Pembentukan Organisasi Adat Desa Kutagajah

7/28/2019 Pembentukan Organisasi Adat Desa Kutagajah

1/30

Pembentukan organisasi adat Desa Kutagajah,Marike Langkat ;

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek, Staatsblad1847 No. 23);

2. Staatsblad1870 No. 64 (28 Maret 1870);

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasansebagaimana telah diubah denganUndang-

Undang No. 28 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan.
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2651/node/775/uu-no-8-tahun-1985-organisasi-kemasyarakatanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2651/node/775/uu-no-8-tahun-1985-organisasi-kemasyarakatanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540/uu-no-16-tahun-2001-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540/uu-no-16-tahun-2001-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540/uu-no-16-tahun-2001-yayasanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2651/node/775/uu-no-8-tahun-1985-organisasi-kemasyarakatanhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686


2/30

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Nomor : .

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Juni tahun seribu-

sembilanratus sembilanpuluh sembilan (1-6-1999)

Menghadap dihadapan saya, ARIS DANIAL SURYADI, Sarjana

Hukum Notaris di Balikpapan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan

dibagian akhir akta ini :

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap tersebut di atas menerangkan, bahwa ia telah

mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaannya uang sebanyak

dan dengan jumlah uang sebanyak itu sebagai kekayaan

pangkal dengan ini mendirikan suatu Lembaga Swadaya

Masyarakat, dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar

sebagai berikut :-

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Pasal 1.

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BERKEDUDUKAN DI KOTA BALIKPAPAN

Untuk pertama kalinya berkantor di aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jika dianggap perlu, Badan Pengurus lembaga dapat

mendirikan Cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya

di tempat-tempat lain.

W A K T U

- Pasal 2.

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

lamanya dan telah dimulai pada hari Selasa, tanggal satu -

Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

1-6-1999).

- A Z A S

- Pasal 3.

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa ini berazaskan PANCASILA

dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.-

MAKSUD DAN TUJUAN

- Pasal 4.


3/30

1. Maksud didirikannya lembaga ini adalah turut serta dan-

mengikutsertakan masyarakat di dalam proses pemberdaya-

an ekonomi, sosial kemasyarakatan dan Pendidikan.

2. Tujuan lembaga ini adalah mencapai dan meningkatkan

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara mandiri-

dan berkesinambungan dengan tidak berafiliasi pada-

golongan-golongan dan/atau partai politik tertentu.

U S A H A

- Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Lembaga ini akan-

melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau yang diizinkan oleh Instansi-instansi

dan/atau Pejabat-pejabat berwenang, diantaranya :

a. Mengorganisir kelompok-kelompok usaha dengan -

fasilitator dan bantuan-bantuan pinjaman modal serta

mengusahakan pembelian dan penjualan bahan pokok kepada

anggota kelompok masyarakat.

b. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta atau-

Badan lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan

lembaga ini.

c. Menyelenggarakan usaha-usaha lainnya yang tidak-

bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga ini

serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan

negara serta dengan mengindahkan ketertiban umum,

tata susila dan hukum yang berlaku.-

- Segala sesuatu itu dalam arti kata yang seluas-luasnya,-

tanpa batas wilayah tertentu dan bersifat Nasional maupun-

Internasional. -

- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

- Pasal 6.

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari :-

a. Kekayaan pangkal lembaga sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah).

b. Jumlah-jumlah uang atau harta lain yang kemudian

ditambahkan kepada kekayaan tersebut.

2. Pendapatan Lembaga ini terdiri :-


4/30

a. Sokongan/sumbangan, hibah wasiat, derma dan

lain-lainnya yang di dapat dari masyarakat dan

yang sifatnya tidak mengikat serta tidak bertentang-

an dengan maksud dan tujuan lembaga ini;

b. Bantuan dari pihak Pemerintah serta Badan-badan-

lainnya baik Nasional maupun Internasional,

baik berupa subsidi yang berulang maupun yang

diberikan dengan sekaligus;

c. Penghasilan-penghasilan dan pendapatan-pendapatan

lainnya yang sah yang diperoleh atas usaha-usaha

lembaga ini.

d. Hibah, Hibah Wasiat dan Hadiah.

- BADAN PENDIRI

- Pasal 7.

1. Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :-

a. Seseorang/mereka yang mendirikan lembaga ini ;

b. Seseorang/mereka yang atas usul seorang anggota-

Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah

ditunjuk oleh rapat anggota Badan Pendiri,

untuk menjadi penggantinya.

c. Seseorang/mereka yang menurut pendapat Badan-

Pendiri, sejak berdirinya lembaga ini telah

memberikan jasa-jasanya yang berguna bagi lembaga

ini.

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan

Pendiri dilakukan oleh suatu keputusan rapat para

anggota Badan Pendiri secara musyawarah untuk mufakat.-

- PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 8.

1. Badan pendiri dapat pula mengangkat Pembina dan

-Pengawas lembaga. -

2. Pengangkatan dan pemberhentian perubahan susunan

anggota Pembina dan Pengawas ditetapkan oleh rapat-

anggota Badan Pendiri.

3. Masa jabatan badan Pembina dan Pengawas adalah

4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.


5/30

4. Keanggotaan badan Pembina dan Pengawas berakhir-

karena hal-hal sebagai berikut : -

a. meninggal dunia,

b. mengundurkan diri,

c. diberhentikan oleh suatu keputusan rapat anggota

Badan Pendiri. -

d. pindah keluar negeri selama 6 (enam) bulan berturut-

turut lamanya. -

e. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele),-

f. tidak aktif bekerja.-

5. Untuk pertama kalinya Badan Pembina dan Pengawas

lembaga adalah sebagai berikut : -

BADAN PEMBINA

a. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

b. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

c. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

d. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

e. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BADAN PENGAWAS

a. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;

b. Tuan aaaaaaaaaaaaaaa;

- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan

penghadap telah diterima dan disetujui baik oleh

masing-masing yang bersangkutan.-

BADAN PENGURUS -

Pasal 9.

1. Lembaga ini diurus dan dikemudikan oleh suatu Badan

Pengurus yang diangkat oleh Badan Pendiri,

yang anggotanya tergantung menurut kebutuhan,

akan tetapi sekurang-kurangnya seorang Ketua,

Sekretaris dan Bendahara.

2. Apabila dianggap perlu Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

dapat mengangkat seorang atau lebih wakil-wakilnya-

agar lembaga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,-

hal mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pendiri.


6/30

3. Pengangkatan dan pemberhentian perubahan susunan

anggota badan pengurus ditetapkan oleh rapat-

Badan Pendiri. -

4. Masa jabatan para anggota badan pengurus adalah-

4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

5. Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota

Badan Pengurus diserahkan kepada mereka sendiri.

6. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena hal-hal-

sebagai berikut :-

a. meninggal dunia,

b. mengundurkan diri,

c. diberhentikan oleh suatu keputusan rapat Badan

Pendiri.

-d. pindah keluar negeri selama enam bulan berturut-

turut lamanya. -

e. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele),-

f. tidak aktif bekerja.-

7. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri telah

diangkat sebagai :

BADAN PENGURUS

K e t u a : Penghadap aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

aaaaaaaaaaaaaaatersebut di atas.-

Wakil Ketua- : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Sekretaris I : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sekretaris II : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bendahara I : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bendahara II : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBagian Umum - : 1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa






7/30




- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan

penghadap telah diterima dan disetujui baik oleh

masing-masing yang bersangkutan.-

- KEKUASAAN BADAN PENGURUS -

Pasal 10.

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama mewakili -

Badan Pengurus, oleh karena itu mewakili kepentingan- -

kepentingan lembaga ini, baik di dalam maupun di luar -

Pengadilan untuk dan atas nama lembaga melakukan segala

tindakan pemilikan dan pengurusan, demikian dengan

-pembatasan-pembatasan bahwa untuk :-

a. Menjaminkan kekayaan lembaga; -

b. Mengikat lembaga sebagai penjamin ; dan

c. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga;

- mereka harus mendapat persetujuan secara tertulis

terlebih dahulu dari/atau turut ditandatanganinya

surat/akta yang bersangkutan oleh Badan Pendiri.

2. Badan Pengurus berkewajiban untuk mentaati anggaran

dasar ini dan mengatur serta mengurus segala sesuatu

yang berkenaan dengan lembaga sebaik-baiknya.

3. Badan Pengurus berhak untuk memberikan kuasa umum

maupun kuasa khusus baik sebagian maupun seluruhnya

kepada seorang anggotanya atau lebih atau kepada pihak-

lain, untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut

di atas, maka Badan Pengurus berhak untuk membuat surat

kuasa umum maupun surat kuasa khusus dan setiap waktu -

dapat dicabut kembali.

4. Kekuasaan Badan Pengurus berada di bawah pengawasan

dan kekuasaan Badan Pendiri.

RAPAT BADAN PENGURUS

- Pasal 11. -

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya

12 (duabelas) kali dalam setahun dan/atau setiap kali -


8/30

jika dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya-

3 (tiga) orang dari Badan Pengurus.-

2. Rapat Badan Pengurus dipimpin/diketuai oleh Ketua

sedangkan apabila ia tidak hadir oleh Sekretaris.

3. Rapat Badan Pengurus hanya sah jika dalam rapat itu

hadir 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Badan

Pengurus.

4. Rapat Badan Pengurus mengambil keputusan-keputusan-

bilamana disetujui dengan suara terbanyak mutlak,

dari suara yang dikeluarkan dengan sah.

5. Rapat tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun,

untuk :

a. Mengesahkan laporan Badan Pengurus;

-b. Mengesahkan neraca, perhitungan hasil usaha dan-

sisa usaha; -

c. Menentukan susunan anggota Badan Pengurus yang baru.

d. Mengesahkan program kerja tahunan berikutnya.

6. Tiap-tiap anggota Badan Pengurus masing-masing

mempunyai hak untuk memberikan satu suara dalam rapat -

Badan Pengurus.

7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

Badan Pengurus harus dibuat suatu risalah yang dibubuhi

tanggal dan ditandatangani oleh Ketua dan sedapat

mungkin oleh salah seorang anggota Badan Pengurus

yang hadir.-

PERTANGGUNGAN JAWAB DAN PEMBUKUAN

- Pasal 12. -

1. Tentang kekayaan/keuangan lembaga diselenggarakan

pembukuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dan-

dengan berbagai usaha yang dikerjakan oleh lembaga.

2. Tahun buku dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun seribu-

sembilanratus sembilanpuluh sembilan (1999); -

3. Pada tiap-tiap akhir tahun buku, oleh Bendahara-


9/30

dilakukan penutupan buku-buku, selambat-lambatnya dalam

waktu 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan Pebruari

pada tahun berikutnya dibuat dan disiapkan neraca dan -

perhitungan hasil usaha dan sisa usaha yang jika telah-

selesai harus diletakkan di kantor lembaga selama

14 (empat belas) hari sebelum rapat tahunan Badan

Pengurus diadakan untuk diketahui oleh seluruh anggota-

Badan Pengurus dan disahkan atau diterima oleh Badan

Pendiri Lembaga;

4. Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa-

usaha tersebut diterima baik oleh Badan Pengurus tiap -

tiap anggotanya harus membubuhkan tandatangannya di

atas neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa

-usaha;

5. Penerimaan baik dari neraca dan perhitungan hasil usaha

serta sisa usaha tersebut oleh Badan Pengurus berarti -

bahwa setiap anggota Badan Pengurus telah diberi

pelepasan dan pembebasan tanggung jawab untuk segala

pekerjaan dan tindakan dalam jabatannya masing-masing -

mengenai tahun yang lalu.

- S I S A U S A H A

- Pasal 13. -

Sisa usaha dan sisa hasil usaha yang tercantum di dalam

Laporan Tahunan Badan Pengurus akan dipergunakan untuk

pengembangan usaha lembaga dan dibagikan menurut keputusan

pengesahan surat-surat yang tersebut dalam pasal 11.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN

- Pasal 14. -

Badan Pengurus berhak menyusun Anggaran Rumah Tangga

dan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan pelengkap -Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya-

dari Angaran Dasar ini. -

tersebut tidak boleh memuat peraturan-peraturan yang

bertentangan dengan anggaran dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 15.


10/30

1. Perubahan anggaran dasar ini serta pembubarannya

hanya dapat dilakukan dalam rapat badan pengurus

yang disahkan oleh Badan Pendiri Lembaga yang sengaja -

diadakan untuk maksud itu dengan cara yang sama seperti

yang diatur dalam pasal 11.

2. Keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil,

jika lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung

atau jika kekayaan lembaga sudah tidak lagi mencukupi -

atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut -

pertimbangan Badan Pengurus atau Badan Pendiri,-

lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan-

tujuan lembaga atau jika menurut keyakinan Badan

Pengurus atau Badan Pendiri Lembaga maksud dan tujuan -lembaga dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan

cara lain.

3. Apabila Lembaga ini dibubarkan, setelah utang

piutangnya diselesaikan, maka rapat yang memutuskan

pembubarannya selanjutnya harus memutuskan pula kepada-

siapa atau Badan mana kekayaan dari Lembaga ini akan

diberikan.

4. Siapa atau Badan-badan yang dimaksud dalam ayat kedua

pasal ini, harus mempunyai maksud dan tujuan yang

sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan

Lembaga ini.

ATURAN PENUTUP

Pasal 16.

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam

anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah

tangga atau peraturan-peraturan lain yang akan

ditetapkan oleh Badan Pengurus yang disahkan oleh

Badan Pendiri. -

- DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Balikpapan, pada hari, tanggal,

bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini

dengan dihadiri oleh :


11/30

1. Nyonya aaaaaaaaaaaaa; dan

2. Tuan aaaaaaaaaaaaaa Sarjana Ekonomi.

Kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal

di Balikpapan, sebagai saksi-saksi.-

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,-

para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.

Dibuat dengan tanpa memakai renvooi.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Balikpapan, tanggal satu Juni tahun seribu sembilan-

ratus sembilanpuluh sembilan (1-6-1999).

Notaris di Balikpapan,

(ARIS DANIAL SURYADI, SH)


12/30

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat ini diberi nama Gerakan Pemerhati dan PemberdayaanMasyarakat atau disingkat LSM-GPPM

Pasal 2

Waktu

Organisasi sosial LSM ini didirikan sejak 07 September 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat dan Kedudukan

Pengurus organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat ini berkedudukan di Bontang

Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat sekretariat Jl. Sultan Hasanuddin RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang

Selatan

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Asas

Organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang (LSM GPPM)

didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat

Organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tujuan menghimpun potensiyang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemerintah dalam menangani

permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pasal 6

Usaha Organisasi

1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.

2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota organisasi untuk berpartisipasi menyukseskan

program pemerintah.

3. Menyatakan dan menyampaikan Visi, Misi, Persepsi, Sosial, Budaya dan Potensi Wilayah Kota Bontang;

4. Untuk Dapat Berbuat Mampu didalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bontang kepada pihak yang

berwajib/berwenang.

5. Mengembangkan kepeloporan masyarakat sewilayah Kota Bontang sehingga memilki sikap kepekaan, berani

tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi rasa sosial, solidaritas dan

keadilan.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat kota Bontang dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana,

pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analistis, konstruktif, konsepsional

terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.

7. Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota organisasi yang memerlukan;

8. Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional;

9. Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analistis, serta mampu melakukan tindakan investigasi;


13/30

10. Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan

kunsultasi-konsultasi sosial;

11. Berupaya Mampu Untuk Mendirikan, Menyampaikan dan menyelenggarakan Pusat-pusat Informasi

kemasyarakatan Wilayah kota Bontang;

12. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan,

keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan;

13. Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat kota Bontang yang berbudaya, beradab dandemokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis disemua

sektor-sektor sendi kehidupan masyarakat kota Bontang;

14. Membina kerjasama dengan OKP,Ormas,LSM dll dalam membangun kota Bontang

15. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam

arti kata yang seluas-luasnya.

BAB III

SIFAT

Pasal 7

1. Organisasi sosial LSM ini bersifat dinamis, fleksibel, Sosial Kemasyarakatan, Kekeluargaan, Professional serta

Independen.

2. Dalam perjuangannya organisasi LSM ini tetap melalui cara dialog dan konsultasi secara professional yang sesuai

dengan Azas Organisasi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

3. Organisasi sosial LSM ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat Bontang yang bersifat terbuka, serta

menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM).

4. Organisasi sosial LSM ini lebih menekankan untuk kepentingan kemajuan tata kelola pemerintahan

(Pusat/Daerah), tata kelola kehidupan sosial masyarakat se wilayah kota Bontang.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 8

Kekayaan lembaga ini terdiri dari :

1. Penghasilan dari usaha-usaha lembaga sendiri;

2. Donatur-donatur tetap / tidak tetap, tidak mengikat (pribadi maupun lembaga);3. Hibah, wakap, zakat, dan shadaqah.

4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat.

5. Dana yang masuk ke lembaga disimpan disalah satu Bank atau lebih atas nama lembaga, atau dijalankan menurut

cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pendiri.

6. Pengajuan dana sosial dari lembaga sosial lain ke lembaga ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut

diajukan ke rapat Dewan Pengurus serta disetujui oleh Dewan Pendiri.

BAB V

KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS

Pasal 9

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Dewan Pendiri

1. Anggota Dewan Pendiri Lembaga ini tediri dari :

a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini

b. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota dewan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui

oleh rapat anggota dewan pendiri untuk menjadi penggantinya.


14/30

2. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri

3. Pemberhentian anggota dewan pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan

tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik lembaga.

4. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya lembaga.

5. Apabila dewan anggota dewan pendiri tidak aktif 6 (enam) tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri

dari keanggotaan Dewan Pendiri.

6. Apabila salah satu anggota dewan pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukanoleh rapat anggota Dewan Pendiri.

Pasal 11

Dewan Pengurus

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang

Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan

keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.

2. Anggota Dewan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh Dewan

Pendiri untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.

3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat

diberhentikan oleh Dewan Pendiri dengan alasan-alasan tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil diminta

keterangannya.

4. Dewan Pendiri dapat mengangkat beberapa Dewan Pakar, Penasehat atau Pelindung dan atau Pengawas.

BAB VI

KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 12

Kewajiban dewan pengurus

1. Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini, serta

melakukan upaya terwujudnya dan tujuan Lembaga.

2. Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah tangga lembaga peraturan-peraturan pelaksanaan

dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu bagi lembaga

dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dariDewan Pendiri.

Pasal 13

Kekuasaan dewan pengurus

Ketua, Sekretaris dan Bendahara mewakili Dewan Pengurus dan karenannya mewakili Lembaga didalam dan diluar

pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik

yang mengenai pengurus maupun pemilikan, menjalin kerjasama Lembaga ini dengan pihak lain maupun

sebaliknya, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

Meminjamkan atau meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga.

Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas kekayaan lembaga.

Memberati Lembaga sebagai penanggung atau penjamin, diperlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri.

Surat-surat keluar yang penting ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. Surat-surat yang mengenai penerimaan

keuangan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.

BAB VII

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pasal 14


15/30

Dewan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika

dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal;hal yang dibicarakan. Semua

rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara. Dengan tidak

mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota Dewan Pengurus

dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

Keputusan-keputusan rapat Dewan Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih

satu dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat anggota Dewan Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hakuntuk mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu Dewan Pengurus tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus maka

yang bersangkutan memberi kuasa kepada Dewan Pengurus yang hadir.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Sruktur organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat

Bontang (LSM GPPM) sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Manager Program :

Bidang Agama & Budaya

Koord :

Hukum dan HAM

Koord :

Keorganisasian & Kaderisasi

Koord :

Pendidikan & SDM

Koord :Hub . Pem & Mas (HUPMAS)

Koord :

Lingkungan Hidup

Koord :

Pemuda & Olahraga

Koord :

Kelautan & Perikanan

Koord :

Pemberdayaan Perempuan

Koord :

Perlengkapan & Transportasi

Koord :

Keamanan / SATGAS

Koord :


16/30

Pasal 16

Periode Masa Bakti Kepengurusan

Periode masa bakti kepengurusan Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan

Pemberdayaan Masyarakat Bontang (LSM GPPM) adalah 5 (lima) tahun.

PASAL 17CABANG-CABANG

Untuk mengembangkan organisasi dapat dibentuk cabang-cabang di setiap kabupaten / Kota dan di setiap

kecamatan. Cabang LSM GPPM di setiap Kabupaten Kota dinamakan Forum GPM Kabupaten / Kota. Sedangkan di

setiap kecamatan dinamakan Forum GPPM Kecamatan. Kepengurusan Forum GPPM terdiri dari seorang Ketua,

seorang sekretaris dan seorang bendahara yang dibantu beberapa orang ketua Bidang yang disesuaikan dengan

kebutuhan organisasi.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu September sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

Untuk pertama kalinya pada tahun buku ditutup pada bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (2010), buku-buku

Lembaga harus ditutup selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tutup buku, dari penutupan buku-

buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran

Lembaga selama 1 (satu) tahun. Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut

laporan tahunan, harus disampaikan kepada rapat anggota Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan

pengesahan. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh Dewan Pendiri, berarti

memberikan pelunasan dan pembenahan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan dan

perbuatan terhadap Lembaga selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan.

BAB X

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

PASAL 19

Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat

anggota Dewan Pendiri sekurang-kurangnya lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Rapat yang dimaksud

dalam ayat 1 diatas, dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pendiri, apabila Ketua Dewan Pendiri tidak hadir maka

rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Pendiri yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota

Dewan Pendiri harus melalui undangan secara tertulis dan dikirimkan maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari H.

Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota Dewan Pendiri

berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Lembaga tidak layak untuk operasional.

BAB XI

LIKUIDASI

Pasal 20

Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus untuk menyelesaikan hutang Lembaga ini dibawah

pengawasan Dewan Pendiri, dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Pendiri

dengan memperhatikan maksud dan tujuan Lembaga.


17/30

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM-GPPM adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dalam Anggaran Rumah

Tangga.

DITETAPKAN DI : Bontang

PADA TANGGAL : 01 September 2010

PENGURUS

Ketua Sekteraris

(..............................) (.................................)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI SOSIAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

GERAKAN PEMERHATI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSM-GPPM)

BABKEANGGOTAAN

Pasal 1

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

Berumur antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun


18/30

Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan

Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) menerima dan memperjuangkan, menerima landasan

perjuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan organisasi.

Menyatakan diri untuk menjadi anggota Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-

GPPM) melalui proses calon anggota.

Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan

Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) tentang keanggotaan

Pasal 2

Keanggotaan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) terdiri atas :

Pendiri Organisasi; yaitu orang-orang yang dalam akta pendirian dinyatakan sebagai pendiri Organisasi Gerakan

Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)

Anggota Tetap; adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi

tercapainya tujuan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)

Anggota Biasa; adalah orang-orang yang simpati terhadap perjuangan OrganisasiGerakan Pemerhati dan

Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) serta menyatakan diri untuk menjadi anggota.

Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau lembaga profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa

diminta sebagai anggota Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)

Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta

sebagai anggota.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban :

Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART organisasi.

Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.

Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.

Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.

Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.

Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 4

Setiap anggota berhak

Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM).

Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.

Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.

Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 5

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia


19/30

2. Atas permintaan sendiri

3. Diberhentikan

4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

K A D E R

Pasal 6

Kader Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (GPPM) adalah tenaga inti penggerak

organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

1. Mental ideologi

2. Prestasi

3. Kepemimpinan

4. Kemampuan berdiri sendiri

5. Kemampuan pengembangan diri

6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan

7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 7

1. Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (GPPM) memiliki lambang, Objek Tangan

menadah hati dan empat bintang pada sisi atas didalam lingkaran Bumi merah putih Indonesia melambangkan

LSM-GPPM adalah organisasi Pemerhati dan Pemberdaya masyarakat dimana akan selalu mengupayakankesejahteraan masyarakat dan menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam

masyarakat dengan tetap menyeimbangkan empat unsur/elemen mikrokosmos.

Pasal 8

Setiap simbol yang muncul dari lambang Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan

Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) mempunyai arti sebagai berikut

1. Bentuk lingkaran dengan tulisan Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat dari logo merepresentasikan

tekad yang bulat dari para penggagas, pendiri dan pengurus serta para anggotanya untuk bahu-membahu

memperhatikan dan memberdayakan masyarakat Bontang didalam Bumi Indonesia.

2. Empat bintang melambangkan empat unsur/elemen energy mikrokosmos penyeimbang.

3. Dua tangan menadah melambangkan tanggung jawab. Selain daripada itu juga berarti bahwa didalam kehidupan

senantiasa terdapat dua unsur yang serupa dan saling meyeimbangkan.

4. Objek Hati melambangkan mayarakat/rakyat yaitu manusia mahluk yang sangat berharga sebagaimana hati adalah

organ yang sangat pentiing pada tubuh manusia.

Pasal 9

Bendera Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-

GPPM) berwarna putih dengan logo organisasi di tengah-tengah.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/ KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

Pasal 10


20/30

Hubungan kerjasama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan

Masyarakat (LSM-GPPM) dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan

dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 11

Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :

Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang

penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan

Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM).

Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi Lembaga Swadaya

Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) wajib dipertanggungjawabkan

dalam forum yang ditentukan oleh peraturan organisasi.

Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran

keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada dewan pimpinan yang setingkat melalui panitia verifikasi yang

dibentuk untuk itu.

BAB VIIIPENYEMPURNAAN

Pasal 13

Penyempurnaan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja Pengurus bersama dewan Pendiri yang

khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota

berikutnya.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan organisasi oleh dewanpimpinan pusat. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bontang

PADA TANGGAL : 01 September 2010

PENGURUS


21/30

Ketua Sekteraris

(..............................) (.................................)


22/30

ANGGARAN DASAR DAN


FORUM KELUARGA BESAR

MAHASISWA-MAHASISWI

KETAPANG

SEMARANG


23/30

BAB I

ORGANISASI

PASAL 1

1. KAMMK adalah sebuah organisasi bagi mahasiswa-mahasiswi Ketapang yang berada di

semarang.

2. KAMMK bertugas sebagai sebuah organisasi yang menjalankan amanat serta ketentuan yang

ditetapkan dalam Mubes.

3. KAMMK mengatur rumah tangganya sendiri.

BAB II

KEANGGOTAAN

PASAL 2

1. Anggota KAMMK adalah mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari ketapang, yang berdomisili di

kota semarang dan sekitarnya.

2. Anggota kehormatan adalah anggota yang telah berjasa kepada KAMMK sesuai dengan Kriteria

keputusan MUBES KAMMK.

PASAL 3

HAK ANGGOTA

1. Seluruh anggota mempunyai hak suara dalam rapat atau permusyawaratan organisasi.

2. Seluruh anggota berhak ikut dalam kegiatan KAMMK.

3. Seluruh anggota berhak meminta pertanggungjawaban pengurus dalam musyawarah besar.

4. Seluruh anggota berhak untuk dipilih dan memilih.

PASAL IV

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.

2. Mentaati AD/ART KAMMK serta peraturan yang berlaku.

3. Turut berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KAMMK

BAB III

KEPENGURUSAN

PASAL 5

SYARAT PENGURUS

1. Pengurus KAMMK berasal dari anggota biasa dan dipilih sesuai kesediaan dan tanggung

jawabnya.


24/30

PASAL 6

STRUKTUR PENGURUS

1. Struktur pengurus disesuaikan dengan keperluan.

2. Ketua terpilih mempunyai hak prerogative untuk membentuk kepengurusanya.

PASAL 7MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

1. Masa bhakti kepengurusan KAMMK selama 1 tahun dan apabila telah berakhir masa bhakti

kepengurusan lama maka dilakukan Pemilu untuk memilih ketua baru.

2. Pengurus pada periode sebelumnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya hanya sebatas

koordinator sementara.

3. Pergantian pengurus dapat dilakukan apabila :

a. Habisnya masa bhakti.

b. Meninggal dunia.

c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

d. Tidak mengikuti pertemuan/rapat maksimal 3 kali dengan alasan yang tidak jelas.

PASAL 8

HAK PENGURUS

1. Ketua :

a) Mengarahkan pengurus lainnya untuk mentaati AD/ART serta peraturan dan kebijaksanaan dalam organisasi.

b) Mengarahkan dan mengawasi pengurus lainnya dalam melaksanakan program kerja.

c) Meminta pertanggungjawaban pengurus lainnya dalam pelaksanaan program kerja.

2. Kepala Divisi berhak mengarahkan dan mengawasi anggotanya dalam melaksanakan program kerja dibidangnya

masing-masing.

3. Pengurus berhak mengawasi jalannya organisasi secara keseluruhan dan mengingatkan pengurus lainnya yang

dinilai tidak melaksanankan AD/ART serta peraturan dan kebijakan dalam organisasi.

4. Pengurus berhak menetapakan peraturan dan kebijakan dalam organisasi melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

KEWAJIBAN PENGURUS

1. Menyusun dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan program kerja dalam MUBES.

2. Mempertanggungjawabkan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapakan dalam MUBES.

PASAL 10

SANKSI1. Sanksi dikenakan kepada anggota dan pengurus yang telah melanggar AD/ART.

2. Pengenaan sanksi akan diatur dan disepakati dalam rapat pengurus.


25/30

PASAL 11

RAPAT PENGURUS

1. Pengurus dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu yang diperlukan dan harus dihadiri

oleh pengurus.

2. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui lebih dari n + 1 pengurus rapat yang

hadir.3. Apabila rapat bermaksud menetapakn suatu keputusan pengurus, maka harus disetujui

n + 1 anggota yang hadir.

BAB IV

PAMBINA

PASAL 12

FUNGSI DAN PERANAN PEMBINA

1. Memberikan arahan dan masukkan kepada pengurus dalam menjalankan roda organisasi

BAB V

LAMBANG

PASAL 13

BENTUK DAN MAKNA

a. Lambang KAMMK berbentuk

b. Makna dari setiap warna

i. Merah melambangkan keberanian, kekuatan,cinta, perjuangan dan melabangkan suku dayak dan chines

ii. Kuning melambangkan ingatan, imajinasi logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan,

kehangatan, loyalitas dan melambangkan suku melayu dan bugis

iii. Hijau melambangkan bumi, penyembuhan fisik, kelimpahan, keajaiban, kesuburan, pertumbuhan, muda,

kesuksesan materi, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan, ketergantungan dan persahabatan

iv. Putih melambangkan kedamaian, Permohonan maaf, pencapaian diri, spiritualitas, kedewaan,


26/30

v. keperawanan atau kesucian, kesederhanaan, kesempurnaan, kebersihan, cahaya, takbersalah, keamanan dan

persatuan

vi. Lilin hidup melambangkan sebuah semangat yang membara seperti dan selalu hidup

vii. Mandau dan Sumpit Melambangkan sebuah bentuk senjata pertahanan.

