Kementerian Perhubungan wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
15
Embed
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 1A6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Merit
dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu
dilaksanakan penilaian mandiri pada seluruh aspek
Sistem Merit di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri pada
seluruh aspek Sistem Merit di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan berdasarkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara, Kementerian
Perhubungan wajib membentuk Tim Penilaian
Mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
- 2 -
Mengingat
tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem
Merit di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Periode Tahun 2020 - 2024;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 3 -
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri
Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2024.
PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Tahun
2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilaian
Mandiri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, terdiri dari:
1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua Tim Penilai;
4. Wakil Ketua Tim Penilai;
5. Anggota Tim Penilai;
6. Sekretariat; dan
7. Pengawas Internai.
KETIGA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan
berkaitan dengan garis besar kebijakan dalam rangka
pelaksanaan penilaian mandiri Sistem Merit
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 4 -
2. Penanggung Jawab, yang mempunyai tugas
mengkoordinir dan memantau pelaksanaan tugas tim
penilaian mandiri Sistem Merit di lingkungan
Kementerian Perhubungan sesuai dengan Road Map
yang telah disusun serta memberikan saran masukan
jika pelaksanaan tugas tim belum mencapai hasil
sebagaimana yang diharapkan.
3. Ketua Tim Penilai, mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan Road Map
penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
b. membahas perkembangan Road Map penerapan
Sistem Merit di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem
Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan
hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit;
dan
e. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan
Sistem Merit di lingkungan Kementerian
Perhubungan kepada Pengarah dan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
4. Wakil Ketua Tim, mempunyai tugas membantu Ketua
Tim merangkap Anggota Tim dalam pelaksanaan
penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
5. Anggota Tim Penilai, mempunyai tugas menyiapkan
penyusunan Road Map penerapan Sistem Merit
di lingkungan Kementerian Perhubungan, penyiapan
dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian
mandiri penerapan Sistem Merit dan melakukan
penilaian yang dibagi dalam beberapa bidang, meliputi: