Pembentukan Koperasi Tani

8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani

1/33

COV 4_pembentukn koperasi tani.indd 1 1/4/2013 11:59:53 PM


2/33

i

KATA PENGANTAR

Pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkankelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan

skala ekonomi dan esiensi usaha, dan posisi tawar petani. Pengembangan

kapasitas ini dilakukan dengan memberi peluang bagi kelompoktani, gapoktan

yang telah mulai melakukan kegiatan usaha produktif sehingga kelembagaan

petani tersebut dapat berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha

pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan

pinjam).

Melalui pembinaan kelembagaan petani menjadi kelembagaan usahatani, pelaku

utama diorganisasikan dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangankapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan agar mampu menjadi

wirausaha agribisnis yang handal.

Pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada pembentukan

Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa koperasi petani dan perusahaan yang

sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat ini di lapangan telah terbentuk sejumlah

koperasi dan perusahaan milik petani. Koperasi merupakan alternatif kelembagaan

ekonomi petani yang banyak dibentuk dari pengembangan kelompoktani maupun

gapoktan. Namun demikian dalam perkembangannya masih belum memiliki

kapasitas manajerial yang memadai.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya materi penyuluhan

mengenai pembentukan koperasi tani yang tumbuh dari pengembangan usaha

kelompoktani maupun gapoktan, baik yang bergerak di sub sistem agro input

hingga yang bergerak di sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil.

Kami berharap materi penyuluhan ini dapat memandu para penyuluh serta petugas

teknis lainnya dalam memfasilitasi pembentukan koperasi tani sebagai wujud dari

pengembangan kelembagaan ekonomi petani

Jakarta, Oktober 2012 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS

NIP. 19610524 198603 1 003

4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 1 1/16/2013 9:11:24 AM


3/33

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................ i

Daftar Isi ................ .......................................................................................... ii

Daftar Lampiran ..... .......................................................................................... iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 2

C. Ruang Lingkup Materi .................................................................. 2

D. Metode ......................................................................................... 2

E. Fasilitator ...................................................................................... 3 F. Waktu ........................................................................................... 3

Bab II. PEMBENTUKAN KOPERASI TANI

A. Syarat Gapoktan Membentukan Koperasi Tani ............................ 6

B. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan Usaha

Berkembang Baik ......................................................................... 7

1. Ciri-Ciri Koperasi Sukses .................................................... 7

2. Ciri-ciri Kegiatan Usaha Berkembang Baik ......................... 8

C. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tani ......................................... 8

1. Persiapan ........................................................................... 9 2. Pembentukan Koperasi Tani ............................................... 10

3. Pelaksanaan ....................................................................... 10

4. Monitoring dan Evaluasi ...................................................... 11

Bab III. DASAR-DASAR KOPERASI

A. Pengertian, Tujuan, Manfaat, Prinsip dan Jenis Koperasi ........... 12

1. Tujuan Koperasi .................................................................. 12

2. Manfaat Koperasi ................................................................ 12

3. Prinsip Koperasi .................................................................. 13

4. Jenis Koperasi .................................................................... 14 B. Pendirian Koperasi ....................................................................... 15

C. Keorganisasian Koperasi ............................................................. 16

1. Struktur Organisasi Koperasi .............................................. 16

2. Keanggotaan Koperasi ....................................................... 17

3. Bagan Organisasi Koperasi ................................................ 18

4. Modal dan Surplus Hasil Usaha Koperasi .......................... 18

Bab IV. PENUTUP ............................................................................................ 20



4/33

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nota kesepakatan bersama antara Kementerian

Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Tentang Pembinaan dan fasilitasi

gabungan kelompoktani (Gapoktan) membentuk

Koperasi Pertanian ............................................................... 21



5/33

iv



6/33

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada pembentukan

Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa koperasi petani dan perusahaan

yang sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat ini di lapangan telah terbentuk

sejumlah koperasi dan perusahaan milik petani. Koperasi merupakan alternatif

kelembagaan ekonomi petani yang banyak dibentuk dari pengembangan

kelompoktani maupun gapoktan.

Namun demikian dalam perkembangannya masih belum memiliki kapasitas

manajerial yang memadai. Hal ini disebabkan karena: 1) Kelembagaan petani

masih belum berorientasi usaha produktif; 2) Akses terhadap kelembagaan

keuangan/perbankan rendah; 3) Kelembagaan petani belum mampu melayani

kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya; dan 4) Kelembagaan

petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber teknologi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kelembagaan usahatani berbasis

agribisnis di perdesaan perlu untuk dijadikan sebagai salah satu sasaranpengembangan kapasitas petani, Pengembangan kelembagaan ekonomi

petani diarahkan pada pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa

koperasi petani dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat

ini di lapangan telah terbentuk sejumlah koperasi dan perusahaan milik petani.

Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang banyak

dibentuk dari pengembangan kelompoktani maupun gapoktan, karena

bentuk koperasi telah akrab dengan petani dan dalam pembentukannya tidak

memerlukan modal yang cukup banyak.

Agar pengembangan koperasi tani dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

tujuan, untuk itu diperlukan adanya materi penyuluhan tentang pembentukan

koperasi tani berupa tahapan-tahapan dari pengembangan kelembagaan

petani menjadi koperasi tani, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh

penyuluh pertanian dan petugas terkait lainnya dalam memfasilitasi penumbuhan

dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi.



7/33

2

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Memberikan acuan bagi para penyuluh dan petugas teknis lainnya dalam

memfasilitasi terbentuknya koperasi tani, agar tercapai tujuan sebagai

berikut:

a. Terwujudnya pemberdayaan petani melalui pengembangan

kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi tani;

b. Terlaksananya pengawalan dan pendampingan dalam pembentukan

koperasi tani.

2. Sasaran

Sasaran pembentukan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi

tani adalah kelompoktani dan gapoktan yang sudah mengembangkan

usaha berorientasi agribisnis dan siap untuk membentuk koperasi tani.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Pembentukan Koperasi, meliputi:

a. Syarat poktan dan gapoktan membentuk Koperasi Tani

b. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan usaha Berkembang Baikc. Perbedaan gapoktan dengan Koperasi

d. Cara Pembentukan Koperasi Tani.

2. Dasar-dasar Koperasi, meliputi:

a. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Koperasi

b. Prinsip-prinsip Koperasi

c. Jenis-jenis Koperasi

d. Keorganisasian Koperasi

e. Keanggotaan Koperasi

D. Metode

Pengawalan dan pendampingan dari penyuluh dan petugas teknis lainnya dalam

bentuk kunjungan, anjangsana, diskusi yang menjadi bagian dari pelaksanaan

sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU).



8/33

3

E. Fasilitator

Penyuluh pertanian dan petugas teknis dari dinas/instansi yang menangani

koperasi

F. Waktu

Materi ini disampaikan pada waktu pertemuan berkala poktan/gapoktan atau

waktu lain yang telah disepakati bersama anggota.



9/33

4

BAB II

PEMBENTUKAN KOPERASI TANI

Pembinaan kelembagaan petani sesuai dengan Permentan Nomor. 273 Tahun 2007

tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani diarahkan pada peningkatan

kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan

mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.

Salah satu upaya pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan kapasitas

kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani salah satunya dilakukan

melalui pembentukan koperasi. Pengembangan koperasi, sebenarnya telah

dilaksanakan sejak lama, namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala oleh

beberapa hal diantaranya:

a. Pelayanan koperasi kepada petani sebagai anggota belum memuaskan;

b. Permodalan koperasi masih sangat terbatas;

c. Kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi belum memadai;

d. Cakupan usaha kegiatan koperasi masih terfokus pada kegiatan on-farm;

e. Kepercayaan masyarakat tani terhadap koperasi masih relatif rendah.

Sejalan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap program

perkoperasian dan semakin berkembangnya usaha petani secara berkelompok,

maka pengembangan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi

digalakan kembali dengan tujuan:

a. Membangun kembali citra koperasi sebagai lembaga ekonomi milik petani;

b. Meningkatkan kapasitas manajerial bagi pengurus, pengawas, dan pembina

koperasi;

c. Meningkatkan sarana, prasarana, dan permodalan koperasi dalam bidang

agribisnis;

d. Meningkatkan pelayanan koperasi melalui penerapan “one stop shopping”

kepada petani dalam penyediaan sarana produksi, pembelian produk petani,

dan penyediaan modal usaha;



10/33

5

e. Memfasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditas dengan pendekatan

sistem agribisnis.

Berdasarkan hal tersebut, maka gapoktan sangat berpeluang untuk dikembangkanmenjadi koperasi. Adapun perbandingan antara Gapoktan dengan Koperasi antara

lain sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan antara Gapoktan dengan Koperasi

No. Aspek Gapoktan Koperasi

1. Legalitas Tidak berbadan hukum dan dibinaoleh Penyuluh Pertanian.

Berbadan hukum yang dibina olehPenyuluh Pertanian dan PetugasKoperasi.

2. Keanggotaan Anggota terdiri dari anggotakelompoktani yang bergabungdalam gabungan kelompoktani.

Anggota terdiri dari anggotakelompoktani yang bergabungdalam gabungan kelompoktanidan masyarakat bukan anggotakelompoktani

3. Hak dankewajibananggota

Hak anggota:

memperoleh pembinaan, pelatihan,dan pelayanan jasa dari Gapoktan.

Kewajiban anggota:

mentaati dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh

Gapoktan.

Hak anggota:

memperoleh pembinaan, pelatihandari Dinas/kantor koperasiserta mendapatkan fasilitasipengembangan usaha dan jasalainnya seperti kredit, simpanpinjam dan pembagian SHU sesuai

dengan jasa yang diberikan dariKoperasi

Kewajiban anggota:

memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD- ART), termasuk iuran yang telahditetapkan oleh Koperasi.

4. CakupanPelayanan

Memberikan pelayanan hanyakepada anggota yang berasaldari anggota kelompoktani yangbergabung.

Memberikan pelayanan kepadaanggota kelompoktani yangbergabung dalam gapoktan danmasyarakat sekitar yang telah

menjadi anggotanya.



11/33

6

A. Syarat Gapoktan Membentuk Koperasi Tani

Gabungan kelompoktani (Gapoktan) merupakan kelembagaan petani yang

ditumbuhkan secara partisipatif yang beranggotakan kelompok-kelompoktanidalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan esiensi usaha. Gapoktan

berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi koperasi, apabila gapoktan

tersebut telah menunjukan kemampuannya dalam pengembangan kegiatan

usaha dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Telah mengembangkan usaha berkelompok yang dikelola secara komersial

dan berorientasi pasar;

2. Telah memiliki aturan /norma organisasi secara tertulis yang disepakati

dan ditaati bersama oleh semua anggota misalnya: aturan pertemuan/

rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan

berkesinambungan; penghargaan dan sanksi yang berlaku bagi semua

anggota dan pengurus dll;

3. Telah memiliki kepengurusan yang bertugas dalam pengembangan usaha

dan berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya;

4. Telah membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan berbagai pihak

dalam rangka pengembangan usaha;

5. Memiliki pencatatan administrasi organisasi yang baik

6. Memiliki pencatatan kegiatan usaha sederhana tetapi dilakukan secara

berkesinambungan;

7. Memiliki rencana kerja/kegiatan dalam pengembangan usaha;

8. Adanya pemupukan modal usaha atau dana keswadayaan yang

berkembang baik yang berasal dari iuran anggota maupun penyisihan hasil

usaha/kegiatan Gapoktan;

9. Telah mencoba untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan keuangan

dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis(LKM-A) atau bentuk

pengelolaan jasa keuangan sederhana lainnya.



12/33

7

B. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan Usaha Berkembang Baik

Untuk membangun koperasi tani yang ideal sesuai dengan tujuannya

sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat di perdesaan, diperlukan dukungansumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan pengawalan dan

pendampingan yang berkesinambungan baik dari penyuluh, kelembagaan

penyuluhan serta dari dinas/instansi yang menangani koperasi di kabupaten/

kota.

Dalam rangka mengukur kapasitas dan aspek pengelolaan usaha koperasi,

maka dapat digunakan ukuran-ukuran yang dapat menunjukan ciri-ciri koperasi

yang sukses dan ciri-ciri kegiatan usaha koperasi berkembang baik.

1. Ciri-ciri Koperasi Sukses

a. Mempunyai Pengurus dan Pengawas yang dipilih dari dan oleh

Anggota. Bila Koperasi sudah berkembang dan Pengurus tidak

mampu lagi mengelola usaha koperasi, maka perlu diangkat seorang

Manajer dan merekrut karyawan;

b. Pengurus koperasi jujur, adil, dan disiplin;

c. Anggota koperasi berperan aktif, jujur, dan disiplin;

d. Tim Pengawas berfungsi sesuai dengan tugasnya;

e. Memiliki AD/ART yang disepakati dan ditaati;

f. Setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota minimal sekali dengan

tingkat kehadiran lebih dari 75%;

g. Melaksanakan pendidikan kepada para anggotanya secara rutin.

h. Melayani anggota dengan baik, antara lain:

1) Jenis usahanya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

2) Semua anggota mendapat pelayanan Koperasi.3) Lebih 75% anggota merasa puas atas pelayanannya.

i. Mempunyai administrasi yang baik, antara lain:

1) Memiliki Administrasi Keuangan dan Non Keuangan yang lengkap,

tertib, dan benar



13/33

8

2) Mempunyai kegiatan usaha dan laporan yang lengkap untuk

dipertanggungjawabkan pada setiap rapat pengurus dan pada

Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3) Laporan kegiatan usaha disampaikan pada setiap rapat pengurus

dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Ciri-ciri Kegiatan Usaha Koperasi Berkembang Baik

a. Pengurus Koperasi selalu berusaha menemukan atau menghimpun

potensi dan kemampuan anggota, sehingga dapat mengembangkan

usaha anggota terus bertambah, dan dapat meningkatkan pendapatan

serta kesejahteraannya.

b. Berjalannya fungsi penjualan dan pembelian dari produk anggota

dengan harga yang layak, pelayanan kepada anggota yang

memuaskan, dan tersediannya informasi pasar.

c. Nilai tunggakan pinjaman anggota ke Koperasi kurang dari 1%.

d. Sisa Hasil Usaha (SHU) selalu meningkat dan dibagikan maksimal

40% kepada anggota dan 25% bagi anggota luar biasa.

e. Menjalin kemitraan usaha yang baik dengan ciri:

1) Kemitraan usaha secara tertulis dalam bentuk kontrak.

2) Kemitraan usaha memberikan keuntungan kepada kedua belah

pihak dan terjadi secara terus-menerus.

f. Lebih dari 90% anggota dan masyarakat setempat merasakan manfaat

Koperasi.

g. Adanya pendidikan bagi para anggota Koperasi.

C. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tani

Fasilitasi pembentukan koperasi tani sesuai dengan Nota Kesepakatan

Bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah tentang Pembinaan dan Fasilitasi Gabungan Kelompoktani

(Gapoktan) membentuk Koperasi Pertanian, merupakan tanggung jawab

bersama dari ke dua kementerian tersebut yang perlu untuk ditindaklanjuti

hingga ke tingkat lapangan.



14/33

9

Operasionalisasi fasilitasi pembentukan koperasi di tingkat lapangan menjadi

tugas para penyuluh pertanian berkoordinasi dengan petugas dari dinas/kantor

yang menangani koperasi di wilayah setempat.

Tahapan fasilitasi pembentukan koperasi tani terdiri dari persiapan, pembentukan

dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Penyuluh Pertanian melakukan identikasi terhadap gapoktan yang

berpotensi untuk dikembangkan menjadi koperasi sesuai dengan

persyaratan;

b. Gapoktan yang memenuhi syarat diajukan oleh Kepala BP3K kepada

Kepala BP4K di tingkat kabupaten;

c. Verikasi dan validasi kelayakan gapoktan yang diusulkan sebagai

calon koperasi tani oleh BP4K/Kelembagaan yang membidangi

penyuluhan bekerjasama dengan dinas/kantor yang menangani

koperasi di kabupaten/kota

d. Kepala BP4K dan kepala dinas/kantor yang menangani koperasi di

kabupaten/kota menyepakati gapoktan yang siap untuk difasilitasi

untuk membentuk tani;

e. Daftar Gapoktan yang memenuhi syarat selanjutnya dimasukan

menjadi salah satu bahan dalam penyusunan programa penyuluhan

tingkat kecamatan;

f. Setelah programa penyuluhan disusun, maka fasilitasi pembentukan

koperasi tani menjadi bahan bagi rencana kerja penyuluh;

g. Sosialisasi oleh penyuluh tentang manfaat dan tata cara pembentukan

koperasi yang dilakukan pada pertemuan berkala gapoktan untuk

memberikan wawasan tentang Koperasi Tani. Kegiatan sosialisasi

ini sebaiknya dengan menyertakan petugas dari dinas/kantor yang

menangani koperasi;

h. Musyawarah/rembug gapoktan untuk menyepakati pembentukan

koperasi tani, pada pertemuan ini sebaiknya dihadiri oleh petugas

dari dinas/kantor yang menangani koperasi agar untuk selanjutnya

gapoktan tersebut mendapat fasilitasi dalam mempersiapkan

kelengkapan untuk membentuk koperasi;



15/33

10

i. Fasilitasi berupa pendampingan oleh penyuluh pertanian bersama

dengan petugas oleh petugas dari dinas/kantor yang menangani

koperasi. Materi fasilitasi antara lain meliputi:

1) Persyaratan dan proses pembentukan koperasi tani;

2) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi kepengurusan koperasi

tani;

3) Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan

koperasi.

j. Pendampingan oleh penyuluh pertanian dilakukan sebagai bagian dari

kunjungan penyuluh ke kelompoktani/gapoktan sesuai dengan jadwal

yang disepakati bersama kelompoktani/gapoktan;

2. Pembentukan Koperasi Tani

a. Setelah bentuk koperasi beserta namanya telah disepakati, maka

dilakukan pendirian koperasi dengan pembuatan Akta Pendirian

Koperasi yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar pada dinas/kantor

yang menangani koperasi.

b. Apabila akta pendirian telah diterbitkan maka koperasi tersebut, harus

memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, apabila lingkup

wilayah kerja koperasi di kabupaten/kota maka pengesahan badanhukum dapat diperoleh dari dinas/kantor yang menangani koperasi di

kabupaten/kota.

3. Pelaksanaan

Setelah koperasi tani terbentuk, maka masih diperlukan adanya fasilitasi

dari berbagai pihak, agar kelembagaan tersebut mampu mengembangkan

usahatani berskala ekonomi yang menguntungkan dan esien. Untuk itu

fasilitasi yang diperlukan antara lain:

a. Perencanaan usaha;

b. Pengembangan bidang usaha diantaranya:

1) Bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana

produksi berupa alat-alat dan mesin- mesin pertanian;

2) Bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian;

3) Bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);

4) Bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan



16/33

11

5) Bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi,

atau penyimpanan.

c. Perencanaan dan strategi pemasaran

d. Keuangan, akuntansi dan perpajakan

e. Penguatan dan peningkatan likuiditas modal melalui pemupukan

modal secara produktif dan progresif serta mencari peluang fasilitasi

penguatan permodalan dari lembaga pembiayaan ;

f. Pencarian peluang pasar melalui pengembangan jejaring dan

kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kesamaan visi dalam

mengembangkan usaha.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi koperasi tani dilakukan oleh kelembagaan

penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan serta di

setiap jenjang wilayah dengan ruang lingkup diantaranya :

a. Keragaan dan kesiapan gapoktan yang memenuhi persyaratan untuk

dikembangkan kapasitasnya menjadi koperasi tani;

b. Proses musyawarah/rembug gapoktan untuk menyepakati pemilihan

dan pembentukan koperasi tani;

c. Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan koperasi

seusai dengan persyaratan;

d. Jumlah koperasi tani yang terbentuk;

e. Penguatan kapasitas manajerial usaha koperasi tani;

f. Jumlah koperasi tani yang melakukan jejaring dan kemitraan usaha

dengan pihak lain;



17/33

12

BAB III

DASAR-DASAR KOPERASI

A. Pengertian, Tujuan, Manfaat , Prinsip dan Jenis Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau

badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

Koperasi.

Berdasarkan keanggotaannya, Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atauKoperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang-seorang (perorangan/individu). Sedangkan Koperasi

Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi

(Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

1. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis

dan berkeadilan. (Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang

Perkoperasian).

2. Manfaat Koperasi

a. Manfaat bagi anggota

Koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggotanya melakukan

kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan dapat

dimanfaatkan anggotanya, antara lain:1) Sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang dengan cepat

serta persyaratan yang mudah.

2) Tempat pemasaran produk hasil pertanian dari anggota dengan

harga yang layak, sehingga menguntungkan.

3) Sebagai tempat membeli sarana produksi pertanian maupun

kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan cepat dan harga yang

relatif murah atau sama dengan harga pasar.



18/33

13

4) Mengatasi permasalahan ekonomi secara bersama-sama

sehingga menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan membeli

sendiri-sendiri.

5) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota mengenai

perkoperasian dan cara-cara berproduksi yang lebih maju melalui

pelatihan, serta sebagai wadah belajar bersama.

b. Manfaat bagi kelembagaan Koperasi

Koperasi dapat menjadi anggota induk koperasi pertanian yang ada

seperti Induk Tani dan Nelayan (INKOPTAN) yang dapat memberikan

kemudahan, antara lain: mendapat fasilitasi menjadi distributor sarana

dan prasarana pertanian dan dapat meminjam modal usaha dari

Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).

3. Prinsip Koperasi

Prinsip adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sebab apabila

tidak dilaksanakan tujuan tidak tercapai. Prinsip-prinsip Koperasi dan

penjelasannya sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya menjadi

anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dapat

mengundurkan diri sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran

Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka artinya keanggotaan tidak

dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengawasan dan pengelolaan dilakukan secara demokratis,

maksudnya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.

Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan

tertinggi dalam Koperasi.

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan

independen

e. Ada pembagian sisa hasil usaha (SHU), dilakukan secara adil

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.



19/33

14

f. Ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya tidak

melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

g. Kemandirian, maksudnya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung padapihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan,

keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

h. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan

dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota

Dalam mengembangkan Koperasi, juga menerapkan prinsip lainnya, yaitu:

(1) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,

Pengawas, Pengurus, dankaryawannya, serta memb erikan informasi

kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi dan

(b) kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian

merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan

kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas

dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan

antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

4. Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan

kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu dijumpai beberapa jenis

koperasi, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang memberikan

kepercayaan pada Anggotanya dalam bentuk pinjaman uang.

b. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang mengusahakan kebutuhan

sehari-hari, agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang

konsumsi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang layak.

Contoh Koperasi Pegawai Negeri.

c. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari

orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang

tersebut adalah buruh, pedagang, pengusaha kecil dan menengah.

Contoh Koperasi kerajinan, Koperasi batik, Koperasi Produsen Tahu

dan Tempe (KOPTI), dan lain-lain.



20/33

15

d. Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang menjalankan usaha lebih

dari satu macam usaha kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi

para anggotanya. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan

jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya

adalah Koperasi Jasa Angkutan, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi

Perancangan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi pengurusan

dokumen seperti SIM, STNK, Pasport, Sertikat Tanah, dan lain-lain.

B. Pendirian Koperasi

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan

dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal

awal Koperasi sedangkan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3

(tiga) Koperasi Primer.

Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat

oleh Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang Koperasi. Apabila di suatu kecamatan tidak terdapat

Notaris, maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah

disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi Notaris.

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang

berkaitan dengan pendirian Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan

pendiri perseorangan ataunama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap,

serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum;

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan

pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat;

Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi, seorang pendiri dapat diwakili

oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri

secara bersama-sama atau kuasanya untuk mendapatkan pengesahan sebagai

badan hukum.



21/33

16

C. Keorganisasian Koperasi

Keorganisasian Koperasi terdiri dari Struktur Organisasi, keanggotaan dan

Bagan Organisasi.

1. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi Koperasi terdiri dari Perangkat Organisasi, Penasehat

atau Pembina (bila diperlukan), dan Manajer.

a. Perangkat Organisasi meliputi Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar

Biasa (bila diperlukan), Pengurus, dan Pengawas:

1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada

Koperasi, diantaranya memilih dan memberhentikan Pengurus,

Pengawas dan lain-lain. Rapat Anggota merupakan forum yang

dilaksanakan minimal setahun sekali yang biasa disebut Rapat

Anggota Tahunan (RAT), dihadiri oleh seluruh Anggota, dan setiap

Anggota memiliki hak suara yang sama.

2) Selain RAT, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa

yang wewenangnya sama dengan wewenang RAT. Rapat Anggota

Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan anggota Koperasi atau

atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam

Anggaran Dasar. Permintaan dari anggota terutama karenaPengurus dinilai telah melakukan kegiatan yang bertentangan

dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian

terhadap Koperasi. Sedangkan atas permintaan Pengurus untuk

kepentingan pengembangan Koperasi.

3) Pengurus adalah anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota dan

mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi Koperasi

dalam masa jabatan paling lama lima tahun, dan dapat dipilih

kembali setelah masa jabatannya habis. Pengurus merupakan

pemegang kuasa Rapat Anggota. Pertama kali, susunan dan nama

anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian Koperasi.

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota Pengurus ditetapkan

dalam Anggaran Dasar.



22/33

17

4) Pengawas adalah anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota

dan harus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Tugasnya

adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

dan pengelolaan Koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang

hasil pengawasannya.

b. Penasehat atau Pembina, apabila dirasa perlu dapat diangkat seorang

penasehat/pembina dari Kantor Koperasi atau dari pemerintah daerah.

c. Manajer adalah seorang pemimpin dari karyawan milik Koperasi yang

diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pengurus. Tugasnya adalah

mengelola dan menjalankan usaha koperasi yang dibantu oleh beberapa

karyawan.

2. Keanggotaan Koperasi

Anggota Koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

a. Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga negara Indonesia

yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, yaitu orang yang ingin

mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak

sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan anggota sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Namun persyaratan, hak, dan

kewajiban anggota luar biasa ditetapkan juga dalam Anggaran Dasar.

Anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih

dalam kepengurusan organisasi Koperasi.

c. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

d. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Kecuali

anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan

oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal

ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan

mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.



23/33

18

3. Bagan Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi disepakati dan dimuat dalam AD/ART, jumlah

dan jenis bidang yang aada dalam koperasi disesuaikan dengan jeniskoperasi dan kebutuhan dalam pengembangan usaha. Contoh bagan

organisasi Koperasi yang telah berkembang dapat digambarkan berikut ini.

Keterangan:

= Garis Komando

= Garis Koordinasi

Rapat Anggota

Penaseha Pengurus Pengawas

Ka.

Manajer

Ka.

Kar y

Ka.

Kar yKar y

A n g g o t a

Kar y Kar y Kar y

4. Modal dan Surplus Hasil Usaha Koperasi

Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertikat Modal Koperasi

sebagai modal awal. Selain itu modal koperasi dapat dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

c. Modal pinjaman yang berasal dari:

1) Anggota;

2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

3) bank dan lembaga keuangan lainnya;

4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



24/33

19

d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan.

Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil

usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi

dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Surplus Hasil Usaha

disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan

seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh

masing-masing Anggota dengan Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertikat Modal Koperasi yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan

Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan

kewajiban lainnya;

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



25/33

20

BAB IV

PENUTUP

Pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar sejajar dengan kelembagaan

ekonomi lainnya dalam melaksanakan agribisnis dan agroindustri di perdesaan

melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi, pengembangan dan

diversikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan usaha formal.

Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang mempunyai

peran sangat strategis dalam mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi

pengangguran.

Untuk meningkatkan peran koperasi sebagai roda penggerak perekonomian di

perdesaan, maka perlu dibangun kembali citra koperasi yang positif dan progresif di

masyarakat tani sehingga keberadaannya dapat mencerminkan sebagai lembaga

ekonomi milik petani.

Program Pemberdayaan masyarakat tani sebagai program terobosan Kementerian

Pertanian perlu disinergikan dengan program pengembangan koperasi yangsedang digalakkan oleh Dekopin dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah. Penerbitan Nota Kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembinaan dan

Fasilitasi Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) membentuk koperasi pertanian,

menjadi landasan bagi para penyuluh dan petugas teknis di lapangan dalam

mengembangkan koperasi tani yang mandiri dan profesional.



26/33

21

LAMPIRAN



27/33

22

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN

DAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TENTANG

PEMBINAAN DAN FASILITAS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

MEMBENTUK KOPERASI PERTANIAN

NOMOR : 01/MENTAN/MOU/OT.220/1/2011

NOMOR : 01/NKB/M.KUKM/I/2011

Pada hari ini Jum’at tanggal empat belas bulan Januari, tahun dua ribu sebelas,

bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Suswono, MMA., Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang

diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun

2009, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said

Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PHIAK.



28/33

23

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa Kementerian Pertanian merupakan instansi pemerintah yang bertanggung

jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, termasuk di

dalamnya bertanggung jawab dalam pengembangan sistem pemberdayaan petani,

kelembagaan petani dan usaha tani yang berdaya saing.

b. Bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan instansi

pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya

bertanggung jawab dalam mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat

dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Bahwa salah satu upaya pengembangan sistem pemberdayaan petani,

kelembagaan petani dan usaha tani yang berdaya saing yang dilakukan oleh

Kementerian Pertanian adalah melalui kebijakan pengembangan GAPOKTAN

yang diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi di pedesaan yang dapat

meningkatkan kekuatan, status dan daya tawar petani dalam melakukan interaksi

sosial dengan pihak lain khususnya di bidang ekonomi.

d. Bahwa Koperasi merupakan institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas

dan kerjasama antar individu yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia

sehingga pengembangan GAPOKTAN sebagai sebuah kelembagaan ekonomi di

perdesaan diarahkan dengan membentuk koperasi pertanian.

e. Bahwa fasilitas gapoktan membentuk koperasi pertanian merupakan tanggung jawab bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan

kesepakatan bersama dalam rangka pembinaan dan fasilitasi GAPOKTAN membentuk

koperasi pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Maksud kesepakatan ini adalah untuk menetapkan upaya dan langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi GAPOKTAN membentuk

koperasi pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.



29/33

24

2) Tujuan kesepakatan ini adalaha pembinaan dan fasilitasi gapoktan yang mempunyai

sebuah lembaga koperasi pertanian yang dapat meningkatkan kekuatan, status dan

daya tawar petani dalam melakukan interaksi sosial dengan petani lain khususnya

dalam bidang ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup kerja sama di bidang pembinaan, pelatihan,

sosialisasi, penyuluhan, pedampingan, fasilitasi dan perkuatan GAPOKTAN dalam

membentuk koperasi pertanian yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitas

anggotanya.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memfasilitasi pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta penyuluhan

GAPOKTAN.

b. Memfasilitasi akses pendanaan dan prasarana serta sarana GAPOKTAN.

c. Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap gapoktan yang memiliki

kemampuan manajerial dan kewirausahaan untuk ditingkatkan kelembagaannya

menjadi koperasi pertanian.

d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan agribisnis secara berkelanjutan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada anggota GAPOKTAN.

b. Memfasilitasi GAPOKTAN dalam proses pengesahan sebagai badan hukum

koperasi pertanian.

c. Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi melalui

pelatihan perkoperasian.



30/33

25

d. Meningkatkan fasilitasi dan perkuatan permodalan dalam pengembangan usaha

koperasi pertanian.

e. Meningkatkan fasilitasi dan perkuatan kemitraan usaha dalam pengembangan

usaha koperasi pertanian.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan terkait serta diselenggarakan oleh pimpinan unit Kerja Eselon I yang

membidangi pelatihan, pembinaan dan pendampingan, penyuluhan GAPOKTAN, danpembinaan serta pengembangan koperasi di Lingkungan Kementerian Pertanian dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai

kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini dengan terlebih dahulu

mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebeluk waktu pengakhiran yang

dikehendaki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan

kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.



31/33

26

BAB VII

PERUBAHAN

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan

diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati PARA

PIHAK serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII

PERUBAHAN

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun

tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suswono, MMA. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA



32/33

27

CATATAN

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



33/33

CATATAN

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Pembentukan Koperasi Tani

Documents