viii. Topi toga sebagai lembang sebagai seorang mahasiswa

BAB V

MUSYAWARAH

PASAL 13

MUBES

1. MUBES merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi KAMMK

2. MUBES diadakan 1 tahun sekali

3. Dihadiri n + 1 anggota dan pengurus.

4. Meminta pertanggungjawaban kepengurusan yang lama

5. Memilih dan mengangkat ketua baru serta memberhentikan pengurus lama

6. Merevisi AD/ART

7. Keputusan MUBES mengikat bagi seluruh anggota

PASAL 14

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh pengurus atau dikehendaki oleh sekurang-kurangya n + 1

dari seluruh anggota

2. Dihadiri oleh pengurus dan anggota

3. Keputusan diambil apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya n + 1 dari seluruh anggota yang hadir

4. Keputusan musyawarah luar biasa mengikat bagi seluruh anggota

BAB V

KEUANGAN ORGANISASI

PASAL 15

SUMBER KEUANGAN

1. Swadaya anggota

2. Pendanaan Pemda

3. Para Pembina dan donator

4. Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat

5. Hasil usaha yang sah menurut peraturan dan tidak melanggar hukum


27/30

PASAL 16

PENGGUNAAN KEUANGAN

1. Hal-hal yang menyangkut penggunaan keuangan wajib dilaporkan oleh pengurus dalam

MUBES

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1) Perubahan/revisi hanya dapat dilakukan dalam MUBES

BAB VII

PENUTUP

1) ART berlaku sejak tanggal ditetapkan

2) Hal-hal yang belum diatur dalam ART akan diatur kemudian dalam praturan ketetapan organisasi yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi


28/30

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA dan TEMPAT

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama KELUARGA MAHASISWA-MAHASISWI KETAPANG ( KAMMK )

2. KAMMK berkedudukan di kota Semarang

Pasal 2

KAMMK didirikan pada 15 September 2009 di Semarang bertempat di Stikes Elisabeth Berdasarkan Forum

Bersama Mahasiswa ketapang untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

AZAS, SIFAT dan TUJUAN

Pasal 3

KAMMK berazaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 4

KAMMK merupakan organisasi sosial yang bersifat kekeluargaan.

Pasal 5

Visi : KAMMK merupakan wadah pemersatu, pengembangan dan pengkaderan Mahasiswa, mahasiswi Ketapang

di semarang .

Pasal 6

Misi : KAMMK berjuang mempersatukan Mahasiswa, Pemuda Ketapang melalui kaderisasi Intelektual sehingga

berkembang sebagai agen perubahan kearah yang lebih baik dengan di dasari nilai-nilai kekeluargaan.

BAB III

USAHA-USAHA

Untuk Mencapai Visi dan Misi tersebut, KAMMK berusaha dilapangan dengan cara:

1. Kekelurgaan

2. KemasyarakatanKenegaraan

3. Kemahasiswaan

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota KAMMK adalah setiap Mahasiswa, Pemuda Ketapang yang berdomisili di Semarang .

2. Ketentuan mengenai keanggotaan KAMMK diatur dalam ART.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

1. KAMMK mempunyai wilayah pergerakan di Pulau Jawa yang berpusat di kota Semarang.

Pasal 9

1. Kekuasaan tertinggi pada AD/ART dan keputusan MUBES.

2. Kepengurusan diatur dalam ART.


29/30

Pasal 10

Pengurus bertugas menghimpun dan mengkoordinir anggot

BAB VI

MUBES

Pasal 11

1. Mubes diadakan setiap akhir periode terhitung setelah pelantikan pengurus

Pasal 12

1. Mubes merupakan forum tertinggi KAMMK

Pasal 13

1. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Muslab

BAB VII

LAMBANG

Pasal 14

KAMMK mempunyai lambing dengan bentuk serta makna sebagaimana di

atur dalam ART

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 15

1. Uang pangkal dan uang iuran.

2. Uang Arisan Perbulan

3. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat.

4. Penerimaan-penerimaan lain yang sah

5. Usaha yang sah.

Pasal 16

Besarnya uang pangkal dan uang iuran di tetapkan oleh keputusan Forum

Pasal 17

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai Program Kerja KAMMK

BAB IX


Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

yang merupakan pula perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.

2. ART dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan AD

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Mubes.


30/30

2. Perubahan AD dan ART dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

yang hadir dalam Forum.

3. Perubahan AD dan ART harus di beritahukan kepada Dewan Pembina.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 20

1. Pembubaran KAMMK ditetapkan dan diatur dalam Forum atas permintaan Forum KAMMK.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam AD dan ART diatur dalam keputusan Mubes

Pembentukan Organisasi Adat Desa Kutagajah

Documents